PEMERINTAH KOTA PADANG
REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN
2014 - 2019
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG [Type text]
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk lebih bersungguh-sungguh
membangun
dan
mengimplementasikan
prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government). Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, intansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya perubahan tersebut mencakup dua aspek yaitu aspek Psiko-Sosial dan Teknis-Ekonomis. Aspek psiko-sosial terdiri dari perubahan-perubahan paradigma, perubahan visi, perubahan nilai-nilai, penguatan komitmen untuk berubah dan pembangkit keberanian untuk berubah. Sedangkan aspek teknis-ekonomis mencakup perubahan struktur organisasi dan sistem kerja yang merupakan perubahan bentuk fisik organisasi. Dalam proses perubahan tersebut, tiga pilar dari Good Governance yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, harus tercermin di dalamnya.
1
Berkaitan dengan hal tersebut di atas sejak tahun 1999, pemerintah sudah berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun Rencana Strategik. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Daerah diamanatkan menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Mengingat RPJMD Kota Padang 2014 - 2019 telah selesai disusun, sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang diwajibkan menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah di atas dan RPJMD yang telah disusun sebelumnya. Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang perlu dipenuhi. Hal itu disebabkan karena keamanan dan ketertiban adalah satu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan aktifitas sehari-hari. Masyarakat itu sesungguhnya 2
manusia baik sebagai perorangan atau kelompok-kelompok manusia yang telah berhimpun untuk berbagai keperluan atau tujuan untuk memenuhi berbagai keperluan atau tujuan
didalam hubungan masyarakat atau pergaulan sehingga
perlu berinteraksi antar manusia dan kelompok yang saling membutuhkan dan tergantung satu sama lain. Agar hubungan ini bisa berjalan dengan baik dibutuhkan aturan-aturan atau kaidah-kaidah untuk melindungi kepentingannya, menghormati kepentingannya dan hak orang lain serta memberikan rasa aman, tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Apabila ketertiban dan keamanan dapat terwujud dengan baik sesuai harapan, masyarakat akan dapat beraktifitas dengan baik dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari demi meningkatkan kesejahteraannya. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang menjadi rambu-rambu dalam kehidupan bermasyarakat perlu di kontrol oleh alat negara atau aparat negara yang ditugaskan menurut undang-undang dan atau peraturan dibawahnya seperti Peraturan Daerah. Aparat berfungsi menegakkan aturan-aturan pada umumnya dan pada khususnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban serta memberikan perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dan Peraturan Walikota Padang No 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, telah dibentuk dan dilantiknya Pejabat
Struktural dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, untuk itu
Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebelumnya perlu direvisi disesuaikan dengan Struktur baru dari Eselon Eselon II type A setingkat Badan.
3
1.2. Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2014 - 2019 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Nomor 3164) ;
4
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 01 Tahun 2008) ; 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Nomor 09 Tahun 2009) ; 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah Nomor 6
Tahun 2016) ; 5
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang
(Lembaran Daerah
Nomor 10 Tahun 2011) ; 16. Peraturan Walikota Padang Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.
I.3 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang visi, misi, tujuan dan sasaran lima tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, termasuk strategi arah kebijakan yang diambil, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan dalam rangka mencapai dan mendukung visi dan misi organisasi. Tujuan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Tahun 2014 – 2014 adalah mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang tercantum dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014 – 2019, melalui perencanaan yang terarah, terukur dan bersinergi dengan perencanaan Provinsi dan Nasional.
I.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang tercakup dalam Renstra ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum,
maksud dan
tujuan serta sistematika penulisan Renstra. 6
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD Bab ini menjelaskan indentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan Fungsi beserta Struktur Organisasi yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Dan juga memaparkan tentang Sumber Daya yang di miliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, menjelaskan
kinerja
pelayanan
dan
tantangan
serta
peluang
pengembangan pelayanan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Bab ini menjelaskan Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang serta visi, misi, program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Bab ini juga menjelaskan telaahan Renstra Provinsi dan Renstra Kota dan telaahan rencana tata ruang wilayah beserta kajian lingkungan hidup strategis. Isu-isu Strategis pun akan di bahas dalam bab ini.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, serta strategi dan kebijakan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang untuk tahun 2015-2019.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dilengkapi dengan indikator kinerja dan kelompok sasaran serta pendanaan indikatif yang berkaitan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran SKPD.
7
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Bab ini akan membahas tentang indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang mengarah pada tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB VII PENUTUP Pada bab ini diuraikan mengenai penjelasan akhir terkait Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2015-2019 sebagai pedoman kerja termasuk harapan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN
Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut di emban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, bahwa (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
Adapun wewenang Satpol PP yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Th 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Bab III Pasal 6, Polisi Pamong Praja berwenang : a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat c. fasilitasi
dan
pemberdayaan
kapasitas
penyelenggaraan
perlindungan
masyarakat d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
9
e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.
I.
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok menegakkan Perda dan menyelenggarakan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
masyarakat
serta
perlindungan masyarakat.
2. Fungsi Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala
Daerah,
Penyelenggaraan
ketertiban
umum
dan
ketentraman
ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 2) Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaran
ketertiban
umumdan
ketentraman
masyarakat
dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan aparatur lainnya;
10
6) Pengawas terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan 7) Pelaksanaan tugas lainnya. Pelaksanaan tugas lainnya meliputi : a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara; c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah; e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan f.
Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Struktur Organisasi Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja
adalah
perangkat
pemerintah
daerah
dalam
memelihara
dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Kemudian, Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 11
Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai Perda Kota Padang nomor 71 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari : 1. Kepala Satuan, membawahi : 2. Sekretaris, membawahi : 1). Sub Bagian Umum 2). Sub Bagian Keuangan;dan 3). Sub Bagian Kepegawaian 3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas : 1). Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan;dan 2). Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masayarakat,terdiri dari : 1). Seksi Operasi dan Pengendalian;dan 2). Seksi Kerjasama; 5. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas : 1). Seksi Pelatihan dan Pengembangan Aparatur;dan 2). Seksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur; 6. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari : 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat 12
7. Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kecamatan 8. Kelompok Jabatan Fungsional
Penjabaran Organisasi sebagai berikut: Kepala Satuan Praja Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah,Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota.
Untuk menyelenggarakann tugas Kepala Satuan mempunyai fungsi : a. merumuskan umum,
kebijakan
perlindungan
teknis
dibidang
masyarakat,
ketentraman
penegakan
dan
peraturan
ketertiban daerah,
peraturan walikota dan keputusan walikota; b. menyusun rencana dan program kerja Satpol PP; c. mengkoordinasikan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan Daerah, peraturan walikota dan keputusan
walikota
dengan
aparat
kepolisian
negara, PPNS dan atau
aparat lainnya; d. menyelenggarakan operasi dilapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaraan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota; e. melaksanakan
proses administrasi
penyidikan,
pemeriksaan, pengusutan
dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
13
f.
melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan
hukum
yang
melakukan
pelanggaran
peraturan
daerah,
peraturan walikota dan keputusan walikota; g. melaksanakan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas
terhadap
kegiatan
yang melanggar
peraturan
daerah,
peraturan walikota dan keputusan walikota; h. menyelenggarakan
pemberdayaan
PPNS
dan
pengembangan
sumber
daya manusia; i.
melaksanakan masyarakat
penyuluhan, dalam
rangka
pembinaan
dan
pengawasan
penegakan
peraturan
daerah,
terhadap peraturan
walikota dan keputusan walikota; j.
mengendalikan
penyelenggaraan
urusan
pengelolaan
Satpol
PP
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tugas-tugas dapat dilaksanakan secara tepat guna dan tepat sasaran; k. membina
aparatur dalam penyelenggaraan urusan pengelolaan
berdasarkan
ketentuan
perundang-undangan
guna
Satpol PP mengetahui
keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; l.
mengarahkan
penyelenggaraan
urusan
pengelolaan
Satpol
PP
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan demi tercapainya pelaksanaan tugas yang tepat sasaran; m. mengevaluasi
penyelenggaraan
urusan
pengelolaan
Satpol
PP
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas secara komprehensif; n. melaporkan berdasarkan
penyelenggaraan ketentuan
peraturan
urusan
pengelolaan
perundang-undangan
Satpol
PP
sebagai bentuk
akuntabilitas kinerja; o. pengguna anggaran;
14
p. pengguna barang; dan q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam memberikan pelayanan
administrasi
kepada
seluruh
satuan
organisasi dilingkungan
Satpol
PP dalam urusan umum dan aset, urusan perlengkapan, urusan keuangan, urusan
kepegawaian,
urusan perpustakaan, penyusunan program, evaluasi dan
pelaporan.
Untuk menyelenggarakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi ; a. menyusun administrasi kepegawaian, umum, aset/perlengkapan, peralatan, urusan rumah tangga kantor, keuangan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan; b. mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja Satpol PP; c. mengkoordinir penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; d. menyusun
anggaran,
pembinaan
organisasi
dan
tata
laksana,
serta
menyusun evaluasi dan pelaporan; e. memberikan
bimbingan
dan
petunjuk
pelaksanaan
peraturan
perundang-undangan, pelayanan administrasi keuangan, umum dan aset serta kepegawaian; f.
melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai, dan penerimaan penghargaan;
g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran,
penerimaan,
penyetoran,
meliputi penyusunan
pembukuan, pertanggungjawaban dan
pelaporan keuangan berpedoman pada sistim informasi manajemen pelaporan;
15
h. menyelenggarakan
pembinaan,
pemantauan,
pengawasan
dan
pengendalian di bidang umum, kepegawaian, dan keuangan; i.
mengelola layanan informasi dan dokumentasi publik;
j.
mengelola layanan pengaduan masyarakat, dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan aset, ketatausahaan, hubungan masyarakat serta urusan rumah tangga Satuan. Penjabaran tugas Sub Bagian Umum adalah : a. mengelola tata kearsipan, surat menyurat, dan administrasi perkantoran; b. merencanakan kebutuhan barang dan perlengkapan kantor; c. melaksanakan pengendalian administrasi barang, aset dan perlengkapan kantor; d. melaksanakan persiapan bahan pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian
barang
inventaris,
kendaraan
dinas
dan
penggunaan
gedung kantor; e. melaksanakan urusan humas, pengelolaan hukum dan organisasi; f.
melaksanakan urusan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusiannya;
g. melaksanakan urusan pemeliharaan/perawatan alat-alat kantor; h. membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan i.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
16
Sub Bagian Keuangan Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja, verifikasi, perbendaharaan, dan menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan. Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan adalah : a.
Menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Satuan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b.
Melaksanakan pembahasan rencana anggaran satuan bersama dengan Kepala Bidang/Sub Bagian/Kepala Seksi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
c.
Menyajikan data pelaksanaan tugas kegiatan satuan;
d.
mengkoordinir operasional
pengadministrasian dan
belanja
pemeliharaan, serta
administrasi
belanja
modal,
umum,
belanja
baik
belanja
aparatur maupun publik; e.
mempertanggungjawabkan pencairan dana;
f.
meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah
pembayaran ganti uang persediaan, surat perintah pembayaran
tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji, dan surat perintah pembayaran langsung pengadaan barang dan jasa; g.
melaksanakan verifikasi surat perintah pembayaran dan menyiapkan bahan surat perintah membayar;
h.
menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban belanja administrasi umum, belanja operasional, dan pemeliharaan belanja modal yang meliputi transaksi jurnal, buku defisit, dan arus nota perhitungan bulanan;
i.
menyiapkan bahan rencana anggaran belanja tidak langsung;
17
j.
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program satuan serta administrasi keuangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan;
k.
melaksanakan Perangkat
pembahasan
Daerah
terkait
rencana atau
anggaran dengan Satuan
dengan
Tim
Anggaran
Kerja
Pemerintah
Daerah; l.
mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
m. melaksanakan
koordinasi
dan
konsultasi
masalah
keuangan
dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; n.
Menyusun Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, LAKIP, LPPD dan LKPPD, Renja dan Renstra, Laporan Semester, Laporan Fungsional serta Laporan Tahunan Keuangan Satuan; dan
o.
Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tugas/Program/Kegiatan Satuan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
p.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan pengelolaan admistrasi kepegawaian. Penjabaran tugas Sub Bagian Program adalah : a. menyiapkan
dan
menyusun
rencana
dan
program
kerja
Sub
Bagian
Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang urusan kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
18
c. menginventarisasi serta mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan urusan
kepegawaian,
serta
menyiapkan
bahan
petunjuk pemecahan
masalah; d. menyiapkan usulan
bahan
mutasi,
pengelolaan
promosi
kepegawaian
pegawai
yang
dinas
meliputi
dan
administrasi
kenaikan
pangkat,
promosi jabatan, pindah, pensiun, dan lain-lain; e. mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengurusan gaji berkala, cuti, kartu
pegawai,
kartu
istri,
kartu
suami,
tabungan
asuransi pegawai
negeri, asuransi tabungan perumahan, asuransi kesehatan dan lain-lain; f.
menyiapkan
dan
menata
data
pegawai,
bezetting
dan
daftar
urut
kepangkatan; g. menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian disiplin pegawai; h. melakukan pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pegawai PNS dan Non PNS di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang; i.
menghimpun program kerja dalam rangka evaluasi tugas;
j.
mempersiapkan
evaluasi
dan
pelaporan
kegiatan
sebagai
pertanggungjawaban pada atasan; k. Menghimpun, mengelola dan melaporkan data, informasi serta dokumen kepegawaian
dalam
rangka
mendukung
Sistem
Informasi
Manajemen
Kepegawaian Online; l.
