EFEKTIVITAS PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PADANG Sasmala Rayuni1 , Nurharmi1, Yusrizal1 1
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Bung Hatta. E-mail:
[email protected]
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hal yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Padang No 11 tahun 2005 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dalam Peraturan Daerah ini dijelaskan bahwa pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukan untuk itu. Untuk menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat tersebut maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Perda Kota Padang No 16 tahun 2012 menyebutkan bahwa Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Penelitian ini mengungkapkan efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima. Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Padang terlaksana dengan efektif, dengan menggunakan 3 konsep yaitu: 1) optimalisasi tujuan, dengan cara melakukan penertiban terhadap para pedagang kaki lima yang terbukti melanggar Peraturan Daerah, dengan cara memberikan teguran dan pembongkaran, 2) perspektif system, dengan melakukan kerjasama dengan SK4 yang terdiri dari Polri, Polisi Militer, TNI, 3) Tekanan pada segi perilaku, aparat Satpol PP sudah melakukan tugasnya secara baik tanpa menggunakan kekerasan dan bersifat arogan kepada para PKL. Kata kunci : Efektivitas, Satpol PP, Pedagang Kaki Lima
THE EFFECTIVENESS OF THE ROLE OF THE POLICE UNIT OF TEACHERS PRAJA IN REGULATE STREET VENDORS IN PADANG CITY Sasmala Rayuni1 , Nurharmi1, Yusrizal1 1
Students Study civics and Citizenship FKIP University Bung Hattta E-mail:
[email protected]
ABSTRACT The research was distributed by matters relating to the regulation of The Padang city No. 11 of 2005 about public order and harmony in society. These Areas are described in the regulations that street vendors were barred from opening businesses and selling off a special place devoted to it. To enforce local regulations and implementing public order and harmony of the society then formed Police units of teachers ' Praja (Satpol PP), Perda Padang city No. 16 in 2012 that Satpol PP is part of the area in the enforcement and implementation of Perda public order and harmony of society, has the task of enforcing the Satpol PP Perda and organizes public order and public peace and the protection of society. These studies reveal the effectiveness of the role of the Satpol PP in regulate street vendors. Research used are descriptive research. Based on the results of the study can be seen that the effectiveness of the role of the Satpol PP in regulate street vendors in the city of Padang would operate effectively, using the 3 concepts are: 1) the optimization goal, by action against the street vendors who violate applicable local, by giving reproof and demolition, 2) perspective of the system, by conducting cooperation with SK4 consisting of Police Military, police, TNI, 3) stress on the facet of behaviour, apparatus Satpol PP is already doing its job well without the use of violence and be arrogant to the street vendors. Keywords: Effectiveness, Satpol PP, Street Vendors bertujuan untuk memberdayakan daerah dan
PENDAHULUAN Terciptanya Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi
daerah
meningkatkan penyelenggaran
dalam
efektivitas otonomi
rangka dan
untuk efisiensi
daerah
yang
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi yang tertib dan tentram
merupakan
suatu
kebutuhan
mendasar bagi seluruh masyarakat untuk
meningkatkan sekaligus
mutu
untuk
kehidupan melindungi
dan
Pasal 4 yang menyebutkan Satpol PP
setiap
mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan
masyarakat. Maka untuk menjamin terciptanya ketertiban
umum
dan
masyarakat
tersebut
maka
ketentraman
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Salah satu tugas Satpol PP dalam
pemerintah
Indonesia mendirikan suatu lembaga yang
menegakkan
disebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol
menertibkan pedagang kaki lima, karena
PP).
sesuai dengan Perda Kota Padang No 11 Perda Kota Padang No 16 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satpol PP Pasal 1 ayat (8), Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
Daerah
adalah
tahun 2005 Pasal 8 ayat (1) Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukan untuk itu. Seperti jalan, trotoar, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya. Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentaraman Masyarakat Pasal 1 ayat (19) pedagang kaki lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan.
