PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG
Artikel
Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
HENDRI 0910013311065
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN JURUSAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG Hendri¹, Nurharmi1, Muslim¹ ¹Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta E-mail:
[email protected] Abstract
Study Role of Civil Service Police Unit in Control of street children in the city of Padang. This study aims to obtain any role do municipal police in curbing street children in the city of Padang, the type of research used qualitative descriptive method. Data collection is done by observation, interviews, questionnaires and documentation. This research information municipal police officers, employees of the Department of Social and Labor, street children and citizens. The focus in this study there are three 1. How Pre-emptive role of municipal police in curbing street children in the city of Padang, 2. How is the role of preventive municipal police in curbing street children in the city of Padang 3. Constraints faced any municipal police in curbing Street Children and Mitigation efforts were made by the Government in the Development of Street Children in the city of Padang. Based on the results of this research is that the role of municipal police in curbing child socialization coaching street legal products means giving them the sense that there are rules (Regulation) which regulate the existence of their community, while the control is done in coordination with the Department of Social Welfare and Labor for further guidance. Constraints municipal police in curbing street children have not been equally good understanding of the local work unit environment and society to curb street children, the enforcement of current legislation Less personnel, there is no pattern of sustainable development, while the efforts made in the development of street children who come from Padang to provide guidance to steer the street children to pursue a variety of skills, conduct discharge coming from outside the city of Padang to the place of origin of each.
Keywords: Role, municipal police, Street Children
1
dan ketentrman masyarakat dibentuk
I. PENDAHULUAN Pemerintah penyelenggara
Daerah
sebagai
pemerintahan
di
Satuan Polisi Pamong Praja.
daerah
2. Pembentukan dan susunan organisasi
memiliki peran yang sangat penting dalam
Satuan
mewujudkan
madani.
sebagaimana yang dimaksud pada
Selain itu peningkatan pelaksanaan otonomi
ayat (1), berpedoman pada Peraturan
daerah lebih dekat dengan masyarakatnya
Pemerintah.
masyarakat
yang
dalam menampung aspirasi masyarakat.
Praja dalam membantu Kepala Daerah
ayat (3), yang dimaksud dengan Pemerintah
sangat vital bahkan sangat menentukan
Daerah adalah adalah Gubernur, Bupati atau unsur
keberasilan
penyelenggara
Pamong
Daerah akan sangat tergantung dari kualitas
Ketentraman dan ketertiban umum
sebagai salah satu perangkat Pemerintah
adalah
sangat
ketentraman
masyarakat.
umum Hal
teratur.
Pemerintah,
menunjang di
berkesinambungan,
yang
Pemerintah
pelaksanaan
daerah
secara
ketentraman
dan
ketertiban umum merupakan kebutuhan
1. Untuk membantu Kepala Daerah
penyelenggaraan ketertiban
Untuk
pembangunan
Pasal 148, yaitu sebagai berikut:
Perda
dinamis
kegiatanya dengan tentram, tertib dan
tersebut
Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
menegakkan
keadaan
Daerah dan masyarakat dapat melakukan
dan
tergambar dalam Undang-Undang No. 32
dalam
suatu
memungkinkan
strategis membantu Kepala Daerah dibidang ketertiban
‘memelihara
yaitu
undangan”.
Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
penyelenggaraan
Praja,
serta untuk menegakkan seluruh perundang-
beserta perangkatnya.
yang
Kepala
ketentraman dan ketertiban masyarakat
dan produktivitas kerja dari Kepala Daerah
arti
strategis
Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi
baik tidaknya penyelenggara Pemerintahan
mempunyai
program
Daerah. Karena ada dua kewajiban Kepala
Pemerintahan Daerah. Dengan demikian
Daerah
Praja
bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong
2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1
sebagai
Pamong
Bunyi pasal tersebut sangat jelas
Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun
Walikota
polisi
dasar
dan
dalam
melaksanakan
kesejahteraan umum.
umum
2
pelayanan
Akibat situasi krisis ekonomi dan
1. Setiap orang atau badan dilarang
urbanisasi berlebih (over urbanization) di
mengobjekkan
kota besar, salah satu masalah sosial yang
anak-anak di bawah umur untuk
dibutuhkan
mengemis atau memanfaatkannya
pemecahan
segera
adalah
perkembangan jumlah anak jalanan yang
atau
memperalat
untuk kegiatan mengemis.
belakangan ini mencemaskan. Di Kota
2. Setiap orang dilarang menjajakan
Padang nyaris di setiap lampu merah dengan
dirinya sebagai pelacur dan atau
mudah disaksikan jumlah anak jalanan terus
berupaya mengadakan transaksi seks.
tumbuh dan berkembang, Pengakuan sama
3. Setiap orang dilarang melakukan
juga diberikan media Posmetro Padang
kegiatan
bahwa data terakhir dari 19 kabupaten/kota
perempatan jalan.