Menghimpun, Mengelola dan melaporkan data, informasi serta dokumen pendukung untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan
19
teknis penyidikan, menyiapkan bahan fasilitasi, pemberdayaan mitra kerja bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi : a. melaksanakan penegakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah; b. melakukan penyuluhan, pengawasan dan
teknis penyidikan penegakan
peraturan perundang-undangan daerah; c. melakukan pemeriksaan khusus sebagai bahan dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran perundang-undangan daerah; d. memberdayakan
sumber
daya
yang
ada
dan
mitra
kerja
bidang
penegakan peraturan perundang-undangan daerah; e. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Satuan; f.
mendistribusikan
dan
memberi
petunjuk
pelaksanaan
tugas
kepada
kepala para Kepala Seksi sesuai dengan tugasnya masing-masing; g. menyusun
rencana
Perundang-undangan
dan
program
Daerah
kerja
sebagai
Bidang pedoman
Penegakan dalam
Peraturan
melaksanakan
tugas; h. memantau,
mengendalikan,
mengevaluasi,
dan
menilai
pelaksanaan
tugas bawahan; i.
membuat laporan kepada Kepala Satuan setiap selesai melaksanakan tugas; dan
j.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
20
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah. Penjabaran tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan adalah : a. menyusun rencana kerja seksi; b. melaksanakan
penyuluhan
peraturan
perundang-undangan
daerah
yang
berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat. c. melaksanakan pengawasan terhadap penerapan peraturan perundang-undang daerah yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban masyarakat. d. melaksanakan
penegakan
perundang-undangan
atas
di
pelanggaran
daerah
pelaksanaan
peraturan
berbentuk
tindakan
yang
pembinaan/represif non yustisi; e. melakukan
koordinasi
dan
memberdayakan
mitra
kerja
dibidang
penegakan peraturan perundang-undangan daerah; f.
menyusun laporan kejadian pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
g. melaksanakan koordinasi
dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap
ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah serta tindak pidana; h. melaksanakan pemeriksaaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam pencegahan serta melakukan tindakan pertama ditempat kejadian atas pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah; i.
melakukan pencarian keterangan
dan barang bukti
dalam penegakan
perundang-undangan daerah; j.
melaksanakan pengamatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan daerah;
k. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan 21
l.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan
penyelidikan
dan
penyidikan
terhadap
pelanggar
peraturan
perundang-undangan daerah. Penjabaran tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah : a. menyusun rencana kerja Seksi; b. menginventasir pelanggaran peraturan perundang-undangan di daerah; c. melaksanakan penerimaan laporan dan atau pengaduan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di daerah; d. menyiapkan
bahan
koordinasi
dan
kerjasama
dengan
kepolisian
dan
lembaga/instansi terkait dalam penanganan/pelaksanaan penyidikan atas pelanggaran perundang-undangan di daerah; e. menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan berkas penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di daerah; f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil penyedikan atas pelanggaran peraturan perundanundangan di daerah; g. menyiapkan bahan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program seksi; h. melaksanakan pemeriksaan dan tindakan pertama di tempat kejadian yang berhubungan dengan ketertiban umum; i. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. 22
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas
membantu Kepala Satuan melaksanakan pembinaan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat, melaksanakan operasional penertiban, memimpin personil dalam operasional lapangan dan pelaksanaan pengamanan objek vital milik pemerintah daerah serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya.
Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi : a. menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; b. melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat mematuhi dan melaksanakan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya; c. melakukan pengawasan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara masal untuk mencegah timbulnya gangguan ketentraman dan ketertiban; d. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat yang melakukan usaha yang berdampak pada terganggunya ketentraman dan ketertiban umum; e. melakukan pengkajian langkah preventiv baik sebelum maupun sesudah operasi penertiban dan pengawasan; dan f.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan operasi rutin, penertiban, serta melakukan pengendalian kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
23
Penjabaran tugas Seksi Operasi dan Pengendalian adalah : a. melaksanakan patroli rutin dan khusus; b. melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa; c. melaksanakan operasi
penertiban
gelandangan,
pengemis
dan
wanita
tuna susila; d. melaksanakan
penertiban
beroperasinya
tempat-tempat
usaha
yang
menimbulkan gangguan lingkungan; e. melaksanakan penertiban izin tempat usaha; f.
melaksanakan penertiban terhadap pengambilan bahan galian C;
g. melaksanakan penertiban izin rumah makan, kafe dan tempat karaoke; h. melaksanakan penertiban hotel-hotel dan penginapan kelas melati; i.
melaksanakan penertiban tempat-tempat hiburan umum;
j.
melaksanakan penertiban pedagang kaki lima yang mengganggu ketertiban, kebersihan, dan keindahan;
k. melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas umum; dan l.
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Kerjasama Penegakan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Penjabaran tugas Seksi Kerjasama adalah : a. melakukan koordinasi dengan Koordinator Pengawasan (Korwas (PPNS) dari Kepolisian; b. melakukan koordinasi dengan Pengadilan Negeri; c. melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri;
24
d. melaksanakan kerjasama dengan TNI-Polri untuk melaksanakan penertiban; e. menghimpun dan mengolah bahan laporan atau pengaduan dari masyarakat mapun instansi terkait; f. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan ketentraman dan ketertiban; g. melakukan pengumpulan informasi langsung dari lapangan sebelumdan sesudah pelaksanaan operasional penertiban; h. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap pejabat negara atau daerah yang melakukan kegiatan dan membutuhkan pengawalan; dan i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Sumberdaya Aparatur mempunyai tugas membantu Kepala Satuan operasional pengembangan sumberdaya aparatur berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk memperlancar pelaksanaan tugas Satpol PP untuk menghasilkan sumberdaya aparatur Satpol PP yang profesional dan handal. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Sumberdaya Aparatur mempunyai fungsi : a. melakukan
penyusunan
program
pembinaan
Sumber
Daya
Aparatur
dalam pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum; b. melaksanakan
kebijakan
dalam
membina
dan
peningkatan kemampuan
sumber daya aparatur Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c. melaksanakan kemampuan
koordinasi aparatur
dengan
Satpol
PP
pihak dalam
terkait
dalam
peningkatan
penyelenggaraan
ketentraman
dan ketertiban umum;
25
d. melaksanakan pengawasan terhadap anggota Satpol PP agar selalu taat dan mentaati prosedur tetap dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; dan e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Seksi Pelatihan dan Pengembangan Aparatur mempunyai tugas membantu kepala
bidang melaksanakan
pelatihan dan
pengembangan
sumberdaya
aparatur Satpol PP. Penjabaran tugas Seksi Pelatihan Dasar adalah : a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi; b. menyusun rencana dan program kerja seksi; c. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di internal seksi; d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya aparatur; e. melaksanakan pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan baris berbaris, search and rescue, bela diri, pengawalan, kesamaptaan dan pengamanan; f. melaksanakan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan anggota Satuan Polisi Pamong Praja; g. melakukan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengenadalian di seksi pelatihan dasar; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
26
Seksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan operasional pengembangan sumberdaya aparatur khususnya dalam peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis fungsional aparatur. Penjabaran tugas Seksi Pengawasan dan Pembinaan Aparatur adalah: a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan dan pola pengawasan dan pembinaan aparatur; b. menyusun pedoman
pemantauan,
pengawasan
dan pembinaan apartur
berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan pengawasan pelaksanan tugas anggota; d. melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota dalam pelaksanaan tugasnya; e. Menganalisa hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota dalam pelaksanaan tugasnya; f.
Melaporkan dan memberikan rekomendasi upaya pembinaan pada pimpinan atas pelanggaran anggota dalam pelaksanaan tugasnya; dan
g. melaksanakan
tugas
kedinasan
lain
yang
diberikan
oleh
atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Satuan melaksanakan operasional pengembangan perlindungan masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi: a. melaksanakan perencanaan di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. melaksanakan program kegiatan di Bidang Perlindungan Masyarakat;
27
c. menyusun manusia
dan yang
melaksanakan meliputi
kegiatan
pendidikan,
pengembangan
pelatihan
dan
sumber
daya
penalaran
serta
kebutuhan sarana dan prasarana; d. melakukan
urusan
pemerintahan
dan
pelayanan
umum
di
bidang
perlindungan masyarakat; e. melakukan
pembinaan
dan
pelaksanaan
kegiatan
bidang
seksi-seksi
baik
perlindungan
masyarakat; f.
memberi
petunjuk
dan
arahan
pada
secara
lisan
maupun tertulis untuk menyelesaikan tugas-tugas disetiap seksi; dan g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan penanganan masalah aktual yang mencangkup aspek-aspek pengembangan sumberdaya masyarakat, penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat.
Penjabaran tugas Satuan Perlindungan Masyarakat adalah: a. menyiapkan pedoman mengenai penanganan masalah aktual yang mencangkup aspek-aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan aparatur; b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan masalah aktual; c. merumuskan hasil pengkajian penanganan masalah aktual daearh dan tindak lanjut kebijakan penanganan pemberdayaannya; d. menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan analisa serta pelaksanaan kerjasama penanganan kontijensi ketentraman masyarakat; 28
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, sistemasi data dan informasi yang berkaitan dengan kesiagaan, penanggulangan bencana dan pengembangan sumberdaya perlindungan masyarakat; f. memfasilitasi
dan
mengkoordinasikan
kegiatan-kegiatan
penanggulangan
bencana; g. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan dengan bentuk penyakit masyarakat, termasuk penyalahgunaan dan peredaran narkoba; h. menyiapkan
pedoman
pelaksanaan
berbagai
macam
bentuk
penyakit
masyarakat; i. melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan instansi, unit kerja terkait dan Lembaga Sosial Kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan penyakit masyarakat; j. melaksanakan penyuluhan pencegahan peredaran/penanganan minuman keras, narkoba, praktek prostitusi, perjudian, aksi premanisme, tindak penyeludupan peredaran uang palsu dan eksploitasi anak dibawah umur; k. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan penanganan penyakit masyarakat;
Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan pengembangan pembinaan potensi masyarakat dan memberikan bimbingan kepada kelompok masyarakat yang bermasalah. Penjabaran tugas Bina Potensi Masyarakat adalah: a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan seksi bina potensi masyarakat; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis diseksi bina potensi masyarakat; 29
c. meneliti, menganalisa, mengevaluasi dan mengembangkan pola pengembangan pembinaan potensi masyarakat; d. memberikan pembinaan dan bimbingan kepada kelompok masyarakat yang bermasalah; e. mengumpulkan dan menginventarisir data yang berkaitan pengembangan potensi masyarakat; f. melaksanakan
koordinasi
dengan
dinas/instansi
terkait
dalam
rangka
pengembangan potensi masyarakat; g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan pengembangan potensi masyarakat; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai tugas membantu Kepala Satuan merencanakan,
memimpin,
mengkoordinasikan,
membina,
mengawasi
dan
mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan keputusan Walikota di wilayah Kecamatan.
Untuk menyelenggarakan tugas, Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan mempunyai fungsi : a. menyusun kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan keputusan Walikota di wilayah Kecamatan.
30
b. melaksanakan koordinasi dan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau aparat lainnya; c. melaksanakan operasi dilapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di wilayah Kecamatan; d. melaksanakan proses administrasi penyidikan, pemeriksaan, pngusutan dan pengajuan tuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di wilayah Kecamatan; e. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota di wilayah Kecamatan; f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Satpol PP sesuai keahlian dan kebutuhan serta dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan.
31
STRUKTUR ORGANISASI SAT POL PP
KASATPOL PP
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
BID. PENEGAKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SUBAG UMUM
SUBAG KEUANGAN
SUBAG KEPEGAWAIAN
BID. TIBUM TRANMAS
BID. SUMBER DAYA APARATUR
BID. PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SIE. PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
SIE. SATUAN LINMAS
SIE. OPDAL SIE. BINWASLUH SIE. KERJASAMA SIE. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN UPT SATPOL KECAMATAN
SIE. BINA POTENSI MASYARAKAT SIE. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN APARATUR
32
I.
Kedudukan Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah
II. Sumber Daya Manusia Susunan kepegawaian dan perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sebagai berikut : Tabel: II.2.1 Jumlah PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2017
No
BERDASARKAN
No
PANGKAT/GOLONGAN
BERDASARKAN
JENIS
KELAMIN
1
Pembina Utama Muda
IV c
2 Org
1
LAKI-LAKI
92 Org
2
Pembina Tk.I
IV/b
3 Org
2
PEREMPUAN
9 Org
3
Pembina
IV/a
3 Org
JU M L A H
4
Penata Tk.I
III/d
6 Org
5
Penata
III/c
9 Org
6
Penata Muda Tk.I
III/b
8 Org
7
Penata Muda
III/a
1 Org
No
8
Pengatur Tk.I
II/d
5 Org
1
S-2
:
6 Org
9
Pengatur
II/c
25 Org
2
S-1
:
19 Org
10
Pengatur Muda Tk.I
II/b
26 Org
3
D-3
:
2 Org
101 Org
BERDASARKAN PENDIDIKAN
33
11
Pengatur Muda
II/a
10 Org
4
D-2
:
1 Org
12
Juru Tk.I
I/d
1 Org
5
SLTA
:
64 Org
13
Juru
I/c
1 Org
6
SLTP
:
8 Org
14
Juru Muda Tk.I
I/b
1 Org
7
SD
:
1 Org
JUMLAH
101 Org
JUMLAH
101 Org
Sumber : Subag kepegawaian Januari 2017 Berdasarkan Tabel di atas, diketahui dengan telah berubahnya Nomentelatur Satuan Polisi Pamong Praja dari Eselon III setingkat Kantor menjadi Eselon II setingkat Badan berdasarkan tingkat pendidikan terdiri S2 sebanyak 6 orang atau 5,94 %, S1 sebanyak 19 orang atau 18,81 %, D3 sebanyak 2 orang atau 1,98 %, D2 sebanyak 1 orang atau 0,99%, SLTA sebanyak 64 orang atau 63,37%, SLTP sebanyak 8 orang atau 7,92 % dan SD sebanyak 1 orang atau 0,99 %, bila dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memiliki rata-rata masih dibawah standar karena 72,28 % memiliki rata-rata tingkat pendidikan SMA kebawah, sebagai SKPD terdepan dalam Penegakan Peraturan Walikota Padang dan Keputusan Walikota Padang Satuan Polisi Pamong Praja akan berhadapan langsung dengan masyarakat Kota Padang yang belum sadar dan melanggar Peraturan Daerah yang sudah memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang bertingkat. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang akan banyak mengalami rintangan dan hambatan bahkan tantangan dari komunitas masyarakat Kota Padang yang memiliki latar belakang kelas sosial dan pendidikan tinggi. Ada beberapa upaya pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja seperti Diksar Satpol PP dan Diklat PPNS namun itu semua belum cukup untuk menghadapi keragaman dan kemajemukan Masyarakat Kota Padang.
