RENCANA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR TAHUN 2017
PEMERINTAH KOTA BLITAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Mastrip No. 83, Kota Blitar
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
i
DAFTAR TABEL
ii
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1.
Latar Belakang
1
1.2.
Landasan Hukum
2
1.3.
Maksud dan Tujuan
3
1.4.
Sistematika Penulisan
4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1.
6
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
6
Capaian Renstra SKPD 2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
7 11
SKPD 2.4
Review terhadap rancangan awal RKPD
11
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
18
Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
19
3.1.
Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
19
3.2.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
20
3.3.
Program dan Kegiatan
22
BAB IV PENUTUP
44
i
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar s/d Tahun 2015
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2015
Tabel 2.4
Review terhadap Rencana Awal ( Ranwal ) RKPD 2017
Tabel 2.5
Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017
Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017
ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Berakhirnya periode kepemimpinan Kepala Daerah pada 2015 ini akan menjadi akhir bagi masa berlakunya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Blitar 2011 -2015. Selanjutnya dengan terpilihnya kepala daerah yang baru
nantinya
akan
menjadi
awal
bagi
RPJMD
periode
selanjutnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 ( lima ) tahun yang memuat penjabaran Visi, Misi, dan Program dari Kepala Daerah terpilih. Dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ), yang didalamnya memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kenijakan Umum, dan Program SKPD, Program Lintas SKPD, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana – rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kebijakan
umum
dan
program
pembangunan
jangka
menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan Renstra SKPD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RENSTRA SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 ( lima ) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 1
Rencana Strategis SKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut : a) Persiapan penyusunan Renstra SKPD, b) Penyusunan rancangan Renstra SKPD, c) Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD, d) Penetapan Renstra SKPD. Dari Rencana Strategis SKPD diuraikan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 ( satu ) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 1.2. Landasan Hukum Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya Satuan Polisi Pamong Praja mengacu kepada : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
khususnya
pasal
151
ayat
(1)
dan
(2)
yang
mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang dirumuskan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan SKPD ; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pasal 273 ayat (1 ) dan ( 2 ) yang mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD ; 3. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; 2
5. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ; 6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. 1.3. Maksud dan Tujuan Dalam melakukan tugas selama satu tahun ke depan, perencanaan kegiatan yang terinci dan penataan waktunya sangat diperlukan dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Penyusunan rencana kerja ini adalah sebagai media program dan kegiatan yang telah direncanakan dan harus dilaksanakan dalam waktu satu tahun ke depan. 1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja SKPD ini adalah agar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global yang diterapkan dalam program kerja tahunan sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang
dalam
rangka
meningkatkan
kinerja
yang
profesional khususnya dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2017 .
2. Tujuan Dengan kegiatan dan rencana penggunaan anggaran yang telah
disusun
berdasarkan
terealisasi seefektif dan
DPA-SKPD
diharapkan
dapat
semaksimal mungkin. Untuk itu
tujuan disusunnya rencana kerja ini untuk memberi pedoman agar seluruh kegiatan dapat terlaksana sebagaimana mestinya sehingga
tidak
terjadi
penyimpangan
terhadap
program-
program dan jadwal kegiatannya. Adapun tujuan lain yang ingin di capai adalah : 3
a) Menerapkan Visi, Misi yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar pada Tahun Anggaran 2016 – 2021
ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja
tahunan. b) Menjabarkan arahan RPJMD Kota Blitar Tahun 2016 2021 ke dalam rencana kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar. c) Menentukan
strategi
yang
dapat
mendukung
penyelenggaraan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dengan berpedoman pada pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif
terhadap
perubahan
peningkatan
komunikasi
peningkatan
produktivitas
lingkungan
vertikal dan
dan
strategis, horisontal,
menjamin
efektivitas
penggunaan sumber daya organisasi. d) Untuk
mengetahui
pemecahannya
dalam
permasalahan penyelenggaraan
dan tugas
upaya rutin
tahunan 1.4. Sistematika Penulisan Rangkaian pemikiran Rencana Kerja ini diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 2.3 Isu-isu
Penting
Penyelenggaraan
Tugas
dan
Fungsi SKPD 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD 4
2.5 Penelaahan
Usulan
Program
dan
Kegiatan
Masyarakat BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV
PENUTUP
5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan.
Laporan kinerja adalah ikhtisar yang
menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka
pelaksanaan
APBD.
