PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN
RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2015
TANJUNGBALAI KARIMUN TAHUN 2014
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur atas Berkat dan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa serta Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena hingga pada saat ini kami diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2015 dengan baik dan lancar. Rencana kerja ini merupakan dokumen perencanaan pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2015 yang menjadi pedoman dan arah pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan serta penyusunan rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2015. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun ini berisikan visi dan misi, strategi indikasi kebijakan serta permasalahan dan isu strategis termasuk program dan kegiatan yang diprioritaskan. .Program kerja dimaksud merupakan program bidang keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang melekat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun sebagai Pedoman Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing. Kesinambungan dan kunci keberhasilan pembangunan khususnya dibidang keamanan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran di Kabupaten Karimun perlu ditetapkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pengendalian, evaluasi pelaksanaan sampai dengan proses tindak lanjutnya. Maka untuk mencapai keberhasilan setiap proses memerlukan koordinasi dan sinergi terhadap kelembagaan terkait, elemen masyarakat dan pemerintah. Pemerintahan Daerah Kabupaten Karimun dan DPRD Kabupaten Karimun melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP 20 tahun), Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau disebut juga sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilakukan diskusi melalui Forum SKPD dan Musrenbang sehingga dapat dijadikan skala prioritas pada rencana kerja tahunan SKPD. Semoga Renja i
ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD. Selanjutnya dapat kami maklumi bahwa Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2015 masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut baik teori maupun penyajiannya sehingga di waktu yang akan datang Renja Satuan Polisi Pamong Praja akan semakin baik lagi. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati diharapkan Rencana Kerja ini dapat dipergunakan dan menjadi pedoman dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Demikian disampaikan dan diucapkan terima kasih.
Tanjungbalai Karimun,
Juni 2014
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN
Drs ZIFRIDIN, M.Si PEMBINA Tk.I NIP. 19680901 198810 1 001
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................
i - ii
DAFTAR ISI................................................................................................
iii
BAB I
BAB II
BAB III
BAB IV
BAB V
PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang..........................................................
1
1.2 Landasan Hukum......................................................
2
1.3 Maksud dan Tujuan.……………………………………
3
1.4 Struktur Organisasi…………………………………….
4
1.5 Sumber Daya Aparatur………………………………..
14
1.6 Sistematika Penulisan...............................................
16
RENCANA STRATEGIS SATUAN POL PP KAB. KARIMUN 2.1 Visi dan Misi.............................................................
17
2.2 Tujuan dan Sasaran…………………………………..
19
2.3 Strategi dan Kebijakan………………………………..
20
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP Th. LALU 3.1 Evaluasi Renja Satpol PP tahun 2013……………….
22
3.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP ......................
23
3.3 Permasalahan dan Isu Strategis………………………
26
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP..….……….....
30
4.2 Program dan Kegiatan………………………………...
31
PENUTUP Lampiran Matriks……………………………………………
35
iii
RENCANA KERJA TAHUN 2015
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Peraturan dan Perundang-undangan di-era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah. Ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengambilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Rencana Kerja SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review atas implementasinya. Karena penyusunan dokumen Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD pada setiap tahun anggaran dan juga terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka kualitas penyusunan Rencana Kerja SKPD akan sangat ditentukan oleh kemamCpuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi, dan Agenda KDH, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan RKPD Pemerintah dan Renja SKPD. Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah selama masa kepemimpinannya. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang; (2) bagaimana 1
RENCANA KERJA TAHUN 2015 mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.
Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renja SKPD untuk
mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD yang sudah dijabarkan dalam RENSTRA, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dan bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renja SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk forum Multi stakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renja SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipasif, dan politis. Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renja Satpol PP perlu bersinergi dengan rencana strategis diatasnya dan komitmen pemerintahan yang berkaitan: (i) Ada sinergi dengan RPJM Nasional dan RENSTRA K/L, (ii) ada sinergi dan konsistensi dengan RPJMD dan RKPD, (iii) ada sinergi dan konsistensi dengan RT/RW, (iv) ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global. 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-undang nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 3902); 2. Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN; 3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 7. Peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 2
RENCANA KERJA TAHUN 2015 8. Peraturan Pemerintah nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 38 Tahun 2010 tentang Pendidikan dan Pelatihan Satuan Polisi Pamong Praja; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan renbang daerah; 12. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karimun
nomor
06
Tahun
2002
tentang
Pelanggaran Kesusilaan; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 02 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Kebersihan dengan melaksanakan Pengawasan Pedagang K-5; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 02 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Perda nomor 05 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan; 15. Peraturan
Daerah
Kabupaten
Karimun
nomor
07
Tahun
2011
tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah; 16. Peraturan Bupati Karimun nomor 14 Tahun 2011 tentang IMB; 17. Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun. 1.3. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2015 adalah sebagai berikut: a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Satpol PP Kabupaten Karimun tahun 2015; b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja; c. Tersedianya prioritas program dan kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh bidang /sub bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam mewujudkan optimalisasi kinerja; d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada tahun anggaran 2015; e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; 3
RENCANA KERJA TAHUN 2015 f. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar bidang/sub bidang yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. 2. Tujuan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Karimun adalah terjabarkannya Rencana Strategis Satpol PP melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Karimun pada tahun 2015. 1.4. Struktur Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, maka Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut : 1) Penyusunan
program
dan
pelaksanaan
penegakan
Peraturan
Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta linmas; 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 3) Pelaksanaan kebijkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah; 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya; 6) Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4
