SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI PENDAHULUAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI PENDAHULUAN KATA PENGANTAR Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratr sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapak melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh Karena itu, disamping menegakkan perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah. Untuk mengoftimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kinerja kepadaatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Praja sebagai salah satu wujud kebijakan pemerintah untuk menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur tersebut.

1

Sejarah Umum

Keberadaan Polisi Pamong Praja dimulai pada era Kolonial sejak VOC menduduki Batavia di bawah pimpinan Gubernur Jenderal PIETER BOTH, bahwa kebutuhan memelihara Ketentraman dan Ketertiban penduduk sangat diperlukan karena pada waktu itu Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadic baik dari penduduk local maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan Ketentraman dan Keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah BAILLUW, semacam Polisi yang merangkap jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hokum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga Ketertiban

dan

Ketentraman

warga.

Kemudian

pada

kepemimpinan

RAAFFLES,

dikembangkanlah BAILLUW dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut BESTURRS POLITIE atau Polisi Pamong Praja yang bertugas membantu Pemerintah di tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketentraman serta keamanan warga. Menjelang akhir era colonial khususnya pada masa pendudukan jepang Organisasi Polisi Pamong Praja mengalami perubahan besar dan dalam prakteknya menjadi tidak jelas, dimana secara strukturak Satuan Kepolisian dan peran dan fungsinya bercampur baur dengan kemiliteran. Pada masa Kemerdekaan tepatnya sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Polisi Pamong Praja tetap menjkadi bagian Organisasi dari kepolisian karena belum ada dasar hokum yang mendukung keberadaan Polisi Pamong Praja sampai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948. Secara definitive Polis Pamong Prajha mengalami beberapa kali pergantian nama namun tugas dan fungsinya sama, adapun secara rinci perubahan nama dari Polisi Pamong Praja dapat dikemukakan sebagai berikut : 1.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1948 pada Tanggal 30 Oktober 1948 didirikanlah Detasemen Polisi Pamong Praja Keamanan Kapanewon yang pada tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja;

2.

Tanggal 3 Maret 1950 berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor UP.32/2/21 disebut dengan nama Kesatuan P{olisi Pamong Praja;

3.

Pada tahun 1962 sesuai dengan Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah no. 10 Tahun 1962 nama Kesatuan Polisi Pamong Praja diubah menjadi Pagar Baya;

2

4.

Berdasarkan Surat Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah no. 1 Tahun 1963 Pgar Baya diubah menjadi Pagar Praja;

5.

Setelah diterbitkannya UUNo. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Maka Kesatuan Pagar Praja diubah menjadi Polisi Pamong Praja, sebagai Perangkat Daerah;

6.

Dengan diterbitkannya UUNo. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, lebih memperkuat Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pembantu Kepala Daerah dalam menegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dibentuk SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

3

Visi dan Misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI VISI : “TERWUJUDNYA KETERTIBAN UMUMDAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MENUJU BALI MANDARA” MISI : 1. MENINGKATKAN KEPATUHAN/KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH. 2. MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT DALAM LAKSANAAN TUGAS-TUGAS OPERASIONAL. 3. MENINGKATKAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT.

Landasan Hukum 1. UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali. 4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2011 Tentang rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

4

URAIAN TUGAS : 1.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : a.

mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program kerja satuan polisi pamong Praja;

2.

b.

mengkoordinasikan dan memberikan petunjuk Kepala Bidang dan Sekretaris

c.

menilai prestasi kerja bawahan;

d.

melaksanakan pengawasan urusan umum, kepegawaian, dan keuangan;

e.

menetapkan kebijakan terkait pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja;

f.

menyusun langkah penyempurnaan kegiatan;

g.

melaksanakan system pengendalian kegiatan;

h.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

i.

melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris mempunyai tugas : a.

menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan;

b.

mengkoordinasikan rencana kegiatan Satuan dan menyusun program kerja;

c.

mengkoordinasikan Kepala Sub Bagian;

d.


e.

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bagian ;

f.

melakukan koordinasi dengan para Kepala Bidang;

g.

melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian, penyusunan program, dan keuangan Satuan;

h.

merangkum kegiatan Sekretariat dan Bidang berkaitan dengan keuangan, kepegawaian dan barang;

i.

menyusun langkah penyempurnaan kegiatan;

j.

melaksanakan sistem pengendalian intern;

k.


l.

melaporkan hasil pelaksanaan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan.

5

3.

