RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2017

RENCANA KERJA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2017

PEMERINTAH KOTA BLITAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Mastrip No. 83, Kota Blitar

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

i

DAFTAR TABEL

ii

BAB I PENDAHULUAN

1

1.1.

Latar Belakang

1

1.2.

Landasan Hukum

2

1.3.

Maksud dan Tujuan

3

1.4.

Sistematika Penulisan

4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.

6

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

6

Capaian Renstra SKPD 2.2.

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

7 11

SKPD 2.4

Review terhadap rancangan awal RKPD

11

2.5

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

18

Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

19

3.1.

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

19

3.2.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

20

3.3.

Program dan Kegiatan

22

BAB IV PENUTUP

44

i

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar s/d Tahun 2015

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2015

Tabel 2.4

Review terhadap Rencana Awal ( Ranwal ) RKPD 2017

Tabel 2.5

Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017

ii

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berakhirnya periode kepemimpinan Kepala Daerah pada 2015 ini akan menjadi akhir bagi masa berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Blitar 2011 -2015. Selanjutnya dengan terpilihnya kepala daerah yang baru

nantinya

akan

menjadi

awal

bagi

RPJMD

periode

selanjutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kenijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kebijakan

umum

dan

program

pembangunan

jangka

menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 1

Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut : a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. Dari Rencana Strategis SKPD diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.2. Landasan Hukum Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

khususnya

pasal

151

ayat

(1)

dan

(2)

yang

mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 273 ayat (1 ) dan ( 2 ) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD ; 3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; 2

5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ; 6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. 1.3. Maksud dan Tujuan Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan. 1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang

dalam

rangka

meningkatkan

kinerja

yang

profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2017 .

2. Tujuan Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah

disusun

berdasarkan

terealisasi seefektif dan

DPA-SKPD

diharapkan

dapat

semaksimal mungkin. Untuk itu

tujuan disusunnya rencana kerja ini untuk memberi pedoman agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga

tidak

terjadi

penyimpangan

terhadap

program-

program dan jadwal kegiatannya. Adapun tujuan lain yang ingin di capai adalah : 3

a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 – 2021

ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja

tahunan. b) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 2021 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. c) Menentukan

strategi

yang

dapat

mendukung

penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif

terhadap

perubahan

peningkatan

komunikasi

peningkatan

produktivitas

lingkungan

vertikal dan

dan

strategis, horisontal,

menjamin

efektivitas

penggunaan sumber daya organisasi. d) Untuk

mengetahui

pemecahannya

dalam

permasalahan penyelenggaraan

dan tugas

upaya rutin

tahunan 1.4. Sistematika Penulisan Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu

Penting

Penyelenggaraan

Tugas

dan

Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 4

2.5 Penelaahan

Usulan

Program

dan

Kegiatan

Masyarakat BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV

PENUTUP

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang

menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka

pelaksanaan

APBD.

Kinerja

sendiri

merupakan

keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai

sehubungan

dengan

penggunaan

anggaran

dengan

kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran

Laporan

Kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut: 1. Indikator

Masukan

(Input),

untuk

mengukur

jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. 2. Indikator

Keluaran

(Output),

merupakan

indikator

yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. 3. Indikator

Hasil

(Outcome),

merupakan

indikator

yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan

Laporan

Keuangan

merupakan

laporan

pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ). Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 6

Dalam

pelaksanaan

program/kegiatan

SATUAN

POLISI

PAMONG PRAJA Kota Blitar pada tahun 2015 dari sisi laporan keuangan tercapai realisasi sebesar 92,66 % atau penyerapan dana

sebesar

Rp 8.702.798.216,00 dari

total

anggaran

sebesar Rp 9.391.799.928,95 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ada

beberapa

faktor

yang

merupakan

pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 b. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Kurangnya SDM personil yang kompeten. b. Belum memadainya jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi . c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan. d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya

7

Dari

analisis

di

atas,

dapat

dilihat

bahwa

secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam dimasa

pelaksanaannya. mendatang

Akan

perlu

tetapi

dalam

ditingkatkan

lagi

pelaksanaannya sehingga

dapat

diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut. Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2015

