RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN 2013 - 2018
BAB. I. PENDAHULUAN 1.1. Latar belakang Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk menguatkan mutu kehidupannya. Satuan polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pola pemerintah dapat berjalan dengan lancer dan masyarakat dapat kelakukan kegiatannya dengan aman. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman merupakan satu kesatuan SKPD Pemerintah Daerah Kota Pariaman, dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja mampu mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, Satuan Polisi Pamong Praja membuat rencana strategis untuk masa 5 (lima) tahun. Rencana strategis akan merumuskan arah pencapaian kinerja instansi pemerintah daerah dan menjadi tolok ukur sejauh mana keberhasilan suatu organisasi dapat ditentukan.
1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman adalah suatu Instansi Pemerintah Daerah yang membantu Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman dalam mensukseskan penyelenggaraan Otonomi Daerah. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman konsisten dengan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjaga dan Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ingin dicapai dengan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran yang dicapai Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan tujuan sebagai berikut : 1. Mewujudkan Ketentraman Masyarakat 2. Menciptakan pemahaman masyarakat yang patuh pada aturan yang ditetapkan. 3. Menciptakan kerjasama yang sinergis dengan dinas dan instansi terkait. 4. Peningkatan profesionalisme anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjawab tantangan tugas dan dinamika social yang semakin berkembang didalam era masyarakat yang global. 5. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang operasional di lapangan.
1.3. Landasan Hukum a. UU No. 32 Tahun 2004 pasal 148 tentang Pemerintah Daerah b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. c. Peraturan Daerah No. 03 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah Kota Pariaman.
BAB. II. GAMBARAN UMUM SKPD 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 148 dan PP No.32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah No. 03 tahun 2008 tentang pembentukan lembaga teknis daerah Kota Pariaman . Maka adapun tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut. 1.
Memelihara
dan
menyelenggarakan
ketentraman
dan
ketertiban
umum,
menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 2.
Mewujudkan sikap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
3.
melakukan pengawasan dan pengamanan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta melakukan penindakkan kepada masyarakat dan badan hukum lainnya yang melanggar peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.
4.
Membantu kepala daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban dan berupaya sebagai mediator dalam penanganan berbagai masalah baik perorangan maupun kelompok agar masyarakat dapat hidup tentram dan damai.
Untuk melaksanakan tugas Satpol.PP ini mempunyai fungsi sbb : 1. Penyusunan program dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. 2. Pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. 3. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan kebijakan ketentraman dan ketertiban umum daerah. 4. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 5. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, serta peraturan daerah, keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau aparatur lainnya
Memelihara Keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
2.2. Kondisi SKPD
Kelembagaan Satuan Polisis Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah
Berdasarkan PP No.32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, Tipologi Satuan Polisi Pamong Praja dibedakan berdasarakan besaran jumlah penduduk maka kelembagaan Satpol.PP Kota Pariaman, Eseloneringnya III/a sesuai dengan Perda Kota Pariaman No. 03 tahun 2008. Adapun susunan kelembagaan Satpol.PP Kota Pariaman sebagai berikut
Kepegawaian Sumber Daya Manusia (Pegawai) pada Kantor Satpol.PP Kota Pariaman sebanyak 79 orang, dengan latar belakan pendidikan : -
Starata 2 sebanyak 2(Dua) orang
-
Starata 1 sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang
-
SMA sebanyak 30 Orang
-
SLTP sebanyak 5 (lima) Orang
-
SD sebanyak 1(satu) Orang
Dengan kondisi jumlah personil dibandingkat dengan tingkat beban kerja sangat tidak sebanding. Seharusnya jumlah minimal personil Satpol.PP untuk wilayah Kota Pariaman sebanyak 100 Personil. Dengan latar belakang pendidikan :
-
Starata 1 dibidang Hukum Pidana dan bidang Teknis lainnya
-
SMA, untuk Operasional ke Lapangan
Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana yang ada pada Kantor Satpol.PP pada saat ini sudah mendukung, tapi masih terdapat kekurangan di sana-sini yang perlu di lakukan penambahan. Terutama mobil dinas yang menyangkut tugas operasional di lapangan.
