KATA PENGANTAR KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN. ARYANDY, MM Pembina TK. I NIP

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan berkah dan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Draft Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun tahun 2011-2016. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu’alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya

diikuti

dengan

pemantauan,

evaluasi,

dan

review

berkala

atas

implementasinya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten karimun yang telah bekerjasama dan berperan secara aktif sehingga Penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ini akhirnya dapat disusun. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi bagi kepentingan masyarakat dan Negara.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN

ARYANDY, MM Pembina TK. I NIP. 19610818 198303 1 032

DAFTAR ISI BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang……………………………………………………….

1

1.2. Landasan Hukum…………………………………………………….

2

1.3. Maksud dan Tujuan………………………………………………….

3

1.4. Sistematika Penulisan……………………………………………….

4

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD…………………….

6

2.2. Sumber Daya SKPD………………………………………………….

9

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD…………………………………………….

10

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD………………….

13

ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Masalah Pengembangan SDM……………………………………..

27

3.2. Penyidikan Pelanggaran PERDA…………………………………...

27

3.3. Tertib Pembangunan/ Gedung……………………………………...

27

3.4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mentaati PERDA …...

28

3.5. Kurangnya Kesadaran Warga akan Bahaya Kebakaran…………

28

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD…………………………………………………..

29

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kab. Karimun.

BAB V

4.3. Strategi dan Kebijakan Satpol PP Kab. Karimun………………….

32

RENCANA PROGRAM

KINERJA,

36

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

40

DAN

KEGIATAN,

INDIKATOR

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI

SASARAN RPJMD BAB VII

PENUTUP

41

BAB I PENDAHULUAN 1.1.

Latar Belakang Peraturan dan Perundang-undangan di era desentralisasi memperlihatkan komitmen politik Pemerintah untuk menata kembali dan meningkatkan sistem, mekanisme, prosedur dan kualitas proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Ini

dilakukan

dengan

tujuan

untuk

mewujudkan

tata

kelola

Pemerintahan daerah yang lebih baik, demokratis, dan pembangunan daerah berkelanjutan. Dalam peraturan dan perundangan baru, penyusunan rencana yang sistematis, terpadu, transparan, dan akuntabel, konsisten dengan rencana lainnya yang relevan; juga kepemilikan rencana (sense of ownership) menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Keterlibatan stakeholder dan legislatif dalam proses pengembilan keputusan perencanaan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapatkan dukungan optimal bagi implementasinya. Renstra SKPD atau Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan salah satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan bagi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, sebagai suatu dokumen. Rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra SKPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Karena penyusunan dokumen Renstra SKPD sangat terkait dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, maka kualitas penyusunan Renstra SKPD akan sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD untuk menerjemahkan, mengoperasionalkan, dan mengimplementasikan Visi, Misi, dan Agenda KDH, tujuan, strategi, kebijakan, dan capaian program RPJMD ke dalam penyusunan RENSTRA SKPD.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

1

Kinerja penyelenggaraan urusan SKPD akan sangat mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah dan KDH selama masa kepemimpinannya. Renstra SKPD menjawab 3 pertanyaan dasar; (1) kemana pelayanan SKPD akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima) Tahun mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi Renstra SKPD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Kepala Daerah terpilih dan RPJMD, kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta tolok ukur pencapaiannya. Untuk mendapatkan dukungan yang optimal dan bagi implementasinya, proses penyusunan dokumen Renstra SKPD perlu membangun komitmen dan kesepakatan dari semua stakeholder (termasuk Forum Multistakeholder SKPD) untuk mencapai tujuan Renstra SKPD melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel, dengan memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisifasif, dan politis. Ini bermakna bahwa proses penyusunan Renstra SKPD perlu bersinergi dengan rencana strategis diatasnya dan komitmen pemerintahan atasan berkaitan: (i) Ada sinergi dengan RPJM Nasional dan RENSTRA K/L (ii) ada sinergi dan konsistensi dengan RPJPD dan RPJMD (iii) ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD (iv) ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan global seperti Millenium Development Goals, Sustainable Development, pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan air bersih dan sebagainya.

1.2.

Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);


2

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah; 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan atara pemerintah pusat dan daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,

pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

rencana

pembangunan daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Karimun; 9. Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 10. Keputusan Bupati Nomor 82. A Tahun 2012 tentang Pengesahan Rencana Strategis Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

1.3.

Maksud dan Tujuan

a. Maksud Maksud disusunnya RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman

dalam

menyusun Rencana Kerja Tahunan; b. Sebagai dasar dan tolok ukur penilaian kinerja;


3

c. Tersedianya program dan prioritas kegiatan yang dapat dijadikan pedoman oleh subbagian / seksi pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam mewujudkan optimalisasi kinerja; d. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan; e. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan; f.

Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar sub bagian / seksi yang ada pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.

Tujuan Tujuan penyusunan RENSTRA Satpol PP Kabupaten Karimun adalah terjabarkannya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karimun melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Karimun. Selama 5 (lima) tahun ke depan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karimun.

1.4.

Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 2.4. Tantangan dan peluang pengembangan SKPD


4

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPDDaerah Terpilih 3.2. Penentuan Isu-isu Strategis 3.2.1. Masalah Pengembangan SDM 3.2.2. Penyidikan Pelanggaran PERDA 3.2.3. Penertiban bangunan 3.2.4. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam Mentaati Perda 3.2.5. Kurangnya kesadaran warga akan bahaya kebakaran

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN KEBIJAKAN

DAN

SASARAN

STRATEGI

DAN

4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BABVII

PENUTUP


5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD a. Tugas Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. b. Fungsi Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan

program

dan

pelaksanaan

penegakan

Perda,

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan kepala daerah; c. Pelaksanaan

kebijakan

penyelenggaraan

ketertiban

umum

dan

ketentraman masyarakat; d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan/atau aparatur lainnya; f.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. c. Struktur Organisasi SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun maka struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun ditetapkan sebagai berikut:


6

KEPALA SATUAN

SUBBAG TATA USAHA

SEKSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN

SEKSI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL

SEKSI PEMADAM KEBAKARAN

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut: 1. Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan, dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. 2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi umum, keuangan, perencanaan, dan kepegawaian kantor. Sedangkan uraian tugas dari Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut: a. Merencanakan teknis pelayanan ketatausahaan kantor; b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dan di luar kantor; c. Mengelola urusan rumah tangga kantor; d. Mengelola keuangan kantor; e. Mengelola urusan kepegawaian kantor; f.

Melaksanakan urusan penyusunan rencana kegiatan kantor.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan daerah dalam upaya pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum yang menjadi kewenangan daerah. Sedangkan uraian tugas dari seksi ketentraman dan ketertiban adalah sebagai berikut: a. Mempersiapkan pelaksanaan penjagaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di darat dan di laut; b. Mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan pembinaan

ketentraman

dan

ketertiban

umum

serta

penegakan

peraturan daerah di darat dan di laut; c. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka mempermudah dan memperlancar pelaksanaan pembinaan operasional


7

di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di darat dan di laut; d. Melakukan

penyusunan

bahan

evaluasi

dan

pelaporan

tentang

pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di darat dan di laut; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 4. Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional tentang pemadaman kebakaran yang menjadi kewajiban dan kewenangan daerah. Sedangkan uraian tugas dari seksi pemadam kebakaran adalah sebagai berikut: a. Merencanakan

perumusan

kebijakan

teknis

operasional

dalam

pelaksanaan pemadaman kebakaran; b. Melaksanakan secara terarah dan efektif pemadam kebakaran; c. Melakukan persiapan sarana dan prasarana serta personil pemadam kebakaran; d. Melakukan perumusan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemadam kebakaran; e. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam memperlancar pelaksanaan pemadam kebakaran; f.

Melaksanakan tugas lain sejenis yang ditugaskan oleh pimpinan.

5. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Personil mempunyai tugas melakukan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional yang menyangkut pelaksanaan pengembangan pembinaan personil yang berakibat pada pengeluaran daerah. Sedangkan uraian tugas dari seksi pengembangan dan pembinaan personil adalah sebagai berikut: a. Melakukan

penyusunan

rencana

teknis

operasional

pelaksanaan

pengembangan pembinaan personil; b. Melaksanakan secara terarah dan efektif pengembangan pembinaan personil; c. Melakukan

persiapan

sarana

dan

prasarana

yang

mendukung

pelaksanaan pengembangan kapasitas; d. Menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan pembinaan personil; e. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi lain dalam memperlancar pelaksanaan pengembangan pembinaan personil; f.

Melaksanakan tugas lain sejenis yang tugasnya oleh pimpinan.


8

2.2. Sumber Daya SKPD a. Personil. No

Golongan

Frekuensi

Ket

1

IV

1 orang

Kasat

2

III

6 orang

KTU / Kasi dan Staf

3

II

99 orang

Anggota

4

I

21 orang

Anggota

5

Tenaga Kontrak / Honda

178 / 9

Anggota

Jumlah

314

Data : kekuatan personil Satpol PP dilihat dari golongan kepangkatan.

No

Tingkat Pendidikan

Frekuensi

1

S-2

2

2

S-1

4

3

D3

2

4

SLTA/ SMK/ Sederajat

285

5

SLTP/ Sederajat

14

6

SD/ Sederajat

7

Jumlah

314

Data : Kekuatan Personil Satpol PP dilihat dari tingkat pendidikan.

No

Jenis Pendidikan

Frekuensi

1

Diklatsar

83

2

Diklat peningkatan mental fisik

178

3

Pelatihan dalmas

30

4

Lain-lain

23

Data : Jenis pelatihan yang pernah diikuti personil Satpol PP b. Kendaraan No

Jenis Kendaraan

Kuantitas

Kondisi

1

Truck Pemadam Kebakaran

2 unit

Baik

2

Mobil dinas BP 24 KA

1 Unit

Baik

3

Mobil Patroli

2 Unit

Baik

4

Truck Dalmas

1 Unit

Baik

5

Mobil Pendukung PMK

1 Unit

Baik


9

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dengan tugas pokok menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan perda dan keputusan Kepala Daerah serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan selama periode Rencana Strategis 2006 s/d 2011 ini. Dari hasil pencapaian target kinerja periode diketahui bahwa pencapaian kinerja rata-rata mencapai 98%. Gambaran Pencapaian Kinerja Periode Renstra 2006-2011 Sesuai dengan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu membantu Bupati Karimun dalam upaya memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan skala prioritas pembangunan dengan cara: -

Pembangunan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan, baik pelatihan dasar maupun pelatihan teknis lainnya.

-

Melakukan

koordinasi

dengan

instansi

terkait

dalam

upaya

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. -

Peningkatan sarana dan prasarana ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam upaya pelaksanaan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun.

-

Sosialisasi produk hukum daerah kepada warga masyarakat dan badan hukum serta instansi terkait.

-

Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang menganggu ketentraman dan ketertiban umum.

-

Melakukan pemeriksaaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Adapun kegiatan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun meliputi: 1. Peningkatan kemampuan bela diri Mengingat kompleksnya permasalahan sosial yang ditangani Satuan Polisi Pamong Praja, maka setiap personil perlu dibekali dengan ilmu bela diri sebagai langkah antisipasi terhadap tindak kekerasan yang mungkin ada serangan secara fisik terhadap personil Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, mengingat dalam menjalankan tugas di lapangan personil Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya, mengingat dalam menjalankan tugas di lapangan personil Satpol PP tidak dipersenjatai dengan senjata api. Kegiatan ini telah mulai dirintis sebagai bagian dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten


10

Karimun periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Namun karena ketiadaan anggaran maka pada

tahun 2006 s/d tahun 2011 tidak

dilaksanakan lagi. 2. Operasi Pengawasan PK-5 Tujuan

diadakannya

Operasi

Pengawasan

PK-5

adalah

untuk

meminimalisir pertumbuhan PK-5 di tepi jalan sehingga mengakibatkan tidak

nyamannya

pengguna

jalan

serta

menganggu

ketertiban,

keindahan dan keteraturan. Dalam pengawasan ini yang diutamakan adalah pembinaan terhadap warga masyarakat, jadi pengawasan tidak mengutamakan tindak refresif tapi mengutamakan aspek preventif dan pembinaan. Capaian kinerja kegiatan ini dari tahun 2006 s/d 2011 adalah 100%. 3. Operasi Pengawasan Pekerja Seks Komersil (PSK) Pertumbuhan pekerja Seks Komersial di Kabupaten Karimun cukup banyak, memang belum ada data resmi yang tersedia, namun yang diperkirakan mencapai 3000 orang. Kabupaten Karimun masih rentan terhadap kegiatan pelanggaran kesusilaan ini, karena sebagai daerah tujuan wisata masih mengandalkan masuknya wisatawan dari Malaysia dan Singapura yang tujuannya ke Kabupaten Karimun adalah “wisata seks” menyikapi hal ini Satuan Polisi Pamong Praja memprogramkan Operasi Pengawasan PSK untuk meminimalisir kegiatan pelanggaran kesusilaan tersebut. Capaian kinerja untuk kegiatan ini dari tahun 2006 s/d 2011 adalah 100%. 4. Operasi Pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Banyaknya pembangunan baik rumah maupun bangunan di Kabupaten Karimun telah menimbulkan permasalahan ketertiban umum, seperti misalnya bangunan yang dibangun tanpa mengindahkan tata kota, persyaratan teknis keselamatan gedung dan bangunan. Karena ketiadaan peraturan daerah yang mengatur tentang izin mendirikan bangunan maka Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan teknik pengawasan dan pengamatan dalam memelihara ketertiban umum. Mudah-mudahan

dimasa

yang

mendatang kita

segera memiliki

peraturan daerah tentang izin mendirikan bangunan sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki landasan hukum yang kuat. Operasi pengawasan ini hanya dilaksanakan pada tahun 2009 dan capaian kinerja kegiatan ini adalah 100%


11

5. Peningkatan Pengamanan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan lainnya. Kegiatan peningkatan pengamanan bulan suci Ramadhan dan hari besar keagamaan lainnya dilakukan secara rutin setiap tahunnya, dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umat islam dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan. Kemudian juga dilakukan pengawasan hari natal dan tahun baru agar tercipta situasi yang kondusif serta toleransi yang baik antar umat beragama. 6. Pembinaan Personil (SDM) baik dalam daerah maupun luar daerah (Bimtek/ Studi Banding/ Seminar dan sejenisnya) Pembinaan

personil

merupakan

kegiatan

rutin

dalam

rangka

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Kegiatan tersebut dapat berupa bimbingan teknis, studi banding, seminar dan sejenisnya. Pembinaan personil harus dilakukan secara berkelanjutan agar potensi Sumber Daya Manusia pada Kantor Satpol PP dapat terus ditingkatkan, pengetahuan dan wawasan. 7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Untuk mengoptimalkan kinerja personil pada setiap seksi pada Kantor Satpol PP dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas maka sudah sepantasnya Sarana Prasarana tersebut di lengkapi. Adapun langkahlangkah yang diambil sepanjang periode Renstra 2006-2011: 1. Pengadaan Mobil PMK sebanyak 1 unit (5000 Liter); 2. Pengadaan Sarana pendukung seperti alat bantu pernafasan (breathing apparatus), hose 2 inch dan 1,5 inch, selang; 3. Pengadaan pakaian dinas dan perlengkapan perorangan; 4. Pengadaan perlengkapan dalmas (baju, tameng, tongkat T, helm); Pencapaian kinerja pada kegiatan ini adalah 100% 8. Pengadaan Sarana Kantor. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi perkantoran maka pengadaan sarana kantor perlu diadakan walaupun tidak pada setiap tahun anggaran, pengadaan sarana kantor terutama sekali untuk mengganti fasilitas yang sudah rusak. Pencapaian kinerja pada kegiatan pengadaan sarana Kantor Satpol PP pada periode RENSTRA 2006 s/d 2011 adalah 100%.