SUMBAR, Kota Padang memiliki banyak 2005
695 orang dari total keseluruhan 808 orang.
anak
Tentang
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman Masyarakat Pasal 1 ayat (23),
Posmetro Padang (10 Februari 2014). mengatasi
disetiap
Perda Kota Padang No. 11 Tahun
anak jalanan terbanyak jumlahnya mencapai
Untuk
mengamen
Anak jalanan adalah anak yang sebagian jalanan
besar waktunya berada di jalanan atau
Pemerintah Kota Padang adalah persoalan
tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari
sosial yang belum dapat diatasi oleh
(dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang
Pemerintah secara komprehensif. Adapun
lalu).
data anak jalanan yang ada di Dinas sosial
Penertiban anak jalanan merupakan
Kota Padang pada tahun 2013 terdapat 710
salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja
sedangkan pada tahun 2012 instansi tersebut
dalam melaksanakan tugas sebagaimana
telah melakukan pembinaan sebanyak 115
yang dimaksud dalam Peraturan Daerah
anak jalanan. Republik News.com (12 April
Kota Padang No. 16 Tahun 2012 Tentang
2014).
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6, Satuan
Adapun aturan yang mengatur anak
Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:
jalanan di Kota Padang terdapat dalam Perda
a. Melakukan tindakan penertiban non
Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban
Umum
dan
yustisial terhadap warga masyarakat,
Ketentraman
aparatur, atau badan hukum yang
Masyarakat Pasal 10, disebutkan bahwa: 3
melakukan pelanggaran atas Perda
Berkaitan
dengan
masalah
anak
dan atau Peraturan Kepala Daerah.
jalanan yang berhubungan dengan fungsi
b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah. e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.
dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di
Pelaksanaan operasional penunjang
Berdasarkan hasil observasi di atas dapat
ketentraman
dan
ketertiban
Kota Padang berdasarkan pengamatan pada tanggal 8-11 September 2014 terlihat 13 anak
jalanan
melakukan
aktivitas
di
perempatan jalan-jalan protokol di Kota Padang. Puncak ramai kegiatan anak jalanan dilakukan pada sore hari modus
baru
yang
adapun bentuk
banyak
dilakukan
sekarang ini adalah mereka beroperasi di bundaran jalan raya dengan mengharapkan belas
kasihan
penumpang
merupakan
dari
roda
pengemudi
dua
diketahui bahwa dari
berupa
dan uang.
sebagian besar di
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong
antara mereka itu berasal dari luar Kota
Praja. Adapun data anak jalanan pada tahun
Padang.
2013 sebanyak 39 orang, ini dibuktikan
Berdasarkan
wawancara
Peneliti
bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah belum
pada tanggal 13 Oktober 2014 di Bundaran
berlaku mengikat dan belum terlaksana
Tunggul Hitam dan Bundara Simpang
efektif dikarenakan banyak terjadi kendala.
Muaro dengan 5 (lima) orang anak jalanan
Meskipun banyak upaya yang telah
di Kota Padang dapat diketahui bahwa
dilakukan Pemerintah Kota Padang yang
adapun
sesuai
perundang-
anak jalanan sehingga bisah mengabiskan
undangan namun tidak mengurangi jumlah
sebagian besar waktunya berada di jalanan
anak jalanan. Aktivitas anak jalanan di Kota
yaitu: Faktor kemacetan lalu lintas sehingga
Padang
anak
dengan
beraneka
ketentuan
ragam
di
antaranya
faktor yang mempengaruhi anak-
jalanan
memanfaatkan
untuk
pengamen, pengemis, pedagang asongan,
melakukan aktivitas di jalanan, faktor
pedagang rokok, pembersih kaca mobil dan
ekonomi keluarga yang kurang mampu akan
pendamping orang buta.
menuntut 4
anak-anak
untuk
ikut
menanggulanginya, faktor keluarga tidak
operasional mengatakan peranan Satpol PP
harmonis dimana orang tua sering kali
dalam penertiban anak jalanan hanya sebatas
bertengkar dan menimbulkan perceraian.
melakukan penertiban atau pengusiran dari
Keberadaan anak jalanan sangat merisaukan
Pemerintah
Kota
Padang,
pinggiran
jalan.
karena
diberikan
hanya
sanksi
sebatas
yang
penertiban,
sebagaimana yang dikatakan oleh bapak
sehingga anak jalanan tetap turun di jalanan
Andre H. Algamar selaku Kepala Satpol PP
walaupun dengan resiko yang mereka
Kota Padang melalui
hadapi.