Pengelolaan Keuangan Proses pengelolaan keuangan pada Kantor Satpol.PP sejatinya tidak berbeda dengan SKPD lain, dan itupun telah dilakukan semaksimal mungkin oleh SDM pegawai yang bertugas dibidang pengelolaan keuangan ini dan dalam hal pagu Anggaran Satpol.PP terdapat penurunan di setiap tahunnya, dan dalam hal penganggaran sarana pendukung operasional di lapangan sangat minim.
2.3.Hasil yang dicapai Adapun Hasil yang dicapai sejauh ini adalah SKPD Satpol.PP Kota Pariaman telah berusaha semaksimal mungkin membantu Kepala Daerah Kota Pariaman dalam Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untu menyukseskan penyelenggaraan Otonomi Daerah.
BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Perubahan lingkungan Strategis
Lingkungan Internal (dalam lingkungan SKPD)
Lingkungan Eksternal (diluar SKPD)
3.2. Isu-Isu Strategis SKPD SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman merupakan sebuah lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, namun dalam pelaksanaan di lapangan terdapat berbagai hal yang kurang mendukung kinerja tersebut antara lain : SDM yang kurang memadai, anggaran yang sangat minim, sarana dan prasarana yang juga kurang memadai serta minimnya koordinasi dari SKPD yang terkait dalam Penegakkan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kurang berperan aktifnya sebagaian masyarakat dalam mendukung penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
3.3.Analisis dan Proyeksi
Analisis SWOT Internal
1. Kekuatan Kondisi daerah yang strategis Adanya perangkat peraturan perundangan yang mendukung kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Adanya kondisi keamanan yang kondusif ditengah-tengah masyarakat. Adanya motivasi SDM yang ada 2. Kelemahan Sarana dan prasarana kurang mendukung Anggaran kurang memadai SDM kurang memadai Kurangnya pendikan dan pelatihan keterampilan untuk petugas Satpol.PP.
Eksternal 1. Peluang Adanya kemitraan antara TNI, Polri, Tokoh agama, Tokoh Masyarakat dan LSM. Adanya dukungan dari sebagian Masyarakat. Adanya komitmen Kepala Daerah dalam mendukung operasional Satpol.PP. 2. Ancaman Masyarakat kurang mengetahui dan memahami Peraturan Daerah Krisis Ekonomi Gencarnya Penertiban di Kab/Kota tetangga.
BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
4. 1 VISI : MEWUJUDKAN MASYARAKAT KOTA PARIAMAN YANG TERTIB, AMAN DAN NYAMAN -
-
Tertib mengandung pengertian masyarakat Kota Pariaman benar-benar membudayakan kebiasaan teratur, taat hukum dan berperan aktif dalam segala aspek positif kehidupan. Aman merupakan perwujudan dari usaha seluruh masyarakat Kota Pariaman untuk samasama menghindari dan mencegah berbagai tindak pelanggaran terhadap Perda dan Keputusan Kepala Daerah. Dengan adanya ketertiban dan keamanan yang ditemui dalam kehidupan bermasyarakat maka rasa Nyaman dengan sendirinya akan terwujud.
4. 2 MISI :
MEMELIHARA TRANTIBUM DAN MENJADIKAN MASYARAKAT MENGERTI DAN MEMATUHI PERDA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN. MENINGKATAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT. MENJADIKAN PERSONIL SATPOL.PP YANG PROFESIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS. MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENUNJANG
4. 3 TUJUAN 1 : MEMELIHARA TRANTIBUM DAN MENJADIKAN MASYARAKAT MENGERTI DAN MEMATUHI PERDA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN. MASYARAKAT MENYADARI DAN MEMAHAMI SERTA MENGIMPLEMENTASIKAN TAAT PERATURAN DALAM KEHIDUPAN MENCIPTAKAN, MEMELIHARA DAN MENGEMBANGKAN KONDISI KAMTIBMAS YANG KONDUSIF MASYARAKAT BERPARTISIPASI DALAM PENEGAKKAN PERDA DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 4. 3 TUJUAN 2 : MENINGKATAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT
TERCIPTANYA KERJASAMA YANG BAIK ANTAR INSTANSI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DILAPANGAN MEMUDAHKAN PROSES PELAKSANAAN TUGAS DILAPANGAN ADANYA RASA SALING BERTANGGUNG JAWAB DISETIAP INSTANSI PERIHAL KAMTIBMAS KOTA PARIAMAN
4. 3 TUJUAN 3 : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENUNJANG.
