RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .......................................................................................................... i BAB I ................................................................................................................... 1 PENDAHULUAN.................................................................................................. 1 1.1.

Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2.

Landasan Hukum .................................................................................. 3

1.3.

Maksud dan Tujuan ............................................................................... 5

1.4.

Sistematika Penulisan ........................................................................... 5

BAB II .................................................................................................................. 7 GAMBARAN PELAYANAN SKPD ....................................................................... 7 2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ...................................... 7

2.2

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jombang .................. 22

2.3

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jombang ........... 28

2.4

Tantangan Dan Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jombang . 28

BAB III ............................................................................................................... 30 ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI ......................... 30 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jombang......................................................................... 30 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih ............................................................................................... 31 3.3.

Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri..................................... 32

3.4.

Penentuan Isu-Isu Strategis................................................................. 32

BAB IV ............................................................................................................... 34 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ............... 34 4.1.

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jombang.................... 34

4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .................................... 34

4.3.

Strategi dan Kebijakan SKPD .............................................................. 35

BAB V ................................................................................................................ 40 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................................................... 40 BAB VI ............................................................................................................... 47

Rencana Strategis SatPol PP Kab. Jombang

i

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ............................................................................................ 47


ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Keberadaan pemerintahan daerah dengan otonominya adalah wujud dari upaya

pembangunan

pemerintahan

yang

lebih

efisien

untuk

wilayah

pemerintahan yang luas seperti Indonesia. Dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau yang sering disebut dengan desentralisasi, diharapkan intensitas pelayanan masyarakat akan meningkat seiring dengan kemudahan akses langsung dan pelayanan. Adanya desentralisasi pada akhirnya mendorong peranan pemerintah daerah menjadi lebih penting karena menjadi pelaksana utama pembangunan di daerah, dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring atau pengawasan kegiatan pemerintahan setempat Kewenangan

pemerintah

daerah

untuk

mengatur

dan mengurus

pemerintahannya sendiri akhirnya mendorong peran dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menjadi lebih besar dalam membantu kepala daerah. Selain itu bentuk lain manifestasi otonomi daerah adalah munculnya berbagai regulasi daerah (peraturan daerah dan peraturan bupati) yang lebih besar ruang lingkupnya. Berkaitan dengan penegakkan regulasi daerah tersebut pemerintah daerah selanjutnya membutuhkan infrastruktur pendukung yang wewenangnya kemudian dilimpahkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam lingkup pemerintah Kabupaten Jombang Satuan Polisi Pamong Praja melingkupi urusan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Sub Bidang Ketrentaman Dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 41 tahun 2014 Tentang tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yaitu: a.

Ketentraman dan Ketertiban Umum;

b.

Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: 1.

Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

2.

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;


1

3.

Kepolisipamongprajaan dan PPNS.

4.

Perlindungan masyarakat.

c.

Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d.

Pelaksanaan Kepolisipamongprajaan dan PPNS;

e.

Pelaksanaan perlindungan masyarakat;

f.

Koordinasi dengan instansi terkait.

Sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Jombang secara otomatis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang masuk sebagai bagian dari perencanaan

pembangunan

daerah

dan

pemangku

kepentingan

dalam

mengawal proses pelaksanaan pembangunan. Berkaiatan dengan perencanaan pembangunan daerah mekanismenya secara bertahap meliputi Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini selanjutnya menjadi petunjuk (guide line) bagi setiap SKPD untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (renstra SKPD) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selama periode RPJMD yaitu lima tahunan.Merujuk pada Permendagri 54 pasal 4 tahun 2010 perencanaan pembangunan daerah harus satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan nasional. Selain itu mengacu pada pada Undang Undang nomor 25 tahun 2004 dalam penyusunan rencana pembangunan daerah juga dikoordinasikan dengan Kepala Badan Perencanaan Pembagunan Daerah (BAPPEDA). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam periode pembangunan jangka menengah daerah 2014 -

2018 menyusun Rencana

Strategis sebagai bentuk partisipasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Jombang yang selanjutnya disesuaikan dengan Struktur Kelembagaan Baru pada tahun 2015. Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan oleh karenanya dokumen rencana strategis Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang ini juga berkaitan dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Hubungan antar dokumen perencanaan ini bisa dijelaskan sebagai berikut: 1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) RPJMN telah disahkan pada tahun 2007 dan renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang harus mengacu pada dokumen tersebut.

Sedangkan

RPJMN

adalah


perencanaan

pembangunan

2

nasional yang berlangsung selama 5 tahun dan menjadi acuan utama bagi penyusunan renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. 2. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa timur. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur adalah penjabaran teknis rencana pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur. Renstra ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang agar selaras dengan isu-isu strategis yang berkaitan dengan Polisi Pamong Praja di Provinsi Jawa Timur. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang (RPJMD) Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah berupa RPJP akan diturunkan dalam RPJMD. RPJMD ini selain memberikan gambaran rencana pembangunan selama lima tahun. Dalam RPJMD ini , juga berisi visi serta misi kepala daerah terpilih dan wakil kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja agar dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat Polisi Pamong Praja bisa selaras dengan visi, misi, dan rencana pembangunan yang disusun dalam RPJMD. 4. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Derivasi dari Renstra SKPD Satuan Polisi Pamong Praja berupa rencana kerja yang memberi detail gambaran kerja pertahun termasuk kerangka program dan kerangka anggaran. 1.2. Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2014 - 2018 adalah:

1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355

2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 194, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421)


3

3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Republik Indonesia nomor 4844

4. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4438

5. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578

6. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota

(lembaran

Negara

Republik

Indonesia nomor 4578

7. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 83, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4738)

8. Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 nomor 89 tentang Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741)

9. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan , Tatacara Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri

dalam negeri tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 15 tahun 2006 tentang Rencana Strategis SatPol PP Kab. Jombang

4

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang nomor 10 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD tahun 2014 2018 Kabupaten Jombang

15. Peraturan Bupati Jombang nomor 41 tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. 1.3. Maksud dan Tujuan Dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 2014 - 2018 berfungsi sebagai pedoman resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan rencana kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Jombang selama lima tahun. Renstra ini juga menjadi acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja daerah untuk menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Berdasar pertimbangan tersebut maka penyusunan renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2014 - 2018 juga memiliki tujuan sebagai berikut: 1.

Menyediakan acuan resmi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Jombang berserta pihak terkait untuk menentukan prioritas program dan kegiatan yang berkenaan dengan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah Kabupaten Jombang.

2.

Menyediakan tolok ukur dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dievaluasi dengan hasil yang optimal.

3.

Memberikan gambaran Satuan Polisi Pamong Praja secara umum sehingga didapat pemahaman yang komprehensif dan searah dengan arah pembangunan daerah..

4.

Membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dan jaringannya untuk memahami dan menilai pelaksananaan kegiatan operasional yang berlangsung selama lima tahun ke depan

1.4.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Jombang disusun dengan urutan sebagai berikut:


5

Bab I : PENDAHULUAN, yang terdiri atas: 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II: GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG, yang terdiri dari : 2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 2.3 Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis Bab IV: Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran, Strategi Dan Kebijakan yang terdiri dari 4.1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 4.3. Strategi dan KebijakanPolisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Bab V:Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BAB VI:Indikator Kinerja Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD


6

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG

2.1

Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

2.1.1

Dasar Hukum Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan

Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) menjadi dasar atas

pembentukan Kabupaten Jombang. Sebagai sebuah kabupaten, secara administratif tentunya perlu adanya sebuah tata kelola pemerintahan yang tersusun secara sistematis. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan bahwa di era otonomi peranan pemerintahan daerah kini menjadi luas karena mengatur dan mengurusi masyarakatnya secara lebih mandiri. Selain itu cakupan dari peraturan perundang-undangan di tingkat daerah menjadi lebih luas lagi karena pemerintah daerah lebih dibebaskan dalam menyusun peraturan perundang-undangan di tingkat daerah yang sesuai dengan kondisi daerah. Dengan adanya perundang-undangan daerah ini maka diperlukan upaya penegakan peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut, yang wewenangnya kemudian dipegang oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai salah satu SKPD yang ada di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Jombang dalam menjalankan urusannya tentu juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pembuatan program aksi yang berkaitan dengan tupoksinya. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal c. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang d. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Dalam struktur kepemerintahan Kabupaten Jombang kedudukan Satuan Polisi Praja Kabupaten Jombang sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 disebutkan bahwa:


7

(1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat daerah dalam Penegakan Peraturan

Daerah

dan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat; (2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Hal ini bisa diartikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja terikat dengan Perundang-Undangan dan Kepala Daerah sebagai bagian dari institusi Pemerintahan Daerah. Dalam kaitannya dengan tugas pokok tersebut urusan yang ditangani oleh Satuan

Polisi Pamong Praja

Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2009 adalah sebagaimana berikut: Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai urusan di bidang ketentramanan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (bidang OTODA) sebagai berikut: a. Ketentraman dan Ketertiban Umum; b. Penetapan kebijakan daerah dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang: 1. Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. 2. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 3. Kepolisipamongprajaan dan PPNS. 4. Perlindungan masyarakat. c. Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Pelaksanaan Kepolisipamongprajaan dan PPNS; e. Pelaksanaan perlindungan masyarakat; f. Koordinasi dengan instansi terkait 2.1.2 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang masih mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2014. Keberadaan struktur organisasi tentunya adalah hal yang utama dalam menjalankan kepemerintahan. Dengan keberadaan struktur organisasi, pendayagunaan sumber daya aparatur yang dimiliki bisa menjadi lebih optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Secara struktural susunan organisasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut: 1. 2.

3.

4.

Kepala Satuan; Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Penyusunan Program. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahi: a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi: a. Seksi Operasi dan Pengendalian; b. Seksi Pengamanan;


8

5.

6. 7.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi: a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; Kelompok Jabatan Fungsional; Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.


9

KEPALA KELOMPOK JABATAN FUNGSONAL

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN KEUANGAN

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN

SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN

SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

SEKSI PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

SEKSI PENGAMANAN

SEKSI BINA POTENSI MASYARAKAT UNIT PELAKSANA SATPOL. PP. KECAMATAN

Gambar 2 1 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, 2015;


10

Adapun rincian dari sumber daya aparatur/pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang terkait dengan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

TABEL 2. 1 POTENSI APARATUR STRUKTURAL ESELON II, III DAN IV NO 1

NAMA FAHRUDIN WIDODO, SH, MM

NIP

JABATAN

19641219 199003 1 004

Kepala satuan Polisi Pamong Praja

2

Drs. MIFTAKHUSAIDIN

19610602 199202 1 002

Sekretaris

3

ACHMAD KEMAL P. S.Sos,MSi

19680527 198703 1 003

Kabid Penegakan Per UU Daerah

4

ALI ARIFIN, SIP

19670123 198903 1 005

Kabid Tibum dan Ketentraman Masy.

5

MUCHODIM, S.Sos.

19590402 198503 1 010

Kabid Perlindungan Masyarakat

6.

TOTOK SUPRIYADI, S.Sos.

19640202 198603 1 024

Kasubag Penyusunan Progr.

7

KOMARIYAH

19670416 199003 2 014

Kasubag Keuangan

8

PUJO DWI CAHYONO,S,Sos.

19610403 198501 1 003

Kasi Pembinaan, Pengawasan & Penyulu

9

DIDIT BUDI SANTOSO, SH, MM

19650822 198603 1 006

Kasi Penyelidikan & Penyidikan

10

M. RONNY AFRIANDIE, S.STP

19810523 199912 1 006

Kasi Operasi dan Pengendalian

11

EKO PARGIYONO, SE

19650916 198603 1 009

Kasi Pengamaanan

12.

Drs. EDI WIYONO

19620408 198603 1 018

Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat

13.

ZAINAL ARIFIN, SH

19591130 198103 1 012

Kasi Bina Potensi Masyarakat

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, 2015

TABEL 2. 2 POTENSI APARATUR/PEGAWAI JABATAN STAF NO

NAMA

NIP

JABATAN

1

HADI SISWIDIYANTO, BA

196202011982011007

Staff

2

S A R D A N, SE

196308171985081005

Staff

3

AGUS SUTONO, SIP

195902021992081001

Staff

4

S U H A T T A, SH

196205121982121003

Staff


11

NO

NAMA

NIP

JABATAN

5

HASYIM IDRIS, SH

196112311986031128

Staff

6

KABUL,SH

196303051986031020

Staff

7

SYAIFUL MA'ARIF

195804021982111003

Staff

8

GATOT IRIANTO

196203281985031007

Staff

9

IMAM HIDAYAT

195902011985091001

Staff

10

KARSUPANGKAT BAYU

195808201985091002

Staff

11

JASIR

196007011986031016

Staff

12

AGUS HARIANTO

196308021988101002

Staff

13

PURWANTO

196902271989031007

Staff

14

RINA EKOWATI

196307241989032001

Staff

15

MARJUKI

195903171990121001

Staff

16

MOHTADI

195807121993021003

Staff

17

K A N I R A N, SH

196906051993021006

Staff

18

I S R I N

196101011992031010

Staff

19

DJOKO BUDI SANTOSO

196102061995031002

Staff

20

MOKH. ROKHMAN

196105081979071001

Staff

21

MOCH. NADJIB

195907111986031016

Staff

22

EKO FIRMAN BASUKI

196106151989031012

Staff

23

MUHAMMAD NUR ALI

195901111982111003

Staff

24

SISW ANDI

195912311985031115

Staff

25

SUDJARNO

195906081986021004

Staff

26

GATOT SUYANTO

196703111995021001

Staff

27

ROCHANA BINAMART TINI, S.Sos

196603072001122002

Staff

28

LONI BAGUS SUBANDIYO, SH

198005122001121005

Staff

29

SUPROBO

195907061980031008

Staff

30

PRIYO HADI SANTOSO

196508281994031007

Staff

31

SUSANTO

195809281984031006

Staff

32

SURYONO

197002192001121002

Staff

33

RUDIK

197203022003121002

Staff

34

SURIP HADI WIRYO

196410191989031006

Staff

35

BAHTIAR ARIF EFFENDI

198304132005011003

Staff

36

YAN ARI SANTOSO

198605242005011002

Staff


12

NO

NAMA

37

HENDRIYX PRASTYO.

198607142005011002

Staff

38

SAIPUT

196510132006041007

Staff

39

DENY PUTRANTO

198109012006041017

Staff

40

YUNITA RAHMAH

198306212006042014

Staf

41

SUKARYANTO

198009012006041016

Staff

42

ANDRIYANTO NUGROHO

197405222006041015

Staff

43

ANDIK SETIAWAN

198007292006041018

Staff

44

LUXMAN WIGUNA

197904122006041026

Staff

45

MEIRO HADI PRANOTO

198405112006041012

Staff

46

IMAM KHAMBALI

197003272008011009

Staff

47

ARIES SETIAWAN

198103192008011014

Staff

48

ANANG ARIYANTO

197806272008011015

Staff

49

SUPIYATUN

197312172007012012

Staf

50

MASHUDI

197112252009011007

Staff

51

DJOKO SUTONO

197702212009011003

Staff

52

DJOKO SUGIANTO

197202012009011004

Staff

53

MOHAMAD BAIDHOWI

197510262009011003

Staff

54

ACHMAD AFANDI

197310282009011005

Staff

55

HABIB ABROR M.

