SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG TIADA HARI TANPA PENERTIBAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG “TIADA HARI TANPA PENERTIBAN”

1

2


Assalamualaikum, Wr. Wb. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini dapat terlaksana. Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung merupakan sarana informasi dan sosialisasi tentang kinerja, potensi serta partisipasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penegakkan Peraturan Daerah dan memuat pula informasi Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, Visi dan Misi, Dasar Hukum, Kegiatan yang didalamnya memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi yang berkontribusi terhadap Visi Kota Bandung. Demikian Buku Profil ini diterbitkan, kami berharap Buku Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung ini bermanfaat bagi seluruh aparatur dan masyarakat akan mendapatkan informasi yang akurat. Wassalamualaikum, Wr. Wb. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung

Drs. EDDY MARWOTO, M.Si.


3

4



5

GEOGRAFIS KOTA BANDUNG

B

andung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat. Kota ini pada zaman dahulu dikenal sebagai Parijs van Java (bahasa Belanda) atau “Paris dari Jawa”. Karena terletak di dataran tinggi, Bandung dikenal sebagai tempat yang berhawa sejuk, tentu menjadi daya tarik bagi penduduk luar Bandung untuk masuk ke wilayah ini, salah satu daya tarik yang dimaksud tentunya Kota Bandung menjadi kota tujuan wisata. Secara geografis, kota Bandung terletak di tengahtengah provinsi jawa barat, serta berada pada ketinggian kurang lebih 768 meter di atas permukaan laut dan Bandung terletak pada koordinat 107° BT and 6° 55’ LS. Luas Kota Bandung adalah 16.767 hektar. Kota ini memiliki 30 Kecamatan dan 151 kelurahan. Dalam perkembangannya Kota Bandung makin lama makin pesat dan meluas. Kota Bandung telah memborong 5 fungsi kota, yakni sebagai kota pemerintahan, perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata. Seiring perkembangannya, Kota Bandung kini banyak didatangi pengunjung sehingga rawan menimbulkan gangguan-gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta fasilitas umum. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung sebagai Pemerintah Daerah yang mempunyai fungsi hakikinya adalah memelihara ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, selain menyediakan kebutuhan dasar masyarakat (pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, fasilitas umum). Dalam melaksanakan fungsi tersebut Pemerintah Kota Bandung membuat peraturan-pertauran daerah salah satunya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan

6


Keindahan. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung adalah salah satu instansi Pemerintah Kota Bandung yang menjalankan fungsi organisasi dan bertanggung jawab penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan perda yang didukung oleh anggaran dan sarana prasarana kerja. ADMINISTRASI KOTA BANDUNG Kota Bandung telah terintegrasi dengan sejumlah kawasan di sekitarnya, sehingga batas-batas administrasi sudah tidak terlalu menonjol. Batas-batas wilayah administrasi tersebut adalah : -

Utara

-

Timur Selatan Barat

: Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung : Kabupaten Bandung : Kabupaten Bandung : Kota Cimahi

Kota Bandung memiliki luas wilayah 16.731 hektar, yang secara administratif terbagi atas 30 Kecamatan, 151 Kelurahan, 1.561 RW, dan 9.833 RT. kecamatan terluas adalah kecamatan gedebage, dengan luas 958 hektar dan kecamatan terkecil adalah wilayah kecamatan astana anyar dengan luas 89 hektar. sedangkan jumlah penduduk kota bandung tahun 2012 tercatat 2.655.160 jiwa, terdiri dari 1.358.623 laki-laki, dan 1.296.537 perempuan. Dari aspek pemerintahan, Kota Bandung dipimpin oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta dibantu Sekretaris Daerah, yang membawahi 3 Asisten Sekretaris Daerah, 17 Kepala Dinas, 6 Kepala Badan, 8 Kepala Bagian, 1


7

Kepala Kantor, 4 Perusahaan Daerah, 1 Inspektorat, 1 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

8


SEJARAH KOTA BANDUNG Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Perahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut perahu bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, R.A. Wiranatakusumah II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru untuk menggantikan ibukota yang lama di Dayeuhkolot. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Nga-Bandung-an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Nga-Bandung-an artinya menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta. Indung berarti Ibu atau Bumi, disebut juga sebagai Ibu Pertiwi tempat Banda berada. Dari Bumi-lah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai Banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah Banda Indung, yaitu Bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfir adalah tempat yang menyaksikan, Nu NgaBandung-an. Yang disebut sebagai Wasa atau SangHyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk Bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam tempat segala makhluk hidup maupun


9

benda mati yang lahir dan tinggal di Ibu Pertiwi yang keberadaanya disaksikan oleh yang Maha Kuasa.

Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau. Legenda Sangkuriang merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya danau Bandung sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sangkyang Tikoro. Daerah terakhir sisa-sisa danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksan, yang pada tahun 1970-an masih merupakan danau tempat berpariwisata, tetapi saat ini sudah menjadi daerah perumahan untuk pemukiman. Kota Bandung mulai dijadikan sebagai kawasan pemukiman sejak pemerintahan kolonial Hindia-Belanda, melalui Gubernur Jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan ini. Dikemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status gemeente (kota) dari Gubernur Jenderal J.B. van Heutsz pada tanggal 1 April 1906 dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 ha, dan bertambah menjadi 8.000 ha pada tahun 1949, sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini. Pada masa perang kemerdekaan, pada 24 Maret 1946, sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu.

10


Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo-Halo Bandung. Selain itu kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia, Jl. Asia Afrika, sekarang, berseberangan dengan Hotel Savoy Homann, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia-Afrikayang kemudian kembali KTT Asia-Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April-24 April 2005. Pada tanggal 24 April 2015, Konferensi Asia-Afrika kembali diadakan di kota ini setelah tanggal 20 April-23 April 2015 berlangsung di Jakarta.


11

12



13

SEJARAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Satuan Polisi Pamong Praja yang dahulu kala di kenaI dengan sebutan bailluw pada masa penjajahan belanda dan telah beberapa kali berganti nama menjadi Kepanewon serta Detasemen Polisi Pamong Praja adalah sebuah organisasi yang sangat erat dengan masyarakat, karena domain fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Istilah Pamong Praja adalah sebuah kata yang diambil dari bahasa jawa yang mengandung arti filosofis cukup mendalam, yaitu : pamong adalah seseorang yang dipandang, dituakan dan dihormati sehingga memiliki fungsi sebagai pembina masyarakat di wilayahnya, lazimnya seorang pamong adalah orang yang lebih tua, pemuka agama atau pemuka adat. Selanjutnya makna dari kata Praja itu sendiri mengandung arti sebagai orang yang diemong dibina dalam hal ini adalah rakyat. Melihat pengertian diatas dapat kita ambil sebuah defenisi arti dari pamong praja, yaitu petugas atau individu yang dihormati guna membina masyarakat di wilayahnya agar tertib dan tenteram. Seiring dengan berjalannya waktu masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang, terus mengalami perubahan, hal ini mengakibatkan perlu adanya pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya, sehingga Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja menjadi

14


Satuan Polisi Pamong Praja yang untuk selanjutnya di peringati menjadi hari jadi SATPOL PP dalam setiap tahunnya. Dengan tebitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman ketertiban umum serta untuk penegakkan Peraturan Daerah, dibentuklah “Satuan Polisi Pamong Praja” di Provinsi maupun Kabupaten/Kota Administrasi diseluruh Indonesia. Dalam rangka optimalisasi kinerja SATPOL PP maka diterbitkan peraturan pemerintah yang baru sebagai pedoman bagi SATPOL PP yang merupakan landasan hukum tupoksi dalam pelaksanaan tugasnya, yakni PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang “SATUAN POLISI PAMONG PRAJA”


15


16

PERLINDUNGAN MASYARAKAT Sejak jaman pemerintahan Hindia Belanda, rakyat kita telah aktif dalam upaya perlindungan dan penyelamatan masyarakat, terutama untuk ikut menanggulangi bencana akibat perang, yaitu melalui organisasi Lught Buscherming Dients (LBD) yang dibentuk tahun 1939. Kemudian pada jaman pendudukan Jepang, organisasi ini disempumakan lagi sesuai dengan kepentingan pemerintahan Jepang, khususnya guna menghadapi Sekutu. Tahun 1942 LBD berganti nama menjadi Gumi, dibentuk sampai lingkungan masyarakat terkecil (RT). Organisasi bentukan Jepang inilah yang menjadi embrio Pertahanan Sipil (Hansip). Sejarah perkembangan Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 pada masa itu bertekad untuk membela serta mempertahankan dan menegakkan kemerdekaan serta kedaulatan negara dan bangsanya berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Seperti makna yang terkandung dalam pasal 27 ayat 3 UUD 1945 bahwa : "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara." Pemerintah Republik Indonesia menata dan mewadahi, mengerahkan serta mengendalikan penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan negara dan atas dasar itu maka dirumuskan suatu konsepsi Perlawanan Rakyat Semesta yang mengandung arti kesadaran, tekad, sikap dan pandangan rakyat Indonesia untuk melawan dan menghancurkan setiap bentuk ancaman. Untuk itu pemerintah mengharapkan keikutsertaan seluruh rakyat Indonesia secara spontan dalam penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan Negara yang kemudian mendasari munculnya Organisasi Pertahanan Sipil (Hansip), maka pada tanggal 19 April 1962 keluarlah Keputusan Wakil Menteri Pertama Urusan


