Kata Pengantar Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan anugerah sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Tahun
2016,
yang
merupakan
pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2016 merupakan tahun pertama Periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan misi ke 4 yaitu “Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari”. Laporan
Kinerja
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Tahun
2015
menggambarkan capaian kinerja tahun 2016 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan di awal tahun, beserta analisisnya. Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target tahun 2016, akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya. Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini untuk itu diharapkan saran dari semua pihak untuk penyempurnaannya. Atas perhatian serta peran serta pihak terkait dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.
Tarempa,
Desember 2016
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,
YUNIZAR, SE., MP Pembina Tk. I NIP. 19700623 199803 1 009
i
Daftar Isi KATA PENGANTAR ................................................................................... DAFTAR ISI ............................................................................................ DAFTAR TABEL ......................................................................................... DAFTAR GAMBAR...................................................................................... IKHTISAR EKSEKUTIF .............................................................................. BAB I PENDAHULUAN 1.1 Maksud dan Tujuan...........................................................
BAB II
i ii iii iv v 2
1.2
Tugas dan Fungsi ............................................................
3
1.3
Sumber Daya ...................................................................
6
1.4
Isu Strategis .....................................................................
9
1.5
Sistematika Penulisan ......................................................
11
PERENCANAAN KINERJA 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ............................
14
2.2. Strategi .............................................................................
14
2.3. Arah Kebijakan..................................................................
16
2.4. Indikator Kinerja ...............................................................
21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Capaian Kinerja
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan....................................................................... 3.2
Capaian
Kinerja
Dinas
Kelautan
26
dan
Perikanan yang Mengacu Kepada Indikator Kinerja
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas ....................................................................... 3.3
Faktor
Pendukung
Keberhasilan
45
dan
Kelemahan serta Analisa Sumberdaya .........................
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN
ii
35
Daftar Tabel TABEL 1 TABEL 2
TABEL 3 TABEL 4
TABEL 5 TABEL 6 TABEL 7 TABEL 8
TABEL 9 TABEL 10 TABEL 11 TABEL 12 TABEL 13 TABEL 14 TABEL 15 TABEL 16 TABEL 17 TABEL 18 TABEL 19 TABEL 20
Rekapitulasi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin ................... Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas .................................................................. Rekapitulasi PTT Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin .................. Rekapitulasi PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas .................................................................. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah ....................... Tujuan Sasaran Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan ......... Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan ......... Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2016-2021 . Target Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016.................................................................................. Sinkronisasi Program RKPD, RENJA, RKA DAN DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 ...................... Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 ................................................................ Perbandingan realisasi fisik dan keuangan Tahun 2016 dan 2015 ............................................................................................. Target Kinerja Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan ........... Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran ....................... Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Rutinitas Perkantoran .. Target Kinerja Kegiatan Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan ................................................................................... Target Kinerja Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor .......................................................................... Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat Pesisir .................................................... Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Tambatan Kapal / Perahu (DAK) ............................................................................. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu Kepada Perencanaan Jangka Menengah Daerah.....
iii
7
8 9
9 14 15 17
22 24 26 28 30 32 32 33 33 34 34 36 47
Daftar Gambar GAMBAR 1 GAMBAR 2 GAMBAR 3 GAMBAR 4 GAMBAR 5 GAMBAR 6 GAMBAR 7 GAMBAR 8 GAMBAR 9 GAMBAR 10 GAMBAR 11 GAMBAR 12
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas ............................................... Komposisi Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas ............................................... Grafik Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 ......................................... Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan Penyediaan Tambatan Kapal / Perahu (DAK) ........................... Pembangunan Lanjutan Tambatan Kapal / Perahu (DAK) Desa Tarempa Barat ................................................................... Pembangunan Lanjutan Tambatan Kapal / Perahu (DAK) Desa Kuala Maras ....................................................................... Perbandingan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 dan Tahun 2015 .......................................................................... Kartu Asuransi Nelayan ............................................................. Kegiatan Lanjutan Pilot Project Kerang Mutiara ...................... Produksi Ekspor Perikanan Budidaya ...................................... Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah / Retribusi Hasil Perikanan .......................................................................... Data Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas ................................
iv
6 7 31 36 37 37 38 39 40 40 44 45
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai
organisasi
perangkat
daerah
di
Lingkungan
Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (Stakeholders), sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam melayani atau memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Laporan
Kinerja
Instansi
Pemerintah
(LAKIP)
Tahun
2016
merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategi yang merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016 – 2021 dimana Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan misi ke 4 yaitu “Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari”. LAKIP ini juga merupakan media pertanggungjawaban kepala dinas kepada Bupati pada Tahun Anggaran 2016 yang berisi target dan capaian kinerja di bidang kelautan dan perikanan. Proses perencanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2016 dari mulai Renja (Rencana Kerja) yang dihimpun kedalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan ditetapkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Secara keseluruhan program dan kegiatan yang diakomodir dalam DPA APBD Tahun Anggaran 2016. Program yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan anggaran belanja murni sebsar Rp. 19.044.445.561 sedangkan di APBD Perubahan anggaran belanja berubah menjadi Rp. 12.939.635.855 dan target pendapatan daerah/retribusi daerah sektor perikanan sebesar Rp. 120.000.000. Tahun 2016 Terdapat 8 (delapan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan.