197803122010011001

Staff

56

DIDIK SUSANTO

198409082010011002

Staff

57

ERIK JUNI SURYONO

198306112010011003

Staff

58

RUDI LESTARI

197812302009011004

Staff

59

MOH. SAIFUDIN ZUHRI

1978111182010011001

Staff

60

AGUNG KRISTIAN

197805052010011003

Staff

61

DEDIK DWI PURYANTO

198210142010011002

Staff

62

MOHAMAD ALI IMRON

197602012010011003

Staff

63

M. SOBARI LATIF

197903032010011004

Staff

64

RACHMANCE

197807072010011002

Staff

65

SONY HERMAWAN

197101262010011007

Staff

66

YOYOK SETIAWAN

197508082007011003

Staff

67

ADAM KUNCORO

198304132009011003

Staff

68

HADIANTO

196812082008011006

Staff


NIP

JABATAN

13

NO

NAMA

NIP

JABATAN

69

YANTO

197305042009011004

Staff

70

YUDHI BAGUS PURWITA

197607272010011008

Staff

71

AGUS DWI PRIHANDOKO

197610231997031007

Staff

72

AAN ANATA, SH

198203192015051001

Staff

73

YENI FIDIASARI, SH

198803122015052001

Staff

74

SRI UTAMININGSIH, SH

198412182015052001

Staff

75

SUHARSONO

HONORER

Staff

76

A. M. ROHMAN

HONORER

Staff

77

GUGUN ADI WIJAYA

HONORER

Staff

78

CHANDRA SANJAYA, SH

HONORER

Staff

79

CANDRA SETYA PRATAMA

HONORER

Staff

80

M. YUSUF ARIANTO, SE

HONORER

Staff

81

YOGI PRIMA SETYAWAN

HONORER

Staff

82

RANDY SEPTIAN L.

HONORER

Staff

83

A Y I K.

HONORER

Staff

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, 2015; Guna melaksanakan tata pemerintahan yang lebih efektif maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang perlu membuat tata laksana SKPD. Tata laksana ini berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur/pegawai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan tata laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2014 yaitu: 2.1.3

Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang

Nomor 41 Tahun 2014 adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi diantaranya adalah: a.

Penyusunan

program

penyelenggaraan

dan

ketertiban

pelaksanaan

penegakan

umum

ketentraman

dan

Peraturan

Daerah,

masyarakat

serta

perlindungan masyarakat; b.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Paraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

c.

Pelaksananan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;

d.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;


14

e.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Sipil Daerah, dan/atau Aparatur lainnya;

f.

Pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur, atau Badan Hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

g.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi;

h.

Pelaksanaan pengelolaan tugas kesekretariatan

Selain tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja, tugas dan fungsi juga melekat pada sub instansi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, berikut ini deskripsi dari tugas yang dimliki sub instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang : 1.

Sekretariat, mempunyai fungsi: a.

Pelaksana koordinasi pengumpulan data dan informasi dalam rangka Penyusunan Kebijakan teknis dan operasional Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

Pelaksana koordinasi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;

c.

Pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyusunan program kerja, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja;

d.

Pengelolaan administrasi kepegawaian, pelaksanaan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;

e.

Penyiapan

bahan

dalam

rangka

penyusunan

anggaran,

pelaksanaan

penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan; f.

Pelaksanaan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;

g.

Penyusunan Standart Pelayanan Minimal lingkup SKPD Kerja;

h.

Penyiapan

data

dan

informasi

kepustakaan,

pelaksanaan

hubungan

masyarakat dan inventarisasi aset; i.

Pelaksanaan koordinasi kegiatan dengan instansi terkait, perangkat daerah dan pihak ketiga;

j.

Pelaksanaan sistem Pengawasan Melekat;

k.

Penyusunan dan pelaksanaan sistem informasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

l.

Pelaksanaan kebersihan, keindahan dan keamanan kantor;

m.

Pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.

n.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi - fungsi tersebut terdistribusi pada tiga ( 3 ) sub Bagian dengan rincian :


15

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas: a) Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat; b) Melaksanakan

administrasi

kepegawaian,

melaksanakan

pembinaan,

peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai; c) Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan; d) Melaksanakan Standard Pelayanan Minimal dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat; e) Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor; f) Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; g) Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barangbarang inventaris kantor; h) Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Satuan Polisi Pamong Praja; i) Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas; j) Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dan tatalaksana aparatur; k) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja. 2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas: a) Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan

neraca,

pelaksanaan

akuntansi/

pembukuan,

pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b) Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c) Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja; d) Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai. 3) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas: a) Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam

rangka

penyusunan rencana program dan anggaran; b) Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen kegiatan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban


16

umum,

menegakkan

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah

serta

perlindungan masyarakat; c) Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,

menegakkan

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah

serta

perlindungan masyarakat; d) Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e) Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang

penegakan

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah

serta

perlindungan masyarakat; f) Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; g) Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; h) Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.

2. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi: a.

Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

b.

Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap masyarakat, aparatur, dan atau Badan Hukum untuk meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan ketaatan terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

c.

Pelaksanaan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;

d.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan aparat TNI/POLRI dan atau instansi lain di bidang penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

e.

Pelaksanaan persidangan tindak pidana ringan terhadap pelanggar Peraturan Daerah di Satuan Polisi Pomong Praja dan/atau sidang ditempat;

f.

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Fungsi - fungsi tersebut terdistribusi pada dua ( 2 ) Seksi dengan rincian : 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas: a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di

bidang

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur


17

dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; b) Menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; c) Melaksanakan program kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; d) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan;

e) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas: a)

Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di

bidang

Penyelidikan dan Penyidikan kepada masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; b)

Menyusun rencana program kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan;

c)

Melaksanakan program kegiatan bidang penyelidikan dan penyidikan;

d)

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e)

Melaksanakan kegiatan fasilitasi penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan dan pemanggilan oleh PPNS;

f)

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan;

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi: a.

Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang operasi penertiban, pengendalian dan pengamanan;

b.

Pelaksanaan

kegiatan

operasi

penertiban

terhadap

pelanggaran

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c.

Pengkoordinasian pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar dan acara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah lainnya;

d.

Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan TNI/POLRI, PPNS dan/atau instansi terkait di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;


18

e.

Pelaksanaan

penjagaan

dan

pengamanan

dalam

rangka

terselenggaranya kegiatan Pemerintah dan kegiatan masyarakat dengan tertib, teratur dan terkendali; f.

Pengamanan

kantor

lingkup

Pemerintah

Daerah,

gedung

DPRD

Kabupaten, rumah dinas Bupati dan rumah dinas Wakil Bupati serta tempat-tempat penting lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g.

Pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat dan orang-orang penting lainnya;

h.

Pengamanan kegiatan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

i.

Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang operasi penertiban, pengendalian serta pengamana;

j.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Fungsi - fungsi tersebut terdistribusi pada dua ( 2 ) Seksi dengan rincian : 1) Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas: a)

Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi penertiban dan pengendalian;

b)

Menyusun rencana program kerja di

bidang operasi penertiban dan

pengendalian; c)

Melaksanakan

kegiatan

operasi

dan

pengendalian

dalam

rangka

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d)

Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan upacara peringatan harihari besar dan acara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah lainnya;

e)

Membimbing koordinator lapangan dan pasukan untuk bertindak teknis dan taktis dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi penertiban dan patroli wilayah;

f)

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang operasi penertiban dan pengendalian;

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 2) Seksi Pengamanan, mempunyai tugas: a)

Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di

bidang

pengamanan; b)

Menyusun rencana program kerja di bidang pengamanan;

c)

Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat/orang penting lainnya ke lokasi kunjungan kerja atau lokasi acara;

d)

Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, Tamu VIP, upacara dan acara penting lainnya;


19

e)

Melaksanakan pengamanan / penjagaan Kantor Lingkup Pemerintah Daerah, rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, gedung DPRD dan tempat penting lainya sesuai dengan ketentuan;

f)

Melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa;

g)

Melaksanakan koordinasi dengan TNI/POLRI dan/atau instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengamanan;

h)

Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan;

i)

Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi; a. Perumusan rencana program kegiatan dan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat; b. Pelaksanaan kegiatan di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat; c. Pembinaan operasional, pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi serta pembantuan upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi; d. Pelaksanaan pemberian bantuan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dan membantu TNI dalam upaya

pertahanan

negara dan pembantuan kegiatan masyarakat; e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama

dengan TNI/POLRI, Badan

Penanggulangan Bencana Daerah, Kecamatan, Kelurahan/Desa instansi/lembaga

terkait

lainnya

di

bidang

Satuan

dan

Perlindungan

Masyarakat dan bina potensi masyarakat; f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi masyarakat;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Fungsi - fungsi tersebut terdistribusi pada dua ( 2 ) Seksi dengan rincian : 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas: a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; b) Menyusun rencana program kerja di

bidang Satuan Perlindungan

Masyarakat; c) Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat ( Satlinmas); d) Melaksanakan operasional,

pengerahan dan pengendalian Satuan

Perlindungan Masyarakat di pedesaan dalam rangka pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan pertolongan korban


20

bencana dan pengungsi serta pembantuan upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi; e) Melaksanakan pemberian bantuan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dan membantu TNI dalam upaya

pertahanan

negara dan pembantuan kegiatan masyarakat; f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat;

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas: a) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat; b) Menyusun rencana program kerja di bidang bina potensi masyarakat; c) Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas. d) Melaksanakan pembinaan operasional dan pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pelatihan, kesamaptaan, bimbingan teknis lainya. e) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama TNI/POLRI dan lembaga/Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat; f) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat;

g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. 5. Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan penegakan Paraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati di wilayah kerja Kecamatan; b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di wilayah kecamatan; c. Pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor Kecamatan, dan/atau Aparatur lainnya; e. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan upacara peringatan harihari besar serta kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;


21

f. Melaksanakan koordinasi lapangan dan pasukan secara bertindak teknis dan taktis dalam rangka pelaksanaan dan mengendalikan kegiatan operasi penertiban dan patroli wilayah Kecamatan; g. Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja, tamu VIP, upacara dan acara penting lainnya di wilayah kecamatan; h. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan kantor Kecamatan; i.

Melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa di wilayah Kecamatan;

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dikoordinasian oleh Camat. 2.2

Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jombang Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dukungan sumberdaya organisasi menjadi

sangat penting. Kehandalan sumberdaya organisasi akan memperbesar peluang bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Sumberdaya ini meliputi sumberdaya manusia dan juga sarana dan prasarana yang memudahkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagai salah satu SKPD yang pelayanannya lebih kepada teknis di lapangan, kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja dituntut untuk profesional sesuai dengan kepamongprajaan. Dukungan sarana dan prasarana juga sangat penting karena area wilayah Kabupaten jombang yang luas sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai untuk meningkatkan efektifitas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja. 2.2.1 Kepegawaian/aparatur Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Jombang Pegawai/aparatur elemen yang penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja. Tuntutan dari sikap profesional pamong praja diperlukan agar dapat mendukung pelaksanaan tugas di lapangan menjadi optimal. Dengan konsep pemerintahan yang otonom peran Polisi Pamong Praja di daerah akan sangat dibutuhkan seiring dengan luasan Perda dan Perbup yang dihasilkan. Analisa gambaran aparatur disini berguna untuk memberi arahan tentang kondisi personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya, sehingga ke depan bisa dievaluasi secara tepat kebutuhan personil apa yang dibutuhkan dalam rentang waktu pembangunan selanjutnya. Gambaran aparatur disajikan sebagai berikut:

TABEL 2. 3 POTENSI KESELURUHAN APARATUR Jabatan Kepala Satuan Sekretaris Kabid Kabid Kabid Kasubbag Sungram Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum & Kepegawaian Kasi Pembinaan, Pengawasan & Penyul Kasi Penyelidikan & Penyidikan Kasi Operasi dan Pengendalian


Satuan Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang

Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

22

Kasi Pengamanan Orang Kasi Satuan Perlindungan Masyarakat Orang Kasi Bina Potensi Masyarakat Orang Staff Orang TOTAL Orang Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, 2015

1 1 1 83 96

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa pegawai/ aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang berstatus Eselon II yakni Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Dan terdapat 4 anggota yang berada di jabatan struktural eselon III serta 8 anggota yang berstatus Eselon IV. Kekosongan jabatan eselon IV ada pada jabatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian. Rinciannya sebagaimana yang tertera pada tabel berikut: TABEL 2. 4 POTENSI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON NO

ESELON

JUMLAH

1

II

1

2 3

III IV

4 8

JUMLAH Sumber: Satuan PolisiPamong Praja Kabupaten Jombang, 2015;

13

Berdasarkan tabel 2.4 diperoleh gambaran bahwa ada 13 anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang menduduki posisi struktural eselon. Eselon di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Satuan Polisi

Pamong Praja tipe A..

TABEL 2. 5 POTENSI PEGAWAI/APARATUR BERDASARKAN GOLONGAN DAN RUANG NO

GOLONGAN I

JUMLAH

GOLONGAN II

JUMLAH

GOLONGAN III

JUMLAH

GOLONGA IV

JUMLAH

1

I/a

0

II/a

1

III/a

11

IV/a

4

2

I/b

0

II/b

18

III/b

17

IV/b

0

3

I/c

1

II/c

15

III/c

5

IV/c

1

4

I/d

2

II/d

2

III/d

8

IV/d

0


total

23

5

HONORER

JUMLAH

9

IV/e

12

36

41

0 5

94


Berdasarkan tabel 2.5 komposisi aparatur satuan polisi pamong praja yang terbanyak adalah golongan III yang berjumlah sebanyak 41 ( 44,08 % ) orang dan 36 ( 38,71 % ) orang golongan II, golongan IV sebanyak 5 ( 5,37 % ) orang dan golongan I sebanyak 3 ( 3,22 % ) orang dan Pegawai Honorer berjumlah 9 ( 9,68 % ) orang. TABEL 2. 6 POTENSI APARATUR/PEGAWAI BERDASARAN JENJANG PENDIDIKAN NO

JENJANG PENDIDIKAN

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8

SD SMP SMA/SMK D-1 D-2 D-3 S1 S2

0 3 61 0 0 2 25 5

JUMLAH 94 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, 2015 Apabila dilihat sesuai dengan jenjang pendidikan formal yang telah ditempuh Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, maka akan tersaji sesuai dengan tabel 2.6 bahwa mayoritas aparatur adalah berpendidikan SMA sejumlah 61 orang, sedangkan aparatur yang pernah menempuh pendidikan tinggi totalnya 32 orang aparatur baik dari tingkat diploma hingga magister. Namun sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa minimal Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Jenjang Pendidikan SMA, ada 2 personil yang tidak sesuai dengan ketentuan.

TABEL 2. 7 POTENSI PEGAWAI/APARATUR SESUAI JENJANG PENDIDIKAN NONFORMAL NO

PENDIDIKAN

jumlah

1 2 3 4

DIKLAT TEKNIS FUNGSIONAL DIKLATPIM II DIKLATPIM III DIKLATPIM IV

6 0 3 11

5 JUMLAH 20 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, 2015


24

Diklat Teknis Fungsional disini adalah Diklat PPNS. Sebagai Penegak Peraturan

Daerah, pendidikan non formal terutama Diklat Teknis Fungsional menjadi bagian penting dalam mendukung Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Tingkat Kelembagaan dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang masih setingkat Eselon III membatasi jumlah total aparatur yang menerima pendidikan diklat kepemimpinan sehingga masih diperoleh 3 anggota yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan. TABEL 2. 8 POTENSI PEGAWAI/APARATUR SESUAI PENDIDIKAN/ LATIHAN KEPOLISIPAMONGPRAJAAN NO

PENDIDIKAN

jumlah

1

LATSAR

31

2

JAMBORE

20

3 4 5 JUMLAH 51 Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, 2014

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja diperlukan Pendidikan/ Latihan Kepolisipamongprajaan yang memadahi. Pendidikan/ Latihan tersebut penting agar dalam pelaksanaan tugas yang berhubungan langsung dengan masyarakat sesuai dengan prosedur dan terlaksana dengan baik tanpa menimbulkan konflik. Satuan Polisi Pamong Praja diharuskan mampu menghadapi permasalahan dimasyarakat sesuai dengan kondisi norma dan sosial setempat. Pendekatan Persuasif lebih diutamakan. Berdasarkan tabel 2.8 diatas rasio Anggota terlatih dibandingkan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten adalah sekitar 60% terlatih namun jika dibandingkan dengan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Kabupaten Jombang yang pada 2014 terdata berjumlah 194 orang maka hanya sekitar 30 % terlatih. Hal ini menjadikan pelaksanaan tugas kurang efektif. 2.2.2 Asset/ modal Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Jombang

Kepemilikan asset dan sarana pendukung yang lain merupakan kebutuhan utama bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak dan pengawal peraturan daerah. Kebeberadaan asset dan sarana pendukung yang memadai bisa berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya Secara umum gambaran kepemilikan asset yang dimiliki oleh satuan polisi pamong praja adalah sebagai berikut:


25

TABEL 2. 8 POTENSI ASSET SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG no urut

golonga n

02

kode bidang barang

nama bidang barang

kondisi (B/KB/RB)

Satua n

jumlah barang

B

KB

R

PERALATAN DAN MESIN 02.03.01.01.0 2 02.03.01.01.0 3 02.03.01.03.0 1 02.03.01.03.0 2 02.03.01.05.0 1 02.03.03.02.0 1 02.03.04.03.0 2 02.03.04.03.0 5 02.04.01.01.1 8

JEEP

UNIT

1

1

STATION WAGON

UNIT

2

2

TRUCK

1

1

PICK UP

2

2

SEPEDA MOTOR

13

13

SPEED BOAT

2

1

PERAHU KARET

2

2

PELAMPUNG

14

14

MESIN KOMPRESOR

2

2

02.04.01.03.0 5

PERKAKAS BENGKEL LISTRIK

1

0

02.04.03.08.2 4 02.06.01.01.0 3 02.06.01.04.0 3 02.06.01.04.0 4 02.06.01.04.0 5 02.06.01.04.0 6 02.06.01,05.0 1

AC UNIT

3

3

MESIN TIK MAN LONG

1

RAK KAYU

2

2

FILLING BESI

2

2

FILLING KAYU

1

1

BRANKAS

1

1

PAPAN FISUAL

3

3

02.06.01.05.0 6

PAPAN NAMA INSTANSI

1

1

02.06.01.05.1 0

WHITE BOARD

1

1

02.06.01.05.2 4

ALAT PEMOTONG KERTAS

1

LEMARI KAYU

4

4

KURSI KAYU/ROTAN

0

0

MEJA TULIS

28

28

KURSI RAPAT

3

1

KURSI TAMU

1

1

KURSI TANGAN

15

13

KURSI PUTAR

1

1

KURSI BIASA

13

10

3

KURSI LIPAT

50

8

42

TENDA

1

1

02.06.02.01.0 1 02.06.02.01.0 6 02.06.02.01.1 1 02.06.02.01.2 7 02.06.02.01.2 8 02.06.02.01.2 9 02.06.02.01.3 0 02.06.02.01.3 1 02.06.02.01.3 4 02.06.02.01.4 7


1

1

1

1

2

2

26

02.06.02.01.6 2 02.06.02.01.6 6 02.06.02.02.0 4 02.06.02.06.0 3 02.06.02.06.1 2 02.06.02.06.1 8 02.06.02.06.2 3 02.06.02.06.4 9 02.06.03.02.0 1 02.06.03.02.0 2 02.06.03.02.0 3 02.06.03.05.0 2 02.06.03.05.0 3 02.06.03.06.0 4

KORDEN

1

1

FILL BED

46

30

LAMPU LALIN

2

2

TELEVISI

1

1

WARELESS

1

1

UNIT POWER SUPPLY

1

1

TUSTEL

1

1

HANDYCAM

1

1

PC UNIT

6

6

LAPTOP

2

2

NOTEBOOK

2

2

MONITOR

1

1

PRINTER

8

7

MODEM

1

1

02.07.01.01.0 1

KAMERA+ATTACHMEN T

4

4

02.07.02.01.1 4

HANDY TALKIE

23

15

02.07.02.02.0 1

UNIT TRANCELVER Ssb PORTABLE

2

2

02.08.01.01.6 0

SENTER

2

2

02.09.01.46.0 4

ALAT PEMADAM KEBAKARAN

3

3

SENJATA PINGGANG

0

0

BARIKADE

10

10

TAMENG

16

16

ROMPI DAKURA

16

16

HELM DAKURA

16

16

BORGOL

0

0

SENTER

8

8

PENTUNG

164

164

NON SENJATA API

29

29

RAMBU TIDAK BERSUAR LAINNYA

14

14

02.10.01.02.0 2 02.10.02.01.1 2 02.10.02.01.1 3 02.10.02.01.1 4 02.10.02.01.1 5 02.10.02.01.1 7 02.10.02.01.1 8 02.10.02.02.0 8 02.10.02.02.1 3

03

16

1

8

Rambu-Rambu 03.12.07.01.0 5



27

2.3

Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jombang Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang diukur dengan Pencapaian atas sasaran dari Renstra tahun 2009 - 2013. Indikator Capaian kinerja dapat di lihat pada tabel berikut:

TABEL 2. 9 CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2008 - 2013 2009 2010 2011 2012 2013 T R T R T R T R T R Sasaran 1 : Terwujudnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika di dalam NO

INDIKATOR

SATUAN

KETERANGAN

pembangunan 1.1

Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang menegakkan norma-norma sosial, kesopanan, kesusilaan dan norma-norma agama Jumlah pelanggaran Tramtib

kasus

-

1734

1734

1816

1816

1001

1001

815

815

1427

Tabel diatas menunjukkan bahwa renstra 2009 - 2013 dalam penentuan capaian kinerja berupa penurunan pelanggaran sebagai sasaran kurang dapat digunakan sebagai indikator. Mengingat jumlah pelanggaran Tramtib yang Fluktuatif tergantung situasi dan kondisi masyarakat. Indikator tersebut perlu dievaluasi pada renstra berikutnya agar capaian kinerja dapat terukur dengan baik. 2.4

Tantangan Dan Peluang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Hal tersebut bisa berasal dari internal organisasi dan juga berasal dari eksternal

organisasi. Identifikasi dari peluang dan tantangan yang tepat dan terukur bisa memperkuat posisi organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fumgsinya. Berikut ini adalah tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja: a. Cakupan luas wilayah kerja yang luas belum sepadan dengan jumlah personil. b. Cakupan demografi yang besar belum sepadan dengan jumlah personil c. Tingkat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah setingkat eselon II namun belum dapat melaksanakan tupoksi dengan baik. d. Standar Operasi Prosedur yang belum optimal sebagai pedoman kegiatan pelaksanaan kegiatan anggota satuan polisi pamong praja.. e. Kompensasi terhadap Beban kerja yang belum memadahi bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja. f.

Rekruitmen pamong praja yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu PP no 6 tahun 2010.

g. Peningkatan wawasan dan kemampuan yang sesuai Dengan Polisi Pamong Praja masih kurang Mencukupi sehingga personil yang ada kurang optimal dalam bertugas. h. Sebaliknya banyak personil terlatih dalam hal kepolisipamongprajaan yang di tarik ke Dinas/ Instansi lain akibat dari kecakapannya dalam bertugas. Adapun potensi yang bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:


28

a. Adanya PP nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Payung hukum ini bisa memperkuat kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di daerah. b. Tingkat Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang sudah mencapai Eselon II sehingga memudahkan Koordinasi karena posisi yang sejajar dengan Dinas/ Instansi. c. Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang luas dan masih belum dilaksanakan optimal membuka kesempatan bagi Satpol PP untuk mengembangkan kemampuan anggota. d. Peran anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang diluar tugas seperti menjadi tokoh masyarakat bisa mendukung efektifitas kinerja dalam menjalankan tugas penegakkan perda dan memelihara Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. e. Demografi Jombang yang sudah mencapai lebih satu juta penduduk adalah potensi peningkatan

peran

serta

masyarakat


dalam

mendukung

tugas

Satpol

PP.

29

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Dalam upaya meningkatkan kualitas agar tercapai Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang merumuskan identifikasi masalah umum yang bersifat tepat dan strategis berikut ini adalah penggambarannya: 3.1.1. Kelemahan internal Beberapa hal internal yang menjadi hambatan dalam menjalankan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang adalah: 1. Kuantitas dan kualitas personil yang telah mengikuti pendidikan tentang Polisi Pamong Praja masih kurang. 2. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang oleh personilnya. 3. Belum adanya standar operasional prosedur yang memadahi bagi pelaksanaan kegiatan yang dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 4. Cukup banyaknya sirkulasi mutasi pegawai Satuan Polisi Pamong Praja yang tidak sesuai dengan kualifikasi Polisi Pamong Praja. 5. Jabatan Fungsional belum terbentuk sehingga menyulitkan Pelaksanaan Tugas terutama penegakan Perda. 6. Kompensasi atas beban kerja diluar jam kerja standar yang belum optimal sebagai insentif dalam meningkatkan produktifitas. 3.1.2. Ancaman eksternal Beberapa ancaman yang berasal dari luar Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya adalah: 1. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dari Instansi terkait. 2. Demografi yang luas dan tidak sebanding dengan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. 3. Prosedur yang belum ada terkait dengan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang berhubungan dengan dinas lain. 4. Anggapan masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang sempit sehingga pelaksanaan kegiatan terkadang terkendala akibat persepsi masyarakat yang kurang tepat.


