RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2016
O P
S T
P
L
A
P
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLITAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jalan Semeru Nomor 40 Blitar Telp/fax 0342-805022 email:
[email protected]
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Semeru No. 40 Telp./Fax 0342-805022 email:
[email protected]
BLITAR 66112
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR NOMOR 331.1 / 018 /409.211/SK/2015
TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR,
Menimbang
: a.
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 telah ditetapkan dengan Peraturan bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2015 Tanggal 29 Mei 2015;
b.
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 harus dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2016 dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2.
Undang–undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang–undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4421);
4.
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah ; 8.
Peraturan Pemerintah Republik Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nmor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2006 Nomor 2/E) ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar; 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN
KEPALA
SATUAN
POLISI
PAMONG
PRAJA
KABUPATEN BLITAR TENTANG RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016. Pasal 1 (1) Rencana Kerja (RENJA) Satuan Poisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah. (2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) - SKPD setelah memperhatikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2016. Pasal 2 Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2016, meliputi : BAB I
BAB II
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BAB III
BAB IV
BAB V
2.1
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
2.2
Visi dan Misi
2.3
Permasalahan Tahun Lalu dan Prediksi Tahun Berikutnya
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 3.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
3.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3.3
Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
3.4
Review terhadap Rancangan RKPD
3.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
4.2
Program dan Kegiatan
PENUTUP
Pasal 3 Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. Pasal 4 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016. Ditetapkan di Blitar Pada tanggal 30 Desember 2015 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR
ttd
TOHA MASHURI, S.Sos,MM Pembina Tingkat I NIP. 19700219 199003 1 002
Lampiran Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Nomor :
Rencana Kerja SATPOL PP Kabupaten Blitar Tahun
2016 Foto Penertiban Penambang Pasir Dok. Foto : Hari Supriadi
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya dengan perkenan dan ridho Nya semata Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 ini dapat tersusun. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Penyusunan Renja SKPD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011– 2016 serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2011 – 2016. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar. Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2016 disusun dan diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja. Blitar, 30 Desember 2015 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BLITAR
TOHA MASHURI,S.Sos,MM. Pembina Tingkat I NIP. 19700219 199003 1 002
Operasi Penegakan Perda di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro, Senin 23 Pebruari 2015 Dok. Foto : Hangga Puja Sukmana
DAFTAR ISI
Halaman Judul Kata pengantar Daftar Isi
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
GAMBARAN UMUM SATPOL PP 2.1
Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi dan Kewenangan
2.2
Visi dan Misi
2.3
Permasalahan Tahun Lalu dan Prediksi Tahun Berikutnya
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 3.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
3.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
3.3
Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
3.4
Review terhadap Rancangan RKPD
3.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
4.2
Program dan Kegiatan
PENUTUP
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undan-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dimana tahapan dan tata cara penyusunan Renja SKPD ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar merupakan unsur pendukung pelaksana teknis yang membantu Bupati dalam menegakkan Perda, SK Bupati dan Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2004, untuk menyusun dokumen perencanaan tahunan maka Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewajiban dalam penyusunan Renja SKPD. Sebagai organisasi pembina ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, perencanaan strategis kinerja merupakan landasan pokok dari semua manajemen, karena hal itu menyangkut pemilihan di antara beberapa alternatif usaha kegiatan di masa mendatang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, baik berupa sarana dan prasarana pendukung kualitas SDM, kesejahteraan anggota serta hubungan kerja vertikal maupun horisontal dengan instansi terkait. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, dalam hal ini tahun rencana adalah tahun 2016. selanjutnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 memuat Program/ kegiatan tahun 2016, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju tahun 2017.
1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011, tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2011– 2016; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar; 13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar; 14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2016.