34
Tabel: II.2.2 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Tahun 2016
NO
JENIS/NAMA BARANG
JML
1
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
1379 m2
2
Mobil Minibus
2 unit
3
Mobil Truck
3 unit
4
Mobil Pick Up
10 unit
5
Sepeda Motor
16 unit
6
Mesin Chain Saw
1 unit
7
Mesin Ketik
5 unit
8
Lemari Besi
8 unit
9
Filling Cabinet
5 buah
10
Brandkas
1 unit
11
Papan Pengumuman
1 unit
12
Mesin Absensi
3 unit
13
Genset
1 unit
14
Lemari Kayu
9 unit
15
Locker
80 box
35
16
Pelbed
30 unit
17
Meja rapat
16 unit
18
Kursi Tamu Kayu
2 unit
19
Kursi Tamu Besi
1 unit
20
Kursi Putar Kecil
3 unit
21
Kursi Putar Standar
1 unit
22
Kursi Biasa Futura
134 unit
23
Meja Komputer
4 unit
24
Meja ½ biro
60 unit
25
Meja biro
12 unit
26
Sofa
9 unit
27
Mesin Potong Rumput
1 unit
28
AC
22 unit
29
Kipas Angin
2 unit
30
Exhause Fan
2 unit
31
Televisi
1 unit
32
Camera Film
5 unit
33
Mimbar/podium
1 buah
34
Handy Cam
3 unit
36
35
Pembatas Ruangan
1 buah
36
Camera Digital
1 unit
37
Tab
1 unit
38
PC
13 unit
39
Notebook
9 unit
40
Printer
17 unit
41
Printer Dot Matrix
1 unit
42
CPU
2 unit
43
Monitor
2 unit
44
UPS
8 unit
45
Meja Kerja Pejabat Eselon IV
7 buah
46
Meja Kerja Pejabat Eselon III
2 buah
47
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
18 buah
48
Lemari Arsip
2 unit
49
Proyektor
2 unit
50
Wireless
1 unit
51
Peralatan Studio
1 unit
52
Stand Microphone
1 unit
53
Loudspeaker
2 unit
37
54
Megaphone
1 unit
55
Sound System
6 unit
56
Telp PABX
1 unit
57
Handy Talky
60 unit
58
Faximile
1 unit
59
Alat Komunikasi Lainnya (Power Mixer, Speaker
5 buah
Lapangan, Connector dan Kabel) 60
Reapiter
1 unit
61
Radio RIQ
3 unit
62
Wireless Amplifier
2 unit
63
Senjata Genggam
1 buah
64
Tameng PHH
12 buah
65
Helm PHH
3 buah
66
Rompi PHH
4 buah
67
Alat Kejut Listrik
1 unit
68
CCTV
9 unit
69
Lampu sirine tunggal
2 buah
70
Mesin Kompresor
1 unit
71
Mesin Las Listrik
1 unit
38
72
Dongkrak mekanik
5 unit
73
Global positioning system
1 unit
74
Alat kantor lainnya
1 unit
75
Mesin pompa air
2 unit
76
Tenda
3 buah
77
Unit transceiver fm
2 unit
78
Alat pemadam kebakaran
5 unit
79
Sound monitor/sirine
2 unit
Sumber : Subag Umum Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa dengan berubahnya status Satuan Polisi Pamong Praja dari Eselon III setingkat Kantor Eselon II setingkat Badan perlu adanya penambahan sarana dan prasarana yang memadai dan dengan telah dilantiknya pejabat struktural baru, perlu penambahan sarana dan prasarana kedepan, sehingga secara bertahap lima tahun kedepan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dapat terpenuhi dalam mendukung menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi.
III. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksanaan kegiatan dalam melayani kepentingan masyarakat dan daerah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sekaligus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang dimana Satpol PP Kota Padang. 39
Selanjutnya Pada Tahun 2015 per tanggal 2 Januari 2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, telah berubah menjadi setingkat Badan Eselonering II , hal ini dituntut Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang lebih maksimal dari Kantor menjadi Badan, maka target/sasaran kinerja yang dicapai dalam Pelayanan kepada Masyarakat adalah: 1. Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang untuk menegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat akan dapat dilaksanakan secara optimal. 2. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah akan dapat ditekan di Wilayah Kecamatan dengan adanya Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan. Kawasan yang sudah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja akan diawasi secara langsung oleh Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan sehingga tidak terjadi terulangnya terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 3. Pembinaan terhadap PPNS yang tersebar di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang selama ini berada di Bagian Hukum Sekretariat Daerah akan dipindahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja dengan membentuk Sekretariat PPNS. Hal ini sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ tanggal 18 Maret 2011 perihal Pedoman Pemberdayaan PPNS Daerah. 4. Pembinaan SDM anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan dengan adanya Bidang Sumber Daya Aparatur yang mengurus Diklat Aparatur pegawai baik Diklat pelatihan dasar Satuan Polisi Pamong Praja dan Diklat Teknis operasional lainnya melalui peningkatan SDM, sehingga diharapkan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara profesional.
40
5. Peningkatan dan Pengawasan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga masyarakat Kota Padang atau Pelaku Usaha akan menyadari betapa pentingnya Pendapatan Asli Daerah untuk kepentingan Pembangunan Kota Padang. 6. Penggabungan Linmas dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dimana sesuai PP No 6 Tahun 2010 tentang
Peraturan Satuan Polisi
Pamong Praja Pasal 4 berbunyi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, sehingga Tugas Linmas merupakan bagian dari fungsi penyelenggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan demikian fungsi Limas yang selama ini berada pada SKPD Bidang Kesbang dan Linmas menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Pembinaan Linmas untuk di Kecamatan dan di Kelurahan di Kota Padang telah dibentuk untuk menjaga Keamanan dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kota Padang. 7. Plotting Anggota Tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 357 Orang dengan Pembagian Zona Ploting : a. Ring I ( 7 Jalur) No
Kode Ring
Wilayah Jalur
Jumlah Anggota
1
Jalur I
Jl.
Sudirman
(
Simp.
Jl.
25
Jl. R. Said- Tugu Adipura ( Jl.
60
Thamrin-Simp. Ujung Gurun) 2
Jalur II
Khatib) 3
Jalur III
Jl. Dipenogoro – Tugu Adipura (
70
Simp.Didong)
41
4
Jalur IV
Jl. H. Agus Salim – Simp. Haru
20
5
Jalur V
Jl. Samudra ( Dinas Pariwisata) –
30
Muara Lasak ( Blk. Hotel Pangeran) 6
Jl. By Pass ( Depan Ktr) – Simp.
Jalur VI
15
Ketaping ( Kuranji) 7
Jalur VII
Jl. Perintis Kemerdekaan – Lapai (
15
Simp. Tinju) Jumlah
240
b. Ring II ( 5 Jalur) No
Kode
Wilayah Jalur
Ring
Jumlah Anggota
1
Jalur I
Jl. Simpg. Haru (tugu Pdg Area) - Indarung
40
2
Jalur II
Simp. Air Mancur ( Pasar raya) – Permindo
65
– Patimura – A. Yani – Olo Ladang 3
Jalur III
Jl. Thamrin ( Hotel Grend Zuri) – Teluk
80
Bayur 4
Jalur IV
Jl. Raden Saleh – Alai – Simp. By Pass (
35
Simp. Durian Tarung ) 5
Jalur V
Simp. Hadis Didong – Jl. Adi Negoro ( Batas
80
Kota ) Jumlah
300
42
Terhadap Ring I dan Ring II masih kekurangan Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan Total dilapangan berjumlah 357 Orang dibagi menurut Jalur masing-masing dan Jadwal operasional diatur menurut jalur sehingga Kota Padang dalam mengamankan ketentraman dan ketertiban umum berjalan sesuai dengan yang diharapkan bersama.
IV. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Sedangkan fungsinya adalah : 1. Penyusunan Program dan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala
Daerah,
penyelenggaraan
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 2. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah 3. Pelaksanaan
Kebijakan
penyelenggaraan
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman masyarakat di daerah 4. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat 5. Pelaksanaan Koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, Penyidik PPNS dan aparatur lainnya. 6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur/badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
43
Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja adalah: a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah b. Menindak
warga
masyarakat,
aparatur,
atau
badan
hukum
yang
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang didugamelakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturankepala daerah; e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta wewenang tersebut di atas, Satuan
Polisi
Pamong
Praja
tidak
terlepas
dari
Permasalahan
dan
hambatan-hambatan yakni : 1. Struktural Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan telah dilantiknya Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV yakni Kepala Satuan, Sekretaris, 4 Bidang, Kasi dimasing-masing bidang ada dua dan Subag ada 3 (tiga) orang, secara maksimal tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh pejabat struktural, namun masih perlu ditambah unsur staf yang berlatar belakang sarjana dalam rangka membantu tugas-tugas yang diberikan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sehingga masih kekurangan personil untuk tenaga administrasi disetiap bidang-bidang. Selanjutnya untuk tenaga Operasional dilapangan Satuan Polisi Pamong Praja sudah mulai merekrut Tenaga Pemula
Kontrak
dimana
kebutuhan
menurut
Zona
Ploting
masih 44
membutuhkan tenaga dilapangan agar ketentraman dan ketertiban Kota Padang dapat terjaga dengan baik dan aman. 2. Koordinasi Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban pada masyarakat Kota Padang pada saat ini memerlukan penanganan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh lini stakeholders yang terkait, sehingga dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban umum ditengah masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi secara maksimal dan dengan berubahnya status Satuan Polisi Pamong Praja menjadi Eselonering II akan lebih mempermudah koordinasi dengan unsur Muspida dan yang lainnya terkait, sehingga penertiban dilapangan secara berkala dapat dilakukan secara maksimal oleh aparat terkait dan ini merupakan salah satu tugas pokok dari Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang aman dan tertib dan teratur taat dan patuh kepada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 3. Pengawasan dan Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam mendukung kegiatan penertiban dilapangan dibutuhkan tenaga dari luar seperti unsur Muspida dan Tim Terpadu dalam menertibkan suatu Kawasan agar kawasan tersebut nyaman, teratur, tertib sehingga secara berkala Satuan Polisi Pamong Praja bersama jajaran terkait secara maksimal melakukan pengawasan dan pembinaan kepada unsur masyarakat pelaku sosial seperti PKL, GPAO, Waria, Jual Bunga, Jual Buah, pelanggaran Perda SITU, SIUP dll, sehingga Kota Padang akan terlihat teratur dan nyaman, dan apabila para pelaku sosial tidak mau diatur secara tertib Satuan Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan secara persuasif dan preventif dan akan melakukan penindakan secara hukum melalui Tindak Pidana Ringan melalui Peradilan Cepat ditempat oleh unsur Muspida terkait seperti TNI/POLRI, Hakim dan Jaksa, sehingga masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan 45
Peraturan Kepala Daerah dapat dilakukan penindakan sehingga adanya efek jera. 4. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia di Satuan Polisi Pamong Praja perlu adanya penambahan untuk unsur staf yang berlatar belakang Sarjana dengan kondisi saat sekarang setelah berubah status menjadi Eselon II pendidikan Pasca Sarjana sebanyak 4 orang, Sarjana Strata 1 sebanyak 25 Orang, Pendidikan SLTA sebanyak 59 orang, D3 sebanyak 2 orang, SLTP 18 Orang, SD sebanyak 1 orang, Personil lapangan tenaga Kontrak Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 300 Orang, Tenaga Kontrak Linmas sebanyak 40 orang, NPD sebanyak 17 Orang sehingga total PNS sebanyak 110 orang, tenaga kontrak sebanyak 317 orang, untuk memenuhi kebutuhan Personil dilapangan sebanyak 800 orang untuk 11 Kecamatan melalui Zona Ploting yang sudah dibagi Jalur I dan Jalur II sehingga kekurangan personil sebanyak 483 orang lagi, untuk memenuhi kebutuhan operasional dilapangan dengan luas Wilayah 694,96 Km2, Jumlah Penduduk 1.000.096 Juta Jiwa, Kelurahan 104 sangat dibutuhkan personil yang memadai sehingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dapat berjalan sesuai yang diharapkan bersama. 5. Anggaran Alokasi Anggaran Satuan Polisi pamong Praja sudah mengalami peningktan dari tahun tahun sebelumnya dengan berubahnya status menjadi eselonering II makin meningkat kebutuhan Satuan Polisi pamong Praja ke depan, hal ini dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta melibatkan unsur Muspida terkait lainnya sangatlah dibutuhkan dana yang cukup besar, dalam rangka menertibkan dan mententramkan masyarakat Kota Padang sehingga dalam melakukan koordinasi tersebut dapat terakomodir sehingga secara berkala Satuan Polisi Pamong Praja
untuk melakukan kegiatan
operasi melalui Tim Terpadu berjalan dengan baik, dan diharapkan semua 46
unsur terkait dilingkungan Pemerintah Kota Padang dan diluar Pemerintah Kota Padang, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun mengusulkan secara bertahap melalui dana Pusat, APBD Propinsi dan APBD Kota Padang untuk dapat dukungan dari semua pihak.