Kedudukan Satpol PP dalam Perda Kota Padang No 16 tahun 2012 Pasal 3, Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Pedagang kaki lima termasuk salah
Daerah. Satpol PP mempunyai tugas untuk
Peraturan
satu
sektor
informal
yang
banyak
membantu kepala daerah dalam memelihara
berkembang di kota-kota besar, seperti di
dan menyelenggarakan ketenteraman dan
Kota Padang para pedagang kaki lima
ketertiban umum, menegakkan peraturan
kebanyakan berasal dari kalangan rakyat
daerah dan keputusan kepala daerah. Sesuai
miskin yang dipengaruhi oleh pembangunan
dengan Peraturan Pemerintah RI No 6 tahun
ekonomi
2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
banyaknya pendatang yang ingin mengadu
atau
krisis
keuangan
serta
nasib di Kota Padang. Karena keterbatasan
tekanan pada segi perilaku manusia dalam
pendidikan dan keterampilan yang mereka
susunan organisasi.
miliki, menyebabkan mereka lebih memilih jenis usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Sehingga pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima. Adapun aturan yang mengatur tentang tertib pedagang kaki lima terdapat dalam Perda Kota Padang No 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 8 ayat (1) dan (2) diantaranya: (1) Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukan untuk itu. (2) Pedagang kaki lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berjualan. Efektivitas merupakan unsur pokok
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian pendekatan
disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau
sasaran
yang
telah
ditentukan
sebelumnya.
Menurut Steers (dalam Sutrisno, 2011: 123), mengatakan bahwa yang terbaik dalam
saling berkaitan, yaitu (1) Optimalisasi tujuan-tujuan; (2) perspektif sistem; dan (3)
dengan
metode
karena menggunakan dan mengacu pada kejadian yang benar-benar terjadi pada masa sekarang, baik dari segi perubahan maupun dari ketetapan acuan yang masih berlaku hingga sekarang. Bondan dan Taylor (dalam Moleong,
2006:
metodologi
kualitatif
4)
mendefenisikan sebagai
prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang
dan
perilaku
yang
dapat
diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Penelitian ini berlokasi di Kota Padang. Berdasarkan observasi dan
hasil
wawancara peneliti, tanggal 2 November tahun 2013. Yang menjadi sasaran pada program penertiban pedagang kaki lima oleh Satpol PP adalah terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
meneliti efektivitas ialah memerhatikan secara serempak tiga buah konsep yang
kualitatif
menggunakan
deskriptif yang tergolong penelitian ilmiah
untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas
ini
Pada penelitian ini yang menajadi populasinya adalah seluruh pedagang kaki lima yang ada di Kota Padang yang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan, dan peneliti
mengambil
Kecamatan
Padang
Timur yang terdiri dari 10 Kelurahan, dari
Data sekunder pada penelitian ini
10 Kelurahan maka peneliti mengambil 2
adalah data pedagang kaki lima yang
Kelurahan
melanggar peraturan daerah yang ada di Sat
Sawahan
sebagai dan
sampel:
Ganting
Kelurahan
Parak
Gadang,
dengan jumlah pedagang kaki lima ±40 pedagang kaki lima, sarana dan prasarana
Pol PP. Teknik
pengumpulan
data
penelitian ini peneliti penggunakan:
dalam menertibkan pedagang kaki lima,
(1) observasi
pengawasan yang dilakukan Satpol PP
(2) wawancara (Interview)
dalam menertibkan pedagang kaki lima dan
(3) angket (Kuesioner)
pengendalian Satpol PP dalam menertibkan
(4) dokumentasi
pedagang kaki lima.
dalam
HASIL DAN PEMBAHASAN
Teknik pengambilan sampel tersebut menggunakan teknik Area Random, yang di gunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas, misal penduduk dari suatu Negara, Propinsi atau Kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, maka pengambilan sampelnya berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan. Variabel bebas dalam penelitian ini
4.1 Hasil Penelitian Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka pada bagian ini dikemukakan data yang diperoleh selama penelitian untuk melihat efektivitas
peran
Satpol
PP
dalam
menertibkan pedagang kaki lima. Pada pembahasan ini peneliti akan melihat efektivitas peran Satpol PP dalam menertibkan
PKL
dengan
pembahasan
berikut ini:
adalah peran Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Padang. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketertiban pedagang kaki lima di Kota Padang. Data primer dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan pedagang kaki lima.
