PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN Alamat : Jl. Dharma Praja No. 01 Gunung Tinggi – Batulicin Kode Pos 72271 www.pplinmas.tanahbumbukab.go.id - Email :
[email protected] Kalimantan Selatan
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN NOMOR 188.45/ /SATPOL PP DAN DAMKAR/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2017 BUPATI TANAH BUMBU Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017; : 1.
2.
3.
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran….
7.
8.
9.
10.
11.
11.
12.
13.
14.
15.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9); Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 41), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2011 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 15); Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran….
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);dan 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 17).
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TAHUN 2017.
KESATU
: Menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Bumbu 2016-2021. Ditetapkan di Batulicin Pada Tanggal 4 Januari 2017 Plt.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Drs. Herlambang, M. IP NIP. 19660331 199403 1 010
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN NOMOR 188.45/ /SATPOL PP DAN DAMKAR/2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2017 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017
1
SASARAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KET.
1
2
4
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keidahan) di Kabupaten. Indeks Kepuasan Masyarakat
2
Penegakan PERDA
Ditetapkan di Batulicin Pada Tanggal 4 Januari 2016 Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan PerlindunganMasyarakat
Drs. Herlambang, M. IP NIP. 19660331 199403 1 010