RENCANA KERJA TAHUN 2015 Selanjutnya rincian uraian tugas dan jabatan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karimun nomor 16 Tahun 2012. Berikut dibawah ini struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karimun : STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN
KEPALA
SEKRETARIS KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
BIDANG
BIDANG
BIDANG
BIDANG
PENEGAKAN PERUNDANGUNDANGAN
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT
SUMBER DAYA APARATUR
LINMAS DAN PEMADAM KEBAKARAN
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENYULUHAN
OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
PELATIHAN DASAR
LINMAS
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
SUB BIDANG
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
KERJASAMA
PEMBINAAN PERSONIL
PEMADAM KEBAKARAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATPOL PP KECAMATAN
Adapun uraian tugas masing-masing jabatan, adalah sebagai berikut : A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja kepada Bupati melalui Sekretaris. B. Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Satpol PP. 5
RENCANA KERJA TAHUN 2015 Uraian tugas yang dimaksud diatas adalah : a) Memberikan pelayanan teknis administrative umum dan kepegawaian di lingkungan Satpol PP, b) Melaksanakan penyelenggaraan administrasi kepegawaian dan perlengkapan, c) Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana, d) Menyelenggarakan urusan kerumahtanggaan Satpol PP, e) Menyelenggarakan terciptanya tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hokum bagi seluruh satuan organisasi dil lingkungan Satpol PP, f) Merencanakan kebijakan operasional di secretariat berdasarkan kebijakan umum Satpol PP dan Renstra Satpol PP sebagai pedoman kerja, g) Melakukan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan system perencanaan, pelaporan kinerja, dan keuangan, h) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan system perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, i) Membagi tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di secretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, j) Mengarahkan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada bidang yang bersangkutan sesuai tugas pokoknya agar dapat diselesaikan secara proporsional dan professional, k) Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan Renstra, Renja, KUA-PPAS, RKA-SKPD, DPA-SKPD, RKAP-SAKPD, DPPA-SKPD, laporan kinerja bulanan, triwulan, tahunan serta LKPJ dan LPPD berdasarkan bahan dan materi unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku, l) Menkoordinasikan dan menyediakan penyajian informasi manajemen Satpol, m) Mengkoordinasikan dan menyediakan penelitian dan kelengkapan SPP-LS, SPPUP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS gaji dan tunjangan/tambahan penghasilan PNS serta verifikasi SPP sesuai ketentuan yang berlaku, n) Mengkoordinasikan dan menyediakan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian ATK, barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka, o) Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan, dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya, p) Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerima tamu, q) Mengkoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan kepala Satpol PP dan kegiatan Satpol PP, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat serta dokumentasian produk hokum kepegawaian, 6
RENCANA KERJA TAHUN 2015 r) Menyediakan penyelesaian administrasi kepegawaian Satpol PP meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, besetting, DUK, DP-3 dan administrasi pegawai, s) Memberikan usulan dan saran kepada Satpol PP selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan, t) Menilai kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja, u) Melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan secretariat kepada Kepala Satpol PP baik secara lisan maupun tertulis, v) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan, Sekretaris, membawahi : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. a. Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian,
mempunyai
tugas
menyiapkan
perlengkapan rumah tangga kantor, melakukan administrasi, surat-menyurat dan administrasi kepegawaian serta protikol. Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kerumahtanggaan, dan administrasi perjalanan dinas, 2. Melaksanakan urusan perlengkapan, pemeliharaan, dan inventarisasi, 3. Menyiapkan bahan rencana dan mengusulkan kenaikan pangkat dan gaji berkala, 4. Menyiapkan bahan rencana dan mengusulkan kenaikan prestasi Pol PP, 5. Menyiapkan bahan rencana pengusulan pendidikan dan pelatihan Pol PP, 6. Menyiapkan bahan rencana pengusulan peningkatan kesejahteraan Pol PP, 7. Menyiapkan bahan pencatatan prestasi pelanggaran, kedisiplinan dan kasus Pol PP, 8. Mengumpulkan surat-surat berkaitan dengan sub bagian dan kepegawaian. b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas membantu sekretaris dalam pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan Satpol PP Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Merumuskan dan mengkoordinasikan perencanaan kegiatan bidang keuangan, 2. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang keuangan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, 3. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran, 4. Menyiapkan surat perintah membayar, 5. Melakukan koordinasi antara organisasi perencanaan dengan instansi lain dalam menunjang kegiatan Satpol PP, 7
RENCANA KERJA TAHUN 2015 6. Melaksanakan kerjasama dengan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan Satpol PP, 7. Menyiapkan bahan rencana dan pengusulan anggaran, 8. Mengelola anggaran Satpol PP, 9. Melaporkan penggunaan dan mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan, 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. C. Bidang
Penegakan
Perundang
-
Undangan
Daerah,
mempunyai
tugas
mempersiapkan, melaksanakan, mengandalikan, dan mengevaluasi penegakan Perundang-Undangan Daerah. Uraian tugas yang dimaksud diatas adalah : a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang Peraturan PerundangUndangan Daerah. b. Merencanakan program kerja bidang penegakan Perundang-Undangan Daerah meliputi koordinasi dan pembinaan bidang penerangan dan hubungan masyarakat berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Perundang-Undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas, c. Merencanakan penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, d. Merencanakan harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan PerundangUndangan yang lebih tinggi, e. Merencanakan pengembangan system jaringan dokumentasi dan informasi, f. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang penegakan Peraturan PerundangUndangan Daerah berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima unutk bahan penyempurnaan lebih lanjut, g. Melaporkan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan, h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, membawahi : a. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, b. Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan. a. Sub Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas mempersiapkan,
melaksanakan,
dan
mengevaluasi
kegiatan
pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan dalam upaya penegakan Perundangan Daerah. Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Menyelenggarakan penyusunan data dan bahan materi dalam lingkup pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, 2. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 8
RENCANA KERJA TAHUN 2015 3. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, 4. Menyusun laporan lingkup kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Perkada, 5. Mengarsipkan surat-surat yang berkaitan dengan sub bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan. b. Sub Bidang Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan dalam upaya penegakan Perundang-Undangan Daerah. Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang penyelidikan dan penyidikan, 2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, 3. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS, 4. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing. 5. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Sub bidang Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut, 6. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sub bidang Penyelidikan dan Penyidikan dengan cara konsultasi, kunungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis, 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, 8. Mengarsipkan surat – surat yang berkaitan dengan sub bidang penyelidikan dan penyidikan. D. Bidang