Kinerja
sendiri
merupakan
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai
sehubungan
dengan
penggunaan
anggaran
dengan
kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran
Laporan
Kinerja
dilakukan
dengan
menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut: 1. Indikator
Masukan
(Input),
untuk
mengukur
jumlah
sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat di analisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan. 2. Indikator
Keluaran
(Output),
merupakan
indikator
yang
diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik. 3. Indikator
Hasil
(Outcome),
merupakan
indikator
yang
menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan
Laporan
Keuangan
merupakan
laporan
pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan ( CALK ). Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 6
Dalam
pelaksanaan
program/kegiatan
SATUAN
POLISI
PAMONG PRAJA Kota Blitar pada tahun 2015 dari sisi laporan keuangan tercapai realisasi sebesar 92,66 % atau penyerapan dana
sebesar
Rp 8.702.798.216,00 dari
total
anggaran
sebesar Rp 9.391.799.928,95 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Ada
beberapa
faktor
yang
merupakan
pendorong
keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut : 1. Faktor Pendorong : a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 04 Tahun 2013 b. Mekanisme kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar yang berorientasi kepada pencapaian kinerja. c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi. d. Adanya kerjasama yang baik dari SKPD terkait terhadap upaya peningkatan kualitas hasil pelaksanaan tugas e. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien. 2. Faktor Penghambat : a. Kurangnya SDM personil yang kompeten. b. Belum memadainya jumlah PPNS Penegak Perda yang memiliki sertifikasi . c. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur terkait pelaksanaan kegiatan di lapangan. d. Meningkatnya permasalahan pada masyarakat perkotaan baik kuantitas maupun kualitasnya
7
Dari
analisis
di
atas,
dapat
dilihat
bahwa
secara
keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) tahun 2015 dapat dikatakan berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam dimasa
pelaksanaannya. mendatang
Akan
perlu
tetapi
dalam
ditingkatkan
lagi
pelaksanaannya sehingga
dapat
diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam Tabel 2.2. sebagai berikut. Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun Anggaran 2015
No
Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan BELANJA DAERAH
1
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
9.391.799.928,95
8.702.798.216,00
% 92,66
2 BELANJA TIDAK LANGSUNG
3
4
2.175.964.508,95
2.086.977.003,00
95,91
II
BELANJA LANGSUNG
7.215.835.420,00
6.615.821.213,00
91,68
A
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
275.093.682,00
251.784.024,00
91,53
396.000,00
392.670,00
99,16
I
5
1
Penyediaan jasa surat menyurat
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
78.000.000,00
62.204.961,00
79,75
3
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
36.703.990,00
36.292.990,00
98,88
4
Penyediaan alat tulis kantor
23.854.232,00
23.752.583,00
99,57
5
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
16.425.830,00
16.311.530,00
99,30
8
No 1
Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3
Realisasi 4
% 5
6
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.991.080,00
3.991.080,00
100,00
7
Penyediaan peralatan rumah tangga
7.932.500,00
7.522.000,00
94,82
8
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.360.000,00
3.360.000,00
77,06
9
Penyediaan makanan dan minuman
6.870.000,00
6.410.000,00
93,30
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
96.559.750,00
91.546.210,00
94,81
B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
631.156.488,00
574.892.500,00
91,09
1
Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
313.915.442,00
303.690.850,00
96,74
2
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
73.042.498,00
68.585.000,00
93,90
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
144.198.550,00
202.616.650,00
82,97
C
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
60.519.500,00
55.906.500,00
92,38
1
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
60.519.500,00
55.906.500,00
92,38
D
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
82.974.800,00
75.057.450,00
90,46
1
Peningkatan etos kerja dan profesionalisme aparatur
82.974.800,00
75.057.450,00
90,46
9
No 1
Usulan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan 2
E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
F
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran 3
Realisasi 4
% 5
23.705.150,00
21.515.300,00
90,76
23.705.150,00
21.515.300,00
90,76
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2.377.695.750,00
2.019.258.800,00
84,93
1
Pengendalian keamanan lingkungan
1.581.937.200,00
1.395.471.550,00
88,21
2
Penertiban dan Penegakan Peraturan Daerah
795.758.550,00
623.787.250,00
78,39
G
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
3.752.040.050,00
3.585.193.789,00
95,55
1
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
76.528.350,00
30.639.350,00
40,04
2
Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satuan Polisi Pamong Praja
95.134.000,00
83.445.739,00
87,71
3
Pengamanan aset daerah
3.580.377.700,00
3.471.108.700,00
96,95
H
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
12.650.000,00
9.075.000,00
71,74
1
Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari besar nasional
12.650.000,00
9.075.000,00
71,74
10
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tidak dapat terlepas dari isu – isu strategis yang melingkupinya. Isu – isu strategis dimaksud antara lain : 1. Sumberdaya manusia yang terbatas, baik dari kualitas SDM maupun kompetensinya
yang belum sepenuhnya diarahkan
pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 2. Belum memadainya kebijakan sistem dan prosedur pelayanan penegakkan perda dan trantibumas di lingkungan Pemerintah Kota Blitar; 3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) belum dapat dilaksanakan dengan optimal dan terkoordinasi dengan baik karena masih belum sepenuhnya mengedepankan peran quality assurance (menjamin kualitas dari suatu instansi) ; 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2015
telah
menentukan
25
(dua
Pembangunan Daerah, yaitu mulai dari Pengembangan
Wawasan
puluh
lima)
Prioritas
: 1). Peningkatan dan
Kebangsaan;
2).
