KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN. HARRIS FADILLAH Pembina Tk. I NIP

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah serta hidayah-Nya sehingga Rencana

Strategis Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RENSTRA SKPD) Dinal Pendidikan Kabupaten Karimun Tahun 2011 – 2016 dapat diselesaikan. Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun disusun dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disadari bahwa dalam Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun ini masih terdapat banyak kelemahannya. Saran dan buah pemikiran yang positif dan konstruktif dari berbagai elemen yang berkompeten

sangat

diharapkan

demi

kesempurnaan

penyusunan

berikutnya. Atas partisipasi serta masukannya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

HARRIS FADILLAH Pembina Tk. I NIP. 130766451

i

DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar ……………………………………………………...

i

Daftar isi ………………………………………………………………

ii

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

Latar Belakang Penyusunan Renstra SKPD Maksud dan Tujuan Penyusunan Landasan Hukum Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematis Penulisan

1 3 3 5 5

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.1. Struktur Organisasi 2.2. Tugas dan Fungsi

7 11

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini 3.2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

13 13

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. BAB V

Visi Misi Tujuan Strategi Kebijakan

15 17 19 19 29

PROGRAM DAN KEGIATAN

30

BAB VI PENUTUP Penutup

31

ii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Renstra SKPD Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .

Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun 2011 - 2016

1

Pembangunan pendidikan di daerah dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010 – 2014, Rencana Strategis Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010 – 2015 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Karimun tahun 2011 – 2016. Perencanaan pembangunan daerah yang akan dilakukan sangat perlu adanya inisiatif dari pemerintah daerah dan partisipasi aktif dari masyarakat sehingga apa yang direncanakan benar-benar merupakan kegiatan yang dapat memecahkan permasalahan di daerah atau sesuai dengan kebutuhan daerah. Begitu juga dalam pelaksanaan pembangunan di daerah perlu adanya kemampuan untuk mengindentifikasi potensi serta menganalisisnya sehingga benar-benar dapat digunakan pada daerah tersebut. Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan berdasarkan

Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

Pemerintahan Daerah dan Undang–Undang Nomor tentang

Sistem

pembangunan Rencana

Perencanaan

menurut

Pembangunan

pembangunan

dua

Pembangunan

Undang–Undang Jangka

puluh tahun,

2004

tentang

25 Tahun 2004

Nasional.

Rencana

tersebut

dibagi

menjadi

(RPJP)

untuk

rencana

Panjang

Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) untuk rencana pembangunan lima tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk rencana pembangunan tahunan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 itu juga telah menetapkan kewenangan daerah

untuk

mengatur

dan mengurus

kepentingan

masyarakat setempat munurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem manajemen pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah terletak pada sejauh mana adanya perencanaan yang sistematis, terpadu, terarah, dan menyeluruh sesuai dengan kodisi

obyektif di

daerah. Selanjutnya untuk mengatasi beberapa masalah yang timbul dari suatu perencanaan maka perlu adanya responsibilitas, responsivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas para pegawai dalam menanggapi Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun 2011 - 2016

2

permasalahan ini, dengan melakukan penilaian mengenai strategi apa yang harus ditempuh untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi guna mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. yang merupakan hal yang sangat penting dan perlu dilaksanakan. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) tahun 2006 – 2011 merupakan Micro Planning yang dapat mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karimun Tahun 2006 - 2011 (Macro Planning). Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) menjadi salah satu bahan untuk mendapatkan gambaran awal dari penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, prioritas program, dan arah kebijakan keuangan daerah.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Maksud dari penyusunan Renstra SKPD ini adalah untuk merumuskan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun yang di jabarkan

dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Karimun dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Sedangkan tujuan penyusunan Renstra SKPD ini merupakan penjabaran visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai.

1.3. Landasan Hukum a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


3

b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; c) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437); d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara

Pemerintah

Pusat

dan

Pemerintah

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); e) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; f) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; g) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4124; h) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah; i) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; j) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; k) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; m) …….. n) …….


4

1.4. Hubungan

Renstra

SKPD

dengan

Dokumen

Perencanaan

Lainnya

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Satuan

Kerja

Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang penyusunan Draftnya digunakan sebagai masukan dalam penyempurnaan RPJM khususnya dalam penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta

berpedoman

kepada

RPJM

Daerah

dan

bersifat

indikatif.

Sedangkan program dan kegiatan yang terdapat pada Renstra tersebut akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja (renja) SKPD setiap tahunnya yang merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun berikutnya. 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten

Karimun tahun 2006 – 2011 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah, akan disusun sebagai berikut : BAB

I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan 1.3. Landasan Hukum


5

1.4. Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 1.5. Sistematika Penulisan BAB II. TUGAS DAN FUNGSI SKPD 2.1. Struktur Organisasi 2.2. Tugas dan Fungsi BAB III. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini 3.2. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi 4.2. Misi 4.3. Tujuan 4.4. Strategi 4.5. Kebijakan BAB V.