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman
Masyarakat,
mempunyai
tugas
mempersiapkan, melaksanakan, mengandalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Uraian tugas yang dimaksud diatas adalah: a. Merumuskan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat, b. Merencanakan program kerja bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi koordinasi dan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Peraturan PerundangUndangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas, c. Merencanakan penyelenggaraan operasi Tramtibum,
9
RENCANA KERJA TAHUN 2015 d. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan, e. Melaporkan pelaksanaan tugas peyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi bagi atasan, f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. Bidang Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarkat, membawahi : a. Sub Bidang Operasional dan Pengendalian, b. Sub Bidang Kerjasama. a. Sub Bidang Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan,
mengendalikan
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
kegiatan
operasional dan pengendalian dalam upaya penyelenggaraan tugas bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang operasional dan pengendalian, 2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan operasional dan pengendalian, 3. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing, 4. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan tugas sub bidang operasional dan pengendalian, 5. Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bidang operasional dan pengendalian, 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub Bidang Kerjasama mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama dalam upaya penyelenggaraan tugas bidang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis dibidang kerjasama dengan instansi / masyarakat, 2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan kerjasama, 3. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, 4. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas sub bidang kerjasama, 5. Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bidang kerjasama,
10
RENCANA KERJA TAHUN 2015 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. E. Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengandalikan, dan mengevaluasi Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja dalam upaya penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Uraian tugas yang dimaksud diatas adalah: a. Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong Praja, b. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis aparatur Polisi Pamong Praja, c. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, d. Melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur kepada atasan secara lisan maupun tertulis, e. Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang Sumber Daya Aparatur dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis, f. Mengevaluasi, menganalisa, monitoring tugas bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut, g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi : a. Sub Bidang Pelatihan Dasar, b. Sub Bidang Pembinaan Personil, a. Sub Bidang Pelatihan Dasar mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja serta pelatihan teknis dasar kepamongprajaan lainnya, Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Merumusakan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja, 2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan, 3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan renja, 4. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pelatihan, jadwal pelatihan, pedoman, perlengkapan dan sertifikasi dan dokumentasi pelatihan, 5. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya rencana dan program pelatihan, jadwal pelatihan, pedoman, perlengakapan pelatihan, 11
RENCANA KERJA TAHUN 2015 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub
Bidang
Pembinaan
Personil
mempunyai
tugas
mempersiapkan,
melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan dan pembinaan personil Polisi PP, Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan pada sub bidang pembinaan personil, 2. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan renja, 3. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap semua upaya rencana dan program pada sub bidang pembinaan personil, 4. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya, 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. F. Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran, mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan, mengandalikan dan mengevaluasi sumber daya aparatur dalam upaya penyelenggaraan fungsi perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Uraian tugas yang dimaksud diatas adalah: a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan bidang perlindungan masyarakat dan pemadam kabakaran, b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan petunjuk teknis penyelenggaraan Linmas dan Pemadam Kebakaran, c. Memfasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis Linmas dan Pemadam Kebakaran, d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, e. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran kepada atasan secara lisan maupun tertulis, f. Memfasilitasi dan asistensi tugas bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis, g. Mengevaluasi, menganalisa, monitoring tugas penyelenggaraan bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut, h. Melaksanakan tugas-tugas lian yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang Linmas dan Pemadam Kebakaran, membawahi : a. Sub Bidang Linmas, b. Sub Bidang Pemadam Kebakaran, 12
RENCANA KERJA TAHUN 2015 a. Sub Bidang Linmas mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat, Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyusunan kegiatan dibidang perlindungan masyarakat dan satuan perlindungan masyarakat, 2. Melaksanakan penyusunan data dan prosedur tanggap darurat, 3. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing, 4. Mengevaluasi tugas sub bidang Linmas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan yang penyempurnaan lebih lanjut, 5. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang Linmas kepada atasan secara lisan maupun tertulis, 6. Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bidang Linmas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, asistensi, sosialisasi dan bimbingan teknis, 7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. b. Sub Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas mempersiapkan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi pemadam kebakaran. Uraian tugas, sebagai berikut : 1. Melaksanakan penyusunan rencana, program, dan kegiatan dibidang pemadam kebakaran, 2. Melaksanakan penyusunan data dan prosedur penanggulangan kebakaran, 3. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing, 4. Mengevaluasi tugas sub bidang pemadam kebakaran berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut, 5. Melaporkan pelaksanaan tugas sub bidang pemadam kebakaran kepada atasan secara lisan maupun tertulis, 6. Memfasilitasi dan asistensi tugas sub bidang pemadam kebakaran dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, asistensi, sosialisasi dan bimbingan teknis.
13
RENCANA KERJA TAHUN 2015 1.5 Sumber Daya Aparatur 1. Personil Jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2014 berjumlah 307 orang pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 116 orang dan tenaga kontrak/honor darah 191 orang.
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karimun merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah meliputi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat (linmas).
Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Karimun merupaka satuan kerja yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan atau setingkat esellon II/a, dan dibantu oleh seorang sekretaris dan empat orang kepala bidang, dua orang kepala sub bag dan delapan orang kepala sub bid. Berikut disajikan table pegawai berdasarkan pendidikan dan golongan, dibawah ini : Tabel. 1 Rekapitulasi Pegawai PNS Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Berdasarkan Jenjang Pendidikan Th. 2014 No.
Pendidikan
Pegawai PNS
1.
Pasca Sarjana (S2)
4 Orang
2.