No

Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan BELANJA DAERAH

1

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran

Realisasi

9.391.799.928,95

8.702.798.216,00

% 92,66

2 BELANJA TIDAK LANGSUNG

3

4

2.175.964.508,95

2.086.977.003,00

95,91

II

BELANJA LANGSUNG

7.215.835.420,00

6.615.821.213,00

91,68

A

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

275.093.682,00

251.784.024,00

91,53

396.000,00

392.670,00

99,16

I

5

1

Penyediaan jasa surat menyurat

2

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

78.000.000,00

62.204.961,00

79,75

3

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

36.703.990,00

36.292.990,00

98,88

4

Penyediaan alat tulis kantor

23.854.232,00

23.752.583,00

99,57

5

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

16.425.830,00

16.311.530,00

99,30

8

No 1

Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3

Realisasi 4

% 5

6

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

3.991.080,00

3.991.080,00

100,00

7

Penyediaan peralatan rumah tangga

7.932.500,00

7.522.000,00

94,82

8

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

4.360.000,00

3.360.000,00

77,06

9

Penyediaan makanan dan minuman

6.870.000,00

6.410.000,00

93,30

10

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

96.559.750,00

91.546.210,00

94,81

B

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

631.156.488,00

574.892.500,00

91,09

1

Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

313.915.442,00

303.690.850,00

96,74

2

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

73.042.498,00

68.585.000,00

93,90

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

144.198.550,00

202.616.650,00

82,97

C

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

60.519.500,00

55.906.500,00

92,38

1

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

60.519.500,00

55.906.500,00

92,38

D

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

82.974.800,00

75.057.450,00

90,46

1

Peningkatan etos kerja dan profesionalisme aparatur

82.974.800,00

75.057.450,00

90,46

9

No 1

Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2

E

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

F

Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3

Realisasi 4

% 5

23.705.150,00

21.515.300,00

90,76

23.705.150,00

21.515.300,00

90,76

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2.377.695.750,00

2.019.258.800,00

84,93

1

Pengendalian keamanan lingkungan

1.581.937.200,00

1.395.471.550,00

88,21

2

Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah

795.758.550,00

623.787.250,00

78,39

G

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

3.752.040.050,00

3.585.193.789,00

95,55

1

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan

76.528.350,00

30.639.350,00

40,04

2

Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja

95.134.000,00

83.445.739,00

87,71

3

Pengamanan aset daerah

3.580.377.700,00

3.471.108.700,00

96,95

H

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

12.650.000,00

9.075.000,00

71,74

1

Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional

12.650.000,00

9.075.000,00

71,74

10

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari kualitas SDM maupun kompetensinya

yang belum sepenuhnya diarahkan

pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan penegakkan perda dan trantibumas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan baik karena masih belum sepenuhnya mengedepankan peran quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) ; 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2015

telah

menentukan

25

(dua

Pembangunan Daerah, yaitu mulai dari Pengembangan

Wawasan

puluh

lima)

Prioritas

: 1). Peningkatan dan

Kebangsaan;

2).

Peningkatan

Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan lokal; sampai dengan prioritas yang terakhir yakni 25 ). Program Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup. Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap Tramtibumas dan juga sebagai penyelenggara, pembina, pengendalian dan penegakan perda yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program kegiatan. Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut tercermin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk , diantaranya : Penciptaan situasi wilayah yang aman tenteram serta selalu kondusif sehingga program-program pembangunan utamanya 11

yang sudah diprioritaskan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang sudah ditentukan. Sehubungan

dengan

hal

dimaksud,

dalam

rangka

meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam tabel dibawah ; Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Blitar