Peningkatan
Pemahaman dan Pengamalan nilai – Nilai Sejarah, budaya serta kearifan lokal; sampai dengan prioritas yang terakhir yakni 25 ). Program Peningkatan Konservasi Lingkungan Hidup. Dari 25 (dua puluh lima) prioritas pembangunan dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan SKPD yang bertanggung jawab terhadap Tramtibumas dan juga sebagai penyelenggara, pembina, pengendalian dan penegakan perda yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) program kegiatan. Disamping itu Satuan Polisi Pamong Praja juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2011 – 2015. Dukungan tersebut tercermin dari kontribusi atau nilai pemanfaatan produk – produk , diantaranya : Penciptaan situasi wilayah yang aman tenteram serta selalu kondusif sehingga program-program pembangunan utamanya 11
yang sudah diprioritaskan dapat berjalan sesuai dengan rencana awal yang sudah ditentukan. Sehubungan
dengan
hal
dimaksud,
dalam
rangka
meningkatkan kualitas kenyamanan dan ketertiban umum di wilayah Kota Blitar ,maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah di tetapkan sebagaimana dalam tabel dibawah ; Tabel 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2017 Kota Blitar
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
0
2 PROGRAM
3 Terpenuhinya
1
PELAYANAN
administrasi
ADMINISTRASI
perkantoran
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4 12
Rp 181.660.800,00
5
bulan
PERKANTORAN 0 Penyediaan Jasa Surat
Terfasilitasinya
12
1 Menyurat
kegiatan surat
bulan
Rp 504.000,00
menyurat 0 Penyediaan Jasa
Tercapainya
12
2 Komunikasi, Sumber
kelancaran
bulan
Daya Air dan Listrik
Rp 64.200.000,00
komunikasi dan penerangan bangunan kantor
0 Penyediaan Jasa
Terfasilitasinya jasa
6 Pemeliharaan dan
pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
perizinan
Dinas/Operasional
kendaraan
12
Rp 9.975.000,00
bulan
dinas/operasional 1 Penyediaan Alat Tulis
Terpebuhinya alat
0 Kantor
tulis kantor dalam menunjang
4 paket
Rp 15.843.800,00
ATK
pelaksanaan kegiatan
12
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2
3
1 Penyediaan Barang
Tersedianya barang
1 Cetakan Dan
cetak dan
Penggandaan
penggandaan
1 Penyediaan Komponen
Tersedianya
2 Instalasi
komponen instalasi
Listrik/Penerangan
listrik /
Bangunan Kantor
penerangan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4 12 Paket
5 Rp 11.691.600,00
cetak / penggan daan 4 paket
Rp 2.685.000,00
alat listrik
bangunan kantor 1 Penyediaan Peralatan
Tersedianya
4 paket
4 Rumah Tangga
peralatan rumah
peralata
tangga
n rumah
Rp 4.929.200,00
tangga 1 Penyediaan Bahan
Tersedianya bahan
5 Bacaan dan Peraturan
bacaan dan
Perundang-undangan
12
Rp 3.654.000,00
bulan
peraturan perundang – undangan
1 Penyediaan Makanan 7 dan Minuman
Terfasilitasinya
12 paket
kebutuhan
makanan
makanan dan minuman 1 Rapat-Rapat
Terfasilitasinya
8 Koordinasi dan
perjalanan dinas
Konsultasi Dalam dan
dalam dan luar
Luar Daerah
daerah
0
PROGRAM
Prosentase sarana
2
PENINGKATAN
dan prasarana
SARANA DAN
dalam kondisi
PRASARANA
baik
Rp 6.526.800,00
dan minuman
12
Rp 61.651.400,00
bulan
80%
Rp 854.227.650,00
Rp 179.355.800,00
APARATUR 0 Pengadaan Peralatan
Tersedianya
3 paket
0 Gedung Kantor
peralatan gedung
pengada
kantor 2 Pemeliharaan
Peningkatan
2 Rutin/Berkala Gedung
pemenuhan
Kantor
an 80 %
Rp 309.422.000,00
pemeliharaan gedung kantor
13
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
4 13
5 Rp 301.347.350,00
2 2 Pemeliharaan
3 Terfasilitasinya
4 Rutin/Berkala
pemeliharaan
kendara
Kendaraan Dinas /
rutin/berkala
an
Operasional
kendaraan dinas/operasional
2 Pemeliharaan Rutin /
Terfasilitasinya
6 Berkala Perlengkapan
pemeliharaan
Gedung Kantor
12
Rp 7.611.000,00
bulan
rutin/berkala perlengakapan gedung kantor
2 Pemeliharaan Rutin /
Terfasilitasinya
8 Berkala Peralatan
pemeliharaan
Gedung Kantor
rutin/berkala
12
Rp 21.166.500,00
bulan
peralatan gedung kantor
0 3
0 Pengadaan Kendaraan
Tersedianya
0 Dinas / Operasional
kendaraan dinas
PROGRAM
Rasio aparatur
PENINGKATAN
memperoleh
DISIPLIN APARATUR
fasilitas
0 Pengadaan Pakaian
Peningkatan
2 Dinas Beserta
pemenuhan
Perlengkapannya
1 unit
Rp 35.325.000,00
100 %
Rp 111.890.000,00
100 %
Rp 111.890.000,00
20 %
Rp 49.300.000,00
2 hari
Rp 15.100.000,00
pakaian dinas beserta perlengkapannya
0 5
PROGRAM
Prosentase
PENINGKATAN
aparatur
KAPASITAS SUMBER
memperoleh
DAYA APARATUR
kesempatan peningkatan kapasitas
0 Bimbingan Teknis
Terlaksananya
0 Implementasi
kegiatan bimtek
Peraturan Perundang -
implementasi
undangan
peraturan perundang undangan
14
KODE
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Indikator Kinerja Program/Kegiatan
2 0 Peningkatan
3 Terlaksananya
6 Ketrampilan dan