Sarjana (S1)
10 Orang
3.
Diploma II/III
1 Orang
4.
SLTA
78 Orang
5.
SMP
16 Orang
6.
SD
7 Orang Total PNS
116 Orang
Tabel. 2 Rekapitulasi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Berdasarkan Golongan Tahun 2014 No.
Golongan
1.
IV
4 Orang
2.
III
10 Orang
3.
II
79 Orang
4.
I
23 Orang
5.
Tenaga Kontrak/Honor Darah
191 Orang
Total Pegawai
Pegawai PNS
307 Orang
Komposisi pegawai menurut golongan dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dapat dilihat dalam tabel 2 diatas.
14
RENCANA KERJA TAHUN 2015 2. Kendaraan Kendaraan merupakan asset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang digunakan sebagai sarana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun kendaraan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun adalah: Tabel. 3 Kendaraan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karimun Tahun 2014 No.
Jenis Kendaraan
Kuantitas
Kondisi
1.
Truck Pemadam Kebakaran
2 Unit
Baik
2.
Mobil Dinas
2 Unit
Baik
3.
Truck Dalmas
1 Unit
Baik
4.
Mobil Pendukung PMK
1 Unit
Baik
5.
Mobil Patroli
2 Unit
Baik
15
RENCANA KERJA TAHUN 2015 1.6 Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2015 adalah, sebagai berikut: BAB I. PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Struktur Organisasi 1.5. Sumber Daya Aparatur 1.6. Sistematika Penulisan BAB II. RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2.1. Visi dan Misi Satuan Pol PP Kabupaten Karimun 2.2. Tujuan dan Sasaran 2.3. Strategi dan Kebijakan BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP TAHUN LALU 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Tahun Lalu dan Capaian Renstra Satpol PP Kabupaten Karimun 3.2. Analisa Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Karimun 3.3. Permasalahan dan Isu Strategis BAB IV. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP 4.2. Program dan Kegiatan Tahun 2015 BAB V. PENUTUP Lampiran Matriks.
16
RENCANA KERJA TAHUN 2015
BAB II RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN 2.1 Visi dan Misi 1. Visi Sebagai instansi daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Karena itu visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, tetap memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan selaras dengan visi dan misi Satpol PP Kabupaten Karimun untuk menegakkan pelaksanaan Perda/Perkada, melaksanakan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut : Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja Yang Handal dan Profesional Dalam Menegakan Perda / Perkada Guna Menunjang Terciptanya Ketenteraman, Ketertiban dan Iklim Usaha serta Perlindungan Masyarakat. Secara umum visi sebagaimana tersebut diatas mengandung makna : 1) Handal dan Profesional dalam menegakan Perda / Perkada diartikan sebagai Satuan Polisi Pamong Praja mampu melaksanakan tugas secara bijaksana dan mengedapankan kearifan dalam bertindak guna menegakan Perda / Perkada. 2) Terciptanya ketenteraman, ketertiban dan iklim usaha serta perlindungan masyarakat diartikan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengambil sikap dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta iklim usaha dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 2. Misi Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (what have to done) dalam rangka mewujudkan visi.
Dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menetapkan 4 (empat) misi yang harus diembannya, sebagai berikut : 1. Meningkatkan segenap kemampuan sumber daya manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, 2. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang operasional penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat,
17
RENCANA KERJA TAHUN 2015 3. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati Perda dan Perkada sehinga tercipta upaya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan, 4. Menegakan Perda dan Perkada secara tegas namun tetap persuasif dan humanis dalam mewujudkan situasi yang kondusif. Uraian penjelasan misi diatas sebagai wujud pencapaian visi adalah, sebagai berikut : Misi Pertama : Meningkatkan segenap kemampuan sumber daya manusia yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.
Maksudnya bahwa
jajaran Satuan Pol PP harus dibekali keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai. Memantapkan wawasan, keterampilan, dan performance SDM menuju sosok profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Misi
Kedua
:
Meningkatkan
sarana/prasarana
penunjang
operasional
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Maksudnya sarana dan prasarana operasional sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu mendapat perhatian yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas guna tercapainya efekifitas operasional yang dapat menjangkau ke seluruh wilayah Pemerintahan Kabupaten Karimun. Misi Ketiga : Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehinga tercipta upaya ketenteraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan. Maksudnya peran serta masyarakat melalui linmas merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dapat dioptimalkan serta menjadi kekuatan social masyarakat yang berkelanjutan dalam konsep pemberdayaan. Misi Keempat : Menegakan Perda dan Perkada secara tegas namun tetap persuasif dan humanis dalam mewujudkan situasi yang kondusif.
Maksudnya dalam
melaksanakan kewenangannya guna menegakan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah merupakan tugas utama Satpol PP dengan dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Sehingga Satpol PP dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana bathin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat.