12

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan SKPD a. Tantangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi yang khusus dan berbeda dengan SKPD lainnya. Fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah memerlukan kemampuan personil dan sarana/prasarana yang khusus. Disisi lain juga dukungan dari masyarakat dan aparat terkait sangat diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Kesadaran dan partisipasi warga masyarakat dalam mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah juga merupakan faktor yang menentukan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Karimun. Masyarakat Kabupaten Karimun yang terdiri dari berbagai macam etnis dan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain juga menyimpan potensi keunggulan sekaligus ancaman bagi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum. Faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum adalah sebagai berikut: a. Faktor Ekonomi dan Ketenagakerjaan Faktor ekonomi dan ketenagakerjaan merupakan faktor utama yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum, terjadinya pelanggaran peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. Apabila kondisi perekonomian Kabupaten Karimun memburuk dengan indicator lesunya sektor perdagangan dan pariwisata maka warga masyarakat

mencoba

menimbulkan

survei

gangguan,

dengan

misalnya

cara-cara mengganggu

yang

berpotensi

jalanya

roda

pemerintahan melalui demonstrasi/pengerahan massa ke objek vital atau kantor pemerintahan. b. Faktor politis Potensi berikutnya adalah faktor politis, bagi seorang politis, segala permasalahan kemasyarakatan biasanya dihubungkan atau ditarik ke ranah

politik

dengan

melibatkan

massa/rakyat

dengan

cara

mempengaruhi opini publik sehingga menimbulkan keresahan. Cara berpolitik seperti ini juga berpengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum, misalnya dengan memperovokasi sekelompok buruh untuk melakukan demonstrasi dalam rangka memperjuangkan nasib tenaga kerja outsourcing yang dipecat oleh suatu perusahaan. c. Faktor sosiologis Masyaakat Kabupaten Karimun sebagai masyarakat yang majemuk dengan beragam etnis yang hidup berdampingan secara damai, selama Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

13

periode Renstra 2006-2011 tidak pernah terjadi konflik yang mengandung unsur SARA. Kerukunan ini haruslah tetap dijaga dan dilestarikan. Namun demikian potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang berasal dari faktor sosiologis ini tetap ada. Hal ini bisa muncul akibat pergaulan antar warga yang biasa menimbulkan gesekan maupun konflik, apalagi suku pendatang misalnya biasa lebih sukses melebihi warga lokal. Hal ini bisa saja menimbulkan kecemburuan sosial. Pemerintah daerah dan sektor swasta harus proaktif mengantisipasi masalah ini agar tidak terjadi hal tidak di inginkan seperti yang terjadi di daerah lain yaitu dengan menciptakan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi warga setempat serta memberikan pelatihan keterampilan bagi generasi muda yang akan bersaing memasuki dunia kerja. d. Faktor penegakan hukum Penegakan hukum juga merupakan faktor yang berpotensi menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Semangat justice for all apabila tidak diwujudkan dalam bidang penegakan hukum di Kabupaten Karimun akan menimbulkan kecemburuan dan berakibat pada protes warga, misalnya apabila pejabat atau pengusaha yang melanggar hukum tidak ditindak sementara rakyat biasa ditindak dan diadili. Prinsip universal equality before the law hendaknya benar-benar diterapkan agar tercipta keadilan bagi semua. Apabila persamaan dimuka hukum yang merupakan prinsip universal ini tidak diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum maka akan tercipta kecemburuan dan ketidakadilan yang berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum. b. Peluang Pengembangan Satpol PP Kabupaten Karimun Seiring dengan perkembangan Kabupaten Karimun dan terjadinya beberapa kali perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang secara structural memang berubah namun pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum tidak banyak terpengaruh karena pelaksanaan fungsi ini sudah di atur dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan demikian tugas dan fungsi Satpol PP sebenarnya tidak berubah sekalipun SOTK perangkat daerah berubah-ubah tergantung situasi dan kondisi daerah setempat. Dalam periode RENSTRA tahun 2012 sampai dengan 2016 ada beberapa peluang pelayanan yang dapat dikembangkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun antar lain: 1. Pelayanan Pengawasan Spanduk, Billboard, reklame, dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah./’;Satuan Polisi Pamong Praja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

14

Kabupaten

Karimun

sebagai

penegak

peraturan

daerah

dapat

dikembangkan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan spanduk, billboard dan reklame dalam rangka meningkatkan pajak daerah. Seiring dengan terbitnya Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) maka daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam meningkatkan pendapatannya, namun semua itu harus memiliki payung hukum berupa PERDA Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang juga memberikan kewenangan pada Satpol PP untuk melakukan pengawasan. 2. Pelayanan Pemeriksaan alat pemadam api ringan dan peralatan keselamatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun juga membawahi seksi Pemadam Kebakaran yang memiliki tugas pokok penanggulangan bahaya kebakaran. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok ini maka dapat dilakukan perluasan kewenangan berupa pemeriksaan alat pemadam api ringan dan peralatan keselamatan. Jasa pemeriksaan alat pemadam api ringan ini juga dapat dikenakan retribusi yang berarti merupakan pemasukan bagi Kabupaten Karimun. Selain dari hal tersebut diatas Seksi Pemadam Kebakaran Satpol PP Kabupaten Karimun juga dapat menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi penanggulangan kebakaran bekerja sama dengan pihak swasta maupun instansi terkait. 3. Pembentukan Unit Pemadam Kebakaran disetiap Kecamatan Luar Pulau Karimun. Pemadam Kebakaran merupakan salah satu bentuk kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan pertolongan jiwa maupun harta yang dituntut kecepatan dan ketetapan dalam memberikan layanan, dalam bahasa pemadam dikenal dengan istilah Respon Time (waktu tanggap) dalam hal ini pemadam kebakaran mengutamakan pencegahan kebakaran dari pada penanggulangan kebakaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa seksi pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Karimun masih memiliki keterbatasan baik personil maupun sarana / prasarana. Personil yang dimiliki khusus untuk pulau Karimun adalah sebanyak 30 orang (cukup terlatih dan berpengalaman) sementara untuk pulau Kundur personil yang ditugaskan sebagai petugas Pemadam Kebakaran pada juga masih menginduk pada seksi trantib Kecamatan Kundur. Jadi, anggota Satpol PP Kecamatan Kundur secara bergiliran ditugaskan mengawaki mobil pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran, hal ini jelas tidak efisien dan efektif terutama dalam tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.


15

Kemudian jika dilihat dari segi sarana/prasarana tentu masih sangat kurang. Berikut adalah tabel data kekuatan personil dan Sarana operasi pemadam kebakaran: No

Kecamatan

Personil

Mobil PMK

Terlatih 1

Karimun, Tebing dan Meral 30 orang

2 unit

(Pulau Karimun) 2

Kundur

NIHIL

1 Unit (3000 L)

3

Kundur Utara

NIHIL

NIHIL

4

Kundur Barat

NIHIL

NIHIL

5

Buru

NIHIL

NIHIL

6

Moro

NIHIL

NIHIL

7

Durai

NIHIL

NIHIL

Dari data diatas dapat kita ketahui bahwa hanya terdapat 1 (satu) unit mobil pemadam kebakaran yang ada di pulau Kundur padahal pulau Kundur terdiri atas 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Kundur, Kecamatan Kundur Barat dan Kecamatan Kundur Barat dan Kecamatan Kundur Utara. Selanjutnya pada Kecamatan Buru, Kecamatan Moro dan Kecamatan Durai tidak terdapat Mobil pemadam kebakaran maupun personilnya. Mobil PMK tersebut merupakan inventaris Kantor Camat Kundur (bukan tanggung jawab Kantor Satpol PP Kabupaten Karimun). Berkaitan dengan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 perlu kiranya dibentuk Unit Pemadam di setiap Kecamatan serta dilengkapi dengan masing-masing 1 (satu) unit mobil Pemadam Kebakaran dengan kapasitas 3000 liter sehingga penanggulangan kebakaran dapat terlaksana dengan baik. Namun demikian, hal yang tidak kalah pentingnya adalah pembinaan SDM melalui pelatihan khusus firefighter untuk seluruh personil yang ditugaskan pada unit Pemadam Kebakaran tersebut. Satpol PP Kabupaten Karimun anggotanya untuk dilatih secara intensif pada Pusdiklat Pemadam Kebakaran di Ciracas Jakarta Utara. Dengan bekal pelatihan intensif tersebut personil diharapkan telah memiliki sikap profesional dan keterampilan yang dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya.