47
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
III.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD 1. Analisa Lingkungan Internal Pencapaian Visi Satuan Polisi Pamong Praja di masa yang akan datang tidak terlepas dari pengaruh faktor internal seperti kekuatan dan kelemahan yang ada pada organisasi, oleh karena itu diperlukan upaya untuk memperbesar peranan kekuatan dan memperkecil kelemahan mengingat begitu kompleksnya variable yang berkaitan dengan faktor internal a. Kekuatan 1. Perumusan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Rencana Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang 2. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan kebijakan bidang
pengembangan
kapasitas
ketentraman,
ketertiban,
perlindungan masyarakat dan pengendalian operasional 3. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian dan pengembangan kapasitas 4. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi, pengendalian ketentraman dan ketertiban 5. Perumusan
perencanaan,
pembinaan,
koordinasi,
dan
pengendalian perlindungan masyarakat dan operasional
48
6. Pembinaan pelaksanaan tugas bagi Polisi Pamong Praja dan PPNS 7. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional
b. Kelemahan 1. Sarana dan prasarana Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang belum memadai 2. Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur yang berkualitas untuk tenaga administrasi dan operasional dilapangan masih kurang bahkan belum memiliki PNS untuk dilapangan 3. Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang menurut kualifikasi pendidikan belum memadai 4. Hubungan Hirarki antara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan 5. Koordinasi Penegakan Hukum dan Perundang-undangan perlu ditingkatkan 6. Tim Penilai Jabatan Fungsional belum terbentuk
2. Analisa Lingkungan Eksternal Faktor eksternal berupa peluang yang muncul perlu dilakukan disamping dampak yang ditimbulkan dari ancaman, atas dasar itu, maka dapat diidentifikasi peluang dan ancaman yang berdampak luas terhadap pencapaian Visi Satuan Polisi Pamong Praja a. Peluang 1. Keterlibatan partisipasi masyarakat untuk mengambil kebijakan, tindakan,program dan kegiatan dalam penegakan Perda dan 49
peraturan lainnya serta upaya-upaya dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum 2. Berubah status Satuan Polisi Pamong Praja dari Eselonering III setingkat
Kantor
ke
Eselonering
IIb
setingkat
Badan
mempermudah koordinasi dengan TNI/POLRI/Hakim/Kejaksaan dan
aparat
lainnya
dalam
rangka
penertiban
operasional
dilapangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kota Padang. 3. Dukungan Ekesekutif dan Legislatif bagi setiap kebijakan, tindakan,program/kegiatan yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman umum serta penegakkan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya di Kota Padang. b. Ancaman 1. Tuntutan kebutuhan dan harapan akan masyarakat Indonesia baru yang ditandai dengan Iklim demokratis dan keterbukaan belum dapat diikuti sama cepat dengan nilai-nilai dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan 2. Berkembangnya menyampaikan
Reformasi
ditengah
keinginan
dan
masyarakat, harapan
dalam
cendrung
sebebas-bebasnya. 3. Unjuk rasa disertai kekerasan, intimidasi, perebutan kekuasaan politik nasional dan di daerah. 4. Hubungan Pemerintah dengan masyarakat yang diwarnai dengan saling tidak komunikatif dan saling mencurigai 5. Pengambil kebijakan Pemerintah Pusat dan di daerah yang belum sepenuhnya transparan
50
6. Masyarakat belum maksimal dalam mematuhi aturan dalam penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan lainnya
Tabel II.2 ANALISA STRATEGIK DENGAN FAKTOR SWOT
ANALISA LINGKUNGAN INTERNAL (ALI) KEKUATAN (S)
KELEMAHAN (W)
ANALISA LINGKUNGAN EKSTERNAL (ALE) 1. Perumusan kebijakan
1. Sarana dan prasarana Satuan
Aparatur Satuan Polisi
Polisi Pamong Praja
Pamong Praja Kota
sesuai
Padang yang belum
Rencana
dengan Strategis
yang
telah
ditetapkan
oleh
Pemerintah
Kota
Padang 2. Pemberian dukungan
atas
memadai 2. Dukungan
Sumber
Daya
Manusia
Aparatur
yang
berkualitas
untuk
tenaga
administrasi
dan
operasional
perencanaan,
dilapangan
masih
pembinaan
kurang bahkan belum 51
kebijakan
bidang
pengembangan
dilapangan
kapasitas
3. Pegawai Negeri Sipil
ketentraman,
pada
ketertiban,
Satuan
Polisi
Pamong Praja Kota
perlindungan masyarakat
memiliki PNS untuk
Padang dan
pengendalian
menurut
kualifikasi pendidikan belum memadai
operasional 4. Hubungan 3. Perumusan
antara Satuan Polisi
perencanaan,
Pamong Praja Kota
pembinaan,
Padang
koordinasi, pengendalian
Hirarki
dengan
Kabupaten/Kota perlu dan
ditingkatkan
pengembangan 5. Koordinasi kapasitas Penegakan 4. Perumusan
Hukum
dan
perencanaan,
Perundang-undangan
pembinaan,
perlu ditingkatkan
koordinasi, 6. Tim Penilai Jabatan pengendalian Fungsional ketentraman
belum
dan terbentuk
ketertiban 5. Perumusan perencanaan, pembinaan, koordinasi,
dan
pengendalian perlindungan 52
masyarakat
dan
operasional 6. Pembinaan pelaksanaan
tugas
bagi Polisi Pamong Praja dan PPNS 7. Pembinaan kelompok
Jabatan
Fungsional
PELUANG (O) 1. Keterlibatan
S+O
partisipasi 1. Melakukan
masyarakat
untuk
mengambil
kebijakan,
tindakan,program kegiatan
dan dalam
penegakan
Perda
dan
peraturan lainnya serta upaya-upaya rangka
O+W
dalam
mewujudkan
keberhasilan
optimalisasi pemanfaatan Sumber daya manusia dengan menggunakan ilmu dan teknologi 2. Memacu peluang kerjasama dalam segala
pemeliharaan bidang untuk ketentraman
dan mendukung
ketertiban umum pelaksanaan Tupoksi 2. Berubah status Satuan
Satpol PP
Polisi Pamong Praja dari 3. Mendapatkan porsi Type B Eselonering III ke dana pembangunan 53
Type A Eselonering II
yang lebih besae
mempermudah
untuk kesejahteraan
koordinasi
dengan
TNI/POLRI/Hakim/Kejaks aan dan aparat lainnya dalam rangka penertiban operasional untuk
dilapangan menjaga
keamanan dan ketertiban umum masyarakat Kota
Satuan Polisi Pamong Praja 4. Memanfaatkan tenaga terampil dari luar Satpol PP untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusi aparatur
Padang. 5. Meningkatkan 3. Dukungan
Ekesekutif
dan Legislatif bagi setiap kebijakan,
pelayanan kepada masyarakat dengan mengedepankan
tindakan,program/kegiata n yang berkaitan dengan ketertiban
pemeliharaan Trantibum
dan
ketentraman umum serta penegakkan Perda dan Peraturan Pelaksanaannya di Kota Padang. ANCAMAN (T)
S+T
1. Tuntutan kebutuhan dan 1. Mengelola harapan
akan
masyarakat baru
yang
Indonesia ditandai
dengan Iklim demokratis
manajemen konflik yang demokratis dan terbuka 2. Menegakan
W+T 1. Terbentuknya keterpaduan dan keserasian pembangunan Trantibum Kota
54
dan keterbukaan belum
kepastian hokum
dapat diikuti sama cepat
guna menciptakan
dengan nilai-nilai dalam
keamanan, ketertiban
praktek penyelenggaraan
masyarakat
pemerintahan
3. Menyusun strategi
2. Berkembangnya Reformasi
kebijakan Trantibum ditengah
untuk memacu
dalam
kegiatan dalam
masyarakat,
menyampaikan keinginan dan harapan cendrung sebebas-bebasnya. 3. Unjuk
rasa
pelaksanaan tugas 4. Meningkatkan hubungan
disertai
kekerasan,
intimidasi,
perebutan
kekuasaan
politik nasional dan di daerah.
komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat 5. Meningkatkan
4. Hubungan
Pemerintah
transparansi
dengan masyarakat yang
pengambil kebijakan
diwarnai dengan saling
anatara pemerintah
tidak
pusat dan daerah
komunikatif
dan
saling mencurigai 5. Pengambil
6. Menciptakan
kebijakan
pembangunan
Pemerintah Pusat dan di
sumberdaya manusia
daerah
yang beriman,
yang
belum
sepenuhnya transparan 6. Masyarakat maksimal
belum dalam
mematuhi aturan dalam
bertaqwa, berahlaq mulia, berdaya tahan,trampil dan berdisiplin serta
Padang 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam wilayah NKRI 3. Menegakan kepastian hukum guna menciptakan keamanan, ketertiban masyarakat di Kota Padang 4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kota Padang 5. Meningkatkan pengamanan pada asset vital dan strategis di Kota Padang 6. Terlaksananya penyelesaian masalah Trantib secara arif dan bijaksana dengan tetap memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada
55
penegakan Daerah,
Peraturan Keputusan
Kepala Daerah
memeliki kesetiakawanan social
Pembangunan Kota Padang sebagai bagian integral dari pembangunan regional dan proses yang bersifat integral baik dalam tataran perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengingat ruang lingkupnya yang sangat luas,
kegiatan
pembangunan
tidak
semata-mata
menjadi
tanggung
jawab
pemerintah, melainkan harus didukung dan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan pemerintah dengan masyarakat merupakan kata kunci yang sangat strategis dan harus menjadi fokus perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan. Kemitraan yang dijalin dan dikembangkan tentunya harus berdasar pada aspek dan posisi kesejajaran yang bersifat demokratis dan proposional. Dalam rangka mengantipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat yang seirama, proporsional dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Untuk mewujudkan kondisi umum daerah yang kondusif tersebut sesuai dengan kedudukan, kewenangan, tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.