PROGRAM DAN KEGIATAN Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya yang berasal dari APBD.

BAB VI. PENUTUP


6

BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD

2.1. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas pendidikan kabupaten karimun. dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh satu orang Sekretaris Dinas Pendidikan, kepala bidang dan kasi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Secara garis besar pelaksanaan tugas pokok masing-masing bagian adalah sebagai berikut : 1. Kepala Dinas Memimpin, mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Bagian Sekretaris (1). Melaksanakan pelaksanaan pengelolaan teknis Aministrasi Umum perkantoran, keuangan, kepegawaian dan kerumahtanggaan dinas. (2). Menguraikan tugas masing-masing sub bagian pelaksanaan pengelolaan

teknis administrasi umum perkantoran, keuangan,

kepegawaian dan kerumahtanggaan dinas. a. Merencanaan teknis perencanaan kesekretariatan Dinas b. Melaksanakan pelayanan ketatausahaan surat menyurat lepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas. c. Mengelola urusan rumah tangga dinas d. Menyusun laboran keungan dinas e. Mengelola keuangan dinas f.

Mengelola urusan kepegawaian dilingkungan dinas

g. Melaksanakan tugas kedinasan lain dibidang ketatausahaan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas 3. Bidang Pembinaan Pendidikan TK, SD, dan SMP


7

a. Merencanakan

pelaksanaan

penataan

dan

pengembangan

kurikulum Tingkat Pendidikan Dasar b. Melaksanakan

melakukan

evaluasi

komprehensif

terhadap

kurikulum Tingkat Pendidikan Dasar c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan penataan dan pengembangan kurikulum Tingkat Pendidikan Dasar d. Menyusun laporan pengembangan kurikulum Tingkat Pendidikan Dasar e. Melaksanakan tugas lain dibidang pengembangan kurikulum Tingkat Pendidikan Dasar yang ditugaskan oleh Kepala Dinas f. Merencanakan

pelaksanaan

penataan

dan

pengembangan

ketenagaan TK dan Pendidikan Dasar g. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebutuhan ketenagaan TK dan Pendidikan Dasar. h. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi lain untuk pelaksanaan penataan dan pengembangan Profesionalisme

Tenaga

Pendidik

dan

Pendidikan

TK

dan

Pendidikan Dasar. i. Menyusun pelaporan

pengembangan Tenaga Pendidik dan

Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Dasar. j. Melaksanakan tugas lain dibidang Kurikulum dan Ketenagaan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Dasar. 4. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan a. Merencanakan

perumusan

petunjuk

teknis

operasional

pelaksanaan Pendidikan Menengah dan Kejuruan b. Merencanakan perumusan kurikulum Pendidikan Menengah c. Melaksanakan pembinaan tenaga Pendidikan Menengah d. Melaksanakan pengembangan tenaga Pendidikan Menengah e. Melaksanakan kerjasama dan koordinasasi dengan unit kerja dan instansi lain untuk menunjang pelaksanaan Pendidikan Menengah


8

f.

Melaksanakan tugas lain dibidang Pendidikan Menengah dan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas

g. Merencanaan perencanaan,

pelaksanaan pengadaan,

petunjuk

teknis

pemanfatan,

operasional

pelaporan

dan

pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan. h. Melaksanakan

petunjuk

teknis

operasional

perencanaan,

pengadaan, pemanfatan, pelaporan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan. I.

Monitoring pelaksanaan pengadaan, pemanfatan, pelaporan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan.

j. Mengevalasi pelaksanaan pengadaan, pemanfatan, pelaporan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan. k. Menyusun pelaksanaan pengadaan, pemanfatan, pelaporan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan. l.

Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi lain untuk menunjang pengadaan, pemanfatan, pelaporan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dan kejuruan.

m. Melaksanakan

tugas lain dibidang sarana dan prasarana

pendidikan menengah dan kejuruan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas 5. Bidang PendidikanLuar Sekolah, Kemasyarakatan dan Olahraga Pelajar a. Merencanakan program pengembangan, pemantauan dan evaluasi pendidikan Anak usia dini b. Merencanakan program pengembangan, pemantauan dan evaluasi kegiatan kegiatan kursus


9

c. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang, seksi dilingkungan Dinas serta unit kerja dan instansi lain untuk menunjang

pelaksanaan

pengembangan,

pemantauan

dan

evaluasi bagi pendidikan anak usia dini dan kursus. d. Melaksanakan tugas lain dibidang penddikan anak usia dini dan kursus yang ditugaskan oleh kepala dinas. e. Merencanakan

program

pemgembangan,

pemantauan

dan

evaluasi pendidikan Kemasyarakatan dan Olahraga bagi Pelajar f.

Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan bidang, seksi, dilingkungan Dinas serta unit kerja dan instansi lain untuk menunjang

pelaksanaan

pengembangan,

pemantauan

dan

evaluasi bagi program pembangunan pendidikan Kemasyarakatan dan Olahraga bagi Pelajar g. Melaksanakan

tugas lain dibidang sarana dan prasarana

pendidikan menengah kejuruan yang ditugaskan oleh Kepala Dinas

6. Bidang Program dan Evaluasi Pendidikan a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan data imformasi yang diperlukan pada aspek

pemerataan, mutu,

relevansi, manajemen dan imformasi non kependidikan yang diperlukan dalam menyusun Program oleh masing-masing bidang. b. Menyusun bahan kebijakan dibidang Taman Kanak-kanak dan pendidikan dasar, bidang pendidikan menengah dan kejuruan, bidang PLS Kemasyarakatan dan Olah Raga Pelajar. c. Merencanakan perumusan kebijakan teknis operasional sebagai petunjuk pelaksanaan program diseluruh bidang dan seksi di ormalDinas Pendidikan. d. Melaksanakan Pendidikan

penyusunan

Formal,

PLS,

program

pengembangan

Kemasyarakatan

dan

Mutu

Pembinaan

Olahraga Pelajar. e. Mengkoordinasi program dan kegiatan pada seluruh bidang dan seksi dengan prinsif efesiensi anggaran.


10

f. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan yang meliputi Aspek pemerataan, mutu,relevansi dan manajemen. g. Melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pendidikan

Formal,

PLS,

Kemasyarakatan

dan

Pembinaan

Olahraga Pelajar. h. Melakukan analisis ketercapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) bidang pendidikan. i. Melakukan kegiatan pelaporan Analisis Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) J. Melakukan kegiatan pelaporan perkembangan pembangunan pendidikan Formal,

PLS, Kemasyarakatan dan Pembinaan

Olahraga Pelajar setiap tahunnya. k. Melaksanakan tugas lain dibidang Pendidikan Masyarakat, Pemuda dan Olahraga yang ditugaskan oleh Kepala Dinas 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendidikan di Kecamatan yang ada di Kabupaten Karimun.

Adapun Struktur Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun sebagaimana terlampir.

2.2.

Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Nomor 05 Tahun 2009 Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati Karimun dalam melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah di dalam bidang Pendidikan, diantaranya : a. Tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun: Membantu

Bupati

Karimun

dalam

melaksanakan

kewenangan

Pemerintah Daerah di bidang pendidikan


11

b. Uraian Tugas : 1. Merumuskan perencanaan kebijaksanaan umum dan teknis daerah dalam

pelaksanaan

koordinasi

dan

pengendalian

di

bidang

pendidikan; 2. Melaksanakan teknis operasional di bidang pendidikan; 3. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan; 4. Melaksanakan pengelolaan UPTD; 5. Melaksanakan kegiatan lain di bidang pendidikan yang ditugaskan oleh Bupati Karimun

c. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup bidang tugasnya; 2. Pengawasan secara teknis pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; 3. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya


12

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini Penyusunan

perencanaan

pembangunan

daerah

menjadi

pedoman Rancangan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, prioritas program, dan arah kebijakan keuangan daerah. Sejak terbentuknya Kabupaten Karimun berdasarkan Undang–Undang Nomor 53 Tahun 1999, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun telah melaksanakan serangkaian tugas penyusunan rencana kerja sebagai wujud pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, diantaranya adalah : a. Penyusunan APBD Dinas Pendidikan Tahun 2011 – 2016. b. Penyusunan Profil Pendidikan . c.

Penyusunan

Rencana

Pengembangan

Pendidikan

Dasar

dan

Menengah Kabupaten Karimun. d. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.

3.2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan Gambaran umum kondisi daerah yang diproyeksikan oleh Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah Kabupaten Karimun ke depan akan disesuaikan dengan pembangunan rancangan Rencana Strategis Pembangunan Daerah. Adapun strategis pembangunan tersebut diantaranya : Pembangunan Ekonomi Daerah a. Perencanaan pembangunan ekonomi dengan menciptakan lapangan usaha sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di daerah.


13

b. Perencanaan

pembangunan

ekonomi

dengan

memberdayakan

masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi daerah. c.

Perencanaan pembangunan ekonomi dengan melibatkan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank dalam kegiatan pembangunan ekonomi daerah.

Pembangunan Sosial Budaya Daerah a. Perencanaan pembangunan manusia dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang aktif, kreatif dan mandiri. b. Perencanaan pembangunan sosial dan budaya dengan mendorong kesadaran masyarakat akan potensi daerah sesuai dengan norma– norma kemanusiaan.

Pembangunan Politik Daerah Perencanaan pembangunan politik daerah dengan menjaga keutuhan dan kesatuan wilayah daerah yang berbatasan dengan wilayah lain (Malaysia dan Singapura) secara berdaulat, adil dan makmur.