TERCIPTANYA KINERJA YANG OPTIMAL DI SETIAP PELAKSANAAN TUGAS MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS
4. 3 TUJUAN 4 : MENJADIKAN PERSONIL SATPOL.PP YANG PROFESIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.
MENINGKATKAN KEMAMPUAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS MENINGKATKAN KUALITAS INDIVIDU PERSONIL SATPOL.PP MENINGKATKAN PEMAHAMAN PERSONIL SATPOL.PP TENTANG HUKUM DAN HAM.
4. 4 SASARAN 1 : MEMELIHARA TRANTIBUM DAN MENJADIKAN MASYARAKAT MENGERTI DAN MEMATUHI PERDA DAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN.
MENURUNNYA TINGKAT PELANGGARAN PERDA DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH SEBESAR 50% PADA TAHUN 2018 DARIPADA TAHUN 2013 MENINGKATKNYA DISIPLIN MASYARAKAT
4. 4 SASARAN 2 : MENINGKATKAN KOORDINASI DENGAN INSTANSI TERKAIT.
TERCIPTANYA HUBUNGAN YANG HARMONIS ANTAR INSTANSI YANG TERKAIT CONTOH TELADAN BAGI MASYARAKAT
4. 4 SASARAN 3 : MENINGKATKAN SARANA DAN PRASARANA YANG MENDUKUNG.
PELAKSANAAN TUGAS BERHASIL BAIK DAN TEPAT GUNA
4. 4 SASARAN 4 : MENJADIKAN PERSONIL SATPOL.PP YANG PROFESIONAL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS.
MENINGKATNYA KEDISIPLINAN APARAT PEMERINTAHAN TERSELESAIKANNYA TUGAS DILAPANGAN SIMPATI MASYARAKAT
BAB. V. KEBIJAKAN DAN STRATEGI Kebijakan Program pemeliharaan ketentraman ketertiban umum.
dan
Program peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Keputusan Kepala Daerah
Strategi - meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan - memberikan penyuluhan tentang arti pentingnya memelihara trantibmas. - memberdayakan potensi yang ada pada masyarakat
- Mensosialisasikan berbagai produk Hukum Daerah - Melakukan pendekatan persuasif terhadap pelanggar perda - Melaksanakan Operasional penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
BAB. VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN No. Program 1. Program pelayanan administrasi perkantoran
-
Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumbaerdaya air dan listrik Penyediaan jasa administrasi keuangan Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan ATK Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
2.
Program peningkatan sarana dan prasarana - Pengadaan perlengkapan gedung kantor aparatur - Pengadaa peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional - Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3.
Program peningkatan disiplin aparatur
- Pengadaan Pakaian perlengkapannya
Dinas
beserta
- Penertiban PNS yang berkeliaran dalam jam kerja - Penertiban pemakaian kendaraan dinas diluar kepentingan dinas. 4.
Program peningkatan kapasitas Sumber Daya - Peningkatan Kemampuan Bela Aparatur Anggota Satpol.PP Kota Pariaman
Diri
- Pendidikan dan Pelatihan PPNS - Diksar Pol.PP dan Diklat Teknis lainnya - Pelatihan Kebencanaan dan SAR 5.
Program Peningkatan kenyamanan lingkungan
keamanan
dan - Pengendalian Keamanan Lingkungan - Operasional Piket Malam - Pelatihan Tenaga Linmas - Penyiapan Tenaga Linmas - Pembangunan pos jaga pasar Pariaman
6.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.
wasmat listrik,penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran Perda.
-
Peringatan HUT Satpol.PP se-Sumbar
- Pemeliharaan Kantrantibmas Penegakan Perda
dan
- Pemeliharaan Kantrantibmas dalam penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan Pilpres
7.