kegiatan
Profesionalisme
Target Capaian Kinerja
4 12
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5 Rp 34.200.000,00
kegiatan
peningkatan ketrampilan dan profesionalisme aparatur
0 0
PROGRAM
Prosentase
PENINGKATAN
keikutsertaan
KAPASITAS SATUAN
SDM aparatur
KERJA PERANGKAT
dalam event
DAERAH
daerah
1 Fasilitasi
Tercukupinya
1 Keperansertaan Pada
keperansertaan
Event Daerah dan Hari
pada event
Besar Nasional
daerah dan hari
80 %
Rp 40.600.000,00
12
Rp 28.000.000,00
bulan
besar nasional 1 Penyebarluasan
Terfasilitasinya
12
2 Informasi
penyebarluasan
bulan
Program/Kegiatan
informasi
SKPD
program/kegiatan
Rp 12.600.000,00
SKPD 0
PROGRAM
Prosentase
6
PENINGKATAN
dokumen
PENGEMBANGAN
perencanaan dan
SISTEM PELAPORAN
pelaporan SKPD
CAPAIAN KINERJA
yang tersusun
100 %
Rp 9.260.700,00
80 %
Rp 2.534.050,00
6
Rp 6.726.650,00
DAN KEUANGAN 0 Penyusunan Laporan
Terpenuhinya
1 Capaian Kinerja dan
peningkatan
Ikhtisar Realisasi
pengembangan
Kinerja SKPD
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0 Penyusunan
Terpenuhinya
5 Perencanaan Kegiatan
penyusunan
dan Anggaran
dokumen
kegiatan dan anggaran
15
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
1
2 PROGRAM
3 Prosentase
5
PENINGKATAN
poskamling aktif
KODE
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
4 71,50 %
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5
Rp 18.272.000,00
KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 0 Pengendalian
Jumlah kegiatan
5 Keamanan
patroli sistem
Lingkungan
12 kali
Rp 18.272.000,00
82 %
Rp 5.386.570.450,00
keamanan lingkungan
1
PROGRAM
Prosentase
6
PEMELIHARAAN
gangguan
KANTRANTIBMAS
ketentraman dan
DAN PENCEGAHAN
ketertiban
TINDAK KRIMINAL
umumyang terselesaikan sesuai prosedur
0 Peningkatan
Jumlah MOU
2 Kerjasama dengan
kerjasama dengan
Aparat Keamanan
aparat keamanan
Dalam Teknik
lainnya
12 MOU
Rp 27.326.000,00
Rp 65.049.000,00
Pencegahan Kejahatan 0 Patroli Siaga
Jumlah patroli
3 kali
0 Ketertiban Umum dan
siaga ketertiban
sehari
Lingkungan
umum dan ketentraman masyarakat
0 Pengendalian
Jumlah asset
0 Ketentraman dan
statis Pemerintah
Ketertiban Umum
20 lokasi
Rp 5.061.895.000,00
Kota Blitar yang diamankan
0 Kerjasama 6 Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja
Jumlah pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara Jumlah kegiatan pengembangan eksistensi Satpol PP dalam event HUT, Jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan ketertiban umum
104 kali
2 kali
77.550.000,00
Rp 154.750.450,00
16
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
0
2 PROGRAM
3 Rasio petugas
0
PENINGKATAN
linmas per RT
KODE
1
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017 Target Capaian Kinerja
4 1 : 1,01
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif 5
Rp 261.137.500,00
KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 0 Pelatihan
Jumlah peserta
150
Rp 132.028.000,00
0 Kesiapsiagaan dan
pelatihan
orang
0 Pengembangan
Jumlah kegiatan
3 kali
Rp 54.707.500,00
0 Kapasitas Satuan
pengembangan
1 kali
Rp 74.402.000,00
Tanggap Darurat bagi Anggota Linmas
Perlindungan
kapasitas satuan
Masyarakat
perlindungan masyarakat
0 Pengerahan Dukungan
Jumlah kegiatan
0 Satuan Perlindungan
yang melibatkan
Masyarakat
satuan perlindungan masyarakat
0
PROGRAM
Prosentase
0
PENERTIBAN DAN
penurunan
PENEGAKAN
pelanggaran
PERATURAN
peraturan daerah
2,5 %
Rp 164.230.900,00
4 kali
Rp 70.458.500,00
PERUNDANGAN DAERAH 0 Peningkatan
Jumlah kegiatan
0 Koordinasi Dalam
koordinasi
Pelaksanaan
pelaksanaan
Penegakan Peraturan
penegakan Perda
Daerah
Jumlah kegiatan
3 kali
penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah 0 Penertiban dan 0 Penegakan Peraturan Daerah
JUMLAH
Jumlah pelaksanaan kegiatan penertiban dan penegakan Perda
24 kali
Rp 93.772.400,00
Rp 7.077.150.000,00
17
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Berdasarkan hasil Musrenbang tingkat kecamatan ada beberapa kegiatan yang menjadi skala prioritas usulan kegiatan pembangunan pada tahun 2017. Sebagian usulan tersebut sudah diakomodir dalam rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2017, tetapi besaran anggaran disesuaikan dengan kemampuan SKPD. Berikut usulan kegiatan dari hasil Musrenbang tingkat kecamatan yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Tabel 2.5 Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017 No 1
Usulan Kegiatan Sosialisasi keamanan
dan
Lokasi RW
01
s/d
08
Volume 120
Satuan Orang
Jumlah Biaya ( Rp ) 30.000.000,
Ditin
-
dakl
Ket
ketertiban
Kelurahan
anju
lingkungan,
Plosokerep
ti
bahaya miras dan narkoba patroli
serta wilayah
/
kunjungan gabungan PP,
Satpol Babinsa,
Babinkatibmas beserta
Kasi
Trantib 2