v
Tahun 2016 terlihat peningkatan capaian realisasi fisik dan keuangan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi fisik meningkat sebesar 47,09% sedangkan realisasi keuangan meningkat sebesar 55,81 %. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yaitu terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan / dibatalkan adalah Keuangan daerah
mengalami
ketidakpastian
defisit
dalam
asumsi
pelaksanaan
penerimaan, pekerjaan,
hal
ini
membuat
sehingga
beberapa
kegiatan yang bersumber pada APBD murni dan program pengentasan kemiskinan (TASKIN) tidak dapat dijalankan / dibatalkan.
vi
BAB I PENDAHULUAN
Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai
luas wilayah sekitar
46.664,14 Km2 yang terdiri dari luas laut sekitar 46.033,81 Km2 (98,65%) dan luas
daratan sebesar 590,14 Km2 (1,35%). Wilayah kepulauan
menyediakan potensi kelautan dan perikanan
yang
memerlukan upaya yang terintegrasi. Untuk itu
begitu besar dan pemerintah
pusat
mendorong terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan memfokuskan arah pembangunan nasional pada upaya penyediaan infrastruktur
maritim,
penguatan
budaya
bahari,
peningkatan
kesejahteraan nelayan dan pengawasan serta keamanan laut. Hal ini berarti, pembangunan maritim akan dilakukan secara strategis, terstruktur dalam rangka percepatan pembangunan. Hal tersebut juga termasuk keberadaan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) seperti hal nya yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Anambas. Maka dalam implementasi program pusat, PPKT ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga mempunyai peran strategis dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Indonesia memiliki nilai strategis sebagai Titik Dasar dari Garis Pangkal Kepulauan Indonesia dalam penetapan
wilayah
Perairan
Indonesia,
Zona
Ekonomi
Eksklusif
Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia. Pemanfaatan, perlindungan, dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan membutuhkan peran yang terkoodinasi antara daerah, provinsi dan pusat. Pengejawantahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dijelaskan bahwa konservasi sumberdaya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumberdaya ikan. Selanjutnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah memberi kewenangan kepada pemerintah provinsi dalam mengelola potensi sumberdaya laut sejauh 12 mil. 1
Atas perhatian yang begitu besar terhadap kondisi perikanan dan kelautan di PPKT, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara optimal. Memaksimalkan kontribusi sektor primer dan mengembangkan
sektor
sekunder
dapat
dikembangkan
secara
bersamaan dan bertahap. Menjadi wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga menjadi catatan penting lain dimana pasar ekspor sangat dimungkinkan untuk diraih. Pemberdayaan nelayan baik nelayan tangkap, budidaya termasuk industri pengolahan harus diupayakan secara maksimal
dan
berkelanjutan.
Orientasi
produksi,
pemasaran
dan
pengembangan wawasan bahari menjadi arah kebijakan yang harus dilakukan. Tahun
2016
Pembangunan
adalah
Jangka
tahun
pertama
dimulainya
Menengah
Daerah
(RPJMD)
Rencana Kabupaten
Kepulauan Anambas periode 2016 – 2021, dengan Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah” atau Anambas BERMADAH 2021 dari visi tersebut dijabarkan sebanyak enam misi dimana pembangunan Kelautan dan Perikanan terletak pada misi ke empat yaitu mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Permen
PAN
dan
RB
Kementerian/Lembaga/Daerah
nomor
53
diwajibkan
tahun
2014,
melaporkan
setiap
pelaksanaan
akuntabilitas kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 1.1 Maksud dan Tujuan
Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kelautan
dan Perikanan
Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati atas pelaksanaan 2
program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan
dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2016
untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan selama tahun 2016. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.
1.2 Tugas dan Fungsi
Akhir Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas telah disahkan sehingga nomenklatur Dinas Kelautan dan Perikanan berubah menjadi Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan. Namun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas masih mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas No. 6 Tahun 2011 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Kepulauan Anambas, sesuai pasal 77 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai
tugas
melaksanakan
urusan
pemerintahan
daerah
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kelautan dan perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi : a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang; b. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, dan urusan penyusunan program; c. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Penyelenggaraan teknis operasioanal yang meliputi bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang kelautan, pesisir, pulau3
pulau kecil dan pengolahan hasil perikanan, dan bidang pengendalian dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan; e. Penyelenggaraan
administrasi
dan
pelayanan
umum
kepada
masyarakat dalam lingkup tugasnya; f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya; g. Pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari: a. Kepala Dinas b. Sekretaris, membawahi : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Penyusunan Program; 3) Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi : 1) Seksi Sumber Daya Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan; 2) Seksi Peningkatann Produksi dan Ketahanan Pangan Asal Ikan; 3) Seksi Bina Usaha Perikanan Tangkap; d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi : 1) Seksi Sarana, Prasarana dan Fasilitas Budidaya Perikanan; 2) Seksi Produksi, Pembenihan dan Usaha Budidaya; 3) Seksi Bina Usaha Perikanan Budidaya;
4
e. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengolahan Hasil Perikanan, membawahi : 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, dan Pengolahan Hasil Perikanan; 2) Seksi
Konservasi
dan
Kawasan
Taman
Laut
dan
Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; 3) Seksi Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; f. Bidang Pengendali dan Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan dan Perikanan, membawahi : 1) Seksi Supervisi, monitoring, evaluasi dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 2) Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 3) Seksi Perizinan Kelautan dan Perikanan; g. Unit Pelaksana Teknis; h. Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kabupaten Kepulauan Anambas, juga didukung oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Adapun UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud meliputi : 1. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Siantan; 2. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Siantan Tengah; 3. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Siantan Timur; 4. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Siantan Selatan; 5. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Palmatak; 6. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Jemaja; 7. UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan Jemaja Timur.
