SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BAB 1 PENDAHULUAN LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG Bandung terletak pada koordinat 107° BT and 6° 55’ LS. Luas Kota Bandung adalah 16.767 hektar. Kota ini memiliki 30 Kecamatan dan 151 kelurahan. Dalam perkembangannya Kota Bandung makin lama makin pesat dan meluas. Kota Bandung telah memborong 5 fungsi kota, yakni sebagai kota pemerintahan, perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata. Seiring perkembangannya, Kota Bandung kini banyak didatangi pengunjung sehingga rawan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Kota Bandung membuat peraturan-pertauran daerah salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Bandungyang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja. Mengingat pentingnya pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melaksanakan intruksi tersebut Walikota Bandung telah memberikan tugas pokok kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013 untuk menyelenggarakan

penegakan Peraturan Daerah

dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Tugas tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel.

LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG | 2015

1


1.2 KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 06 Tahun 2013 tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : 1.2.1

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

1.2.2

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.2.3

Fungsi 1. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 2. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; 3. pelaksanaan

kebijakan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketenteraman masyarakat di Daerah; 4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau aparatur lainnya; 6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota;


2


1.2.4

STRUKTUR ORGANISASI KEPALA

SEKRETARIS

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG PROGRAM

KASUBAG KEUANGAN

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

KABID PENEGAKKAN PRODUK HUKUM DAERAH

KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

KABID SUMBER DAYA APARATUR

KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KASI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

KASI KETERTIBAN UMUM

KASI PELATIHAN DASAR

KASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

KASI KETENTRAMAN MASYARAKAT .

KASI TEKNIS FUNGSIONAL

KASI BINA POTENSI MASYARAKAT

UPT SATPOL PP KECAMATAN

*sumber : Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013

1.3 DASAR HUKUM LKIP Kota Bandung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut: 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 20132018; 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.


3


BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. RENCANA STRATEGIS 2.1.1. VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2013 – 2018 dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana

Strategis Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut :

VISI

:

Terwujudnya Masyarakat Kota Bandung yang Tentram, Tertib dan Taat Hukum

MISI

:

Meningkatkan

Penyelenggaraan

Ketentraman

dan

Pemeliharaan

dan Ketertiban Umum serta

Menumbuhkan Kepatuhan Hukum


4


2.1.2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR Tujuan, Sasaran dan Indikator pada Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2013-2018 telah mengalami reviu dan dapat dilihat di bawah ini : Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Setelah Reviu TUJUAN SEBELUM REVIU

1.

(1) Mantapnya

TUJUAN SETELAH REVIU

1.

(2) Mantapnya

SASARAN SEBELUM REVIU

SASARAN SETELAH REVIU

(3) Meningkatnya

(4) 1. Meningkatnya

1.

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS SEBELUM REVIU

INDIKATOR KINERJA STRATEGIS SETELAH REVIU

(5)

(6)

 Cakupan

1.

ketentraman

kondusifitas

ketertiban

dan ketertiban

dan

ketentraman

umum

umum yang

ketertiban

dan ketertiban

mengarah

umum yang

umum

kepada kondisi

mengarah

kondusif

kepada

merah tingkat

sebagai kota

kondisi

kecamatan yang tertib

unggul,

kondusif

nyaman dan

sebagai kota

sejahtera

jasa bermartabat

Penegakan Perda

Cakupan penyelesaian

ketenteraman

Penegakan Perda 2.

Persentase zona merah tingkat kota yang tertib

3.

4.

Persentase zona

Persentase kawasan bebas reklame yang tertib



Terwujudnya

2. Meningkatnya

2.

Indeks Kepuasan

5.

Persentase siskamling

serta

peningkatan

ketentraman

perlindungan

kualitas

masyarakat

masyarakat

pelayanan

yang melampaui SPM

publik

rasio Linmas

3.

Meningkatnya

3. Terwujudnya

kapasitas dan

Peningkatan

akuntabilitas

Kualitas

kinerja

Pelayanan

birokrasi

Publik

Masyarakat (IKM)

tingkat RW yang aktif 6.

3.

Nilai evaluasi AKIP

7.

Persentase kecamatan

Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas

4.

Persentase Temuan

8.

Persentase Laporan

Pengelolaan

yang diindaklanjuti

Anggaran BPK/

dalam 24 jam

Inspektorat yg ditindaklajuti 5.

Persentase Tertib Administrasi

9.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Barang/Asset Daerah 2.

Terwujudnya

4.

Meningkatnya

ketentraman

kenyamanan

ketertiban dan

dan keamanan

perlindungan

lingkungan

4. Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi

masyarakat

6.

Cakupan Rasio

10. Nilai evaluasi AKIP

Petugas Linmas 7.

Jumlah Linmas Terlatih

11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/ Inspektorat yang ditindaklajuti


5


2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA Untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan secara optimal. Cara pencapaian tujuan dalam aktivitas Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung masing-masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 640/Kep. 210 – BAG.ORPAD/2015 tentang Indikator Kinerja Utama Kota Bandung 2013-2018. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung melakukan reviu melalui Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Nomor : 800/428 - Sat Pol PP/2015 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Setelah Reviu NO.