1.1 Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya Rencana Kerja SATPOL Tahun 2016 adalah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2014, review pelaksanaan program/kegiatan tahun 2015 yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2016. Adapun tujuannya adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana kerja (Renja) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Tahun 2016. 1.2 Sistematika Penulisan Sistematika penyusunan Renja Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2016 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mencakup : BAB I
: PENDAHULUAN
BAB II
: EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BAB IV : PENUTUP
Foto Giat HUT Satpol PP ke 64 dan Satlinmas ke 52 Tahun 2015 di Makodam V Brawijaya Surabaya Dok: Argo Santoso (Anggota Satpol PP Kab. Blitar)
BAB II GAMBARAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.1 Kedudukan, Tugas, Pokok, Fungsi dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah pasal 148 ayat (1). Di Kabupaten Blitar Satpol PP terbentuk pada tahun 2000 yang sebelumnya disebut Bagian Ketertiban. Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati. Untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi: a.
Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b.
Pelaksanaan kebijakan, penegakkan Perda dan Peraturan Bupati;
c.
Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d.
Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;`
e.
Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lain;
f.
Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
g.
Pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pembinaan kesekretariatan, penegakan Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, pengembangan kapasitas, serta perlindungan masyarakat;
h.
Pelaksanaan tugas lainya yang diberikan oleh Bupati.
Adapun Wewenang Satpol PP adalah : a.
Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
b.
Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
c.
Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.
Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
e.
Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
2.2 Visi dan Misi Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan tentang cita dan citra yang ingin diwujudkan secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif , inovatif serta produktif. Adapun visi yang telah ditetapkan adalah : Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang Profesional Dalam Rangka Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Umum Dalam Menunjang Terbangunnya Perekonomian Rakyat Yang Kokoh, Menuju Masyarakat Kabupaten Blitar Sejahtera Dan Berkeadilan
Foto Penertiban Spanduk/ Reklame tgl. 22-01-2015 Dok:Untung Suwito (Kasi Kerjasama Satpol PP Kab. Blitar)
Misi Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh anggota Satpol PP dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) agar dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran Satpol PP dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 1.
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
2.
Meningkatkan pelayanan masyarakat secara professional, efektif dan produktif
3.
Mewujudkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Perundag-Undangan yang berlaku
4.
Mewujudkan kondisi wilayah yang aman, tenteram, tertib dan kondusif
5.
Meningkatkan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja
6.
Mewujudkan aparatur yang disiplin dan bertanggungjawab
2.3 Permasalahan Tahun Lalu dan Prediksi Tahun Berikutnya Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Seorang Kepala Daerah dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah. Satpol PP, sebagai lembaga yang TUPOKSI-nya adalah penegak Perda dan penjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, tidak mungkin lagi hanya mengandalkan pada pendekatan yang semata-mata hanya bersifat represif, tetapi yang dibutuhkan adalah kepekaan untuk memahami masalah, sikap empati, dan kemampuan untuk menggalang dukungan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Dengan keterbatasan dana dan jumlah personil yang dimiliki, jelas tidak mungkin Satpol PP bekerja sendirian untuk menegakkan Perda dan memelihara ketertiban masyarakat, sehingga mau tidak mau citra dan sikap proaktif Satpol PP untuk meraih dukungan publik sungguh menjadi sangat penting. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pamong praja seringkali dihadapkan pada permasalahan dinamika masyarakat dengan berbagai karakter, kepentingan dan golongan yang sering ertentangan dengan masalah penegakan peraturan daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum.
Permasalahan pada Tahun 2015 antara lain : 1.
Terjadinya kasus-kasus pelanggaran Perda yang dari hari ke hari makin berpeluang muncul, karena selain jumlah Perda yang dikeluarkan daerah terus bertambah, juga karena adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu berusaha menyiasati dan mencari celah-celah hukum yang dapat dilanggar;
2.
Sikap sebagian masyarakat yang rentan terprovokasi untuk mencari jalan pintas menyelesaikan persoalan melalui aksi amuk massa;
3.
Sudah menjadi permasalahan nasional untuk kebutuhan PNS Satpol PP khususnya di wilayah Kabupaten Blitar masih butuh 3 kali lipat dari jumlah personil yang ada;
4.