30

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Bupati dan Wakil bupati terpilih Jombang periode 2014 - 2018 telah menyusun visi dan misi Kabupaten Jombang untuk meningkatkan pembangunan di masyarakat Kabupaten Jombang. Visi Kabupaten Jombang periode 2014 - 2018 adalah Jombang Sejahtera Untuk Semua. Penjabaran dari visi itu adalah lima misi yaitu: 1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama; 2. Mewujudkan Layanan Dasar Yang Terjangkau; 3. Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing dan Merata; 4. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; 5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang membantu tugas bupati terpilih di bidang penegakkan perda, menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta bertugas sebagai pelindung masyarakat masuk ke dalam misi nomor 1 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama. Visi dan misi ini selanjutnya secara terperinci dijabarkan dalam rencana jangka menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang. Yang akan menjadi acuan pokok Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tupoksinya. Penjabaran tersebut bisa dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 3. 1 PENJABARAN MISI KEPALA DAERAH PADA STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG

Sasaran

Arah Kebijakan

Strategi

MISI 1.

Terpeliharanya

Peningkatan

Meningkatkan

Peningkatan

Indikator Kinerja Program Persentase

MENINGKATKAN

keamanan dan

kualitas SDM

kemampuan

SDM aparatur

Linmas dan

KUALITAS

ketertiban

Linmas dan

aparatur

Linmas dan

Satpol PP

KEHIDUPAN

umum

Satpol PP

Linmas dan

Satpol PP

terlatih

Misi

SOSIAL DAN BERAGAMA

Program Pembangunan

Satpol PP Peningkatan

Memantau

Peningkatan

Tingkat

kepatuhan

pelanggaran

kepatuhan

penyelesaian

masyarakat

dan

terhadap

pelanggaran

terhadap

penegakan

Peraturan

perda dan

peraturan

perda dan

Daerah dan

peraturan

perundangan

perkada

Peraturan

kepala

Kepala Daerah

daerah

Peningkatan

Persentase

ketentraman

penyelesaian

dan ketertiban

gangguan

umum

ketentraman

yang berlaku

dan ketertiban umum


31

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai institusi pemerintah daerah berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Panduan bagi penyelenggaran unit organisasi di bawah Kemendagri tertuang dalam rencana Strategis yang dibuat oleh Kementerian Dalam negeri 2010-2014. Dalam rencana strategis tersebut Kementerian Dalam Negeri memiliki visi: “Terwujudnya Sistem Politik Yang Demokratis, Pemerintahan Yang Desentralistik, Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan, Serta Keberdayaan Masyarakat Yang Partisipatif, Dengan Didukung Sumberdaya Aparatur Yang Profesional Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” Adapun untuk misi yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri adalah: 1.

Memperkuat keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.

2.

Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum

3.

Memantapkan efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan yang

desentralistik. 4.

Mengembangkan keserasian hubungan pusat daerah, antar daerah dan antar kawasan serta kemandiriam daerah dalam pengelolaan pembangunan secara berkelanjutan

5.

Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya

6.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Sebagai penjabaran dari misi-misi tersebut kementerian dalam negeri membuat tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dari kementerian dalam negeri yang berkenaan lagsung dengan satuan polisi pamong praja adalah “Meningkatnya Sinergitas Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” Adapun sasaran yang ditentukan oleh kementerian dalam negeri untuk mencapai tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Kelembagaaan dan Aparat Satpol PP Dan Satlinmas. 0.4. Penentuan Isu-Isu Strategis Isu-isu strategis yang menjadi hambatan dan juga peluang bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang antara lain: a. Kenyamanan

masyarakat

atas

terciptanya

kondisi

tertib/

dinamis

yang

mendukung pembangunan, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman dan tentram. Hal tersebut adalah urusan wajib Pemerintah daerah yang dilaksanakan melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. b. Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan desentraliasi pembangunan melalui otonomi daerah, Kabupaten Jombang diberikan kewenangan untuk menentukan regulasi sesuai dengan kondisi

wilayahnya.

Sebagaimana

regulasi/peraturan

lainnya

diperlukan

penegakan yang optimal agar tercipta ketertiban umum.


32

c. Tingkat Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang belum sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. d. Belum Terbentuknya Jabatan Fungsional yang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. e. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang dituntut profesional dalam menjalankan tugas untuk menyelesaikan permasalahan gangguan ketertiban masyarakat. f.

Pemberdayaan Satlimas yang efektif dalam melindungi masyarakat.


33

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1.

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Visi merupakan gambaran, cita-cita, kondisi ideal yang diharapkan serta menjadi

cerminan komitmen yang akan datang Satuan Polisi Pamong Praja yang akan dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam rentang 5 tahun yang akan datang. Visi yang dibuat oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut: “Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dalam Menjaga Ketertiban, Keamanan, Ketentraman Kabupaten Jombang” Sebagai satuan yang memiliki tugas berhubungan langsung dengan penegakan peraturan daerah kualifikasi anggota yang profesional memegang peran kunci dalam menjalankan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Pengembangan keanggotaan yang mengarah profesional akan mampu mendukung ketertiban, keamanan dan ketentraman Kabupaten Jombang. Derivasi dari visi ini adalah misi yaitu: a. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum b. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah c. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang d. Meningkatkan Kapasitas Aparatur Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja e. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat 4.2.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Untuk memberi arah kegiatan yang jelas maka ditetapkan tujuan dan sasaran derivasi dari misi yaitu: a. Untuk mencapai misi satu ditetapkan tujuan yaitu meningkatnya kenyamanan masyarakat dengan sasaran meningkatnya jumlah penanganan gangguan ketertiban umum bagi masyarakat b. Untuk mencapai misi kedua ditetapkan tujuan terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sasaran meningkatnya jumlah penuntasan pelanggaran masyakat terhadap peraturan daerah c. Untuk

mencapai

misi

ketiga

ditetapkan

tujuan

memberikan

dukungan

kelembagaan, sarana dan prasarana yang optimal dalam pelaksanaan tugas dengan sasaran Efektivitas sarana dan prasarana pendukung kinerja


34

d. Untuk mencapai misi keempat ditetapkan tujuan terwujudnya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang

profesional dengan sasaran

meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki Satpol PP. e. Untuk mencapai misi kelima ditetapkan tujuan efektifitas peran Satlinmas dengan sasaran meningkatnya kualitas Satlinmas

Perumusan Tujuan dan Sasaran dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

TABEL 4. 1 PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN ATAS VISI DAN MISI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Satuan Polisi

Meningkatkan

meningkatnya

meningkatnya

Pamong Praja

Ketentraman Dan

kenyamanan masyarakat

jumlah penanganan

yang Profesional

Ketertiban Umum

gangguan Ketertiban

dalam Menjaga

umum bagi

Ketertiban,

masyarakat

Keamanan,

Meningkatkan

terwujudnya kepatuhan

meningkatnya jumlah

Ketentraman

Kepatuhan

masyarakat terhadap

penuntasan

Kabupaten

Masyarakat Terhadap

Peraturan Daerah dan

pelanggaran

Jombang

Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala

masyakat terhadap

Peraturan Kepala

Daerah

peraturan daerah

Meningkatkan

memberikan dukungan

Efektivitas sarana

Kapasitas

kelembagaan, sarana

dan prasarana

Kelembagaan, Sarana

dan prasarana yang

pendukung kinerja

dan Prasarana

optimal dalam

Satuan Polisi

pelaksanaan tugas

Daerah

Pamong Praja Kabupaten Jombang Meningkatkan

terwujudnya sumber

meningkatnya

Kapasitas Aparatur

daya manusia Satuan

kualitas sumberdaya

Sumber Daya

Polisi Pamong Praja

manusia yang dimiliki

Manusia Satuan

yang profesional

Satpol PP

Meningkatkan

Efektifitas Peran

meningkatnya

Perlindungan

Satlinmas

kualitas Satlinmas

Polisi Pamong Praja

Masyarakat


35

4.3.