1. Optimalisasi
tujuan
tugas
dan
tanggung jawab Satpol PP Pada tahap pertama optimalisasi tujuan, Satpol PP mempunyai tugas untuk membantu kepala daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah.
Selanjutnya mengoptimalisasikan
dalam tujuan
rangka penegakan
Perda No 11 tahun 2005 tersebut, maka Satpol PP harus melakukan penertiban secara langsung kepada masyarakat yang melanggar
Peraturan
Daerah
seperti
penertiban yang dilakukan terhadap para pedagang kaki lima yang terbukti melanggar Peraturan Daerah, dengan cara memberikan teguran dan pembongkaran. 2. Perspektif
sistem
terlihat bahwa anggota Satpol PP sudah memilki
perilaku
yang
baik
dalam
menjalankan tugasnya, hal ini terlihat dalam proses penertiban para PKL, aparat Satpol PP menggunakan diskusi terlebih dahulu kepada para PKL yang menjadi target
dari cara yang dilakukan oleh aparat Satpol PP, maka peneliti menilai bahwa aparat
Pada tahap perspektif sistem, Yang perspektif
terhadap anggota Satpol PP Kota Padang,
sebelum diberikan teguran dan penertiban,
penyelenggaraan
tugas penertiban
dimaksud
3. Tekanan pada segi perilaku Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas Berdasarkan pengamatan peneliti
sistem
adalah
menggunakan sistem terbuka, yakni dalam poses penegakan Perda Satpol PP memiliki keterbukaan dengan instansi-instansi lain sehingga memungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan instansi yang terkait,
Satpol PP sudah melakukan tugasnya secara baik tanpa menggunakan kekerasan dan bersifat arogan kepada para PKL apabila ada perlawanan dari para PKL, maka aparat Satpol PP akan mundur untuk menghindari terjadinya bentrokan fisik antara PKL dan aparat Satpol PP.
seperti pada saat Satpol melakukan razia/ operasi penertiban terhadap pedagang kaki
Tindakan aparat Satpol PP dalam
melakukan
menindak para pelanggar dapat dikelompok
penertiban terhadap pedagang kaki lima
menjadi 3 (tiga) bagian yaitu sebagai
secara
berikut:
lima,
apabila
Satpol
besar-besaran
PP
maka
Satpol
PP
bekerja sama dengan Polri, TNI, sedangkan pedagang kaki lima yang berada di pasar maka Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Pasar, apabila melakukan penertiban di jalan raya maka Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Perhubungan.
a. Tindakan Pre-emtif Meliputi penyuluhan dan pendekatan secara persuasif, pada tahap ini aparat Satpol PP melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang melanggar peraturan daerah, hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan secara persuasif, seperti diskusi dan pertukaran pendapat.
b. Tindakan Preventif Tindakan ini dilakukan agar masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama, seperti para PKL yang melakukan pelanggaran maka akan dilakukan tindakan preventif dengan cara melakukan patroli pengawasan, apabila dalam patroli di temukan PKL yang melanggar aturan maka akan dilakukan penjagaan dan pengahuluan, apabila kedua tahap tersebut sudah dilakukan dan masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka akan diberikan teguran lisan maupun tertulis.
itu, dan ayat (2) pedagang kaki lima dilarang
c. Pelanggaran Apabila masyarakat atau PKL tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran maka akan diberikan tindakan secara non yusticial maupun secara yusticial dan perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan.