16

BAB III ISU-ISU STRATEGIS 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun sebagai pengemban fungsi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam menjalankan tugasnya tentu menghadapi berbagai permasalahan yang harus dapat segera diatasi atau dicarikan solusinya baik permasalahan itu bersifat internal maupun eksternal. Untuk mengenal pasti segala permasalahan itu maka perlu diadakan identifikasi masalah sebagai berikut : 3.1.1.Masalah Internal 1.

Kurangnya

personil

yang

memiliki

kemampuan

dalam

pengelolaan administrasi perkantoran Sebagai

institusi

yang

menyelenggarakan

administrasi

pemerintahan maka Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengelola administrasi secara professional, tertib dan terkendali termasuk menguasai segala bentuk perencanaan dan pelaporan, namun hal ini masih kurang dapat dilaksanakan karena kurangnya personil yang kualified di bidang ini. 2.

Disiplin personil masih rendah Secara de facto harus diakui bahwa tingkat disiplin anggota Satpol PP masih rendah, oleh karena itu pembinaan berkelanjutan harus senantiasa diberikan, pembinaan tersebut bisa berupa program-program pelatihan, pemberian insentif maupun pemberian pakaian dinas. Displin seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pendidikan, agar seorang personil Satpol PP perlu ada perubahan mental melalui pendidikan dan latihan dasar yang dapat membentuk sikap mental sebagai anggota Satpol PP.

3.

Sarana dan prasarana Operasional masih kurang Sarana dan prasarana operasi milik Satuan Polisi Pamong Pamong Praja masih kurang, misalnya peralatan Seksi Pemadam Kebakaran berupa Mobil PMK untuk BKO Kecamatan Kundur hanya 1 (satu) unit dan BKO Kecamatan Moro tidak ada. Sedangkan untuk mobil patroli juga masih kurang. Mobil operasional yang dimiliki juga sudah berumur sehingga sering rusak


17

4.

Tidak adanya jaminan asuransi terhadap anggota dalam melaksanakan tugas. Tugas personil Satuan Polisi Pamong Praja cukup berbahaya oleh karena itu sudah sepatutnya mereka dilindungi oleh asuransi. Sampai saat ini asuransi hanya dimiliki oleh personil yang berstatus PNS dan itupun berupa ASKES dan tidak berupa asuransi jiwa atau asuransi kecelakaan.

3.1.2. Masalah Eskternal 1. Kurangnya dukungan Pemerintah Daerah Sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja belum memiliki Kantor yang representative seperi dinas-dinas lain dilingkungan Pemkab Karimun sehingga pelaksanaan tugas belum bisa dilaksanakan secara optimal. 2. Kurangnya koordinasi instansi lain dengan Satpol PP Menegakkan Peraturan Daerah/keptuusan Kepala Daerah serta menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban umum bukanlah tugas yang ringan atau tanpa kendala bahkan sebaliknya merupakan tugas yang berat dan memiliki resiko cukup tinggi. Di satu sisi kita ingin menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, namun disisi lain ada pihak-pihak yang tidak menyukai penegakan Peraturan yang bisa berdampak buruk bagi ekonomi mereka. Selain itu ada dinas-dinas terkait yang tidak memiliki koordinasi yang baik dengan Satpol PP, sehingga pelaksanaan tugas Satpol PP menjadi terhambat, sebagai contoh sampai Saat ini Satpol PP belum memiliki data yang lengkap tentang perizinan berbagai tempat usaha di kabupaten Karimun karena pihak terkait tidak mau memberikan data tersebut. 3. Belum adanya UU yang Menjamin Pelaksanaan Tugas Satpol PP Tidak

adanya

Undang-undang

Satpol

PP

yang

menjamin

pelaksanaan tugas Satpol PP seperti halnya UU No 22 Tahun 2002 tentang

Kepolisian

Negara

yang

secara

komprehensif

menjamin/melindungi tugas dan fungsi POLRI. Satpol PP sangat memerlukan UU seperti itu. UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara tegas melindungi personil Satpol PP dari ancaman pidana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demikian juga PP Nomor 6 tahun 2010 tentang Satpol PP. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

18

3.1. Telaahan Visi, Misi RPJM 2011-2016 3.1.1. Visi Visi amatlah penting dalam suatu kebijakan pembangunan mengingat visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan . Dengan adanya visi, maka segala sumber daya dapat digunakan secara terarah guna mewujudkan kondisi akhir yang di cita-citakan melalui serangkaian tahapan perjalanan. Oleh karena itu, visi pembangunan mempunyai berbagai fungsi antara lain adalah (i) sebagai arah bagi semua kebijakan pembangunan, (ii) sebagai tujuan dan sasaran akhir yang hendak dicapai oleh kebijakan pembangunan, (iii) sebagai acuan dalam penyusunan program dan anggaran pembangunan, dan (iv) sebagai sarana untuk melakukan

pengawasan

dan

evaluasi

terhadap

semua

kebijakan

pembangunan. Lebih jauh, visi pembangunan dapat menjadi pranata yang befungsi sebagai pedoman perilaku pembangunan, sebagai alat pemersatu masyarakat dalam

pembangunan,

dan

sebagai

sarana

pengendali

social

dalam

pembangunan. Jadi, penentuan visi pembangunan dengan misi dan strategi pencapaiannya

amatlah

penting

agar

proses

pembangunan

dapat

dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Berhubung dengan itu, untuk menjawab permasalahan dan isu strategis daerah kedepan, maka visi pembangunan Kabupaten Karimun untuk jangka waktu 2011-2016 adalah sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Karimun yang maju dan berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa” Secara konseptual visi pembangunan Kabupaten Karimun tahun 2011-2016,

mengarah pada mendukung tujuan pembangunan jangka

menengah nasional (RPJMN) 2010-2014. “Maju dan Berdaya saing” diartikan sebagai Kabupaten Karimun yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, kreatif, produktif, dan inovatif yang

ditandai

dengan

meningkatnya

kegiatan

investasi,

membaiknya

infrastruktur dasar, berkembangnya pengelolaan sumber daya local secara optimal,

meningkatnya

kualitas

sumber

daya

manusia,

meningkatnya

produktifitas kesehatan serta meningkatnya peran partisipasi masyarakat dalam pembangunan. “Berlandaskan iman dan taqwa” diartikan sebagai Kabupaten yang meletakkan

nilai-nilai

agama

sebagai

landasan

dalam

kehidupan

bermasyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Landasan nilai-nilai agama ini tercermin dari sikap dan perilaku masyarakat yang berakhlak mulia, suasana kehidupan yang agamis, dan kehidupan antar umat beragama yang harmonis. Kesemua hal tersebut didukung oleh pendidikan keagamaan (formal dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

19

nonformal) secara sistematis dan menyeluruh sehingga dapat membentuk masyarakat yang cerdas secara intelektual maupun spiritual. 3.1.2.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Karimun 20112016 tersebut, maka di tempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut: 1. Meningkatkan dan memeratakan ketersediaan dan insfrastruktur daerah yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Peningkatan dan pemerataan ketersediaan infrastruktur daerah ini diartikan sebagai penyediaan infrastruktur baik dari sisi ketersediaan (kuantitas) dan kualitasnya.