56
Menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi, melalui : a. Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering bebenturan dalam memandang kewajiban selaku pengajar masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, disamping perlunya dibangun Citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pendukung POLRI yang mahir, terampil, bersih dan berwibawa satu sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan pembimbing masyarakat. b. Pembinaan melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk pengawasan swakarsa sebagai pengemban fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan terbatas pada bidangnya masing – masing. Bentuk – bentuk pengawasan swakarsa ini diharapkan berperan aktif dalam mengantisipasi dan menanggulangi setiap gejala yang timbul dalam masyarakat dengan cara mencermati setiap gejala awal dan menemukan sinyal penyebabnya yang bersifat laten potensial pada sumbernya melalui upaya – upaya yang mengutamakan tindakan – tindakan pencegahan dan penangkalan. Usaha pencegahan atas timbulnya ancaman / gangguan keamanan dan ketertiban melalui kegiatan pengaturan penjagaan, pengawasan dan Patroli serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib dan teratur. c. Lemahnya koordinasi sehingga upaya penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal dan memperoleh hasil yang diharapkan. Upaya dalam bentuk tindakan yang didasarkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang guna mencari serta menyimpulkan barang bukti atas dilanggar atau tidak ditaatinya peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dilaksanakan karena belum adanya tempat penyimpanan 57
barang bukti dalam penindakan pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala daerah oleh PPNS yang telah dilatih dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan perlunya Pembangunan sarana dan prasarana mendukung dalam rangka operasi penertiban, sehingga sangat perlu ditingkatkan koordinasi antar PPNS POLRI dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam penertiban guna menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Agenda Pembangunan Kota Padang pada Tahun 2014 – 2019 adalah: 1. Peningkatan Pendidikan untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman, kreatif dan berdaya saing 2. Pengembangan Kota Padang sebagai Pusat Perdagangan 3. Pengembangan Kotas Padang sebagai Kota Wisata dan berdaya saing 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan 5. Peningkatan keamanan dan kebersihan kota 6. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kota Padang Pembangunan Kota Padang Tahun 2014 – 2019, juga diarahkan pada 10 Program unggulan dan Prioritas Pembangunan Kota Padang, yaitu: 1. Percepatan pembangunan sarana perdagangan kota dan sentra ekonomi 2. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan 3. Peningkatan infrastruktur perkotaan dan transportasi kota 4. Pengembangan
industri
pariwisata
dan
kelautan
serta
pemberdayaan
masyarakat pesisir dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif yang berdaya saing, 5. Penataan dan peningkatan pembangunan kawasan perumahan pemukiman perkotaan 58
6. Peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat 7. Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat dan mendorong tumbuhnya investasi daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan tingkat kemiskinan 8. Penataan lingkungan Perkotaan yang hijau, berkelanjutan dan berbasisi mitigasi bencana 9. Peningkatan Penataan birokrasi dan tata kelola penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih untuk peningkatan pelayanan public 10. Pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya
Misi 1 :
Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera Kondisi umum Kota Padang menunjukan bahwa struktur perekonomian Kota Padang lebih banyak didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Sedangkan kegiatan industri belum begitu berkembang dengan baik sebagaimana
dapat
dilihat
dari
kontribusi
sektor
industry
dalam
perekonomian kota. Berdasarkan fakta maka strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Padang adalah pengembangan sector perdagangan dan jasa. Hal ini sesuai dengan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera. Untuk itu sasaran utama dari kebijakan pembangunan adalah meningkatkan volume perdagangan barang dan jasa dengan meningkatkan pedagang yang tidak mematuhi aturan Sejalan dengan fungsi dan peranan Kota Padang yang tercantum dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat yang menyatakan bahwa Kota Padang adalah salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN), maka Kota Padang
59
diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Barat khusunya dan wilayah Barat Sumatera pada umumnya. Dalam rangka mewujudkan sasaran utama tersebut, maka tujuan pembangunan untuk mewujudkan misi ini adalah: 1. Terwujudnya Kota Padang sebagai pusat kegiatan perdagangan untuk wilayah Pantai Barat Sumatera. Pengembangan kegiatan perdagangan terutama diarahkan untuk perdagangan hasil-hasil pertanian dan perkebunan serta produk-produk usaha kecil dan menengah lainnya. Dengan cara demikian diharapkan Kota Padang akan berkembang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi untuk wilayah pantai Barat Sumatera. 2. Terwujudnya Kota Padang sebagai Pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera Barat, dengan mengembangkan industry berbasis sumberdaya local dan didukung oleh kegiatan perdagangan yang terpusat di Kota Padang maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi tidak hanya bagi Kota padang tetapi juga untuk Kota dan kabupaten sekitarnya diwilayah Sumatera Barat. Untuk dapat mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan wilayah Sumatera Bagian Barat, maka strategi Utama yang diperlukan adalah meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana yang dapat mendukung kegiatan perdagangan tersebut. Prasarana dan sarana tersebut antara lain adalah fasilitas transportasi menuju kawasan perdagangan, fasilitas pasar dan telekomunikasi. Bila prasarana dan sarana tersebut dapat dipenuhi dlam jumlah yang cukup dan kualitas baik, maka kegiatan perdagangan akan dapat ditingkatkan secara optimal. Selanjutnya mengingat perekonomian sudah berada dalam era perdagangan bebas (AFTA) dan globalisasi, maka tingkat persaingan antara sesama pelaku usaha menjadi sangat tajam, maka strategi
60
pembangunan yang mengarah pada peningkatan kualitas SDM pelaku usaha dan efisiensi serta daya saing pengusaha dan mencegah terjadinya kecurangan dan monopoli untuk usaha-usaha tertentu. Disamping keamanan dan ketertiban pada setiap lokasi pasar perlu dijaga agar kenyamanan para pengusaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan akan dapat dijaga dengan baik. Aktifitas perdagangan dan industri merupakan aktivitas ekonomi yang saling berkaitan erat, oleh sebab itu untuk mewujudkan Kota Padang sebagai pusat pertumbuhan maka perlu ditumbuhkembangkan kegiatan produksi yang berbasis sumberdaya lokal. Untuk itu kebijakan diarahkan untuk merevitalisasi kawasan industri Padang Industrial Park (PIP) dan lingkungan Industri Kecil (LIK) ulu gadut dalam rangka mendukung proses industrialisasi Kota Padang, akan difasilitasi pengembangan Padang Techno-Park guna mengembangkan inovasi dalam bidang industri kecil dan menengah.
Tabel 3.2 HUBUNGAN ANTARA STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PADA MISI 2 MISI 2 : Menjadikan Kota Padang Sebagai Pusat Perdagangan Wilayah Barat Sumatera TUJUAN Terwujudnya Kota
1. Meningkatnya
STRATEGI 1. Meningkatkan
ARAH KEBIJAKAN 1. Peningkatan
Volume
kualitas sarana
kualitas sarana dan
Transaksi
dan prasarana
prasarana
kegiatan
perdagangan
perdagangan
perdagangan
perdagangan
barang dan jasa
sebagai
untuk
Padang
SASARAN
pusat
2. Peningkatan
wilayah 61
Pantai
Barat
kualitas SDM dan
Sumatera Barat
lembaga Pengelola Perdagangan 3. Penyediaan
dan
Peningkatan fasilitas pergudangan 2. Meningkatkan kualitas
SDM
pelaku
usaha
perdagangan
1. Pendataan
dan
penataan
pelaku
usaha perdagangan berdasarkan karakteristik usaha 2. Peningkatan pembinaan
dan
pelatihan
usaha
bagi pelaku usaha perdagangan 3. Meningkatkan effisiensi daya
dan saing
kegiatan
iklim
persaingan
yang
kondusif 2. Penguatan regulasi
perdagangan barang
1. Menjaga
dan
penjamin
mutu
barang
jasa 3. Peningkatan keamanan
dan
kenyamanan dikawasan
62
perdagangan 2. Meningkatnya
1. Mendorong
kontribusi sector
peningkatan
perdagangan
aktivitas
dalam
perdagangan
perekonomian
1. Peningkatan
skala
usaha perdagangan 2. Penganekaragaman komoditi perdagangan
Kota Padang 3. Peningkatan kuantitas
dan
kualitas
komoditi
perdagangan 4. Memperluas networking (jejaring) perdagangan 5. Peningkatan fasilitas
pelayanan
usaha
(
service
bussines ) 2. Mendorong
1. Perbaikan
iklim
investasi sektor
investasi
sektor
perdagangan
perdagangan 2. Standarisasi pelayanan perizinan investasi perdagangan 3. Peningkatan perlindungan promosi
dan
investasi 63
perdagangan 2. Terwujudnya 1. Meningkatkanya 1. Pengembangan 1. Pengembangan Kota
kegiatan
kawasan
Kawasan
Padang
industry
industry
sebagai
berbasis
skala kecil dan
Pusat
sumberdaya
besar
pertumbuha
lokal
baik
Industri
Bahan Bangunan di LIK Ulu Gadut 2. Pengembangan kawasan
n ekonomi
ekonomi
khusus 2. Peningkatan
Peningkatan
pemanfaatan
pengembangan
bahan
agroindustri, industri
baku
lokal
perikanan,
dan
industri kreatif 2. Meningkatnya penerapan IPTEK
dan
1. Pengembangan
Pengembangan
kegiatan R dan
SIDA
(Sistem
D
Inovasi Daerah)
Inovasi 2. Pengembangan inovasi
dan
penerapan
Pengembangan Teknopark
dan
pusat alih teknologi
IPTEK
Misi 2 : Menjadikan Kota Padang Sebagai Daerah Tujuan Wisata Yang Nyaman dan Berkesan Pengembangan
Pariwisata
merupakan
kegiatan
utama
untuk
mendorong Kota Padang sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan pariwisata ini dapat dijadikan
64
sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi karena kegiatan ini dapat bersinergi
dengan
beberapa
kegiatan
terkait
seperti
perhotelan,
perdagangan, perhubungan dan industri kerajinan rakyat (industry kreatif), melalui kegiatan inni maka pengembangan pariwisata akan dapat mewujudkan pengembangan pariwisata dapat pula menjadi kualitas lingkungan hidup karena tidak melibatkan expoitasi sumber daya alam. Kondisi goeografis dan sosial budaya daerah maka jenis pariwisata yang akan dikembangkan adalah pariwisata bahari karena Kota Padang berada dipinggir laut dengan kondisi pasar yang baik dan indah.
Disamping itu,
pengembangan wisata alam dan kuliner juga sangat sangat potensial dikembangkan dengan memanfaatkan kondisi alam yang indah serta jenis makanan
spesifik
yang
beragam,
namun
demikian,
tentunya
pengembangan wisata tersebut perlu dijaga agar tidak bertentangan dengan agama dan budaya serta kebiasaan masyarakat setempat. Tujuan utama yang ingin dicapai disini adalah terwujudnya Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan., dengan demikian cara demikian diharapkan jumlah kunjungandan rata-rata lama tinggal wisata di Kota Padang akan dapat ditingkatkan. Tujuan akhir adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan dibidang pariwisata. Strategi untuk Misi 2 Untuk mencapai sasaran yang hendak diwujudkan pada Misi 2, diperlukan strategi pembanguan sebagai berikut: 1. Melakukan renovasi dan pengembangan objek wisata Kota Padang yang sudah ada seperti pantai padang, Pasir Jambak, jembatan Siti Nurbaya, Pantai Bungus dan Pondok Carolina, permandian Lubuk Minturun, Taman Hutan Raya Bung Hatta.
65
2. Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perhubungan menuju objek wisata Kota Padang yang sudah ada. 3. Meningkatkan jumlah dan kualitas pemandu wisata untuk meningkatkan pelayanan kepariwisataan 4. Membangun dan mengembangkan Pusat Informasi Pariwisata (Torist Information Center) Kota Padang yang dilengkapi dengan system informasi yang cukup memadai 5. Melakukan penyuluhan secara berkala kepada masyarakat tentang manfaat pariwisata untuk pengembangan Kota Padang dan peningkatan kesejahteraan warga kota. Arah Kebijakan Misi 2 Untuk dapat mewujudkan strategi pembangunan sebagaimana ditetapkan di atas, diperlukan beberapa kebijakan pembangunan kota, kebijakan Pembangunan Kota Padang tersebut adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan even-even wisata berskala nasional dan internasional, seperti Tour de Singkarak, pertandingan olah raga, seminar dan lain-lainnya guna meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Padang 2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur kota yang dapat menunjang kegiatan pariwisata, seperti fasilitas hotel, transportasi, pemandu wisata dan hal lainnya yang terkait 3. Membangun sebuah Pusat Informasi Wisata yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi sehingga Kota Padang dikenal luas didunia internasional 4. Melakukan mmasyarakat
penyuluhan tentang
sadar manfaat
wisata dan
secara
pentingnya
berkala
kepada
pariwisata
bagi
pembangunan Kota Padang
66
5. Mencegah terjadinya berbagai dampak negative dari kegiatan pariwisata terhadap agama dan budaya masyarakat Tabel 3.3 Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 3 Misi: Menjadikan Kota Padang sebagai daerah tujuan wisata yang nyaman dan berkesan Tujuan
Sasaran
Strategi
1. Mewujudkan
1. Tercapainya
Kota Padang
peningkatan
kualitas
kemudahan
sebagai
rata-rata lama
akomodasi
dan insentif
daerah tujuan
tinggal wisata
penginapan
kepada
wisata yang
di Kota
bertaraf
pengusaha
nyaman dan
Padang
internasional di
perhotelan
berkesan
1.
Meningkatkan
Arah Kebijakan 1.
Memberikan
Kota Padang 2. Menciptakan
1.
Menciptakan
paket-paket
kondisi wisata
wisata yang
keluarga yang
menarik, kreatif,
nyaman dan
layak dan ramah
aman 2.
Mendorong kesadaran masyarakat dalam menciptakan objek wisata religious yang
67
layak dan ramah 2.Tercapainya
1. Membangun
peningkatan
kelembagaan
peraturan
jumlah kunjungan
pariwisata Kota
daerah untuk
wisata nusantara
Padang yang kuat
pengelolaan
dan
berkualitas
pariwisata.
mancanegara
1.
2.