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN

TARGET 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

TARGET AKHIR 2018 (5)

1

Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda

%

75

100

%

75

100

%

83.33

95.83

%

85

100

%

75

100

2 3 4 5

Persentase zona merah tingkat kota yang tertib Persentase kawasan bebas reklame yang tertib Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio Linmas Persentase Laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam


6


2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 20132018, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 dengan uraian sebagai berikut : Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2015 NO (1) 1

2

3

4

SASARAN STRATEGIS (2) Meningkatnya ketertiban umum

Meningkatnya ketentraman masyarakat Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

INDIKATOR SASARAN (3) 1. Cakupan penyelesain penegakan Perda 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib 5. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif 6. Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio Linmas 7. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas 8. Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam 9. Index kepuasan Masyarakat (IKM) 10. Nilai evaluasi AKIP 11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti


SATUAN

TARGET

(4)

(5)

%

75

%

75

%

76

%

83.33

%

45

%

85

%

100

%

75

Nilai Nilai

75 60.1

%

100

7


2.4. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2015 Pada Tahun 2015 dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menganggarkan belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 41.556.022.105,00. Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2015 yang dialokasikan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut : Tabel 2.4 Rencana Alokasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015 NO

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

JUMLAH PROGRAM (3)

RENCANA (Rp.) (4)

1

Meningkatnya ketertiban umum

4

15.764.456.050

2

Meningkatnya ketentraman masyarakat

1

9.022.082.220

4

16.525.483.835

1

244.000.000

10

41.556.022.105

3 4

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

JUMLAH *sumber : Perda Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013


8


BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2013-2018 maupun Renja Tahun 2015 dimana penganggarannya telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No. 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 dan juga Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD Tahun 2015. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi


9


pemerintah yang bersangkutan. Hasil capaian indicator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Prja Kota Bandung Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 NO. (1) 1 2 3 4 5

INDIKATOR KINERJA UTAMA (2) Cakupan penyelesaian penegakan Perda Persentase zona merah tingkat kota yang tertib Persentase kawasan bebas reklame yang tertib Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam

TAHUN 2015 SATUAN

TARGET

REALISASI

(3)

(4)

(5)

CAPAIAN (%) (6)

%

75

83.99

111.98

%

75

77.77

103.69

%

83.33

100.00

120.00

%

85

86.66

101.95

%

75

90.54

120.72

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja

111.66

Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat pada tahun 2015 setiap indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat melebihi target yaitu : 1. Cakupan penyelesaian penegakan Perda dengan capaian kinerja sebesar 111.98%;


10


2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib dengan capaian kinerja sebesar 103.69%; 3. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib dengan capaian kinerja sebesar 111.98%; 4. Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas dengan capaian kinerja sebesar 101.95%; 5. Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian kinerja sebesar 120.72%. Sehingga dengan kondisi capaian di atas, rata-rata capaian indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sebesar 111.66%, dengan hasil rata-rata capaian tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berhasil memenuhi amanat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya. 3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGI Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabiltas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : Warna

Persentase

Keterangan

n/a

Tidak Ada Target

< 100%

Tidak Mencapai Target

= 100%

Sesuai

> 100%

Melebihi Target


11


Secara umum pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2013-2018. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai misi dan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2013-2018 setelah melalui reviu adalah sebanyak 4 sasaran dengan 11 indikator. Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 NO (1) 1

2

3

4



Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik


TAHUN 2015 INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(3) 1. Cakupan penyelesain penegakan Perda 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib 5. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif 6. Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio Linmas 7. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas 8. Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam 9. Index kepuasan Masyarakat (IKM) 10. Nilai evaluasi AKIP 11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

(4)

(5)

(6)

CAPAIAN (%) (7)

%

75

83.99

111.98

%

75

77.77

103.69

%

76

84.65

111.38

%

83.33

100.00

120.00

%

45

52.53

116.73

%

85

86.66

101.95

%

100

100.00

100.00

%

75

90.54

120.72

Nilai

75

-

-

Nilai

60.1

60.45

100.58

%

100

100.00

100.00


12


Diagram 3.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat capaian indikator sasaran strategis pada tahun 2015 terdapat 8 indikator yang melebihi target yaitu : 1. Cakupan penyelesaian penegakan Perda dengan capaian sebesar 111.98%; 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib dengan capaian sebesar 103.69%; 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib dengan capaian sebesar 111.38%; 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib dengan capaian sebesar 120.00%;


13


5. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif dengan capaian sebesar 116.73%; 6. Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas dengan capaian sebesar 101.95%; 7. Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian sebesar 120.72%; 8. Nilai evaluasi AKIP dengan capaian sebesar 100.58%. Untuk capaian indikator sasaran strategis yang seuai dengan target terdapat 2 indikator yaitu : 1. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dengan capaian sebesar 100.00%; 2. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100.00%. Dan pada tahun 2015 terdapat 1 indikator yang belum dilakukan pengukuran yaitu Indeks kepuasan masyarakat. Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun Sebelumnya, Tahun Berjalan dan Target Akhir Tahun Renstra NO (1) 1

2



INDIKATOR KINERJA

SATUAN

CAPAIAN TAHUN 2014

(3) 1. Cakupan penyelesain penegakan Perda 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib 5. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif 6. Persentase kecamatan yang melampaui SPM rasio Linmas

(4)

(5)

(6)

TARGET AKHIR TAHUN 2018 (7)

%

100.43

111.98

100

%

102.03

103.69

100

%

108.30

111.38

100

%

104.16

120.00

95.83

%

106.22

116.73

100

%

104.16

101.95

100


CAPAIAN TAHUN 2015

14


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

(3)

3

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

7. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas 8. Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam 9. Index kepuasan Masyarakat (IKM) 10. Nilai evaluasi AKIP 11. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

4


SATUAN

TAHUN 2014

TAHUN 2015

(4)

(5)

(6)

TARGET AKHIR TAHUN 2018 (7)

%

100.00

100.00

100

%

100.00

120.72

100

Nilai

106.94

-

81.26

Nilai

103.05

100.58

80

%

100.00

100.00

100

Diagram 3.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 Tahun Sebelumnya, Tahun Berjalan dan Target Akhir Tahun Renstra


