SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

PEMERINTAH KOTA DENPASAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA JALAN KECUBUNG I NO. 4 TELP. (0361) 228713 DENPASAR

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2015

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

KATA PENGANTAR

Om Swastiastu Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Hyang Widhi wasa Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rakhmat dan karunianya kami dapat menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar LAKIP merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dari program yang telah disusun dalam Tahun Anggaran 2015 baik menyangkut bantuan tak langsung maupun bantuan langsung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan yang tertuang didalam Perencanaan Strategik (Renstra Tahun 2010) dipakai sebagai dan atau merupakan pedoman dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2015 Kami berharap agar LAKIP ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertanggung jawaban Kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Denpasar kepada Walikota Denpasar. Pada kesempatan ini tak lupa kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan masukan/data, Informasi dan sumbangan pemikiran serta saran sehingga LAKIP Tahun Anggaran 2015 ini dapat terwujud. Om Cantih Cantih, Cantih Om.

Denpasar, 15 Januari 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar,

Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19651110 198602 1 012

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................................

i

DAFTAR ISI ................................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL ........................................................................................................

iii

EXCEUTIVESUMARY ..............................................................................................

iv

BAB. I PENDAHULUAN ..........................................................................................

1

A.

Latar Belakang ....................................................................................

1

B. Isu Strategis...........................................................................................

1

C. Struktur Organisasi...............................................................................

3

D. Sistematika ..........................................................................................

16

BAB. II . RENCANA KINERJA ...........................................................................

17

A. Rencana Strategis..................................................................................

17

B. Penetapan Kinerja..................................................................................

21

BAB. III . AKUNTABILITAS KINERJA...................................................................

22

A. Pengukuran Capaian Kinerja.................................................................

22

B. Realisasi Anggran Tahun 2015.............................................................

38

C. Kendala- Kendala..................................................................................

44

D. Strategis Pemecahan Masalah...............................................................

45

BAB.IV . PENUTUP ..................................................................................................

48

LAMPIRAN- LAMPIRAN

ii

DAFTAR TABEL

Belanja Tidak Langsung ..............................................................................................

38

Belanja Langsung .........................................................................................................

38

Bobot Kebijakan, Program, dan Kegiatan ....................................................................

40

Perbandingan Hasil Kinerja Tahun 2013 s/d 2014 ......................................................

41

iii

EXECUTIVE SUMARY Paradigma baru pembangunan Kota Denpasar dengan visi mewujudkan Pembangunan Kota Denpasar berwawasan budaya yang dijiwai oleh Agama Hindu dan dilandasi Tri Hita Karana adalah Pembangunan seluruh masyarakat yang berorientasi pada kesejahtraan, peradaban dan dinamika dalam kontak lokal, nasional dan global dengan mengedepankan segi-segi positip yang selaras dengan misi pembangunan Kota Denpasar. Untuk itu setiap instasnsi Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mewujudkan pemerintah yang baik melalui supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi dan demokrasi serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban yang semakin mantap. Mengantisipasi hal tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar telah menetapkan Visi sebagai bagian dari perencanaan stratetig yaitu ” MEWUJUDKAN SUASANAN NYAMAN, TENTRAM DAN TERTIB TERHADAP MASYARAKAT KOTA DENPASAR” Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan visi misi sebagai berikut : 1. Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh kepastian hukum 2. Terwujudnya sitem koordinasi dengan instansii terkait yang mendukung proses kearah terciptanya suasana tentram dan tertib Selanjutnya misi yang ada dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan yaitu : 1. Mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda. 2. Meningkatkan sitem koordinasi yang terintergrasi dengan instansi terkait yang mendukung proses kearah terciptanya suasana tentram dan tertib. Dalam tahap berikutnya tujuan dijabarkan kedalam sasaran serta cara mencapai tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan merupakan perencanaan strategik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2015 Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2014 telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan hasil capaian 100 % Dengan nilai capaian kinerja tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar termassuk dalam katagori Instansi yang berhasil.

iv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kota Denpasar sebagai Ibu Kota Provinsi Bali menyandang berbagai predikat seperti Kota Pemerintahan, Perdagangan, Pendidikan, Perekonomian, Jasa dan Parawisata membawa pengaruh terjadinya urbanisasi yang relatif tinggi. Urbanisasi ini terjadi sebagai konsekwensi logis dimana mereka mempunyai harapan untuk dapat hidup lebih baik dibandingkan dengan Daerah asalnya. Namun mengingat para urban yang datang ke Kota Denpasar ini ada diantaranya belum dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai, maka hal ini membawa dampak sosial-ekonomi seperti masalah demografi dan lapangan pekerjaan, kemunduran kualitas lingkungan hidup yang bersifat fisik (pencemaran terhadap air, tanah, dan udara) serta permasalahan sosial lainnya seperti pengangguran, kemiskinan, prostitusi, dan perkampungan kumuh) yang sering menjadi tempat awal dan asal berbagai tindak pelanggaran dan juga kriminal. Kondisi seperti ini disamping berakibat langsung pada kerusakan lingkungan, juga mengganggu kebersihan, dan kerapian wajah kota serta dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Paradigma baru pembangunan Kota Denpasar dengan Visi Terciptanya Kota Denpasar Berwawasan Budaya dengan keharmonisan dalam keseimbangan secara berkelanjutan adalah Pembangunan seluruh masyarakat yang berorientasi pada kesejahteraan, peradaban dan dinamika dalam kontak lokal, Nasional dan global dengan mengedepankan segi-segi positif yang selaras dengan misi pembangunan Kota Denpasar. Untuk itu setiap Instansi Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan mewujudkan pemerintah yang baik melalui supremasi Hukum, akuntabilitas, transparansi dan Demokrasi, karenanya Tramtibum harus dapat diwujudkan.

B. Isu Strategis Dari hal tersebut diatas, berkaitan dengan surat Gubernur Bali Nomor 045.2 / Bappeda tanggal 17 Desember 2007 perihal surat edaran Men Neg P A N, dan surat edaran Menteri Negara Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, No 15 Tahun 2009, tanggal 15 Desember 2009, tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2009, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, menyusun laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2015, agar dapat memberikan gambaran atas tingkat keberhasilan dan atau 1 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

kegagalan dalam pelaksanaannya sekaligus untuk mendapatkan feed back bagi pelaksanaan kedepan hal tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJMD) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2010 – 2015 yang memuat Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang telah dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan dan sasaran berupa kebijakan dan program. Pembangunan di Bidang Ketentraman dan Ketertiban secara berencana, bertahap dan terus menerus, di pacu dengan bidang-bidang lainnya, karena dengan suasana yang tentram dan tertib maka masyarakat akan bergairah untuk melaksanakan pembangunan. Upaya-upaya yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terjadi peningkatan kesadaran massyarakat untuk mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapa kendala antara lain : a. Pembinaan dan pendayagunaan masyarakat beserta segenap komponen belum optimal guna mendukung ketentraman dan Ketertiban khususnya keberadaan lembaga masyarakat dan adat; b. Meningkatnya pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, gepeng, WTS/Waria, serta maraknya pencurian dibarengi dengan kekerasan sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.; c. Pesatnya perkembangan peningkatan penduduk pendatang yang banyak menimbulkan dampak masalah sosial yang memungkinkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, apalagi seringnya berpindah-pindah tempat; d. Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat terutama lembaga-lembaga adat belum mendukung ketentraman dan ketertiban secara optimal. Dalam rangka mewujudkan adanya kepastian hukum, ketertiban dan keadilan masih dijumpai beberapa hal antara lain : a. Pengetahuan dan kesadaran masyarakat mentaati hukum masih relatip rendah, sehingga pelanggaran hukum dan tindakan main hakim sendiri serta kerusuhan cendrung meningkat; b. Kurangnya Penegakan Supremasi Hukum; c. Sarana dan sarana hukum secara kuantitas dan kualitas belum memadai.

2 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

C. Struktur Organisasi Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan isi dan jiwa UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 PP No 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan polisi Pamong Praja, serta Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mempunyai tugas Pokok membantu Kepala Daerah dalam menjaga dan menciptakan Ketentraman masyarakat dan menjaga stabilitas Ketertiban umum, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat,

Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar mempunyai : 1) Fungsi : a.

Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiba umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b.

Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah.

c.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

d.

Pelaksanaan

koordinasi

pemeliharaan

dan

penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya. e.

Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

2) Kewenangan a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau Badan Hukum yang menggangu Ketentraman dan Ketertiban Umum. b. Melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat atau Badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. c. Melakukan tindakan Represif non Yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.


3) Kewajiban : a.

Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama dan hak azasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

b.

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

c.

Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan.

d.

Menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut diatas, Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar terdiri dari : Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar seperti yang tertuang dalam Perda Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar terdiri dari: 1. Kepala Satuan 2. Sekretariat terdiri dari : 2.1 Sub Bagian Program; 2.2 Sub Bagian Keuangan; dan 2.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 3. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari : 3.1 Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 3.2 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari : 4.1 Seksi Operasional dan Pengendalian; dan 4.2 Seksi Kerjasama. 5. Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari : 5.1 Seksi Pelatihan Dasar; dan 5.2 Seksi Teknis Fungsional 6. Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari 6.1 Seksi Satuan Linmas; dan 6.2 Seksi Bina Potensi Masyarakat


Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

(1) Kepala Satuan mempunyai tugas : a. Menetapkan Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan rencana kegiatan Sekretariat; b. Membuat perumusan kebijakan teknik dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat; c. Melaksanakan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya; d. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; e. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahannya sesuai dengan bidangnya masing-masing; f. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; g. Memeriksa hasi kerja bawahan; h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Walikota; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(1) Sekretariat mempunyai tugas : a. Menyusu Program Kerja Satuan Polisi Pa mong Praja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan rencana kegiatan Sekretariat; b. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat; c. Mengatur, mendisribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan f. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian g. Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan; h. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan; 5 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; j. Melaksanakan tugas dinas lainna yang diberikan oleh atasan.