KODE

1

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan

0

2 PROGRAM

3 Terpenuhinya

1

PELAYANAN

administrasi

ADMINISTRASI

perkantoran

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

4 12

Rp 181.660.800,00

5

bulan

PERKANTORAN 0 Penyediaan Jasa Surat

Terfasilitasinya

12

1 Menyurat

kegiatan surat

bulan

Rp 504.000,00

menyurat 0 Penyediaan Jasa

Tercapainya

12

2 Komunikasi, Sumber

kelancaran

bulan

Daya Air dan Listrik

Rp 64.200.000,00

komunikasi dan penerangan bangunan kantor

0 Penyediaan Jasa

Terfasilitasinya jasa

6 Pemeliharaan dan

pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

perizinan

Dinas/Operasional

kendaraan

12

Rp 9.975.000,00

bulan

dinas/operasional 1 Penyediaan Alat Tulis

Terpebuhinya alat

0 Kantor

tulis kantor dalam menunjang

4 paket

Rp 15.843.800,00

ATK

pelaksanaan kegiatan

12

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

KODE


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

1

2

3

1 Penyediaan Barang

Tersedianya barang

1 Cetakan Dan

cetak dan

Penggandaan

penggandaan

1 Penyediaan Komponen

Tersedianya

2 Instalasi

komponen instalasi

Listrik/Penerangan

listrik /

Bangunan Kantor

penerangan



4 12 Paket

5 Rp 11.691.600,00

cetak / penggan daan 4 paket

Rp 2.685.000,00

alat listrik

bangunan kantor 1 Penyediaan Peralatan

Tersedianya

4 paket

4 Rumah Tangga

peralatan rumah

peralata

tangga

n rumah

Rp 4.929.200,00

tangga 1 Penyediaan Bahan

Tersedianya bahan

5 Bacaan dan Peraturan

bacaan dan

Perundang-undangan

12

Rp 3.654.000,00

bulan

peraturan perundang – undangan

1 Penyediaan Makanan 7 dan Minuman

Terfasilitasinya

12 paket

kebutuhan

makanan

makanan dan minuman 1 Rapat-Rapat

Terfasilitasinya

8 Koordinasi dan

perjalanan dinas

Konsultasi Dalam dan

dalam dan luar

Luar Daerah

daerah

0

PROGRAM

Prosentase sarana

2

PENINGKATAN

dan prasarana

SARANA DAN

dalam kondisi

PRASARANA

baik

Rp 6.526.800,00

dan minuman

12

Rp 61.651.400,00

bulan

80%

Rp 854.227.650,00

Rp 179.355.800,00

APARATUR 0 Pengadaan Peralatan

Tersedianya

3 paket

0 Gedung Kantor

peralatan gedung

pengada

kantor 2 Pemeliharaan

Peningkatan

2 Rutin/Berkala Gedung

pemenuhan

Kantor

an 80 %

Rp 309.422.000,00

pemeliharaan gedung kantor

13

KODE

1





4 13

5 Rp 301.347.350,00

2 2 Pemeliharaan

3 Terfasilitasinya

4 Rutin/Berkala

pemeliharaan

kendara

Kendaraan Dinas /

rutin/berkala

an

Operasional

kendaraan dinas/operasional

2 Pemeliharaan Rutin /

Terfasilitasinya

6 Berkala Perlengkapan

pemeliharaan

Gedung Kantor

12

Rp 7.611.000,00

bulan

rutin/berkala perlengakapan gedung kantor

2 Pemeliharaan Rutin /

Terfasilitasinya

8 Berkala Peralatan

pemeliharaan

Gedung Kantor

rutin/berkala

12

Rp 21.166.500,00

bulan

peralatan gedung kantor

0 3

0 Pengadaan Kendaraan

Tersedianya

0 Dinas / Operasional

kendaraan dinas

PROGRAM

Rasio aparatur

PENINGKATAN

memperoleh

DISIPLIN APARATUR

fasilitas

0 Pengadaan Pakaian

Peningkatan

2 Dinas Beserta

pemenuhan

Perlengkapannya

1 unit

Rp 35.325.000,00

100 %

Rp 111.890.000,00

100 %

Rp 111.890.000,00

20 %

Rp 49.300.000,00

2 hari

Rp 15.100.000,00

pakaian dinas beserta perlengkapannya

0 5

PROGRAM

Prosentase

PENINGKATAN

aparatur

KAPASITAS SUMBER

memperoleh

DAYA APARATUR

kesempatan peningkatan kapasitas

0 Bimbingan Teknis

Terlaksananya

0 Implementasi

kegiatan bimtek

Peraturan Perundang -

implementasi

undangan

peraturan perundang undangan

14

KODE

1



2 0 Peningkatan

3 Terlaksananya

6 Ketrampilan dan

kegiatan

Profesionalisme


4 12

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 Rp 34.200.000,00

kegiatan

peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur

0 0

PROGRAM

Prosentase

PENINGKATAN

keikutsertaan

KAPASITAS SATUAN

SDM aparatur

KERJA PERANGKAT

dalam event

DAERAH

daerah

1 Fasilitasi

Tercukupinya

1 Keperansertaan Pada

keperansertaan

Event Daerah dan Hari

pada event

Besar Nasional

daerah dan hari

80 %

Rp 40.600.000,00

12

Rp 28.000.000,00

bulan

besar nasional 1 Penyebarluasan

Terfasilitasinya

12

2 Informasi

penyebarluasan

bulan

Program/Kegiatan

informasi

SKPD

program/kegiatan

Rp 12.600.000,00

SKPD 0

PROGRAM

Prosentase

6

PENINGKATAN

dokumen

PENGEMBANGAN

perencanaan dan

SISTEM PELAPORAN

pelaporan SKPD

CAPAIAN KINERJA

yang tersusun

100 %

Rp 9.260.700,00

80 %

Rp 2.534.050,00

6

Rp 6.726.650,00

DAN KEUANGAN 0 Penyusunan Laporan

Terpenuhinya

1 Capaian Kinerja dan

peningkatan

Ikhtisar Realisasi

pengembangan

Kinerja SKPD