Program upaya Penyalahangunaan Narkoba
- Monitoring,Evaluasi,Pengawasan Tindakan Pelanggaran Perda
dan
- Operasional Pencegahan Penanggulangan Bencana
dan
- Penyuluhan peredaran/penggunaan Miras dan Narkoba - Penyuluhan pencegahan praktek prostitusi - Penyuluhan pencegahan praktek perjudian Pencegahan - Pelaksanaan Test Urine bagi pejabat Eselon II,III dan IV
Program dan Kegiatan sebagaimana tersebut diatas akan kita laksanakan pada Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan dana yang tertampung dalam DPA Satpol.PP Kota Pariaman Tahun 2014. Selanjutnya dalam rangka menunjang RPJMD Kota Pariaman 2014 - 2018 Satpol.PP sesuai dengan tupoksinya menjaga ketertiban umum/tranmas dan penegakan Perda perlu peningkatan peran Satpol.PP ke depan mengingat beratnya akan tugas dan tantangan Satpol.PP untuk masamasa yang akan datang sehingga dapat menimbulkan efek jera ditengah-tengah masyarakat. Sejalan dengan itu, untuk meningkatkan peran Satpol.PP Kota Pariaman perlu peningkatan koordinasi antar SKPD dan kerjasama dengan Steakholder terkait terutama sekali dalam Pemberdayaan PPNS, kerjasama TNI/POLRI , Kejaksaan, Pengadilan dan Tokoh masyarakat. Adapun Kegiatan yang akan kita rencanakan dalam rangka meningkatkan peran Satpol.PP ke depan untuk mendukung RPJMD Tahun 2014 – 2018 adalah : - Pemberdayaan PPNS. - Sekretariat bersama PPNS. - Kegiatan monitoring,evaluasi penegakan Perda - Kegiatan Penindakan Perda secara Yustisi yang melibatkan Kepolisian/Kejaksaan dan Pengadilan. Kegiatan ini akan kita laksanakan mulai Tahun 2014 dan hendaknya didukung oleh Dana APBD Kota Pariaman TA.2014/2015.
BAB. VII. PENUTUP Semua Rencana Strategik yang telah disusun mendapat komitmen dari Kepala dan seluruh staf Pemerintah Daerah Kantor Polisi Pamong Praja Kota Pariaman untuk melaksanakan demi terwujudnya Visi, Misi, tujuan dan Sasaran strategic yang telah ditetapkan. Untuk berekesinambungan Pembangunan khususnya di bidang Ketentraman dan Ketertiban umum sesuai dengan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman, sangat diperlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama agar ketentraman dan ketertiban umum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Kota Pariaman, disamping itu masyarakat juga dilibakan dalam pengawasan, pemelihraan sikap keamanan dan ketertiban agar dapat berdaya guna sesuai dengan yang direncanakan. Sebagai suatu unit organisasi di Kota Pariaman yang memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas Pemerintah Daerah dalam bidang ketertiban dan keamanan Satuan Polisi Pamong Praja akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Pariaman. Dengan dirumuskannya Rencana Strategik Satuan Polisi pamong Praja Kota Pariaman telah mempersiakan diri untuk mengantisipasi perkembangan di masa depan dan berorientasi padaa hasil yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 ( lima ) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul di kemudian hari. Perencanaan Strategik inilah yang akan mengilhami tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di Masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasikan secara harmonis. Rencana Strategik Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman bersama ini melakukan pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelayanan kinerjanya adalah merupakan tolak ukur keberhasilan dari suatu system akuntabilitas Kinerja, dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan Kinerja dan fokus masa yang akan datang.