Infrastruktur

daerah

yang

dimaksud

diantaranya

adalah

infrastruktur pada kawasan FTZ, terutama yang terkait dengan kawasan industri, kawasan strategis, infrastruktur dasar, infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, dan infrastruktur sosial ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya guna berlandasakan iman dan taqwa. Peningkatan kualitas sumber daya manusai dilihat dari empat aspek (i) aspek pendidikan (ii) aspek kesehatan (iii) aspek pembangunan iman dan taqwa dan (iv) aspek kesetaraan gender. Pembangunan iman dan taqwa ditujuakn sehingga kehidupan keagamaan semakin semarak dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat serta menguatnya system pendidikan keagamaan khususnya pendidikan non formal. Sumber daya manusia (SDM) yang berdaya guna adalah SDM yang produktif dilihat dari meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha. 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan. Ekonomi berbasis kerakyatan yang dimaksud adalah koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, petani, nelayan dan pembudidaya kecil, serta industry rakyat lainnya. Keterpaduan ekonomi berbasis kerakyatan dengan pusat pertumbuhan ekonomi

dimaksudkann agar pertumbuhan dan

perkembangan industri skala menengah dan besar dapat seiring dan sejalan ndengan pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha kecil. Hal ini mensyaratkan adanya keterkaitan yang saling memperkuat antar skala industri.


20

4. Memaksimalkan kualitas pelayanan Publik Kualitas pelayanan public yang maksimal diwujudkan dalam bentuk peningkatan kecepatan pelayanan, aksesibilitas layanan, penyusunan dan pemenuhan standar pelayanan minimal khususnya di bidang-bidang yang menjadi urusan wajib, serta penyederhanaan system layanan khususnya di bidang perizinan. 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Karakteristik kabupaten Karimun sebagai kabupaten kepulauan ditandai dengan melimpahya sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil.untuk menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut,perlu dikedepankan pengelolaan yang menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi,social,dan lingkungan hidup. Berdasarkan visi dan misi tersebut,bupati kabupaten karimun mempuyai motto sebagai berikut: . kerja Amanah . kerja Keras . kerja Cerdas Penjelasan makna dari motto Kerja Amanah Penyelenggara pemerintahan yang mampu berkerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan kebijakan,tujuan dan sasaran serta program dan kegiataan yang sudah di rencanakan dan tetap sebelumnya,berpihak kepada kepentingan masyarakat,terbuka siap dan dipertanggungjawabkan kepada allah SWT dan masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kerja Keras Penyelenggara pemerintah yang mampu berkerja efektif dan efisien memanfaatkan

waktu

secara

optimal,

disiplin

penuh

gairah

dan

semangat,memiliki strategi dan kebijakaan memajukan daerah tanpa mengenal lelah,mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang di miliki daerah demi kesejahtraan masyarakat. Kerja Cerdas Penyelenggara pemerintah yang mampu menciptakan inovasi dan ide dalam pengembangan kemajuaan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola pembagunan, memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan, mengedepankan intelektualitas, rasionalitas dan moralitas dalam berbuat dan bertindak, matang dalam perencanaan, Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

21

konsekwen dalam pelaksanaan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di masa depan. Untuk melaksanakan motto tersebut maka telah ditetapkan pula 4 (empat) azam sebagai motor penggerak pembagunan yaitu : Azam peningkatan iman dan taqwa Dima ksudkan sebagai upaya untuk menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia serta memiliki sandaran vertical yang kokoh sehingga pelaksanaan pembagunann akan lebih terarah dan bertanggung jawab. Azam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dimaksudkan sebagai upaya untuk meyiapkan SDM yang berkulitas, sehingga mampu menggali dan mengembangkan asset dan potensi yang ada. Azam pembangunan Ekonomi yang berdimensi kerakyatan. Dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat,antara lain melalui peningkatan saran dan prasarana produksi,sehingga pertumbuhaan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan. Azam pengembangan seni dan budaya Dimaksudkan sebagai upaya menggali khazanah budaya melayu yang merupakan ciri khas daerah sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar.

3.1.3. Tujuan Adapun tujuan yang hendak dicapai Kabupaten Karimun berdasarkan rumusan misi di atas adalah sebagai berikut : Misi 1. Meningkatkan dan memeratakan kertersediaan infrastruktur daeraah yang

dapat

mendukung

pertumbuhan

ekonomi

dan

pelayanan

masyarakat Tujuan : 1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kakwasan FTZZ secara memadai 2. Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar pulau dan antar daerah


22

3. Mengembangkan pemukiman yang tertata dan didukung utilitas yang memadai 4. Mengembangkan konsep waterfront city Misi 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berdayaguna berlandaskan Iman dan Taqwa Tujuan : 1. Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal 4. Meningkatkan kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha kecil 5. Meningkatkan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat 6. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keagamaaan 7. Mengurangi kerentanan kelompok penyandang masalah kesejahteraaan sosial 8. Meningkatkan pengarustamaan gender dalam pembangunan Misi 3. Mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi yang terpadu dengan ekonomi berbasis kerakyatan Tujuan : 1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha 2. Mengoptimalkan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 3. Mengoptimalkan potensi ekonomi berbasis maritime 4. Meningkatkan kinerja sector pertanian dan perikanan 5. Meningkatkan kapasitas kelemabagaan UMKM dan Koperasi 6. Mengembangkan kemitran antara industry besar dan UMKM 7. Mengembangkan potensi wisata Misi 4. Memaksimalkan pelayanan publik Tujuan : 1. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehataan masyarakat 4. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan

Misi 5. Mengelola sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan Tujuan: 1. Mempertahankan kelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulau-pulau 2. Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

23

VI.4. Sasaran Berdasarkan misi dan tujuan yang di tetapkan tersebut, maka sasaransasaran pembangunan Kabupaten Karimun untuk lima tahun ke depan adalah sebagai berikut: Tujuan 1: Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan FTZ secara memadai 1. Tersusunnya kerangka regulasi dan basis data yang kokoh sebagai pondasi pengembangan kawasan 2. Memadainya utilitas pendukung kebutuhan industri Tujuan 2: Meningkatkan aksesibilitas dan konekvitas antar pulau dan antar daerah 1. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan laut secara memadai 2. Meningkatya cakupan jaringan telekomunikasi seluler 3. Terbangun dan beroperasinya satu ( 1 ) bandara pengumpan 4. Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan darat secara memadai Tujuan 3: Mengembangkan permukiman yang tertata dan didukung utilitas yang memadai 1. Memadainya utilitas dasar untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga 2. Tersedianya perumahan dalam jumlah yang memadai,layak, dan terjangkau untuk mendukung perkembangan industri dan kebutuhan masyarakat kecil. Tujuan 4: Mengembangkan konsep waterfront city 1. Terbangun/tersedianya jalan lingkar pulau Tujuan 5: Meningkatkan kapasitas pendidikan masyarakat 1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat 2. Tumbuhnya budaya baca masyarakat Tujuan 6: Meningkatkan kualitas kesehataan masyarakat 1. Menurunnya derajat infeksi 2. Meningkatnya kualitas kesehataan ibu dan anak 3. Meningkatnya cakupan layanan kesehataan bagi masyarakat miskin Tujuan 7: Meningkatkan kualitas tenaga kerja local 1. Meningkatnya jumlah tenaga kerja local yang terampil dan tersertifikasi 2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja local pada perusahaan/industry


24

Tujuan 8: Meningkatkan kapisitas teknis dan manajerialpelaku usaha kecil 1. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial petani 2. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pembudidaya ikan skala kecil 3. Meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku UMKM Tujuan 9: Meningkatkan kehidupan keagamaan di tengah masyarakat 1. Meningkatnya aktivitas-aktivitas keagamaan Tujuan 10: Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan keagamaaan 1. Meningkatnya lembaga-lembaga pendidikan keagamaan nonformal 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan keagamaan nonformal 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan keagamaan nonformal Tujuan 11: Mengurangi

kerentanan

kelompok

penyandang

masalah

kesejahteraan sosial ( PMKS ) 1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat miskin 2. Meningkatnya kesejahteraan keluarga Tujuan 12: Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan 1. Meningkatnya keberdayaan perempuan 2. Meningkatnya kesetaraan gender Tujuan 13: Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha 1. Meningkatnya kecepataan pelayaan perizinan usaha dan kesesuaian jangka waktu perizinan Tujuan 14: Mengoptimalkan pelaksanaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 1. Meningkatkan aktivitas ekonomi di kawasaan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Tujuan 15: Mengoptimalkan potensi ekonomi berbaris maritime 1. Meningkatkan aktivitas industry dan jasa maritime Tujuan 16: Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan 1. Meningkatkan produktivitas dan produksi sektor pertanian dan perikanan 2. Berkembangnya industri olahan produk pertanian dan perikanan 3. Berkembangnya kawasan agribisnis lokal terpadu