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a.

menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;

b.

memberikan petunjuk kepada bawahan;

c.

menilai prestasi kerja kepada bawahan;

d.

membuat buku penjagaan pegawai;

e.

menyiapkan bahan dan membuat konsep usulan kepangkatan, pemindahan, mutasi, pemberhantian, pensiun, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, kartu istri dan kartu suami (karis/karsu), asuransi kesehatan, tabungan asuransi pegawai negeri (Taspen), cuti dan penghargaan;

f.

membuat, menghimpun da memelihara Daftar Susunan Pegawai (DSP);

g.

menyiapkan blanko-blanko dibidang kepegawaian;

h.

membuat rekapitulasi absensi kepegawaian;

i.

menata dan menyimpan berkas kepegawaian;

j.

menyiapkan bahan penyusunan surat pernyataan menduduki jabatan, pernyataan

melaksanakan

tugas,

dan

pengusulan

penyesuaian

pangkat/golongan; k.

menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja serta menyiapkan bahan penyusunan program dan laporan realisasi WASKAT;

4.

l.

mengurus administrasi perjalanan dinas pegawai;

m.

melaksanakan system pengendalian intern;

n.

melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan

o.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a.


b.


c.


d.

mengelola, memelihara, dan mendistribusikan barang, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang;

6

e.

memelihara gedung, perlengkapan kantor dan pertamanan, serta menjaga keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan;

f.

mengelola urusan surat menyurat;

g.

melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan;

h.

menyusun dan meneliti bahan penyusunan produk hukum, kehumasan dan keprotokolan dinas;

5.

i.

mencatat dan menghimpun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

j.


k.


l.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

Kepala Sub Bagian Keuangan dan penyusunan program mempunyai tugas : a.


b.


c.

penyusun perencanaan pembangunan;

d.

menyusun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan perencanaan;

e.

mengkoordinasikan penyiapan bahan dan data rencana kerja dan anggaran satuan;

6.

f.

mengkoordinasikan penyusunan anggaran;

g.

melakukan monitoring pelaksanaan anggaran;

h.

melaksanakan sistem pengendalian intern

i.


j.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan atasan; dan

k.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala sekretaris.

Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas : a.

menyusun rencana dan program kerja bidang;

b.

mengkoordinasikan program kerja masing- masing kepada seksi;

c.

mengkoordinasikan para kepala seksi;

d.


e.

menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan ketentraman dan ketertiban;

7

f.

melaksankan penertiban dan pengawasan terhadap ketentraman masyarakat;

g.

menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan penindakan produk hukum daerah;

h.

melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka ketentraman dan ketertiban;

7.

i.

melaksanakan system pengendalian itern;

j.

melaksanakan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan

k.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Satuan.

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas: a.

menyusun rencana dan program kerja seksi;

b.


c.


d.

melaksanakan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat;

e.

melaksanakan penyuluhan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat;

8.

f.


g.

melaksankan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan

h.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Kepala Seksi Penegakan Hukum mempunyai tugas: a.


b.


c.


d.

menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;

e.

melakukan tindakan refresip non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas produk hukum daerah;

f.

mengkoordinasikan instansi terkait dalam rangka penegakan produk hukum daerah;

8

g.

melaksanakan pembinaan dan memberi petunjuk terkait tugas-tugas PPNS;

h.

memfasilitasi tugas-tugas PPNS;

i.

melakukan koordinasi dengan korwas PPNS dan kepolisian terkait dengan peningkatan kijerja PPNS;

9.

j.


k.

melaksankan tugas kedinasan lain yang ditugaskan oleh atasan; dan

l.


Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Masyarakat mempunyai tugas; a.

menyusun rencana dan program kerja Bidang;

b.

mengkoordinasikan program kerja masing-masing Kepala Seksi;

c.

mengkoordinasikan para Kepala Seksi;

d.


e.

menyiapkan dan menyusun bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan, pengawalan;

f.

melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum;

g.

melaksanakn sistem pengendalian intern;

h.


i.


10. Kepala Seksi Operasional mempunyai tugas: a.


b.


c.


d.

melaksanakan pengendalian masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban;

e.

menyiapkan dan menyusun bahan-bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengamanan;

9

f.

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam menghadapi gangguan dan ancaman ketentraman dan ketertiban umum;

g.

melaksaknakan penjagaan dan pengamanan terhadap pejabat dan aset daerah;

h.


i.


j.


11. Kepala Seksi Pengawalan mempunyai tugas: a.


b.


c.


d.

melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan terhadap para pejabat dan acara protokoler;

e.


f.


g.