Penertiban pedagang dan aturan
RT miras
pengetatan tentang
RW
dan se
1
paket
150.000.00
Ditin
0,-
dakl
Kepanjenl
anju
or
ti
miras
18
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berdasarkan Undang – undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 bahwa Polisi Pamong Praja dibentuk
untuk
menyelenggarakan
menegakkan ketertiban
Perda
umum
dan
dan
Perkada,
ketentraman,
serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan sebagai berikut : a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
mengganggu
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat ; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau
badan
hukum
yang
diduga
melakukan
pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada ; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau Perkada. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja sebagai berikut : “ Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah
yang
melaksanakan
tugas
Kepala
Daerah
dalam
memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 40 Tahun 2011 pasal 2 ( 1 ) disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja merupakan
bagian
perangkat
daerah
di
bidang
penegakan 19
Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketentetraman masyarakat “ . Dalam pasal 3 disebutkan bahwa “ Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai
tugas
menegakkan
Peraturan
Daerah
dan
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat ”. Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Blitar, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013
tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar merupakan bagian perangkat
daerah
di
bidang
penegakan
peraturan
daerah,
ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Satuan
Polisi
Pamong
Praja
mempunyai
tugas
menegakan
Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Walikota, dan menyelenggarakan
ketentraman
dan ketertiban
umum
serta
perlindungan masyarakat. 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perencanaan
kinerja
merupakan
proses
penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja
dilakukan
seiring
dengan
agenda
penyusunan
dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi SKPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun
penetapan-penetapan
tujuan,
sasaran,
dan
indikator kinerja sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar di tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Terwujudnya
peningkatan
ketaatan
masyarakat
terhadap
ketertiban umum dan norma sosial yang berlaku Sasaran : Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum 20
Indikator kinerja : Prosentase gangguan ketertiban umum dan ketentraman yang terselesaikan sesuai prosedur 2. Terwujudnya peningkatan kesadaran hukum, kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah yang berlaku Sasaran : Meningkatnya penanganan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah Indikator kinerja : Prosentase penurunan pelanggaran peraturan daerah 3. Terwujudnya
peran
serta
masyarakat
dalam
menjaga
ketertiban dan keamanan lingkungan Sasaran : Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat Indikator kinerja :
Rasio petugas linmas per RT
Prosentase poskamling aktif
3.3. Program dan Kegiatan Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan
yang
mendukungnya.
Indikator
kinerja
program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari perubahan,
terjadinya dapat
mis-interpretasi,
diukur
baik
secara
fleksibel
terhadap
kualitatif
maupun
kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan. Sehingga ditentukan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar berdasarkan kelompok sasaran sebagai berikut : Sasaran 1. Meningkatnya
penanganan
gangguan
ketentraman
dan ketertiban umum
21
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Pemeliharaan
Peningkatan
Jumlah MOU
Kantrantibma
kerjasama dengan
kerjasama
s dan
aparat keamanan
dengan aparat
Pencegahan
dalam teknik
keamanan
Tindak
pencegahan
lainnya
Kriminal
kejahatan Patroli siaga
Jumlah patroli
ketertiban umum
siaga ketertiban
dan lingkungan
umum dan
KET
SAT
TARGET
MOU
12
kali
3
sehari
ketentraman masyarakat Pengendalian
Jumlah aset
ketentraman dan
statis kota blitar
ketertiban umum
yang diamankan Jumlah
lokasi
20
kali
104
kali
2
pengamanan lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara Kerjasama
Jumlah
pengembangan
kegiatan
kemampuan
pengembangan
aparat polisi
eksistensi
pamong praja
Satpol PP dalam event HUT, Jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraa n ketertiban umum
Sasaran 2. Meningkatnya
penanganan
pelanggaran
peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah
22