Penetapan
Pembenahan Pusat Informasi Wisata (Tourist Information Center) yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi terkini
2.Mengembangkan
1. Peningkatan
even-even wisata
even-even wisata
yang dapat
yang berskala
meningkatan
nasional dan
kunjungan wisata
Internasional yang dapat meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Padang
68
2. Menjalin kemitraan dengan pelaku pariwisata. 2.Terwujudnya
1. Terpelihara
1. peningkatan
1. pengembangan
Kota Padang
dan lestarinya
pariwisata berbasis
seni budaya
sebagai Kota
nilai budaya
kearifan lokal dan
tradisional dengan
tujuan wisata
religious dan
tradisi seni budidaya
sentuhan modern
budaya yang
tradisi local yang
religus
berada di kota
2. Reorganisasi sanggar seni
padang
tradisional yang dikelola secara professional dan berkelanjutan 3. Peningkatan Kota Padang sebagai tempat festival seni budaya ditingkatkan nasional dan internasional 2.Pengembangan
1. Pembinaan seni
wisata religius dan
tradisional
Kota Tua
bernuasa religius dan budaya minangkabau 2. Pelestarian dan
69
pengembangan Wisata Kota tua 3. Pengembangan wisata religi yang terintegrasi
Misi 3 :
Menciptakan Kota Padang Yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal Pembangunan
yang
berkelanjutan
dan
berwawasan
lingkungan
merupakan isu yang tidak kalah pentingnya dalam upaya mewujudkan masyarakat kota yang sejahtera dalam jangka panjang. Kulaitas lingkungan hidup baik dan menyenangkan akan dapat diwujudkan melalui pencegahan polusi udara, pengotoran air, mengupayakan lingkungan yang bersih dan segar, serta menerapkan rencana tata ruang secara konsekuen. Termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang dapat diupayakan dengan memelihara kawasan hutan lindung, mencegah eksploitasi sumberdaya alam secara berlebihan, memelihara cadangan air, memelihara biota laut dan meningkatkan konservasi alam serta reboisasi hutan secara teratur dan terus menerus. Tujuan yang hendak dicapai dalam misi ini adalah terwujudnya perbaikan kualitas lingkungan hidup Kota Padang melalui penanggulangan resiko bencana, baik gempa, tsunami, banjir, longsor dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Disamping itu, perlu pula peningkatan penyediaan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari terjadinya bencana alam. Sejalan dengan hal tersebut, akan ditingkatkan pula kesiapsiagaan seluruh warga kota dalam menghadapi
dan
menanggulangi
bencana
alam
melalui
kegiatan
kerjasama Patroli Satpol PP dengan Polisi Kehutanan secara berkala. 70
Strategi untuk Misi 3 Untuk mencapai sasaran dalam mewujudkan Misi 3, ditempuh beberapa strategi pokok sebagai berikut: 1. Menyediakan informassi yang rinci dan jelas tentang wilayah rawan bencana, meningkatkan sarana prasarana penanggulangan bencana, peningkatan
kesiapsiagaan
masyarakat
dalam
penanggulangan
bencana, meningkatkan kesadaran warga kota dalam pelestarian lingkungan hidup, meningkatkan konversi, rehabilitasi, dan pemulihan ekosistem dan menurunkan tingkat polusi udara dan air dalam kota 2. Meningkatkan
penyediaan
prasarana
dan
sarana
untuk
penanggulangan kemungkinan bencana alam 3. Meningkatnya kesiapsiagaan fisik dan mental masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pelaestarian lingkungan 4. Meningkatnya konservasi, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem serta penanggulangan polusi udara dan air
Arah Kebijakan untuk Misi 3 Untuk melaksanakan strategi pembangunan tersebut di atas, maka arah kebijakan yang diperlukan adalah sebagai berikut: 1. Menyediakan berbagai bentuk peta dan informasi kongkrit tentang wilayah rawan bencana dalam kawasan Kota Padang 2. Meningkatkan
penyediaan
sarana
prasarana
evakuasi
dan
penyelamatanbencana pada lokasi-lokasi rawan bencana 3. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi kepada segenap warga kota tentang kesiagaan dan tata cara dalam menghadapi bencana
71
4. Melaksanakan rehabilitasi dan rekontruksi akibat terjadi bencana yang terjadi sebelumnya. 5. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi pelestarian lingkungan hidup, mengembangkankonservasi sumberdaya alam 6. Mengendalikan pencemaran udara dan air serta perusakan lingkungan hidup wilayah Kota Padang 7. Mengamankan hutan dari illegal logging, mengamankan laut dari illegal fishing, serta mengelola dan merehabilitasi ekosistem pesisir dan laut
Tabel III.1 Hubungan Antara Strategi dan Arah Kebijakan Pada Misi 5
Misi 5 : Menciptakan Kota Padang yang Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal Tujuan 1. Mewujudkan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1. Tersedianya
1. Meningkatkan
Menyediakan peta
Kota Padang
Informasi
kerjasama
yang
aman
tentang
dengan lembaga wilayah
dan tanggap
Daerah
penelitian
bencana
Rawan
dan
informasi resiko
bencana
Bencana 2. Meningkatkan
Peningkatan
Peran
Profesionalitas
lembaga/SKPD
Aparatur
terkait
Lembaga/SKPD
72
terkait 2. Tercapainya
1. Meningkatkan
1. Meningkatkan
peningkatan
kerjasama dalam
sarana
sarana
penyediaan
prasarana
prasarana
sarana
evakuasi
penanggulang
prasarana
bencana
an bencana
penanggulangan bencana 2. Meningkatkan kualitas
dan
2. Meningkatkan sarana
dan
kuantitas sarana
prasana SKPD
dan
terkait
prasarana
dan
penanggulangan
menjalin
bencana
kerjasama dengan Kab/Kota dan Instansi lainnya
3. Tercapainya
Peningkatan
peningkatan
pemahaman
Peningkatan dan penyediaan
kesiapsiagaan kesadaran warga
shelter
untuk
kota masyarakat tentang kesiapsiagaan
mengantisipa
antisipasi bencana
bencana
Meningkatkan
Melaksanakan
si penanggulang an bencana 2. Mewujudkan
1. Tercapainya
73
lingkungan
peningkatan
kesadaran
hidup
kualitas
masyarakat
yang
lingkungan
menjaga
berkualitas
hidup
lingkungan hidup
bencana
Intensifikasi
1. Meningkatkan
kota
2. Tercapainya
penyuluhan
dan
dalam sosialisasi kualitas kesiapsiagaan
peningkatan
pengawasan
Jumlah
konservasi,
terhadap
Kualitas
rehabilitasi
pelaksanaan
dan
peraturan
pemulihan
lingkungan
ekosistem
dalam
dan
2. Informasi lingkungan hidup
hidup
konservasi
ekosistem 3. Tercapainya
Intensifikasi
Peningkatan
penurunan
pengawasan
Sarana
tingkat
terhadap
Prasarana
pencemaran
pelaksanaan
Pengawasan dan
udara dan air
peraturan
Pengendalian
lingkungan dalam
dan
hidup Pencemaran
konservasi Lingkungan.
ekosistem 3. Mewujudkan
1. Terwujudnya
Peningkatan
kelola pengelolaan sungai,
1. Meningkatkan
Infrastruktur
Tata
yang ramah
Sumber Daya jaringan irigasi dan
dan
dan aman
Air
lainnya
Drainase Perkotaan yang
dan drainase
kualitas sungai SDA
2. Meningkatkan fungsi dan
irigasi drainase
74
berkualitas
serta antisipasi banjir
dan
genangan 2. Tersedianya infrastruktur jalan
Peningkatan
dan Meningkatkan
penyediaan Sarana pembangunan
raya jalan
dan
yang aman
perbaikan
jalan jembatan
dan serta
trotoar 3. Tersedianya sarana
dan
1. Peningkatam sarana
1. Meningkatkan dan
penyediaan
prasarana
prasarana
dan perbaikan
pemikiman
lingkungan
penerangan
pemukiman.
jalan dan
2. Peningkatan mutu
umum
dan
lingkungan
cakupan layanan 2. Meningkatkan air bersih bagi
penyediaan
masyarakat.
jalan
aspal
dan betonisasi serta drainase lingkungan pemukiman. 3. Meningkatkan sarana sanitasi
75
pemukiman 4. Mewujudkan
1. Terciptanya
Kota Padang
peningkatan
pengelolaan dan
kualitas SDM
yang
sistem
pembangunan
pengelolaan
pengelolaan
Taman
Taman
persampahan
RTH dan TPU
bersih
dan indah
1. Meningkatkan
Kota,
2. Terciptanya
1. Meningkatkan
Kota,
RTH dan TPU 2. Meningkatkan
peningkatan
Sarana
kualitas
Prasarana
dan
dan
kuantitas
taman
Ruang
RTH dan TPU
Terbuka Hijau,
kota,
3. Menyediakan Hutan
bibit
Kota, Taman
pohon
pelindung dan
Kota dan TPU
tanaman hias untuk masyarakat
2. Meningkatkan kualitas
SDM
1. Meningkatkan pengelolaan
pengelolaan
dan
taman kota, RTH
pembangunan
dan TPU
Hutan Kota 2. Meningkatkan Sarana
dan
Prasana taman
kota,
76
RTH dan TPU 5.Mewujudkan
1.
tersediannya Peningkatan Sarana 1. Menyediakan
transportasi
pelayanan
perkotaan yang angkutan lancer,
Prasaranan
kota serta
pelayanan
aman, yang cukup dan angkutan umum
nyaman murah
jasa dan
angkutan umum masal 2. Menyediakan
dan lancer ke seluruh
regulasi
wilayah kota
tegas
yang dalam
pengelolaan angkutan umum masal 3. Menyediakan terminal, saranan
dan
prasarana angkutan umum 2.Terciptanya
Peningkatan sarana 1. Menyediakan
peningkatan
dan prasarana lalu
dan
keamanan
lintas
memelihara
dan
sarana dan
keselamatan
prasarana lalu
lalu lintas
lintas 2. Peningkatan kesadaran lalu lintas
6.Mewujudka 1. Terlaksananya 1. n
penataan penataan
Meningkatkan 1.
pengawasan
dan
Melakukan penataan
77
ruang,
bangunan
dan pengendalian
bangunan
perumahan
dan
sesuai
perumahan
Rencana
bangunan
bangunan dan dan
dengan perumahan
gedung 2.
Tata
penataan
yang serasi, Ruang Kota selaras
Melakukan
perumahan
dan
dan lingkungan
seimbang
pemukiman beserta sarana dan prasarana pendukungnya 4.
Meningkatkan pelayanan dalam pengurusan IMB
2.Mendorong
Melakukan
peningkatan jumlah
rehabilitasi
rumah layak huni
unit rumah tidak
1000
layak
huni
pertahun 3. Menjaga bentuk
Meningkatkan
arsitektur bangunan
pengendalian
cagar budidaya /
bangunan
bersejarah
budaya bersejarah
cagar
7.Mewujudkan
Tersedianya
Menyediakan dan
Penyediaan lahan
penyediaan
lahan untuk
membebaskan lahan
untuk
lahan untuk
kebutuhan
untuk pembangunan
pembangunan
78
kebutuhan
pembangunan
kota yang responsif,
kota yang
pembangunan
kota yang sesuai
adil dan tidak
mengacu kepada
kota yang
untuk
merugikan pemilik
aturan yang
berkeadilan
peruntukannya
lahan
berlaku.
III. 3
Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota Telahaan
Renstra
Kementerian/Lembaga,
Propinsi/Kabupaten/Kota
mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, maka telah ditetapkan 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: 1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Padang yang mandiri dan berdaya saing tinggi 2. Mempunyai daya saing Ekonomi yang berkerakyatan berbasis sumber daya alam dan energy terbarukan 3. Mewujudkan Infrastruktur dasar yang berkualitas bagi masyarakat secara merata. 4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang professional, transparan dan berorientasi pada pelayanan public serta 5. Mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim
3.1 Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Selama kurun waktu 2010 - 2013 terjadi 10 kali unjuk rasa dengan berbagai macam aspirasi yang disampaikan baik dari kelompok masyarakat maupun lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Padang, adapun isi unjuk rasa adalah menyampaikan aspirasi tentang pendidikan, kenaikan upah tenaga kerja, kesenjangan social, penyediaan dan
79
peningkatan sarana dan prasarana umum, kondisi perekonomian masalah RAS hingga penyampaian ideology. Untuk Perbantuan penanganan kebencanaan/pemadam kebakaran dilakukan sebanyak 35 kali kejadian, kegiatan pengawalan sebanyak 35 kali, pengamanan sebanyak 43 kali, patrol dilakukan sebanyak 199 kali, razia/penertiban gabungan yang dilaksanakan sebanyak 25 kali.
3.2 Sasaran yang ingin dicapai 1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Umum untuk mengawal Pembangunan di Daerah 2. Peningkatan
Partisipasi
Masyarakat
untuk
mempererat
rasa
persaudaraan dan melestarikan kearifan local melalui prinsip musyawarah dan mufakat 3. Menciptakan Aparat yang adil dalam penyelesaian permasalahan 4. Peningkatan
Kinerja
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
dalam
pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat di Kota Padang
3.3 Permasalahan pencapaian Sasaran 1. Sumber Daya Manusia yang professional untuk menangani berbagai kasus seperti Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan lainnya 2. Kordinasi dengan unsur TNI/POLRI, Hakim, Jaksa perlu ditingkatkan dalam melakukan penertiban terpadu dengan Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan PPNS Satpol PP dan PPNS POLRI sehingga bersenergi dalam pelaksanaan tugas
80
3.4 Upaya yang dilakukan 1. Peningkatan kapasitas SKPD Satuan Polisi Pamong Praja maupun Sumber Daya Manusia yang ada didalam. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melaksanakan pendidikan, pelatihan, sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan peraturan lainnya. 3. Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Satpol PP dengan TNI/POLRI, Kejaksaan, Hakim serta SKPD lainnya, melalui kegiatan Tim Terpadu dalam penertiban operasional dilapangan. 4. Pengawasan dan pengendalian kegiatan Satpol PP 5. Pengganggaran dan dukungan dari semua pihak dari Pemerintah Pusat maupun dari Kota Padang sendiri terhadap Satuan Polisi Pamong Praja sebelum berubah status dari Kantor (eselon IIIa) ke setingkat Badan (Eselon IIb) 6. Peningkatan kordinasi
dilingkungan Pemerintah
Kota Padang
terhadap SKPD terkait dalam pelaksanaan tugas pokok Satpol PP kedepan.
III.4
Telahaan Rencana Tata Ruang wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman,
produktif,
efektif,
efisien,
berkelanjutan,
dan
berwawasan
lingkungan, berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional. RTRWK berfungsi sebagai: 1. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
81
2. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota Kedudukan RTRWK yaitu sebagai pedoman bagi: 1. Penyusunan
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Daerah
(RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya; 2. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota; 3. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan; 4. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan 5. penataan ruang kawasan strategis kota.
Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud terdiri atas: 1. kebijakan dan strategi struktur ruang; 2. kebijakan dan strategi pola ruang; dan 3. kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.
Kebijakan struktur ruang kota terdiri atas: 1. pusat-pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif dalam lingkup Kawasan Perkotaan Cekungan 2. pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali; dan
82
3. peningkatan kualitas, kuantitas, keefektifan dan efisiensi pelayanan prasarana kota yang terpadu dengan sistem regional.
Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana transportasi berbasis transportasi publik yang terpadu dan terkendali meliputi: 1. membuka peluang investasi dan kemitraan bagi sektor privat dan masyarakat dalam menyediakan prasarana dan sarana transportasi; 2. mengawasi fungsi dan hirarki jalan; 3. meningkatkan kapasitas jaringan jalan melalui pembangunan dan pelebaran
jalan,
manajemen
dan
rekayasa
lalu
lintas
serta
menghilangkan gangguan sisi jalan; 4. memprioritaskan pengembangkan sistem angkutan umum massal yang terpadu; 5. menyediakan fasilitas parkir yang memadai dan terpadu dengan pusat-pusat kegiatan; 6. mengembangkan sistem terminal dalam kota serta membangun terminal di batas kota dengan menetapkan lokasi yang dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah yang berbatasan; dan 7. mengoptimalkan
pengendalian
dan
penyelenggaraan
sistem
transportasi kota.
Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi: 1. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya di Kawasan Hutan Raya Bung Hatta
83
2. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota; 3. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya longsor dan erosi; 4. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api; 5. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka hijau; 6. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural; 7. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana
III.5
Penentuan Isu-Isu Strategis Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya memiliki dampak jangka panjang bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan Identifikasi permasalahan-permasalahan, dan hasil telahaan lainnya maka isu strategis yang berkembang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yakni: a. Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan standar kebutuhan Unit kerja yang merupakan tolak ukur dri kinerja Satuan Polisi Pamong Praja masih 84
kurang
dan sangat dibutuhkan penambahan
baik
untuk
tenaga
administrasi dan tenaga operasional dilapangan. b. Kosistensi antara perencanaan dan penganggaran, yang senantiasa berbeda karena proses perencanaan sampai proses penganggaran (APBD) tidak luput dari keterlibatan banyak pihak, seperti Kepala SKPD, DPRD, Stakeholde dan Masyarakat, sehingga mulai dari dokumen RKA yang dilegalisasi selanjutnya KUA/PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah
dengan
DPRD
perubahan-perubahan
baik
(Bangar), pada
yang
memungkinkan
program/kegitan
baru
terjadi beserta
anggarannya karena kebijakan-kebijakan Pemerintah Pusat/Propinsi dan kepentingan mendesak hasil kesepakatan bersama untuk kepentingan masyarakat Kota Padang c. Masih rendahnya ketaatan masyarakat terhadap K3. Pelanggaran pada Penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan d. Maraknya peredaran minuman beralkohol illegal. Sebagaimana telah di atur
dalam
Perda yang
berbunyi Pelarangan,
pengawasan dan
pengendalian minuman beralkohol e. Maraknya café/resto illegal. perda yang mengatur Penyelenggaraan kepariwisataan f.
Semakin banyaknya reklame illegal. Peraturan Daerah yang mengatur Penyelenggaraan reklame
85
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Perencanaan strategik merupakan proses yang berorientasi hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
4. 1 .
Visi dan Misi
Visi merupakan pandangan jauh ke depan kemana organisasi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, Visi
memiliki
peran
memberikan
arah,
menciptakan
kesadaran
untuk
mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk menunjukan kinerja yang lebih baik (outperform), menggalakan anggota organisasi untuk bersaing, menciptakan daya dorong untuk perubahan dan mempersatukan anggota organisasi, berorientasi kepada Visi Kota Padang yaitu “Mewujudkan Padang menjadi Kota Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata yang Sejahtera, Religius dan Berbudaya”.
Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang : “Terwujudnya kehidupan
Masyarakat Kota
yang Tentram, Tertib,
Sejahtera, Religius dan Berbudaya ”.
86
Misi : Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.
Berdasarkan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah : a) Menegakkan hukum dan supremasi hukum secara adil serta menghormati hak azazi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang Sejahtera. b) Memberikan jaminan kondisi aman, damai, tertib dan tentram untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dan warga kota Padang yang Relegius. c) Meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat Kota Padang yang Berbudaya. d) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Padang dalam hal menangani masalah-masalah yang dilaporkan masyarakat kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. e) Meningkatkan koordinasi dengan instansi/dinas terkait dalam hal penertiban Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya di Kota Padang. f)
Meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur Satuan Polisi Pamong Praja.
Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERBUDAYA. Selain itu peningkatan penerapan 87
otonomi daerah dengan azas desentralisasi dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 32 Tahun 1999 yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian baik tidaknya penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sangat tergantung dari kualitas dan produktivitas kerja dari Kepala Daerah beserta perangkatnya. Kota Padang yang merupakan ibukota Propinsi Sumatera Barat yang juga sebagai gerbang pariwisata, kota pendidikan, kota industri serta barometer keamanan
dan
ketertiban
sangat
memungkinkan
terjadinya
berbagai
pelanggaran. Seiring dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana peran serta dan harapan terhadap Polisi Pamong Praja sangat besar, diperlukan upaya pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Hal tersebut dimaksudkan agar antara pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan seimbang tanpa adanya gangguan dan hambatan.
2. 4.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja
Tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah : a. Terwujudnya masyarakat Kota Padang yang SEJAHTERA, RELIGIUS DAN BERBUDAYA,mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya guna meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Padang. b. Terwujudnya sumber daya manusia yang profesional dan mandiri dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
88
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah : a. Meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat dan warga Kota Padang dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Padang c. Meningkatkan daya kritis dari masyarakat dan warga Kota Padang dalam penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya serta menghormati hak-hak azazi manusia yang berlandaskan keadilan dan kebenaran.
3. Strategi dan Kebijakan I.
Strategi Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu.
Berikut strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2015-2019 : 1. Mengembangkan kemampuan satuan dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait serta stakeholders lainnya. 2. Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum. 3. Meningkatkan penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota.
89
Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan berdasarkan arah dan kebijakan umum seperti “Menyiapkan perangkat pendukung pelaksanaan penertiban di tengah masyarakat untuk terciptanya ketertiban ditengah masyarakat maka ketersediaan
perangkat
pendukung
untuk
pengaturannya
sangatlah
diperlukan. Untuk itu perlu dipersiapkan berbagai produk hukum sebagai perwujudan
adanya
kepastian
hukum
serta
upaya
pengawasan
di
tengah-tengah masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak dari produk hukum tersebut harus menyusun strategi dan skala prioritas untuk mendukung pelaksanaanya dan ditetapkan sebagai berikut : a.
Melakukan upaya penyadaran warga masyarakat tentang produk hukum (Perda)
dan/atau
keputusan
kepala
daerah
dengan
melakukan
penyuluhan-penyuluhan Perda di 11 Kecamatan b.
Penertiban Galian C
c.
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar, Badan Jalan, jalur hijau dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
d.
Penertiban Hotel, café music dan salon
e.
Penertiban IMB/SITU dan bangunan liar
f.
Melaksanakan Peradilan Cepat
g.
Penertiban Pekerja Seks Komersil
h.
Penertiban Rental VCD/DVD porno
i.
Penertiban Warung Kelambu
j.
Penertiban Minuman keras
k.
Pembinaan Pekerja Seks Komersil
l.
Meningkatan sarana dan Prasarana Kantor
m. Pembenahan sistem dan management kantor 90
n.
Penertiban Papan Reklame
o.
Peningkatan profesionalisme dan kinerja personil
2. Kebijakan Kebijakan ditetapkan untuk mengarahkan program dan kegiatan organisasi agar fokus terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang sudah ditetapkan. Berikut ini kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2014 - 2019 : 1. Penyelenggaraan ataupun pemeliharaan ketertiban dan ketentraman umum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan atau dengan melibatkan instansi terkait. 2. Meningkatkan upaya yang mengarah kepada peningkatan kesadaran masyarakat
dalam
penyelenggaraan
dan
pemeliharaan
ketentraman/ketertiban umum. 3. Memberikan peringatan, teguran keras sampai dengan pengenaan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar.
91
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Untuk
mengoperasionalkan
kebijakan-kebijakan
tersebut
perlu
ditetapkan
program-program dan kegiatan-kegiatan nyata sehingga strategi yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan. Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja Kota Padang sebagai upaya untuk mewujudkan visi organisasi melalui perwujudan sasaran-sasaran misi yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya program tersebut dimaksudkan pula sebagai program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut
5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUNAN Berikut ini program-program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2014 - 2019 : a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran N
INDIKATOR KEGIATAN
O 1
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA Penyediaan Jasa
Jumlah materai
Meningkatkan
Surat Menyurat
yang disediakan
Kelancaran
PAD
Administrasi Keuangan
92
2
Penyediaan Jasa
Jumlah
Lancarnya
Komunikasi,
penggunaan
pelaksanaan
Sumber Daya Air
Listrik (KWH),
tugas-tugas
dan Listrik
Jumlah
perkantoran
Penggunaan Air
dan
(m3), Jumlah
meningkatnya
rekening telepon
informasi dan
dan internet (Rp)
komunikasi
PAD
perkantoran 3
4
Penyediaan Jasa
Jumlah unit
Meningkatnya
Pemeliharaan dan
kendaraan
kelancaran
Perizinan
dinas/operasion
pelaksanaan
Kendaraan
al yang
tugas
Dinas/Operasional
dipelihara
operasional
Penyediaan Jasa
Jumlah jenis
Tersedianya
Perbaikan
peralatan kerja
peralatan kantor
Peralatan Kerja
yang diperbaiki
dalam
PAD
PAD
kondisi
baik 5
Penyediaan Jasa
Jumlah jenis alat
Terlaksananya
Alat Tulis Kantor
tulis kantor yang
pelayanan
disediakan
administrasi
PAD
perkantoran dengan baik 6
Penyediaan Barang
Jumlah
bahan Meningkatnya
Cetakan dan
yang
Penggandaan
/digandakan
PAD
dicetak kelancaran pelaksanaan
93
tugas dan administrasi perkantoran 7
8
Penyediaan
Jumlah
Komponen Instalasi
komponen
Listrik/Penerangan
instalasi
Bangunan Kantor
yang disediakan
Penyediaan Bahan
Jumlah bacaan
Meningkatnya
Bacaan dan
dan peraturan
wawasan dan
Peraturan
perundang-unda
pengetahuan
Perundang-
ngan yang
anggota Satpol
disediakan
PP
undangan
9
Penyediaan Makan
Jumlah
dan Minum
makanan minuman
10
jenis Lancarnya
PAD
pelaksanaan listrik tugas
porsi Terlaksananya
PAD
PAD
dan tugas-tugas dan yang fungsi
Satpol
disediakan
PP
Rapat-Rapat
Jumlah
Terciptanya
Koordinasi dan
koordinasi dan
koordinasi
Konsultasi ke Luar
konsultasi ke
antara Satpol
Daerah
luar daerah yang
PP dengan
dilakukan
PAD
Leading Sector Terkait
11
Penyediaan Alat
Jumlah jenis alat
Terciptanya
Kebersihan
kebersihan dan
kebersihan dan
pembersih yang
keindahan
PAD
ruangan kantor
94
disediakan
Satpol PP Kota Padang
12
Peningkatan Jasa
Jumlah pegawai
Lancarnya
Pelayanan Publik
tidak tetap/honor
pelaksanaan
yang disediakan
tugas kantor
PAD
gajinya 13
Peningkatan
Jumlah pegawai
Pegawai Non
Pelayanan
honor harian
PNS menutup
Administrasi
yang disediakan
kekurangan
Perkantoran
gajinya
kebutuhan PNS
PAD
untuk memenuhi target kinerja
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur INDIKATOR NO
KEGIATAN
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA
1. 1111 1
Pengadaan
Jumlah
Tersedianya
Kendaraan
Kendaraan Dinas
kendaraan
Dinas/Operasional
Operasional
dinas roda 4
Roda 4 dan roda
dan roda 2
PAD
2 yang diadakan
2
Penyediaan
Jumlah Peralatan
Lancarnya
Peralatan dan
dan
pelaksanaan
Perlengkapan
perlengkapan
tugas
PAD
kantor yang 95
Kantor
diadakan
Pengadaan
Jenis dan Jumlah
Terciptanya
Mebeleur
Mebeleur yang
ruangan kerja
diadakan
yang
PAD
3 representatif 4
Pemeliharaan
Jumlah hari
Terjaganya
Rutin/Berkala
pengerjaan
aset kantor
Gedung Kantor
pemeliharaan
dan
gedung kantor
meningkatnya
PAD
suasana kerja 5
Pemeliharaan
Jumlah unit
Terwujudnya
Rutin/Berkala
kendaraan
kendaraan
Kendaraan Dinas
dinas/operasional dinas yang
Operasional
yang dipelihara secara rutin/berkala
PAD
layak pakai sesuai kebutuhan operasional
6
Pemeliharaan
Jumlah peralatan
Terpeliharanya
Rutin/Berkala
gedung kantor
aset Kantor
Peralatan Gedung
yang dipelihara
dan suasana
Kantor
rutin/berkala
PAD
kantor menjadi kondusif
7
Rehab Sedang
Jumlah hari
Terjaganya
Berat Gedung
pengerjaan rehab aset kantor
Kantor
sedang besar
dan
gedung kantor
terciptanya
PAD
96
suasana kerja yang nyaman
8.
9.
Penyediaan Jasa
Jumlah gudang
Tersedianya
Perkantoran
yang disewa
gudang
untuk
penyimpanan
menyimpanan
BB tangkapan
BB tangkapan
untuk 1 tahun
Pengadaan
Jenis dan jumlah
Terwujudnya
perlengkapan
perlengkapan
kendaraan
kendaraan
kendaraan yang
dinas yang
diadakan
lengkap dan
PAD
PAD
layak pakai sesuai kebutuhan operasional 10.
Perencanaan
Dokumen
Tersusunnya
Pembangunan
Perencanaan
Dokumen
Gedung Kantor
pembangunan
perencanaan
gedung kantor
gedung kantor
PAD
direncanakan 11.
