I. PROFIL DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA SELAYANG PANDANG DAN SEJARAH SINGKAT TENTANG BERDIRINNYA SATPOL PP DI KABUPATEN BARITO KUALA. A.
1.
SEJARAH SINGKAT TENTANG BERDIRINYA SATPOL PP DI KABUPATEN BARITO KUALA. Asal mula berdirinya Dinas Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala,yang sebelumnya berada di bawah pembinaan Bagian Tata Pemerintahan dalam hal ini di bawah Kasi Trantibum,yang di kepalai oleh seorang kepala bagian tata Pemerintahan. Pada tahun 2005 Satuan polisi Pamong praja mulai di pisah dari bagian tata pemerintahan dan di bentuk dengan nama kantor satuan polisi pamong praja yang di pimpin oleh seorang Kepala Kantor,kantor Satua Polisi Pamong Praja merupakan salah satu satuan perangkat Daerah ( SOPD ) Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2010 di sebutkan bahwa satpol PP bertugas membantu Kepala Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah ( Perda ) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.dari aspek hukum terlihat bahwa satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke Masyarakat atau tugas eksternal.
2.
Alamat Kantor Dinas Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Barito Kuala Alamat
: Jl.Jendral sudirman KM 3,5 No. Marabahan
No.Telepon
: (0511 ) 4799358
Fax
: ( 0511) 4799358
II. VISI,MISI DAN MOTTO KANTOR SATPOL PP KABUPATEN BARITO KUALA
B.
Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Dalam upaya mewujudkan Misi Pemerintah Daerah tahun 2013-2017 dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala melaksanakan misi yang ke-3 (tiga) RA yaitu : “
RASA
AMAN
DAN
ADIL
YANG
DIPENUHI
DENGAN
PENYELENGGARAAN TATA PEMERINTAHAN DAN PENCIPTAAN TATA KEHIDUPAN SOSIAL YANG BAIK ” Disamping itu juga mengacu pada Sasaran Strategis Pemerintah Daerah yang isi didalamnya berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dimana Sasaran Strategis yang ke 5 (lima) dan ke-6 (enam) sangat relevan. Adapun bunyi dari Sasaran Strategis tersebut yaitu : 1. Sasaran Strategis 5 Terwujudnya penyelenggaraan kepemerintahan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang diindikasikan semakin dapat dipenuhinya pelayanan prima kepada masyarakat, yang mendukung kepuasan rasa aman dan adil. 2. Sasaran Strategis 6 Terwujudnya pemenuhan hak sosial masyarakat berupa jaminan, pelayanan, kesempatan dan perlindungan yang diindikasikan semakin baiknya martabat masyarakat, dengan memiliki kebanggaan dan keberdayaan sehingga mampu mendukung terbentuknya rasa cinta tanah air serta hidup dalam lingkungan keluarga bahagia. Selain
itu juga
dalam rangka menghadapi isu strategis kedepan dan guna
penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat berupa pelayanan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala menetapkan Visi dan Misi SKPD serta Program dan Kegiatan Prioritas yaitu :
A. Visi Satpol PP Kabupaten Barito Kuala Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
adalah sebagai
berikut: “ MENJADI PENGAYOM MASYARAKAT YANG AKUNTABEL, ADIL DAN PROFESIONAL ”. Adapun penjelasan Visi diatas adalah sebagai berikut : 1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
diharapkan menjadi
Pengayom yaitu menjadi pelindung bagi masyarakat dengan memberikan rasa aman, nyaman dan tentram; 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
diharapkan bersikap
Akuntabel yaitu mempunyai rasa tanggungjawab yang besar sesuai tugas pokok dan fungsi kerja dan dengan setiap tugas yang diberikan oleh Pimpinan ataupun Kepala Daerah; 3. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala harus bertindak Adil yaitu tidak memihak kepada salah satu orang atau kelompok/ organisasi tertentu, dalam mengambil
setiap keputusan dan tindakan serta tidak melakukan tindakan
sewenang-wenang terhadap masyarakat, tetapi bertindak sesuai Standard Operating Procedures (SOP) yang telah ditetapkan; 4. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala juga harus Profesional yaitu dalam setiap menjalankan tugas baik tugas pengadministrasian kantor ataupun tugas operasional dilapangan berupa pengawasan, pengamanan, dan penertiban serta penindakan dapat memahami tugas dan fungsi masing-masing serta mengetahui dan memahami aturan-aturan yang ditegakkan. B. Misi SKPD Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Aparatur Satpol-PP yang Handal dan Profesional;
2. Menyelenggarakan peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Pejabat Daerah dan Masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang patuh dan taat terhadap Peraturan Daerah.
Profil/Biodata/Riwayat Singkat Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja NAMA
: H.WAHYUDIE,SH,MH
NIP
: 19661219 199503 1 001
TTL
: BANJARMASIN,19-12-1966
PENDIDIKAN
: S2 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN
B. Dasar Hukum Dasar hukum yang dilaksanakan adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dimana disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan Peraturan Daerah (perda) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dibentuk dan disahkan sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Dalam menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
C. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Struktur organisasinya dapat dilihat pada bagan berikut :
SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA PERDA NO. 17 TAHUN 2010 TANGGAL 24 NOVEMBER 2010
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH
SEKSI PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
UPT SATPOL PP KECAMATAN
SEKSI PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN
DAMKAR
SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN ASET
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKSI OPERASI DAN PENGAWASAN
SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKSI KERJA SAMA DAN KESAMAPTAAN
SEKSI BINA KELEMBAGAAN POTENSI MASYARAKAT
KETERANGAN STRUKTUR ORGANISASI PADA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 2. Sekretariat Terdiri dari
:
a. Sub Bagian perencanaan,Keuangan dan Aset b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang ketertiban dan Ketentraman Masyarakat a. Seksi operasi dan pengawasan b. Seksi Kerja sama dan Kesamaptaan 4. Bidang Penegakan Produk Hukum daerah a. Seksi Penyidikan dan Penindakan b. Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan 5. Bidang Perlindungan Masyarakat a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat b. Seksi Bina Kelembagaan dan Potensi Masyarakat 6. UPT Satpol PP Kecamatan 7. Damkar
D. Sumber Daya Aparatur Sumber daya Aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel berikut :
No. Unsur Organisasi/Jabatan
Pangkat/Gol.Ruang
Pendidikan
3
4
Jumlah Personil (orang)
1
2
1.