(2) Sekretariat di pimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Sekretariat terdiri dari : a. Sub Bagian Program; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Program sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; c. Mengatur, mendisribuskan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasi lkerja bawahan; f. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan rencana kegiatan Bidang; g. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; h. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana; i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyusun rencana anggaran biaya; 6 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

g. Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan; h. Membuat laporan pertanggungjawabkan keuangan; i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan Sekretariat; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja; g. Melaksanakan urusan surat-menyurat; h. Melaksanakan pengetikan surat menyurat dan penggandaan naskah dinas; i. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor; j. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat dan perjalanan dinas; k. Menyiapkan data kepegawaian; l. Membuat laporan kepegawaian; m. Melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pegawai; n. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; o. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; p. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(4) Masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(1) Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;


c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan petunjuk teknis penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; h. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; i. Melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan aparatur lainnya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; j. Melaksanakan pembinaan dan fasilitasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD). k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang dibeirkan oleh atasan.

(2) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah terdiri dari : a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penegakan PerundangUndangan Daerah; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; 8 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

f. Menyiapkan petunjuk teknis pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terkait penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. g. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota; h. Mengadakan koordinasi dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawaan dan penyuluhan dengan instansi terkait; i. Mengadakan pencatatan dan pemantauan kembali hasil pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi Penyelidikan dan P enyidikan sebagai bahan penyusunan rencanan kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan petunjuk teknis Penyelidikan dan Penyidikan; g. Melaksanakan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau bahan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota; h. Menyiapkan bahan pembinaan dan fasilitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD); i. Mengadakan koordinasi pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS Daerah dan atau aparatur lainnya; j. Melaksanakan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan atau Peraturan Walikota; k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.


(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pelaksanaan pengamanan, pengawalan dan protokoler; g. Melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap ketentraman masyarakat; h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Membantu pengamanan dan penertiban peyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah; k. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal; l. Mengadakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau aparatur lainnya; m. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; n. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri dari : a. Seksi Operasional dan Pengendalian; dan b. Seksi Kerjasama.

(1) Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenraman Masyarakat;


b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasi lkerja bawahan; f. Menyiapkan petunjuk teknis kegiatan operasional dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; g. Melaksanakan penertiban dan pengawasan terhadap ketentraman masyarakat; h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan; j. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah; k. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal; l. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; m. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Kerjasama mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; c. Mengatur, mendistribuskan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan petunjuk teknis kerjasama dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; g. Melaksanakan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah instansi terkait, lembaga masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; h. Mengavaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.


(1) Bidang Sumber Daya Aparatur mempuyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur sebagai bahan penyusunan Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan petunjuk teknis peningkatan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja; g. Merencanakan kebutuhan pendidkan dan pelatihan serta mengevaluasi dalma rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja; h. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia; i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang Sumber Daya Aparatur di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praj.

Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari : a. Seksi Pelatihan Dasar; dan b. Seksi Teknis Fungsional

(1) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Membuat perencanaan kebutuhan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja; g. Melaksanakan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau pengiriman pada pelatihan dasar Satuan Polisi 12 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Pamong Praja yang dilaksanakan pemerintah atasan atau instansi yang berwenang; h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja; i. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; j. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur; b. Menyusun laopran hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Membuat perencanaan kebutuhan pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja; g. Melaksanakan pelatihan teknis fungsional Satuan Plisi Pamong Praja sesuai ketentuan yang berlaku atau pengiriman pada pelatihan teknis fungsional Satuan Polisi Pamong Praja yang dilaksanakan pemerintah atasan atau instansi yang berwenang; h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Bidang sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; 13 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

f. Menyiapkan petunjuk teknis penyiapan, pembekalan dan keterampilan warga masyarakat di bidang penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana; g. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat; h. Membina Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Denpasar; i. Memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; j. Menciptakan pengamanan swakarsa dan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban Pemilu dan Pemilukada; k. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; l. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Bidang di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari a. Seksi Satuan Linmas; dan b. Seksi Bina Potensi Masyarakat

(1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas : a. Menyiapkan kegiatan Seksi sebagia bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Membina Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat di wilayah Kota Denpasar; g. Menciptakan pengamanan swakarsa dan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam Pemilu dan Pemilukada; h. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas : a. Menyiapkan rencana kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; 14 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

b. Menyusun laporan hasil kegiatan Seksi sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat; c. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing; d. Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan; e. Memeriksa hasil kerja bawahan; f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di Bidang Pengerahan dan Pengendalian Perlindungan Masyarakat; g. Menyiapkan program perlindungan masyarakat; h. Menyiapkan dan melaksanakan perlindungan masyarakat; i. Menyusun prorgam fasilitasi pelaksanaan perlindungan masyarakat; j. Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; k. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

(3) Masing-masing Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah merumuskan kebijakan teknis dan memberikan pelayanan di bidang ketentraman ketertiban masyarakat dan pelayanan umum kepada masyarakat. Ini berarti ketentraman ketertiban yang hendak diwujudkan diatur dan atau dibatasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Denpasar. Dengan demikian untuk penindakan dan penegakan Perda dimaksud adalah menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Dengan kata lain tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah membantu Kepala Daerah (Walikota) menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum. Beranjak dari tugas pokok dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dipolakan dalam tahapantahapan yakni : Persuasif, Preventif dan Represif baik represif non yusticial maupun pro yustisial, yang mengedepankan prinsip koordinasi dengan satuan kerja teknis pelaksana Perda seperti Dinas Tata Ruang dan bangunan, Dinas Perijinan, Badan Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau Dinas/Instansi terkait lainnya yang bertugas melaksanakan Perda (Dinas Penganjur).


D. Sistimatika Laporan Kinerja ini merupakan pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2015. yang mana capaian kinerja ini dapat diperbandingkan dengan rencna kinerja tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Sistematika penyajian laporan akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2015 adalah sebagai berikut : BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi. BAB II – Rencana Kinerja menjelaskan rencana strategis dan Penetapan Kinerja BAB III – Akuntabilitas Kinerja mencakup Pengukuran Pencapaian Kinerja serta Analisis Capaian Kinerja Bab IV- Penutup menjelaskan simpulan menyeluruh dari laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tahun 2015 dan menguraikan beberapa hal yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

.


BAB II RENCANA KINERJA A. Rencana Strategis Rencana strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha untuk mencapai tujuan. Dalan rencana strategis hal yang diperhatikan adalah lingkungan internal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi dan Tujuan serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

1. Visi dan Misi a). V i s i Sebagaimana telah diuraikan dalam Executive Summary bahwa Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar adalah sebagai berikut : “TERWUJUDNYA SUASANA , NYAMAN TENTRAM DAN TERTIB BAGI MASYARAKAT KOTA DENPASAR”. Visi tersebut bermaksud untuk menjaga stabilitas ketentraman dan ketertiban Kota Denpasar dengan penerapan sanksi terhadap para pelanggar Perda Kota Denpasar.

b). M i s i Untuk mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan missi sebagai berikut: 1.

Mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda.

2.

Meningkatkan sistem koordinasi yang terintegrasi dengan instansi terkait dalam mendukung proses kearah terciptanya suasana tentram dan tertib.

2. Tujuan Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis akan tampak pada pernyataan tujuan, sassaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kegiatan.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan dalam perencanaan strategis adalah sebagai berikut : a. Mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian masalah kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda b. Menigkatkan system koordinasi yang terintergrasi dengan instansi terkait.


3. Sasaran Dari tujuan yang ditetapkan, maka yang menjadikan sasaran utama dari pelaksananaan tugas kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar a.

Terwujudnya Penertiban Gepeng yang dilaksanakan pada malam hari, sehingga banyak terjaring penduduk liar di Kota Denpasar.

b.

Terwujudnya Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan cara melaksanakan operasi penertiban secara persuasive dan represif bekerja sama dengan Desa Adat untuk dapat memanfaatkan Pasar Desa sebagai lokasi PKL.

c.

Terwujudnya Penertiban Pengusaha Sablon yang membuang Limbah Sembarangan.

d.

Terwujudnya Penertiban Pedagang Koran, dengan menempatkan Petugas Pol. PP dengan system roling pada Pos yang dianggap rawan, sering terjadi pelanggaran Perda seperti di Traffick Light.

e.

Menekan jumlah tuna-tuna (WTS, Waria, Gepeng, PKL, hewan liar ) di Kota Denpasar.

f.

Tercapainya stabilitas yang mantap dengan menegakan Perda yang berlaku di Kota Denpasar.

g.

Penegakan Perda terhadap masyarakat umum, Badan Usaha, Organisasi dll yang melanggar Perda.

h.