PembangunanTrantibmas / Kamtibmas Perencanaan

pembangunan

ketentraman

dan

ketertiban

Masyarakat dengan menciptakan situasi dan kondisi yang tertib dan kondusif sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam pembangunan ketenteraman dan ketertiban masyarakat daerah di Kabupaten Karimun.


14

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

4.1. V I S I Menghadapi berbagai hambatan dan tantangan ke depan yang relatif kompleks guna mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun tetap konsisten menganalisa secara objektif terhadap fenomena–fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan Bidang Pendidikan dan tetap mengoreksi terhadap berbagai kelemahan– kelemahan dalam memperbaiki kinerja yang lebih baik dan tepat sasaran yang berorientasi pada pencapaian hasil. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun adalah : “Membentuk SDM Kabupaten Karimun yang Berkualitas, Kompetitif, Mandiri, dengan Jasmani dan Rohani yang sehat Serta Berakhlak Mulia”. Penjelasan Visi : Beberapa Indikator yang membangun

makna bagi visi Dinas

Pendidikan Kabupaten Karimun dapat diuraikan sebagai berikut: 1) Pendidikan Bermutu. Pendidikan bermutu atau berkualitas adalah sesuatu yang dianggap baik karena memenuhi suatu standar tertentu pendidikan bermutu dapat terwujud melalui masukan dan keluaran, proses, guru, sarana/prasarana dan biaya yang dikeluarkan, indikator mutu didalam visi ini meberikan makna bahwa kata “MUTU” memberikan suatu kesan baik dan telah berhasilnya pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun. Sesuai dengan standart nasional dan internasional. 2) Sumberdaya Manusia yang berkualitas.


15

Sejarah telah membuktikan bahwa suatu bangsa/Negara yang miskin dengan SDA namun memiliki SDM yang berkualitas mampu menjadi Negara/bangsa/daerah yang maju dari segala aspek, hal inilah yang ingin diwujudkan melalui pendidikan yang bermutu yang telah dijelaskan sebelumnya. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan intelektual yang teruji dengan standart yang telah ditentukan,memiliki keterampilan sejalan dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang, memiliki keseimbangan emosional dan kecerdasan rohaniah yang dapat berkompetisi dalam era globalisasi 3) Jasmani yang dan Rohani sehat berkembang Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Karimun berorientasi kepada pembangunan fisik dan mental Input (peserta didik) dan generasi muda, pembangunan pendidikan diarahkan kepada pembentukan jasmani yang sehat karena “melalui raga yang sehat akan terdapat

jiwa yang kuat” hal ini dapat terwujud melalui masukan, proses yang didukung oleh Raw Input dan Instrumental input

yang bersinergi,

pembentukan jasmani yg sehat belum lengkap untuk melahirkan generasi penerus yang berkualitas, kesehatan rohani dengan (spritual

quastion) yang baik menghayati nilai-nilai agama dan bermoral akan menumbuhkembangkan

generasi

yang

cerdas

dari

segi

fisik,

intelektual, emosional, dan spritual. 4) Masyarakat Belajar (learning Society) berlandaskan Iman dan Taqwa Learning

Society

merupakan

indikator

kemajuan

pembangunan

pendidikan, dimana seluruh elemen masyarakat dan pranata sosial memiliki persepsi yang sama dengan action yang bersinergi memberikan support terhadap jalannya pembangunan pendidikan, dan memahami bahwa pendidikan buka hanya menjadi masalah individual lembaga, organisasi,institusi pendidikan, melainkan ianya juga menjadi masalah masyarakat secara keseluruhan, dengan demikian ”Sekolah” tidak hanya Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun 2011 - 2016

16

diartikan secara formal institusional, melainkan juga berada dimana-mana sehingga semua aspek dalam kehidupan menjadi sarana dan media pembelajaran. Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun sejalan dengan Visi Kabupaten Karimun yaitu “Mewujudkan Kabupaten Karimun yang Maju Mandiri Adil dan Berbudaya yang dilandasi oleh Iman dan Taqwa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

4.2. M I S I Misi merupakan penjabaran lebih lanjut untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan. Misi memperjelas apa saja yang harus dilakukan (what have to be done) dalam rangka mewujudkan visi. Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun menetapkan misi yang harus diembannya sebagai berikut: Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, maka ditetapkan 5 (Lima) misi Dinas Pendidikan yang harus dilaksanakan untuk untuk menghasilkan pendidikan berkualitas, yaitu: 1. Meningkatkan Pemerataan dan Perluasan Pendidikan bagi Masyarakat Kabupaten Karimun 2. Meningkatkan Mutu Input, Proses dan Output Pendidikan 3. Menciptakan Relevansi Penyelenggaraan Pendidikan 4. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pendidikan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien 5. Meningkatkan upaya Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga Pelajar