5
Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anamba
1.3 Sumber Daya 1.3.1
Sumber Daya Manusia
Dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan Kelautan dan Perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki komposisi jabatan sebagaimana dijelaskan dalam Perda Nomor 6 Tahun 2011, dapat dilihat pada gambar 2. Komposisi Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.
6
Gambar 2. Komposisi Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas
DATA JABATAN STRUKTURAL DKP 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0
Es. II.b
Es. III.a
Es. III.b
Es. IV.a
Es. IV.b
Formasi
1
1
4
19
7
Terisi
1
1
3
8
4
Formasi
Terisi
Sumber : DKP Kab. Kep Anambas, Data per 31 Mei 2016 Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam memberikan penguatan terhadap organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai pusat pengembangan kelautan dan perikanan di daerah. Adapun komposisi jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan jenis kelamin, disajikan dalam tabel 1. Tabel 1. Rekapitulasi PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin No
Unit Kerja
1. 2. 3.
Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya Bidang KP3K dan PHP Bidang P2SDKP UPT DKP Jabatan Fungsional Jumlah
4. 5. 6. 7. 8.
Laki-Laki 1 7 4
Jenis Kelamin Perempuan 4 3
Jumlah 1 11 4
4
2
4
4 6 19 0 40
4 4 4 0 13
4 6 23 0 53
Sumber : DKP Kab. Kep. Anambas, Data per 31 Mei 2016
7
Komposisi jumlah pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, disajikan dalam tabel 2. Tabel 2. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di Lingkungan
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten
Kepulauan Anambas No.
UNIT KERJA
1. 2.
Kepala Dinas Sekretariat Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya Bidang KP3K dan PHP Bidang P2SDKP UPT DKP Jabatan Fungsional Jumlah
3.
4. 5. 6. 7. 8.
PENDIDIKAN D3 D2 D1 -
S3 -
S2 1 -
S1 8
-
-
4
-
-
-
-
4
-
-
-
4
-
-
-
JUMLAH
SMA 3
SMP -
SD -
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
4
3
1
-
-
2
-
-
6
-
9
-
-
-
14
-
-
23
-
-
-
-
-
-
-
-
0
0
1
32
1
0
0
0
0
53
19
1 11
Sumber : DKP Kab. Kep. Anambas, Data per 31 Mei 2016 Dilihat dari data yang ada jumlah ketersediaan pegawai yang ada baik Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional umum masih terdapat kekurangan disetiap bidang disamping itu jumlah penerimaan pegawai selama dua tahun terakhir Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mengadakan perekrutan PNS, oleh karena itu untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas dan untuk mengatasi kekurangan pegawai maka ditunjang oleh Pegawai Tidak Tetap (PTT) berikut adalah data PTT Dinas Kelautan dan Perikanan seperti ditunjukan pada tabel 3 dan tabel 4.
8
Tabel 3. Rekapitulasi PTT Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten
Kepulauan Anambas Berdasarkan Jenis Kelamin No
Unit Kerja
1. 2.
Sekretariat Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya Bidang KP3K dan PHP Bidang P2SDKP UPT DKP Jumlah
3. 4. 5. 6.
Jenis Kelamin Perempuan 5 2
Laki-Laki 4 2
Jumlah 9 4
2
1
3
4 5 14 31
0 1 8 17
4 6 22 48
Sumber : DKP Kab. Kep. Anambas, Data per 31 Mei 2016
Tabel 4. Rekapitulasi PTT Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir di Lingkungan
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Kabupaten
Kepulauan Anambas No. 1. 2.
3.
UNIT KERJA Sekretariat Bidang
Perikanan
Tangkap Bidang
Perikanan
Budidaya
PENDIDIKAN
JUMLAH
S3
S2
S1
D3
D2
D1
SMA
SMP
SD
-
-
4
1
-
-
4
-
-
9
-
-
1
-
-
-
3
-
-
4
-
-
2
1
-
-
0
-
-
3
4.
Bidang KP3K dan PHP
-
-
1
-
-
-
3
-
-
4
5.
Bidang P2SDKP
-
-
-
-
-
-
6
-
-
6
6.
UPT DKP
-
-
2
-
-
-
20
-
-
22
0
0
10
2
0
0
36
0
0
48
Jumlah
Sumber : DKP Kab. Kep. Anambas, Data per 31 Mei 2016 1.4 Isu Strategis Penentuan isu strategis internal dan ekternal Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pembuatan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 didasarkan kepada Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021.