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0 Penyusunan

Terpenuhinya

5 Perencanaan Kegiatan

penyusunan

dan Anggaran

dokumen

kegiatan dan anggaran

15



1

2 PROGRAM

3 Prosentase

5

PENINGKATAN

poskamling aktif

KODE

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja

4 71,50 %

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5

Rp 18.272.000,00

KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 0 Pengendalian

Jumlah kegiatan

5 Keamanan

patroli sistem

Lingkungan

12 kali

Rp 18.272.000,00

82 %

Rp 5.386.570.450,00

keamanan lingkungan

1

PROGRAM

Prosentase

6

PEMELIHARAAN

gangguan

KANTRANTIBMAS

ketentraman dan

DAN PENCEGAHAN

ketertiban

TINDAK KRIMINAL

umumyang terselesaikan sesuai prosedur

0 Peningkatan

Jumlah MOU

2 Kerjasama dengan

kerjasama dengan

Aparat Keamanan

aparat keamanan

Dalam Teknik

lainnya

12 MOU

Rp 27.326.000,00

Rp 65.049.000,00

Pencegahan Kejahatan 0 Patroli Siaga

Jumlah patroli

3 kali

0 Ketertiban Umum dan

siaga ketertiban

sehari

Lingkungan

umum dan ketentraman masyarakat

0 Pengendalian

Jumlah asset

0 Ketentraman dan

statis Pemerintah

Ketertiban Umum

20 lokasi

Rp 5.061.895.000,00

Kota Blitar yang diamankan

0 Kerjasama 6 Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja

Jumlah pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara Jumlah kegiatan pengembangan eksistensi Satpol PP dalam event HUT, Jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan ketertiban umum

104 kali

2 kali

77.550.000,00

Rp 154.750.450,00

16



0

2 PROGRAM

3 Rasio petugas

0

PENINGKATAN

linmas per RT

KODE

1

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja

4 1 : 1,01

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5

Rp 261.137.500,00

KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 Pelatihan

Jumlah peserta

150

Rp 132.028.000,00

0 Kesiapsiagaan dan

pelatihan

orang

0 Pengembangan

Jumlah kegiatan

3 kali

Rp 54.707.500,00

0 Kapasitas Satuan

pengembangan

1 kali

Rp 74.402.000,00

Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas

Perlindungan

kapasitas satuan

Masyarakat

perlindungan masyarakat

0 Pengerahan Dukungan

Jumlah kegiatan

0 Satuan Perlindungan

yang melibatkan

Masyarakat

satuan perlindungan masyarakat

0

PROGRAM

Prosentase

0

PENERTIBAN DAN

penurunan

PENEGAKAN

pelanggaran

PERATURAN

peraturan daerah

2,5 %

Rp 164.230.900,00

4 kali

Rp 70.458.500,00

PERUNDANGAN DAERAH 0 Peningkatan

Jumlah kegiatan

0 Koordinasi Dalam

koordinasi

Pelaksanaan

pelaksanaan

Penegakan Peraturan

penegakan Perda

Daerah

Jumlah kegiatan

3 kali

penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah 0 Penertiban dan 0 Penegakan Peraturan Daerah

JUMLAH

Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan Perda

24 kali

Rp 93.772.400,00

Rp 7.077.150.000,00

17

2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan pembangunan pada tahun 2017. Sebagian usulan tersebut sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2017, tetapi besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan SKPD. Berikut usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Tabel 2.5 Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017 No 1

Usulan Kegiatan Sosialisasi keamanan

dan

Lokasi RW

01

s/d

08

Volume 120

Satuan Orang

Jumlah Biaya ( Rp ) 30.000.000,

Ditin

-

dakl

Ket

ketertiban

Kelurahan

anju

lingkungan,

Plosokerep

ti

bahaya miras dan narkoba patroli

serta wilayah

/

kunjungan gabungan PP,

Satpol Babinsa,

Babinkatibmas beserta

Kasi

Trantib 2

Penertiban pedagang dan aturan

RT miras

pengetatan tentang

RW

dan se

1

paket

150.000.00

Ditin

0,-

dakl

Kepanjenl

anju

or

ti

miras

18

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa Polisi Pamong Praja dibentuk

untuk

menyelenggarakan

menegakkan ketertiban

Perda

umum

dan

dan

Perkada,

ketentraman,

serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

mengganggu

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat ; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,

atau

badan

hukum

yang

diduga

melakukan

pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut : “ Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah

yang

melaksanakan

tugas

Kepala

Daerah

dalam

memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 pasal 2 ( 1 ) disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja merupakan

bagian

perangkat

daerah

di

bidang

penegakan 19

Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentetraman masyarakat “ . Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai

tugas

menegakkan

Peraturan

Daerah

dan

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ”. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013

tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar merupakan bagian perangkat

daerah

di

bidang

penegakan

peraturan

daerah,

ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan

Polisi

Pamong

Praja

mempunyai

tugas

menegakan

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan menyelenggarakan

ketentraman

dan ketertiban

umum

serta

perlindungan masyarakat. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perencanaan

kinerja

merupakan

proses

penyusunan

rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja

dilakukan

seiring

dengan

agenda

penyusunan

dan

kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun

penetapan-penetapan

tujuan,

sasaran,

dan

indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya

peningkatan

ketaatan

masyarakat

terhadap

ketertiban umum dan norma sosial yang berlaku Sasaran : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 20

Indikator kinerja :  Prosentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang terselesaikan sesuai prosedur 2. Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah yang berlaku Sasaran : Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Indikator kinerja :  Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah 3. Terwujudnya

peran

serta

masyarakat

dalam

menjaga

ketertiban dan keamanan lingkungan Sasaran : Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat Indikator kinerja : 

Rasio petugas linmas per RT



Prosentase poskamling aktif

3.3. Program dan Kegiatan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan

yang

mendukungnya.

Indikator

kinerja

program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari perubahan,

terjadinya dapat

mis-interpretasi,

diukur

baik

secara

fleksibel

terhadap

kualitatif

maupun

kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya

penanganan

gangguan

ketentraman

dan ketertiban umum

21

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Pemeliharaan

Peningkatan

Jumlah MOU

Kantrantibma

kerjasama dengan

kerjasama

s dan

aparat keamanan

dengan aparat

Pencegahan

dalam teknik

keamanan

Tindak

pencegahan

lainnya

Kriminal

kejahatan Patroli siaga

Jumlah patroli

ketertiban umum

siaga ketertiban

dan lingkungan

umum dan

KET

SAT

TARGET

MOU

12

kali

3

sehari

ketentraman masyarakat Pengendalian

Jumlah aset

ketentraman dan

statis kota blitar

ketertiban umum

yang diamankan Jumlah

lokasi

20

kali

104

kali

2

pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara Kerjasama

Jumlah

pengembangan

kegiatan

kemampuan

pengembangan

aparat polisi

eksistensi

pamong praja

Satpol PP dalam event HUT, Jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraa n ketertiban umum

Sasaran 2. Meningkatnya

penanganan

pelanggaran

peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah

22

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Program

Peningkatan

Jumlah kegiatan

Penertiban

koordinasi

koordinasi

dan

pelaksanaan

pelaksanaan

Penegakan

penegakan Perda

penegakan perda

Peraturan

Jumlah kegiatan

Perundanga

penyebarluasan

n Daerah

dan sosialisasi

KET

SAT

TARGET

kali

4

kali

3

kali

24

produk hukum daerah Penertiban dan

Jumlah

Penegakan

pelaksanaan

Peraturan Daerah

kegiatan penertiban dan penegakan perda

Sasaran 3. Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat

KEGIATAN PROGRAM

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

Program

Pelatihan

Jumlah peserta

Peningkatan

kesiapsiagaan

pelatihan

Kapasitas

dan tanggap

Satuan

darurat bagi

Perlindunga

anggota linmas

n

Pengembangan

Jumlah kegiatan

Masyarakat

kapasitas satuan

pengembangan

perlindungan

kapasitas

masyarakat

perlindungan

KET

SAT

TARGET

orang

150

kali

3

kali

1

kali

12

masyarakat Pengerahan

Jumlah kegiatan

dukungan satuan

yang melibatkan

perlindungan

satuan

masyarakat

perlindungan masyarakat

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan

Pengendalian

Jumlah kegiatan

keamanan

patroli sistem

lingkungan

keamanan lingkungan

23

Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Blitar Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