18
RENCANA KERJA TAHUN 2015 2.2 Tujuan dan Sasaran Adapun bentuk tujuan dan sasaran dalam jangka menengah yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi, adalah sebagai berikut: Tujuan dan sasaran a. Tujuan : Meningkatkan sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja yang tangguh
dan
berwibawa
dalam
menegakan
Peraturan
Daerah
dan
penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. b. Sasaran : Meningkatnya kemampuan anggota Satpol Pamong Praja dalam menangani terhadap permasalahan pelanggaran Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah secara profesional. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota Satpol Pamong Praja di bidang Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan : Meningkatkan sarana dan prasarana operasional yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas. b. Sasaran : Meningkatnya kuantitas dan kualitas mobil Pemadam Kebakaran, mobil Patroli, mobil operasional Dalmas beserta perlengkapan dan peralatan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan pelayanan operasional dan administrasi umum. Tujuan dan Sasaran a. Tujuan : Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam menegakan Perda/Perkada. b. Sasaran : Meningkatnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga ketenteraman dan ketertiban umum dapat terpelihara. Meningkatnya koordinasi antar lintas sector, instansi dan TNI/Polri dalam upaya memelihara dan menegakan Perda / Perkada. 19
RENCANA KERJA TAHUN 2015 Tujuan dan Sasaran a. Tujuan : Meningkatkan situasi keamanan yang kondusif ditengah masyarakat dalam mewujudkan suasana aman dan tertib secara swakarsa. b. Sasaran : Meningkatnya
keamanan,
ketenteraman
dan
ketertiban
umum
yang
melibatkan unsur masyarakat. Meningkatnya profesionalisme dan bersinergi dengan aparat Polri serta bermitra dengan masyarakat yang dapat diwujudkan melalui tindakan preventif. 2.3 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu adanya strategi dan kebijakan. Strategi merupakan langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dimana satu strategi atau lebih dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran begitu juga sebaliknya. Adapun strategi yang digunakan adalah, sebagai berikut : 1. Meningkatkan kualitas dan pembinaan sumber daya aparatur menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas secara berkelanjutan . 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan operasional kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan dalmas dan kendaraan patroli beserta perlengkapan dan peralatannya. 3. Meningkatkan kerjasama yang sinergi dengan aparat keamanan dan ketertiban serta
aparat
hukum
lainnya
termasuk
masyarakat
agar
terlaksananya
Perda/Perkada. Sementara kebijakan adalah arah / tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Kebijakan merupakan ketentuan yang disepakati para pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman bagi aparatur agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Kebijakan yang ditentukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun : 1. Memantapkan wawasan, keterampilan, dan performance SDM Pol PP menuju sosok profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, salah satunya dengan cara mengubah sistem rekrutmen dan pendidikan aparat Pol PP dan Satlinmas;
20
RENCANA KERJA TAHUN 2015 2. Setiap anggota Pol PP harus dibekali kemampuan dan keterampilan taktis dan teknis kepamongprajaan yang memadai. Tujuannya adalah supaya gerak langkah anggota Pol PP dalam melaksanakan perannya semaksimal mungkin terhindar dari tindakan-tindakan yang menyimpang; 3. Evaluasi terhadap pola pendekatan yang selama ini diterapkan untuk menilai kadar efektifitasnya,
sekaligus
guna
meminimalisir
kemungkinan
terjadinya
penyimpangan; 4. Memantapkan pedoman, arah, dan kewenangan yang jelas dan sinergis dengan unsur terkait, sehingga terjalin mekanisme operasional yang efektif dalam mewujudkan situasi yang kondusif wilayahnya; 5. Menjalin kerja sama dengan seluruh aparat keamanan dan ketertiban serta aparat penegak hukum lainnya agar tercipta hubungan yang sinergis, mengingat beberapa kewenangan yang melekat pada Satpol PP melekat pula di institusi lain; 6. Menjalin kerja sama dengan seluruh unsur masyarakat dalam upaya-upaya penyelenggaraan ketenteraman
dan
ketertiban
umum
serta
perlindungan
masyarakat.
21
RENCANA KERJA TAHUN 2015
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN LALU 3.1 Evaluasi Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2013 Pada pelaksanaan Renja tahun 2013, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun telah berhasil melaksanakan 7 program dengan 10 kegiatan yang telah ditetapkan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun seperti yang tertera dibawah ini : Tabel 4 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2013
Program / Kegiatan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ Peningkatan pelayanan administrasi umum dan operasional perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana/ - Pengadaan sarana dan prasarana kantor
- Pengadaan mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur/ Monitoring dan evaluasi kinerja Personil Satpol PP didalam daerah Program Perencanaan Pembangunan Daerah/ Penyusunan Renja Satpol PP
Indikator Kinerja Program
Target dan realisasi kinerja program/kegiatan Th. 2013
Realisasi Keuangan
Realisasi
Target Renja
Realisasi Renja
RKA (Rp)
Realisasi (Rp)
%
Fisik Kegiatan
Kinerja Kegiatan
1 Tahun
1 Tahun
7.035.809.500
6.847.620.850
97,3
100%
102.74%
1 Keg
1 Keg
250.000.000
244.229.000
97,7
100%
104,16%
1 Paket
1 Paket
50.000.000
49.425.000
98,8
100%
101,16%
Terlaksananya monitoring dan evaluasi personil dalam daerah
9 Kec
9 Kec
155.000.000
153.934.700
99,31
100%
100,20%
Tersedianya Renja Satpol PP
1 Dok
1 Dok
10.000.000
9.993.500
99,35
100%
100.06%
Meningkat-nya layanan administrasi umum dan operasional perkantoran
Meningkatnya peralatan dan kelengkapan dalam menunjang pelaksanaan tugas Tersedianya mebeleur kantor
22
RENCANA KERJA TAHUN 2015 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan/ Penyusunan lakip Satpol PP Program Pencegahan Tindakan Pelanggaran Keamanan dan ketertiban Umum/ - Operasi pengamanan penertiban hari besar keagamaan - Operasi Pengawasan IMB,PSK dan PK-5
Program Peningkatan Disiplin Aparatur/ Pengadaan seragam PDL Satpol PP
Tersedinya Lakip Satpol PP
Terlaksananya pengamanan dan ktertiban pada hari-hari besar keagamaan Terlaksananya pengawasan terhadap IMB, PSK dan penertiban PK-5
Terlaksananya pengadaan seragam PDL Satpol PP
1 Dok
1 Dok
10.000.000
9.996.000
99,96
100%
100.04%
1 Keg
1 Keg
200.000.000
199.523.600
99,76
100%
100,23%
1 Keg
1 Keg
250.000.000
249.892.400
99,95
100%
100,04%
300 set
200.000.000
197.421.600
98.71
100%
101,30%
300 set
Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan maka Rencana kerja Satpol PP Kabupaten Karimun tahun 2013 tersebut diatas dapat terlaksanakan dengan baik dan sesuai target yang dicapai. Hal ini terlihat pada target dan realisasi kinerja program / kegiatan telah memenuhi capaian kinerja atau keluaran. 3.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dengan tugas pokok memelihara menegakkan
dan
menyelenggarakan
Peraturan
Daerah
ketenteraman
dan
Keputusan
dan
ketertiban
Kepala
Daerah
umum, serta
menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama periode Rencana Kerja tahun 2013. Dari hasil pencapaian target kinerja periode tersebut diketahui bahwa capaian kinerja rata-rata mencapai 101,10%. Gambaran Pencapaian Kinerja Periode Rencana Kerja Tahun 2013 Sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, yaitu membantu Bupati dan Wakil Bupati Karimun dalam upaya memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan skala prioritas pembangunan dengan cara: 23
RENCANA KERJA TAHUN 2015 - Pembangunan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, baik pelatihan dasar maupun pelatihan teknis lainnya. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. - Peningkatan sarana dan prasarana ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Karimun. - Sosialisasi produk hukum daerah kepada warga masyarakat dan badan hukum serta instansi terkait. - Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. - Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun kegiatan dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun meliputi: 1. Operasi Pengawasan PK-5 Tujuan diadakannya Operasi Pengawasan PK-5 adalah untuk meminimalisir pertumbuhan PK-5 ditepi/bahu jalan sehingga mengakibatkan tidak nyamannya pengguna jalan serta menganggu ketertiban, keindahan dan keteraturan.