15


Dengan melihat tabel dan diagram diatas dapat kita lihat perbandingan capaian indikator sasaran strategis tahun 2014, tahun 2015 dengan target akhir tahun 2008 yaitu : 1. Pada tahun 2014 terdapat indikator kinerja yang capaiannya paling tinggi yaitu Persentase zona merah di kecamatan yang tertib dengan capaian sebesar 108.30, apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 lebih meningkat lagi pencapaiannya yaitu sebesar 111.38 dengan penambahan capaian sebesar 3.08% dan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2018 pencapaian indikator Persentase zona merah di kecamatan yang tertib pada tahun 2014 sudah melebihi target akhir tahun 2018. Dan indikator kinerja yang capaiannya paling rendah adalah Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas, Persentase

laporan yang di

tindaklanjuti dalam 24 jam dan Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100.00%, apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 ada dua indikator kinerja yang capaiannya sesuai dengan target akhir tahun 2018 yaitu Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dan Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dan hanya satu indikator kinerja yang capaiannya lebih meningkat dari tahun 2014 yaitu Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian sebesar 120.72% dengan penambahan capaian sebesar 20.72% sehingga sudah melebihi target akhir tahun 2018. 2. Pada tahun 2015 indikator kinerja yang paling tinggi capaiannya adalah Persentase

laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian

sebesar 120.72% dan apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2018 pencapaian indikator Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam sudah melebihi target akhir tahun 2018. Dan indikator kinerja yang capaiannya paling rendah adalah Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dan Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100.00% sehingga pencapaiannya sudah sesuai target akhir tahun 2018.


16


Tabel 3.4 Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015 NO (1) 1 2 3

4

RATA>100% =100% <100% SASARAN JUMLAH RATA STRATEGIS INDIKATOR CAPAIAN JML % JML % JML % (%) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Meningkatnya ketertiban 4 111.76 4 100.00 umum Meningkatnya ketentraman 2 109.34 2 100.00 masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kualitas 3 110.36 1 33.33 1 33.33 Pelayanan Publik Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas 2 100.29 1 50.00 1 50.00 Kineja birokrasi

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dari 4 sasaran strategis 2 sasaran strategis capaian kinerjanya dapat dipredikatkan dengan kategori melebihi target dan 2 sasaran strategis lagi capaian kinerjanya dapat dipredikatkan dengan kategori melebihi target dan sesuai target. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak. Selain itu, evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Analisis bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam analisis kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu, analisis


17


pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut : SASARAN 1 : Meningkatnya Ketertiban Umum Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang pertama untuk mendukung visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu Meningkatnya Ketertiban Umum adalah sebagai berikut : Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2015 TAHUN 2015 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(1)

(3) Cakupan penyelesain penegakan Perda Persentase zona merah tingkat kota yang tertib Persentase zona merah di kecamatan yang tertib Persentase kawasan bebas reklame yang tertib

1 2 3 4

TARGET

REALISASI

(4)

(5)

(6)

CAPAIAN (%) (7)

%

75

83.99

111.98

%

75

77.77

103.69

%

76

84.65

111.38

%

83.33

100.00

120.00

Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 1

111.76

Secara keseluruhan pencapaian sasaran 1 Meningkatnya Ketertiban Umum dengan 4 indikator yaitu : 1. Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda dengan capaian sebesar 111.98%; 2. Persentase zona merah tingkat kota yang tertib dengan capaian sebesar 103.69%; 3. Persentase zona merah di kecamatan yang tertib dengan capaian sebesar 111.38%; 4. Persentase kawasan bebas reklame yang tertib dengan capaian sebesar 120.00%; Maka sasaran 1 memiliki rata-rata capaian target sebesar 111.76% atau bisa dipredikatkan rata-rata capaian kinerjanya dalam kategori melebihi target.


18


1.1 Cakupan penyelesaian penegakan Perda Indikator kinerja sasaran strategis cakupan penyelesaian penegakan Perda pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menargetkan kinerja sebesar 75%, kemudian pada pelaksanaannya mampu mencapai realisasi kinerja sebesar 83.99%, hal ini terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu menyelesaikan penegakan Perda sebanyak 3.806 pelanggar dari sejumlah laporan yang masuk sebesar 4.531 laporan sehingga pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam cakupan penegakan Perda adalah sebesar 111.98% dan bisa dipredikatkan ke dalam kategori melebihi target. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut : ∑ Penyelesaian pelanggaran Perda Perwal x 100% Pelanggaran Perda Perwal yang terlaporkan ∑ 3.806 x 100% = 83.99% 4.531 Tabel 3.6 Data Penyelesaian Penegakan Perda Tahun 2015 NO

PERATURAN DAERAH

(1)

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

JENIS PENERTIBAN

LAPORAN MASUK

LAPORAN YANG DISELESAIKAN

(4)

(5)

(1)

No. 4 Tahun 2012 Reklame No. 11 Tahun 2010 Minuman Beralkohol No. 11 Tahun 2005 PKL No. 11 Tahun 2005 Parkir Liar No. 11 Tahun 2005 PSK No. 15 Tahun 2012 Menara Telekomunikasi No. 19 Tahun 2012, No. 07 Tahun 2012, Perijinan Usaha No. 05 Tahun 2010 No. 02 Tahun 2009 Bangunan Liar No. 24 Tahun 2012 PMKS No. 11 Tahun 2005 Razia Tempat Sampah No. 11 Tahun 2005 Biaya Paksa JUMLAH

983 15 407 980 224 9

866 13 361 817 201 7

85

73

665 1,092 51 20 4531

506 908 35 19 3806

*sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung


19


 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja cakupan penyelesaian penegakan Perda sebesar 75% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 83.99% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 111.98%.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam cakupan penyelesaian penegakan Perda kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 83.99%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 70.30% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja cakupan penyelesaian penegakan Perda realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, hal ini terjadi karena adanya peningkatan target pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tahun 2013-2018 dan perkembangan dalam pelaksanaan kinerjanya dengan faktor pendorong sebagai berikut : 3. Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang mengatur dan dapat menjadi dasar hukum dan anggaran; 4. Adanya penambahan jumlah PPNS; 5. Adanya penambahan personil; 6. Perkembangan masyarakat mengenai pengetahuan tentang aturan hukum lebih meningkat.