Pariaman,
Februari 2014
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN
YOTA BALAD, S,STP, M.Si NIP. 1970802 199802 1 001
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN TAHUN 2014-2018 Tujuan 1 Meningkatkan Sarana dan prasaran serta profesionalitas Satpol PP Kota Pariaman
Sasaran 1 Meningkatnya Daya Dukung Sarana dan Prasarana guna terciptanya kinerja yang optimal
Indikator Sasaran Tingkat Kelancaran Pelaksanaan Tugas
Kode 1
19
02 01
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)
Kondisi Kinerja Awal (Akhir Tahun 2013)
Tahun 2014 Target
Program Pelayanan terlaksananya Kegiatan administrasi Perkantoran Pelayanan administrasi perkantoran
Tahun 2017
Target
231,600,000
Kondisi Kinerja Akhir Renstra (Akhir Tahun 2018)
Tahun 2018 Rp
Target
234,600,000
Rp
Target
Rp 1,200,348,000
237,600,000
%
1,248,000 100
%
1,500,000 100
%
2,000,000 100
%
2,500,000 100
%
3,000,000 100
%
10,248,000
Belum tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100
%
13,800,000 100
%
15,000,000 100
%
17,500,000 100
%
20,000,000 100
%
22,500,000 100
%
88,800,000
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Tersedianya honorarium Belum tersedianya jasa administrasi honorarium jasa keuangan administrasi keuangan
100
%
40,200,000 100
%
45,000,000 100
%
45,000,000 100
%
45,000,000 100
%
45,000,000 100
%
220,200,000
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll
100
%
500,000 100
%
1,000,000 100
%
1,000,000 100
%
1,000,000 100
%
1,000,000 100
%
4,500,000
100
%
15,000,000 100
%
15,000,000 100
%
15,000,000 100
%
15,000,000 100
%
15,000,000 100
%
75,000,000
Belum tersedianya 100 barang cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll Belum tersedianya alat- 100 alat listrik: lampu, kabel, dll
%
12,000,000 100
%
12,000,000 100
%
12,000,000 100
%
12,000,000 100
%
12,000,000 100
%
60,000,000
%
5,400,000 100
%
54,000,000 100
%
5,400,000 100
%
5,400,000 100
%
5,400,000 100
%
75,600,000
100
%
2,500,000 100
%
2,500,000 100
%
2,500,000 100
%
2,500,000 100
%
10,000,000
%
10,000,000 100
%
10,000,000 100
%
10,000,000 100
%
10,000,000 100
%
10,000,000 100
%
50,000,000
%
60,000,000 100
%
60,000,000 100
%
60,000,000 100
%
60,000,000 100
%
60,000,000 100
%
300,000,000
org
306,000,000
Penyediaan alat tulis kantor
Penyedian barang cetakan Tersedianya barang dan penggandaan cetakan: amplop, kuitansi, SPPD, penggandaan peraturan, dll Penyediaan komponen Tersedianya alat-alat instalasi listrik: lampu, kabel, dll listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan Tersedianya surat kabar dan peraturan perundang- terbitan periodik dan undangan peraturan per-UU-an
Belum tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih Belum tersedianya alat tulis kantor: kertas, tinta, map, pena, dll
Belum tersedianya surat kabar terbitan periodik dan peraturan per-UU-an Penyediaan makanan dan Tersedianya konsumsi Belum tersedianya 100 minuman untuk rapat-rapat dinas konsumsi untuk rapatrapat dinas Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya Belum terlaksananya 100 dan konsultasi keluar perjalanan dinas dalam perjalanan dinas dalam daerah rangka konsultasi ke rangka konsultasi ke provinsi, pusat, lintas provinsi, pusat, lintas SKPD, dll SKPD, dll
01 02
Target
277,200,000
Rp
100
Terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan
Penyediaan jasa Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya komunikasi, sumber air dan listrik daya air dan listrik
19
Target
219,348,000
Rp
Belum terlaksananya kegiatan surat menyurat dan kearsipan
Penyediaan jasa surat menyurat
1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2016
Tahun 2015 Rp
61,200,000
6
6
6
100
%
71,700,000
100
%
78,870,000 100
%
86,757,000 100
%
95,432,700 100
%
104,975,970
100
%
437,735,670