25

Tujuan 17: Meningkatkan kapasitas UMKM dan koperasi 1. Meningkatnya produksi pelaku UMKM dan koperasi Tujuan 18: Mengebangkan kemitraan antara industri besar dan UMKM 1. Meningkatnya keterkaitan antara industri besar dan UMKM Tujauan 19: Menembangkan potensi wisata 1. Berkembangnya parawisata bahari, budaya, dan kawasan perbatasan Tujuan 20: Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan daerah 1. Meningkatnya kapasitas aparatur 2. Meningkatnya kapasitas pemahama dan keterampilan pegawai pada bidang–bidang khusus Tujuan 21: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan keterampilan masyarakat 1. Meningkatkan dan memadainya kualifikasi tenaga pendidikan 2. Memadainya sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah Tujuan 22: Meningkatkan kulitas pelayanan kesehatan masyarakat 1. Memadainya pelayanan kesehatan dasar keluarga 2. Berkembangnya kualitas pelayanan prima di rumah sakit Tujuan 23: Meningkatkan kulitas pelayanan kependudukan 1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan Tujuan 24: Mempertahankan kelestarian ekosistem laut, pesisir dan pulaupulau kecil 1. Meningkatnya pemulihan ekosistem 2. Terjaganya keseimbangan antara fungsi lindung dan fungsi budidaya 3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup 4. Meningkatnya penegakan hukum di bidang lingkungan hidup Tujuan 25: Meningkatkan pengelolaan sampah dan limbah 1. Meningkatnya pengelolaan sampah 2. Meningkatnya pengelolaan limbah industri, pertmbangan, dan alur pelayaran


26

3.3.

Isu-isu Strategis SKPD Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Karimun adalah sebagai berikut: 3.3.1

Masalah Pengembangan SDM Sumberdaya manusia merupakan unsur utama dalam suatu organisasi.

Sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya adalah suatu kebutuhan yang mendesak bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik maka kompetensi SDM harus dimaksimalkan. Misalnya

untuk

standar

kompetensi

petugas

Pemadam

kebakaran

seharusnya memiliki standar diklat Pemadam I namun hingga saat ini tidak ada seorangpun personil PMK yang memiliki kualifikasi Pemadam I. Selanjutnya untuk tingkat pimpinan seharusnya ada pejabat yang memiliki kualifikasi inspektur kebakaran yang dapat melakukan investigasi terhadap setiap peristiwa kebakaran di Kabupaten Karimun. Selain hal tersebut di atas, sebanyak 178 personil Satpol PP juga belum mendapatkan pelatihan dasar yang wajib diikuti oleh seluruh anggota Satpol PP. 3.3.2. Penyidikan Pelanggaran PERDA Salah satu masalah strategis dalam penegakan peraturan daerah adalah keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Tanpa PPNS maka Penegakan Perda tidak dapat berjalan dengan efektif. Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun hanya melakukan fungsi penertiban, pengawasan dan pembinaan karena ketiadaan personil PPNS yang berwenang melaksanakan fungsi penyidikan. Dengan demikian tidak ada penyelesaian pelanggaran Perda yang dilakukan melalui pengadilan (pro justitia) 3.3.3. Tertib Bangunan/Gedung Perekonomian Kabupaten Karimun sebagai daerah yang berstatus SEZ akan terus berkembang, sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi adalah bermunculannya bangunan-bangunan baru yang digunakan sebagai tempat usaha maupun sebagai tempat tinggal. Hal ini nantinya akan menimbulkan masalah tersendiri bagi Satuan Polisi Pamong yang akan menertibkan, baik dari segi perijinannya maupun dari segi penggunaannya. Pemberian Ijin mendirikan bangunan bukan merupakan wewenang Satpol PP dan kantor Satpol PP tidak pernah menerima tembusan dari dinas yang berwenang memberi ijin pendirian suatu bangunan, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan dan penertibannya.

Bangunan yang bermunculan tanpa


27

terkendali akan berdampak negatif apabila dibiarkan, selain dapat merusak tata ruang juga berdampak pada ketidaktaatan masyarakat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3.3.4. Kurangnya Kesadaran masyarakat dalam Mentaati Perda Kabupaten Karimun merupakan kabupaten yang berkembang cukup pesat seiring dengan ditetapkannya sebagai Special Economic Zone. Di sisi lain perkembangan ini juga menimbulkan ekses negatif yang apabila tidak ditangani dengan baik akan merugikan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Karimun. Salah satu dampak negatifnya adalah makin banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan. Kegiatan perekonomian tersebut timbul karena masyarakat menangkap peluang yang mereka lihat padahal sudah ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan pertamanan dan kebersihan yang melarang berjualan pada tempat-tempat tertentu. Kabupaten Karimun juga dikenal sebagai daerah di mana banyak terdapat pekerja seks komersial, PSK tersebut juga kost dirumah-rumah penduduk dan hotel/wisma. Pelacuran terselubung juga dapat ditemukan di panti-panti pijat (massage), sebenarnya pelacuran merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan PERDA Nomor 6 tahun 2002 tentang pelanggaran kesusilaan, namun dalam prakteknya Pemkab Karimun sangat sulit mengatasi hal tersebut. Ketidaksadaran warga masyarakat dan badan hukum untuk mentaati Peraturan Daerah juga dapat kita lihat dari direvisinya Perda Nomor 5 tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Kepariwisataan menjadi Perda Nomor 14 tahun 2011 tentang Kepariwisataan, dimana pada Perda Nomor 5 tahun 2005 terdapat pasal 6 huruf (e) tentang

Kegiatan

yang

dilarang

bagi

pimpinan

penyelenggaraan

usaha

kepariwisataan antara lain yaitu: menjalankan aktivitas usahanya sepanjang bulan suci ramadhan. Perubahan pasal dalam Perda Kepariwisataan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah tidak konsisten dalam menegakkan aturan yang telah di buat, dan hal ini juga tidak terlepas dari resistensi para pengusaha hiburan terhadap Perda Nomor 5 tersebut karena dianggap merugikan mereka.

3.3.5. Kurangnya kesadaran warga akan bahaya kebakaran Kebakaran semak belukar sering terjadi di Kabupaten Karimun terutama pada musim panas/kemarau. Kebakaran ini terjadi karena ada unsur kesengajaan dari oknum warga yang tidak bertanggung jawab. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

28

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD a. Visi Sebagai Instansi Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun merupakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah. Karena itu, visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun, dengan tetap memperhatikan lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi eksistensi organisasi. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dinyatakan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG HANDAL DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN PERDA DAN KEPUTUSAN BUPATI GUNA MENUNJANG TERCIPTANYA KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN IKLIM USAHA DI KABUPATEN KARIMUN

Secara umum Visi sebagaimana tersebut diatas mengandung makna bahwa: 1. Sebagai instansi Pemerintah Daerah / penegak Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara handal dan profesional ; 2. Sebagai Instansi Pemerintah daerah yang mampu mengatasi dan menyelesaikan masalah ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai tugas dan kewenangannya; 3.

Sebagai instansi Pemerintah Daerah yang mampu menciptakan iklim kondusif bagi dunia usaha sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

b. Misi Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (what have to be done) dalam rangka mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun menetapkan misi yang harus diembankannya sebagai berikut: 1. Meningkatkan segenap kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada pada Satpol PP Kabupaten Karimun; 2. Meningkatkan

Sarana

dan

Prasarana

penunjang

operasional

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Karimun;


29

3. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan

daerah

dan

peraturan

kepala

daerah

sehingga

tercipta

ketentraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan. 4. Menegakkan Perda dan Perkada secara tegas namun tetap persuasif dan humanis sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi dunia usaha.