17

6. Mewujudkan Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan dan Olahraga Pelajar

Adapun penjelasan dari masing-masing misi yang telah disusun untuk mewujudkan Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun adalah: 1.Meningkatkan Pemerataan Kesempatan Memperoleh Pendidikan Bagi masyarakat Kabupaten karimun. Pemerataan pendidikan adalah amanat dari UUD 1945 yang merupakan hak setiap warga negera untuk memperoleh pendidikan, pembangunan pendidikan yang baik dan dikatakan berhasil apabila bersinerginya seluruh indikator pembangunan pendidikan itu sendiri, serta rendahnya disparitas dari beberapa indikator pembangunan tersebut, kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jejang dan jalur pendidikan, sasaran kebijakan ini adalah untuk menciptakan keadilan dalam pelayanan pendidikan untuk semua segmen masyarakat. 2.Menciptakan Kesesuaian penyelenggaraan pendidikan dengan tuntutan kehidupan dan persaingan global. Tugas pendidikan adalah menyiapkan sumberdaya manusia untuk pembangunan , masalah relevansi pendidikan mencangkup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, out put pendidikan diharapkan dapat mengisi semua

sektor

pembangunan

yang

beraneka

ragam,

relevansi

penyelenggaraan pendidikan ini menjadi misi pembangunan pendidikan untuk mewujudkan visi bagi terciptanya pendidikan yang bermutu di Kabupaten Karimun. 3.Meningkatkan mutu Output dengan standart nasional menuju ke standart Internasional.


18

4.3. TUJUAN Dalam rangka mewujudkan visi dan merealisasikan misi yang telah dirumuskan, perlu ditetapkan tujuan untuk suatu periode sebagai suatu ukuran keadaan yang ingin diwujudkan dalam skala periode terbatas (sampai dengan lima tahun). Tujuan akan menentukan bagian-bagian tujuan yang lebih pendek atau sasaran yang akan diwujudkan sebagai indikator dapat tidaknya suatu tujuan terwujud. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun mengacu sepenuhnya pada tujuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten secara keseluruhan, yaitu : 1.

Tersediannya dan terjangkaunya layanan PAUD bermutu dan berkesetaraan.

2.

Terjaminnya kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu dan berkesetaraan.

3.

Tersedia dan terjangkaunya layanan pendidikan menengah bermutu, relevan dan berkesetaraan.

4.

Tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan tinggi bermutu, relevan, berdaya saing dan berkesetaraan.

5.

Tersediannya dan terjangkaunya layanan pendidikan orang dewasa berkelanjutan yang berkesetaraan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat

6.

Tersediannya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan.

4.4. STRATEGI Strategi

pelaksanaan

rencana

kegiatan

Dinas

Pendidikan

Kabupaten Karimun perlu disusun dan diprogramkan berdasarkan urutan kerja, antara lain :


19

a. Perencanaan dari Bawah (Bottom Up Planning) Penyusunan rencana strategis ini melibatkan staf struktural di bawah koordinasi dan arahan Kepala Dinas. Hal ini dimaksudkan agar seluruh staf merasa bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga diharapkan akan mencapai hasil yang optimal.

b. Sosialisasi Rencana Strategis Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara optimal dan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi maka langkah selanjutnya yang perlu ditempuh adalah sosialisasi rencana strategis secara internal (seluruh staf). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan seluruh rencana yang telah disusun dapat berjalan lancar tanpa hambatan.

c. Pengajuan Anggaran Biaya dan Pelaksanaan Program Setelah anggaran biaya tersedia, maka konsekuensinya adalah melaksanakan program yang telah direncanakan sesuai dengan

jadwal

(time

schedule)

yang

telah

dibuat

dengan

mempertimbangkan dana yang tersedia.

d. Pemantauan terhadap pelaksanaan Agar program yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka kegiatan yang harus dilakukan adalah memantau secara terus menerus kegiatan tersebut. Tanpa adanya pemantauan sulit diketahui masalah-masalah apa yang masih terjadi. Pemantauan dilakukan terhadap seluruh aspek, khususnya hal-hal yang menyangkut program (critical success factor) yang telah dibuat setiap tahunnya.


20

e. Evaluasi Terhadap Keberhasilan Program Evaluasi terhadap keberhasilan program ini dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh komponen kegiatan (baik fisik maupun non fisik) Untuk mewujudkan tujuan sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan, maka disusun strategi guna menyusun program-program dalam kurun waktu 2006-2011, meliputi : a. Meningkatkan kualitas profesionalisme sumber daya aparatur. b. Pemberdayaan

sumber

daya

manusia

(SDM)

sesuai

dengan

kompetensinya. c. Pengadaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana. d. Perumusan jaringan (networking) perencanaan dan pemantauan yang transparan, partisipatif dan dinamis. e. Peningkatan

koordinasi,

baik

internal

maupun

eksternal

yang

berkesinambungan dalam proses perencanaan dan pemantauan. f. Mewujudkan proses pemantauan dan evaluasi yang koordinatif, akuntabel, transparan dan partisipatif. g. Menyusun dokumen perencanaan daerah yang komprehensip. h. Mengkoordinasikan dan mensinergikan perencanaan pembangunan daerah. Melaksanakan