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang

12. Kepala Bidang Pengkajian dan pengembangan mempunyai tugas: a.


b.

mengkoordinasikan program kerja masing-masing Seksi;

c.


d.


e.

membimbing dan memberi petunjuk kepada kepala seksi dan bawahan;

f.

menyusun rencana pengembangan dan strategi satuan polisi pamong praja;

g.

mengkoordinasi program kerja masing-masing kepala seksi;

h.

melaksanakan evaluasi dan pelaporan;

i.


10

j.


k.


13. Kepala Seksi pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas: a.


b.


c.


d.

melakukan koordinasi, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi satuan polisi pamong praja;

e.

menyusun statistik ketentraman dan ketertiban, laporan akuntabilitas dan data serta sistem informasi satuan polisi pamong praja;

f.

penyusunan naskah pedoman teknis pelaksanaan tramtibmas dan tramtibum.

g.

melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kinerja Satpol PP;

h.


i.


j.


14. Kepala Seksi Data dan Pengkajian mempunyai tugas: a.

menyusun rencana dan program kerja Seksi;

b.


c.


d.

menyiapkan bahan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan bidang-bidang;

e.

menyiapkan data kajian pengembangan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja;

f.

menyusun rencana kajian pengembangan satuan Polisi Pamong Praja;

g.

menyusun data rencana kebutuhan kelengkapan sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja;

h.

menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Stratejik (RENSTRA) Satuan;

11

i.

mengkompilasi bahan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP);

j.


k.


l.


15. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas: a.


b.

mengkoordinasikan program kerja masing-masing Kepala Seksi;

c.


d.


e.

membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Seksi dan bawahan;

f.

menyusun rencana kerja Bidang;

g.

merumuskan kebijakan pelaksanaan kesiapan dan penyelamatan masyarakat dari ancaman perang, bencana alam dan bencana akibat ulah manusia;

h.

membina satuan tugas perlindungan masyarakat di wilayah Provinsi Bali;

i.

menciptakan pengamanan swakarsa dan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu;

j.


k.


l.


16. Kepala Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas: a.


b.


c.


d.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;

e.

mengevaluasi bahan-bahan kebijakan kurikulum dan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;

f.

merumuskan jenis-jenis pelatihan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat sesuai dengan kondisi obyektif di lapangan;

12

g.

mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;

h.

melaksanakan

kerjasama

dan

koordinasi

dengan

Dinas/Instansi/Lembaga/Satuan Kerja terkait dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat; i.

menyusun laporan pelaksanaan pelatihan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;

17.

j.


k.


l.


Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian mempunyai tugas: a.


b.


c.


d.

menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengerahan dan pengendalian perlindungan masyarakat;

e.

mengumpulkan

dan

menganalisa

bahan

dibidang

pengerahan

dan

pengendalian upaya perlindungan masyarakat; f.

mengerahkan dan pengendalian serta mengevaluasi sumber daya dalam rangka perlindungan masyarakat;

g.

mengerahkan dan pengendalian upaya-upaya perlindungan masyarakat;

h.

mengkoordinasikan dengan instansi terkait segala upaya yang terkait dengan perlindungan masyarakat;

i.

menyusun laporan kegiatan pengerahan dan pengendalian sumber daya manusia dibidang perlindungan terhadap masyarakat;

j.


k.


l.


13

18.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan keahlian dan kebutuhan

Tugas Pokok dan Fungsi Tugas: Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Satuan Polis Pamong Praja mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya; f.

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah

14

KELEMBAGAAN 1. Struktur Organisasi /Peta Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

15

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali Gol ruang Pendidikan

: IV/c : S2

Sekretaris Gol ruang : IV/b Pendidikan : S2

Jabatan Fungsional

Kepala Sub Bagian Kepegawaian

Gol ruang : Pendidikan :SLTA/S1

Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Gol ruang :IV/b Pendidikan : S2

Kepala Data dan Pengkajian Gol ruang Pendidikan

: III/d : S1

Gol ruang : III/d Pendidikan : S1

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Gol ruang : IV/a Pendidikan : S2

Kepala Peningkatan SDM Gol ruang : IV/a Pendidikan : S2


Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban


Kepala Seksi Pengembangan dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Umum


-

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Gol ruang : III/d Pendidikan : S1

Gol ruang Pendidikan

: III/d : S2

Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian Masyarakat Gol ruang : IV/a Pendidikan : S1


Kepala Seksi Pengendalian dan Pengerahan

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Seksi Penegakan Hukum

Kepala Seksi Operasional

Kepala Seksi Pengawalan




16

17

18

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI PENDAHULUAN

Recommend Documents