Penjelasan Misi Adapun penjelasan ketiga Misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Misi pertama: meningkatkan segenap kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada pada Satpol PP Kabupaten Karimun. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi / organisasi. Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaanya harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efesien. Sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna. Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi dimana dia berada di dalamnya. Oleh karena itu maka sudah selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja mengutamakan program pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan maupun studi banding, lokakarya atau seminar secara berkelanjutan. Dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan potensi SDM Satpol PP Kabupaten Karimun dapat dikembangkan dan digunakan demi kepentingan organisasi pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Karimun pada umumnya. Misi Kedua: Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Karimun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

30

Sarana dan prasarana operasional merupakan penunjang dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, tanpa sarana dan prasarana yang memadai maka pelaksanaan tugas tidak akan berjalan secara efektif dan efesien. Oleh karena itulah maka misi kedua Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam upaya mencapai visinya adalah peningkatan sarana dan sarana penunjang operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Apabila sarana dan prasarana operasi dapat ditingkatkan maka upaya Satpol PP Kabupaten Karimun dalam mencapai visinya tentu akan lebih memungkinkan lagi. Misi Ketiga: Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan. Partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mentaati PERDA dan perkada sangat diperlukan dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, tanpa ada partisipasi dan kesadaran masyarakat maka sulit bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan aturan tersebut. Menyelenggarakan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja harus dilaksanakan dengan pendekatan partisipasif yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan PERDA dan Perkada. Dengan demikian pendekatan partisipasif ini mensyaratkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut serta menentukan pengamanan dan ketertiban umum dalam sebuah hubungan yang didasarkan pada bentuk-bentuk kemitraan dengan pemerintah. Melibatkan masyarakat secara langsung jelas akan membawa kontribusi positif dalam proses ketentraman dan ketertiban umum itu sendiri, sehingga terhindar dari peluang terjadinya manipulasi karena akan memperjelas apa yang sebetulnya dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi perumusan dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

Misi Keempat: Menegakkan Perda dan Perkada secara tegas namun tetap persuasif dan humanis sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi dunia usaha. Peraturan daerah dan Peraturan Bupati sebagai produk hukum daerah dibentuk dengan tujuan memberi payung hukum bagi tindakan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi utama menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dalam menjalankan fungsinya ini Satpol PP menghadapi banyak kendala baik internal mupun eskternal. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

31

Kendala internal dapat diatasi dengan mencari solusi baik berbasis anggaran maupun melalui pendekatan personal, sedangkan kendala

eksternal

memerlukan pemecahan dengan cara tersendiri. Dalam menyelenggarakan operasi penegakan PERDA baik secara preventif maupun penertiban/refresif maka Satuan Polisi Pamong Praja harus berlaku tegas namun tetap humanis dan persuasif, tidak menggunakan caracara kekerasan. 4.2.

Strategi dan Kebijakan Satpol PP Kabupaten Karimun a. Strategi Untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun maka kiranya perlu disusun strategi yang di dalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting

dalam

proses

perencanaan.

Strategi

sebagai

rencana

menyeluruh dan terpadu dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dalam mencapai tujuannya yang dalam RENSTRA ini diberikan batasan waktu pelaksanaan selama kurun waktu tahun 2012-2016, adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Strategi peningkatan sarana dan prasarana operasional. Lengkapnya sarana dan prasarana operasional Satpol PP (termasuk Seksi Pemadam Kebakaran) merupakan suatu keharusan karena sangat berkaitan dengan keselamatan jiwa dari personil yang melaksanakan tugas operasional di lapangan, sebagai contoh anggota seksi Pemadam Kebakaran yang tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap

pasti

kesulitan

dalam

melaksanakan

tugasnya

menanggulangi kebakaran (firefighting) atau dalam melakukan evakuasi terhadap para korban. Selain itu juga sarana dan prasarana yang sudah tua atau sudah aus/rusak tentu berpengaruh terhadap motivasi kerja anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun. Keterbatasan sarana pemadam kebakaran juga dialami pemadam kebakaran. Idealnya, seksi pemadam kebakaran dipulau Karimun memiliki 3 unit mobil Pemadam Kebakaran 3000 liter dan 1 unit mobil pemadam 5000 liter, kemudian unit Pemadam Kebakaran dipulau Kundur idealnya memiliki 3 unit mobil yaitu 1 unit mobil 5000 liter dan 2 unit mobil 3000 liter, apabila hal ini dapat terwujud maka pelaksanaan tugas penanggulangan kebakaran dapat lebih efektif dan optimal. 2. Strategi pengembangan Sumber Daya Manusia pada Satuan Polisi Pamong

Praja

Kabupaten

Karimun.

Sumber

Daya

Manusia

merupakan faktor yang memiliki peranan sangat penting bagi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

32

organisasi dalam upaya mencapai visi dan misinya, oleh karena itu pengembangan SDM harus terus menerus dilakukan. 3. Strategi mewujudkan peran serta aktif warga masyarakat dalam memelihara

ketentraman

dan

ketertiban

umum.

Partisipasi

masyarakat dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum mutlak diperlukan karena tanpa partisipasi aktif warga masyarakat maka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah sangat sulit dilaksanakan. b. Kebijakan Selanjutnya kebijakan yang akan dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun adalah sebagai berikut: 1. Penyempurnaan Pelayanan Administrasi Perkantoran; Kebijakan pelayanan administrasi perkantoran perlu ditingkatkan agar pelayanan terhadap semua kegiatan sehari-hari dapat berjalan dengan baik, misalnya pembayaran gaji, pembuatan DP3, pelayanan pengurusan pinjaman anggota Satpol PP kepada Bank-bank yang memiliki MOU dengan Satpol PP atau pemerintah daerah, pelayanan kesejahteraan anggota Satpol PP, dan pengurusan surat-surat yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. 2. Penambahan sarana dan prasarana operasional; Kebijakan penambahan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari seperti kendaraan mobil patrol, perlengkapan dalmas, mobil PMK beserta peralatan pendukungannya yang berguna dalam pelaksanaan tugas. 3. Pengalokasian dana untuk peningkatan motivasi aparatur; Kebijakan dalam pengalokasian dana untuk peningkatan motivasi aparatur agar bisa mensejahterakan anggotanya seperti, pembayaran gaji piket malam, uang patroli, dan pembayaran uang kegiatankegiatan jika ada di Satpol PP, semua pengalokasian dana tersebut dibebankan kepada pemerintah. 4. Memberikan kesempatan yang sama dalam peningkatan kualitas aparatur. Kebijakan memberikan kesempatan yang sama dalam peningkatan kualitas aparatur dapat kita kajikan bahwa kritik masyarakat terhadap buruknya kinerja, produktivitas, serta motivasi aparatur pemerintahan daerah

Kabupaten mulai

dari

pemerintah level

atas

hingga

pemerintah level paling bawah sebagai penyedia layanan (service provider) bagi masyarakat antara lain disebabkan karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintah daerah. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