Dalam
pengawasan ini yang diutamakan adalah pembinaan terhadap warga masyarakat, jadi pengawasan tidak mengutamakan tindak refresif tetapi mengutamakan aspek preventif dan pembinaan. 2. Operasi Pengawasan Pekerja Seks Komersial (PSK) Pertumbuhan pekerja seks komersial di Kabupaten Karimun cukup banyak, memang belum ada data resmi yang tersedia. Kabupaten Karimun masih rentan terhadap kegiatan pelanggaran kesusilaan ini, karena sebagai daerah tujuan wisata masih mengandalkan masuknya wisatawan dari Malaysia dan Singapura yang tujuannya ke Kabupaten Karimun adalah “wisata seks” menyikapi hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memprogramkan Operasi Pengawasan PSK guna meminimalisir kegiatan pelanggaran kesusilaan tersebut.
24
RENCANA KERJA TAHUN 2015 3. Operasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kegiatan pengawasan terhadap bangunan yang didirikan oleh masyarakat perlu mendapat perhatian sebagai langkah upaya menertibkan izin yang diperoleh bagi pemilik bangunan.
Sehingga bangunan-bangunan yang telah didirikan oleh
masyarakat sesuai dengan ketentuan dan peruntukannya. Hal ini menyangkut tata kota dan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Maka PK-5, PSK dan IMB capaian kinerja kegiatan ini adalah 100,04%. 4. Operasi Pengamanan/penertiban hari Besar Keagamaan Kegiatan peningkatan pengamanan bulan suci Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya dilakukan secara rutin setiap tahunnya, dalam rangka menciptakan ketenteraman dan ketertiban umat Islam dalam menjalankan ibadah selama bulan Suci Ramadhan. Kemudian juga dilakukan pengawasan hari Natal dan Tahun baru agar tercipta situasi yang kondusif serta toleransi yang baik antar umat beragama. Capaian kinerja untuk kegiatan ini pada tahun 2013 adalah 100,23%. 5. Monitoring dan evaluasi kinerja personil Satpol PP didalam daerah Monitoring
dan
evaluasi
personil
merupakan
kegiatan
rutin
dalam
rangka
meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Kegiatan tersebut dapat berupa pembinaan teknis maupun evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di masing-masing tempat atau wilayahnya. Pembinaan personil ini dilakukan secara berkelanjutan agar potensi Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi PP Kabupaten Karimun dapat terus ditingkatkan, baik disiplin maupun wawasan kepamongprajaan. Adapun capaian kinerja untuk kegiatan dimaksud adalah 100,20%. 6. Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah direncanakan maka perlu dituangkan kedalam dokumen rencana kerja. Dokumen renja ini sebagai pedoman yang dapat digunakan pada Satuan PolPP untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100,06%. 7. Penyusunan Lakip Satuan Polisi Pamong Praja Lakip merupakan laporan yang disampaikan pada akhir tahun anggaran. Sebagai bentuk pelaporan yang disampaikan maka lakip ini dibuat berbentuk buku/dokumen yang terdiri atas laporan akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Pencapaian kinerja adalah 100,04%.
25
RENCANA KERJA TAHUN 2015 8. Pengadaan sarana dan prasarana kantor Pengadaan sarana dan prasarana kantor merupakan kegiatan dari pengadaan peralatan dan kelengkapan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas.