Strategi dan Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

TABEL 4. 2 PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan

meningkatnya

meningkatnya jumlah

kenyamanan

penanganan gangguan

Jumlah penanganan gangguan Ketertiban umum bagi masyarakat

Mewujudkan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Optimal

masyarakat

Ketertiban umum bagi

Mendeteksi dini dan memetakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Menangani Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Secara Bekala

masyarakat

Menyelenggarakan Penyuluhan dan Pembinaan masyarakat dalam meningkatkan Ketertiban Umum Melakukan pengamanan Aset, Kegiatan dan Tamu Daerah, Siaga piket wilayah 24 jam, 365 hari Melakukan koordinasi Intensif Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait dalam pengendalian ketertiban.


36

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan

terwujudnya

meningkatnya jumlah

kepatuhan

penuntasan pelanggaran

masyarakat

masyakat terhadap

Jumlah penuntasan pelanggaran masyakat terhadap peraturan daerah

Menuntaskan Penanganan/ Penegakan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang efektif

terhadap

peraturan daerah

Memantauan/ Mengidentifikasi, Mengawasi dan Mengendalikan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Jombang

Peraturan

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengajuan Proses Hukum utuk menimbulkan efek jera

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Mengevaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang kurang Optimal memberikan

Efektivitas sarana dan

dukungan

prasarana pendukung

kelembagaan,

kinerja

sarana dan prasarana yang

sarana dan prasarana pendukung kinerja yang efektif

Menyediakan Pelayanan Administrasi perkantoran yang baik

Menyediakan pelayananan administrasi perkantoran yang dibutuhkan

Menyediakan sarana dan prasarana kantor

Mengadakan sarana dan prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan

optimal dalam pelaksanaan tugas


Memelihara secara rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

37

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Strategi

Kebijakan Memelihara secara rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor Memelihara secara rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Meningkatkan Performance Personil Satpol PP

Mengadakan pakaian Dinas Satpol PP Lengkap dan pakaian khusus lainnya

Menyusun Dokumen Perencanaan dan Keuangan serta Laporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang Akuntabel dan benar

Menyusun rencana strategis SKPD Menyusun rencana kerja SKPD Menyusun laporan capaian kerja SKPD Menyusun laporan keuangan SKPD


38

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Terwujudnya

meningkatnya kualitas

sumber daya

sumberdaya manusia yang

manusia Satuan

dimiliki Satpol PP

Kualitas Sumber Daya Manusia Melatih kemampuan dan Ikut yang dimiliki Satpol PP serta dalam kegiatan Kepamong Prajaan bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

Meningkatkan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Efektifitas Jumlah, Kemampuan, Sarana dan Prasarana Satlinmas

Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Satlinmas terhadap Satlinmas

Polisi Pamong

Strategi

Praja yang profesional Efektifitas Peran


Satlinmas

Satlinmas

Meningkatkan Peran dan Pemberdayaan Satlinmas

Kebijakan

Ikutserta dalam Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah

Melatih Satlinmas Meningkatkan Pemberdayaan Satlinmas


39

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1. Program Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai wujud untuk mencapai tujuan dan sasaran. Diuraikan dengan Tabel Berikut :

TABEL 5. 1 PERUMUSAN PROGRAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Program

meningkatnya

meningkatnya jumlah

kenyamanan

penanganan gangguan

Jumlah penanganan gangguan Ketertiban umum bagi masyarakat

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

masyarakat

Ketertiban umum bagi

Jumlah penuntasan pelanggaran masyakat terhadap peraturan daerah

Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah


Program pelayanan administrasi perkantoran Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Peningkatan disiplin aparatur Perencanaan strategis dan pelaporan capaian kinerja serta keuangan SKPD

Kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki Satpol PP

Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

masyarakat terwujudnya

meningkatnya jumlah

kepatuhan

penuntasan

masyarakat

pelanggaran masyakat

terhadap

terhadap peraturan

Peraturan

daerah

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah memberikan

Efektivitas sarana dan

dukungan

prasarana pendukung

kelembagaan,

kinerja

sarana dan prasarana yang optimal dalam pelaksanaan tugas

terwujudnya


sumber daya

sumberdaya manusia

manusia Satuan yang dimiliki Satpol PP Polisi Pamong Praja yang profesional


40

Tujuan

Sasaran

Indikator sasaran

Program

Efektifitas


Peran

Satlinmas


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Satlinmas

5.2. Kegiatan Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sebagai Implementasi atas Strategi Dan Kebijakan di rumuskan pada tabel berikut :

TABEL 5. 2 PERUMUSAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG Strategi

Kebijakan

Kegiatan

Mewujudkan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Optimal

Mendeteksi dini dan memetakan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Deteksi Dini dan Pemetaan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menangani Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Secara Bekala

Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Menyelenggarakan Penyuluhan dan Pembinaan masyarakat dalam meningkatkan Ketertiban Umum

Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Ketertiban Umum, Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta Ketentraman dalam Masyarakat

Melakukan pengamanan Aset, Kegiatan dan Tamu Daerah, Siaga piket wilayah 24 jam, 365 hari

Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

Melakukan koordinasi Intensif Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait dalam pengendalian ketertiban.

koordinasi Pengendalian Ketertiban

Memantauan/ Mengidentifikasi, Mengawasi dan Mengendalikan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Jombang

Pemantauan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di daerah

Menuntaskan Penanganan/ Penegakan Kasus Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang efektif


41

Strategi

Kebijakan

Kegiatan

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta pengajuan Proses Hukum utuk menimbulkan efek jera

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Mengevaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang kurang Optimal

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Menyediakan Pelayanan Administrasi perkantoran yang baik

Menyediakan pelayananan administrasi perkantoran yang dibutuhkan

Penyediaan pelayananan administrasi perkantoran

Menyediakan sarana dan prasarana kantor

Mengadakan sarana dan prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

Memelihara secara rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya

Memelihara secara rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor

Memelihara secara rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

Meningkatkan Performance Personil Satpol PP

Mengadakan pakaian Dinas Satpol PP Lengkap dan pakaian khusus lainnya

pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

Menyusun Dokumen Perencanaan dan Keuangan serta Laporan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang yang Akuntabel dan benar

Menyusun rencana strategis SKPD

penyusunan rencana strategis SKPD

Menyusun rencana kerja SKPD

penyusunan rencana kerja SKPD

Menyusun laporan capaian kerja SKPD

penyusunan laporan capaian kerja SKPD

Menyusun laporan keuangan SKPD

penyusunan laporan keuangan SKPD


42

Strategi

Kebijakan

Kegiatan

Melatih kemampuan dan Ikut serta dalam kegiatan Kepamong Prajaan bagi Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

Meningkatkan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

Ikutserta dalam Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah

Keikutsertaan dalam Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah

Meningkatkan Peran dan Pemberdayaan Satlinmas

Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan Sarana dan Prasarana Satlinmas terhadap Satlinmas

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Melatih Satlinmas

Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatkan Pemberdayaan Satlinmas

Peringatan HUT Linmas

5.3. Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian atas program dan kegiatan yang telah ditetapkan, dimana indikator kinerja ini sebagai dasar penilaian kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun setelah juga sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.untuk selanjutnya Indikator terhadap program dan kegiatan di rumuskan dalam tabel berikut


43

TABEL 5. 2 PERUMUSAN KEGIATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG Indikator Sasaran