Kepala Satuan
0
Jumlah
0
2.
Sekretaris - Sub Bagian PKA - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian - Staf PKA - Staf PKA - Staf Arsip - Bendahara Pengeluaran - Staf Keuangan - Bendahara Gaji - Bendahara Barang - Penyimpan Barang
Pembina Tingkat I / IVb Penata / III d
S.2 S.1
1 1
Penata Muda TK.I/III d Staf PKA/III a THL PKA Pengatur TK.I/IId Pengatur TK.I/IId Pengatur/IIc Pengatur TK I/IId Pengatur/IIc Pengatur TK.I/II d
S.1 S.1 SMA SMA SMA SMA SMA SMA SMA
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah 3.
Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat - Kepala Seksi Ops dan Was -Kepala seksi kerja sama Dan kesamaptaan -Staf
- Satpol PP Kabupaten
5
11 Penata / IIId
S.1
1
Penata /IIId
S.1
1
Penata Muda / IIIa Juru TK.I / Id THL Penata Muda/IIIa Pengatur Muda TK.I/ IIb Pengatur /IIc Pengatur TK.I/ IId Juru / Id
S.1 SLTP SLTA SLTA SLTA SLTA SLTP
1 1 1 2 13 20 1 1
Pengatur TK.I/ IIc Pengatur Muda / IIb Juru / Id THL
SLTA SLTA SLTP SLTA
5 5 1 6
Penata Tingkat I/ IIId
S.1
61 1
Penata / IIIc
S.1
1
Pengatur TK.I/IIIa THL
S.1 SMA
1 1
- Satpol PP Kecamatan
4.
Jumlah Kepala bidang penegakan dan produk hukum -Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan - Staf Seksi - Staf
Jumlah 5.
4
Kabid Linmas -Kasi bina Linmas -Kasi bina kelembagaan dan Potensi masyarakat -Staf
Pembina / IV a Penata /IIIc
S.1 S.1
1 1
Penata/IIIc Penata/IIIc Penata Muda / IIIa
S.1 S.1 S.1
1 1 1
Jumlah
5
Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berjumlah 79 (tujuh puluh Sembilan) orang, 63 (lima puluh lima) orang ditugaskan di Kabupaten dan 17 (Enam belas ) orang ditugaskan yang di Kecamatan dimana data pembagian personilnya yang ada dikecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :
1.
Marabahan
Jumlah Anggota (PNS/THL) -
2.
Bakumpai
-
3.
Cerbon
-
4.
Rantau Badauh
-
5.
Jejangkit
2
6.
Mandastana
-
7.
Alalak
5
8.
Tamban
2
9.
Mekarsari
1
10.
Anjir Muara
2
11.
Anjir Pasar
2
1 orang THL
12.
Belawang
1
1 orang THL
13.
Barambai
-
14.
Wanaraya
-
No.
Wilayah Tugas (Kecamatan)
Keterangan
2 orang THL
1 orang THL
1 orang THL
15.
Tabukan
-
16.
Kuripan
2
Jumlah Total
20 Orang
14 org PNS + 6 org THL
Dari tabel diketahui jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten yang ada di Kecamatan berjumlah 20 (dua puluh) orang, dimana masih ada 6 (enam) orang yang masih berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas dan 14 (empat belas) orang PNS.
C. Program-program Prioritas Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala ditetapkan sasaran- sasaran strategis sebagai berikut yaitu : (a) Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor Dan Rumah Pejabat. (b) Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan
pada pelaksanaan peringatan
hari-hari besar (c) Meningkatnya kesadaran terhadap Peraturan Daerah (d) Terdeteksinya secara dini setiap pelanggaran Peraturan Daerah. Untuk mencapai sasaran di atas, maka ditetapkan program prioritas yang akan dilaksanakan yaitu : a) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan b) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
Sasaran dan program prioritas yang hendak dicapai, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala mempunyai tujuan dan sasaran strategis yaitu :
a. Tujuan, Sasaran dan Strategi No. 1.
Tujuan Meningkatnya
Sasaran Meningkatnya Keamanan
Strategi Penambahan jumlah tenaga
Keamanan dan
dan Kenyamanan
pengendali pengamanan
Kenyamanan
Lingkungan Kantor Dan
lingkungan Kantor Dan
Lingkungan
Rumah Pejabat.
Rumah Pejabat
Meningkatnya Keamanan
Pembagian tugas
dan kenyamanan pada
pengamanan dilapangan
pelaksanaan peringatan
kepada seluruh anggota.
hari-hari besar. 2.
Terwujudnya
Meningkatnya
masyarakat sadar
masyarakat
hukum
Peraturan Daerah
kesadaran
Melaksanakan kegiatan yang
terhadap
bersifat mobile, partisipatif dan
akuntabel
berbasis
kondisi lokal serta bertindak secara Profesional. Terdeteksinya secara dini
Koordinasi dengan instansi
setiap pelanggaran
terkait, aparatur dan badan
Peraturan Daerah
hukum lainnya serta tokoh masyarakat.
b. Kebijakan, Program dan Kegiatan Untuk mencapai tujuan, sasaran dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tersebut maka disusun kebijakan dan program serta kegiatan yang dapat dilihat dari tabel berikut ini
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN
No. 1.
2.
Sasaran
Cara Pencapaian Sasaran dan Tujuan Kebijakan
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kantor Dan Rumah Pejabat.
Pemanfaatan Tenaga Harian Lepas
Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan pada
Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan
Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan dan
Penyiapan tenaga pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan - Pengamanan Kantor dan Rumah Pejabat Daerah
Peningkatan Keamanan Kenyamanan
dan
Pengendalian Keamanan Lingkungan - Pengamanan pelaksanaan peringatan hari-hari besar.
3.
pelaksanaan peringatan hari-hari besar. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Daerah
aparat terkait.
Lingkungan
Meningkatkan kinerja personil/ aparatur Satpol PP
Program Pengawasan, Pemeliharaan pengendalian dan Kantrantibmas dan evaluasi kegiatan Polisi pencegahan tindak Pamong Praja 1. Pengawasan dan Penertiban criminal 2. 3. 4. 5. 6.
7.
8.
9. 10. 11. 12. 13.