17

Pertahanan/Keamanan Nomor : MI/A/72/62 tentang Peraturan Pertahanan Sipil dan sampai sekarang diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Pertahanan Sipil. Sesuai dengan yang terkandung di dalam penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja telah mengamanatkan bahwa Perlindungan Masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, maka peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) mernpunyai posisi yang strategis dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Oleh karena itu Satlinmas perlu terus diberdayakan dalam menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, seperti Pemilihan Umum Anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

VISI Terwujudnya Masyarakat Kota Bandung yang Tentram, Tertib dan Taat Hukum

MISI Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat

18


DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Api Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;


19

11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi Ancaman Pidana; 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan; 13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima; 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame; 18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan; 20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial; 21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; 22. Peraturan Walikota Nomor 522 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Sanksi Administrasi

20


Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005; 23. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 296 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung; 24. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 306 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kecamatan di Kota Bandung; 25. Peraturan Walikota Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

KEDUDUKAN Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.


21

FUNGSI 1). Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. 2). Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah. 3). Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. 4). Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya. 5). Pengawasan terhadap masyarakat agar memenuhi dan mentaati Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah. 6). Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada Perda 06 Tahun 2013, meliputi : a. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP dan VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;

22


c. d. e. f.

pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Kepala Daerah; membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian Daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal; pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

WEWENANG 1) Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; 2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 3) Memfasilitasi, memberdayakan, dan meningkatan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat; 4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan 5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan


23

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota.

STRATEGI PRINSIP SATPOL PP 1) Mengedepankan tindakan preventif dan pre-emtif. Adapun tindakan represif dilaksanakan secara proporsional dan professional; 2) Mengintensifkan fungsi operasional kesatuan; 3) Meningkatkan pelaksanaan Latihan Fungsi Teknis; 4) Membangun kepercayaan masyarakat (trust building) terhadap Satpol PP; 5) Penyederhanaan birokrasi pelayanan pada masyarakat; 6) Melanjutkan pembenahan internal Satpol PP; 7) Membangun kepemimpinan berdasarkan keteladanan; 8) Menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru; 9) Setiap kegiatan dilapangan menyertakan masyarakat; 10) Preventif, Proaktif, Koordinatif dan terpadu; 11) Kepemimpinan Lapangan; 12) Kedepankan penyelesaian masalah dengan musyawarah.

24


SUMBER DAYA MANUSIA BERDASARKAN KEPANGKATAN JML 2 7 9 8 10 40 79 137 7 78 86 37 208 10 21 5 36 390

250 208 200

JUMLAH

PANGKAT/GOLONGAN Pembina Utama, IV/e Pembina Utama Madya, IV/d Pembina Utama Muda, IV/c Pembina Tk. I, IV/b Pembina/IV A JUMLAH GOLONGAN IV Penata Tk. I, III/d Penata, III/c Penata Muda Tk. I, III/b Penata Muda, III/a JUMLAH GOLONGAN III Pengatur Tk. I, II/d Pengatur, II/c Pengatur Muda Tk. I, II/b Pengatur Muda, II/a JUMLAH GOLONGAN II Juru Tk. I, I/d Juru, I/c Juru Muda Tk. I, I/b Juru Muda, I/a JUMLAH GOLONGAN I JUMLAH TOTAL

150

137

100

50

36 9

0

GOL IV GOL III GOL II GOL I


25

BERDASARKAN PENDIDIKAN PENDIDIKAN

JUMLAH

S-2

8

S-1

83

D-3

8

SLTA

230

SLTP

42

SD

19

JUMLAH TOTAL

390

230

250

JUMLAH

200 150 83

100 50

42 8

8

19

S-2

S-1

D-3

SLTA

SLTP

SD

PENDIDIKAN

26


PASUKAN HURU HARA (PHH) POL PP

PETUGAS TINDAK INTERNAL (PTI) POL PP


27

MOJANG CANTIK (MOTIK) POL PP

PATAKA POL PP

28


SARANA DAN PRASARANA Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung memiliki sarana dan prasaran dalam mendukung kegiatan tugas pokok dan fungsinya yaitu sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

Bangunan Gedung sebanyak 1 Unit; Kendaraan Roda Enam dan Empat sebanyak 38 unit; Kendaraan Roda Dua sebanyak 80 Unit; Handy Talky sebanyak 140 Unit.