Meningkatnya Usaha masyarakat untuk mengurus SIUP, IMB, SITU / HO dan ijin lainnya akibat sering dilakukan razia- razia ke Perusahaan, Badan Usaha, Yayasan dan Lain-lain.

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan antara lain : a. Kebijakan. Dalam Upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi organisasi, dipandang perlu mengeluarkan kebijakan seperti : 1) Penerapan Perda No 3 tahun 2000 tentang perubahan atas Perda No 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum yang dirubah dengan Perda No 1 tahun 2015 tentang Kebersihan. 2) Meningkatkan Kesadaran masyarakat agar mematuhi Perda Kota Denpasar 11 tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umuim 3) Perda No 2 tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Denpasar. 18 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

4) Penegakan Perda terhadap masyarakat Umum, Badan Usaha, Organisasi dll yang melanggar Perda

b. Program Untuk mendukung kebijakan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dalam tahun 2015 telah mempunyai program seabagai berikut :

1.

Belanja Tidak Langsung. - Belanja Pegawai .

2.

Belanja Langsung 2.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. - Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 2.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur. - Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya. 2.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kesemaptaan

- Bimbingan Teknis dan Penyegaran Sumber Daya Manusia PPNS se- Kota Denpasar 2.5 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. - Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pasukan Pengamanan Kegiatan (PASPAMPIN) - Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. - Kegiatan Penyiapan Tenaga Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

(Pelatihan Linmas).

- Pemantauan Penugasan Satlinmas Kegiatan Penanganan Tramtibum dalam Penyelengartaan Pilwali - Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah PKL dan Kertiban Umum di Kota Denpasar Tahun 2015 2.6. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. - Peningkatan tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar


- Penertiban Baliho/ Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun Baru, Ulang Tahun Ormas yang sudah lewat tenggang waktu dan melanggar Perda di Kota Denpasar - Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Penmgemis, Orang gila, Orang Terlantar, dan tuna Susila di kota Denpasar - Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda diatas trotoar, badan jalan, taman dan telajakan jalan di Kota Denpasar 2.7. Program Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur. - HUT Sat.Pol. PP. 2.8. Program Peningkatan, Ketentraman dan Ketertiban - Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar c. Kegiatan Sebagai Realisasi dari Proses yang telah disusun maka pelaksanaannya kegiatan adalah sebagai berikut : 1) Menindaklanjuti segala bentuk pengaduan permasalahan yang dilaporkan masyarakat Kota Denpasar yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah 2) Melaksanakan kegiatan penertiban kepada masyarakat Kota Denpasar yang melakukan Pelanggaran Perda. 3) Penindakan,

Pembinaan

dan

Penanggulangan,

serta

pengembalian tuna-tuna ke Daerah asal. 4) Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar 5) Pencatatan sangsi terhadap pelanggar setelah melalui proses penyidikan. 6) Penertiban

Usaha

Rekreasi

Hiburan

Umum

meliputi

gelanggang ketangkasan, Biliyard, Panti pijat, panti mandi uap, karaoke, salon kecantikan, panggung tetutup, panggung terbuka, rumah makan, hotel melati, pondok wisata dll. 7) Penertiban

Penegakan

Perda

yang

meliputi

Penyegelan/Penutupan dan bahkan pembongkaran bangunan yang melanggar Perda. 8) Memaping dan memetakan kawasan yang sering dan banyak terjadi pelanggaran Perda 9) Menempatkan dan meningkatkan penjagaan Anggota Sat Pol PP pada Traffick Light sehingga berkurangnya pelanggar pedagang Koran maupun gepeng 20 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

10) Melakukan Pembinaan kepada Kelompok Masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Denpasar 11) Melakukan Proses Pro Yustitia pada Pelangggar untuk disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar

B. Penetapan Kinerja Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran dengan menetapkan kinerja, program dan kegiatan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) (lihat Lampiran)


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara priodik. Pengukuran dan evaluasi kinerja disajikan dalam format berjenjang dengan menggunakan formulir PK, PKK dan PPS dengan tahapan sebagai berikut :

A. Pengukuran Capaian Kinerja 1. Indikator Kinerja Setelah menetapkan Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dan sebagai realisasi program kerja tahun 2015 maka perlu dilakukan penetapan indicator-indikator kinerja meliputi : Indikaotr input, indicator out put, Out come, banefits dan impact. Penetapan indicator kinerja untuk masing-masing jenis indicator kinerja diikuti dengan penetapan besaran indicator kinerja untuk masing jenis indikator yang telah ditetapkan sebagai berikut : 1.1.

Kegiatan Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Susila di Kota Denpasar. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam tahun Anggaran 2015 dapat melaksanakan kegiatan sebanyak 144 kali turun dengan anggaran sebesar Rp68.280.000,-. Adapun hasil kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar dengan perincian sebagai berikut :

Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000 yang diubah Perda 1 Tahun 2015 No

Kegiatan Duktang

Gelandangan

Pengemis

Orang Gila

Terlantar

Pengamen

WTS

Anak Punk

Januari

20

6

14

8

-

1

10

-

Pebruari

16

8

15

10

1

-

10

-

Maret

10

11

19

8

1

8

-

-

n,

April

29

1

1

4

-

1

-

4

Pengemis,

Mei

23

-

3

3

2

4

-

5

Juni

11

10

10

5

-

5

6

9

Juli

18

6

8

5

1

5

5

5

Agustus

15

-

-

-

3

-

-

-

Bulan 1.

Penertiban Penduduk Liar, Gelandanga

Orang Terlantar, dan Susila

Tuna di


Pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2000 yang diubah Perda 1 Tahun 2015 No

Kegiatan Bulan

Duktang

Gelandangan

Pengemis

Orang Gila

Terlantar

Pengamen

WTS

Anak Punk

Kota

September

7

-

2

8

5

-

-

4

Denpasar

Oktober

16

-

1

2

8

-

-

-

Nopember

13

-

-

1

11

-

-

-

Desember

14

2

3

1

1

-

-

-

192

44

76

55

33

24

31

27

Jumlah Pelangga ran

Dengan jumlah 144 kali turun untuk tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut: - Duktang dengan 20 kali turun monitoring ke lapangan sebanyak 192 pelanggar. - Gelandangan dengan 18 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar ke lapangan sebanyak 44 pelanggar . - Sebanyak 76 Orang Pengemis terjaring dalam 17 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar kelapangan . - Orang Gila sebanyak 55 orang pelanggar dengan 16 kali turun ke lapangan. - Sebanyak 33 orang terlantar terjaring dalam 16 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar kelapangan. - Anak- anak Punk sebanyak 24 dengan 16 kali monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar . - Pengamen sebanyak 24 orang pelanggar dengan 17 kali monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar . - WTS sebanyak 31 orang pelanggar terjaring dalam 14 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar kelapangan. - Sebanyak 27 Anak Punk terjaring dalam 10 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar kelapangan.


1.2.

Pelaksanaan tugas kegiatan

Penertiban PKL, Pedagang Bermobil,

Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda di atas Trotoar, Badan Jalan, Taman dan Telajakan di Kota Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Din Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan biaya bersumber

dari

APBD

Kota

Denpasar

Tahun

2015

Sebesar

Rp110.250.650,- dan kegiatan penertiban dan pengawasan yang telah dilakukan sebanyak 180 kali dengan hasil kegiatan penertiban meliputi PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda sebanyak 1925 pelanggar, dengan perincian sebagai berikut : Pelanggaran Perda 2 Tahun 2015

PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang No

Kegiatan Bulan

Acung, Pedagang

Keterangan

Canang, Pedagang

- Ijin Usaha Hiburan sebanyak 223 pengusaha Bertenda 2.

Penertiban

PKL,

Pedagang

Bermobil,

Pedagang

Acung,

I

Pedagang

Canang,

j

Pedagang Bertenda di

i atas

Januari

147

Dibina

Pebruari

148

Dibina

Maret

156

Dibina

April

155

Dibina

Mei

149

Dibina

Juni

173

Dibina

Juli

167

Dibina

Agustus

149

Dibina

September

164

Dibina

Oktober

163

Dibina

Nopember

155

Dibina

Desember

199

Dibina

Trotoar,

n

Badan Jalan, Taman dan

Telajakan

di

S

Kota Denpasar

I T U / H O

s e

Jumlah Pelanggaran

b


1925

Dengan jumlah 180 kali turun untuk tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut: - Sebanyak 147 PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda yang dapat terjaring dan dilakukan pembinaan selama bulan januari 2015 dengan durasi turun sebanyak 15 kali monitoring dilapangan. - Dengan 15 kali turun pembinaan dan monitoring di bulan pebruari 2015 terjaring sebanyak 148 PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda di Kota Denpasar - PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda diKota Denpasar sebanyak 156 pelanggar yang terjaring pembinaan dan monitoring pada bulan maret 2015 dengan durasi turun sebanyak 15 kali turun. - Pada bulan april terjaring untuk dibina sebanyak 155 PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda dengan 15 kali turun ke lapangan - Bulan Mei sebanyak 149 PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda yang dibina dengan sebanyak 15 kali turun kelapangan - PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda pada bulan Juni terjaring untuk dibina sebanyak 173 pelanggar dengan julah kali turun sebanyak 15 kali. - Dengan Turun dan Monitoring sebanyak 15 kali turun pada bulan Juli PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda di Kota Denpasar terjaring untuk dibina sebanyak 167 pelanggar. - Dengan Turun dan Monitoring sebanyak 15 kali turun pada bulan Agustus PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang


Canang, Pedagang Bertenda di Kota Denpasar terjaring untuk dibina sebanyak 149 pelanggar. - Bulan September sebanyak 164 PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda yang dibina dengan sebanyak 15 kali turun kelapangan - Sebanyak 163 PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda yang dapat terjaring dan dilakukan pembinaan selama bulan oktober 2015 dengan durasi turun sebanyak 15 kali monitoring dilapangan. - Sebanyak 155 PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda yang dapat terjaring dan dilakukan pembinaan selama bulan Nopember 2015 dengan durasi turun sebanyak 15 kali monitoring dilapangan. - Dengan Turun dan Monitoring sebanyak 15 kali turun pada bulan Desember PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda di Kota Denpasar terjaring untuk dibina sebanyak 199 pelanggar.