News.com ketertiban
bahwa
media Republik
selain
tindakan
menggangu
mereka
Masalah
juga
masalah
yang
anak sangat
jalanan
adalah
kompleks
yang
membahayakan keselamatan bahkan nyawa
menjadi masalah kita bersama. Pemerintah
mereka
yang
harus konsen dalam menyelesaikan masalah
jalan-jalan
sosial tersebut. Masalah ini tidak dapat
terutama
beraktifitas
di
bagi
mereka
perempatan
protokol Kota Padang. Berkaitan
ditangani hanya oleh satu pihak saja
pelaksanaan
upaya
melainkan harus ditangani bersama-sama
pencegahan yang dilakukan Satpol PP Kota
oleh berbagai pihak yang perduli terhadap
Padang bersama Dinas Sosial Kota Padang
permasalahan ini dan juga dapat diatasi
terdapat kendala-kendala sebagaimana yang
dengan suatu program yang komprehensi
dikatakan oleh Bapak Firdaus Ilyas selaku
dan tidak akan dapat tertangani secara
Kepala Dinas Sosial Kota Padang melalui
efektif bila dilaksanakan secara persial.
media Posmetro Padang mengatakan dalam
Persoalan sosial merupakan salah
upaya penertiban dan pemberdayaan pada
satu
saat ini terjadi kendala anggaran. Selain
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn),
operasional penertiban Dinas Sosial juga
ditegaskan bahwa melaksanakan penelitian
berencana
rumah
berkaitan dengan persoalan pembelajaran
singgah yang saat ini tidak memadai.
kewarganegaraan dan isu-isu aktual yang
Posmetro Padang (10 Februari 2014).
dihadapai masyarakat.
melakukan
renovasi
misi
Program
Studi
Pendidikan
Berdasarkan hasil wawancara yang
Berdasarkan hal tersebut di atas,
dilakukan Peneliti pada tanggal 10 Maret
Peneliti memandang bahwa untuk mencapai
2014 di kantor Satpol PP Kota Padang
salah satu tujuan program studi pendidikan
dengan Bapak Roby Saputra selaku seksi
pancasila dan kewarganegaraan 5
Peneliti
tertarik untuk melakukan penelitian dalam
2. Untuk mengetahui peranan preventif
rangka penulisan skripsi yang berjudul :
Satuan Polisi Pamong Praja dalam
Peranan Satuan Polisi Pamong Praja
penertiban anak jalanan di Kota
(Satpol PP) Dalam Penertiban Anak
Padang. 3. Untuk mengetahui kendala-kendala
Jalanan di Kota Padang Berdasarkan batasan masalah di atas,
yang dihadapi Satuan Polisi Pamong
adapun rumusan masalah dalam penelitian
Praja dalam penertiban anak jalanan
ini adalah:
dan upaya penanggulangan yang
1. Bagaimanakah
peranan
pre-emtif
dilakukan oleh Pemerintah dalam
Satuan Polisi Pamong Praja dalam
pembinaan anak jalanan di Kota
penertiban anak jalanan di Kota
Padang.
Padang? 2. Bagaimanakah
peranan
preventif
II. METODOLOGI PENELITIAN
Satuan Polisi Pamong Praja dalam
Jenis penelitian ini menggunakan
penertiban anak jalanan di Kota
pendekatan kualitatif. Menurut Bondan dan
Padang?