GEDUNG PERKANTORAN


29

30


KENDARAAN RODA ENAM DAN EMPAT


31

KENDARAAN RODA DUA

HANDY TALKY

32


STRUKTUR ORGANISASI Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2013, terdiri atas : a. b.

c.

d.

e. f. g. h.

Kepala Satuan; Sekretariat, yang terdiri atas: 1) Sub Bagian Program; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri atas: 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas: 1) Seksi Ketertiban Umum; dan 2) Seksi Ketentraman Masyarakat. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri atas: 1) Seksi Pelatihan Dasar; dan 2) Seksi Teknis Fungsional. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas : 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat. Unit Pelaksana Teknis Kecamatan; dan Kelompok Jabatan Fungsional.


33

KEPALA Drs. EDDY MARWOTO, M.Si.

SEKRETARIS Drs. IWAN SUMARYANA, MM. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL KASUBAG PROGRAM Drs. DIAN RUDIANTO

KASUBAG KEUANGAN DANNY PRIADI, S.IP.

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN RITA PUJIANI, S.IP.

KABID PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH Drs. KURNAEDI

KABID KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MEMET RAHMATNUR, S.Sos

KABID SUMBER DAYA APARATUR KRINDA HAMIDIPRAJA, SH,. M.Si

KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT Drs. H. SUHARYANTO, MM.

KASI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN YENNY HERTIKANINGSIH, SH., MH.

KASI KETERTIBAN UMUM Drs. SATRIADI BUANA, M.Si.

KASI PELATIHAN DASAR Drs. YOGIARTO YOHARIM

KASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DADANG SUKMAWAN, SH.

KASI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN MUJAHID SUHADA, SH., M.Si.

KASI KETENTRAMAN MASYARAKAT RULLIE PRINGADIE

KASI TEKNIS FUNGSIONAL KASIRUN

KASI BINA POTENSI MASYARAKAT RACHMAT SUJANA, S.Sos.

UPT SATPOL PP KECAMATAN


34


35

36



37

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup kesekretariatan. → Tugas Pokok Sekretaris adalah sebagai berikut : a. menyusun program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menyusun rumusan kebijakan administratif kesekretariatan; c. menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan; d. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan program, keuangan, umum dan kepegawaian; e. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan; f. menyelenggarakan pengkoordinasian pengelolaan pendokumentasian peraturan perundangundangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat; g. menyelenggarakan pengkoordinasian teknis administratif bidang-bidang di lingkungan Satpol PP; h. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan; i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; j. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggung jawaban kepada atasan. k. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

38


→ Fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut : a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan Satpol PP; b. pelaksanaan kesekretariatan yang meliputi program, keuangan, umum dan kepegawaian Satpol PP; dan c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan kesekretariatan Satpol PP.


39

40



41

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup program. → Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut : a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris; b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Program agar sasaran tetap terfokus; d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan; e. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program; f. mengkompilasi, menyusun program dan kegiatan dengan bidang-bidang dan unit terkait serta mengkoordinasikan, mengusulkan dan merevisi sesuai kebutuhan; g. menyusun bahan kebijakan operasional program Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Satpol PP; h. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

42


menganalisis bahan perumusan program prioritas Satpol PP sebagai bahan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja Satpol PP; j. menganalisis bahan perumusan Standar Pelayanan Minimal (SPM) lingkup Satpol PP skala kota; k. mengkaji, memeriksa dan mengkompilasi rancangan rencana/program kerja Satpol PP; l. memberikan dukungan penyusunan bahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan misi dan visi Satpol PP, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota; m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Program sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijakan; n. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Satpol PP sesuai dengan kebijakan Kepala Satpol PP; o. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja badan dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Satpol PP; p. melaksanakan fasilitasi pengkoordinasian dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota, dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta Laporan i.


43

q. r. s.