9
A. Isu Strategis Internal 1. Pentingnya peningkatan
kualitas sumberdaya aparatur pada
sektor perikanan dan pertanian; 2. Urgensi peningkatan profesionalisme dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumberdaya alam sektor perikanan dan pertanian di Kepulauan Anambas; 3. Semakin pentingnya penggunaan teknologi tepat guna, dalam mendukung peningkatan produksi perikanan dan pertanian; 4. Peningkatan kapasitas dan penataan kelembagaan UPTD Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan; 5. Profesionalisme pengelolaan sumber daya angggaran; 6. Optimalisasi
Akselerasi
pengembangan
kemitraan
dalam
mendukung sektor Perikanan dan Pertanian; 7. Optimalisasi dan nilai tambah hasil pengelolaan Kelautan dan Perikanan; 8. Optimalisasi
pengembangan
komoditas unggulan
menjadi
sentra agribisnis; 9. Optimalisasi peraturan perundangan yang ada untuk mengatur penggunaan lahan dan pencegahan alih fungsi lahan; 10. Meningkatnya kebutuhan pangan dan konsumsi ikan perkapita; 11. Semakin pentingnya penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan pertanian (quality assurance & food safety); 12. Sinergitas dan sinkronisasi para pemangku kepentingan di sektor Perikanan dan Pertanian; dan 13. Pengendalian hama, penyakit dan residu untuk kesehatan lingkungan. B. Isu Strategis Eksternal 1. Semakin menguatnya era globalisasi dan pasar bebas / Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mendorong terjadinya 10
peningkatan kualitas dan kuantitas daya saing sektor Perikanan dan Pertanian; 2. Meningkatnya hasil ekspor perikanan; 3. Semakin
tingginya
degradasi
lingkungan
dan
tingkat
pelanggaran disektor perikanan; 4. Peningkatan
indeks
pembangunan
manusia
Kepulauan
Anambas melalui pengembangan sektor Perikanan; 5. Peningkatan ketersediaan lapangan kerja sektor Kelautan dan Perikanan dan Pertanian; 6. Peningkatan kualitas dan pengendalian lingkungan melalui penguatan
komitmen
dan
konsistensi
para
pemangku
kepentingan; 7. Meningkatkan kontribusi PDB sektor perikanan dan pertanian terhadap PDB daerah dan nasional; dan 8. Pengembangan komoditas unggulan yang berpeluang pasar tinggi menjadi sentra agribisnis pada areal potensi pertanian dan perkebunan; 9. Pembangunan kemampuan produksi pangan di pulau-pulau kecil yang berpenghuni agar dapat menjamin ketersediaan pangan masyarakat lokal guna mengantisipasi kerawanan pangan akibat cuaca dan musim buruk; dan 10. Menjadikan kawasan pulau-pulau kecil perbatasan menjadi kawasan penyangga (buffer zone area).
1.5 Sistematika Penulisan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan
11
Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut: 1. Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi. 2. Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 - 2021 dan penetapan kinerja tahun 2016. 3. Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016. 4. Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dari Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas
dan
rekomendasi
perbaikan
kedepan
untuk
meningkatkan kinerja.
12
BAB II PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa visi dan misi perangkat daerah mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih, seperti diulas sebelumnya bahwa Visi Kabuapten Kepulauan Anambas 2016 2021 adalah :
“Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju dan Berakhlakul Karimah” Untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 2021, diuraikan melalui tujuh misi pembangunan sebagai berikut: 1. Mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu dan terjangkau secara merata; 2. Membangun infrastruktur dasar air bersih dan listrik yang memadai serta permukiman yang layak; 3. Membangun konektivitas (transportasi dan telekomunikasi) wilayah dan sistem logistik daerah yang handal; 4. Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari; 5. Menumbuhkembangkan kewirausahaan serta menciptakan iklim investasi yang kondusif; 6. Membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan melayani serta memperkuat penyelenggaraan otonomi desa; 7. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berpayungkan budaya Melayu.
13
2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam misi ke-4 yaitu “Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari”, maka penjabaran misi tersebut ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini : Tabel 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah MISI Mengembangkan perikanan dan pariwisata sebagai basis sektor maritim serta pertanian yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan lokal dengan lingkungan hidup yang lestari.
TUJUAN Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan
Mengembangkan sektor perikanan
hilirisasi
SASARAN Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM perikanan tangkap dan budidaya Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU) Tersedianya kawasan sentra produksi dan pengolahan hasil perikanan yang memadai dan terintergrasi dengan pusat perdagangan Terciptanya produk-produk unggulan baru sektor perikanan olahan
2.2 Strategi
Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun strategi yang mengacu pada faktor kekuatan dan kelemahan internal serta faktor peluang dan ancaman eksternal. Pembangunan kelautan dan perikanan di Kepulauan Anambas akan dipengaruhi faktor sumber daya, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber daya lainnya, termasuk prasarana dan sarana pendukung.