Adapun
capaian kinerja adalah 104,16%. 9. Pengadaan mebeleur Pengadaan mebeleur merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memanfaatkan fasilitas ruang kantor, adapun capaian kinerja adalah 101,16%. 10. Pengadaan seragam PDL Satpol PP Pengadaan
seragam
PDL
merupakan
kegiatan
yang
dilaksanakan
untuk
meningkatkan kedisiplinan dan motivasi dalam melaksanakan tugas sebagai upaya dalam membentuk keseragaman anggota menggunakan uniform Satpol PP. Capaian kinerjanya 101,30%. 11. Sosialisasi dan publikasi kegiatan SKPD melalui pameran dan pawai pembangunan Kegiatan sosialisasi dan publikasi tidak dapat dilaksanakan hal ini dikarenakan pameran pembangunan dibatalkan, dan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Maka pada kegiatan tersebut tidak memiliki capaian kinerja. 3.3 Permasalahan dan Isu Strategis Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (pasal 4). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun mempunyai tugas menegakkan Perda/Perkada dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selanjutnya, pada pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 disebutkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan/atau Perkada; b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; c. Fasilitasi
dan
pemberdayaan
kapasitas
penyelenggaraan
perlindungan
masyarakat, d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. 26
RENCANA KERJA TAHUN 2015 Jika kita melihat pada tugas dan kewenangan Satpol PP maka kita akan mengetahui betapa berat tugas dan tanggung jawab ini apabila tidak didukung oleh segenap lapisan masyarakat dan aparatur pemerintah lainnya. Dalam melaksanakan tupoksinya Satpol PP Kabupaten Karimun sudah pasti menghadapi berbagai kendala baik bersifat internal maupun eksternal. Adapun permasalahan dan isu-isu penting yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun adalah, sebagai berikut: 1. Masalah pengembangan SDM Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam suatu organisasi. sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya adalah suatu kebutuhan yang mendesak bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik maka kompetensi SDM harus dimaksimalkan. Misalnya untuk standar kompetensi petugas pemadam kebakaran seharusnya memiliki standar diklat Pemadam I namun hingga saat ini tidak ada seorangpun personil PMK yang memiliki kualifikasi Pemadam I. Selanjutnya untuk tingkat pimpinan seharusnya ada pejabat yang memiliki kualifikasi inspektur kebakaran yang dapat melakukan investigasi terhadap setiap peristiwa kebakaran di Kabupaten Karimun. Selain hal tersebut diatas, personil Satpol PP juga belum mendapatkan diklat dasar yang wajib diikuti oleh seluruh anggota Satpol PP. 2. Masalah penyidikan pelanggaran PERDA Salah satu masalah strategis dalam penegakan peraturan daerah adalah keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tanpa adanya personil PPNS maka Penegakan Perda tidak dapat berjalan dengan efektif.
Selama ini Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Karimun hanya melakukan fungsi penertiban, pengawasan dan pembinaan karena ketiadaan personil PPNS yang berwenang melaksanakan fungsi penyidikan. Dengan demikian tidak ada penyelesaian pelanggaran Perda yang dilakukan melalui pengadilan (pro justitia). 3. Tertib bangunan/gedung Perekonomian Kabupaten Karimun sebagai daerah yang berstatus FTZ (Free Tread Zone) akan terus berkembang, sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi adalah bermunculannya bangunan-bangunan baru yang digunakan sebagai tempat usaha maupun sebagai tempat tinggal.
Hal ini nantinya akan menimbulkan
permasalahan tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong Praja yang akan menertibkan, baik dari segi perizinannya maupun dari segi penggunaannya. Pemberian izin 27
RENCANA KERJA TAHUN 2015 mendirikan bangunan bukan merupakan wewenang Satpol PP dan tidak pernah menerima tembusan dari instansi yang berwenang memberikan izin pendirian suatu bangunan, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dan penertibannya. Bangunan yang bermunculan tanpa terkendali akan berdampak negatif apabila dibiarkan, selain dapat merusak tata ruang juga berdampak pada ketidaktaatan masyarakat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati Perda / Perkada Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang berkembang cukup pesat seiring dengan ditetapkannya sebagai Special Economic Zone (SEZ).
Disisi lain
perkembangan ini juga menimbulkan ekses negatif yang apabila tidak ditangani dengan baik akan merugikan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Karimun. Salah satu dampak negatifnya adalah makin maraknya pedagang kaki lima yang berjualan dipinggir jalan. Kegiatan perekonomian tersebut timbul karena masyarakat menangkap peluang yang mereka lihat padahal sudah ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan pertamanan dan kebersihan yang melarang berjualan pada tempattempat tertentu. Kabupaten Karimun juga dikenal sebagai daerah dimana banyak terdapat pekerja seks komersial,
para PSK tersebut tinggal/kost di rumah-rumah penduduk dan
hotel/wisma. Pelacuran terselubung juga hampir dapat ditemukan dipanti-panti pijat (massage), sebenarnya pelacuran merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan, namun dalam prakteknya Pemerintah Kabupaten Karimun sangat sulit mengatasi hal tersebut. Ketidaksadaran warga masyarakat dan badan hukum untuk mentaati Peraturan Daerah juga dapat kita lihat dari direvisinya Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Kepariwisataan menjadi Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Kepariwisataan, dimana pada Perda Nomor 5 tahun 2005 terdapat pasal 6 huruf (e) tentang
kegiatan
yang
dilarang
bagi
pimpinan
penyelenggaraan
usaha
kepariwisataan, antara lain adalah menjalankan aktivitas usahanya sepanjang bulan Suci Ramadhan. Perubahan pasal dalam Perda Kepariwisataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak konsisten dalam menegakkan aturan yang telah dibuat, dan hal ini juga tidak terlepas dari resistensi para pengusaha hiburan terhadap Perda nomor 5 Tahun 2005 karena dianggap merugikan mereka.
28
RENCANA KERJA TAHUN 2015 5. Kurangnya kesadaran warga akan bahaya kebakaran Kebakaran semak belukar sering terjadi di Kabupaten Karimun terutama pada musim panas/kemarau. Kebakaran ini terjadi karena ada unsur kesengajaan dari oknum warga yang tidak bertanggung jawab.
Disamping itu bencana kebakaran
sering pula terjadi dan tidak bisa diprediksikan.
Dalam melaksanakan tugasnya
masyarakat kurang memberikan perhatian terhadap lalu lintas mobil pemadam kebakaran atau di jalan raya, sehingga tidak jarang kemacetan selalu menjadi penghalang untuk mencapai lokasi tujuan.
29
RENCANA KERJA TAHUN 2015
BAB IV TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Kabupaten Karimun Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2015 seperti terlihat pada tabel dibawah ini: Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2015 No
Tujuan
1.