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) lingkup Satpol PP; membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan dibidang program; melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;

→ Fungsi Kepala Sub Bagian Program adalah sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program kerja Satpol PP; b. pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan Satpol PP, koordinasi penyusunan rencana dan program Satpol PP, serta koordinasi pengendalian program; dan c. evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan administrasi program kerja Satpol PP

44


PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA MEWUJUDKAN SAKIP JUARA


45

KONSULTASI LKIP DAN IKI KE KEMENPANRB

46



47

48


Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi keuangan.

→ Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai

berikut : a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris; b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub bagian Keuangan agar sasaran tetap tercapai; d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan;

e. f.

g. h. i.

menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris sebagai pedoman pelaksanaan tugas; memimpin, mengatur, mengendalikan kegiatan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan keuangan Satpol PP; menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari Atasan; menyiapkan dan menyusun rencana anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Satpol PP; melaksanakan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;


49

melaksanakan proses akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Satpol PP; k. memantau kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPPTU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; l. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan laporan keuangan Satpol PP sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; m. menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Satpol PP; n. menyiapkan bahan usulan Bendahara Pengeluaran, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkungan Satpol PP; o. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang penatausahaan keuangan; p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; q. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan j.

50


r.

melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut : a penyusunan rencana dan program lingkup administrasi keuangan; b pelaksanaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan anggaran, monitoring, pengkoordinasian pengadministrasian dan pelaporan pengelolaan keuangan; dan c pelaporan kegiatan lingkup administrasi keuangan.

VERIFIKASI, INPUT DATA PAJAK DAN SIMDA KEUANGAN


51

52



53

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup umum dan kepegawaian. → Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan lingkup dan tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Sekretaris; b. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan program kerja di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus; d. membina bawahan dengan cara memotivasi bawahan untuk meningkatkan produktivitas kerja dan pengembangan karier bawahan; e. menganalisis, pemberian tanda penghargaan, pembinaan pra dan pasca pensiun pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai; f. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; g. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretariat Satpol PP sebagai pedoman pelaksanaan tugas; h. menyiapkan bahan konsep naskah dinas sesuai petunjuk dari atasan yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian;

54


menyusun dan/atau mengoreksi naskah dinas sesuai dengan Tata Naskah untuk ditandatangani atasan; j. mengkoordinasikan pengelolaan naskah dinas, kearsipan sesuai dengan Pedoman Tata Naskah Dinas; k. mengkoordinasikan pelayanan kerumahtanggaan Satpol PP untuk mendukung pelaksanaan tugas Satpol PP; l. mengkoordinasikan penatausahaan perlengkapan/ asset, kendaraan dinas dan administrasi perjalanan dinas sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan; m. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Satpol PP yang meliputi perencanaan kebutuhan barang, pengadaan, pendistribusian, pemanfaataan, pemindahtanganan, penghapusan, pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana; n. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusn. menyusununan… sistem informasi manajemen kepegawaian, mutasi pegawai sesuai dengan Pedoman Pola Karier Pegawai; o. menyusun dan/atau mengoreksi bahan pembinaan disiplin, pengembangan pegawai, potensi dan kompetensi pegawai untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai; p. melaksanakan pendistribusian dan administrasi naskah dinas sesuai petunjuk dari Sekretaris; q. melaksanakan pengolahan dan penataan arsip naskah dinas; i.


55

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan pengambilan keputusan/ kebijakan di bidang tata usaha umum dan kepegawaian; s. menyusun dan/atau mengoreksi bahan pembinaan disiplin untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja pegawai; t. menyusun dan/atau mengoreksi bahan pengembangan pegawai, potensi dan kompetensi pegawai; u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian; v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat; w. mengevaluasi, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugastugasnya kepada Sekretaris; dan x. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. r.

→ Fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Satpol PP; b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Satpol PP, penyelenggaraan kerumahtanggaan Satpol PP, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas; c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan

56


d.

rencana mutasi, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai; dan evaluasi dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum dan kepegawaian.

APEL PAGI DAN OLAHRAGA


57

SIRAMAN ROHANI

TES URINE

58



59

60


Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol PP lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. → Tugas Pokok Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana dan program di bidang penegakan produk hukum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penegakan produk hukum daerah sebagai bahan rumusan kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman lingkup penegakan produk hukum daerah, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penegakan produk hukum daerah; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang penegakan produk hukum daerah;


61

g. h. i.

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan produk hukum daerah; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang penegakan produk hukum daerah; c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan laporan; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan produk hukum daerah.