KODE


Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

1 0

2 PROGRAM

3 Terpenuhinya

1

PELAYANAN

kebutuhan

ADMINISTRASI

penyelenggaraan

PERKANTORAN

administrasi

Lokasi

4


5 100 %


Sumber Dana

Catatan Penting

8



9 12 bulan

10 181.660.800,-

6 166.623.742,-

7

12 bulan

432.000,-

APBD

12 bulan

504.000,-

12 bulan

57.000.000,-

APBD

12 bulan

64.200.000,-

perkantoran 01

Penyediaan Jasa

Terfasilitasinya

Sat Pol

Surat Menyurat

kegiatan surat

PP

menyurat 02

Penyediaan Jasa

Tercapainya

Sat Pol

Komunikasi,

kelancaran

PP

Sumber Daya Air

komunikasi dan

dan Listrik

penerangan bangunan kantor

24


KODE

1

06

10



Lokasi


2 Penyediaan Jasa

3 Terfasilitasinya

4 Satpol

5 12 bulan

Pemeliharaan dan

pemeliharaan

PP

Perizinan

dan perizinan

Kendaraan Dinas /

kendaraan dinas

Operasional

/ operasional

Penyediaan Alat

Terpenuhinya

Sat Pol

4 paket

Tulis Kantor

alat tulis kantor

PP

ATK


Sumber Dana

6 9.500.000,-

7 APBD

15.089.400,-

APBD

Catatan Penting

8


9 12 bulan

4 paket


10 9.975.000,-

15.843.800,-

ATK

dalam menunjang kegiatan 11

12

Penyediaan Barang

Pengadaan

Sat Pol

12 paket

Cetakan Dan

barang cetakan

PP

cetak /

cetak /

Penggandaan

dan penggandaan

penggan

penggand

daan

aan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

Sat Pol PP

6 paket alat listrik

11.135.060,-

2.556.980,-

APBD

APBD

12 paket

6 paket alat listrik

11.691.600,-

2.685.000,-

25

KODE

1

14

15

17


Rencana Tahun 2016


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2 Penyediaan

3 Tersedianya

4 Sat Pol

Peralatan Rumah

peralatan

PP

Tangga

rumah tangga

Penyediaan Bahan

Tersedianya

Sat Pol

Bacaan dan

bahan bacaan

PP

Peraturan

dan peraturan

Perundang-

perundang -

undangan

undangan

Penyediaan

Terfasilitasinya

Sat Pol

Makanan dan

kebutuhan

PP

Minuman

makanan dan

Lokasi


5 4 paket


6 2.260.602,-

Sumber Dana

7 APBD

8


9

4 paket


10 4.929.200,-

peralatan rumah tangga

12 bulan

3.480.000,-

APBD

12 bulan

3.654.000,-

12 bulan

6.216.000,-

APBD

12 paket

6.526.800,-

makanan dan minuman

minuman 18

Catatan Penting

Rapat-Rapat

Terfasilitasinya

Luar

Koordinasi dan

perjalanan

Kota

Konsultasi Dalam

dinas dalam

Blitar

dan Luar daerah

dan luar

12 bulan

58.953.700,-

APBD

12 bulan

61.651.400,-

daerah

26


KODE

1

2



3

Lokasi

4

0

PROGRAM

Prosentase

Sat Pol

2

PENINGKATAN

sarana dan

PP

SARANA DAN

prasarana dalam

PRASARANA

kondisi baik


5

100%


6

Sumber Dana

7

339.332.258,-

APBD

7.349.000,-

APBD

Catatan Penting

8


9

80%


10

854.227.650,-

APARATUR

09

Pengadaan

Tersedianya

Satpol

Peralatan Gedung

peralatan

PP

Kantor

gedung kantor

1 paket

3 paket

179.355.800,-

peralata n gedung kantor

22

Pemeliharaan Rutin

Peningkatan

Sat Pol

/ Berkala Gedung

pemenuhan

PP

Kantor

kebutuhan

1 paket

7.098.658,-

APBD

80 %

309.422.000,-

297.477.400,-

APBD

13

301.347.350,-

kantor 24

Pemeliharaan

Terfasilitasinya

Sat Pol

13

Rutin/Berkala

pemeliharaan

PP

kendara

kendara

Kendaraan

rutin/berkala

an

an

Dinas/Operasional

kendaraan dinas/operasion al

27

KODE

1

26


Rencana Tahun 2016


Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

2 Pemeliharaan Rutin

3 Terfasilitasinya

4 Satpol

/ Berkala

pemeliharaan

PP

Perlengkapan

rutin/berkala

Gedung Kantor

perlengkapan


Lokasi


Sumber Dana

5 12 bulan

6 7.248.600,-

7 APBD

12 bulan

20.158.600,-

Catatan Penting

8



9 12 bulan

10 7.611.000,-

APBD

12 bulan

21.166.500,-

0,-

APBD

1 unit

35.325.000,-

53.337.500,-

APBD

100 %

gedung kantor 28

Pemeliharaan Rutin

