RENCANA KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-SKPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2015 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi
pemangku
kepentingan
pembangunan
melalui penyelenggaraan
Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD. Sesuai amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2015 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang tahun 2015. Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan RKPD
yang
disertai
dengan
upaya
mempertahankan
dan
meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang tahun 2015, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang tahun 2011 – 2015 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2018 yaitu : “ Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional dalam Menjaga Ketertiban, Keamanan, Ketentraman Kabupaten Jombang”
Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Tahun 2015 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 4. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang tahun 2015, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang tahun 2015 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. 1.2
Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Tahun 2015 adalah: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara
Pemerintah,
Pemerintah
Daerah Provinsi
dan
Pemerintah
Nomor 6
Tahun 2008 tentang Pedoman
Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Evaluasi
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010; 15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010; 18. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Rencana pembangunan daerah. 19. Peraturan
Menteri
dalam Negeri Nomor 38
tahun 2010 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pamong Praja; 20. Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia; 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja; 23. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah; 26. Peraturan daerah kabupaten jombang nomor 15 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah; 27. Peraturan daerah kabupaten jombang nomor
tentang organisasi perangkat daerah
kabupaten jombang nomor 5 tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Jombang;
28. Peraturan daerah kabupaten jombang nomor 8 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten jombang; 29. Peraturan bupati jombang nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD kabupaten jombang; 30. Peraturan bupati nomor 12 tahun 2009 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
1.3
Maksud dan Tujuan 1.3.1
Maksud Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar desa, antar
wilayah, antar sektor pembangunan desa, kecamatan dan derah kabupaten serta terciptanya efektivitas dan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.
1.3.2
Tujuan
Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Tahun 2014 adalah:
Polisi Pamong Praja
1. Terwujudnya penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2015; 2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan; 3. Terwujudnya
keterkaitan
dan
konsistensi
antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan; 4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
1.4
Sistematika Penyusunan Rencana Kerja KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Renja SKPD, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundangundangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. 2.3 Isu-Isu Penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi, berisikan uraian mengenai: Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD, Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD. 3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai: faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya
BAB IV
PENUTUP
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun Lalu Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang selama tahun 2014 dan perkiraan target tahun 2015. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut : A. Penetapan Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan. B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.
1. Evaluasi Program Tahun 2015 Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja pada tribulan I adalah, sebesar Rp. 474.565.100,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 61.959.696,00 (Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah). Pencapaian 13,06%, dengan belanja langsung sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dijabarkan melalui 8 Program dan 22 Kegiatan yaitu sebagai berikut: Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang Tahun 2015 :
No
Urusan
.
Kegiatan I
Program/
Kegiatan/
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Sub
Alokasi Biaya (Rp) Anggaran
Realisasi
%
0
0
0
0
SEBELUM PERUBAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN
A
BELANJA PEGAWAI
0
0
1
Gaji dan Tunjangan
0
0
2
Tambahan Penghasilan PNS
0
0
Tambahan Penghasilan Berdasarkan
0
0
3
Pertimbangan Objektif Lainnya
No
Urusan
.
Kegiatan II
Program/
Kegiatan/
Alokasi Biaya (Rp)
Sub Anggaran
BELANJA LANGSUNG PERUBAHAN
Realisasi
%
SEBELUM
BELANJA LANGSUNG SETELAH PERUBAHAN
A
Program Pelayanan Perkantoran Pelayanan
Administrasi
474.565.100,00
225.995.454,00
47,62
Administrasi
474.565.100,00
225.995.545,00
47,62
359.475.000,00
121.524.950,00
33,81
55.950.000,00
26,33
1
Penyediaan Perkantoran
B
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
212.500.000,00
2
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
52.000.000,00
42.468.500,00
81,67
3
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
22.725.000,00
7.700.000,00
33,88
4
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional
72.250.000,00
15.406.450,00
21,32
No.