14
Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut : Tabel 6. Tujuan, Sasaran Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Tujuan
Sasaran
Strategi
Tujuan 1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan tangkap dan budidaya secara ramah lingkungan
Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan
1. Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, efisien, dan berdaya saing; 2. Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan; 3. Peningkatan ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi; 4. Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasilokasi yang potensial; 5. Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan. Meningkatnya 1. Fasilitasi dan introduksi teknologi perikanan kapasitas dan tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat kemampuan SDM dengan menyelanggarakan pelatihan dalam perikanan tangkap rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan dan budidaya perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya; 2. Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya
15
Tujuan
Sasaran Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU)
Strategi 1. Peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; memeprkuat kelembagaan kelompok pengawas masyarakat; serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha; 2. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengawasan wilayah perairan melalui skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS; 3. Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan; 4. Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat. Tujuan 2. Mengembangkan hilirisasi sektor perikanan Tersedianya 1. Pengembangan kawasan sentra produksi kawasan sentra perikanan terpadu, lengkap dengan fasilitas produksi dan pendukung dan terintegrasi (hulu-hilir); pengolahan hasil 2. Sentra produksi dan pengolahan dengan perikanan yang pengembangan sistem rantai dingin dalam memadai dan penanganan hasil perikanan yang didukung terintegrasi dengan oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, pusat perdagangan cold storage di lokasi-lokasi yang tepat. Terciptanya produk- Penelitian komoditas perikanan potensial, produk unggulan pengembangan diversifikasi produk olahan baru sektor komoditas potensial berbasis sumber daya ikan perikanan olahan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk
2.3 Arah Kebijakan
Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan akan dilaksanakan melalui peningkatan
pengelolaan
sumberdaya
kelautan,
pengembangan
perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan dan pemasaran hasil 16
perikanan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kelautan dan Perikanan, peningkatan prasarana dan sarana kelautan dan perikanan. Selain itu, pola kebijakan yang dibangun sejatinya juga diarahkan untuk mendorong peran yang lebih besar kepada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai operator pelaksana kebijakan yang telah ditetapkan. Semua kebijakan tersebut, diharapkan mampu memberikan arah dan landasan yang jelas bagi proses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Kepulauan Anambas. Secara rinci arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdasarkan RPJMD tahun 2016-2021 yang tercantum dalam misi ke 4 adalah sebagai berikut : Tabel. 7 Arah Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan STRATEGI Peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, efisien, dan berdaya saing
Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan
1 Analisis karakteristik armada perikanan tangkap, alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan (eksisting) dan kajian sumber daya perikanan
ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 Kajian Menentukan Pengadaan spasialkomunitas barang berupa temporal nelayan armada parameter dengan perikanan oseanografi prioritas tangkap, serta berjenjang alat (I,II,III) dan penangkapan kesesuaian ikan yang jenis armada memiliki dan alat kapasitas lebih tangkap tinggi, berbahan bakar yang hemat, dan memiliki kemudahan dalam penggunaanya
Menentukan Alokasi yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan
17
5
STRATEGI Meningkatnya ketersediaan indukan dan stok produksi benih dengan cara: 1) Peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya; 2) Pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal, 3) Penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; 4) Rekayasa lingkungan yang mendukung produktivitas reproduksi Ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasilokasi yang potensial
Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya, melalui: penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan
1 Peningkatan kualitas input produksi, yaitu benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya;
ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 Pengembangan Penguasaan Rekayasa teknologi dan inovasi lingkungan pembuatan teknologi yang pakan perbenihan dan mendukung kompetitif induk unggul produktivitas dengan sumber komoditas produksi bahan baku strategis lokal
Kajian Pengembangan kelayakan kegiatan parameter marikultur di osenografi lokasi potensial terhadap kegiatan marikultur yang akan dikembangkan Menyediakan sumber permodalan dan pengembangan fasilitas kredit yang murah, mudah dan aksesibel dan penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan
18
5
STRATEGI Memfasilitasi dan introduksi teknologi perikanan tangkap dan budidaya terkini untuk masyarakat dengan menyelanggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya Pengiriman nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; memperkuat kelembagaan kelompok pengawas masyarakat; serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha Koordinasi dengan berbagai pihak terkait pengawasan wilayah perairan melalui skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS Penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan
ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 1 2 3 4 5 Menyelanggarakan pelatihan, dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemampuan perikanan tangkap dan budidaya dengan mendatangkan ahli perikanan tangkap maupun budidaya melalui materi kelas dan paktek lapangan Menentukan Melakukan Mengalihkan lokasi sosialisasi sistem pengembangan dan publikasi budidaya dari keramba jaring tentang cara keramba jaring tancap yang penggunaan tancap kepada tidak jaring tancap jaring bersinggungan yang tidak apung dengan merusak terumbu karang terumbu karang Mengidentifikasi kelompok dan individu nelayan terpilih untuk menjalani program magang Mengirimkan nelayan tangkap dan budidaya terpilih untuk belajar di daerah atau perusahaan yang memiliki kredibilitas yang cemerlang dalam perikanan tangkap dan budidaya Membentuk dan melakukan Menyelanggar mengukuhkan penguatan akan lomba Pokmaswas baru kelembagaan Pokmaswas yang potensial, serta Pokmaswas Teladan melakukan melalui tingkat pendaftaran pelatihan dan provinsi setiap Pokmaswas ke penyusunan tahunnya Dinas skema Perikanan,Pertanian pengawasan dan Pangan Provinsi Melakukan skema patroli gabungan dan inisiatif mandiri yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang melibatkan PPNS
Menyelenggarakan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan
Menyelenggar akan kegiatan penyuluhan dan pembinaan masyarakat kaitannya dengan penangkapan ikan yang lestari dan budidaya yang berkelanjutan
19
STRATEGI 1 Penyelenggaraan pembinaan personal terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus-kasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat
Membina masyarakat yang terlibat dalam kasuskasus pelanggaran pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat
Pengembangan kawasan sentra produksi perikanan terpadu, lengkap dengan fasilitas pendukung dan terintegrasi (hulu-hilir)
Menyusun masterplan sentra produksi perikanan yang dilengkapi dengan kemudahan akses terhadap input produksi dan pasar
Sentra produksi dan pengolahan dengan pengembangan sistem rantai dingin dalam penanganan hasil perikanan yang didukung oleh revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat
ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 4 Membina masyarakat yang terlibat dalam kasuskasus pelanggaran pemanfaatan keanekaraga man hayati yang dilindungi oleh regulasi pemerintah maupun hukum adat Membangun Membangun kawasan sentra IPAL bagi produksi Industri untuk perikanan untuk menangani mendukung potensi semua aktifitas pencemaran perikanan baik limbah industri penangkapan yang tidak maupun budi terkelola daya Menerapkan Menerapkan peraturan prinsip mengenai menebang pembayaran satu pohon kompensasi wajib (PES) dari menanam perusahaan lima pohon untuk mengganti kerusakan lingkungan akibat pembangunan Mengoptimalkan dana PSDH dan dana DR Melakukan revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage di lokasi-lokasi yang tepat sebagai pendukung dalam mengembangkan penanganan hasil perikanan
20
5
STRATEGI 1 Penelitian komoditas perikanan potensial, pengembangan diversifikasi produk olahan komoditas potensial berbasis sumber daya ikan setempat, menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk
ARAH KEBIJAKAN (TAHUN KE-) 2 3 Kajian komoditas Pengembangan perikanan yang diversifikasi potensial untuk produk olahan dikembangkan komoditas serta memiliki potensial stok alam yang berbasis sumber tersedia daya ikan sepanjang tahun setempat
4 Menciptakan jaringan pasar dan distribusi pemasaran produk
2.4 Indikator Kinerja
Indikator Kinerja yang mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 2021 seperti terlihat pada Tabel 7 dan Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9.