62



63

64


Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. → Tugas Pokok Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut : a. melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah yang memerlukan penertiban dalam penegakannya; d. melaksanakan pendataan titik-titik lokasi penertiban; e. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban


65

g. h. i. j. k. l.

dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; menganalisa data untuk bahan kajian pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan oleh atasan; melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan.

→ Fungsi Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan adalah sebagai berikut : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan sebagai bahan perumusan kebijakan; b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan; c. pelaksanaan lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan yang meliputi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat

66


d.

e.

dan badan hukum dalam rangka ketaatan dan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; pelaksanaan pendataan dan penyusunan titik-titik lokasi operasional kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan pelaporan pelaksanaan lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

SOASIALISASI/PENYULUHAN PERJUDIAN


67

SOASIALISASI/PENYULUHAN MINUMAN BERALKOHOL

68



69

70


Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah lingkup penyelidikan dan penyidikan. → Tugas Pokok Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan evaluasi dan laporan; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan penyelidikan dan penyidikan; g. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan meliputi penyiapan berkas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyelidikan dan penyidikan serta menyusun bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran;


71

h.

melaksanakan pemberkasan dan pengamanan barang bukti yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan dan pengamanan barang bukti; dan melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan adalah sebagai berikut : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup penyelidikan dan penyidikan sebagai bahan perumusan kebijakan; b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyelidikan dan penyidikan; c. pelaksanaan lingkup penyelidikan dan penyidikan meliputi penyiapan berkas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan bukti-bukti pelanggaran, menyusun hasil penyelidikan dan penyidikan serta menyusun bahan tindakan eksekusi terhadap pelanggaran; d. pelaksanaan lingkup pemberkasan dan pengamanan barang bukti yang meliputi pengumpulan, pendataan, pencatatan, penyimpanan, pemberkasan dan pengamanan barang bukti; dan e. pelaporan pelaksanaan lingkup penyelidikan dan penyidikan.

72


PEMERIKSAAN IJIN USAHA

SIDANG TIPIRING


73

PENYEGELAN REKLAME TAK BERIJIN

PEMERIKSAAN TEMPAT SAMPAH

74



75

76


Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satpol Praja lingkup Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. → Tugas Pokok Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana dan progam di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan rumusan kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dane. mengkaji evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang... ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;


77

g. h. i.

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. pelaksanaan di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pengkoordinasian dengan unsur kewilayahan di Kecamatan; dan d. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

78



79

80


Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat lingkup Ketertiban Umum. → Tugas Pokok Kepala Seksi Ketertiban Umum adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang ketertiban umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan ketertiban umum; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketertiban umum; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan ketertiban umum; f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan ketertiban umum; g. melaksanakan penindakan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; h. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah,


81

dan/atau Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; i. melaksanakan pengawasan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; j. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; k. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Ketertiban Umum oleh atasan; l. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Ketertiban Umum sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan n. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. → Fungsi Kepala Seksi Ketertiban Umum adalah sebagai berikut : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketertiban umum sebagai bahan perumusan kebijakan; b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ketertiban umum; c. pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup ketertiban umum;

82


d.

e.

pelaksanaan lingkup ketertiban umum yang meliputi penindakan, represif non yustisial, pengawasan dan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; dan pelaporan pelaksanaan lingkup ketertiban umum.

OPERASI PENERTIBAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS


83

OPERASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

OPERASI MINUMAN BERALKOHOL (MINOL)

84


PENGAMANAN KONFERENSI ASIA AFRIKA (KAA)

OPERASI PENERTIBAN REKLAME


85

86



87

Seksi Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di bidang ketenteraman masyarakat. → Tugas Pokok Kepala Seksi Ketenteraman Masyarakat adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang ketenteraman masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan ketenteraman masyarakat; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ketenteraman masyarakat; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penentraman; f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan ketenteraman masyarakat; g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat; h. melaksanakan penindakan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakat; i. melaksanakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakat;

88


melaksanakan pengawasan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakat; k. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakat; l. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian para petugas penjagaan ketenteraman masyarakat di tempat-tempat penting seperti perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah, rumah dinas pejabat dan tempat lainnya; m. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian para petugas pengamanan dan pengawalan unsur atasan Pemerintahan Daerah; n. melaksanakan kerjasama pengamanan dan penentraman dalam kegiatan acara-acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan SKPD dan instansi terkait lainya; o. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Ketenteraman Masyarakat oleh atasan; p. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Ketenteraman Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan r. melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. j.