Taylor
3. Kendala-kendala
apa
saja
yang
(dalam
mendefenisikan
Moleong, metodologi
sebagai
dalam penertiban anak jalanan di
menghasilkan data deskriptif berupa kata-
Kota
upaya
kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan
dilakukan
perilaku yang dapat diamati. Menurut
Pemerintah dalam pembinaan anak
mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar
jalanan di Kota Padang?
dan individu tersebut secara holistik (utuh).
penanggulangan
dan yang
penelitian
kualitatif
dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja
Padang
prosedur
2006:4)
yang
Berdasarkan rumusan masalah yang
Pada penelitian ini yang menjadi
telah dikemukakan di atas, maka tujuan
populasinya adalah jumlah anak jalanan
penelitian ini adalah:
yang ada di Kota Padang pada tahun 2014
1. Untuk mengetahui peranan pre-emtif
berjumlah 174 orang, sedangkan Sampelnya
Satuan Polisi Pamong Praja dalam
berfokus pada jumlah anak jalanan yang ada
penertiban anak jalanan di Kota
di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Padang.
Padang Pada tahun 2014 yang berjumlah 77 orang. 6
Terwujutnya ditentukan
oleh
penelitian bagaimana
akan
3. Angket
teknik
Menurut Mardalis (1995 : 67)
pengumpulan data dengan menggunakan
angket adalah teknik pengumpulan
instrumen sebagai berikut:
data melalu formulir-formulir yang
1. Observasi
berisi pertanyaan yang diajukan
Observasi atau pengamatan digunakan
dalam
mengumpulkan
data
secara tertulis pada seseorang atau
rangka
sekumpulan
orang
dalam
mendapatkan
jawaban
untuk atau
penelitian. Menurut Mardalis (1995:
tanggapan
65)
diperlukan oleh peneliti. Dalam
yang
pengamatan
dilakukan adalah
waktu
mengamati
dan informasi yang
penelitian
ini
angket
yang
gejala-gejala sosial dalam kategori
digunakan terstruktur dan bersifat
yang tepat, mengamati berkali-kali
tertutup sesuai dengan kebutuhan
dan mencatat, formulir dan alat
data
mekanik.
indikator.
Dalam
pelaksanaannya
digunakan alat bantu.
informasi
tentang
4. Dokumentasi
2. Wawancara
Dalam penelitian ini, Peneliti
Menurut Mardalis (1995:64) wawancara
adalah
melakukan
teknik
untuk
untuk
yang diteliti oleh Peneliti.
mendapatkan
keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap
dokumentasi
membuktikan fakta mengenai data
pengumpulan data yang digunakan Peneliti
atau
dan
III. HASIL PENELITIAN
berhadapan
Pada
bab
ini
diuraikan
hasil
muka dengan orang yang dapat
penelitian yang dilaksanakan pada tanggal
memberikan
03 Desember 2014 di Kota Padang, dari
peneliti.
keterangan
Dalam
pada
penelitian
ini
peranan
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
instrumen wawancara mengunakan
berkaitan dengan penertiban anak jalanan di
pedoman
yang
Kota Padang. Peranan yang dimaksud dalam
terbuka
penelitian ini adalah aspek yang dinamis
sesuai dengan kebutuhan data atau
dari kedudukan (status) seseorang dalam
terstruktur
wawancara dan
bersifat
informasi. 7
melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai
penanggulangan yang dilakukan Pemerintah
dengan kedudukan.
dalam pembinaan anak jalanan di Kota Padang.
Penelitian ini dilaksanakan di kantor Satpol PP Kota Padang berada di Jln. Tan Malaka
No
3C
Kelurahan
Pembahasan
Sawahan
hasil
penelitian
didasarkan pada data-data hasil penelitian
Kecamatan Padang Timur. Lokasi kantor
yang
Satpol PP berada di tempat yang sangat
berhubungan
strategis karena berada di pusat Kota
Polisi Pamong Praja dalam penertiban Anak
Padang, sehingga memudahkan anggota
jalanan di Kota Padang” sebagai berikut:
Satpol PP saat melakukan patroli keliling
telah
diuraikan dengan:
di
atas
“Peranan
yang Satuan
Pelaksanaan penertiban ketentraman
untuk menjalankan tugasnya. Di samping itu
dan ketertiban umum berdasarkan observasi
penelitian juga dilakukan dibeberapa titik
Peneliti petugas terlebih dahulu melakukan
adanya kegiatan anak jalanan dan aparat
penyuluhan dalam rangka melaksanakan
Satuan Polisi Pamong Praja.
penyampaian informasi tentang program
Kota
Padang
terdiri
dari
11
Pemerintah, Peraturan perundang-undangan,
Kecamatan dan 104 Kelurahan. Kecamatan
Peraturan Daerah.