21
5
Tabel 8. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan AnambasTahun 2016 - 2021
No
Tujuan
1
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya Secara Ramah Lingkungan
Sasaran
Indikator Sasaran
Meningkatnya aksesibilitas pelaku produksi usaha perikanan Jumlah perikanan budi daya tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang Jumlah produksi ramah lingkungan perikanan tangkap Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM perikanan tangkap dan budidaya
Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Pembudidaya ikan yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan Jumlah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha (kelompok)
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2016
2017
2018
2019
2020
2021
90 Ton
115 Ton
215 Ton
315 Ton
415 Ton
515 Ton
14.860 Ton
15.603 Ton
16.383 Ton
17.203 Ton
18.063 Ton
18.966 Ton
0
56 KUB, 12 POKDAK AN
0
100
96 KUB, 146 176 176 12 KUB, 12 KUB, 12 KUB,12 POKDAK POKDAK POKDAK POKDAK AN AN AN AN
150
200
250
275
22
No
Tujuan
Sasaran Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU)
2.
Indikator Sasaran
Jumlah penanganan kasus IUU melalui pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat Mengembangkan Terciptanya produk Jumlah jenis produk Hilirisasi Sektor unggulan baru unggulan baru sektor Perikanan sektor perikanan perikanan olahan (jenis) olahan
Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke2016
2017
2018
2019
2020
2021
0
3 POKMAS WAS
4 POKMAS WAS
5 POKMAS WAS
6 POKMAS WAS
6 POKMAS WAS
0
2
2
2
2
2
23
Tabel 9. Target Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 No.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET
1
2
3
4
1.
2.
3.
Meningkatkan sarana 1. Terlaksananya dan prasarana demi operasional hatchery terwujudnya skala rumah tangga pengelolaan SDKP bibit, yang partisipatif, 2. Tersediannya sarana dan prasarana bertanggung jawab budidaya rumput laut dan berkelanjutan
12 Bulan
3. Terlaksananya kelanjutan pilot project budidaya kerang mutiara
12 Bulan
4. Tersedianya tambatan kapal / perahu
2 Unit
5. Tersedianya armada penangkapan ikan
7 Unit
6. Tersedianya pengering ikan
alat
0 Unit
7. Tersedianya sarana dan prasarana docking dan perbengkelan kapal / pompon nelayan
1 Unit
Terwujudnya kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan
Jumlah kelompok usaha kelautan dan perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha Terselenggarannya Terlaksananya patroli pengendalian dan pengawasan SDKP di pengawasan SDKP Wilayah Perairan yang professional Kepulauan Anambas dan partisipatif
5 Ha
68 Kelompok
4 Bulan (12 hari)
24
No. 1.
2. 3. 4. 5.
Program Jumlah Anggaran Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Pengembangan Budidaya Perikanan Pengembangan Perikanan Tangkap Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin / Desa Tertinggal
Anggaran Keterangan 7.741.629.621 200.000.000
2.562.303.494 3.529.680.000 1.397.078.127 52.568.000
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 sebanyak 5 program yang akan dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.741.629.621.
25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan
Perencanaan kinerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 – 20121 turunan dokumen tersebut adalah Renstra, Renja, RKA dan DPA, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja. Tabel 10 Sinkronisasi Program RKPD, RENJA, RKA DAN DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 No 1. 2.
3.
4. 5.
6.
RKPD Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
RENJA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
7.
8.