Perda yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum belum ada, sehingga lemahnya hukum sebagai dasar pelaksanaan tugas maupun sebagai dasar pemberian sanksi;
5.
Kualitas SDM Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan
Adapun permasalahan prediksi tahun berikutnya tidak jauh dengan permasalahan tahuntahun sebelumnya, karena berkaitan dengan pasang-surut perkembangan situasi dan kondisi sosial-politik masyarakat yang rentan bergejolak, baik akibat provokasi, tekanan struktur yang terlampau berat, dan tekanan kemiskinan yang berkepanjangan, maupun akibat konflik kepentingan antar kelompok dan golongan yang seringkali melibatkan massa dalam jumlah yang cukup besar. Harus diakui bahwa reformasi tekadang melahirkan perilaku masyarakat dan perubahan situasi sosial-politik yang bersinggungan dengan keinginan untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum.
Foto Giat Operasi Gabungan Penertiban Pertambangan Pasir pada 10 April 2015 Dok: Hari Supriadi (Kasi Pembinaan, Pengawasan & Penyuluhan Satpol PP)
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU
3.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014 (n-2) Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2014 terdiri dari 7 (tujuh) program dan 11 (sebelas) kegiatan, adalah sebagai berikut. : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a.
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur f.
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
g.
Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur a.
Kegiatan HUT dan Jambore Satpol PP
b.
Kegiatan Bimbingan Teknis Satpol PP
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan a.
Kegiatan Pengamanan Wilayah
b.
Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
c.
Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Keamanan
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan a.
Kegiatan Diklatsar Linmas dan HUT Linmas
7. Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan a.
Kegiatan Pembinaan Penyuluhan, Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda.
Pelaksanaan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2014 ditunjang anggaran sebesar Rp 6.562.925.450,- teralisasi sebesar Rp 5.920.918.512,- atau 90,22%. Anggaran terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 4.281.385.450,- teralisasi Rp 4.016.321.037,- atau 93,81% dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.281.540.000,- terealisasi 1.904.597.475,-
atau
83,48%.
Tabel HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
TARGET Rp
REALISASI Rp
%
Persentase pelayanan administrasi perkantoran sesuai rencana Peningkatan pelayanan, tata usaha dan administrasi kepegawaian Terpenuhinya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Terlaksananya pembangunan, Aparatur pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur Persentase meningkatnya disiplin Program Peningkatan Disiplin Aparatur aparatur
415.522.000
247.760.975
59,63
415.522.000
247.760.975
59,63
491.450.000
482.232.000
98,12
491.450.000
482.232.000
98,12
289.370.000
286.094.600
98,87
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
Jumlah pakaian dinas yang tersedia Jumlah penyelenggaraan operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar Program Peningkatan Kapasitas Persentase meningkatnya sumberdaya aparatur yang Sumberdaya Aparatur berkualitas Kegiatan HUT dan Jambore Satpol PP Terselenggaranya HUT dan Jambore Satpol PP Kegiatan Bimbingan Teknis Satpol PP Terselenggaranya bimbingan teknis Satpol PP
274.370.000
271.134.600
98,82
15.000.000
14.960.000
99,73
189.068.000
166.881.400
88,27
97.860.000
93.099.000
95,13
91.208.000
73.782.400
80,89
Program
630.000.000
555.953.500
88,25
Program Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan
Keamanan
dan
KETERANGAN
Anggaran pada perjalanan dinas tidak teralisasi semua
Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengamanan Wilayah
Terlaksananya pengamanan wilayah Kegiatan Penegakan dan Penindakan Terlaksananya penegakan dan Pelanggaran Peraturan Daerah penindakan pelanggaran peraturan daerah Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Tersedianya makanan dan Petugas Keamanan minuman petugas keamanan
250.000.000
249.700.000
99,88
80.000.000
79.800.000
99,75
300.000.000
181.453.500
60,48
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan Kegiatan Diklatsar Linmas dan HUT Linmas Terselenggaranya Diklatsar Linmas dan HUT Linmas Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Kegiatan Pembinaan Penyuluhan, Pencegahan Terselenggaranya pembinaan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda penyuluhan, pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran perda
138.430.000
115.070.000
83,13
138.430.000
115.070.000
83,13
127.700.000
95.605.000
74,87
127.700.000
95.605.000
74,87
Kebutuhan penyediaan makanan dan minuman untuk petugas keamanan tidak terlalu banyak
3.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Analisis kinerja pelayanan SKPD menggunakan indikator yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dengan sasaran target sesuai dengan Renstra SKPD dan/atau berdasarkan atas hasil analisis standar kebutuhan pelayanan. Program dan kegiatan Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014 untuk mendukung percepatan pelaksanaan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang Pemerintahan Dalam Negeri pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut : 1.