14.
4.
Terdeteksinya secara dini setiap pelanggaran Peraturan Daerah
Penerapan Perda secara efektif sesuai S.O.P Satpol PP
PKL Pengawasan dan Penertiban Jalur Hijau Pengawasan dan Penertiban Perizinan Pengawasan dan penertiban Perda Ramadhan Penertiban Gelandangan dan Pengemis Pengawasan Tindak Kriminal dan Pengawasan Insidentil Pengawasan tentang larangan minuman beralkohol Pengawasan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di kabupaten barito kuala Pengawasan tentang penertiban hewan Pengawasan tentang Ritribusi pajak Pengawasan tentangRitribusi jasa usaha Pengaeasan tentang Ritribusi jasa Pengawasan tentang tata cara pengambilan dan pengangkutan pasir pasang di sungai dlm wilayah kab. Batola Pengawasan tentang larangan melakukan kegiatan pada jembatan Rumpiang dan kawasan sekitarnya
Program Monitoring Evaluasi dan Pemeliharaan Pelaporan Kantrantibmas dan - penyidikan, penyelidikan dan pencegahan tindak Penindakan Pelanggaran Perda criminal
Selanjutnya tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unsur organisasi
diatas diuraikan lagi dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 28 Tahun
2011 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organiusasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala, yaitu :
1. Kepala Satuan
Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri dengan memberikan fasilitasi, melakukan supervisi, pembinaan teknis, dan pengendalian penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja melalui koordinasi operasional pelaksanaan operasi, pengawasan,
penyidikan dan penindakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja satuan kepada Bupati Barito Kuala melalui Sekretaris Daerah.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut : a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala
Daerah,penyelenggaraan
ketertiban
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
umum
dan
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala kepala Daerah.
c. Pelaksanaan
kebijakan
ketentraman masyarakat
penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
d. Pelaksanaan Kebijakan perlindungan masyarakat.
e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan Daerah dan Peraturan bupati
serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara Republik Indonesia,penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparatur lainnya.
f. Pengawasan terhadap masyarakat ,Aparatur atau badan hokum agar mematuhi dan mentaati penegakan peraturan peraturan daerah dan peraturan Bupati.
g. Menyelia
(melakukan
Supervisi)
perencanaan,
pemanfaatan
serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Menyusun laporan akuntabilitas yang mencakup hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja, sebagai suatu pertangguangjawaban dalam pelaksanaan operasi, pengawasan, penyidikan dan penindakan;
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati, wakil bupati dan atau sekretaris daerah.
l. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian ketertiban Umum.dan ketertiban masyarakat dengan Sub Unit kerja lain di lingkuangan SatPol PP.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja di bantu oleh sekretariat,Yaitu : 2. Sekretaris.
a. Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris. b. Sekretaris
Satuan
Polisi
Praja
mempunyai
tugas
membantu
mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintah daerah dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri sesuai tugas pokok dan fungsi kantor, dengan
mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan disetiap Bidang dan seksi kantor, yang mencakup pelaksanaan Penyusunan Program,Administrasi Keuangan,Administrasi Kepegawaian,Ketata Usahaan Rumah Tangga dan
Perlengkapan,Penyusunan anggaran,Penyusunan Keuangan,Penyusunan Laporan
Subtantib kanpulasi dari bidang – bidang,Penyusunan Rentra, operasi, dan mengendalikan
pelaksanaan
pelayanan
ketatalaksanaan
perkantoran,
perlengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan, serta pertanggungjawaban dan melaporkan
hasil kinerja sekretariat kepada kepala satuan sesuai pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan.
Adapun uraian tugas dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun dan menetapkan rencana koordinasi operasional pelaksanaan kesekretariatan kantor, yang meliputi program dan kegiatan pelaksanaan
pelayanan ketatalaksanaan perkantoran, perlengkapan, kepegawaian,
program pembangunan, keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Bidang-Bidang kantor yang mencakup pelayanan fasilitasi Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah,Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Bidang Perlindungan Masyarakat;
c. Menyajikan rencana program, rencana kegiatan, standart operassional,
rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan pelayanan ketatalaksanaan
perkantoran, pelengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan,
penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
d. Mengendalikan dan melaksanakan fasilitasi pelayanan ketatalaksanaan
perkantoran, pelengkapan, kepegawaian, program pembangunan, keuangan,
penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
e. Menyelia (melakukan supervisi) dan membina operasionalisasi pelaksanaan pelayanan
ketatalaksanaan
perkantoran,
pelengkapan,
kepegawaian,
program pembangunan, keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
f. Memfasilitasi kerjasama kantor dengan satuan kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, melalui kegiatan operasi, pengawasan, penyidikan dan penindakan serta penyelenggaraan kesekretariatan kantor;
g. Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penilaian hasil kinerja secara
periodik pada masing-masing bidang dinas serta pelaksanaan kegiatan pelayanan
ketatalaksanaan
perkantoran,
pelengkapan,
kepegawaian,
program pembangunan, keuangan, penilaian akuntabilitas kinerja dan pelaporan lingkup Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Menyelia
(melakukan
supervisi)
perencanaan,
pemanfaatan
serta
pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai selaku individu dan dalam organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja;
j. Mengkoordinasikan dan menyususn laporan akuntabbilitas yang mencakup
hasil kinerja dan hasil penilaian kinerja Bidang-Bidang dan kesekretariatan kantor, sebagai suatu bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Subbagian Program dan Keuangan
1. Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
2. Kepala Subbagian Penyusunan Program dan keuangan mempunyai tugas pokok
merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi
dan
melaporkan
pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program – program Badan.
3. Dalam melaksankan tugas pokok kepala Sub bagian Penyusunan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan rencana dan program kerja Operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Badan.
b. Penyusunan rencana Operasional dan koordinasi kegiatan dan Program kerja badan.
c. Pelaksanaan penyusunan rencana strategis badan.
d. Pelaksanaan Penyusunan rancangan peraturan perundang – undangan pelaksanaan tugas
a. Pelaksanaan pengumpulan,pengelohan,penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian.
b. Fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Badan.
c. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi Akuntansi anggaran pendapatan,belanja dan pembiayaan
d. Pelaksanaan Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
e. Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasikan pembuatan daftar gaji serta tambahn penghasilan bagi pegawai negeri sipil.
f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala bidang .
g. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
h. Pelaksanaan penatausahan pengelolaan anggaran pendapatan dan i.
belanja badan.