89

→ Fungsi Kepala Seksi Ketentaraman Masyarakat adalah sebagai berikut : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketenteraman masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan; b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ketenteraman masyarakat; c. pelaksanaan kerjasama dan konsultasi pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakat; d. pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakat yang meliputi pencegahan dan penanggulangan gangguan ketentraman serta penindakan, represif non yustisial, pengawasan dan pemeriksaan warga masyarakat atau badan hukum yang menggangu ketenteraman masyarakat; dan e. pelaporan pelaksanaan lingkup ketenteraman masyarakat.

PATROLI

90


PENGAMANAN UNJUK RASA

PENGAMANAN DAN PENGAWALAN


91

92



93

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan lingkup Sumber Daya Aparatur. → Tugas Pokok Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana dan progam di Bidang Sumber Daya Aparatur sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup pelatihan dasar dan teknis fungsional; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Bidang Sumber Daya Aparatur; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Sumber Daya Aparatur; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

94


i.

melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur adalah sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program di Bidang Sumber Daya Aparatur; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di Bidang Sumber Daya Aparatur; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional.


95

96



97

Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur lingkup pelatihan dasar. → Tugas pokok Kepala Seksi Pelatihan Dasar adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang pelatihan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan pelatihan dasar; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dasar; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan pelatihan dasar; f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan pelatihan dasar; g. melaksanakan pelatihan dasar yang meliputi pelatihan dasar kesamaptaan, nilai-nilai kode etik Satpol PP, pendidikan HAM dan teknis bela diri; h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang pelatihan dasar oleh atasan; i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

98


j.

k.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Pelatihan Dasar sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Seksi Pelatihan Dasar adalah sebagai berikut : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelatihan dasar sebagai bahan perumusan kebijakan; b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelatihan dasar; c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup pelatihan dasar; d. pelaksanaan pelatihan dasar yang meliputi pelatihan dasar kesamaptaan, nilai-nilai kode etik Satpol PP, pendidikan HAM dan teknis bela diri; dan e. pelaporan pelaksanaan bidang pelatihan dasar.


99

PEMBINAAN SUMBER DAYA APARATUR

PEMBINAAN TUPOKSI POL PP

100



101

102


Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur lingkup teknis fungsional. → Tugas Kepala Seksi Teknis Fungsional adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang teknis fungsional sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan teknis fungsional; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan teknis fungsional; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan teknis fungsional; f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan teknis fungsional; g. melaksanakan penyiapan kerangka bahan ajar teknis fungsional lingkup penyelidikan, penyidikan, penanganan barang bukti, pemahaman lanjutan atas HAM serta peningkatan keterampilan PPNS; h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Teknis Fungsional;


103

i. j.

k.

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Teknis Fungsional sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Seksi Teknis Fungsional adalah sebagai berikut : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup teknis fungsional sebagai bahan perumusan kebijakan; b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup teknis fungsional; c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup teknis fungsional; d. pelaksanaan lingkup teknis fungsional yang meliputi penyiapan kerangka bahan ajar teknis fungsional lingkup penyelidikan, penyidikan, penanganan barang bukti, pemahaman lanjutan atas HAM serta peningkatan keterampilan PPNS; e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup teknis fungsional.

104


BIMBINGAN TEKNIS PENGATURAN, PENJAGAAN, PENGAWALAN DAN PATROLI

BIMBINGAN TEKNIS INTELIJEN BAGI PPNS


105

106



107

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan lingkup Perlindungan Masyarakat. → Tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana dan progam di Bidang Perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di Bidang Perlindungan Masyarakat; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Perlindungan Masyarakat; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan

108


i.

melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut : a. penyusunan rencana dan program di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan masyarakat.


109

110



111

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup satuan perlindungan masyarakat. → Tugas Pokok Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang satuan perlindungan masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan satuan perlindungan masyarakat; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi satuan perlindungan masyarakat; f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan satuan perlindungan masyarakat; g. melaksanakan pelatihan dasar satuan perlindungan masyarakat, dan fasilitasi perlengkapan bagi LINMAS Kelurahan; h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang satuan perlindungan masyarakat;

112


i. j.

k.

melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup satuan perlindungan masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan; b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup satuan perlindungan masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup satuan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan lingkup satuan perlindungan masyarakat yang meliputi pelatihan dasar satuan perlindungan masyarakat, dan fasilitasi perlengkapan bagi LINMAS Kelurahan; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup satuan perlindungan masyarakat.