Pengadaan peralatan gedung kantor
Tersedianya sarana dan Belum tersedianya prasarana & peralatan sarana dan prasarana gedung kantor & peralatan gedung kantor Terlaksananya Belum tersedianya pemeliharaan pemeliharaan gedung rutin/berkala gedung kantor kantor
100
%
121,280,000 100
%
133,408,000 100
%
146,748,800 100
%
161,423,680 100
%
177,566,048
100
%
740,426,528
100
%
5,000,000 100
%
5,500,000 100
%
6,050,000 100
%
6,655,000 100
%
23,205,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4
Belum terpelihara dan terawatnya kendaraan dinas roda 2 dan 4
100
%
72,900,000 100
%
80,190,000 100
%
88,209,000 100
%
97,029,900 100
%
100
%
445,061,790
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan kantor
Tersedianya Belum tersedianya pemeliharaan peralatan pemeliharaan gedung atau kantor peralatan gedung atau kantor
100
%
12,600,000 100
%
13,860,000 100
%
15,246,000 100
%
20,250,000 100
%
22,275,000 100
%
84,231,000
255,703,800
61,200,000
6
org
Belum tersedianya sarana dan prasarana & perlengkapan gedung kantor
311,328,000
61,200,000
org
Tersedianya sarana dan prasarana aparatur
278,480,000
61,200,000
org
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung Kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
6
org
tersediannya honorarium jasa administrasi teknis perkantoran
Tersedianya perlengkapan gedung kantor
belum tersedianya honorarium jasa administrasi teknis perkantoran
org
Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
284,753,580
61,200,000
30
1,443,494,318
313,228,938
106,732,890
2 Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat
2 Meningkatnya disiplin dan ketertiban PNS
1
3 Meningkatnya kemampuan, kualitas dan pemahaman anggota Pol PP tentang Hukum dan HAM
Jumlah 1 Pendidikan, pelatihan dan Bintek yang diikuti
1 Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat
meningkatnya 1 pemahaman dan kesadaran masyarakat dengan perda, perwako dan peraturan lainnya
19
19
19
02 03
02 05
02 15
Program Peningktan Disiplin Aparatur
Ok
43
Ok
74,928,000
50
Ok
75,000,000
50
Ok
80,000,000
50
Ok
85,000,000
50
Ok
2
Ok
100,000,000
2
Ok
100,000,000
2
Ok
100,000,000
2
Ok
100,000,000
2
Ok
100,000,000
4
Ok
52,000,000
6
Ok
60,000,000
8
Ok
70,000,000
10
Ok
80,000,000
12
Ok
90,000,000
47
Ok
38,155,000
50
Ok
50,000,000
50
Ok
60,000,000
50
Ok
60,000,000
50
Ok
Program peningkatan terciptanya keamanan keamanan dan dan kenyamanan kenyamanan lingkungan lingkungan di Kota Pariaman
265,083,000
108
OK
1,887,142,000
285,000,000
110
Ok
2,030,000,000
165,000,000 100
310,000,000
112
%
185,000,000
96
Meningkatnya Jumlah Pegawai yang mengikuti DIKLAT, DIKSAR dan Latihan Lainnya Peningkatan Kemampuan dilaksanakanya latihan masih terbatasnya Beladiri Anggota Satpol PP beladiri anggota Pol PP jumlah anggota pol pp Kota Pariaman yang menguasai ilmu beladiri Pendidikan dan pelatihan bertambahnya anggota masih minimya PPNS di PPNS Pol PP yang menjadi Satpol PP Kota PPNS Pariaman Pendidikan dasar Pol PP bertambahnya anggota belum seluruh anggota dan Diklat Teknis Lainnya Pol PP yang mengikuti Pol PP yang mengikuti diksar dan diklat teknis Diksar lainnya Pelatihan Kebencanaan tersedianta SDM Pol PP belum terlatihnya dan SAR yang tanggap bencana anggota Pol PP tentang dan SAR Kebencanaan dan SAR
150,000,000 100
%
175,000,000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
141,920,000 100
%
165,000,000
%
Ok
2,025,000,000
175,000,000 100
325,000,000
114
%
Ok
2,125,000,000
185,000,000
816,920,000
%
100
340,000,000
816,920,000 1,525,083,000
Ok
Ok
404,928,000
10
Ok
500,000,000
40
Ok
352,000,000
60,000,000 247
Ok
268,155,000
90,000,000 243
10,317,142,000
2,250,000,000
7
keg
241,060,000
8
keg
250,000,000
8
keg
260,000,000
8
keg
275,000,000
8
keg
300,000,000
10
keg
1,326,060,000
6
lokasi