Meningkatkan sarana dan prasarana operasional yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugas.
2.
Meningkatkan kapasitas SDM Satpol PP yang tangguh dan berwibawa dalam menegakan perda dan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat Meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dalam menagakan perda
3.
4.
5. 6.
Meningkatkan peran linmas dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat untuk mewujudkan suasana aman dan tertib secara swakarsa Meningkatkan kapasitas pelaksanaan program dan kegiatan Meningkatkan pelaporan akuntabilitas kinerja
Sasaran Meningkatnya kemampuan anggota Satpol PP dalam menangani permasalahan pelanggaran perda/perkada Meningkatnya kuantitas dan kualitas mobilitas oprasional serta pralatan dan klengkapan yang mndukung dalam pelaksanaan tugas. Peningkatan pelayanan operasional dan administrasi umum. Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota Satpol PP dibidang perundang-undangan Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan unsur masyarakat. Meningkatnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap perda/perkada sehingga ketentraman dan ketertiban umum terpelihara Meningkatnya kemampuan aparat dalam mengantisipasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak sosial Meningkatnya rencana program dan kegiatan Meningkatnya laporan akuntabilitas kinerja Satpol PP
30
RENCANA KERJA TAHUN 2015 4.2. Program dan Kegiatan tahun 2015 Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi pemerintah daerah yang menyelenggarakan Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat melakukan pengelolaan perencanaan pembangunan dan membantu Bupati dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis dibidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Karimun, pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai pendukung utama dalam menciptakan Kabupaten Karimun yang kondusif sehingga program – program pembangunan dan sistem yang terlaksana akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan serta ruang lingkup dan target pencapaiannya. Untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Karimun maka program dan kegiatan yang dirancang kedalam Rencana kerja Satpol PP Kabupaten Karimun tahun 2015, terdiri dari : 1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program ini bertujuan untuk mewujudkan aparatur polisi pamong praja yang terampil dan profesional. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Pelatihan bela diri anggota Satpol PP, 2. Pembinaan personil Satpol PP dalam daerah, 3. Pelatihan pemantapan penanggulangan kebakaran, 4. Pelatihan teknis perundang-undangan yang berkaitan dengan Satpol PP, 5. Pendidikan dan latihan PPNS, 6. Rapat koordinasi Satpol PP, 7. Penyusunan renperda penertiban dan ketentraman umum, 8. Persiapan penyelenggaraan Apel Besar, 9. Pengamanan Hari Besar Nasional, 10. Penyegaran / Out bond bagi anggota Satpol PP.
31
RENCANA KERJA TAHUN 2015 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran, 2. Pengadaan mobil patroli, 3. Pengadaan mobil supplay PMK, 4. Pengadaan marching band, 5. Pengadaan perlengkapan dan peralatan PMK, 6. Pengadaan mobil pemadam kebakaran (PMK). 7. Pengadaan sepeda motor unit reaksi cepat (URC), 8. Pengadaan sepeda motor Patwal Satpol PP, 9. Pengadaan Radio Repeater, 3. Program Pencegahan Tindakan Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Umum, kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Ops. Pengawasan IMB dan tempat usaha, 2. Ops. Pengawasan PSK, 3. Ops. Pengawasan PK-5, 4. Ops. Pengamanan dan penertiban hari Besar Keagamaan, 5. Koordinasi penjagaan dan pengamanan kawasan Costal Area, 6. Penjagaan dan pengamanan kawasan Costal Area (regular), 7. Koordinasi pengamanan Pilgub Propinsi, 8. Pendataan Pedagang Kaki Lima, PSK, Gepeng, Pengemis dan Anjal, 9. Pengamanan terhadap Unjuk Rasa dan Tauran, 10. Pengamanan Acara Protokoler. 4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Pengadaan pakaian olah raga, 2. Pengadaan buku saku anggota Satpol PP, 3. Pengadaan PDL, 4. Pengadaan PDU. 5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Penyusunan Lakip Satpol PP
32
RENCANA KERJA TAHUN 2015 6. Program Prencanaan Pembangunan Daerah kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Penyusunan Renja Satpol PP, 2. Pelaksanaan Pameran dan Pawai Pembangunan. 7. Program
Peningkatan
Keamanan
dan
Kenyamanan
Lingkungan,
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : 1. Penjagaan dan penertiban umum di lingkungan masyarakat. Demikian sejumlah usulan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2015 dan menjadi bagian dalam RKPD Kabupaten Karimun tahun 2015.
Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2015, adalah sebagai berikut : No
URAIAN SASARAN
1
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan anggota Satpol PP dibidang perundang-undangan Meningkatnya kuantitas dan kualitas mobilitas operasional serta peralatan dan kelengkapan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas Meningkatnya kepatuhan dan pemahaman masyarakat terhadap Perda/Perkada sehingga trantibum dapat terpelihara
2
3
4
5
Meningkatnya keamanan, trantibum yang melibatkan unsur masyarakat Meningkatnya kemampuan aparat dalam mengantisiasi dan mendeteksi secara dini berbagai gejolak social
INDIKATOR KINERJA Jumlah personil Satpol PP mengikuti diklat dan pembinaan
TARGET CAPAIAN KINERJA 4,16%
Tingkat waktu tanggap
75%
Ratio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk
13,50%
Penegakan Perda/Perkada
80%
Jumlah patroli siaga trantibum
25%
Jumlah demo yang tertangani
90%
Cakupan patrol petugas Satpol PP
80%
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ratio petugas linmas di Kabupaten Karimun Jumlah petugas linmas
85% 1 orang per RT 35%
33
RENCANA KERJA TAHUN 2015
BAB V PENUTUP Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2015 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, CBD (Community Base Development) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun adalah Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun yang sesuai dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2015 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Satpol PP.
Renja ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan
program dan kegiatan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja untuk penyusunan rencana dimasa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.
34