1.3.

Peningkatan Tim Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Subdin Penegakan Perundangundangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak 216 kali turun dalam satu tahun dengan Anggaran APBD Tahun 2015 sebanyak Rp128.026.700,- dengan hasil penertiban dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1081 pelanggar dan yang dibina sebanyak 1004 pelanggar.


Jenis Pelanggaran No

3.

Kegiatan

Peningkatan Tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar

Bulan

Pelanggaran

Pembinaan

Penyegelan/ Pembongkaran

Tipiring

Ijin Lengkap

IMB

SITU/HO

Rekreasi & Hiburan Umum

RTRW

Kebersihan & Ketertiban Umum

Kependudukan

Usaha Hotel Melati

Toko Modern

Bangunan Tower

Januari

86

83

-

-

3

76

23

8

18

2

1

2

-

2

Pebruari

90

78

6

-

6

78

26

2

23

6

-

-

2

2

Maret

100

93

1

-

6

85

31

1

11

-

-

-

-

3

April

100

93

1

-

6

85

31

1

12

-

-

-

-

3

Mei

90

79

2

-

9

75

14

1

11

3

-

1

-

-

Juni

95

92

-

-

3

82

29

2

7

6

-

-

-

3

Juli

90

86

2

1

1

74

35

1

4

11

-

1

1

4

Agustus

100

98

-

10

2

77

32

3

6

4

7

1

-

3

September

105

91

3

-

10

76

40

2

4

4

-

-

-

3

Oktober

95

90

-

-

5

76

26

1

6

2

-

4

-

15

Nopember

95

87

1

-

7

75

29

4

3

3

-

-

-

4

Desember

35

34

-

-

1

28

11

1

1

-

-

-

-

-

1081

1004

16

11

59

887

327

27

106

41

8

9

3

42

Jumlah Pelanggaran


Dengan jumlah 216 kali turun untuk tahun 2015 dengan perincian sebagai berikut: - Dengan 18 kali turun ke lapangan di bulan januari 2015 terjaring sebanyak 86 pelanggar, sebanyak 83 dilakukan pembinaan, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 3 dan tidak ada yang dilakukan tipiring. Dengan jenis pelanggaran yang ditemukan IMB sebanyak 76, SITU/HO sebanyak 23 jenis pelanggaran, Rekreasi dan Hiburan Umum sebanyak 8 jenis pelanggaran, sebanyak 18 jenis pelanggaran RTRW, Kebersihan dan Kertiban Umum sebanyak 2 jenis pelanggaran, jenis pelanggaran kependudukan sebanyak 1, Usaha Hotel Melati sebanyak 2 jenis pelanggaran, Toko Modern tidak ditemukan jenis pelanggarannya, dan Bangunan Tower sebanyak 2 pelanggranan. - Dengan 20 kali turun ke lapangan di bulan pebruari 2015 terjaring sebanyak 90 pelanggar, sebanyak 78 dilakukan pembinaan, dilakukan penyegelan dan pembongkaran sebanyak 6 pelanggaran, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 6 dan tidak ada yang dilakukan tipiring. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 78 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 26 jenis pelanggaran, di urutan ketiga sebanyak 23 jenis pelanggaran RTRW, Kebersihan dan Kertiban Umum sebanyak 6 jenis pelanggaran diurutan keempat, Rekreasi dan Hiburan Umum, Toko Modern, Bangunan Tower masing- masing sebanyak 2 pelanggranan dan Kependudukan dan Usaha Hotel Melati tidak ditemukan pelanggaran. - Pada bulan maret 2015 dengan 20 kali turun ke lapangan terjaring sebanyak 100 pelanggaran, sebanyak 93 dilakukan pembinaan, dilakukan penyegelan dan pembongkaran sebanyak 1 pelanggaran, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 6 dan tidak ada yang dilakukan


tipiring. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 85 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 31 jenis pelanggaran, di urutan ketiga sebanyak 11 jenis pelanggaran RTRW, keempat ditempati oleh Bangunan Tower dengan 3 jenis pelanggaran, kelima Rekreasi dan Hiburan Umum dengan 1 jenis pelanggaran, Kebersihan dan Kertiban Umum, Kependudukan, Usaha Hotel Melati dan Toko Modern, masing- masing tidak ditemukan pelanggaran. - Pada bulan april 2015 dengan 20 kali turun ke lapangan terjaring sebanyak 100 pelanggaran, sebanyak 93 dilakukan pembinaan, dilakukan penyegelan dan pembongkaran sebanyak 1 pelanggaran, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 6 dan tidak ada yang dilakukan tipiring. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 85 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 31 jenis pelanggaran, di urutan ketiga sebanyak 12 jenis pelanggaran RTRW, keempat ditempati oleh Bangunan Tower dengan 3 jenis pelanggaran, kelima Rekreasi dan Hiburan Umum dengan 1 jenis pelanggaran, Kebersihan dan Kertiban Umum, Kependudukan, Usaha Hotel Melati dan Toko Modern, masing- masing tidak ditemukan pelanggaran. - Sebanyak 20 kali turun ke lapangan di bulan mei 2015 terjaring sebanyak 90 pelanggar, sebanyak 79 dilakukan pembinaan, dilakukan penyegelan dan pembongkaran sebanyak 2 pelanggaran, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 9 dan tidak ada yang dilakukan tipiring. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 75 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 14 jenis pelanggaran, di urutan ketiga sebanyak 11 jenis pelanggaran RTRW, Kebersihan dan 29 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Kertiban Umum sebanyak 3 jenis pelanggaran diurutan keempat, Rekreasi dan Hiburan Umum dan Melati masing- masing sebanyak 1 pelanggaran, Kependudukan, Usaha Hotel Toko Modern Bangunan Tower tidak ditemukan pelanggaran. - Sebanyak 18 kali turun ke lapangan di bulan juni 2015 terjaring sebanyak 95 pelanggar, sebanyak 92 dilakukan pembinaan, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 3 dan tidak ada yang dilakukan penyegelan dan pembongkaran dan tipiring. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 82 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 29 jenis pelanggaran, di urutan ketiga sebanyak 7 jenis pelanggaran RTRW, Kebersihan dan Kertiban Umum sebanyak 6 jenis pelanggaran diurutan keempat, Bangunan Tower sebanyak 3 jenis pelanggaran, Rekreasi dan Hiburan Umum sebanyak 2 jenis pelanggaran, Usaha Hotel Melati, Kependudukan, dan Toko Modern tidak ditemukan pelanggaran. - Pada bulan juli 2015 dengan 18 kali turun ke lapangan terjaring sebanyak 90 pelanggaran, sebanyak 86 dilakukan pembinaan, dilakukan penyegelan dan pembongkaran sebanyak 2 pelanggaran, yang memiliki ijin lengkap dan tipiring tidak diketemukan jenis pelanggaran. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut:

IMB

menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 74 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 35 jenis pelanggaran, di urutan ketiga sebanyak 11 jenis pelanggaran Kebersihan dan Kertiban Umum, diurutan keempat ditempati oleh RTRW dan Bangunan Tower dengan masing- masing 1 jenis pelanggaran, Rekreasi dan Hiburan Umum, Usaha Hotel Melati dan