Pelaksanaan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas.
4. Subbagian Umum dan Kepegawaian 1. Sub bagian umum dan Kepegawaian di pimpin oleh seorang Kepala Sub bagian
2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
3. Dalam melaksanakan Tugas Pokok,Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan Fungsi
:
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
b. Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat
c. Pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah Dinas.
d.Pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala Sub Unit kerja di lingkungan dinas.
e. Fasiliisitasi Pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan Kareir serta disiplin pegawai di lingkungan Badan.
f. Penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pension dan cuti pegawai di lingkungan Badan
g. Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang – undangan.
h. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat.
i. Pelaksanaan pengelolan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala Sub Unit kerja di lingkungan Badan.
h. Pelaksanaan pelayanan Keprotokolan dan penyelenggaraan Rapat – Rapat Dinas.
.
5. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 1.
Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di pimpin oleh seorang kepala bidang.
2.
Kepala
mempunyai
bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tugas
pokok
memimpin,mengkoordinasikan
dan
mengendalikan tugas – tugas di bidang ketertiban umum dan ketertiban 3.
masyarakat yang meliputi operasi,pengendalian dan kerjasama.
Dalam melaksanakan tugas pokok kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menyelenggarakan fungsi : a.
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja ketertiban
b.
Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan
c. d.
e. f.
g. H. i. j.
umum dan ketentraman masyarakat .
fasilitasi ketertiban umum dan ketenraman masyrakat serta kerja sama oprasional. Penyelenggaraan
pelaksanaan
ketertiban
umum
ketentraman masyarakat serta kerjama oprasional.
dan
Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan
pedoman dan supervise ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penetapan
rumusan
Penetapan
perumusan
penyelenggaraan penyelenggaraan
pengkajian pengkajian
ketertiban
umum
masyarakat serta kerjama operasional. Penetapan
rumusan
pembinaan
operasional polisi pamong Praja.
bahan
koordinasi
bahan
koordinasi
dan
ketentraman
teknis
pengendalian
Penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya.
k.
Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung
l.
Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan
m. n. o.
milik Pemerintah Daerah.
ketentraman masyarakat. Pelaporan
Pelaksanaan
ketentraman masyarakat.
tugas
ketertiban
umum
dan
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan
unit kerja/ instansi /lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
6.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ,membawahkan : a. Seksi Operasi,pengendalian dan pengembangan personil. b. Seksi kerja sama kesamaptaan. 1. Seksi operasi,pengendalian dan pengembangan personil di pimpin oleh seorang kepala Seksi. 2. Kepala seksi operasi,pengendalian dan pengembangan personil mempunyai
tugas
pokok
merencanakan,melaksanakan
mengkoordinasikan,mengevaluasi dan melaporkan pelaksanakan tugas operasional operasi dan penegendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala seksi operasi dan pengendalian penyelenggaraan fungsi
:
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
c. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan data dan kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d. Pelaksanaan pengamanan,pengawalan perjalanan/ kunjungan dinas kepala daerah,tamu pemerintah daerah dan tamu Negara.
e. Pelaksanaan sosialisasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
f. Pelaksanaan patrol ketertiban umum ketentraman masyarakat.
g. Pelaksanaan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
h. Pengendalian operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
i. j.
serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
Pelaksanaan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Pelaksanaan Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kabupaten Barito Kuala.
k. Pelaksanaan koordinasi teknis oprasional penutupan dan
pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan perundang
l.
– undangan daerah dengan insitusi terkait. Pelaksanaan
monitoring
dan
evaluasi
terhadap
dampak
operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
serta penegakan peraturan perundang – undangan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
m. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
n. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan
pengendalian
masyarakat.
ketertiban
umum
dan
ketentraman
o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
p. Pelaksanaan koordinasi operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP. 1.
Seksi kerjasama dan kesamaptaan di pimpin oleh seorang kepala seksi Kepala
seksi
kerjasama
mempunyai
tugas
pokok
merencanakan,melaksanakan,menkoordinasikan,mengevalu asi
dan
melaporkan
pelaksanaan
tugas
kerjasama
peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala seksi kerjasama dan kesamaptan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan
rencana
dan
program
kerja
operasional
kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
dan pelaksanaan kerjasama peningkatan kei bidang tertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c. Penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dan ketentraman masyarakat.
d. Fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum bidang ketertiban ketertiban umum dan keyentraman masyarakat.
e. Pelaksanaan operasional pengamanan dan penjagaan sarana
dan prasarana gedung pemerintah daerah dalam rangka menunjang ketentraman dan ketertiban umum daerah.
f. Pelaksanaan kerjasama operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
g. Pelaksanaan daerah.
pengawasan dan penertiban terhadap asset
h. Pelaksanaan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai i. j.
bahan pertimbangan kebijakan.
Peaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas fungsinya.
k. Pelaksanaan koordinasi kerjasama ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.
7. 1. Bidang penegakan produk hukum daerah
2. Kepala bidang penegakan produk hukum daerah mempunyai
tugas pokok memimpin,mengkoordinasikan,mengendalikan dan mempertanggung jawabkan tugas tugas di bidang penegakan
peraturan perundang – undangan daerah yang meliputi pembinaan,pengawasan,penyuluhan,penyelidikan penyidikan.
dan
3. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala bidang penegakan produk hukum daerah menyelenggarakan fungsi :
a. Penetapan penyusunan rencana dan program peraturan perundang – undangan daerah.
b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervesi penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
f. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
h. Penetapan i.
rumusan
bahan
koordinasi
peraturan perundang – undangan daerah.
penyelenggaraan
Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan
dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang
– undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional j.
pelaksanaan tugas PPNS.
penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan
pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang – undangan daerah.
k. Penetapan i.
rumusan
penyusunan
bahan
fasilitasi
pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS.
dan
Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah.
m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang –undangan daerah.
n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
p. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan
unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
2.
Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahkan A. Seksi pembinaan,pengawasan,dan penyuluhan B. Seksi penyidikan dan penindakan
1. Seksi pembinaan,pengawasan dan penyuluhan di pimpin oleh seorang kepala seksi
2. Kepala seksi pembinaan,pengawasan dan penyuluhan mempunyai
tugas
pokok
merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan,menge valuasi
dan
melaporkan
pembinaan,pengawasan,
dan
pelaksanakan
penyuluhan,penegakan
peraturan perungang – undangan daerah.
3. Dalam
melaksanakan
pembinaan,pengawasan
tugas
menyelenggarakan fungsi
:
tugas
pokok
dan
kepala
seksi
penyuluhan
a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan,pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundangan – undangan daerah.
b. Pelaksanaan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan,pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang – undangan daerah.
c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis
fasilitasi pembinaan,pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang –undangan.
d. Penyusunan bahan pembinaan penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
e. Penyusunan
bahan
pengawasan
penegakan
peraturan perundang – undanagan daerah.
f. Penyusunan bahan penyulihan penegakan peraturan perundang – undangan darerah.
g. Pengelolaan
data
pembinaan,pengawasan
dan
penyuluhan penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
h. Penyusunan
dan
penyampaian
saran
dan
pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan
i.
j.
kebijakan.
Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
pembinaan,pengawasan
dan
penyuluhan
peraturan perundang – undangan daerah.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan,pengawasan dan
penyuluhan peraturan perundang – undangan daerah dengan Sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.
B.
Seksi penyelidikan dan penyidikan di pimpin oleh kepala seksi
a. Seksi penyidikan dan penyelidikan di pimpin oleh kepala seksi penyidikan dan penyelidikan di pimpin oleh kepala seksi.
b. Kepala
seksi
mempunyai
penyelidikan
tugas
dan
penyidikan
pokok
merencanakan,mengkoordinasikan,mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas penyelidikan
dan penyidikan penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
c. Dalam melaksanakan tugas pokok kepala seksi penyelidikan dan penyidikan menyelenggarakan
a.
fungi :
Penyusunan rencana dan program kerja operasional
Penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang – undangan daerah.
b. Pelaksanaan Penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyelidikan
dan
penyidikan
penyelenggaraan
peraturan perundang – undangan daerah.
c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
teknis
dan
fasilitasi
penyelidikan
dan
penyidikan penyelenggaraan peraturan perundang – undangan daerah.
d. Penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah.
e. Pelaksanaan pengelolaan data hasil penyelidikan dan penyidikan
f.
pelanggaran
undangan daerah.
peraturan
perundang
–
Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran
peraturan perundang- undangan daerah.
g. Pelaksanaan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang – undangan daerah.
h. Pelaksanaan opersional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang - undangan daerah.
i. Pelaksanaan
pemeriksaan
koordinasi
pelanggaran
teknis
penyidikan
peraturan
dan
perundang
undangan daerah dengan institusi terkait di wilayah kabupaten Barito kuala.
j. Pelaksanaan penetapan bentuk dan jenis pelanggaran
peraturan perundang – undangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
k. Pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk
pelanggaran
sebagai
pengambilan kebijakan pimpinan.
bahan
masukan
l. Penyusunan rumusan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
m. Pelaksanaan operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS.
n. Pelaksanaan
pembinaan
pengembangan PPNS.
peningkatan
dan
o. Pelaksanaan penyusunan bahan pengendalian PPNS.
p. Penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan.
q. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyilidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang undangan daerah.
r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
s. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan
penegakan peraturan perundang undangan daerah dengan Sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.
1,
Bidang perlindungan masyarakat
3,
Kepala bidang perlindungan masyarakat mempunyai tugas pokok
2,
Bidang perlindungan masyarakat di pimpin oleh kepala bidang.
Memimpin,mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas tugas di bidang perlindungan masyarakat yang meliputi satuan perlindungan 4, a. b.
c.
d. e. f. g. h.
masyarakat serta pembinaan potensi masyarakat
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud,kepala bidang perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pelaksanaan mediasi ,komunikasi dan fasilitasi perlindungan masyarakat.
Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data
kegiatan pelatihan dasar,pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya anggota perlindungan masyarakat.
Penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar,pelatihan teknis dan peningkatan kafasitas anggota perlindungan Masyarakat.
Penetapan rumusan kebijakan operasional anggota perlindungan masyarakat.
Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat.
Penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS,pengelolaan data dan Administrasi PPNS.
Penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan wawasan PPNS.
Penetapan rumusan kebijakan mediasi ,komunikasi dan fasilitasi
perlindungan masyarakat meliputi peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat serta kesiagaan dan
i.
penanggulangan.
Penyelenggaraan mediasi,komunikasi, dan fasilitasi pengerahan sumber
daya
manusia
masyarakat,kesiagaan,dan
satuan
penanggulangan
ketentraman dan ketertiban masyarakat.
perlindungan
bencana
serta
j.
k.
l.
Penetapan rumusan peningkatan sumber daya manusia satuan
perlindungan masyarakat,kesiagaan dan penanggulangan bencana serta ketentraman dan ketertiban masyarakat. Penetapan
Penetapan
penyelenggaraan.mediasi,komunikasi perlindungan masyarakat.
dan
fasilitasi
rumusan program
Penetapan rumusan penyiapan bantuan pengerahan sumberdaya satuan
perlindungan
msyarakat
dalam
hal
penanggulangan
pemantauan dan mitigasi,rehabilitasi dan kontruksi korban serta
relosasi akibat bencana dan kegiatan ketentraman dan ketertiban m. n. o.
6.
masyarakat.
Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas.
Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit
kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang perlindungan masyarakat.
Bidang perlindungan masyarakat membawahi : A, Seksi satuan perlindungan masyarakat B, Seksi Bina,Potensi Masyarat
A.
Seksi perlindungan masyarakat di pimpin oleh kepala seksi
Kepala seksi perlindungan masyarakat mempunyai
Merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan,mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas mediasi ,fasilitasi dan komunikasi dan
pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana
serta
masyarakat.
penangan
gangguan
ketentraman
dan
ketertiban
Dalam melaksanakan tugas pokok nya kepala seksi kesatuan perlindungan masyarakat menyelenggarakan fungsi : a.
Penyusunan rencana dan program kerja operasional
b.