Program
peningkatan
keamanan
dan
kenyamanan
lingkungan, dengan kegiatan : a. Kegiatan Pengamanan Wilayah b. Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah 2.
Program
pemberdayaan
masyarakat
untuk
menjaga
ketertiban dan keamanan, dengan kegiatan : a. Kegiatan Diklatsar Linmas HUT Linmas
Untuk lebih rinci tentang pencapaian dan analisis pelayanan pada tahun 2014 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar SPM/ NO
Indikator
standar nasional
(1)
(2)
I.
STANDART IKK (PP-6/2008)
A.
Aspek Pelayanan Umum
1.
Pelayanan Penunjang - Penyelenggaraan Keamanan dan
(3)
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
IKK Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2013
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2017
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
2:
2:
2:
2:
2:
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
10.0000
1
1
50%
-
65
65
100%
-
0,31
0,31
31%
-
(PP-6/’08)
Catatan Analisis
(13)
ketertiban Masyarakat a) Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk
60 org/
b) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
10.000
II.
data
1 pos/
1 pos/
1 pos/
1 pos/
1 pos/
RT
RT
RT
RT
RT
100 %
90%
90%
95%
95%
100%
100%
100%
-
3x sehari
2x
3x
3x
3x
2x
2x
66%
-
1,06
2
100%
-
c) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan
lengkap
SPM BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI (PERMENDAGRI NO. 69 TAHUN 2012)
A.
Pelayanan Dasar Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat d) Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah di Kabupaten/Kota e) Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat f) Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (Linmas)
1 orang
tiap
kecamatan belum
SPM/ NO
Indikator
standar nasional
(1)
(2) di Kab/Kota
(3) tiap RT
Target Renstra SKPD
Realisasi Capaian
Proyeksi
IKK (PP-6/’08)
(4)
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
2013
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2017
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Catatan Analisis
(13)
3.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Kendala yang menghambat upaya peningkatan dan perbaikan
kinerja Satpol PP
Kabupaten Blitar adalah : 1. Jumlah aparat Satpol PP yang ada jauh dari memadai dibandingkan dengan besaran masalah yang dihadapi di lapangan;
2. Belum maksimal dan meratanya langkah sosialisasi PERDA yang dilakukan di tingkat masyarakat luas, sehingga masih cukup banyak warga masyarakat yang belum memperoleh pemahaman optimal dalam proses internalisasi nilai-nilai atau aturan-aturan yang terkandung dalam Perda; 3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia. Diketahui bahwa permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. 4. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal. Diharapkan forum komunikasi dan koordinasi antar lembaga di lingkungan
pemerintah
maupun
non
pemerintah
dapat
diwujudkan
secara
maksimal sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat dipecahkan secara bersama. 5. Adanya keterbatasan PERDA itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik eksekutif mau pun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA. Pada tataran implementasi tidak jarang Perda juga belum dibuatkan SK oleh Pemerintah Daerah, sehingga menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan PERDA. Di Kabupaten Blitar belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penanganan PKL, penanganan Anak Jalanan/Gepeng serta Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penambangan Pasir 6. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benar-benar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan masalah sosial-politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapkan Satpol-PP pada sebuah dilema. Missal dalam kasus penataan PKL, sering Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya
parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas. 7. Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar Perda dengan adanya kasus pelanggaran masih banyak ditemukan
3.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Rencana Kerja (RENJA) disusun berdasarkan RKPD yang juga berpedoman pada RPJMD. Review terhadap rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) sesuai table sebagai berikut :
Foto Giat Orientasi Lapangan Diklat Dasar Satpol PP Kabupaten Blitar Pola 150 JP Tahun 2015 di Kantor Satpol PP Kota Surabaya Dok : Argo Santoso (Anggota Satpol PP Kab. Blitar)
Rancangan Awal RKPD No 1
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