Toko Modern masing- masing sebanyak 1 pelanggaran, dan kependudukan tidak diketemukan pelanggaran. - Pada bulan agustus 2015 dengan 18 kali turun ke lapangan terjaring sebanyak 100 pelanggaran, sebanyak 98 dilakukan pembinaan, dilakukan

penyegelan

dan

pembongkaran

tidak

diketemukan

pelanggaran, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 2 dan ada 10 yang dilakukan tipiring. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 77 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 32 jenis pelanggaran, di urutan ketiga sebanyak 7 jenis pelanggaran Kependudukan, diurutan keempat RTRW sebanyak 6 pelanggaran, kebersihan dan ketertiban umum berada di posisi ke lima dengan pelanggar sebanyak 4, rekreasi dan hiburan umum dan bangunan tower dengan masing- masing 3 pelanggar berada diurutan keenam. Usaha hotel melati dengan 1 pelanggaran dan toko modern tidak diketemukan pelanggaran. - Pada bulan september 2015 dengan 18 kali turun ke lapangan terjaring sebanyak 105 pelanggaran, sebanyak 91 dilakukan pembinaan, dilakukan penyegelan dan pembongkaran dengan 3 pelanggaran, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 10 dan tidak ada yang dilakukan tindakan tipiring. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 76 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 40 jenis pelanggaran, di urutan ketiga dengan masing- masing 4 jenis pelanggaran RTRW dan kebersihan dan ketertiban umum, diurutan keempat rekreasi hiburan umum sebanyak 2 pelanggaran, bangunan tower berada di posisi ke lima dengan pelanggar sebanyak 3,


kependudukan, usaha hotel melati dan toko modern tidak diketemukan pelanggaran. - Pada bulan oktober 2015 dengan 18 kali turun ke lapangan terjaring sebanyak 95 pelanggaran, sebanyak 90 dilakukan pembinaan, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 5 dan penyegelan dan pembongkaran dan tindakan tipiring tidak ada pelanggaran. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 76 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 26 jenis pelanggaran, di urutan ketiga bangunan tower dengan 15 pelanggaran, sebanyak 6 pelanggaran untuk jenis pelanggaran RTRW, usaha hotel melati dengan 4 jenis pelanggaran, kebersihan dan ketertiban umum dengan 2 jenis pelanggaran, dan tidak diketemukan pelanggaran terhadap kependudukan dan toko modern. - Pada bulan nopember 2015 dengan 18 kali turun ke lapangan terjaring sebanyak 95 pelanggaran, sebanyak 87 dilakukan pembinaan, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 7 pelanggaran, penyegelan dan pembongkaran sebanyak 1 pelanggaran dan tindakan tipiring tidak ada pelanggaran. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 75 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 29 jenis pelanggaran, di urutan ketiga bangunan tower dan rekreasi dan hiburan umum dengan masing- masing pelanggar sebanyak 4 pelanggaran, sebanyak 3 pelanggaran untuk jenis pelanggaran RTRW dan kebersihan dan kertiban umum, usaha hotel melati, kependudukan dan toko modern tidak diketemukan pelanggaran. - Pada bulan nopember 2015 dengan 10 kali turun ke lapangan terjaring sebanyak 35 pelanggaran, sebanyak 34 dilakukan pembinaan, yang memiliki ijin lengkap sebanyak 1 pelanggaran, penyegelan dan 32 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

pembongkaran dan tindakan tipiring tidak ada pelanggaran. Dengan jenis pelanggaran sebagai berikut: IMB menempati urutan pertama dengan pelanggaran sebanyak 28 jenis pelanggaran, SITU/HO di urutan kedua sebanyak 11 jenis pelanggaran, di urutan ketiga rekreasi dan hiburan umum dan RTRW dengan masing- masing 1 pelanggaran, dan kebersihan dan keretiban umum, kependudukan, usaha hotel melati, toko modern, dan bangunan tower tidak diketemukan pelanggaran.

1.4.

Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Subdin Penegakan Perundangundangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan Anggaran APBD Tahun 2015 sebanyak Rp373.463.800,- dengan hasil penertiban yang perincian sebagai berikut: Pelanggaran Terhadap Perda 6/ 2001, PP 109/2012, dan Perwali 3/2014 Bongkar Tim

No

Kegiatan

Bulan

Bongkar

Bongkar

Sendiri

Tim

Disesuaikan Ijin

Dihentikan

Lengkap

Operasional

Rekomendasi

dengan

DTRP 4.

Penertiban dan

Perturan

Januari

8

4

1

-

-

-

Pebruari

12

3

-

-

-

-

Maret

15

2

1

3

-

-

April

5

1

-

-

-

-

Mei

16

3

-

3

1

1

Juni

15

1

-

2

1

Juli

3

2

-

6

-

2

Agustus

2

6

-

1

-

-

September

1

4

-

3

-

-

Oktober

-

7

-

2

-

-

Nopember

-

1

-

-

-

-

Desember

-

1

-

1

-

-

77

35

2

21

2

3

Pembongkaran Reklame

di

Kota Denpasar

Jumlah Pelanggaran


Pada tahun 2015 dengan perincian hasil kegiatan sebagai berikut: - Sebanyak 8 reklame yang dibongkar sendiri, 4 reklame yang dibongkar oleh tim dan 1 reklame yang dibongkar oleh tim dengan rekomendasi DTRP dengan dasar pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014 yang merupakan hasil kegiatan di bulan januari 2015 - Di bulan perbuari sebanyak 12 reklame yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya, dan sebanyak 3 reklame yang dibongkar oleh tim dengan dasar pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014. - Pada bulan maret sebanyak 15 reklame yang dibongkar sendiri pemiliknya, 2 reklame yang dibongkar oleh tim, 1 reklame yang dibongkar oleh tim dengan rekomendasi oleh DTRP, dan 3 reklame yang memiliki ijin lengkap dengan dasar pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014. - Berdasarkan pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014 pada bulan april terjaring sebanyak 5 reklame yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya dan 1 reklame yang dibongkar oleh tim. - Berdasarkan pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014 pada bulan mei sebanyak 16 reklame yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya, dengan 3 reklame yang dibongkar oleh tim, 3 reklame yang memiliki ijin lengkap dan masing- masing 1 reklame yang dihentikan operasionalnya dan disesuaikan dengan peraturannya. - Pada bulan juni sebanyak 15 reklame yang dibongkar sendiri pemiliknya, masing- masing sebanyak 1 reklame yang dibongkar oleh tim dan dihentikan operasionalnya, dan 2 reklame yang memiliki ijin


lengkap dengan dasar pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014. - Pada bulan juli sebanyak 3 reklame yang dibongkar sendiri pemiliknya, masing- masing sebanyak 2 reklame yang dibongkar oleh tim dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan 6 reklame yang memiliki ijin lengkap dengan dasar pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014. - Berdasarkan pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014 pada bulan agustus terjaring sebanyak 2 reklame yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya, sebanyak 6 reklame yang dibongkar oleh tim dan 1 reklame yang memiliki ijin lengkap. - Berdasarkan pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014 pada bulan september terjaring sebanyak 1 reklame yang dibongkar sendiri oleh pemiliknya, sebanyak 4 reklame yang dibongkar oleh tim dan 3 reklame yang memiliki ijin lengkap. - Berdasarkan pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014 pada bulan oktober terjaring sebanyak 7 reklame yang dibongkar oleh tim dan 2 reklame yang memiliki ijin lengkap. - Pada bulan nopember sebanyak 1 reklame yang dibongkar oleh tim dengan dasar pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014. - Sebanyak 1 reklame yang dibongkar oleh tim dan 1 reklame yang memiliki ijin lengkap dengan dasar pelanggaran terhadap perda 6/2001, pp 109/2012, dan perwali 3/2014 yang merupakan hasil kegiatan di bulan januari 2015


2. Capaian Rencana Kerja Tahun 2015 2.1. Capaian rencana Kegiatan Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar, dan Tuna Susila di Kota Denpasar. Pelaksanaan kegiatan tersebut dalam tahun Anggaran 2015 dapat melaksanakan kegiatan sebanyak 144 kali turun dengan anggaran sebesar Rp68.280.000,-. Adapun hasil kegiatan monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar dengan perincian sebagai berikut : peringkat pertama adalah penertiban Duktang dengan 20 kali turun monitoring ke lapangan sebanyak 192 pelanggar, peringkat kedua Sebanyak 76 Orang Pengemis terjaring dalam 17 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar kelapangan, diperingkat ketiga Orang Gila sebanyak 55 orang pelanggar dengan 16 kali turun ke lapangan, Gelandangan dengan 18 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar ke lapangan sebanyak 44 pelanggar, sebanyak 33 orang terlantar terjaring dalam 16 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar kelapangan, WTS sebanyak 31 orang pelanggar terjaring dalam 14 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar kelapangan, sebanyak 27 Anak Punk terjaring dalam 10 kali turun monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar kelapangan, dan diperingkat terakhir ada Anak- anak Punk sebanyak 24 dengan 16 kali monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar, dan Pengamen sebanyak 24 orang pelanggar dengan 17 kali monitoring dan pembinaan terhadap pelanggar .

2.2. Capaian rencana kerja pada kegiatan Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda di atas Trotoar, Badan Jalan, Taman dan Telajakan di Kota Denpasar. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sub Din Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dengan biaya bersumber dari APBD Kota Denpasar Tahun 2015 Sebesar Rp110.250.650,- dan kegiatan penertiban dan pengawasan yang telah dilakukan sebanyak 180 kali dengan hasil kegiatan penertiban meliputi PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda sebanyak 1925 pelanggar, dengan perincian sebagai berikut : peringkat pertama pada penertiban di bulan desember yang sangat tinggi jumlah pelanggar dengan jenis pelanggar Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda di atas Trotoar, Badan Jalan, Taman dan Telajakan sebanyak 199 pelanggar yang dibina dan yang paling rendah tingkat atau jumlah pelanggarnya adalah pada bulan januari sebanyak 147 pelanggar 36 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda di atas Trotoar, Badan Jalan, Taman dan Telajakan di Kota Denpasar.