Terfasilitasinya

Satpol

/ Berkala Peralatan

pemeliharaan

PP

Gedung Kantor

rutin/berkala peralatan gedung kantor

00

Pengadaan

Tersedianya

Kota

Kendaraan Dinas /

kendaraan

Blitar

Operasional

operasional

0

PROGRAM

Rasio aparatur

Kota

3

PENINGKATAN

memperoleh

Blitar

DISIPLIN

fasilitas

-

100%

111.890.000,-

APARATUR

28


KODE

1

02




Lokasi

2 Pengadaan Pakaian

3 Peningkatan

4 Kota

Dinas Beserta

pemenuhan

Blitar

Perlengkapannya

pakaian dinas

5 53 stel


Sumber Dana

6 53.337.500,-

7 APBD

68.100.000,-

0,-

Catatan Penting

8



9 100 %

10 111.890.000,-

APBD

20%

49.300.000,-

APBD

2 hari

beserta perlengkapanny a 0

PROGRAM

Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas

Kota

5

PENINGKATAN

Bimbingan Teknis

Terlaksananya

Implementasi

kegiatan bimtek

Kota Blitar

Peraturan

implementasi

Perundang -

peraturan

undangan

perundang –

KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 06

80 %

Blitar

-

15.100.000,-

undangan

29


KODE

1

06




Lokasi

2 Peningkatan

3 Terlaksananya

4 Kota

12

5

Ketrampilan dan

kegiatan

Blitar

kegiatan

Profesionalisme

peningkatan

-


Sumber Dana

6 29.700.000,-

7 APBD

Catatan Penting

8



9

10 34.200.000,-

12

kegiatan

ketrampilan dan profesionalisme aparatur 0

PROGRAM

Prosentase

Kota

0

PENINGKATAN

keikutsertaan

Blitar

KAPASITAS

SDM aparatur

SATUAN KERJA

dalam event

PERANGKAT

daerah

0,-

APBD

100%

26.400.000,-

APBD

12 bulan

40.600.000,-

DAERAH 11

Fasilitasi

Tercukupinya

Kota

Keperansertaan

keperansertaan

Blitar

Pada Event Daerah

pada event

dan Hari Besar

daerah dan hari

Nasional

besar nasional

12 bulan

28.000.000,-

30


KODE

1

12




Lokasi

2 Penyebarluasan

3 Terfasilitasinya

4 Kota

Informasi Program

penyebarluasan

Blitar

/ Kegiatan SKPD

informasi

5 12 bulan

Catatan Penting


Sumber Dana

6 12.000.000,-

7 APBD

8.819.200,-

APBD

100%

2.413.350,-

APBD

5

8



9 12 bulan

10 12.600.000,-

program / kegiatan SKPD 0

PROGRAM

Prosentase

Kota

6

PENINGKATAN

dokumen

Blitar

PENGEMBANGAN

perencanaan dan

SISTEM

pelaporan SKPD

PELAPORAN

yang tersusun

80 %

9.260.700,-

CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01

Penyusunan

Tercapainya

Kota

5

Laporan Capaian

laporan capaian

Blitar

dokumen

Kinerja dan Ikhtisar

kinerja dan

Realisasi Kinerja

ikhtisar realisasi

SKPD

kinerja yang tepat

2.534.050,-

dokumen

waktu

31


KODE

1

05




Lokasi

2 Penyusunan

3 Tercapainya

4 Kota

6

5

Perencanaan

penyusunan

Blitar

dokumen

Kegiatan dan

perencanaan

Anggaran

kegiatan dan 70 %


6 6.405.850,-

Sumber Dana

7

Catatan Penting

8


6

9


10 6.726.650,-

dokumen

anggaran 1

PROGRAM

Prosentase

Kota

5

PENINGKATAN

poskamling aktif

Blitar

Pelatihan

Terfasiltasinya

Kota

2 kali

Pengendalian

pelatihan

Blitar

kegiatan

Keamanan dan

pengendalian

Kenyamanan

keamanan &

Lingkungan

kenyamanan

367.648.900,-

71,50 %

18.272.000,-

KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 03

94.022.500,-

-

0,-

lingkungan

32


KODE

1

05



Lokasi


2 Pengendalian

3 Jumlah kegiatan

4 Kota

5 104 kali

Keamanan

patroli sistem

Blitar

kegiatan

Lingkungan

keamanan


6

Sumber Dana

Catatan Penting

8


124.539.400,-

7 APBD

9 12 kali

149.087.000,-

APBD

-

4.647.022.800,-

APBD

82 %


10

18.272.000,-

lingkungan 08

Penertiban dan

Terlaksananya

Kota

30

Penegakan

kegiatan

Blitar

kegiatan

Peraturan daerah

penertiban dan

5%

0,-

penegakan Peraturan Daerah 1

PROGRAM

Prosentase

Kota

6

PEMELIHARAAN

gangguan

Blitar

KANTRANTIBMAS

ketentraman dan

DAN

umum yang

PENCEGAHAN

terselesaikan