1


Program

1

2

Program Pelayanan administrasi perkantoran

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan

24

46

Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor

47

pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional

48

49

3

peningkatan disiplin aparatur 6

7

penyediaan pelayananan administrasi perkantoran

perencanaan strategis dan pelaporan capaiankinerja serta keuangan SKPD

pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya

1

penyusunan rencana strategis SKPD

2

penyusunan rencana kerja SKPD


Indikator Kinerja Program ( Outcome ) & Indikator Kinerja Kegiatan ( Output ) Efektifitas kinerja Pelayanan SKPD Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran untuk 12 bulan Efektifitas kinerja Sarana dan Prasarana SKPD Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya gedung kantor/bangunan pendukungnya Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan gedung kantor Terpeliharanya kendaraan dinas/kendaraan operasional Efektifitas Performance Anggota Tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Program SKPD Tersusunnya dokumen Renstra SKPD Tersusunnya dokumen Renja SKPD

2014

2015

2016

Rp

Target

2017

Rp

Target

2018

Rp

Target

Rp

Unit Kerja SKPD Penang gung Jawab

Lokasi

Target

Rp

Target

100%

466.686.400

100%

372.064.400

100%

376.824.400

100%

381.584.400

100%

457.353.280

100%

466.686.400

100%

372.064.400

100%

376.824.400

100%

381.584.400

100%

457.353.280

100%

126.300.000

100%

96.335.000

100%

97.890.000

100%

99.445.000

100%

133.920.000

Kabupaten Jombang

12 unit

17.900.000

12 unit

10.500.000

12 unit

10.500.000

12 unit

10.500.000

12 unit

12.600.000

Kabupaten Jombang

12 bulan

27.500.000

12 bulan

20.000.000

12 bulan

20.000.000

12 bulan

20.000.000

12 bulan

24.000.000

Kabupaten Jombang

12 bulan

30.900.000

12 bulan

26.435.000

12 bulan

27.990.000

12 bulan

29.545.000

12 bulan

37.320.000

Kabupaten Jombang

21 unit

50.000.000

21 unit

39.400.000

21 unit

39.400.000

21 unit

39.400.000

21 unit

60.000.000

Kabupaten Jombang

100%

208.835.000

100%

221.365.100

100%

234.647.006

100%

248.725.826

100%

263.649.376

Kabupaten Jombang

214 personil

208.835.000

214 personil

221.365.100

214 personil

234.647.006

214 personil

248.725.826

214 personil

263.649.376

Kabupaten Jombang

100%

12.622.000

100%

13.454.000

100%

13.454.000

100%

13.454.000

100%

33.600.000

Kabupaten Jombang

100%

1.000.000

100%

0

100%

0

100%

0

100%

8.400.000

Kabupaten Jombang

100%

4.380.000

100%

4.880.000

100%

4.880.000

100%

4.880.000

100%

8.400.000

Kabupaten Jombang

Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang

44

2


15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3

penyusunan laporan capaian kerja SKPD

4

penyusunan laporan keuangan SKPD

1

Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

3

7

3

jumlah penuntasan pelanggaran masyakat terhadap peraturan daerah

26

Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

Tersusunnya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen laporan keuangan semester, prognosis dan akhir tahun SKPD Optimalisasi Jumlah, Kemampuan, Sarana dan Prasarana Satlinmas Tersedianya seragam Satlinmas lengkap

100%

4.218.000

100%

4.800.000

100%

4.800.000

100%

4.800.000

100%

8.400.000

Kabupaten Jombang

100%

3.024.000

100%

3.774.000

100%

3.774.000

100%

3.774.000

100%

8.400.000

Kabupaten Jombang

35%

330

Terlaksananya pelatihan pengendalian keamanan

500

Peringatan HUT Linmas

Terlaksananya peringatan HUT Linmas

1

1

Pemantauan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di daerah

2

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3

Evaluasi terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah


45%

600 198.400.000

Pelatihan Pengendalian Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Meningkatnya jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah Teridentifikasinya Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah di daerah Penanganan Kasus Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Evaluasi Penerapan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

40%

1000 400.000.000

500 599.865.000

500

1

1.000.000.000

Kabupaten Jombang

1.000.000.000

Kabupaten Jombang

30.710.000

Kabupaten Jombang

1000 599.865.000

1 25.710.000

Kabupaten Jombang

1500 600.000.000

599.865.000

23.710.000

50%

1 27.710.000

20 persen

67.906.000

25

64.482.500

30

71.680.000

35

73.977.500

40

125.011.000

Kabupaten Jombang

10 kasus

24.100.000

25

26.880.000

45

27.920.000

70

28.960.000

100

32.516.000

Se Kabupaten Jombang

2 kasus

30.981.000

6

25.252.500

12

31.410.000

21

32.667.500

33

77.675.000


2 perda

12.825.000

5

12.350.000

9

12.350.000

14

12.350.000

20

14.820.000

Kabupaten Jombang

45

4

jumlah penanganan gangguan Ketertiban umum bagi masyarakat

27

Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1

2

5

kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki Satpol PP

28

Deteksi Dini Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum

3

Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Ketertiban Umum, Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta Ketentraman dalam Masyarakat

4

Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah

5

koordinasi Pengendalian Ketertiban

Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja 1

Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja

2

Keikutsertaan dalam Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah


Meningkatnya jumlah Penyelesaian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Informasi Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan Penyuluhan dan Pembinaan masyarakat dalam meningkatkan Ketertiban Umum, Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta Ketentraman dalam Masyarakat Siaga piket dan patroli wilayah 24 jam, 365 hari koordinasi Intensif Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait dalam pengendalian ketertiban. Menningkatnya prosentase Polisi Pamong Praja Terlatih latihan dalam rangka Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Ikut serta dalam kegiatan Kepamong Prajaan di luar daerah

70%

467.860.000

75

485.255.000

80

485.870.000

85

486.485.000

90

634.520.000

Kabupaten Jombang

1000 kasus

44.520.000

2100

40.200.000

3300

40.200.000

4600

40.200.000

6000

48.240.000

700 kasus

204.690.000

1575

222.600.000

2640

222.600.000

4370

222.600.000

5400

267.120.000

Se Kabupaten Jombang Se Kabupaten Jombang

500 peserta

0

1100

3500

50.000.000

Kabupaten Jombang

211.400.000

2190

212.000.000

3285

212.000.000

4380

212.000.000

5475

254.400.000

Kabupaten Jombang

1095

1800

2600

28 kegiatan

7.250.000

32

10.455.000

36

11.070.000

40

11.685.000

45

14.760.000


50%

90.820.000

60

104.400.000

70

110.940.000

80

118.134.000

95

133.847.400

Kabupaten Jombang

50

39.420.000

110

39.000.000

180

39.000.000

260

39.000.000

350

46.800.000

Kabupaten Jombang

11

51.400.000

23

65.400.000

36

71.940.000

50

79.134.000

65

87.047.400

luar Kabupaten Jombang

46

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang

sebagai salah satu Satuan Kerja

Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dalam Indikator Kinerjanya harus mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jombang. Korelasi antara INDIKATOR KINERJA dengan TUJUAN DAN SASARAN RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut :


47

TABEL 5. 2 KORELASI ANTARA INDIKATOR KINERJA DENGAN TUJUAN DAN SASARAN RPJMD MISI 1. MENINGKATKAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL DAN BERAGAMA Sasaran 2 Terpeliharanya keamanan dan ketertiban umum

Arah Kebijakan

Strategi

Program Pembangunan

Indikator Kinerja Program

1 Peningkatan 2 Meningkatkan kualitas SDM kemampuan Linmas dan Satpol aparatur satpol PP PP

Peningkatan SDM aparatur satuan polisi pamong praja

3 Peningkatan 1 Memantau kepatuhan pelanggaran dan masyarakat penegakan perda terhadap dan perkada peraturan perundangan yang berlaku

Peningkatan 1 Tingkat kepatuhan terhadap penyelesaian Peraturan Daerah pelanggaran perda dan Peraturan dan peraturan Kepala Daerah kepala daerah


Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum

1 Persentase polisi pamong praja terlatih

1 Persentase penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Capaian Kinerja

Tahapan Pencapaian target

Kondisi Awal Kondisi Akhir

2014

2015

2016

2017

2018

31 latsar, 20 jambore, 6 ppns dari 194 personil/ 30%

95%

50%

60%

70%

80%

95%

10%

40%

20%

25%

30%

35%

40%

70%

75%

80%

85%

90%

_

90%

48

CATATAN


49

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENSTRA-SKPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Recommend Documents