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan

pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun dalam mendapatkan strategi guna melaksanakan tugas serta

berbagai kebijaksanaan dan

program yang ditempuh, maka perlu melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis SWOT sehingga diketahui kekuatan, kendala, kelemahan serta peluang dan tantangan yang akan dihadapi. Analisis

lingkungan

internal

mempertimbangkan

kekuatan

(strengths) dan kelemahan (weaknesses) di lingkungan internal organisasi


21

yang meliputi : struktur organisasi, sistem organisasi, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), biaya operasional dan faktor-faktor lain yang menggambarkan dukungan terhadap proses kinerja/misi organisasi yang sudah ada, maupun secara potensial dapat muncul di lingkungan internal organisasi. Sedangkan analisis lingkungan eksternal memperhatikan

tantangan

(threats)

dan

peluang

(opportunity)

di

lingkungan eksternal organisasi yang meliputi berbagai faktor, yang dikelompokkan dalam bidang ekonomi, teknologi, sosial, budaya, ekologi, politik dan keamanan.

1. Analisis Lingkungan Internal Analisis Lingkungan Internal dilakukan guna mengetahui kekuatan dan kelemahan (kendala) yang dimiliki Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun. Hasil analisis disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. Kekuatan dan Kelemahan Dinas Pendidikan FAKTOR

KEKUATAN

KELEMAHAN

Sumber Daya Manusia

Jumlah dan distribusi yang relatif merata, serta memiliki kemampuan kerja sama yang baik Struktur organisasi yang tersedia

Tingkat pendidikan yang sesuai bidang keahlian masih kurang

Prasarana tersedia

Kuantitas, kualitas dan fungsinya yang masih kurang

Struktur Organisasi

Keuangan Infrastruktur

Terlalu birokratis, kurang efektif dan efisien sehingga belum optimal sesuai kebutuhan Potensi sumber Kurang transparan dan pendapatan cukup akuntabilitas yang rendah dasar

cukup


22

2. Analisis Lingkungan Eksternal Analisis

kondisi

eksternal

guna

mengetahui

peluang

dan

tantangan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, hasil analisis disajikan pada matrik berikut : Tabel.3. Peluang dan Tantangan Dinas Pendidikan FAKTOR

PELUANG

TANTANGAN

Politik

Paradigma baru Pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah

Budaya politik yang masih belum siap untuk berbeda pendapat sehingga akan mempengaruhi terciptanya iklim politik yang kurang kondusif

Hukum

Tersediannya perubahan payung hukum yang baru untuk melakukan perancanaan daerah guna mendukung visi daerah Peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (FTZ)

Dokumen perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini harus disiapkan

Ekonomi

Sosial

Tingkat persaingan yang tinggi dan produk yang tidak kompetitif Keinginan meningkatkan Potensi konflik karena nilai-nilai budaya melayu kemajemukan dan perbedaan kepentingan

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, maka dapat diketahui bahwa adanya kekuatan (strenght) dan peluang (opportunity) yang bisa menjadi suatu potensi yang diharapkan dapat mendukung Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun sebagai suatu SKPD yang mandiri dalam melakukan perencanaan. Untuk itu kondisi lingkungan eksternal (peluang dan ancaman) serta lingkungan internal (kelemahan dan kekuatan) Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, secara garis besar dapat dirangkum faktor-faktor strategisnya pada Tabel 4.


23

Tabel 4. Analisa SWOT Faktor Lingkungan Dinas Pendidikan LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

S

W

O

T

LINGKUNGAN INTERNAL : Sumber Daya Manusia Jumlah dan distribusi yang relatif merata Kemampuan Kerjasama yang baik Tingkat pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang keahlian

S S

-

-

-

-

W

-

-

Struktur Organisasi Struktur organisasi yang tersedia Terlalu birokratis, kurang efektif dan efisien Belum optimal sesuai kebutuhan

S -

W W

-

-

Keuangan Potensi sumber pendapatan cukup Kurang transparan Akuntabilitas yang rendah

S -

W W

-

-

Infrastruktur Prasarana dasar cukup tersedia Kuantitas, kualitas dan fungsinya yang masih kurang

S -

W

-

-

LINGKUNGAN EKSTERNAL : Politik Paradigma baru pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah Budaya politik yang belum siap untuk berbeda pendapat sehingga akan mempengaruhi terciptanya iklim politik yang kurang kondusif

-

-

O

-

-

-

-

T

Hukum Tersediannya perubahan payung hukum yang baru untuk melakukan perancanaan daerah guna mendukung visi daerah Dokumen perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini harus disiapkan

-

-

O

-

-

-

-

T

-

-

O

-

-

-

-

T

-

-

O -

T

Ekonomi Peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (FTZ) Tingkat persaingan yang tinggi dan produk yang tidak kompetitif Sosial Keinginan Meningkatkan nilai-nilai budaya melayu Potensi konflik karena kemajemukan dan perbedaan kepentingan