tersebut adalah Padang Utara, Padang Barat,
Berdasarkan
wawancara
Peneliti
Padang Timur, Padang Selatan, Nanggalo,
pada tanggal 9 Desember 2014 bersama
Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung, Lubuk
bapak Amzarus (Penyidik Pegawai Negeri
Kilangan, Koto Tangah, Bungus Teluk
Sipil) mengatakan setiap petugas dituntut
Kabung.
untuk
Adapun
hasil
dasar-dasar
hukum
yang
pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong
dilaksanakan pada tanggal 08 Desember
Praja agar maksud dan tujuan penyuluhan
2014 adalah mendeskripsikan Peranan Pre-
dapat tercapai dengan terarah sehingga
emtif Satpol PP dalam penertiban anak
diharapkan
jalanan di Kota Padang, mendeskripsikan
memahami arti pentingnya ketaatan dan
Peranan
kepatuhan terhadap produk hukum daerah.
Preventif
penelitian
mengetahui
Satpol
PP
dalam
kepada
masyarakat
akan
penertiban anak jalanan di Kota Padang,
Pengawasan yang dilakukan oleh
mendeskripsikan kendala-kendala Satpol PP
aparat Satpol PP berdasarkan pengamatan
dalam penertiban anak jalanan dan upaya
Peneliti terlihat bahwa aparat Satpol PP 8
melakukan patroli keliling, apabila ada
Berdasarkan
wawancara
yang
tempat yang dianggap dijadikan tempat
dilakukan Peneliti pada tanggal 9 Desember
aktivitas anak jalanan maka aparat Satpol PP
2014
baru menurunkan anggotanya di setiap titik
Pegawai Negeri Sipil) mengatakan Satpol
lokasi.
PP dalam penertiban anak jalanan di Kota
bersama bapak Amzarus (Penyidik
Padang terbatas pada tindakan peringatan
Berdasarkan data yang di dapat dari Kantor Satpol PP dapat diketahui bahwa
dan
pengentian
sementara
adapun
jumlah anak jalanan mengalami kenaikan
pengendalian yang dilakukan Satpol PP
pada tahun 2014 yang berjumlah 77 kasus
dalam penertiban anak jalanan di Kota
sedangkan pada tahun 2013 berjumlah
Padang yaitu melakukan koordinasi dengan
sebanyak 39 kasus.
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut terhadap
Berdasarkan
wawancara
Peneliti
anak jalanan di Kota Padang. Adapun
lakukan melalui via telepon bersama bapak
jumlah anak jalanan yang telah dibina oleh
Fiter salah satu anggota Satpol PP Kota
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun
Padang, pada tanggal 12 Desember 2014
2014 sebanyak 15 orang.
mengatakan adapun bentuk pengawasan Adapun
Satpol PP terhadap anak jalanan melalui
kendala-kendala
yang
patroli wilayah yang dilakukan setiap hari,
dihadapi Satpol PP dalam penertiban anak
dengan cara menunjuk salah satu anggota
jalanan
Satpol PP sebagai intel untuk melakukan
wawancara yang dilakukan Peneliti pada
pemantaun aktivitas anak jalanan guna
tanggal 9 Desember 2014 bersama bapak
keperluan penertiban.
Amzarus (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)
di
Kota
Padang
berdasarkan
mengatakan bahwa: Penertiban yang dilakukan Satpol PP dalam
rangka
peningkatan
1. Belum
masyarakat
sementara pelanggaran
peringatan
dan
baik
daerah (SKPD) maupun masyarakat
pengentian
terhadap penertiban anak jalanan
sedangkan putusan final atas tersebut
pemahaman
lingkungan satuan kerja perangkat
terhadap Perda, mengiat hanya terbatas pada tindakan
sama
karena
merupakan
ada
pihak-pihak
lain
mengatakan bahwa mereka itu perlu
kewenangan instansi atau pejabat yang
dikasihani dan disantuni, sedangkan
berwenang.
dalam 9
Perda
sendiri
mengatakan
bahwa mereka itu perlu dilakukan
bantuan
penertiban.
kepada anak jalanan.