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Program
Peningkatan
Jumlah kegiatan
Penertiban
koordinasi
koordinasi
dan
pelaksanaan
pelaksanaan
Penegakan
penegakan Perda
penegakan perda
Peraturan
Jumlah kegiatan
Perundanga
penyebarluasan
n Daerah
dan sosialisasi
KET
SAT
TARGET
kali
4
kali
3
kali
24
produk hukum daerah Penertiban dan
Jumlah
Penegakan
pelaksanaan
Peraturan Daerah
kegiatan penertiban dan penegakan perda
Sasaran 3. Meningkatnya fungsi perlindungan masyarakat
KEGIATAN PROGRAM
URAIAN
INDIKATOR KINERJA
Program
Pelatihan
Jumlah peserta
Peningkatan
kesiapsiagaan
pelatihan
Kapasitas
dan tanggap
Satuan
darurat bagi
Perlindunga
anggota linmas
n
Pengembangan
Jumlah kegiatan
Masyarakat
kapasitas satuan
pengembangan
perlindungan
kapasitas
masyarakat
perlindungan
KET
SAT
TARGET
orang
150
kali
3
kali
1
kali
12
masyarakat Pengerahan
Jumlah kegiatan
dukungan satuan
yang melibatkan
perlindungan
satuan
masyarakat
perlindungan masyarakat
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamana n Lingkungan
Pengendalian
Jumlah kegiatan
keamanan
patroli sistem
lingkungan
keamanan lingkungan
23
Tabel. 3.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2016 Dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Blitar Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
1 0
2 PROGRAM
3 Terpenuhinya
1
PELAYANAN
kebutuhan
ADMINISTRASI
penyelenggaraan
PERKANTORAN
administrasi
Lokasi
4
Target Capaian Kinerja
5 100 %
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 12 bulan
10 181.660.800,-
6 166.623.742,-
7
12 bulan
432.000,-
APBD
12 bulan
504.000,-
12 bulan
57.000.000,-
APBD
12 bulan
64.200.000,-
perkantoran 01
Penyediaan Jasa
Terfasilitasinya
Sat Pol
Surat Menyurat
kegiatan surat
PP
menyurat 02
Penyediaan Jasa
Tercapainya
Sat Pol
Komunikasi,
kelancaran
PP
Sumber Daya Air
komunikasi dan
dan Listrik
penerangan bangunan kantor
24
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
06
10
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
2 Penyediaan Jasa
3 Terfasilitasinya
4 Satpol
5 12 bulan
Pemeliharaan dan
pemeliharaan
PP
Perizinan
dan perizinan
Kendaraan Dinas /
kendaraan dinas
Operasional
/ operasional
Penyediaan Alat
Terpenuhinya
Sat Pol
4 paket
Tulis Kantor
alat tulis kantor
PP
ATK
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 9.500.000,-
7 APBD
15.089.400,-
APBD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
9 12 bulan
4 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10 9.975.000,-
15.843.800,-
ATK
dalam menunjang kegiatan 11
12
Penyediaan Barang
Pengadaan
Sat Pol
12 paket
Cetakan Dan
barang cetakan
PP
cetak /
cetak /
Penggandaan
dan penggandaan
penggan
penggand
daan
aan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Sat Pol PP
6 paket alat listrik
11.135.060,-
2.556.980,-
APBD
APBD
12 paket
6 paket alat listrik
11.691.600,-
2.685.000,-
25
KODE
1
14
15
17
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
2 Penyediaan
3 Tersedianya
4 Sat Pol
Peralatan Rumah
peralatan
PP
Tangga
rumah tangga
Penyediaan Bahan
Tersedianya
Sat Pol
Bacaan dan
bahan bacaan
PP
Peraturan
dan peraturan
Perundang-
perundang -
undangan
undangan
Penyediaan
Terfasilitasinya
Sat Pol
Makanan dan
kebutuhan
PP
Minuman
makanan dan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
5 4 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 2.260.602,-
Sumber Dana
7 APBD
8
Target Capaian Kinerja
9
4 paket
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10 4.929.200,-
peralatan rumah tangga
12 bulan
3.480.000,-
APBD
12 bulan
3.654.000,-
12 bulan
6.216.000,-
APBD
12 paket
6.526.800,-
makanan dan minuman
minuman 18
Catatan Penting
Rapat-Rapat
Terfasilitasinya
Luar
Koordinasi dan
perjalanan
Kota
Konsultasi Dalam
dinas dalam
Blitar
dan Luar daerah
dan luar
12 bulan
58.953.700,-
APBD
12 bulan
61.651.400,-
daerah
26
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3
Lokasi
4
0
PROGRAM
Prosentase
Sat Pol
2
PENINGKATAN
sarana dan
PP
SARANA DAN
prasarana dalam
PRASARANA
kondisi baik
Target Capaian Kinerja
5
100%
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6
Sumber Dana
7
339.332.258,-
APBD
7.349.000,-
APBD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
9
80%
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
854.227.650,-
APARATUR
09
Pengadaan
Tersedianya
Satpol
Peralatan Gedung
peralatan
PP
Kantor
gedung kantor
1 paket
3 paket
179.355.800,-
peralata n gedung kantor
22
Pemeliharaan Rutin
Peningkatan
Sat Pol
/ Berkala Gedung
pemenuhan
PP
Kantor
kebutuhan
1 paket
7.098.658,-
APBD
80 %
309.422.000,-
297.477.400,-
APBD
13
301.347.350,-
kantor 24
Pemeliharaan
Terfasilitasinya
Sat Pol
13
Rutin/Berkala
pemeliharaan
PP
kendara
kendara
Kendaraan