Pelaksanaan kesiap siagaan dan pengerahan satuan perlindungan
Perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
Masyarakat dan penanggulangan bencana serta penanganan Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Adapun uraian tugas dimaksud adalah :
a. Menyusun dan menetapkan rencana operasional pelaksanaan operasi dan
pengawasan, yang meliputi program dan kegiatan operasi dan pengawasan sesuai
kebijakan
operasional,
pedoman
dan
pelaksanaan fasilitasi Satuan Polisi Pamong Praja;
petunjuk
operasional
b. Menyusun rencana program, rencana kegiatan sesuai standart operasional, rencana tata waktu dan mekanisme pelaksanaan operasi dan pengawasan;
c. Melaksankaan secara operasionalisasi pengamanan kepala daerah dan tamu
resmi daerah, pengamanan peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati, penjagaan dan patroli pada tempat-tempat penting dan strategis untuk ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
d. Mengendalikan operasionalisasi dan mekanisme pelaksanaan pengamanan
kepala daerah dan tamu resmi daerah, pengamanan peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati, penjagaan dan patroli pada tempattempat penting dan strategis untuk ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan
kerja perangkat daerah, instansi, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan operasi dan pengawasan;
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan operasi dan pengawasan melalui kegiatan pengamanan kepala daerah dan
tamu resmi daerah, pengamanan peraturan daerah, peraturan bupati dan
keputusan bupati, penjagaan dan patroli pada tempat-tempat penting dan strategis untuk ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi operasi dan pengawasan;
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan
kompetensi dan ppenilaian kinerja setiap pegawai, selaku individu dan dalam organisasi pada seksi operasi dan pengawasan;
i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian
kinerja sebagai suatu pertanggunagjawaban dalam pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengawasan;
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
a. Seksi Operasi,Pengendalian dan Pengembangan Personil b. Seksi Kerja sama dan Kesamaptaan Kepala Seksi kerjasama dan Kesamaptaan mempunyai tugas pokok merencanakan,melaksanakan,mengkoordinasikan,mengevaluasi
dan
melaporkan pelaksanaan kerjasama,peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.dalam melaksanakan tugas pokok kepala seksi kerjasama dan kesamaptaan menyelenggarakan tugas ; a. Penyusunan
rencana
dan
program
kerja
operasional
kerjasama peningkatan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
b. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis dan
pelaksanaan kegiatan peningkatan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
c. Penyusunan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan
pelayanan umum di bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
d. Pelaksanaan operasional dan penjagaan sarana prasarana
gedung pemerintahan Daerah dalam rangka menunjang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat.
e. Pelaksanaan penyusunan dan penjadwalan pendidikan kesamaptaan dalam membentuk jiwa korsa bagi Negara.
f. Penyusunan dan pendataan terhadap anggota yang akan mengikuti latihan lanjutan bagi anggota Satpol PP.
g. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya aparatur PolPP dengan Sub unit lain ( Diklat ).
6. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Seksi
Penyidikan
dan
Penindakan
mempunyai
tugas
menyelenggarakan, penyidikan dan penindakan dengan melaksanakan
penyidikan dan penindakan terhadap orang atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati
serta
mengganggu
ketentraman
dan
ketertiban
umum,
mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil kinerja sub bidang kepada
kepala bidang, sesuai pedoman, petunjuk, kebijakan teknis yang telah ditetapkan.
Adapun uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : a. Menyusun daan menetapkan rencana operasional pelaksanaan penyidikan
dan penindakanyang meliputi program dan kegiatan penyidikan dan penindakan
sesuai
kebijakan
operasional,
pedoman
dan
operasional pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
petunjuk
b. Menyusun rencana program dan rencana kegiatan sesuai standart opersional,
rencana
tata
waktu
dan
penyelenggaraan penyidikan dan penindakan;
mekanisme
pelaksanaan
c. Melaksanakan secara operasionalisasi penyidikan dan penindakan terhadap
orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
d. Mengendalikan penindakan
tata
operasional
dan
mekanisme
terhadap orang atau badan
penyidikan
dan
hukum yang melakukan
pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
e. Menyusun bahan dan membantu melaksanakan kerjasama dengan satuan kerja perangkat daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Seksi Penyidikan dan Penindakan;
f. Mengevaluasi dan menilai secara periodik hasil operasional pelaksanaan
penyidikan dan penindakan terhadap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati serta mengganggu ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi seluruh faktor dan unsur manajemen;
g. Menyusun perencanaan, melakukan pencatatan atas anggaran dan kekayaan daerah yang dimanfaatkan sesuai program dan kegiatan pada seksi Penyidikan dan Penindakan;
h. Melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, peningkatan
kompetensi dan penilaian kinerja setiap pegawai selaku individu dan dalam organisasi pada Seksi Penyidikan dan Penindakan;
i. Menyusun laporan akuntabilitas atas hasil kinerja dan hasil penilaian
kinerja sebagai suatu pertanggunagjawaban dalam pelaksanaan Seksi Penyidikan dan Penindakan;
j. Melaksanakan tugas lain dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
A. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 2012-
2017 memiliki rencana program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 7. Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Dari program tersebut diatas, kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan
dan indikator kinerja yang ingin dicapai adalah :
1. Program Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran Indikator Kegiatan
: Meningkatnya pelayanan publik yang tertib dan transparan : a. Penyedian Jasa Surat Menyurat Indikator
: Lancarnya urusan administrasi Perkantoran dengan tersedianya materai
b. Penyedian Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik Indikator
: Lancarnya
hubungan
informasi perkantoran
komunikasi
c. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS Indikator
: Meningkatnya
jaminan
Keselamatan jiwa Anggota.
kesehatan
dan
dan
d. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Indikator
: Lancarnya kegiatan Operasional dilapangan dengan menggunakan kendaraan dinas
e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Indikator
: Lingkungan kerja lebih bersih dan sehat serta tertata rapi
f. Penyedian Alat Tulis Kantor Indikator
: Lancarnya
kegiatan
administrasi
Perkantoran dengan tersedianya alat tulis kantor
g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Indikator
: Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan administrasi kantor
h. Penyediaan
komponen
Indikator
: Terangnya
bangunan kantor
Instalasi
lingkungan
listrik/penerangan kerja
dan
pos
penjagaan serta tersedianya alat listrik dan elektronik lainya
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Indikator
: Meningkatnya penambahan
kemampuan
wawasan
melalui media cetak
dan
berupa
informasi
j. Penyediaan makanan dan minuman Indikator
: Bertambahnya asupan bagi peserta rapat dan
anggota
dipenjagaan
ketersediaan makanan dan minuman
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
dengan
Indikator
: Meningkatnya persamaan persepsi serta singkronisasi pelaksanaan tugas, dengan kegiatan berupa rapat koordinasi Konsultasi ke luar daerah.
l. Penyedian Jasa Pemeliharaan Aset Gedung Kantor Indikator
: Meningkatnya
Keamanan
dan
lingkungan
kantor dengan adanya petugas jaga malam.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator
Kegiatan
: Terwujudnya Peningkatan Sarana dan Prasarana dalam rangka Pelayanan Publik.