Urusan
Program/
Kegiatan/
Alokasi Biaya (Rp)
Sub
Kegiatan
C
Anggaran
Program Peningkatan Disiplin
Realisasi
%
127.270.000,00 126.316.000,00
99,25
127.270.000,00 126.316.000,00
99,25
Aparatur 1.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
D
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
19.490.000,00
7.040.000,00
36,12
1
Penyusunan rencana strategis SKPD
2.940.000,00
970.000,00
32,99
2
Penyusunan rencana kerja SKPD
5,195,000.00
2.500,000.00
48,12
3
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
5,920,000.00
3.010,000.00
50,84
4
Penyusunan laporan keuangan SKPD
5,435,000.00
560.000,00
10,30
E
Program Peningkatan Keamanan dan
125.750.000,00
650,00
0,52
102,040,000.00
0.00
0.00
650.000,00
2,74
Kenyamanan Lingkungan 1
Pelatihan Pengendalian Keamanan Kenyamanan Lingkungan
2
Peringatan HUT Linmas
23,710,000.00
F
Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
20.100.000,00
1
Pemantauan Pelanggaran Perda Peraturan Kepala Daerah di daerah
dan
5,450,000.00
4.150,000.00
76,15
2
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
11,400,000.00
4.500.000,00
39,47
3
Evaluasi terhadap pelaksanaan daerah dan peraturan kepala daerah
3,250,000.00
0,00
0,00
Dan
peraturan
8.650.000,00 43,03
Program/
Kegiatan/
Alokasi Biaya (Rp)
No
Urusan
Sub
.
Kegiatan
G
Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum
dan
407.960.000,00
177.280.000,00
1
Pengendalian Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
193,360,000.00
145.840.000,00
75,42
2
Pemberdayaan dan Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan Ketertiban Umum, Penanggulangan Penyakit Masyarakat serta Ketentraman dalam Masyarakat
0.00
0.00
0.00
3
Pelaksanaan Siskamswakarsa Di Daerah
200,650,000.00
22.477.500,00
11,20
4
koordinasi Pengendalian Ketertiban
7,200,000.00
2.962.500,00
41,15
5
Deteksi dini dan pemetaan gangguan ketentraman dan ketertiban umum
6,750,000.00
6.000.000.00
88,89
H
Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
98.516.000,00
66.436.000,00
67,44
1
Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
0.00
0.00
0.00
2
Keikutsertaan dalam Peningkatan kemampuan Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Di Luar Daerah
98,516,000.00
66.436.000,00
67,44
Anggaran
Realisasi
% 43,46
2. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2015 Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2015 dengan anggaran sebesar Rp. 1.633.126.100,- terurai dalam 8 program dan 22 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2014. Apabila dikaitkan dengan
pencapaian visi Kabupaten Jombang yaitu “Jombang
Sejahetra Untuk Semua” dan misi pertama yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial Dan Beragama dan ke lima yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih”, pada dasarnya kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang mendukung misi pertama dan ke lima Kabupaten Jombang. Untuk mencapai misi pertama dan ke lima tersebut, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA mempunyai
fungsi dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat, koordinasi dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jombang. Berdasarkan hasil
yang diperoleh melalui
penilaian
kinerja
terhadap
program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2015, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sebagai berikut: a.
Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.
b.
Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
c.
Belum
optimalnya koordinasi dalam
penyelenggaraan ketertiban umum,
ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
d.
Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran outcome
programmenjadi
kegiatan
yang
menunjang
efektivitas
program/kegiatan e.
Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan. Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA dalam ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, maka peningkatan
kinerja
organisasi
melalui
kegiatan
tahunan
yang
dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang tahun 2014 – 2018, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : 1.
Strategi Mendorong berkembangnya tanggung jawab aparatur atas tugas – tugasnya dalam pelaksanaan tugas dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Pengembangan sumber daya manusia melalui peningkatan kapabilitas dan kapasitas aparatur. b. Peningkatan
kemampuan
teknis aparat dalam penyelenggaraan ketertiban
umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. c. Peningkatan
kemampuan
aparatur
dalam melaksanakan tugas
dan
kewajibannya sehingga dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan optimal. d. Memberikan dukungan sarana dan prasarana bagi aparat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sehingga tercapai effektivitas dan effisiensi.
2.
Strategi Mendorong Aparat dan Masyarakat untuk mengetahui, memahami dan bertindak cepat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Membangun melalui
kemampuan
pelatihan
ketentraman
dan
dan
kolektifitas
sosialisasi
masyarakat,
Aparatur
dan
masyarakat
penyelenggaraan ketertiban
perlindungan masyarakat
umum,
dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. b. Pemantapan
partisipasi
masyarakat
dalam proses penyelenggaraan
ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. c. Mewujudkan
penyelenggaraan
ketertiban
umum, ketentraman
masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jombang yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat dan kelembagaan non-pemerintah. 3.
Strategi Pemberdayaan
seluruh sumber daya
yang ada
pada Satuan
Polisi
Pamong Praja dalam rangka mewujudkan good governance dilaksanakan dengan arah kebijakan : a. Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, b. Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dan c.