RKA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Budidaya Perikanan
DPA Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin / Desa Tertinggal
Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin / Desa Tertinggal
Sinkronisasi Program Dinas Kelautan dan
Perikanan Tahun
Anggaran 2016 seperti ditunjukan pada Tabel 10 sebagai berikut : 1. Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKPD pengukurannya membandingkan Program yang tertuang dalam RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD realisasinya sebanyak 6 program atau 100%; 2. Sinkronisasi Program RENJA OPD dengan Program RKA OPD pengukurannya membandingkan Program yang tertuang dalam RENJA yang diakomodir dalam RKA OPD realisasinya sebanyak 6 program atau 100%. Secara keseluruhan Program RKA sebanyak 8 program terdapat dua program yang tidak terdapat didalam RENJA; 26
3. Sinkronisasi Program RKA OPD dengan Program DPA OPD pengukurannya membandingkan Program yang tertuang dalam RKA yang diakomodir dalam DPA OPD realisasinya sebanyak 8 program atau 100% tetapi Program RKA terdapat dua program yang tidak terdapat didalam RENJA yaitu Program Pembinaan Unit Usaha
Penduduk
Miskin
/
Desa
Tertinggal
dan
Program
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin / Desa Tertinggal merupakan kegiatan tunda bayar Tahun Anggaran 2015 yang belum terselesaikan sedangkan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir berdasarkan permintaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau yang tertuang dalam surat Nomor 523/DKPPB/450/V/2016 tanttal 24 Mei 2016 tentang permintaan data dukung terkait usulan kegiatan pembangunan tambatan perahu di lokasi HSRT Air Sena dan SMK 2 Anambas serta pembangunan kapal penangkap ikan rucah 80 GT. Secara keseluruhan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 ditunjukan pada tabel xx
27
Tabel 11 Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 URAIAN No 1.
PROGRAM 1
KEGIATAN 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Indikator 3
Penyediaan Jasa Administrasi Input Keuangan Output
: Dana : Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
Rp
Outcome : Terlaksananya Jasa Administrasi Keuangan
Bulan %
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Input Output
Rp. Bulan
Penyediaan rutinitas perkantoran
Input Output
: Dana : Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Outcome : Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran : Dana : Terlaksananya rutinitas perkantoran
Outcome : Tersedianya pelayanan rutinitas perkantoran Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan
Input
: Dana
Output
: Terlaksananya Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan
Outcome : Meningkatnya Kinerja Pegawai UPTD Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Satuan 4
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Input
: Dana
: Terlaksananya Rehabilitas Gedung Kantor UPTD Kelautan dan Perikanan Outcome : Meningkatnya Kinerja Pegawai UPTD
% Rp. Bulan Bulan Rp Bulan
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Masyarakat Pesisir
Input
: Dana
Output
: Tersedianya Dokumen DED Kapal Penangkap Ikan Rucah 80 GT, Dokumen DED Tambatan Perahu HSRT Desa Air Sena dan Dokumen DED Tambatan Perahu SMKN 2 Anambas
4.
Program Peningkatan Kesadaran dan Kapal Pengendali/Patroli Penegakan Hukum Dalam SDKP Dan Pengelolaan Pendayagunaan Sumberdaya Laut Wilayah Pesisir Dan PulauPulau Kecil
Input Output
Program Pengembangan Perikanan
Input
Budidaya Operasional Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)
Pengadaan Bibit, Sarana dan Prasarana Pengembangan Budidaya Rumput Laut (TASKIN) 5.
Lanjutan Pilot Project Kerang Mutiara
: Dana : Terlaksananya Patroli Pengawasa SDKP di Wilayah Perairan Kepulauan Anambas
Outcome : Berkurangnya Tindakan IUU ( Illegal, Unregulated, Unreported ) Fisihng : Dana
Output
: Terlaksananya Operasional Hatchery Skala Rumah Tangga ( HSRT) Outcome : Tersedianya Bibit Operasional Untuk Hatchery Skala Rumah Tangga Input : Dana Output : Terlaksananya Pengembangan Budidaya Rumput Laut Outcome : Tersedinaya Bibit, Sarana dan Prasarana Budiday Rumput Laut Input Output
: Dana : Terlaksananya Kelanjutan Pilot Project Budidaya Kerang Mutiara
Outcome : Meningkatnya Komoditi Produksi Perikanan 6.
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Penyediaan Tambatan Kapal / Input Perahu (DAK) Output
Penyediaan Sarana Prasarana Input Pabrik Es (Tunda Bayar) Output
: Terbangunnya Tambatan Perahu Untuk Nelayan Tangkap
: Dana : Tersedianya Sarana dan Prasarana Pabrik Es
Outcome : Meningkatnya Mutu Produksi Perikanan Tangkap
7.
Pembangunan Sarana dan Prasana Docking dan Perbengkelan Kapal / Pompong Nelayan (TASKIN) Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa Tertinggal
Input
: Dana
Output
: Terlaksananya Pembangunan Armada Penangkapan Ikan
Outcome : Terdapatnya Armada Penangkap Ikan yang Terbangun Input : Dana
: Terlaksanaya Pembangunan Sarana dan Prsarana Docking dan Perbengkelan Kapal/Pompong Nelayan Outcome : Terbangunnya Sarana dan Prasarana Docking dan Perbengkelan Kapal/Pompong Nelayan Pengadaan Sarana Pendukung Input : Dana Budidaya Rumput Laut (TASKIN) (Tunda Bayar) Output : Tersedianya Sarana Pendukung Budidaya Rumput Laut
Penyediaan Peralatan Pengering Ikan (TASKIN)
Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan
100 1.485.136.828 12 12 300.000.000 12 60
Rp
206.281.000
Unit %
2 80 240.000.000
Dokumen
3
%
80
Rp
0
Hari
0
Kasus
0
Rp
15.993.126
Bulan
0
Ekor
0
Rp
0
Hektar
0
Orang Rp Bulan Paket Rp Unit % Rp Paket
0 274.500.000 12 1
Input : Dana Output : Tersedianya Alat Pengering Ikan Peningkatan Nilai Ekonomis dan Kapasitas Produksi Outcome : Pengolahan Hasil Perikanan Kegiatan Pengadaan Armada Input : Dana Penangkap Ikan (TASKIN) Output : Terlaksananya Pengadaan Armada Penangkapan Ikan Outcome :Meningkatnya Hasil Perikanan Tangkap Kegiatan Pemberdayaan, Penguatan dan Input : Dana Pengembangan Terdapatnya Kelompok Masyarakat yang Berkembang dan Kelembagaan Kelompok Output : Maju Masyarakat Kelautan dan Jumlah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang Perikanan (TASKIN) Outcome : Terdampingi dalam Usaha Peningkatan Wirausaha
1.329.680.000 2 60 26.950.000 1
%
85
Rp Paket
0 0
Unit
0
Rp
0
Output
Outcome : Peningkatan Produksi Budidaya Rumput Laut
8.