2.3. Capaian Progran Peningkatan Tim Penegakkan Peraturan Daerah di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Subdin Penegakan Perundang- undangan Daerah

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota

Denpasar yang dalam pelaksanaan kegiatan sebanyak 216 kali turun dalam satu

tahun

dengan

Anggaran

APBD

Tahun

2015

sebanyak

Rp128.026.700,- dengan hasil penertiban dengan jumlah pelanggaran sebanyak 1081 pelanggar dan yang dibina sebanyak 1004 pelanggar, dengan hasil penertiban sebagai berikut : dengan jumlah pelanggar komulatif selama 1 tahun 2015 yaitu berjumlah 1081 pelanggaran, yang dilakukan pembinaan sebanyak 1004 pelanggar, dilakukan penyegelan/ pembongkaran sebanyak 16 pelanggaran, tipiring dilakukan kepada sebanyak 11 pelanggar, dan yang memiliki ijin lengkap sebanyak 59 dan perinciannya jenis pelanggaran meliputi: peringkat pertama sebanyak 887 pelanggar IMB, diperingkat kedua sebanyak 106 pelanggaran terhadap RTRW, Bangunan Tower dengan 42 pelanggaran berada diperingkat ketiga, pelanggaran terhadap kebersihan dan ketertiban umum dengan jumlah pelanggaran sebanyak 41, sebanyak 9 pelanggaran terhadap Usaha Hotel Melati, pelanggaran terhadap jenis pelanggaran kependudukan sebanyak 8 pelanggaran, dan Toko Modern sebanyak 3 pelanggar berada pada urutan terakhir.

2.4. Capaian Program kegiatan Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada Subdin Penegakan Perundang- undangan Daerah

pada Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Denpasar dengan Anggaran APBD Tahun 2015 sebanyak Rp373.463.800,- dengan hasil penertiban yang perincian sebagai berikut: diperingkat pertama dengan 77 pelanggar yang merupakan reklame dibongkar oleh pemiliknya sendiri, reklame yang dibongkar oleh tim sebanyak 35 bangunan reklame berada di peringkat kedua, yang paling diapresiasi adalah reklame yang memiliki ijin lengkap sebanyak 21 bangunan reklame berada diperingkat ketiga, diperingkat keempat sebanyak 3 bangunan reklame yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dan yang diperingkat terakhir dengan jenis pelanggaran yang meliputi reklame 37 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

yang dibongkar tim berdasarkan rekomendasi DTRP dan dihentikan operasional reklamenya dengan masing –masing pelanggar sebanyak 2 pelanggar. B. Realisasi Anggaran Tahun 2015 Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kegiatan adalah realisasi dana belanja tak langsung dan belanja langsung tahun anggaran 2015 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung -

Belanja Pegawai (Gaji dan Tunjangan Pegawai )

No

Uraian

Belanja Pegawai

Anggaran (Rp)

Realisasi (Rp)

Pencapaian/ Prosentase

11.214.146.897

11.214.146.897

99 %

2. Belanja Langsung Adapun Kegiatan Belanja Langsung terprogram dan Kegiatan Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

NO

URAIAN

ANGGARAN (Rp)

REALISASI (Rp)

PENCAPAIAN/ PROSENTASE

1

2

3

4

5

Rp1.858.599.844

Rp1.681.167.456

90%

Rp1.125.057.300

Rp1.005.851.180

89%

Rp507.470.000

Rp408.584.000

81%

Rp50.000.000

Rp10.403.300

1

Program Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran

2

Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta kelengkapannya

4

Program : Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur

4.1

Kegiatan : 21% Pendidikan dan Pelatihan Formal


1 4.2

2

5

Rp195.230.918

Rp178.433.000

91%

Rp205.500.000

Rp135.203.900

66%

Rp331.672.600

Rp316.376.200

95%

Rp147.100.000

Rp120.647.500

82%

Rp116.630.000

Rp115.970.000

99%

Rp64.452.000

Rp64.132.000

100%

Rp103.503.250

Rp98.390.250

95%

Rp70.950.000

Rp58.201.000

82%

Rp128.026.700

Rp125.177.200

98%

Rp116.170.000

Rp107.440.000

92%

Rp68.280.000

Rp64.100.000

94%

Rp110.250.650

Rp101.930.650

92%

Rp229.043.250

Rp215.875.000

94%

Rp373.463.800

Rp323.332.600

87%

Rp17.100.950.712

Rp16.836.265.789

Kegiatan : Bimbingan Teknis dan Penyegaran Sumber Daya Manusia PPNS se- Kota Denpasar

5

4

Kegiatan : Pendidikan Dan Pelatihan Kesemaptaan

4.3

3

Program : Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

5.1

Kegiatan : Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan

5.2

Kegiatan : Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan ( Pelatihan Linmas )

5.3

Kegiatan : Patroli ketentraman dan ketertiban umum

5.4

Kegiatan : Pasukan pengaman kegiatan (paspampin)

5.5

Kegiatan : Pemantauan Penugasan Satlinmas Kegiatan Penanganan Tramtibum dalam Penyelengartaan Pilwali

5.6

Kegiatan : Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah PKL dan Kertiban Umum di Kota Denpasar Tahun 2015

6

Program : Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

6.1

Kegiatan : Peningkatan tim Penegakan Peraturan Daerah di Kota Denpasar

6.2

Kegiatan : Penertiban Baliho/ Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun Baru, Ulang Tahun Ormas yang sudah lewat tenggang waktu dan melanggar Perda di Kota Denpasar

6.3

Kegiatan Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Penmgemis, Orang gila, Orang Terlantar, dan tuna Susila di kota Denpasar

6.4

Kegiatan : Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda diatas trotoar, badan jalan, taman dan telajakan jalan di Kota Denpasar

7

Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur Kegiatan Hut Sat Pol PP

8

Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Kegiatan Penertiban dan Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar

JUMLAH


Bobot Kebijakan, Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kebijakan Program Uraian Bobot Uraian Bobot 1 2 3 4 Penerapan Perda No 100 Penanggulangan dan 100 3 Tahun 2000 penertiban tuna-tuna tentang Kebersihan WTS,waria, gepeng, dan Ketertiban Pkl dan penduduk Umum di Kota liar di Kota Denpasar yang Denpasar diubah dengan Perda No 1 Tahun 2015 100 Penertiban dan 100 tentang Kebersihan. pengawasan Rekreasi unum jasa Meningkatkan dan sarana kesadaran pariwisata di Kota masyarakat agar Denpasar mematuhi Perda Kota Denpasar Peningkatan kerja 100 Nomor 11 tahun sama dengan 2001 tentang Usaha aparatur keamanan Rekreasi dan dalam tekhnik Hiburan Umum pencegahan kejahatan di Kec Den Bar, Den Ut Den Tim dan Densel

Kegiatan Uraian Bobot 5 6 Penindakan tuna-tuna 100 serta pemulangan kedaerah asal, penetapan sangsi kepapa pelanggar

Perda No 2 Tahun 100 2015 tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) Menegakan Prinsip-prinsip penegakan Hukum/Perda secara terpadu

Penertiban/Penegakan 100 Perda yang meliputi IMB, SITU/HO, limbah, bengkel dll

Pengawasan 100 Pengendalian dan Evaluasi kegiatan Polisi Pamong Praja

Penertiban usaha 100 rekreasi hiburan umum jasa dan sarana pariwisata meliputi : gelanggang permainan ketangkasan, billyard, panti pijat, panti mandi uap salon kecantikan, karaoke, fitnes center, panggung tertutup, rumah makan, pondok wisata, hotel melati dll.

Penertiban PKL, 100 pedagang koran, gepeng, pengamen, orgil, kependudukan, pedagang bensin botolan, pedagang bermobil, Hewan liar, dll

Besarnya bobot kegiatan ditetapkan atas dasar pertimbangan proposional dengan melihat

besarnya

dukungan/pengaruh

suatu

kegiatan

terhadap

keberhasilan

pencapaian program. Pertimbangan tersebut juga dipergunakan dalam penetapan besaranya bobot suatu program terhadap kebijakan dan bobot suatu kebijakan terhadap sasaran/tujuan


B. Analisis Capaian Kinerja Dalam menggunakan format PK, EK-1, EK-2, dan EK-3 dilakukan pengukuran dari kinerja yang untuk tahun 2015 diperoleh hasil capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar sebesar 98 % dengan capaian kinerja tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dapat dikategorikan sebagai instansi yang berhasil dalam capaian kinerja.

Berikut gambaran realisasi capaian kinerja tahun 2015 dibanding target yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis tahun 2014 sebagai berikut :

PERBANDINGAN HASIL KINERJA TAHUN 2013 s/d 2015 No

Kegiatan

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Ket

1

2

3

4

5

6

1.

Pelayanan Perkantoran

2.

Peningkatan Prasarana

3.

Peningkatan Disiplin Aparatur - Pengadaan Pakaian Dinas 351.863.000 Beserta Perlengkapannya

4.

Sarana

Adm. 1.083.453.193

1.546.970.790

1.858.599.844

dan 1.264.364.400

1.753.620.000

1.125.057.300

475.85.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur -

5.

507.470.000

Pendidikan dan Pelatihan 54.862.344 75.000.000 Formal. - Pendidikan dan Pelatihan 168.764.500 275.564.250 Kesemaptaan. - Bimbingan Teknis dan Penyegaran Sumber Daya Manusia PPNS seKota Denpasar Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

50.000.000

- Patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum - Pasukan Pengamanan Kegiatan (PASPAMPIN) - Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. - Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Pelatihan Linmas)

205.500.000

-

120.206700

116.630.000

-

42.728.800

64.452.000

241.944.000

300.191.500

331.672.600

89.999.000

105.292.000

147.100.000


1

2

3

- Melaksanakan Tugas 45.000.000 Protokoler, dalam Pengamanan dan Pengawasan Kunjungan di Kota Denpasar. - Kegiatan Linmas dalam rangka Pemilu Pilpres 2015

- Kegiatan Linmas dalam rangka Pemilu Legislatif 2015

6.