Perlindungan
masyarakat. 4.
Strategi Membangun koordinasi yang efektif dan semangat kebersamaan untuk membuat kesepakatan terbaik bagi kepentingan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah di Kabupaten Jombang dengan arah kebijakan : a. Melaksanakan koordinasi melalui mekanisme yang ada dalam rangka penyelenggaraan ketertiban
umum, ketentraman
masyarakat,
perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sesuai dengan kebijakan publik, dan melaksanakan langkah inovatif dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi Kabupaten Jombang dan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang. b. Menyelenggarakan
ketertiban
umum, ketentraman
masyarakat,
perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang terintegrasi satu daerah dengan yang lainnya, antar SKPD dan masyarakat. Rekapitulasi hasil pelaksanaan renja SKPD ada pada tabel 2.1 dibawah ini:
1.2. Analisis kinerja Pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Dibentuk melalui peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dipimpin oleh seorang KepalaSatuan
Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok sesuai dengan
peraturan bupati no 12 adalah membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati, Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai fungsi : a.
Pelaksanaan penyusunan program kerja ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati;
b.
Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati;
c.
Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
d.
Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati;
e.
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
f.
Meningkatkan kompetensi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
g.
Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaanSumber Daya SKPD
Adapun pencapaian kinerja pelayanan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel …… berikut:
1.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tugas, Pokok dan Fungsi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sejak dibentuk pada tahun 1950 dengan terbitnya peraturan daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Unsur Pelaksana, yaitu : Sub Bagian Sekretariat Tugas pokok Sekretariat adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang ketatausahaan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan serta tata usaha perlengkapan.
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
a.
Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis dan operasional di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat;
b.
Melaksanakan administrasi kepegawaian, melaksanakan pembinaan, peningkatan disiplin dan pengembangan karier serta upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
c.
Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/ keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
d.
Melaksanakan Standard Pelayanan Minimal dalam bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta perlindungan masyarakat;
e.
Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
f.
Melaksanakan kegiatan pengawasan melekat dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;
g.
Menyusun rencana kebutuhan barang, mengatur dan mengelola barang-barang inventaris kantor;
h.
Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan Satuan Polisi Pamong Praja;
i.
Menangani pengaduan masyarakat terkait dengan pelaksanaan tugas;
j.
Membantu sekretaris dalam melaksanakan koordinasi terkait dengan pelaksanaan tugastugas organisasi dan tatalaksana aparatur;
k.
Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja.
Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:
a. Melaksanakan penatausahaan keuangan, meliputi pengelolaan anggaran, penyusunan neraca, pelaksanaan akuntansi/ pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran; b. Melaksanakan pengurusan biaya perjalanan dinas, ganti rugi, gaji pegawai dan pembayaran hak-hak keuangan lainnya; c. Menyusun, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja; d. Melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.
Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas:
a. Menghimpun, mengolah, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran; b. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen kegiatan di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat; c. Melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran di bidang pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat; d. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran; e. Mengkoordinir dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah serta perlindungan masyarakat; f. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya; g. Mengelola, mengembangkan data dan Sistem Informasi lingkup Satuan Polisi Pamong Praja; h. Melaksanakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring pelaksanaan tugas.
Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Tugas pokok Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.
Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; b. Menyusun rencana program kerja di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; c. Melaksanakan program kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan masyarakat, apartur dan/atau Badan Hukum terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan; e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang Penyelidikan dan Penyidikan kepada masyarakat, aparatur dan/atau Badan Hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; b. Menyusun rencana program kerja di bidang penyelidikan dan penyidikan; c. Melaksanakan program kegiatan bidang penyelidikan dan penyidikan;
d. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan/atau instansi lain dalam rangka pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Melaksanakan kegiatan pemanggilan oleh PPNS;
fasilitasi
penyelidikan,
penyidikan,
pemeriksaan
dan
f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan penyidikan; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tugas pokok Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang operasi, pengendalian dan pengamanan.
Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang operasi penertiban dan pengendalian; b. Menyusun rencana program kerja di bidang operasi penertiban dan pengendalian; c. Melaksanakan kegiatan operasi dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. Melaksanakan koordinasi terhadap pelaksanaan upacara peringatan hari-hari besar dan acara kenegaraan serta kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah lainnya; e. Membimbing koordinator lapangan dan pasukan untuk bertindak teknis dan taktis dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian kegiatan operasi penertiban dan patroli wilayah; f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang operasi penertiban dan pengendalian; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Seksi Pengamanan, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis di bidang pengamanan; b. Menyusun rencana program kerja di bidang pengamanan; c. Melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan Bupati, Wakil Bupati dan pejabat/orang penting lainnya ke lokasi kunjungan kerja atau lokasi acara; d. Melaksanakan pengamanan lokasi kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati, Tamu VIP, upacara dan acara penting lainnya; e. Melaksanakan pengamanan / penjagaan Kantor Lingkup Pemerintah Daerah, rumah dinas Bupati, rumah dinas Wakil Bupati, gedung DPRD dan tempat penting lainya sesuai dengan ketentuan; f. Melaksanakan pengamanan unjuk rasa dan kerusuhan massa; g. Melaksanakan koordinasi dengan TNI/POLRI dan/atau instansi lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang pengamanan; h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengamanan; i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Bidang Perlindungan Masyarakat Tugas pokok Bidang Perlindungan Masyarakat, adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat.
Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; b. Menyusun rencana program kerja di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; c. Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat ( Satlinmas); d. Melaksanakan operasional, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat di pedesaan dalam rangka penegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, penyelamatan dan pertolongan korban bencana dan pengungsi serta pembantuan upaya pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi; e. Melaksanakan pemberian bantuan dalam pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat dan membantu TNI dalam upaya pertahanan negara dan pembantuan kegiatan masyarakat; f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
Seksi Bina Potensi Masyarakat, mempunyai tugas:
a. Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis bidang bina potensi masyarakat; b. Menyusun rencana program kerja di bidang bina potensi masyarakat; c. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas. d. Melaksanakan pembinaan operasional dan pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) melalui pelatihan, kesemaptaan, bimbingan teknis lainya. e. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama TNI/POLRI dan lembaga/Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat; f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina potensi masyarakat; g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat. Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan daerah di Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut : 1.
Masih kurangnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang
baru
memiliki
anggota sebanyak 80 orang. 2.
Belum optimalnya kemampuan dan jumlah sumber
daya
manusia
dalam
penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. 3.
Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
4.
Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
5.
Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.
Pemasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jombang terutama misi pertama dan kelima. Perubahan paradigm penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan masyarakat
dalam
penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyaraka di Kabupaten Jombang : 1. Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang
didasarkan
kepada
Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010. 2. Aspek kebutuhan personil perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur, mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekruitmen kepegawaian dibandingkan dengan anggaran/belanja pegawai yang mencapai 54 %. Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten Jombang, dimana setiap kecamatan harus dibentuk Unit Satpol PP Kecamatan yang secara ex – officio dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil Kecamatan, Disamping itu untuk penegakan Perda maupun penyelenggaraan Ketertiban umum dan
ketentraman
masyarakat dengan memberdayakan anggota yang ada dengan catatan untuk penyelenggaraan keamanan kantor dan menjaga rumah dinas pimpinan direkrut dari anggota Linmas periode siap sesuai kebutuhan yang konsekuensinya akan menambah anggaran. 3. Aspek Sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patroli sesuai dengan SPM, bahwa
Satpol
PP
melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari. 4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan. 2.4
Review Terhadap rancangan awal RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2014 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2015 disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD Kabupaten Jombang. Dalam kedua dokumen perencanaan jangka menengah
dan
jangka
penjang
tersebut,
penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jombang belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Kabupaten Jombang karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Jombang terkait penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan
Daerah
dan
Peraturan
Bupati
di Kabupaten Jombang sesuai dengan
Permendagri nomor 69 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Jombang untuk tahun-tahun mendatang.
Berdasarkan kebutuhan pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jombang, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2008 membutuhkan personil, sarana prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiayai program maupun kegiatan. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kapasitas aparatur SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang siap siaga dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jombang melalui pendidikan dan pelatihan baik dilakukan oleh SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sendiri maupun oleh instansi tingkat Provinsi maupun pusat. Review terhadap rancangan awal RKPD 2015 ada pada tabel 2.3 berikut:
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015. Sedangkan RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2015 itu sendiri merupakan penjabaran dari Perda RPJPD Tahun …………. terutama pembangunan jangka menengah tahap ke-3 tahun ………… . Selain itu, dengan melihat pencapaian hasil kinerja tahun sebelumnya, isu strategis, serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Jawa Timur 2015. 3.1
Telahan Terhadap Kebijakan Nasional Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015 memuat 14 prioritas dimana prioritas diantaranya meningkatkan keamanan wilayah, ini sesuai dengan arah
kebijakan
pembangunan
Pemerintah
Kabupaten Jombang “penyelenggaraan
ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di Kabupaten Jombang. Untuk mendukung pencapaian misi Kabupaten Jombang serta tujuan dan sasaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, disusunlah tiga strategi penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat di Kabupaten Jombang yaitu:
3.2
1.