2. Dalam
Peneggakkan
Perda
penempatan
genggam
IV. KESIMPULAN
personil. Adapun jumlah anggota dengan
beras
Kota
Padang saat ini Satpol PP kekurangan
sesuai
seperti
Dari hasil penelitian dan pembahasan
tugas
di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai
sebanyak 333 orang.
berikut:
3. Belum ada pola pembinaan secara
1. Peranan pre-emtif Satuan Polisi
berkesinambungan seperti pemberian
Pamong Praja dalam penertiban
keterampilan dan setelah itu dibirkan
anak jalanan di Kota Padang
begitu saja.
pembinaan
Berdasarkan
hasil
wawancara
hukum
sosialisasi artinya
produk
memberikan
bersama ibu Nurhayati (Kabid Pel. dan
pengertian kepada mereka bahwa
Rehsos) pada tanggal 14 Desember 2014
ada aturan (Perda) yang mengatur
mengatakan adapun bentuk upaya yang
keberadaan komunitas mereka, jika
dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
telah dilakukan pembinaan ternyata
mengatakan:
masih melakukan perbuatan yang
a. Untuk anak jalanan berasal dari Kota
melanggar
ketentuan
Peraturan
Padang Pemerintah bersama Dinas
Daerah, Peraturan Kepala Daerah
Sosial dan Tenaga Kerja melakukan
dan produk hukum lainnya, maka
pembinaan dengan mengarakan anak
kegiatan
jalanan
tindakan penertiban.
adalah
untuk
menekuni
keterampilan,
nantinya
2. Peranan preventif Satuan Polisi
mereka bisah memiliki keterampilan
Pamong Praja dalam penertiban
setelah selesai pembinaan.
anak jalanan di Kota Padang
berbagai
tersebut
selanjutnya
b. Melakukan pemulangan bagi anak
melalui
pengawasan
Patroli
jalanan yang bersaral dari luar Kota
wilayah yang dilakukan setiap hari
Padang ke tempat asalnya masing-
dengan cara menunjuk salah satu
masing selain itu, mereka membuat
anggota Satpol PP sebagai intel
surat perjanjian tidak akan masuk lagi
untuk
dengan
aktivitas
imbalananya
memberikan 10
melakukan anak
pemantauan
jalanan
guna
keperluan
penertiban.
pengendalian
Adapun
yang
Berdasarkan
dilakukan
di
Kota
yang
dijabarkan di atas, beberapa hal yang ingin
Satpol PP dalam penertiban anak jalanan
kesimpulan
Peneliti sarankan antara lain:
Padang
1. Satpol
PP
Kota Padang dalam
berkoordinasi dengan Dinas Sosial
melaksanakan
dan
meningkatkan hubungan kerja sama
Tenaga
Kerja
untuk
pembinaan lebih lanjut.
dengan
3. Kendala-kendala Satpol PP dalam
Padang
yaitu:
belum
pemahaman
baik
satuan
perangkat
kerja
(SKPD)
maupun
Dinas
penertiban
penertiban anak jalanan di Kota
perannya
Sosial
anak
perlu
mengenai
jalanan
yang
dilakukan secara rutin dan terjadwal.
sama
2. Kepala Satpol PP Padang perlu
lingkungan daerah
masyarakat
melakukan
koordinasi
Pemerintah
Daerah
dengan mengenai
penambahan jumlah personil Satuan
terhadap penertiban anak jalanan,
Polisi Pamong praja.
dalam peneggakkan Perda saat ini
3. Penertiban yang dilakukan Satpol PP
Satpol PP kurang personil, belum
Kota
ada
secara
seluruh pengendara, baik kendaraan
berkesinambungan terhadap anak
roda empat maupun roda bermotor
jalanan di Kota Padang. Adapun
agar tidak memberikan dukungan
upaya yang dilakukan Pemerintah
materil kepada anak jalanan yang
dalam pembinaan anak jalanan di
melakukan aksinya di lapangan.
Kota Padang adalah untuk anak
Dengan demikian mereka nanti jera
jalanan berasal dari Kota Padang
dengan sendirinya.
pola
pembinaan
melakukan
pembinaan
Padang
berharap
kepada
dengan
mengarakan anak jalanan tersebut
V. DAFTAR PUSTAKA
untuk
berbagai
http:// www. Posmetropadang.co.id. 2014
melakukan
Tentang Anjal Berkuasa di Jalanan
pemulangan bagi anak jalanan
Kotam, Katanya Sih Padang Kota
yang berasal dari luar Kota Padang
Layak Anak.
menekuni
keterampilan,
ke tempat asalnya masing-masing.
11
http:// www. Republik. Co.id. 2014 Tentang Guna Ketertiban Kota, Satpol PP Padang Awasi Anjal. Mardalis, 1995. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara. Moleong,
Lexy
J,
2006.
Metodologi
Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang
Ketertiban
umum
dan
Ketentraman Masyarakat. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
12