20


1.2 Persentase zona merah tingkat kota yg tertib Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menargetkan zona merah tingkat Kota Bandung tertib, dimana dari jumlah zona merah tingkat Kota dijadikan prioritas tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Bandung. Pada tahun 2014 jumlah zona merah adalah 7 titik yaitu Jalan Asia Afrika, Jalan Daleum Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandar Dinata, Jalan Merdeka, Jalan Ahmad Yani (Kawasan Cicadas) dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 2 titik yaitu Jalan Braga dan Jalan Cikapundung Timur (Ir. Soekarno), sehingga jumlah titik zona merah pada tahun 2015 menjadi 9 titik karena Jalan Braga dan Jalan Cikapundung Timur (Ir. Soekarno) telah mengalami peningkatan baik dalam infrastruktur jalan ataupun trotoar dan menjadi tempat wisata di Kota Bandung khususnya untuk Jalan Cikapundung Timur telah berubah nama menjadi Jalan Ir. Soekarno yang diresmikan langsung oleh Walikota Bandung sehingga jalan tersebut tidak boleh dilalui oleh kendaraan dan pedagang, maka dengan kondisi tersebut dua jalan tersebut termasuk kedalam zona merah Kota Bandung. Dari 9 titik tersebut selama tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada 7 titik. Sesuai dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan yaitu sebesar 77.77%, karena pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk indikator kinerja persentase zona merah tingkat kota yang tertib menargetkan kinerjanya sebesar 75% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 103.69% maka dapat disimpulkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah melebihi target. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut : ∑ Zona merah yang tertib x 100% Zona merah tingkat kota ∑ 7 x 100% = 77.77% 9 Kondisi zona merah Kota Bandung yang tertib secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini.


21


Tabel 3.7 Data Zona Merah Kota Yang Tertib Tahun 2015 NO (1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

LOKASI ZONA MERA

KONDISI

KETERANGAN

(4)

(5)

(3)

Jalan Asia Afrika Jalan Daleum Kaum Jalan Kepatihan Jalan Dewi Sartika Jalan Otto Iskandar Dinata Jalan Merdeka Jalan Ahmad Yani (Kawasan Cicadas) Jalan Braga Jalan Cikapundung Timur (Ir. Soekarno)

Tertib Tertib Tertib Tertib Belum Tertib

Masih dalam tahap relokasi ke Gedung Pasar Baru

Tertib Belum Tertib

Masih dalam tahap relokasi ke Eks Gedung Matahari

Tertib Tertib


Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa zona merah Kota Bandung yang mampu ditertibkan sebanyak 7 titik dan zona merah Kota Bandung yang belum mampu ditertibkan ada 2 titik yaitu Jalan Otto Iskandar Dinata dan Jalan Ahmad Yani (Kawasan Cicadas), hal ini bisa terjadi karena pedagang kaki lima yang berlokasi di Jalan Otto Iskandar Dinata masih dalam tahap relokasi ke Gedung Pasar Baru dan pedagang kaki lima yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani (Kawasan Cicadas) masih dalam tahap relokasi ke Eks Gedung Matahari.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase zona merah kota yang tertib sebesar 75% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 77.77% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 103.69%.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase zona merah kota yang tertib kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 77.77%, sedangkan kinerja


22


tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 71.42% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase zona merah kota yang tertib realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. .

1.3 Persentase zona merah tingkat kecamatan yg tertib Kota Bandung adalah Kota Wisata yang sering didatangi pengunjung diberbagai lokasi wisata, dengan kondisi tersebut untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah Kota Bandung dibuat suatu zona untuk pedagang kaki lima dan salah satunya zona merah, di Kota Bandung terdapat 215 zona merah yang tersebar di setiap Kecamatan. Maka dengan adanya zona merah itu merupakan suatu kewajiban bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung untuk menertibkan zona merah tersebut dan menjadi indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung. Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menargetkan 76% dari total keseluruhan zona merah, selama tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada pelaksanaannya ternyata dapat menertibkan sebanyak 182 zona merah yaitu dengan realisasi kinerja sebesar 84.65% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 111.38% dan bisa dipredikatkan ke dalam kategori melebihi target.


23


Dalam hali ini Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung selalu menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di kawasan tersebut dan dibantu oleh jajaran kewilayahan di kecamatan masing-masing. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut : ∑

Zona merah yang tertib x 100% Zona merah tingkat kecamatan

∑ 182 x 100% = 84.65% 215 Tabel 3.8 Data Zona Merah Kecamatan Yang Tertib Tahun 2015 NO. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KECAMATAN

ZONA MERAH

2 ANDIR ASTANA ANYAR COBLONG BANDUNG WETAN PANYILEUKAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KALER CIBEUNYING KIDUL KIARA CONDONG SUKAJADI SUKASARI ARCAMANIK LENGKONG BOJONGLOA KIDUL BOJONGLOA KALER CIDADAP MANDALAJATI BANDUNG KULON BANDUNG KIDUL BATUNUNGGAL RANCASARI UJUNG BERUNG CICENDO GEDEBAGE BABAKAN CIPARAY BUAH BATU REGOL CIBIRU ANTAPANI CINAMBO JUMLAH

3 10 10 11 20 5 15 5 5 8 10 7 4 8 6 6 5 4 7 3 13 4 5 8 4 5 6 15 2 2 2 215

REALISASI PENERTIBAN 4 10 8 10 14 5 13 4 5 6 9 5 3 8 6 5 5 3 7 3 5 4 3 7 4 4 6 14 2 2 2 182



24


Dari tabel di atas menunjukan bahwa capaian indikator kinerja persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib keseluruhan sudah mencapai target tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut :  Kecamatan yang sudah selesai : 14 Kecamatan  Kecamatan yang belum selesai : 16 Kecamatan  Kecamatan paling banyak : Kecamatan Bandung Wetan dengan jumlah zona merah 20 zona dengan capaian 70.00%  Kecamatan paling sedikit : Kecamatan Cibiru, Kecamatan Antapani dan Kecamatan Cinambo dengan jumlah zona merah 2  Faktor Penghambat : Tingkat kesadaran dan disiplin masyarakat yang kurang terhadap pentingnya Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat  Faktor Pendukung : Sarana dan prasaran yang memadai untuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.  Solusi : 1. Melakukan Sosialisasi/Penyuluhan mengenai Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tentang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat secara komprehensif kepada masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan di kalangan dunia pendidikan baik melalui media cetak, elektronik atau secara langsung. 2. Melakukan kegiatan rutin penertiban.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase zona merah tingkat kecamatan yg tertib sebesar 76% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 84.65% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 111.38%.