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
2.
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3.
Perlindungan Masyarakat
Tujuan dan Sasaran Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2014 Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati
di
Kabupaten Jombang. Untuk itu, disusun visi dan misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun
harus dikaitkan dengan RPJMD 2014 – 2015. VISI Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2015 yaitu : “Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional
dalam
Menjaga
Ketertiban,
Keamanan,
Ketentraman
Kabupaten
Jombang” Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja, misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum 2. Meningkatkan Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 3. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang 4. Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang Tahun 2015, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang Tahun 2014 – 2018 untuk program dan kegiatan di tahun 2015 adalah sebagai berikut: a.
Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Jombang.
b.
Tersedianya daya dukung yang memungkinkan pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat di Kabupaten Jombang.
c.
Meningkatnya
Aparatur
Satpol
PP
dan
partisipasi
masyarakat
dalam
penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Jombang. d.
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Perundang – undangan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum,ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Jombang.
Untuk memberi arah kegiatan yang jelas maka ditetapkan tujuan dan sasaran derivasi dari misi yaitu: a. Untuk mencapai misi satu ditetapkan tujuan yaitu meningkatnya kenyamanan masyarakat dengan sasaran meningkatnya jumlah penanganan gangguan Ketertiban umum bagi masyarakat b. Untuk mencapai misi kedua ditetapkan tujuan terwujudnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan sasaran meningkatnya jumlah penuntasan pelanggaran masyakat terhadap peraturan daerah c. Untuk mencapai misi ketiga ditetapkan tujuan memberikan dukungan kelembagaan, sarana dan prasarana yang optimal dalam pelaksanaan tugas dengan sasaran Efektivitas sarana dan prasarana pendukung kinerja d. Untuk mencapai misi keempat dittetapkan tujuan terwujudnya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dengan sasaran meningkatnya kualitas sumberdaya manusia yang dimiliki Satpol PP Tujuan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan misi dari SATUAN POLISI PAMONG PRAJA kabupaten Jombang. Untuk mewujudkan misi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional 3.3
Program dan Kegiatan Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Jombang, pada dasarnya kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang adalah sebagai SKPD yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang – undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Jombang. Sejalan dengan Misi keempat Kabupaten Jombang, maka program dan kegiatan yang dirancang SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten JombangTahun 2015 terdiri dari : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar
Rp. 474.565.100,00,-
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan Administrasi Perkantoran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jombang. 2. Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
sebesar
Rp.
359.475.000,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk Kelancaran Operasional Satpol PP. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 127.270.000,00,- kegiatan ini bertujuan untuk meningkatnya Disiplin Anggota Satpol PP. 4. Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD Rp. 19.490.000,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya perencanaan dan pelaporan kinerja keuangan.
5. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 125.750.000,00,-
sebesar Rp.
Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya penyelesaian
Pelanggaran K3 ( ketertiban, ketentraman dan Keindahan). 6. Program Peningkatan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebesar
Rp. 20.100.000,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk terlaksananya
penyelesaian Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peratura Kepala Daerah K3 ( ketertiban, ketentraman dan Keindahan). 7. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp. 407.960.000,Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan persentase peningkatan penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum. 8. Program Peningkatan SDM Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 98.516.000,00,- Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan persentase kemampuan Polisi Pamong Praja terlatih. Untuk lebih jelasnya rumusan program dan kegiatan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA tahun 2015 dapat dilihat di tabel 3.1 berikut:
BAB IV PENUTUP Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru penanggulangan bencana. Output Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang adalah Program Tahunan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang. Rencana Kerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2015, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2015 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang selama kurun waktu Satu tahun. Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Disamping sebagai bahan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka pendek kabupaten Jombang juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Tahun 2015. Adapun fungsi dari Renja tahun 2015 ini sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi laporan kinerja selama tahun 2012 bagi SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, sehingga dapat mengukur kemampuan dalam pencapaian sasaran. Demikian Rencana Kerja (Renja) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Kabupaten Jombang kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.