2 Program Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Blitar
4 Optimalnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan di Lingkup Satpol PP dalam mendukung pencapaian kinerja Tersedianya kebutuhan administrai dan kerumahtanggaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Hasil Analisis Kebutuhan Target Capaian 5
Pagu Indikatif Rp 6
90%
618.060.000
Terdokumentasi nya perencanaan dan pelaporan kinerja Satpol PP Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Aparat yang berdisiplin tinggi
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tercukupinya kebutuhan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Lokasi
Indikator Kinerja
7 Program Pelayanan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8
Blitar
9 Optimalnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan di Lingkup Satpol PP dalam mendukung pencapaian kinerja Tersedianya kebutuhan administrai dan kerumahtanggaan
Blitar
Tercukupi dan terpeliharanya sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja Satpol PP Terlaksananya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur guna mendukung kegiatan organisasi berjalan dengan lancer Terdokumentasi nya perencanaan dan pelaporan kinerja Satpol PP Tersusunya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Tercukupi dan terpeliharanya sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja Satpol PP Terlaksananya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Program/Kegiatan
560.000.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 560.000.000
6 dokumen
600.000
6 dokumen
600.000
100%
100%
489.580.000
240.300.000
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase peningkatan disiplin aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Tercukupinya kebutuhan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Target Capaian 10
Pagu Indikatif Rp 11
90%
12 bulan
678.185.000
16 paket
512.830.000
7 jenis dokumen
7 jenis dokumen
25.000.000
90%
316.220.000
200 set
228.500.000
Catatan Penting 12
Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
Jumlah pelaksanaan operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP
Kegiatan HUT Jambore Satpol PP
dan
Kegiatan Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundangundangan
90%
31.600.000
Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar
Jumlah pelaksanaan operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Terselenggaranya HUT dan Jambore Satpol PP Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal
261.140.000
Terselenggaranya HUT dan Jambore Satpol PP
133.300.000
Terselenggaranya bimbingan teknis Satpol PP
127.840.000
Kegiatan HUT Jambore Satpol PP
dan
Kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengamanan Wilayah
Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tentera, tertib dan kondusif Terlaksananya pengamanan terhadap gangguan trantibum dan pengamanan pejabat Tersedianya tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan
652.000.000
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Kegiatan Pengamanan Wilayah
552.000.000
22 orang
100.000.000
Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
Kegiatan Pembinaan Penyuluhan, Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Masyarakat yang mandiri dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayahnya
80%
700.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
Terciptanya wilayah yang tertib, aman, nyaman dan kondusif Terlaksananya pengamanan terhadap gangguan trantibum dan pengamanan pejabat Terlaksananya penegakan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah Terselenggaranya pembinaan penyuluhan, pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran perda Kemandirian masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
25 kali
87.720.000
70 orang
460.765.000
2 kali
163.490.000
4 kali
138.580.000
2 kali
158.695.000
80%
250 kali
665.800.000
200 kali
234.280.000
8 kali
100.800.000
80%
307.880.000
Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Penguatan Kinerja Linmas Menjaga ketertiban dan Keamanan Lingkungan
Terlaksananya pelatihan Linmas
Pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan
Terselenggaranya Pengelolaan potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan lingkungan Menurunnya Jumlah Pelanggaran Perda
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satpol
Peningkatan kesadaran hukum, aparatur, masyarakat, badan hukum terhadap Perda Kab. Blitar dan peraturannya
Terselenggaranya Penguatan Kinerja Linmas Menjaga ketertiban dan Keamanan Lingkungan