24

Hasil analisis SWOT faktor internal dan eksternal tersebut di atas banyak ditemukan isu dengan tingkat strategis yang berbeda. Isu strategis dalam konteks ini yaitu berkenaan dengan input pokok yang dibutuhkan dalam SKPD, mekanisme pekerjaan yang mempengaruhi SKPD dalam memproses input menjadi output, serta feedback. Strategi S-O digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel 5. Tabel 5. Strategi S-O Dinas Pendidikan 2. Strength (S) :

Analysis

IFAS (Internal Factors Summary)

Adanya penataan personil. Jumlah dan distribusi yang relatif merata. Struktur organisasi yang tersedia. Kemampuan kerjasama yang baik. Potensi sumber pendapatan cukup. Prasarana dasar cukup tersedia.

EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) 1. Opportunities (O) : Strategi S-O : Kebijakan paradigma baru Memfokuskan kekuatan untuk pemerintahan mendorong mengeksploitasi peluang. transparansi dan peningkatan Peningkatan SDM. akuntabilitas pemerintah. Menyusun Dokumen perencanaan Tersediannya perubahan yang komprehensip payung hukum yang baru Meningkatkan peran serta untuk melakukan perancanaan masyarakat. daerah guna mendukung visi Mengoptimalkan sumber daerah. Peluang pasar bebas pendapatan. dan perdagangan bebas (FTZ). Meningkatkan Sarana dan Keinginan meningkatka nilaiPrasarana. nilai budaya melayu.

Tabel 5 di atas memperlihatkan bahwa Strategi S-O tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Peningkatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan diklat-diklat, 2) Menyusun dokumen perencanaan yang lebih komprehensif, 3) Meningkatkan peran serta

masyarakat,

4)

Mengoptimalkan

sumber

pendanaan,

dan

5) Meningkatkan sarana dan prasarana di satuan pendidikan.


25

Strategi S-T digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel 6. Tabel 6. Strategi S-T Dinas Pendidikan IFAS 2. Strength (S) (Internal Factors Adanya Penataan personil. Analysis Jumlah dan distribusi yang Summary) relatif merata. Struktur organisasi yang tersedia. Kemampuan kerjasama yang baik. Potensi sumber pendapatan EFAS cukup. (Eksternal Factors Analysis Prasarana dasar cukup tersedia. Summary) 3. Threats (T) Strategi S-T : Budaya politik yang belum siap Menggunakan kekuatan untuk untuk berbeda pendapat mengatasi ancaman. sehingga akan mempengaruhi Membangun Koordinasi yang terciptanya iklim politik yang solid baik internal maupun kurang kondusif. eksternal. Dokumen perencanaan yang Menciptakan kualitas SDM. sesuai dengan perkembangan Melaksanakan perumusan job dan kondisi saat ini harus description, qualification and dimiliki. specification. Tingkat persaingan yang tinggi Pelibatan stakeholder dalam dan produk yang tidak pengembangan kelembagaan. kompetitif. Potensi konflik karena kemajemukan dan perbedaan kepentingan.

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa Strategi S-T tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Membangun koordinasi yang solid baik

eksternal

maupun

internal,

2)

Menciptakan

kualitas

SDM,

3) Perumusan job description, qualification and specification, dan 4) Pelibatan stakeholder dalam pengembangan kelembagaan.


26

Strategi W-O digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel 7. Tabel 7. Strategi W-O Dinas Pendidikan IFAS (Internal Factors Analysis Summary)

4. Weaknesses (W)

Terlalu birokratis, kurang efektif dan efisien. Belum optimal sesuai kebutuhan. Kurang transparan dan akuntabilitas yang rendah. Kuantitas, kualitas dan fungsinya infrastruktur yang masih kurang. Tingkat pendidikan yang sesuai bidang keahlian masih kurang.

EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary)

1. Opportunities (O) : Kebijakan Paradigma baru pemerintahan mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas pemerintah. Tersediannya perubahan payung hukum yang baru untuk melakukan perancanaan daerah guna mendukung visi daerah. Peluang pasar bebas dan perdagangan bebas (FTZ). Keinginan meningkatka nilainilai budaya melayu.

STRATEGI W-O : Meminimalkan kelemahan untuk meraih peluang. Kurang tanggapnya aparat dalam pelaksanaan tugas sehingga tuntutan akan peran aparatur untuk mewujudkan pemerintahan yang profesional dan good governance harus diwujudkan dengan penciptaan SDM aparatur yang berkualitas. Belum terwujudnya pemerintahan yang bersih sehingga harus terus dilaksanakan sistem pengawasan. Belum tertatanya organisasi dengan baik sehingga diperlukan pengembangan kelembagaan. Kurang terarahnya perencanaan pembangunan dari Balitbangda Sehingga diperlukan koordinasi yang terpadu.

Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa Strategi W-O tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu : 1) Penciptaan SDM aparatur yang berkualitas, 2) Melaksanakan sistem pengawasan, dan 3) Pengembangan kelembagaan dan koordinasi yang terpadu.


27

Strategi W-T digunakan untuk mencari isu-isu strategis, dan dapat dilihat pada Tabel 8 : Tabel 8. Strategi W-T Dinas Pendidikan IFAS 4. Weaknesses (W) Terlalu birokratis, kurang efektif (Internal Factors dan efisien. Analysis Belum optimal sesuai kebutuhan. Summary) Kurang transparan dan akuntabilitas yang rendah. Kuantitas, kualitas dan fungsinya infrastruktur yang masih kurang. Tingkat pendidikan yang sesuai bidang keahlian masih kurang.

EFAS (Eksternal Factors Analysis Summary) 3. Threats (T) Budaya politik yang belum siap untuk berbeda pendapat sehingga akan mempengaruhi terciptanya iklim politik yang kurang kondusif. Dokumen perencanaan yang sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini harus dimiliki. Tingkat persaingan yang tinggi dan produk yang tidak kompetitif. Potensi konflik karena kemajemukan dan perbedaan kepentingan.

Strategi W-T : Meminimalisasi kelemahan dan menghindari ancaman. Kelemahan dari kurang efektif dan efisien, kurangnya transparansi dan akuntabilitas, untuk itu dalam menghadapi adanya ancaman, maka yang dapat dilakukan adalah menyiapkan SDM yang berkualitas. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan proses pembangunan merupakan ancaman terhadap terwujudnya keadilan dan pemerataan untuk itu perlu dilakukan koordinasi yang terpadu.

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa Strategi W-T tersebut telah menghasilkan isu-isu strategis yaitu :

Menyiapkan SDM, melaksanakan

koordinasi kepada seluruh pelaku pembangunan pada saat formulasi kebijakan, evaluasi dan implementasinya. Setelah dilakukan analisis SWOT dengan metode S-O, S-T, W-O dan W-T, selanjutnya dipilih beberapa isu strategis yang paling dominan untuk dijadikan isu-isu strategis yaitu :


28

a. Pengembangan SDM. b. Perumusan job description, qualification dan specification. c.

Koordinasi yang terpadu.

d. Penerapan

sistem

pengawasan

dan

membangun

jejaring

perencanaan. 4. 5. KEBIJAKAN Untuk mewujudkan strategi tersebut di atas maka diambil beberapa kebijakan sebagai berikut : a. Menyusun dan menetapkan sistem dan mekanisme penyusunan perencanaan daerah bidang pendidikan. b. Menyusun dokumen perencanaan daerah bidang pendidikan. c. Meningkatkan koordinasi secara baik. d. Melaksanakan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara cermat dan berkesinambungan. e. Meningkatkan koordinasi dengan membuat jejaring kerja baik vertikal maupun harizontal serta internal maupun eksternal tingkat pusat dan daerah. f. Membangun dan memanfaatkan sistem informasi berbasis IT. g. Menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memajukan bidang pendidikan. h. Mengoptimalkan kegiatan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi pendidik serta kependidkan di satuan pendidikan. i.

Mengadakan dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan.

j.

Menciptakan kondisi kerja yang representatif.


29

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten

Karimun

pada

dasarnya

merupakan

upaya

untuk

mengimlementasikan strategi organisasi dalam bentuk program kerja dalam pelaksanaan suatu rencana dan merupakan penjabaran terinci tentang langkah-langkah yang diambil untuk menjalankan kebijakan. Penjabaran program kerja harus memiliki tingkat perincian yang sesuai dengan kebutuhan sebagaimana yang diuraikan dalam kegiatan. Program kerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun meliputi : 1. Pelayanan Administrasi Umum Perkantoran. 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 3. Pendidikan Anak Usia Dini 4. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 5. Pendidikan Menengah 6. Pendidikan Non Formal 7. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8. Manajemen Pelayanan Pendidikan 9. Perencanaan Teknis Tata Ruang 10. Pengembangan Data/Informasi

Program-program di atas dapat dituangkan ke dalam bentuk kegiatan indikatif yang direncanakan pelaksanaannya dari tahun 2011 – 2016 secara rinci sebagaimana terlampir.


30

BAB VI PENUTUP

Demikian rencana strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun disusun sebagai bahan rancangan dan pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2011-2016. Rincian kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis ini telah menggambarkan cakupan tugas dan fungsi Dinas Sosial baik dalam pelaksanaan kegiatan rutin maupun program kegiatan pembangunan di bidang pendidikan.

Tanjung Balai Karimun,

2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN

HARRIS FADILLAH Pembina Tk.I NIP. 130766451


31

KATA PENGANTAR KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KARIMUN. HARRIS FADILLAH Pembina Tk. I NIP

Recommend Documents