rutin/berkala
an
an
Dinas/Operasional
kendaraan dinas/operasion al
27
KODE
1
26
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
2 Pemeliharaan Rutin
3 Terfasilitasinya
4 Satpol
/ Berkala
pemeliharaan
PP
Perlengkapan
rutin/berkala
Gedung Kantor
perlengkapan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
5 12 bulan
6 7.248.600,-
7 APBD
12 bulan
20.158.600,-
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 12 bulan
10 7.611.000,-
APBD
12 bulan
21.166.500,-
0,-
APBD
1 unit
35.325.000,-
53.337.500,-
APBD
100 %
gedung kantor 28
Pemeliharaan Rutin
Terfasilitasinya
Satpol
/ Berkala Peralatan
pemeliharaan
PP
Gedung Kantor
rutin/berkala peralatan gedung kantor
00
Pengadaan
Tersedianya
Kota
Kendaraan Dinas /
kendaraan
Blitar
Operasional
operasional
0
PROGRAM
Rasio aparatur
Kota
3
PENINGKATAN
memperoleh
Blitar
DISIPLIN
fasilitas
-
100%
111.890.000,-
APARATUR
28
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
2 Pengadaan Pakaian
3 Peningkatan
4 Kota
Dinas Beserta
pemenuhan
Blitar
Perlengkapannya
pakaian dinas
5 53 stel
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 53.337.500,-
7 APBD
68.100.000,-
0,-
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 100 %
10 111.890.000,-
APBD
20%
49.300.000,-
APBD
2 hari
beserta perlengkapanny a 0
PROGRAM
Prosentase aparatur memperoleh kesempatan peningkatan kapasitas
Kota
5
PENINGKATAN
Bimbingan Teknis
Terlaksananya
Implementasi
kegiatan bimtek
Kota Blitar
Peraturan
implementasi
Perundang -
peraturan
undangan
perundang –
KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 06
80 %
Blitar
-
15.100.000,-
undangan
29
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
06
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
2 Peningkatan
3 Terlaksananya
4 Kota
12
5
Ketrampilan dan
kegiatan
Blitar
kegiatan
Profesionalisme
peningkatan
-
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 29.700.000,-
7 APBD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9
10 34.200.000,-
12
kegiatan
ketrampilan dan profesionalisme aparatur 0
PROGRAM
Prosentase
Kota
0
PENINGKATAN
keikutsertaan
Blitar
KAPASITAS
SDM aparatur
SATUAN KERJA
dalam event
PERANGKAT
daerah
0,-
APBD
100%
26.400.000,-
APBD
12 bulan
40.600.000,-
DAERAH 11
Fasilitasi
Tercukupinya
Kota
Keperansertaan
keperansertaan
Blitar
Pada Event Daerah
pada event
dan Hari Besar
daerah dan hari
Nasional
besar nasional
12 bulan
28.000.000,-
30
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
12
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
2 Penyebarluasan
3 Terfasilitasinya
4 Kota
Informasi Program
penyebarluasan
Blitar
/ Kegiatan SKPD
informasi
5 12 bulan
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 12.000.000,-
7 APBD
8.819.200,-
APBD
100%
2.413.350,-
APBD
5
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 12 bulan
10 12.600.000,-
program / kegiatan SKPD 0
PROGRAM
Prosentase
Kota
6
PENINGKATAN
dokumen
Blitar
PENGEMBANGAN
perencanaan dan
SISTEM
pelaporan SKPD
PELAPORAN
yang tersusun
80 %
9.260.700,-
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 01
Penyusunan
Tercapainya
Kota
5
Laporan Capaian
laporan capaian
Blitar
dokumen
Kinerja dan Ikhtisar
kinerja dan
Realisasi Kinerja
ikhtisar realisasi
SKPD
kinerja yang tepat
2.534.050,-
dokumen
waktu
31
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
05
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
2 Penyusunan
3 Tercapainya
4 Kota
6
5
Perencanaan
penyusunan
Blitar
dokumen
Kegiatan dan
perencanaan
Anggaran
kegiatan dan 70 %
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6 6.405.850,-
Sumber Dana
7
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
6
9
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10 6.726.650,-
dokumen
anggaran 1
PROGRAM
Prosentase
Kota
5
PENINGKATAN
poskamling aktif
Blitar
Pelatihan
Terfasiltasinya
Kota
2 kali
Pengendalian
pelatihan
Blitar
kegiatan
Keamanan dan
pengendalian
Kenyamanan
keamanan &
Lingkungan
kenyamanan
367.648.900,-
71,50 %
18.272.000,-
KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN 03
94.022.500,-
-
0,-
lingkungan
32
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
05
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
Target Capaian Kinerja
2 Pengendalian
3 Jumlah kegiatan
4 Kota
5 104 kali
Keamanan
patroli sistem
Blitar
kegiatan
Lingkungan
keamanan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
6
Sumber Dana
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
124.539.400,-
7 APBD
9 12 kali
149.087.000,-
APBD
-
4.647.022.800,-
APBD
82 %
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
18.272.000,-
lingkungan 08
Penertiban dan
Terlaksananya
Kota
30
Penegakan
kegiatan
Blitar
kegiatan
Peraturan daerah