: a. Pengadaan Kendaraan dinas/Operasional Indikator
: Meningkatnya
pelayanan
lapangan secara optimal
operasional
b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Indikator
: Terciptanya kenyamanan kantor dan
tersimpannya secara baik dan aman berkas/ dokumen serta arsip kantor lainnya
c. Pengadaan Peralatan Gedung kantor Indikator
: Meningkatnya pelayanan administrasi kantor secara cepat dan mudah
d. Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor Indikator
:
Terpeliharanya kondisi kantor yang nyaman
e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Indikator
: Terpeliharanya secara baik sarana
operasional berupa kendaraan dinas guna peningkatan pelayanan kantor
f. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
Indikator
: Terpeliharanya secara baik kondisi berbagai peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Indikator Kegiatan
: .
: a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Indikator
: Meningkatnya Kewibawaaan dan disiplin
Apatur Satuan Polisi Pamong Praja dengan kerapian
dan
berpakaian dinas.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Indikator
Kegiatan
: Terwujudnya
Peningkatan
keseragaman
Profesionalitas
dan
dalam
Kinerja
Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
: a. Pendidikan dan Pelatihan Formal Indikator
: Meningkatnya
pengetahuan
dan
kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, berdedikasi dan
Kinerja
:
handal.
a. Penyelenggaraan Kegiatan Diklat dan Bimtek bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Indikator Kinerja
: Terbentuknya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala yang Handal dan Profesional
setelah mengikuti Diklat dan Bimtek Berupa Penerapan
Penilaian Prestasi Kerja PNS, Penyusunan Renstra, Sertifikasi Barang dan Jasa, Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara, Manajemen Arsip dan Manajemen Pengelolaan Aset dan Barang Milik Daerah.
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Indikator
Kegiatan
: Terwujudnya
Peningkatan
keamanan
dan
dilingkungan Kabupaten yang kondusif.
kenyamanan
: a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Indikator
: Terciptanya suasana aman dan nyaman lingkungan kantor dan kediaman pejabat.
b. Pengendalian Keamanan Lingkungan Indikator
: Terlaksananya
pengamanan
peringatan
hari-hari besar Nasional dan Keagamaan
Kinerja
secara Aman dan tertib.
:
a. Penyediaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Kantor
Bupati, Kediamanan Resmi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala. Indikator Kinerja
: Tersedianya tenaga tambahan pengendalian keamanan
lingkungan Kantor bupati dan Kediamanan Pejabat Daerah (10 orgx12 bln).
b. Pengamanan kegiatan hari-hari besar Nasional, Daerah dan Keagamaan. Indikator Kinerja
: Terwujudnya keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan Hari Jadi Kabupaten, Hari besar Nasional dan
kegiatan penyelenggaraan peringatan hari keagamaan di Kabupaten Barito Kuala.
6. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Indikator
: Terwujudnya Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala
Daerah
dalam
rangka
pemeliharaan
dan
penyelenggaraan Kantrantibmas serta upaya pencegahan tindak kriminal di Kabupaten Barito Kuala.
Kegiatan
: a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja Indikator
: Terwujudnya masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang tertib, taat dan patuh akan
Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indikator
Kinerja
: Terlaksananya penyidikan, penyelidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Kepda.
:
a. Penyediaan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan Kantor Bupati, Kediamanan Resmi Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala. Indikator Kinerja
: Terlaksananya Kegiatan Pengawasan dan Penertiban PKL,
Jalur Hijau, Perizinan, Perda Ramadhan, Pengamanan Insedentil dan Penertiban Gelandangan dan Pengemis.
b. Penyidikan , Penyelidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Kepda Indikator Kinerja
: Tersedianya data akurat Pelanggar Perda dan Kepda serta terselesaikannya beberapa kasus Pelanggaran.
7. Program Peningkatan pelayanan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Indikator
: Terwujudnya rasa aman dan nyaman Pejabat Daerah dalam
melakukan Kunjungan Kerja dan Inspeksi ke berbagai Wilayah
Kegiatan
di Kabupaten Barito Kuala.
: Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah
Indikator
: Terlaksananya Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan setiap Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Barito Kuala.
B. Kelompok Sasaran : Sesuai dengan program dan kegiatan, serta indikator Kinerja yang akan
dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tersebut diatas, maka secara umum yang menjadi kelompok sasaran adalah:
a. Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Kecamatan. b. Masyarakat umum.
c. Badan hukum (Instansi Pemerintah, Lembaga Non Department, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, dan Instansi / Lembaga Swasta).
d. Barang / benda Aset milik Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. e. Pejabat Negara, Pimpinan Daerah dan Tamu – tamu penting. C. Pendanaan Indikatif Semua atau sebagian program dan kegiatan akan dapat terlaksana dengan
baik apabila ditunjang dengan ketersediaan dana/ anggaran yang memadai/ sesuai kebutuhan dan peruntukannya. Secara umum dan normatif bahwa sebagai konsekuensi pelaksanaan program dan kegiatan sudah barang tentu harus diikuti
oleh kesiapan adanya SDM sebagai unsur pelaksana, sarana dan prasarana penunjang kegiatan dan dana/ anggaran yang disiapkan atau pendanaan.
Mengingat program dan rencana kegiatan ini masih merupakan rencana
untuk 5 (lima) tahun kedepan (2013 – 2017), maka pendanaannya pun masih merupakan pendanaan indikatif atau predikasi keperluan dana yang akan dialokasikan untuk pembiayaan terlaksananya program dan kegiatan.