113

OPERASI PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL)

OPERASI KEBERSIHAN

114


PENGAMANAN RAMADHAN


115

116



117

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat lingkup bina potensi masyarakat. → Tugas Pokok Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah sebagai berikut : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang bina potensi masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan bina potensi masyarakat; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bina potensi masyarakat; f. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat; g. melaksanakan pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat; h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang satuan perlindungan masyarakat; i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;

118


j.

k.

melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas lainnya dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

→ Fungsi Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagai beriut : a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup bina potensi masyarakat sebagai bahan perumusan kebijakan; b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup bina potensi masyarakat; c. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan lingkup bina potensi masyarakat; d. pelaksanaan lingkup satuan perlindungan masyarakat yang meliputi pembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam upaya pemberdayaan perlindungan masyarakat; dan e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup satuan perlindungan masyarakat.


119

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR PENCEGAHAN KEBAKARAN

120


DIKLATSAR PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

PEMBINAAN MENTAL ANGGOTA LINMAS


121

DATA PENYELESAIAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG PERATURAN DAERAH 1 2 1 No. 4 Tahun 2012 2 No. 11 Tahun 2010 3 No. 11 Tahun 2005 4 No. 11 Tahun 2005 5 No. 11 Tahun 2005 6 No. 15 Tahun 2012 No. 19 Tahun 2012, 7 No. 07 Tahun 2012, No. 02 Tahun 2009 8 No. 05 Tahun 2010 9 No. 24 Tahun 2012 10 No. 11 Tahun 2005 11 No. 11 Tahun 2005

NO.

JENIS PENERTIBAN

JAN

FEB

MAR

APR

MEI

JUN

JUL

AGU

SEP

OKT

NOV

DES

JML

3 Reklame Minuman Beralkohol PKL Parkir Liar PSK Menara Telekomunikasi

5 7 -

6 21 -

7 84 1 14 211 17 1

8 141 18 87 1

9 63 26 127 6 -

10 1 53 30 -

11 46 56 38 1

12 57 2 38 35 59 1

13 59 4 46 23 16 1

14 264 1 45 130 50 1

15 126 4 23 79 15 -

16 51 45 39 1

17 866 13 361 817 201 7

Perijinan Usaha

8

4

1

-

2

3

4

5

20

7

9

10

73

Bangunan Liar PMKS Razia Tempat Sampah Biaya Paksa

87 3 -

200 96 6 18

14 42 5 -

57 91 -

27 52 -

10 261 1 1

6 23 -

8 109 -

25 116 -

33 45 -

20 37 -

25 50 -

506 908 35 19

JUMLAH 105

345

390

395

303

360

174

314

310

576

313

221

3,806


122

DATA JUMLAH ANGGOTA LINMAS DAN SISKAMLING RW AKTIF TAHUN 2015 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG NO.

KECAMATAN

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2 SUKASARI SUKAJADI CICENDO ANDIR CIDADAP COBLONG BANDUNG WETAN SUMUR BANDUNG CIBEUNYING KIDUL CIBEUNYING KALER ASTANA ANYAR BOJONGLOA KALER BABAKAN CIPARAY BOJONGLOA KIDUL BANDUNG KULON REGOL LENGKONG BATUNUNGGAL KIARACONDONG ARCAMANIK CIBIRU ANTAPANI UJUNG BERUNG RANCASARI BUAH BATU BANDUNG KIDUL GEDE BAGE PANYILEUKAN CINAMBO MANDALAJATI JUMLAH

ANGGOTA LINMAS 3 328 345 467 477 304 493 170 218 566 369 269 437 487 308 683 427 480 593 573 361 339 380 333 402 534 337 213 185 165 334 11577

RT 4 219 331 413 381 174 462 197 231 562 286 316 395 365 261 440 371 432 547 594 271 281 328 305 339 366 194 194 181 101 296 9833

SISKAMLING AKTIF 5 18 13 47 45 10 36 15 15 53 25 15 26 44 11 42 58 28 67 39 27 10 49 20 22 34 17 9 4 14 16 829


RW 6 32 49 56 54 29 75 36 37 87 46 50 47 57 44 73 60 65 83 85 51 53 61 58 51 55 34 38 36 25 51 1578

123

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BANDUNG TIADA HARI TANPA PENERTIBAN

Recommend Documents