penertiban dan
5%
0,-
penegakan Peraturan Daerah 1
PROGRAM
Prosentase
Kota
6
PEMELIHARAAN
gangguan
Blitar
KANTRANTIBMAS
ketentraman dan
DAN
umum yang
PENCEGAHAN
terselesaikan
TINDAK KRIMINAL
sesuai prosedur
5.386.570.45 0,-
33
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
02
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Target Capaian Kinerja
Lokasi
2 Peningkatan
3 Jumlah MOU
4 Kota
5 6 kali
Kerjasama dengan
kerjasama dengan
Blitar
kegiatan
Aparat Keamanan
aparat keamanan
Dalam Teknik
lainnya
-
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
6 13.926.000,-
7 APBD
0,-
APBD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 12 MOU
10 27.326.000,-
3 kali
65.049.000,-
Pencegahan Kejahatan 00
Patroli Siaga
Jumlah patroli
Kota
Ketertiban Umum
siaga ketertiban
Blitar
dan Lingkungan
umum dan
sehari
ketentraman masyarakat 00
Pengendalian
Jumlah asset
Kota
Ketentraman dan
statis pemerintah
Blitar
Ketertiban Umum
Kota Blitar yang
-
0,-
APBD
20 SKPD
5.061.895.000 ,-
diamankan
34
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Jumlah
3
pengamanan
Lokasi
4 Kota
-
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5
6
Sumber Dana
0,-
7 APBD
141.036.800,-
APBD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 104 kali
10 77.550.000,-
2 kali
154.750.450,
Blitar
lokasi kegiatan pemerintah daerah dan pejabat negara 06
Kerjasama
Jumlah kegiatan
Luar Kota
2 paket
Pengembangan
pengembangan
Blitar
kegiatan
Kemampuan Aparat
eksistensi Satpol
Polisi Pamong Praja
PP dalam event
Kota Blitar
12 bulan
-
HUT, Jambore dan kegiatan instruktif penyelenggaraan ketertiban umum 08
Pengamanan Asset Daerah
Terlaksananya kegiatan pengamanan aset daerah
4.492.060.000,-
APBD
-
0,-
35
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
1 0
2 PROGRAM
3 Rasio petugas
4 Kota
0
PENINGKATAN
linmas per RT
Blitar
Pelatihan
Jumlah peserta
Kota
Kesiapsiagaan dan
pelatihan
Blitar
Pengembangan
Jumlah kegiatan
Kota
Kapasitas Satuan
pengembangan
Blitar
Perlindungan
kapasitas satuan
Masyarakat
perlindungan
-
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5
6
Sumber Dana
0,-
7 APBD
0,-
APBD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
9 1 : 1,01
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
261.137.500,-
KAPASITAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 00
-
150
132.028.000,-
peserta
Tanggap Darurat Bagi Anggota Linmas 00
-
0,-
APBD
3 kali
54.707.500,-
masyarakat
36
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
KODE
1
00
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
Lokasi
2 Pengerahan
3 Jumlah kegiatan
4 Kota
Dukungan Satuan
yang melibatkan
Blitar
Perlindungan
satuan
Masyarakat
perlindungan
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5
6
Sumber Dana
0,-
7 APBD
-
0,-
-
0,-
-
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
9 1 kali
74.402.000,-
10
APBD
2,5 %
164.230.900,-
APBD
4 kali
70.458.500,-
masyarakat 0
PROGRAM
Prosentase
Kota
0
PENERTIBAN DAN
penurunan
Blitar
PENEGAKAN
pelanggaran
PERATURAN
peraturan daerah
PERUNDANGAN DAERAH 00
Peningkatan
Jumlah kegiatan
Kota
Koordinasi Dalam
koordinasi
Blitar
Pelaksanaan
pelaksanaan
Penegakan
penegakan perda
kegiatan
Peraturan Daerah
37
KODE
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
1
2
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2016 Indikator Kinerja Program/ Kegiatan
3 Jumlah kegiatan
Lokasi
4 Kota blitar -
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
5
6
Sumber Dana
0,-
7 APBD
0,-
APBD
Catatan Penting
8
Target Capaian Kinerja
9 3 kali
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
10
penyebarluasan dan sosialisasi produk hukum daerah 00
Penertiban dan
Jumlah
Kota
Penegakan
pelaksanaan
Blitar
Peraturan Daerah
kegiatan
-
24 kali
93.772.400,-
penertiban dan penegakan Perda TOTAL
5.650.884.400,-
7.077.150.000,-
38
BAB IV PENUTUP
Rancangan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2017 sebagai penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota
Blitar
mempertimbangkan
2017.
dengan
Rencana
seksama
ini
hasil
disusun
evaluasi
setelah
pelaksanaan
rencana pembangunan sampai dengan tahun 2016. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2017 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya. Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar tahun 2017. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar
ini dapat tercapai bila dilaksanakan
dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar
dalam
rangka
mewujudkan
peningkatan
kesejahteraan
masyarakat. Blitar,
Juni 2016
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BLITAR
HARIYANTO,SE Pembina Tingkat I NIP. 19600414 198103 1 008
39
1