Terlaksananya penegakan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah Terlaksanya kerjasama pengembangan kemampuan aparat Pol PP dengan TNI/Polri dan Kejaksaan Terlaksanya pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan Satpol Terselenggaranya kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum, aparatur, masyarakat, badan hukum terhadap Perda Kab. Blitar dan peraturannya
Kecamatan
140.000.000
862 Org
500.000.000
kecamatan
60.000.000
232.500.000
92.500.000
25.000.000
25.000.000
90.000.000
Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat Penguatan Kinerja Linmas Menjaga ketertiban dan Keamanan Lingkungan
Terlaksananya pelatihan Linmas Terselenggaranya Penguatan Kinerja Linmas Menjaga ketertiban dan Keamanan Lingkungan
2 kali
119.375.000
2 kali
118.505.000
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat
Sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras
Terlaksanaya sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras
Sosialisasi pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
Terlaksanaya sosialisasi pencegahan berkembangnya praktek prostitusi
2 kali
25.000.000
2 kali
25.000.000 3.563.880.000
Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan bahaya miras dan narkoba Terlaksanaya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
70%
2 kali
21.420.000
3.323.180.000
3.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Pada prinsipnya rancangan rencana kerja yang di buat tetap mengacu pada program dan kegiatan yang memihak dan memperhatikan kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat.yang di tuangkan dalam bentuk program antara lain : 1) Program peningkatan disiplin aparatur 2) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. 3) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. 4) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
Foto Giat Operasi Penambangan Pasir Dok: Hangga Puja Sukmana (Anggota Gakda Satpol PP Kab. Blitar)
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD 1. Tujuan
Menegakan Peraturan dan Perundang-undangan
Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
2. Sasaran
Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya secara optimal
Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
4.2 Program dan Kegiatan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2016 terdiri dari : a.
b.
Program 1)
Pelayanan administrasi perkantoran.
2)
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3)
Peningkatan disiplin aparatur.
4)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5)
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
6)
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
7)
Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan.
8)
Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.
Kegiatan 1)
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
2)
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3)
Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
4)
Peningkatan Operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar
5)
Pendidikan dan pelatihan formal
6)
HUT dan Jambore Satpol PP
7)
Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
8)
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
9)
Pengamanan Wilayah
10) Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah 11) Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda 12) Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 13) Penguatan kinerja Linmas menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan 14) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
4.3 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan perkiraan maju Tahun 2017 Rumusan rencana program untuk tahun 2016 serta perkiraan maju tahun 2017 dengan mengacu pada pencapaian visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja, baik tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah ditentukan, secara keseluruhan pada tahun 2016 terdiri dari 7 program dan 12 kegiatan, untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini :
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kabupaten Blitar Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja Rencana Tahun 2016 Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan
KODE
1
2 Urusan Wajib
1 1 9
Indikator Kinerja Program/Kegiatan
Kelompok Sasaran
4
Lokasi
Target Capaia n Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
Sumber Dana
5
6
7
8
Satpol PP kab Blitar
90%
Catatan Penting
Prakiraan Maju Tahun 2017 Target Capaia Kebutuhan n Dana/ Pagu Kinerj Indikatif a 9 10
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 3