Adapun pendanaan indikatif yang direncanakan adalah hanya dari Alokasi
dana APBD Kabupaten Barito Kuala minimal setiap tahun mendapatkan kenaikan /
peningkatan 5 % ,s.d 10 %, sehingga` program dan kegiatan dalam mengemban tugas dapat berhasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
INFORMASI PENTING LAINNYA PADA KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO KUALA
1. Penempatan Personil
Penempatan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala
saat ini masih belum sesuai kebutuhan dan dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan dan kesehatan serta basic
kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang
spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS paada
umumnya, oleh karena itu kedepan diperlukan pengadaaan formasi khusus dan sistem penempatan dan pembinaan karier secara khusus pula (yang ada
saat ini asal ditempatkan saja tidak ada seleksi dan uji kompetensi serta tes psikolog).
2. Sarana dan Prasarana yang masih belum memadai. Belum memadainya sarana
berupa kantor yang mempunyai tempat
tersendiri, dimana masih menumpang menggunakan bangunan dan ruang dilingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Identifikasi permasalahan juga dilakukan dengan menggunakan Analisis
Lingkungan Strategis(ALS) dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala berupaya mengenal dan mempelajari Lingkungan Internal
Organisasi berupa Kekuatan dan Kelemahan, dan Lingkungan Eksternal
Organisasi berupa Peluang dan Tantangan/Ancaman hal ini dapat dilihat dari data SWOT berikut ini :
TABEL PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS Faktor Eksternal
Peluang (Opportuniteis): Adanya UU dan peraturan lainnya tentang Peningkatan Kapasitas SatpolPP Adanya Perda dan Kepda Adanya Dukungan Pemerintah Daerah Adanya Dukungan Masyarakat
Faktor Internal Kekuatan(Strenght): Adanya Perda tentang SOTK Adanya Diklat dan Bimtek Etos kerja yang tinggi
Kelemahan (Weaknees) Kurangnya Jumlah Personil Profesionalitas aparatur masih rendah Belum optimalnya koordinasi antar seksi Sarana dan Prasarana belum memadai Belum optimalnya kinerja PPNS Keterbatasan Anggaran
Isu Strategis: SO Perlunya perubahan SOTK sesuai UU dan Permendagri tentang peningkatan Kapasitas Satpol-PP Adanya anggaran untuk kegiatan Diklat dan Bimtek Perlunya dukungan pemerintah dan masyarakat dalam Penegakan Perda dan Kepda secara optimal dan berkelanjutan.
Isu Strategis: WO Penyesuaian jumlah personil sesuai rasio jumlah penduduk dan luas wilayah Penempatan Aparatur Satpol-PP dengan standar SDM yang memadai Perlunya dukungan dari pemerintah berupa sarana prasarana yang memadai Memanfaatkan dukungan pemerintah berupa penambahan jumlah PPNS guna memaksimalkan fungsi dan perannya dalam penegakan Perda dan Kepda. Tunjangan Satpol-PP masih rendah tidak sebanding dengan Beban kerja yang dihadapi.
Tantangan (Threats): Peningkatan Jumlah PKL Peningkatan Gangguan Trantibum Peningkatan Pelanggaran Perda Koordinasi belum sinergi antar intansi Kemajuan Pembangunan Daerah dan Arus Globalisasi Sebagai daerah Penyangga Luas wilayah dan Penambahan Penduduk tidak sebanding dengan jumlah personil Isu Strategis: ST Meningkatkan Pelaksanaan penyidikan dan penindakan serta operasi dan penertiban PKL dan pelanggar perda lainya. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur Melakukan koordinasi antar instansi terkait
Isu Strategis: WT Kurangnya pengawasan terhadap PKL dan pelanggar perda lainnya akibat kurangnya jumlah personil Peningkatan pemahaman tupoksi dan semua aturan perundang-undangan Perlunya peningkatan koordinasi baik di internal maupun eksternal Satpo-PP Pengadaan sarana transportasi diair untuk pengawasan dan monitoring wilayah perairan dan daerah terjauh. Tidak berjalan secara optimalnya penegakan perda akibat masih kurangnya peran dan fungsi PPNS didaerah Kegiatan operasi dan monitoring Satpol-PP keberbagai wilayah di Kabupaten tidak berjalan maksimal juga akibat keterbatasan anggaran.
PENUTUP
A. KESIMPULAN Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala tentunya harus didukung oleh Aparatur yang Handal dan Profesional dalam menjalankan penegakkan peraturan perundang-undangan dan juga perlunya dukungan oleh segenap komponen Pemerintah Daerah dan masyarakat guna menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan serta kenyamanan lingkungan yang merupakan tujuan dan hal yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja tentunya tidak terlepas dari keberhasilan dan hambatan yang dihadapi di lapangan. Keberhasilan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dengan semakin meningkatnya ketentraman , ketertiban dan keamanan serta kenyamanan dimana Pemerintah dan Masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan baik, hal ini disebabkan makin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memahami dan mentaati Peraturan Daerah serta Keputusan Kepala Daerah. Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala di lapangan disebabkan masih kurang optimalnya Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala jika dibandingkan antara jumlah penduduk dan luas wilayah yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya. Selain itu masih adanya sebagian kecil masyarakat yang belum mentaati dan memahami Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah sehingga masih ada temuan pelanggaran Peraturan Daerah dan juga belum adanya sinergisitas antar instansi dan lembaga terkait lainnya dalam upaya penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
B. SARAN-SARAN 1.
Untuk mencapai sasaran startegis yang telah ditetapkan mengacu pada Visi dan Misi dan tujuan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait lainnya.
2.
Perlunya dukungan peningkatan Sarana dan Prasarana yang dimiliki
guna
kelancaran kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala di lapangan. 3.
Perlunya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dengan Pendidikan dan Pelatihan yang berkesinambungan.
4.
Minimnya anggaran sehingga tidak maksimal untuk melaksanakan kegiatan operasional.
5.
Belum pernah menerima dana DAK selama berdirinya Satpol PP Kabupaten Barito Kuala.
FHOTO – FHOTO KEGIATAN BESERTA NARASI KEGIATAN
1.
Operasi PKL di Jembatan Rumpiang
2.
Operasi Pembersihan/Penertiban jamban di Kecamatan Rantau badauh
3.
Operasi PKL di Kelurahan Handil bakti Kecamatan Alalak