419,750,000
6
lokasi
430,000,000
6
lokasi
450,000,000
6
lokasi
475,000,000
6
lokasi
500,000,000
6
lokasi
2,274,750,000
terlatihnya tenaga linmas belum terlatihnya tenaga linmas
366
org
127,650,000
366
org
150,000,000 400
org
Penyiapan tenaga linmas tersedianya SDM tenaga belum optimalnya linmas tenaga linmas
366
org
1,098,682,000
366
org
1,100,000,000 400
org
1
Unit
terkendalinya keamanan lingkungan, terutama pada hari-hari besar Operasional Piket Malam terlaksananya piket malam pada lokasi/tempat strategis
02 16
150,000,000
100
Pengendalian Keamanan Lingkungan
19
141,920,000
Pengadaan Pakaian Dinas tersedianya pakaian Belum Tersedianya Beserta Kelengkapannya dinas pegawai Satpol PP Pakaian Dinas Kantor
Pelatihan tenaga Linmas
1
tersedianya pakaian dinas pegawai Satpol PP
Pembangunan Pos Jaga Pasar Pariaman
dibangunnya pos jaga pasar pariaman
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Wasmat Litrik, Penyidikan dan Penyelesaian tindak pidana pelanggaran perda
Terkendalinya Kamtramtibmas dan tindak kriminal
belum optimalnya pengendalian keamanan lingkungan masih kurangnya disiplin petugas piket dan sarana piket
belum dibangunya Pos Jaga Pasar Pariaman 900,391,800
terlaksanannya wasmat litrik, penyidikan dan penyelesaian tindak pidana pelanggaran perda
Peringatan HUT Satpol PP se Sumbar Pemeliharaan Kantrabtibmas dan penegakan perda
terwujudnya kantrabtibmas dan tegaknya perda
-
Belum optimalnya penegakan kantrabtibmas dan perda
165,000,000 400
1,150,000,000
100,000,000
400
org
175,000,000 400
org
200,000,000
400
org
817,650,000
org
1,200,000,000 400
org
1,250,000,000
400
org
5,798,682,000
1
unit
100,000,000
-
633,000,000
-
768,000,000
-
768,000,000
968,000,000
4,037,391,800
100
%
122,230,000
100
%
15,000,000
100
%
150,000,000
100
%
150,000,000
100
%
150,000,000
100
%
587,230,000
1
thn
116,638,000
1
thn
120,000,000
1
thn
120,000,000
1
thn
120,000,000
1
thn
120,000,000
5
thn
596,638,000
100
%
385,470,800
100
%
400,000,000
100
%
400,000,000
100
%
400,000,000
100
%
400,000,000
100
%
1,985,470,800
Pemeliharaan Kantrabtibmas dalam penyelenggaraan pemilihan legislatif dan pilpres Monitoring, Evaluasi, Pengawasan dan Penindakan Perda
terwujudnya kantrabtibmas dalam penyelenggaraan pileg, pilpres dan pilkada tegaknya pelaksanaan perda
belum optimalnya penegakan perda
100
%
182,833,000
100
%
93,220,000
-
100
%
98,000,000
-
100
%
98,000,000
-
100
%
98,000,000
100
%
200,000,000
100
%
382,833,000
100
%
98,000,000
100
%
485,220,000
-
3 Peningkatan peran 1 terwujudnya aktif dalam ketentraman pencegahan dan dan penanggulangan kenyamanan bencana masyarakat
dicegah dan 1 dikendalikanny a peristiwa bencana alam
19
02 22
Program pencegahan tercegah dan dan penanggulangan terkendalinya bencana bencana alam operasional pencegahan dan penanggulangan bencana
dicegah dan ditanggulanginya bencana alam
penyediaan sarana dan tersedianya sarana dan prasarana prasarana penanggulangan bencana penanggulangan bencana sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penangulangan bencana
dilaksanakanya sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana
60,718,500
belum optimalnya peran pol pp dalam penanggulangan bencana belum tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum optimalnya sosialisasi dan simulasi penanggulangan bencana
100 %
60,718,500
415,718,500
100 %
65,718,500
-
1
paket
200,000,000
-
1
materi
150,000,000
225,718,500
100 %
70,718,500
235,718,500
100 %
-
1
materi
155,000,000
75,718,500
-
1
materi
160,000,000
445,718,500
100 %
1,383,592,500
80,718,500
100
%
353,592,500
1
paket
200,000,000
2
paket
400,000,000
1
materi
165,000,000
4
materi
630,000,000
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PARIAMAN
YOTA BALAD, S.STP, M.Si NIP. 19770802 199802 1 001
