KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG NOMOR : 061.1/ 449 /Pol PP/2013 LAMPIRAN : 18 Juni 2013
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI SERTA OPERATOR DATA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA SATUAN, Menimbang
: a.
b.
Mengingat
bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 487/Kep.370BAPAPSI/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, untuk melaksanakan pelayanan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik PPID dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan.
: 1.
Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – ubndang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4.
Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemrintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.
Peraturan Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245)
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor seri 29 D);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);
11.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Fungsi dan Tata Kerja lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung ( Berita Daerah Kabuapten Bandung Tahun 2008 Nomor 6);
12.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja;
15.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
16.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja;
17.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung ( Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 24).
. Memperhatikan : Keputusan Bupati nomor : 487/370-BAPAPSI/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Atasan PPID di Lingkungan Kabupaten Bandung. MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KESATU
: Menunjuk Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi serta Operator Data di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA KETIGA
Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum : KESATU, secara fungsional bertanggungjawab kepada PPID. Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas : Melaksanakan Pelayanan Informasi Publik, meliputi : 1. Menerima permohonan Informasi Publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan memastikan tercatat dalam permohonan 2. Memberikan nomor pendaftaran kepada pemohon informasi atas permohonan informasi yang dimaksud pada point 1 3. Memberikan tanda bukti permohonan informasi publik kepada pemohon informasi atas permohonan informasi yang dimaksud pada point 1 4. Mencatat permohonan informasi publik ke dalam buku register permohonan 5. Menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID 6. Menyampaikan Pemberitahuan tertulis atau Penolakan atas Permohonan Informasi kepada pemohon informasi 7. Penyampaian Salinan Dokumentasi Informasi kepada pemohon Informasi 8. Mencatat Tanda Terima penyampaian informasi 9. Menerima Pengajuan atas keberatan Permohonan Informasi 10. Menyampaikan Tanggapan tertulis atas keberatan Permohonan Informasi Petugas Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas Melaksanakan Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik, meliputi : 1. Membuat Daftar Informasi Publik di lingkup unit kerjanya masing – masing (Bidang / Sekretariat) 2. Membantu PPID dalam memastikan keberadaan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi 3. Dalam hal informasi yang diminta sebagaimana dimaksud point 2 dikuasai oleh Satuan Polisi Pamong Praja, maka petugas Informasi membantu PPID dalam menyiapkan salinan informasi tersebut 4. Membantu PPID dalam menyusun Pemberitahuan Tertulis atau Penolakan terhadap Permintaan Informasi Publik 5. Membantu PPID dalam menyiapkan informasi publik Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi : - Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta - Informasi yang wajib tersedia setiap saat Operator Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas Menginput Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja.
KEEMPAT
KELIMA
Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi serta Operator Data dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA wajib berpedoman kepada : Peraturan Perundang – undangan yang berlaku; Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Petugas Pelayanan dan Petugas Informasi serta Operator Data sebagaimana dimaksud pada Diktum : KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung yang dikelola oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan; Hal – hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh PPID;
KEENAM
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
KETUJUH
: Ditetapkan di : Soreang Pada Tanggal : 18 Juni 2013
Tembusan disampaikan kepada: Yth. 1. Bapak Bupati Bandung 2. Bapak Wakil Bupati Bandung 3. Bapak Sekretaris Daerah Kabuapten Bandung 4. Inspektur Kabupaten Bandung 5. Kepala BAPAPSI 6. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Bandung.
LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KASATPOL PP KABUPATEN BANDUNG NOMOR
: 061.1/449/ Pol PP/ 2013
TANGGAL
: 18 Juni 2013
TENTANG
: PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI SERTA OPERATOR DATA DI LINGKUNGAN SATPOL PP KAB. BANDUNG
PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
1. PETUGAS PELAYANAN : Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. PETUGAS INFORMASI
: Kasubbag Program
3. OPERATOR
: PUTRA CANDRA, A.Md (Pelaksana)
LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KASATPOL PP KABUPATEN BANDUNG NOMOR
: 061.1/449/ Pol PP/ 2013
TANGGAL
: 18 Juni 2013
TENTANG
: PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI SERTA OPERATOR DATA DI LINGKUNGAN SATPOL PP KAB. BANDUNG
STRUKTUR ORGANISASI PETUGAS PELAYANAN DAN PETUGAS INFORMASI LINGKUP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANDUNG
Pengarah BUPATI BANDUNG
Koordinator Pelayanan IP Sekretaris Daerah
Atasan PPID Kasatpol PP
PPID Sekretaris Pol PP Petugas Pelayanan Kasubbag Umpeg
Petugas Informasi Kasubbag Program
Operator Data Pelaksana