4

5

-

286.022.500 Tidak bisa direalisasikan karena sudah dianggarkan di KPU 203.791.500 Tidak bisa direalisasikan karena sudah dianggarkan di KPU 103.503.250

- Pemantauan Penugasan Satlinmas Kegiatan Penanganan Tramtibum dalam Penyelengartaan Pilwali - Sosialisasi Perda Pengelolaan Sampah PKL dan Kertiban Umum di Kota Denpasar Tahun 2015 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

70.950.000

- Pengawasan, 96.505.000 Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja. - Kerjasama 65.268.700 Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan. - Penertiban dan 101.655.000 Pengawasan Usaha Rekreasi, Hiburan Umum, Jasa dan Prasarana Pariwisata di Kota Denpasar.

-

-

155.538.900

-

116.610.000

-

- Penanggulangan 114.955.900 Penertiban Tuna- tuna, WTS, Gepeng, PKL, Penduduk Pendatang di Kota Denpasar. - Peningkatan Tim 65.832.600 Penegak Peraturan Daerah di Kota Denpasar. - Operasi Sidak 23.041.000 Ketentraman Ketertiban di Kota Denpasar

135.671.900

-

89.432.600

128.026.700

-

-


6

1

2

3

4

-

5

116.170.000

7.

Penertiban Baliho/ Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya, Tahun Baru, Ulang Tahun Ormas yang sudah lewat tenggang waktu dan melanggar Perda di Kota Denpasar - Penertiban Penduduk Liar, Gelandangan, Penmgemis, Orang gila, Orang Terlantar, dan tuna Susila di kota Denpasar - Penertiban PKL, Pedagang Bermobil, Pedagang Acung, Pedagang Canang, Pedagang Bertenda diatas trotoar, badan jalan, taman dan telajakan jalan di Kota Denpasar Peningkatan Nasionalisme Sumber Daya Aparatur

229.043.250

8.

- Hut Sat.Pol.PP 63.317.500 67.564.500 Peningkatan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban. 122.772.500

373.463.800

9.

- Penertiban dan 17.000.000 Pembongkaran Reklame di Kota Denpasar. Penataan Peraturan Perundang- Undangan - Pembinaan kepada Kelompok Masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Denpasar.

69.173.450

-

-

Jumlah

3.916.999.587

5.854.462.640

5.691.149.662

68.280.000

110.250.650

Analisis atas Capaian Kinerja sebagai berikut :

1.

Penerapan Perda No 1 Tahun 2015 tentang Kebersihan dan tentang perubahan Perda No 3 Tahun 2000 tentang perubahan Perda No 15 Tahun 1993 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar Kebijakan ini telah dijabarkan dalam satu program dengan 2 (dua) kegiatan dengan Capaian Kinerja kegiatan sebagai berikut : a. Penindakan tuna-tuna dengan capaian kinerja 80 % b. Penetapan sangsi pelanggar/penyidikan dengan capaian kinerja 80 %


6

2.

Meningkatkan kesadaran masyarakat agar mematuhi Perda Kota Denpasar No 11 Tahun 2001 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.Kebijakan ini dijabarkan dalam satu program dengan kegiatan sebagai berikut : Penertiban dan pengawasan Usahan Rekreasi Hiburan Umum Jasa dan Sarana Pariwisata di Kota Denpasar yang meliputi, gelanggang permainan ketangkasan, Billyard, panti pijat, panti mandi uap, karaoke, salon kecantikan, fitnes center, panggung tertutup, rumah makan , hotel melati, pondok wisata, dll dengan capaian kinerja 80 %.

3.

Kebijakan ini dijabarkan dalam satu program dengan kegiatan sebagai berikut : - Penertiban /penegakan perda yang meliputi masyarakat umum, badan usaha, organisasi dengan capaian kinerja 100 %

C. Kendala - kendala

Sebagaimana diketahui Kota Denpasar sebagai Kota Provinsi Bali sekaligus merupakan Kota Pusat Pemerintahan, Perdagangan, Pendidikan, Perekonomian, jasa dan Pariwisata akan membawa pengaruh terjadinya urbanisasi yang relatip tinggi. Urbanisasi ini terjadi sebagai konsekuensi logis dimana mereka para urban mempunyai harapan untuk hidup lebih layak dibandingkan dengan daerah asalnya. Namun mengingat para urban yang datang ke Kota Denpasar ini belum dibekali dengan ketrampilan dan pengetahuan yang memadai dan cukup, maka hal ini akan membawa dampak negatif berupa gangguan ketentraman dan ketertiban, hal ini sebagai akibat para urban ini setelah berada di Kota Denpasar mereka belum mempunyai mata pencaharian yang tetap, domisili tempat tinggal yang tak menentu/selalu berpindah-pindah sehingga mengacaukan administrasi kependudukan yang menimbulkan dampak sosial yang dapat mengancam ketentraman dan ketertiban Kota Denpasar. Ada beberapa kendala yang dihadapi Kota Denpasar : 1) Arus urbanisasi yang begitu pesat akan menimbulkan dampak negatip berupa Dampak sosial seperti Tri Tuna ( tuna karya, tuna wisma, dan tuna susila) serta masalah-masalah sosial lainnya. 2) Kemampuan aparat atau personil baik menyangkut pengetahuan maupun ketrampilan dalam penyelesaian masalah dilapangan belum mampu dilaksanakan sesuai harapan. 3) Dukungan sarana dan Prasarana operasional baik menyangkut personil maupun sarana lainnya belum memadai. 44 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

4) Perlunya dukungan dari segi peraturan baik dari Peraturan Perundangundangan, Perda, serta Peraturan Walikota yang dapat memudahkan dan memayungi setiap tidakan yang dilakukan oleh Sat.Pol.PP dilapangan. 5) Kesadaran masyarakat Kota Denpasar masih dirasakan kurang atau sangat rendah baik masalah perijinan lebih-lebih masalah penduduk pendatang. 6) Perlunya adanya kebijakan yang mengoptimalkan peran PPNS yang ada, sehingga pelanggaran – pelanggaran yang ada dapat di proses dengan aturan yang berlaku. 7) Perlunya Kerjasama berkesinambungan antara SKPD Teknis yang terkait sehingga permasalahan akan mendapatkan pemecahan yang solutif dan berkesinambungan. 8) Didalam melaksanakan penertiban atau Penegakan hukum sering dibenturkan dengan HAM dan kepentingan lainnya akibat dampak era reformasi dan era globalisasi. 9) Adanya Oknum-oknum Baik TNI/POLRI maupun masyarakat yang berupaya menghambat pelaksanaan tugas-tugas penertiban dilapangan baik secara langsung maupun tak langsung.

D. Strategi Pemecahan Masalah

Sebagai langkah telah diambil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar untuk menekan dan mengurangi kendala/hambatan dengan mencari alternatip upaya mengatasi sebagai berikut :

1. Mengatasi masalah Gepeng. - Operasi penertiban dilaksanakan pada malam hari, yang kedapatan tidur diemper toko maupun pos – pos kamling, namum yang ditampung di rumah-rumah kontrakan luput dari razia. - Mencari

dan

menelusuri

oknum-oknum

yang

menampung

/

menyebarkan gepeng untuk dibina dan diperingati untuk ditindak. - Berkoordinasi dengan aparat terbawah bersama-sama memberantas gepeng

lebih-lebih

pada

masyarakat

memberikan sesuatu pada para gepeng. - Memulangkan gepeng ke Daerah asalnya


untuk

jangan

sekali-kali

2. Mengatasi Pedagang Kali lima (PKL) - Melaksanakan operasi penertiban secara rutin melalui cara persuasif dan represif. - Bekerja sama dengan Desa Adat untuk dapat memanfaatkan pasar-pasar Desa sebagai lokasi pedagang - Bekerja sama dengan Desa Adat, pimpinan PD Pasar untuk melakukan pembinaan pada para pedagang diwilayahnya - Menindak dan memusnahkan rombong bagi Pedagang yang masih membandel.

3. Mengatasi Penduduk Liar - Melakukan razia di terminal kedatangan masuknya bus-bus malam pada saat tertentu khususnya menjelang dan sesudah hari raya. - Memulangkan bagi para penduduk liar yang lolos tidak dapat menunjukan identitas ke daerah asalnya bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Bali. - Bekerja sama dengan

Desa

Adat

melakukan razia penduduk

dilingkungannya selanjutnya dibina dan diarahkan untuk melengkapi identitasnya.

4. Mengatasi pedagang Acung/koran, pengamen di traffik light - Melakukan penertiban secara rutin pada kawasan yang telah dipetakan Pada para pedagang untuk dibina dan ditindak - Mengajak peran serta masyarakat untuk tidak berbelanja maupun memberikan sesuatu para para pengamen di traffik light - Menempatkan petugas Sat Pol PP untuk berjaga di Traffick Light

5. Mengatasi masalah WTS - Meningkatkan dan bekerja sama dengan Desa Adat, Desa Dinas, dan Masyarakat umum untuk memperketat proses identitas kependudukan dan secara selektif menerima orang yang akan mengontrak/menyewa rumah. - Meningkatkan kerja sama antara SKPD teknis dalam memantau dan menertibkan setiap indikasi adanya praktek prostitusi. - Pemilik rumah agar tetap memantau siapa-siapa dan asal-usul pengontrak rumahnya.