33

Oleh karena itu, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja aparatur pemerintah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan secara professional dan terencana

serta

adanya

kebijakan-kebijakan

khusus

dalam

meningkatkan kualitas. Sumber daya aparatur pemerintahan sebagai penyedia layanan (service provider). Di samping penerimaan Satpol PP yang baik dan benar, perlu diperhatikan pula terhadap pembinaan aparatur tersebut pada saat bertugas dapat meningkatkan kualitas sumber dayanya melalui mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan (diklat) yang tersedia dan bermutu. Pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada 3 aspek, yaitu

meningkatkan

sikap

dan

semangat

pengabdian

yang

berorientasi pada kepentingan masyarakat, meningkatkan potensi teknik manajerial dan kepemimpinan, meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan kualitas, pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerja sama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Pengembangan sumber daya manusia bagi aparatur pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efesiensi kinerja, serta produktifitas kinerja agar personil Satpol PP Kabupaten Karimun dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan nasional dan tantangan global. Pelatihan-pelatihan dalam upaya meningkatkan efesiensi kinerja, serta produktifitas kinerja personil Satpol PP harus terus dilakukan secara berkelanjutan. 5. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PERDA Peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam penegakan PERDA, tanpa peran masyarakat sangat sulit bagi Satpol PP untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut. Peran serta aktif masyarakat dapat berupa kesediaan dalam mentaati PERDA, tidak membuang sampah ke laut, tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan pelanggaran kesusilaan, kontrol social atau kepedulian masyarakat terhadap perilaku kumpul kebo dan pergaulan bebas, selain itu masyarakat juga harus aktif melaporkan kepada

petugas

menyaksikan

Satuan

perbuatan

Polisi

Pamong

melanggar

praja

PERDA

dan

jika

melihat/

menganggu

ketertiban umum. Selain warga masyarakat, aparatur lainnya juga harus saling membantu dalam pelaksanaan tugas Satpol PP agar tugas dan fungsi Satpol PP dapat dilakukan secara optimal sesuai Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

34

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga dengan peran serta aktif warga masyarakat hendaknya dapat lebih ditingkatkan karena tujuan daripada pelaksanaan peraturan daerah adalah untuk meningkatkan rasa aman, tertib, tentram, dan teratur serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karimun. 6. Optimalisasi penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum. Penindakan pelangaran ketertiban umum merupakan salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja namun demikian setiap permasalahan akan selalu menimbulkan ekses yang kurang baik apabila dilakukan secara keras. oleh karena itu penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum harus dilaksanakan secara humanis dengan tujuan penataan bukan penertiban. Strategi operasi penindakan terhadap pelanggaran ketertiban ketentraman dan ketertiban umum harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Karimun yang kental dengan sifat kekeluargaan, cara yang paling tepat adalah operasi yang bersifat persuasif, tidak refresif, yang bertujuan melakukan pembinaan terhadap warga masyarakat yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum. Tujuan optimalisasi pemerintah terhadap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum adalah agar ketentraman dan ketertiban umum Kabupaten Karimun senantiasa terpelihara dengan baik sehingga masyarakat dan pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan mereka sehari-hari dengan aman dan tertib. Semua kebijakan ini akan dijabarkan dan dilaksanakan dalam periode rencana strategis tahun 2011 s/d 2016. Oleh karena itu dalam mendukung

program,

strategi

dan

kebijakan

kami

sangat

mengharapkan dukungan dari semua pihak.


35

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF Cara untuk mencapai tujuan dan sasaran merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat melalui program dan kegiatan yang sistematis dalam upaya merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan.

A.

Rencana Program dan Kegiatan A.1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, meliputi Kegiatan : 1. Pengadaan Sarana dan prasarana operasional Kantor SAtpol PP 2. Pengadaan Marching Band 3. Pengadaan Mobil Patroli 4. Pengadaan Mobil Truk tangki PMK 5. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan PMK

A.2 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan PDH 2. Pengadaan PDL 3. Pengadaan PDU A.3 Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur, meliputi Kegiatan : 1. Latihan Bela diri rutin 2. Pembinaan Personil dalam daerah 3. Pelatihan Pemantapan Penanggulangan Kebakaran 4. Pelatihan teknis perundang-undangan bagi anggota Satpol PP 5.Studi banding keluar daerah 6. Pelatihan Teknis anggota Satpol PP Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016

36

A.4.

Program

Optimalisasi

Pelaksanaan

PERDA/Perkada,

meliputi

kegiatan : 1. Operasi Pengawasan IMB 2. Operasi pengawasan PSK 3. Operasi Pengawasan PK-5 4. Operasi pengamanan dan Penertiban hari Besar keagamaan

B. Indikator Kinerja Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi pada akhir periode masa perencanaan. Indikator kinerja dapat disusun berdasarkan indikator

dari program prioritas

yang telah ditetapkan (outcomes) atau

kompositnya (impact). Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Karimun menekankan pada indicator sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui rumusan penjabaran visi, misi dan tujuan organisasi. Gambaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel berikut ini :


37

BAB VI INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi pada akhir periode masa perencanaan. Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun beserta target capaiannya dalam kurun waktu 2011-2016 sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel Indikator Kinerja Satpol PP

NO

1

2 3

4 5 6

INDIKATOR

Ratio anggota polisi pamong praja per 10.000 penduduk (%) Jumlah demo yg ditangani (%) Tingkat waktu tanggap (response time rates) daerah layanan wilayah mnj pemadaman kebakaran Penegakan Perda/perkada Cakupan patroli petugas Satpol PP Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten.

KONDISI KINERJA AWAL 2011

TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUNAN 2012

2013

2014

2015

12,7

12,8

13,1

13,4

13,7

13,7

8

<8

<8

<8

<8

<8

25 menit

20 menit

18 menit

17 menit

17 menit

16 menit

68%

70%

72%

75%

80%

85%

75%

75%

78%

78%

80%

80%

80%

80%

80%

85%

85%

85%


TARGET KINERJA AKHIR TAHUN 2016

40

BAB VII PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 20112016 ini kami susun sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja SKPD Satpol PP Kabupaten Karimun pada setiap tahun anggaran. Penyusunan Rencana Stragegis ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran, kritik serta bantuan dan dukungan dari semua stakeholder maupun para pihak

yang berkepentingan dalam mewujudkan

pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun Tahun 2011-2016. Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuan yang diberikan kepada kami.

Tg. Balai Karimun,

Pebruari 2012

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karimun

ARYANDY, MM NIP. 19610818 198303 1 032


41

TABEL VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI VISI

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja yang handal dan professional dalam penegakan Perda dan keputusan Bupati guna menunjang terciptanya ketentraman, ketertiban dan iklim usaha di Kabupaten Karimun

MISI

TUJUAN

SASARAN

STRATEGI

INDIKATOR

1. Meningkatkan segenap kemampuan Sumber Daya Manusia yang ada pada Satpol PP Kabupaten Karimun.

Mewujudkan aparatur Polisi Pamong Praja yg trampil dan profesional

Meningkatnya Kompetensi SDA Satpol PP Kab. Karimun

Pembinaan personil secara berkelanjutan

1. Jumlah personil yang mengikuti Diklat teknis dan pembinaan personil lainnya 2. Ratio satpol pp 1:10.000 penduduk 1. Jumlah mobil patroli dan mobil PMK 2. Jumlah unit peralatan pendukung ops

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana penunjang operasional penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Karimun. 3. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga tercipta ketentraman dan ketertiban umum secara berkelanjutan 4. Menegakkan Perda dan Perkada secara tegas namun tetap persuasive dan humanis sehingga tercipta iklim yang kondusif bagi dunia usaha

Mewujudkan sarana dan prasarana ops yg dapat diandalkan dalam pelaks tugas

1. Peningkatan pelayanan operasional dan administrasi umum. 2. Lengkapnya sarana dan prasarana ops

Pengadaan sarana dan prasarana ops

Mewujudkan partisipasi aktif warga masyarakat kabupaten Karimun

Terwujudnya pelaksanaan PERDA dan Perkada sehingga ketentraman ketertiban umum dapat terpelihara

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi PERDA/Perkada dan kegiatan pengawasan dan penegakan PERDA

-

Mewujudkan terciptanya ketentraman dan ketertiban umum

Terwujudnya Penegakan PERDA/Perkada secara tegas, persuasif dan humanis

Ops Pengawasan

Jumlah operasi was yang dilaksanakan

Jumlah peserta sosialisasi PERDA/Perkada

CAPAIAN KINERJA AWAL AKHIR 50

200

12,7 % 3 unit

13,7% 6 unit

30%

100%

100

9 kali

500

9 kali

PROGRAM

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

Program Peningkatan Sarana dan prasarana aparatur

Optimalisasi Pelaksanaan PERDA/Perkada

Optimalisasi Pelaksanaan PERDA/Perkada

KATA PENGANTAR KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARIMUN. ARYANDY, MM Pembina TK. I NIP

Recommend Documents