Pembangunan
Jumlah Gedung
Terbangunnya
Kantor Satpol PP
Kantor yang di
gedung Kantor
bangun
Satpol PP
PAD
yang
97
representatif 12.
Biaya
Jumlah biaya
Tersedianya
Pendampingan
pendamping
dana
APBN
yang disediakan
pendamping
PAD
untuk pembangunan gedung kantor Satpol PP
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur INDIKATOR NO
KEGIATAN
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA 1
Pengadaan Pakaian
Jumlah pakaian
Terciptanya
Dinas beserta
dinas dan
keseragaman
perlengkapannya
perlengkapannya Pakaian Dinas yang diadakan
PAD
untuk PNS Satpol PP
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur INDIKATOR NO
KEGIATAN
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA
98
1
Pendidikan dan
Jumlah
Tersedianya
Pelatihan Formal
anggota Satpol
anggota Satpol
PP yang
PP yang
mengikuti
profesional
Pendidikan
dan
Dasar, Lanjutan
berkompetensi
dan pelatihan
dalam
formal guna
mendukung
mendukung
pelaksanaan
pelaksanaan
tugas
PAD
tugas dan meningkatkan kompetensi Anggota Satpol PP 2
Pelatihan
Jumlah
Meningkatnya
Peningkatan
Personil Satpol
Kualitas
Keterampilan
PP dan Linmas
Personil Satpol
Pamong Praja
yang terlatih
PP dan Linmas
dan terampil di
setelah
lapangan
pelatihan
melalui
berganda,
pelatihan
beladiri, SAR,
berganda, beladiri,
PAD
PHH dan Kesamaptaan
dayung, SAR, PHH dan kesamaptaan
99
3
Sosialisasi Peraturan
Jumlah peserta
Meningkatnya
Perundang-undangan
sosialisasi
pemahaman
dan Peraturan
peraturan dan
Anggota
Daerah bagi Aparatur
perundang-
Satpol PP
undangan dan peraturan daerah bagi aparatur
PAD
mengenai peraturan dan perundangundangan dan peraturan daerah
4
Pelatihan Kantor
Jumlah Peserta
Meningkatnya
Sendiri
yang mengikuti
pemahaman
pelatihan
Anggota
kantor sendiri
mengenai
PAD
operasional kantor sendiri 5
Penyusunan Revisi
Terciptaanya
Tersusunnya
Peraturan Daerah No
Peraturan
Revisi Perda
11 Tahun 2005
Daerah
No 11 tahun
mengenai
2005
PAD
Satpol PP yang telah direvisi 6
Penyusunan SOP
Jumlah Standar
Terciptanya
Satpol PP Kota
Operasional
Tertib
Padang
Prosedur
Administrasi
Satpol PP yang
sesuai SOP
di cetak
yang telah
PAD
100
disusun 7
Monitoring dan
Jumlah
Termonitor dan
Evaluasi Anggota
anggota Satpol
terevaluasinya
Satpol PP di 11
PP di
kegiatan
Kecamatan
kecamatan
anggota Satpol
yang di
PP di 11
monitoring dan
Kecamatan
PAD
di evaluasi
e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan INDIKATOR NO
KEGIATAN
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA 1
Penyusunan laporan
Jumlah
Tersedianya
capaian kinerja dan
Laporan
Laporan
ikhtisar realisasi
Keuangan OPD
Keuangan dan
kinerja OPD
yang di cetak
Aset yang
yang akuntable
akuntable
PAD
sesuai dengan ketentuan yang berlaku
101
f.
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
NO
KEGIATAN
INDIKATOR
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA 1
Peningkatan
Jumlah anggota
Tersedianya
Lain-lain
Pelayanan dengan
Satpol PP yang
Personil
Pendapatan
Aparat Keamanan
diperlukan
Lapangan
Daerah Yang
dalam
untuk menjaga
yang kompeten Sah
penanggulangan keamanan Kota
keamanan lingkungan
dan representatif
masyarakat 2
Pengadaan Sarana
Jenis dan
Tersedianya
Lain-lain
dan Prasarana
Jumlah sarana
sarana dan
Pendapatan
Kelengkapan
dan prasarana
prasarana
Daerah Yang
Peralatan Satpol PP
yang diadakan
yang guna
Sah
sesuai Permendagri
sesuai
mendukung
No. 19 Thn 2013
Permendagri
kegiatan
No. 19 tahun
Satpol PP
2013 3.
Penyelesaian Kasus
Jumlah Kasus
Kasus di luar
Lain-lain
di Luar Lembaga
di luar lembaga
lembaga
Pendapatan
Peradilan
peradilan yang
peradilan yang
Daerah Yang
dapat
dapat
Sah
diselasaikan
diselasaikan
102
g. Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal INDIKATOR NO
KEGIATAN
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA 1
Pengawasan
Jumlah
Terlaksananya
Lain-lain
pengendalian dan
Kabupaten
Rapat Koordinasi
Pendapatan
evaluasi kegiatan
Kota Se
pengawasan
Daerah Yang
Satpol PP
Sumatera
pengendalian dan
Sah
Barat yang
evaluasi kegiatan
menghadiri
Satpol PP Se
Rapat
Sumatera Barat
Koordinasi pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol PP 2
Peradilan
Jumlah
Meningkatnya
Lain-lain
Cepat/Operasi
peradilan
kesadaran
Pendapatan
Yustisia (Tipiring)
Cepat/Operasi
masyarakat untuk
Daerah Yang
Yustisia tindak
tidak melanggar
Sah
pidana ringan
Perda
dan penyelesaian kasus pelanggaran Perda
103
3
Pengamanan
Jumlah
Terselenggaranya Lain-lain
hari-hari besar
hari-hari besar
Pengamanan
Pendapatan
nasional
nasional yang
Hari-hari Besar
Daerah Yang
dilakukan
Nasional
Sah
pengamanan 4
Penyelenggaraan
Jumlah tenaga
Tersedianya
Lain-lain
Rekrutmen Tenaga
operasional
personil tenaga
Pendapatan
Operasional Pemula pemula
operasional
Daerah Yang
Pengamanan
pengamanan
pemula
Sah
Terpadu
terpadu yang direkrut
pengamanan terpadu untuk menjaga ketertiban kota
Satuan Tugas
Jumlah kasus
Terciptanya
Lain-lain
Operasi Yustisi
dalam operasi
kebersihan Kota
Pendapatan
Penertiban
yustisi
Daerah Yang
Pemeliharaan
penertiban
Sah
5 Kebersihan Kota
pemeliharaan kebersihan kota
6
Operasional
Jumlah rapat
Terpecahkan
Lain-lain
Sekretariat
Sekretariat
masalah-masalah
Pendapatan
Bersama Penyidik
Bersama
pelanggaran
Daerah Yang
Pegawai Negeri
Penyidik
Perda di Kota
Sah
Sipil
Pegawai
Padang
Negeri
104
Sipil (PPNS) yang dilakukan 7
Pengadaan Pos
Jumlah Pos
Berdirinya Pos
Lain-lain
Pantau
Pantau Satpol
Pantau Satpol PP
Pendapatan
PP yang
guna memelihara
Daerah Yang
didirikan
Kantrantibmas
guna
dan mencegak
memelihara
tindak kriminal di
Kantrantibmas
daerah wisata di
dan mencegah
kota padang
Sah
tindak kriminal di daerah wisata di kota padang 8
Penyegelan Lokasi
Jumlah
Penyegelan
Lain-lain
Pelanggar Perda
Tempat-tempat
tempat-tempat
Pendapatan
pelanggar
yang melanggar
Daerah Yang
Perda yang di
Perda
Sah
segel 9
Pembangunan
Jumlah sistem
Terdapatnya data
Lain-lain
Sistem Informasi
yang dibangun
pelanggar Perda
Pendapatan
Pendataan
guna mendata
yang terdata
Daerah Yang
Pelanggar Perda
pelanggar
dengan
Sah
perda
jelas
h. Program
Pemberdayaan
Masyarakat
untuk
menjaga
Ketertiban
dan
Keamanan
105
No
KEGIATAN
INDIKATOR
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA 1
Peningkatan
Jumlah
Terjaganya
Lain-lain
Pelayanan Satuan
satlinmas yang
keamanan dan
Pendapatan
Keamanan
diperlukan
ketertiban
Daerah Yang
Lingkungan di
untuk menjaga
dilingkungan
Sah
keamanan
masyarakat
Masyarakat
lingkungan masyarakat 2
Upacara Peringatan
Jumlah peserta
Terciptanya jiwa
Lain-lain
HUT Satpol PP dan
dan undangan
korsa dan
Pendapatan
Hansip/Linmas
upacara
kecintaan
Daerah Yang
peringatan HUT
terhadap satuan
Sah
satuan Hansip/Linmas 3
Sosialisasi
Jumlah peserta
Meningkatnya
Lain-lain
Peraturan dan
sosialisasi
pemahaman
Pendapatan
perundang
peraturan dan
masyarakat
Daerah Yang
undangan Penyakit
perundang-
mengenai
Sah
Masyarakat (PEKAT)
undangan Penyakit Masyarakat
peraturan dan perundangundangan Penyakit Masyarakat
4
Peningkatan
Jumlah
Anggota
Lain-lain
Kemampuan Satuan
Anggota
Satlinmas yang
Pendapatan
106
Hansip/linmas
Satlinmas yang
mengikuti
Daerah Yang
diberikan
pelatihan untuk
Sah
pelatihan guna
meningkatkan
mendukung
kemampuannya
kelancaran tugas 5
Penyerahan Satuan
Jumlah Satuan
Satlinmas/Hansip Lain-lain
Hansip/Linmas
Hansip/Linmas
yang diserahkan
Pendapatan
Kepada Polresta
yang
guna mendukung
Daerah Yang
Guna Mendukung
diserahkan
Kelancaran Pilkada
kepada
Pilkada
Sah
Polresta Guna Mendukung Kelancaran Pilkada 6
Koordinasi
Jumlah rapat
Rapat-rapat
Lain-lain
Pelayanan
koordinasi
Koordinasi yang
Pendapatan
Ketertiban dan
pelayanan
dilakukan Satpol
Daerah Yang
Keamanan Kota
ketertiban dan
PP dengan
Sah
keamanan kota
instansi samping guna mendukung kelancaran tugas
7
Pembekalan bagi
Jumlah
Anggota
Lain-lain
Anggota Satlinmas
Anggota
Satlinmas
Pendapatan
Pilkada
Satlinmas
pilkada yang di
Daerah Yang
Pilkada yang
berikan
Sah
diberikan
pembekalan
107
pembekalan 8
Monitoring dan
Jumlah anggota Termonitor dan
Lain-lain
Evaluasi Satlinmas
Satlinmas di
terevaluasinya
Pendapatan
di 11 Kecamatan
kecamatan
kegiatan anggota
Daerah Yang
yang di
Satlinmas di 11
Sah
monitoring dan
Kecamatan
di evaluasi 9
10
Operasi Penertiban
Jumlah Operasi
Terlaksananya
Lain-lain
baliho dan atribut
Penerrtiban
Operasi
Pendapatan
Partai serta iklan
baliho dan
Penerrtiban
Daerah Yang
lainnya
atribut Partai
baliho dan atribut
Sah
menjelang dan
Partai menjelang
setelah Pilkada
dan setelah
serta iklan
Pilkada serta
lainnya
iklan lainnya
Sosialisasi Peran
Jumlah Peserta
Terlaksananya
Lain-lain
Satlinmas dalam
Sosialisasi
Sosialisasi Peran
Pendapatan
Upaya Perlindungan
Peran
Satlinmas dalam
Daerah Yang
Masyarakat
Satlinmas
upaya
Sah
dalam upaya
perlindungan
perlindungan
Masyarakat
Masyarakat
108
i.
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) INDIKATOR
NO
KEGIATAN
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA 1
Operasional
Jumlah operasi
Terciptanya
Lain-lain
keamanan dan
keamanan dan
Keamanan dan
Pendapatan
ketertiban
ketertiban yang
Ketertiban Kota
Daerah Yang
dilakukan
j.
Sah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah INDIKATOR
NO
KEGIATAN
SASARAN
PENDANAAN
KINERJA 1
Penyusunan
Jumlah Renstra
Tersusunnya
Rencana Strategis
yang dicetak
Renstra OPD
PAD
(Renstra) OPD
109
BAB VI PENUTUP
Dokumen Rencana Strategik (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2014 - 2019 disusun berpedoman pada Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan
Nasional.
Sedangkan
proses
perumusan Renstra sendiri telah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang 2014 - 2019 dan memperhatikan perkembangan
lingkungan
strategis
yang
terjadi
dan
diperhitungkan
akan
berpengaruh terhadap upaya-upaya mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang tahun 2014 - 2019 ini merupakan Revisi dari Rencana Strategis Eselon III setingkat Kantor ke Eselon II setingkat Badan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta kegiatan-kegiatan indikatif kurun waktu lima tahun mendatang (2014 - 2019). Sasaran, program dan kegiatan-kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kinerja tahunan. Renstra ini merupakan langkah awal dalam rangka pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja satuan. Implementasi dari dokumen ini memerlukan komitmen bersama dari seluruh pihak baik anggota organisasi maupun pihak-pihak lain yang terkait. Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dan pihak-pihak terkait sangat diharapkan, sehingga pada gilirannya akan terwujud visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang khususnya dan Pemerintah Kota Padang pada umumnya. Padang, Februari 2017 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
Ir. H. DIAN FAKRI, MSP Nip.19630511 198810 1 002 110