25


 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase zona merah tingkat kecamatan yg tertib kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 84.65%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 75.81% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase zona merah tingkat kecamatan yang tertib realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.

1.4 Persentase kawasan bebas reklame yang tertib Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah menargetkan beberapa kawasan bebas reklame yang benar-benar tertib dan terjaga ketertiban umumnya. Kawasan tersebut anatara lain Jalan Cipaganti, Jalan Asia Afrika, Jalan Padjadjaran, Jalan Merdeka, Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Pasteur, pada kawasan tersebut dilarang adanya reklame. Dari 6 kawasan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu menjaga ketertiban bebas reklame, dengan begitu dapat dikatakan bahwa dari target kinerja yang direncanakan yaitu 83.33% ternyata dalam realisasi kinerjanya sebesar 100.00% sehingga pencapaian kinerjanya sebesar 120.00% dan bisa dipredikatkan ke dalam kategori melebihi target. Dengan rumus perhitungan sebagai berikut :

∑ Kawasan bebas reklame yang tertib x 100% Kawasan bebas reklame ∑ 6 x 100% = 100.00% 6


26


Tabel 3.9 Data Penertiban Reklame Tahun 2015 NO

JALAN

JENIS PENERTIBAN

KETERANGAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Cipaganti

Reklame Permanen dan Insidentil

Tertib

2

Asia Afrika


Tertib

3

Padjadjaran


Tertib

4

Merdeka


Tertib

5

Ir. H. Juanda


Tertib

6

Pasteur


Tertib


 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase kawasan bebas reklame yang tertib sebesar 83.33% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 100.00% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 120.00%.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase kawasan bebas reklame yang tertib kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 100.00%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 83.33% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase kawasan bebas reklame yang tertib realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.


27


SASARAN 2 : Meningkatnya Ketentraman Masyarakat Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang kedua untuk mendukung visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu Meningkatnya Ketentraman Masyarakat adalah sebagai berikut : Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2 Tahun 2015 TAHUN 2015 NO (1) 1 2

INDIKATOR KINERJA (3) Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas

SATUAN

TARGET

REALISASI

(4)

(5)

(6)

CAPAIAN (%) (7)

%

45

52.53

116.73

%

85

86.66

101.95


109.34

Secara keseluruhan pencapaian sasaran 2 Meningkatnya Ketentraman Masyarakat dengan 2 indikator yaitu : 1. Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif dengan capaian sebesar 116.73%; 2. Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas dengan capaian sebesar 101.95%; Maka sasaran 2 memiliki rata-rata capaian target sebesar 109.34% atau bisa dipredikatkan rata-rata capaian kinerjanya dalam kategori melebihi target.

2.1 Persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif Sejak tahun 2013 Perlindungan Masyarakat (Linmas) sudah tergabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berupaya meningkatkan ketentraman masyarakat dengan meningkatkan jumlah siskamling RW aktif di tiap kecamatan Kota Bandung.


28


Pada tahun 2015 ditargetkan kinerjanya sebesar 45% dari jumlah keseluruhan, Kota Bandung memiliki 1.578 RW dalam 30 Kecamatan. Namun belum semua siskamling di tingkat RW aktif. Maka dari itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung melalui Bidang Perlindungan Masyarakat berupaya untuk meningkatkan ketentraman masyarakat melalui peningkatan jumlah siskamling RW yang aktif. Kriteria aktif disini adalah siskamling yang mempunyai kelembagaan, mempunyai jadwal piket, dan mempunyai laporan dari kegiatan siskamling tersebut. Selama tahun 2015 telah terdata sebanyak 829 siskamling yang aktif. Hal ini berarti realisasi kinerjanya sebesar 52.53%. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam hal pencapaian kinerjanya mampu melebihi target yaitu sebesar 116.73% dengan rincian : ∑ Siskamling RW yang aktif x 100% RW ∑ 829 x 100% = 52.53% 1578 Tabel 3.11 Data Siskamling RW Aktif Tahun 2015 NO.

KECAMATAN

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

(2) SUKASARI SUKAJADI CICENDO ANDIR CIDADAP COBLONG BANDUNG WETAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KIDUL CIBEUNYING KALER ASTANA ANYAR BOJONGLOA KALER BABAKAN CIPARAY BOJONGLOA KIDUL BANDUNG KULON REGOL LENGKONG

JUMLAH SISKAMLING RW AKTIF (3) 18 13 47 45 10 36 15 15 53 25 15 26 44 11 42 58 28


JUMLAH RW (4) 32 49 56 54 29 75 36 37 87 46 50 47 57 44 73 60 65

29


NO. (1) 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KECAMATAN (2) BATUNUNGGAL KIARACONDONG ARCAMANIK CIBIRU ANTAPANI UJUNG BERUNG RANCASARI BUAH BATU BANDUNG KIDUL GEDE BAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI

JUMLAH SISKAMLING RW AKTIF (3) 67 39 27 10 49 20 22 34 17 9 4 14 16

JUMLAH

829

JUMLAH RW (4) 83 85 51 53 61 58 51 55 34 38 36 25 51 1578


 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif sebesar 45% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 52.53% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 116.73%.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 52.53%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 9.56% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor pendorong sebagai beirkut ;


30


1. Sering dilakukanya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah RW masing-masing baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 2. Keikutsertaan aparat kewilayahan dalam pembinaan; 3. Adanya kesadaran masyarakat yaitu perlu adanya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya masing-masing.