TINDAK KRIMINAL

sesuai prosedur

5.386.570.45 0,-

33


KODE

1

02




Lokasi

2 Peningkatan

3 Jumlah MOU

4 Kota

5 6 kali

Kerjasama dengan

kerjasama dengan

Blitar

kegiatan

Aparat Keamanan

aparat keamanan

Dalam Teknik

lainnya

-


Sumber Dana

6 13.926.000,-

7 APBD

0,-

APBD

Catatan Penting

8



9 12 MOU

10 27.326.000,-

3 kali

65.049.000,-

Pencegahan Kejahatan 00

Patroli Siaga

Jumlah patroli

Kota

Ketertiban Umum

siaga ketertiban

Blitar

dan Lingkungan

umum dan

sehari

ketentraman masyarakat 00

Pengendalian

Jumlah asset

Kota

Ketentraman dan

statis pemerintah

Blitar

Ketertiban Umum

Kota Blitar yang

-

0,-

APBD

20 SKPD

5.061.895.000 ,-

diamankan

34

KODE


1

2



Jumlah

3

pengamanan

Lokasi

4 Kota

-



5

6

Sumber Dana

0,-

7 APBD

141.036.800,-

APBD

Catatan Penting

8



9 104 kali

10 77.550.000,-

2 kali

154.750.450,

Blitar

lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara 06

Kerjasama

Jumlah kegiatan

Luar Kota

2 paket

Pengembangan

pengembangan

Blitar

kegiatan

Kemampuan Aparat

eksistensi Satpol

Polisi Pamong Praja

PP dalam event

Kota Blitar

12 bulan

-

HUT, Jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan ketertiban umum 08

Pengamanan Asset Daerah

Terlaksananya kegiatan pengamanan aset daerah

4.492.060.000,-

APBD

-

0,-

35


KODE



Lokasi

1 0

2 PROGRAM

3 Rasio petugas

4 Kota

0

PENINGKATAN

linmas per RT

Blitar

Pelatihan

Jumlah peserta

Kota

Kesiapsiagaan dan

pelatihan

Blitar

Pengembangan

Jumlah kegiatan

Kota

Kapasitas Satuan

pengembangan

Blitar

Perlindungan

kapasitas satuan

Masyarakat

perlindungan

-



5

6

Sumber Dana

0,-

7 APBD

0,-

APBD

Catatan Penting

8


9 1 : 1,01


10

261.137.500,-

KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 00

-

150

132.028.000,-

peserta

Tanggap Darurat Bagi Anggota Linmas 00

-

0,-

APBD

3 kali

54.707.500,-

masyarakat

36


KODE

1

00



Lokasi

2 Pengerahan

3 Jumlah kegiatan

4 Kota

Dukungan Satuan

yang melibatkan

Blitar

Perlindungan

satuan

Masyarakat

perlindungan



5

6

Sumber Dana

0,-

7 APBD

-

0,-

-

0,-

-

Catatan Penting

8



9 1 kali

74.402.000,-

10

APBD

2,5 %

164.230.900,-

APBD

4 kali

70.458.500,-

masyarakat 0

PROGRAM

Prosentase

Kota

0

PENERTIBAN DAN

penurunan

Blitar

PENEGAKAN

pelanggaran

PERATURAN

peraturan daerah

PERUNDANGAN DAERAH 00

Peningkatan

Jumlah kegiatan

Kota

Koordinasi Dalam

koordinasi

Blitar

Pelaksanaan

pelaksanaan

Penegakan

penegakan perda

kegiatan

Peraturan Daerah

37

KODE


1

2



3 Jumlah kegiatan

Lokasi

4 Kota blitar -



5

6

Sumber Dana

0,-

7 APBD

0,-

APBD

Catatan Penting

8


9 3 kali


10

penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah 00

Penertiban dan

Jumlah

Kota

Penegakan

pelaksanaan

Blitar

Peraturan Daerah

kegiatan

-

24 kali

93.772.400,-

penertiban dan penegakan Perda TOTAL

5.650.884.400,-

7.077.150.000,-

38

BAB IV PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2017 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kota

Blitar

mempertimbangkan

2017.

dengan

Rencana

seksama

ini

hasil

disusun

evaluasi

setelah

pelaksanaan

rencana pembangunan sampai dengan tahun 2016. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar

ini dapat tercapai bila dilaksanakan

dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar

dalam

rangka

mewujudkan

peningkatan

kesejahteraan

masyarakat. Blitar,

Juni 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR

HARIYANTO,SE Pembina Tingkat I NIP. 19600414 198103 1 008

39

1

RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2017

Recommend Documents