6. Mengatasi Limbah - Melakukan kegiatan penertiban secara rutin, terutama kepada pengusaha sablon, pengusaha tahu tempe yang membuang limbah cair kesungai - Membina para pengusaha agar menyiapkan bak-bak penampungan limbah dan menjaga kebersihan lingkungan

7. Mengatasi masalah Perijinan - Melakukan penertiban secara rutin kelapangan untuk membina para pengusaha yang belum memiliki ijin - Membina pengusaha agar mengurus perijinan sesuai dengan ketentuan melalui Dinas perijinanKota Denpasar.

8. Mengatasi Pedagang (koran, bensin eceran, bermobil, berombong, promosi indovision, bengkel) - Dengan menempatkan petugas Sat Pol PP disetiap perempatan jalan maupun jalur yang dianggap rawan tumbuh berjamurnya para Pedagang. - Penertiban dengan mengikut sertakan seluruh SKPD Teknis (Tim Yustis) Kota Denpasar. - Membagi Shif tugas jaga disetiap lampu Trafick Light di perempatan jalan untuk mengantisipasi para pedagang koran.

9. Baliho (ormas, ucapan hari raya, ucapan selamat) - Melakukan

monitoring

dan

pengawasan

secara

rutin

berkesinambungan. - Melakukan patroli dengan memantau baliho yang sudah kadaluarsa.


dan

BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar ini merupakan sarana introspeksi diri bagi seluruh staff dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar dan dapat diharapkan memberikan ucapan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan

dimasa

mendatang.

Penyusunan

laporan

akuntabilitas

instansi

Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Tahun 2015 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban . Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan capaian realisasi keuangan adalah 98%, sedangkan capaian realisasi fisik adalah 99 %. Hasil yang diperoleh ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh staff satuan kerja perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar yang telah mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tidak terlepas dari hambatan- hambatan yang dijumpai , sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan- hambatan dalam pencapain kinerja. Menyadari hal tersebut , Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar telah mempersiapkan strategistrategi pemecahannya sehingga tahun – tahun mendatang hambatan- hambatan tersebut diminimalisir. Selain itu indikator- indikator sasaran belum sepenuhnya dapat dilaksanakan pada tahun pertama, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana , tenaga dan waktu pelaksanaan, sehinnga diharapkan pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan pada tahun – tahun berikutnya . Demikian laporan akuntabilitas. Denpasar, 15 Januari 2015 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar,

Ida Bagus Alit Wiradana,S.Sos,. M.Si Pembina Utama Muda NIP.19651110 198602 1 012


Lampiran A.1

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, tranparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama

: Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos.M.Si

Jabatan

: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar

Selanjutnya disebut pihak pertama Nama

: Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si

Jabatan

: Walikota Denpasar

Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2015 ini berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Walikota Denpasar,

Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, SE.,M.Si



Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos.,M.Si Pembina TK.I NIP.19651110 198602 1 012

Lampiran A.2

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

NO

1

SASARAN STRATEGIS

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Penurunan Pelanggar Perda di Kota Denpasar

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- Jumlah Patroli Ketentraman dan Ketrtiban Umum

Jumlah Turun ke Lapangan Jumlah Target Turun ke Lapangan

- Jumlah Pasukan Pengamanan Pimpinan (Paspampin)

Jumlah Pasukan Jumlah Target Pasukan

- Jumlah Penertiban PKL, Tuna Susila, Orang Gila, Penduduk Liar dan Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Denpasar - Menurunnya Kasus - kasus Pelanggaran Perda di Kota Denpasar

Walikota Denpasar,



PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN

Jumlah Pelanggar yang ditertibkan Jumlah Target Pelanggar yang ditertibkan Jumlah Pelanggar yang ditertibkan Jumlah Target Pelanggar yang ditertibkan



Lampiran A. 3

PENETAPAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

NO

1

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA



TARGET

360 Kali Turun

7 Orang

- Jumlah Penertiban PKL, Tuna Susila, Orang Gila, Penduduk Liar dan Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Denpasar

490 Orang Pelanggar

- Menurunnya Kasus - kasus Pelanggaran Perda di Kota Denpasar

192 Kali Turun (750 Kasus)

Program

Anggaran

Keterangan

1

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp

834.307.850

Anggaran APBD Kota Denpasar

2

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rp

312.476.700


3

Program Peningkatan, Ketentraman dan Ketertiban

Rp

373.463.800


Rp

1.520.248.350

Walikota Denpasar,





Lampiran A.4

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

NO

1

SASARAN STRATEGIS Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui Penurunan Pelanggar Perda di Kota Denpasar

INDIKATOR KINERJA - Jumlah Patroli Ketentraman dan Ketrtiban Umum - Jumlah Pasukan Pengamanan Pimpinan (Paspampin) - Jumlah Penertiban PKL, Tuna Susila, Orang Gila, Penduduk Liar dan Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Denpasar

TARGET

REALISASI

360 Kali Turun

360 Kali Turun

% CAPAIAN 100%

(720 pelanggar)

7 Orang

7 Orang

100%

490 Orang Pelanggar

565 Orang Pelanggar

100%

750 Kasus

1051 Kasus

100%

- Menurunnya Kasus kasus Pelanggaran Perda di Kota Denpasar

Walikota Denpasar,





Lampiran A.5

RENCANA STRATEGIS (RS) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2015 TUJUAN

SASARAN

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KETERANGAN

URAIAN 1

Terwujudnya Suasana, Nymana, Tentram, dan Tertib Bagi Masyarakat Kota Denpasar.

URAIAN 2

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui penurunan Pelanggar Perda di Kota Denpasar

INDIKATOR 3

Jumlah Patroli Ketentraman dan Ketrtiban Umum Jumlah Pasukan Pengamanan Pimpinan (Paspampin) Jumlah Penertiban PKL, Tuna Susila, Orang Gila, Penduduk Liar dan Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Denpasar Menurunnya Kasus kasus Pelanggaran Perda di Kota Denpasar

KEBIJAKAN 4

Mengacu kepada Perda dan Peraturan lainnya di Kota Denpasar

PROGRAM 5

6

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Anggaran APBD Kota Denpasar Tahun 2015





Denpasar, 14 Januari 2014 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar



Lampiran A.6

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2015 URAIAN 1

Terciptanya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui penurunan Pelanggar Perda di Kota Denpasar

SASARAN INDIKATOR KINERJA

TARGET

2

3

Jumlah Patroli Ketentraman dan Ketrtiban Umum

360 Kali Turun

Jumlah Pasukan Pengamanan Pimpinan (Paspampin)

5 Orang

Jumlah Penertiban PKL, Tuna Susila, Orang Gila, Penduduk Liar dan Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Denpasar

490 Orang Pelanggar

Menurunnya Kasus - kasus Pelanggaran Perda di Kota Denpasar


PROGRAM 4

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal


URAIAN 5

Terlaksananya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat melalui penurunan Pelanggar Perda di Kota Denpasar

KEGIATAN INDIKATOR SAT KINERJA 6

KET

TARGET

7

8

9

Jumlah Patroli Ketentraman dan Ketrtiban Umum

Kali Turun

360 Kali Turun


Jumlah Pasukan Pengamanan Pimpinan (Paspampin)

Orang

7 Orang


Jumlah Penertiban PKL, Tuna Susila, Orang Gila, Penduduk Liar dan Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Denpasar

Orang Pelanggar

490 Orang Pelanggar


Menurunnya Kasus - kasus Pelanggaran Perda di Kota Denpasar

Kasus



Denpasar, 14 Januari 2014 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos.,M.Si Pembina TK.I NIP.19651110 1098602 1 012



Lampiran B

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

NO

1

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA UTAMA


PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN

Jumlah Turun ke Lapangan Jumlah Target Turun ke Lapangan


Jumlah Pasukan Jumlah Target Pasukan

- Jumlah Penertiban PKL, Tuna Susila, Orang Gila, Penduduk Liar dan Terlantar, Gelandangan, dan Pengemis di Kota Denpasar - Menurunnya Kasus - kasus Pelanggaran Perda di Kota Denpasar

Jumlah Pelanggar yang ditertibkan Jumlah Target Pelanggar yang ditertibkan Jumlah Pelanggar yang ditertibkan Jumlah Target Pelanggar yang ditertibkan


Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP.19651110 198602 1 012


Lampiran B.

PERJANJIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2016 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

NO

1

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA



TARGET

720 Kali Turun

7 Orang

- Jumlah Penduduk Liar, Gelandangan, pengemis, Orang Gila, Orang Terlantar, dan Tuna Susila di Kota Denpasar

144 Kali Turun

- Menurunnya Kasus - kasus Pelanggaran Perda di Kota Denpasar

216 Kali Turun (1.000 kasus)

Program

Anggaran

Keterangan

1

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rp

334.249.500


2

Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Rp

463.422.580


3


Rp

107.226.000


Rp

904.898.080


Ida Bagus Alit Wiradana, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP.19651110 198602 1 012


SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR

Recommend Documents