0 1
2 0
3
0 2
4 5
0 3 0 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Optimalnya pelayanan administrasi dan kerumahtanggaan di Lingkup Satpol PP dalam mendukung pencapaian kinerja
Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya kebutuhan administrai dan kerumahtanggaan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur guna mendukung kegiatan organisasi berjalan dengan lancer
Satpol PP
Persentase peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian dinas beserta kelengkapannya
Tercukupinya kebutuhan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
12 bulan
APBD II 678.185.000
Tercukupi dan terpeliharanya sarana dan prasarana sebagai pendukung kinerja Satpol PP
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
95%
Satpol PP kab Blitar
Satpol PP
12 bulan
678.185.000
90%
16 paket
APBD II
6 paket
642.000.000
512.830.000
Satpol PP kab Blitar Anggota Satpol PP
90%
200 set
90%
228.500.000
APBD II
200 set
315.000.000
Peningkatan Operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar
Jumlah Operasi penertiban disiplin aparatur dan pelajar
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP
0 4
HUT dan Jambore Satpol PP
Terlasananya HUT Jambore Satpol PP
0 3
Bimbingan Tehnis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
0 6 0 5
0 6 0 7 1 5
25 kali
Satpol PP kab Blitar
87.720.000
APBD II
70 orang
25 Giat
89.760.000
20%
Anggota Satpol PP
2 kali
163.490.000
APBD II
2 kali
170.624.000
Terlaksananya Bimbingan Tehnis Satpol PP
Anggota Satpol PP
4 kali
138.580.000
APBD II
4 kali
140.815.000
Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal
Terlaksananya pendidikan dan
Anggota Satpol PP
2 kali
158.695.000
APBD II
2 kali
158.695.000
Program Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Peningkatan Pengambangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terdokumentasi nya perencanaan dan pelaporan kinerja Satpol PP
APBD II
7 jenis dokum en
25.000.000
APBD II
165 kali
668.580.000
APBD II
35 kali
245.442.000
APBD II
10 kali
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 0 8
Pengamanan Wilayah
1 1
1 3
dan
PNS dan Pelajar
pelatihan formal
Tersusunya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
7 jenis dokume n Satpol PP
7 jenis dokume n Kab Blitar
25.000.000
80%
Terciptanya wilayah yang tertib, aman, nyaman dan kondusif
Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
Terlaksananya pengamanan terhadap gangguan trantibum dan pengamanan pejabat Terlaksananya Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
Pejabat, Masyarakat Kab. Blitar Masyarakat Kab. Blitar
Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda
Terlaksananya Pembinaan Penyuluhan pencegahan dan pengawasan tindak pelanggaran Perda
Masyarakat Kab. Blitar
250 kali
665.800.000
200 kali
234.280.000
8 kali
100.800.000
113.395.000
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan
Kemandirian masyarakat turut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan
0 1
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat
Terlaksananya Linmas
0 2
Penguatan Kinerja Linmas Menjaga ketertiban dan Keamanan Lingkungan
Terselenggaranya Penguatan Kinerja Linmas Menjaga ketertiban dan Keamanan Lingkungan
Program Peningkatan Pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat) Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba
Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan bahaya miras dan narkoba
1 9
2 0
0 1
pelatihan
Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba JUMLAH
80%
Anggota Linmas
Anggota Linmas
2 kali
Satpol PP kab Blitar
2 kali
APBD II
3 kali
132.709.500
APBD II
1 tahun
237.000.000
APBD II
4 kali
119.375.000
188.505.000
70%
Masyarakat Kab. Blitar
2 kali
21.420.000
3.323.180.000
Blitar, 30 Desember 2015 KEPALA SATPOL PP KABUPATEN BLITAR
TOHA MASHURI,S.Sos,MM. Pembina Tingkat I NIP. 19700219 199003 1 002
47.000.000
Foto Giat Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota Linmas Tahun 2015 Dok: Nurroso (Kasi Linmas Satpol PP Kab. Blitar)
BAB V PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2016 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar tahun 2015 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJM daerah Kabupaten Blitar tahun 2011 – 2016 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan / pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kabupaten Blitar tahun 2016. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Blitar, 30 Desember 2015 KEPALA SATPOL PP KABUPATEN BLITAR
TOHA MASHURI,S.Sos,MM. Pembina Tingkat I NIP. 19700219 199003 1 002