seperti tameng, dan kendaraan pengangkut
meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berpedagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang. Sedangkan
prasaran
pendukung
aparat Satpol PP dalam menertibkan para PKL terlihat belum memadai, hal itu terlihat dari kurangnya jumlah personil aparat Satpol pada saat melakukan penertiban, kurangnya alat perlengkapan pelindung
barang. 2. Pengawasan Yang Dilakukan Satpol PP dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima. Pengawasan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP berdasarkan pengamatan
4.2 Pembahasan 1. Efektivitas Sarana dan Prasarana Satpol PP untuk Menertibkan Pedagang Kaki Lima Sarana penunjang yang di gunakan sebagai pedoman dalam kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP terhadap para PKL yang berusaha atau berdagang di trotoar dan jalur hijau terlihat sudah efektif hal itu terlihat terlihat dari adanya aturan yang di buat untuk mengatur pedagang kaki lima seperti Perda Kota Padang Nomor 11 tahun 2005, yaitu terdapat pada pasal 8 ayat (1) pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukan untuk
peneliti terlihat bahwa aparat Satpol PP melakukan patroli keliling, apabila ada tempat yang di anggap rawan maka aparat Satpol PP akan menurunkan anggotanya 1 pelenton di setiap titik lokasi, 1 peleton terdiri dari 30 personil. 3. Pengendalian Satpol PP dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Pengendalian yang dilakukan oleh aparat Satpol PP terhadap para PKL berdasarkan pengamatan peneliti, terlihat bahwa aparat Satpol PP memberikan teguran lisan maupun tertulis pada para PKL yang terbukti melanggar Peraturan Daerah. Apabila PKL yang sudah diberikan teguran tersebut masih melanggar maka
akan dilakukan operasi penertiban dan PKL
Pengawasan yang dilakukan aparat
yang terkena penertiban wajib mengurus ke
Satpol PP terhadap para PKL di Kota
kantor
mengambil
Padang dengan cara melakukan Patroli
barangnya kembali setelah di data dan
keliling semua wilayah yang ada di Kota
ditindak lanjuti oleh Penyidik Pegawai
Padang, terutama jalan-jalan yang di anggap
Negeri Sipil terlebih dahulu.
rawan dan terlarang.
Satpol
PP
untuk
Setelah PKL tersebut di data, apabila PKL tersebut baru pertama kali terkena razia maka ia hanya diminta untuk membuat surat perjanjian dan tidak kembali lagi berjualan ditempat yang dilarang oleh Pemerintah Daerah setempat. Selanjutnya apabila PKL tersebut
sudah
berulangkali
pelanggaran
maka
dilimpahkan
ke
melakukan
aparat Satpol PP terhadap para PKL dengan memberikan teguran, penyitaan barang dan pemberian sanksi berupa tindak pidana ringan terhadap PKL yang melanggar aturan.
kasusnya
akan
DAFTAR KEPUSTAKAAN
pengadilan
atau
Moleong, Lexy J, 2006. Metodologi Penelitian kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
mendapatkan hukum pidana ringan berupa denda dan hukuman penjara.
KESIMPULAN Sarana penunjang yang di gunakan sebagai pedoman dalam kegiatan penertiban yang dilakukan oleh aparat Satpol PP yaitu Perda Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 dan prasarana pendukung aparat Satpol PP dalam menertibkan para PKL terlihat belum memadai, hal itu terlihat dari kurangnya jumlah personil aparat Satpol pada saat melakukan
Pengendalian yang dilakukan oleh
penertiban,
kurangnya
alat
perlengkapan pelindung seperti tameng, dan kendaraan pengangkut barang.
Mulyadi, 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam perspektif pembangunan, Jakarta: PT Raja Grasindo Persada. Salim, Hairus, 2009. Polisi Pamong Praja Reformasi Sektor Keamanan, Jakarta: IDSPS Press. Siswandi, Budi, 2012. Peranan satuan polisi pamong praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di wilayah kecamatan klojen kota malang. Malang: Universitas Negeri Malang. Sugiyono, 2009. Metodologi Penelitan Pendidikan (Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R & D). Bandung : CV Alfabeta. Sutrisno, Edy, 2011. Budaya Organisasi, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
Perda Kota Padang Nomor 11 tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perda Kota Padang Nomor 16 tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Permen dalam Negeri Nomor 41 tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan Pemerintah RI No 6 tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