2.1 Persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas Selain dari meningkatkan jumlah siskamling RW aktif di Kecamatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung juga mengupayakan pemerataan anggota linmas di setiap kecamatan untuk meningkatkan ketentraman masyarakat. Secara keseluruhan Kota Bandung telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal untuk Rasio Linmas, dimana SPM Rasio Linmas adalah 1 : 1, sedangkan Kota Bandung sudah melebihi yaitu: 9833 : 11.577 = 1 : 1,18. Namun rasio ini belum merata di tiap kecamatan, selama tahun 2015 baru ada 26 kecamatan yang telah melampaui SPM rasio Linmas dari 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Dari target kinerja yang direncanakan adalah sebesar 85% yang kemudian dapat direalisasikan sebesar 86.66%, sehingga pencapaian kinerja yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah 101.95% yang berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah berhasil melebihi target. Dengan perhitungan sebagai berikut :


31


∑ Kecamatan yang melampau SPM x 100% Kecamatan ∑ 26 x 100% = 86.66% 30 Tabel 3.12 Data Kecamatan Yang Melampaui Rasio Linmas Tahun 2015 NO. (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

KECAMATAN (2) SUKASARI SUKAJADI CICENDO ANDIR CIDADAP COBLONG BANDUNG WETAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KIDUL CIBEUNYING KALER ASTANA ANYAR BOJONGLOA KALER BABAKAN CIPARAY BOJONGLOA KIDUL BANDUNG KULON REGOL LENGKONG BATUNUNGGAL KIARACONDONG ARCAMANIK CIBIRU ANTAPANI UJUNG BERUNG RANCASARI BUAH BATU BANDUNG KIDUL GEDE BAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI JUMLAH

JUMLAH JUMLAH RASIO ANGGOTA RT LINMAS LINMAS (3) (4) (5) 219 328 1.50 331 345 1.04 413 467 1.13 381 477 1.25 174 304 1.75 462 493 1.07 197 170 0.86 231 218 0.94 562 566 1.01 286 369 1.29 316 269 0.85 395 437 1.11 365 487 1.33 261 308 1.18 440 683 1.55 371 427 1.15 432 480 1.11 547 593 1.08 594 573 0.96 271 361 1.33 281 339 1.21 328 380 1.16 305 333 1.09 339 402 1.19 366 534 1.46 194 337 1.74 194 213 1.10 181 185 1.02 101 165 1.63 296 334 1.13 9833

11577

1.18



32


Dari tabel di atas menunjukan bahwa terdapat 4 Kecamatan yang belum melampaui rasio linmas yaitu : Kecamatan

Bandung Wetan, Kecamatan Sumur Bandung,

Kecamatan Astana Anyar, Kecamatan Kiaracondong. Yang menjadi hambatan dari 4 Kecamatan tersebut adalah minimnya keinginan dari msyarakat untuk menjadi anggota linmas, hambatan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang tugas pokok fungsi linmas di masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung terus meningkatkan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi tentang tugas pokok dan fungsi linmas sebagai petugas penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat, selain itu juga dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bergabung menjadi anggota linmas.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas sebesar 85% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 86.66% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 101.95%.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam persentase kecamatan yg melampaui SPM rasio linmas kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 86.66%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 83.33% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena faktor-faktor pendorong sebagai beirkut ; 1. Sering dilakukanya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang perlunya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di


33


wilayah RW masing-masing baik tingkat Kecamatan maupun Kelurahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 2. Keikutsertaan aparat kewilayahan dalam pembinaan; 3. Adanya kesadaran masyarakat yaitu perlu adanya peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayahnya masing-masing.

SASARAN 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang ketiga untuk mendukung visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik adalah sebagai berikut : Tabel 3.13 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2015 TAHUN 2015 NO (1) 1 2 3

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(3) Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam

(4)

(5)

(6)

CAPAIAN (%) (7)

%

100

100.00

100.00

%

75

90.54

120.72

Index kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai

75

-

-



TARGET

REALISASI

110.36

34


Secara keseluruhan pencapaian sasaran 3 Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan 2 indikator yaitu : 1. Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dengan capaian sebesar 100.00%; 2. Persentase laporan yang di tindaklanjuti dalam 24 jam dengan capaian sebesar 120.72%; 3. Index kepuasan Masyarakat (IKM) belum ada capaian yang disebabkan oleh tidak ada data pengukuran. Maka sasaran 3 memiliki rata-rata capaian target sebesar 110.36% atau bisa dipredikatkan rata-rata capaian kinerjanya dalam kategori melebihi target.

3.1 Cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas Pada tahun 2015 telah terjadi gangguan tibum tranmas seperti unjuk rasa sebanyak 10 kali, pada triwulan 1 terjadi 2 unjuk rasa, triwulan 2 terjadi gangguan unjuk rasa sebanyak 2 kali, triwulan 3 terjadi gangguan unjuk rasa sebanyak 4 kali dan pada triwulan 4 terjadi sebanyak 2 kali unjuk rasa. Setiap gangguan tersebut dapat ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung sepenuhnya dan tercipta kondisi yang tertib dan kondusif, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi pengukuran dalam indikator kinerja cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dengan kata lain realisasi kinerja yang dilakukan sebesar 100.00%, sehingga capaian kinerjanya 100.00% dan bisa dipredikatkan sesuai target. Tabel 3.14 Jenis Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2015 NO

WAKTU KEJADIAN

JENIS KEJADIAN

LOKASI

KET.

(1)

(2)

(3)

(4) Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

(5)

1

12 Maret 2015

Unjuk Rasa KASBI

2

20 Maret 2015

Unjuk Rasa KASBI


Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Tertib Tertib

35


NO

WAKTU KEJADIAN

(1)

(2)

JENIS KEJADIAN (3) Unjuk Rasa Mahasiswa Pedui Paletina

LOKASI

KET.

(4)

(5)

Gedung Merdeka

Tertib

3

19 April 2015

4

28 Mei 2015

Unjuk Rasa GMBI

Gedung DPRD Kota Bandung

Tertib

5

5 Agustus 2015

Unjuk Rasa Buhur

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Tertib

6

10 Agustus 2015

Unjuk Rasa Warga Masyarakat Kiaracondong

Balai Kota Bandung

Tertib

7

14 September 2015

Unjuk Rasa Buruh

Eks Gedung DPRD Kota Bandung

Tertib

8

25 September 2015

Unjuk Rasa LSM Gerakan Ganyang Mafia Hukum

Eks Gedung DPRD Kota Bandung

Tertib

9

12 November 2015

Unjuk Rasa Mahasiswa HMI

Balai Kota Bandung

Tertib

10

16 November 2015

Unjuk Rasa Buhur

Balai Kota Bandung

Tertib


 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas sebesar 100.00% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 100.00% sehingga bisa sesuai target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100.00%.  KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 100.00%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 100.00% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif realisasi kinerjanya sama dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena yang menjadi pengukuran kinerja cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas


36


adalah kondisi unjuk rasa yang tertib dan kondusif yang didukung oleh fakktorfaktor pendorong sebagai beirkut ; 1. Tersedianya personil yang mengamankan; 2. Koordinasi dengan apparat terkait khususnya dengan kepolisian;

3.2 Persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam Pada dasarnya semua laporan pengaduan, baik temuan ataupun rekomendasi dari pelapor hendaknya dapat ditindaklanjuti dalan 24 jam. Tindaklanjut dari laporan pengaduan masyarakat dapat dilakukan dalam waktu yang variant, karena hal ini bergantung bentuk ataupun kemampuan anggota dalam menindaklanjuti dari laporan tersebut. Ada kalanya dalam sehari hanya dapat menindaklanjuti beberapa laporan karena kurangnya personil untuk turun kelapangan dan ada kalanya untuk menindaklanjuti 1 laporan membutuhkan waktu yang panjang. Namun, dengan pertimbangan estimasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2015 merencanakan 75.00% dari setiap laporan pengaduan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam namun pada kenyataannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dari jumlah laporan pengaduan yaitu 201 laporan yang masuk dapat ditindaklanjuti dalam 24 jam dengan jumlah 182 laporan atau dengan realisasi kinerja sebesar 90.54%. Dari hasil tahun ini, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota


37


Bandung dapat mencapai kinerja sebesar 120.27% sehingga bisa dipredikatkan melebihi target. Dengan perhitungan sebagai berikut : ∑ Laporan yang ditindaklanjuti dalam 24 jam x 100% Laporan yang masuk ∑ 182 x 100% = 90.54% 201 Tabel 3.15 Laporan Pengaduan per Bulan Tahun 2015 NO

BULAN

(1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(2) Januari Febryari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH

JUMLAH LAPORAN (3) 14 10 7 13 6 15 8 13 15 43 31 26

LAPORAN YANG DITINDAKLANJUTI DALAM 24 JAM (4) 10 7 7 8 6 13 6 13 14 42 31 25

201

182

% (5) 71.43 70.00 100.00 61.54 100.00 86.67 75.00 100.00 93.33 97.67 100.00 96.15 90.54


 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja persentase laporan yang diindaklanjuti dalam 24 jam sebesar 75.00% dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dapat merealisasikan kinerja nyatanya sebesar 90.54% sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100.00%.


38


 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam cakupan penyelesaian gangguan tibum tranmas kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerja sebesar 90.54%, sedangkan kinerja tahun-tahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya sebesar 70.00% sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja persentase siskamling RW tingkat kecamatan yang aktif realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi didukung oleh fakktor-faktor pendorong sebagai beirkut ; 1. Tersedianya personil yang mengamankan; 2. Kesiap siagaan anggota di lapangan; 3. Adanya patroli yang dilakukan anggota. 3.3 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada tahun 2015 untuk indikator kinerja indeks kepuasan masyarakat (IKM) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung tidak bisa menyajikan hasil pengukuran yang disebabkan tidak adanya data. SASARAN 4 : Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Capaian indikator kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang keempat untuk mendukung visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi adalah sebagai berikut : Tabel 3.16 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4 Tahun 2015 TAHUN 2015 NO

INDIKATOR KINERJA

SATUAN

(1)

(3)

1

Nilai evaluasi AKIP

2

Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

TARGET

REALISASI

(4)

(5)

(6)

CAPAIAN (%) (7)

Nilai

60.1

60.45

100.58

%

100

100.00

100.00



100.29

39


Secara keseluruhan pencapaian sasaran 4 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi dengan 2 indikator yaitu : 1. Nilai evaluasi AKIP dengan capaian sebesar 100.58%; 2. Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dengan capaian sebesar 100.00%; Maka sasaran 4 memiliki rata-rata capaian target sebesar 100.29% atau bisa dipredikatkan rata-rata capaian kinerjanya dalam kategori melebihi target.

4.1 Nilai Evaluasi AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2015 merencanakan target nilai 60.1 untuk nilai evaluasi AKIP, dan realisasi kinerjanya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung mampu mencapai nilai 60.45 sehingga melebihi target yaitu dengan capaian 100.58%. Tabel 3.17 Nilai Komponen AKIP Tahun 2013 dan Tahun 2014 NO.

KOMPONEN

NILAI TAHUN 2013 (5) 63.42

NILAI TAHUN 2014 (6) 22.18

(1) 1

(2) Perencanaan Kinerja

2

Pengukuran Kinerja

13.84

13.29

3

Pelaporan Kinerja

69.05

9.29

4

Evaluasi Internal

8.75

2.92

5

Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

-

12.78

41.22

60.45

Jumlah *sumber : Inpektorat Kota Bandung

 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA YANG DIRENCANAKAN Pada tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merencanakan target untuk indikator kinerja nilai evaluasi AKIP sebesar 60.1 dan dalam pelaksanaannya Satuan Polisi

Pamong

Praja Kota Bandung

dapat

merealisasikan kinerja nyatanya mendapatkan penilaian 60.45 sehingga bisa melebihi target kinerja yang direncanakan dengan capaian kinerja sebesar 100.58%.


40


 KINERJA NYATA DENGAN KINERJA TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA Pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam nilai evaluasi AKIP kinerja nyatanya pada tahun 2015 dengan realisasi kinerjanya mendapatkan nilai 60.45, sedangkan kinerja tahuntahun sebelumnya pada tahun 2014 realisasi kinerjanya mendapatkan nilai 41.22 sehingga dengan kondisi tersebut indikator kinerja nilai evaluasi AKIP realisasi kinerjanya bisa melebihi realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa terjadi karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ingin memeperbaiki nilai yang diperoleh sebelumnya dengan membangun komitmen di tataran pengambil kebijakan dan melakukan konsultasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ke Bagian Orpad Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Kementerian PAN dan RB di Jakarta.

4.1 Persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti Pada tahun 2015 terdapat 5 temuan dari BPK/Inspektorat Kota Bandung yaitu berupa : 1. Penertiban reklame-reklame illegal belum optimal; 2. SOP Satuan polisi Pamong Praja Kota Bandung belum dibuat; 3. Belum terdapat pengaturan tentang jafung PPNS; 4. Hasil penertiban reklame illegal belum dilaporkan ke DPKAD;


41


5. Kondisi Kantor dan Gudang yang tidak layak. Namun dari semua temuan di atast Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung telah memenuhi dan menindaklanjuti semua temuan tersebut dengan memberikan atau melaporkan laporan yang diminta, sehingga dengan kondisi tersebut menjadi pengukuran dalam indikator kinerja persentase temuan pengelolaan anggaran BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti. Dengan kata lain realisasi kinerja yang dilakukan sebesar 100.00%, sehingga capaian kinerjanya 100.00% dan bisa dipredikatkan sesuai target. 3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN Selama tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 41.556.022.105 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 34.962.705.529 atau dengan serapan dana APBD mencapai 84.13% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2014\5 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 6.593.316.576. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 3.18 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 NO.

SASARAN STARTEGIS

(1)

(2) Meningkatnya ketertiban umum Meningkatnya ketentraman masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

1 2 3 4

PAGU ANGGARAN (Rp.)

REALISASI ANGGARAN (Rp.)

%

(3)

(4)

(5)

JUMLAH

15.764.456.050

13.269.626.650

84.17

9.022.082.220

7.556.182.380

83.75

16.525.483.835

13.966.466.699

84.51

244.000.000

170.429.800

69.85

41.556.022.105

34.962.705.529

84.13



42


Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada tahun 2015. Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran dan anggaran yang digunakan pada tahun 2015 sebagaimana tabel berikut : Tabel 3.19 Tingkat Efektifitas Anggaran Tahun 2015 KINERJA

ANGGARAN

NO

SASARAN STRATEGIS

JUMLAH INDIKATOR

(1)

(2) Meningkatnya ketertiban umum Meningkatnya ketentraman masyarakat Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi

(3)

RATARATA % CAPAIAN KINERJA (4)

4

1 2 3

4

PAGU (Rp.)

REALISASI (Rp.)

%

(5)

(6)

(7)

111.76

15.764.456.050

13.269.626.650

84.17

2

109.34

9.022.082.220

7.556.182.380

83.75

3

110.36

16.525.483.835

13.966.466.699

84.51

2

100.29

244.000.000

170.429.800

69.85


Dapat kita lihat pada tabel di atas efektifitas anggaran terhadap capaian kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah sebagai berikut : 1. Sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya ketertiban umum dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 111.76% dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 13.269.626.650; 2. Sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya ketentraman masyarakat dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 109.34% dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 7.556.182.380; 3. Sasaran strategis 3 yaitu terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 110.36% dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 13.966.466.699; 4. Sasaran strategis 4 yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja


43


birokrasi dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100.29% dapat menyerap anggaran sebesar Rp. 170.429.800. Maka dengan kondisi tersebut di atas sasaran strategis yang tingkat efektifitasnya lebih tinggi adalah sasaran strategis 1 yaitu meningkatnya ketertiban umum terdiri dari 4 indikator kinerja dengan rata-rata capaian kinerja paling tinggi dari pada sasaran strategis yang lainnya. Tabel 3.20 Tingkat Efisiensi Anggaran Tahun 2015 NO.

SASARAN STRATEGIS

(1)

(2)

RATA-RATA % CAPAIAN KINERJA (3)

(4)

TINGKAT EFISIENSI (%) (5)=(3)-(4)

% REALISASI ANGGARAN

1

Meningkatnya ketertiban umum

111.76

84.17

27.59

2


109.34

83.75

25.59

3

Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

110.36

84.51

25.85

4


100.29

69.85

30.44


Pada tabel di atas dapat diketahui tingkat efisiensi anggaran setiap sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung, dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung yang paling tinggi tingkat efisiensi anggarannya adalah sasaran 4 yaitu meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan tingkat efisiensi anggaran 30.44%.


44


BAB 4 PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015. LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran dengan 11 (sebelas) indikator kinerja dan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah

(APBD)

Kota

Bandung

Tahun

Anggaran

2015

sebesar

Rp 41.556.022.105. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung JUARA.

Bandung,

Februari

2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Drs. EDDY MARWOTO, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19680317 198910 1 001


45

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BAB 1 PENDAHULUAN LKIP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG

Recommend Documents