1.932.345.000 12
: Dana
Outcome : Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan Tangkap
Penyediaan Armada Penangkapan Ikan (TASKIN)
12 100
Rp
Terlaksananya Penyusunan Dokumen DED Kapal Penangkap Ikan Outcome : Rucah 80 GT, Dokumen DED Tambatan Perahu HSRT Desa Air Sena dan Dokumen DED Tambatan Perahu SMKN 2 Anambas 3.
110.100.000
%
Output
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Target 5
Paket Unit Rp Paket % Rp
Unit Paket Rp
Unit % Rp
0 0 11.715.000 1 85
0 0 0 0 0 0 0
Kelompok
0
Kelompok
0
28
Program yang dijalankan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan anggaran belanja murni sebesar Rp. 19.044.445.561 sedangkan di APBD Perubahan anggaran belanja berubah menjadi Rp. 12.939.635.855 dan target pendapatan daerah/retribusi daerah sektor perikanan sebesar Rp. 120.000.000. Tahun 2016 Terdapat 8 (delapan) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, dari 18 kegiatan dapat dibagi menjadi tiga kategori a. kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan; 2. Penyediaan
Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran; 3. Penyediaan Rutinitas Perkantoran; 4. Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan; 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor; 6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat Pesisir; 7. Operasional Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT); 8. Lanjutan Pilot Project Kerang Mutiara; 9. Penyediaan Tambatan Kapal/Perahu (DAK). b. Kegiatan yang dibatalkan / tidak dilaksanakan 1. Kapal Pengendali/Patroli SDKP dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 2. Pengadaan Bibit, Sarana dan Prasarana Pengembangan Budidaya Rumput Laut (TASKIN) 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Docking dan Perbengkelan Kapal/Pompong Nelayan (TASKIN) 4. Kegiatan
Pemberdayaan,Penguatan,dan
Pengembangan
Kelembagaan Kelompok Masyarakat Kelautan dan Perikanan (TASKIN) 5. Penyediaan Armada Penengkapan Ikan (TASKIN)
29
c. Kegiatan telah dilaksanakan tahun sebelumnya / tunda bayar 1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pabrik Es 2. Pengadaan Sarana Pendukung Budidaya Rumput Laut (TASKIN) 3. Penyediaan Peralatan Pengering Ikan (TASKIN) 4. Pengadaan Armada Penangkapan Ikan (TASKIN) Secara keseluruhan capaian kinerja berdasarkan realisasi fisik dan keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 sudah baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti terlihat pada tabel 9 perbandingan realisasi fisik dan keuangan Tahun 2016 dan Tahun 2015.
Tabel 12 perbandingan realisasi fisik dan keuangan Tahun 2016 dan Tahun 2015 Realisasi
Realisasi
Realisasi
Fisik (%)
Keuangan (%)
Keuangan (Rp)
2016
99,18
91,96
11.898.888.087
2015
67,43
59,02
9.849.666.392
Tahun
Dari tabel tersebut Tahun 2016 terlihat peningkatan capaian realisasi fisik dan keuangan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi fisik meningkat sebesar 47,08% sedangkan realisasi keuangan meningkat sebesar 55,86 %. Perkembangan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2016 dapat dilihat
pada grafik laporan realisai fisik dan keuangan seperti yang
tercantum pada gambar 3.
30
GRAFIK LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN ANGGARAN 2016 100,00 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 4,26 0,00
99,18
64,95
72,50
79,41
58,71
91,96
75,30
65,89
39,14 33,38 29,61 33,09 28,79 25,67 22,47 18,32 17,36 14,02 12,45 10,29 6,93 3,46 6,16
REALISASI FISIK (%)
REALISASI KEUANGAN (%)
Gambar 3. Grafik Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 Dilihar dari gambar 3 Grafik Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 realisasi fisik dan keuangan meningkat secara signifikan pada bulan september 2016 hal tersebut dikarenakan pekerjaan telah telah mencapai diatas 50% dan diikuti oleh penyerapan anggaran. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan / dibatalkan adalah Keuangan daerah mengalami defisit asumsi penerimaan, hal ini membuat ketidakpastian dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga
beberapa kegiatan yang bersumber
pada APBD murni dan program pengentasan kemiskinan (TASKIN) yang bersumber dari dana provinsi dan kabupaten tidak dapat dilaksanakan.
31
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tabel 13. Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tolok Ukur
Indikator
Target Kinerja
Capaian Program
Terlaksananya Jasa Administrasi 100% Keuangan
Masukan
Jumlah dana
Keluaran
Tersedianya Pelaksanaan 12 Bulan Administrasi Perkantoran
Hasil
Terlaksananya Jasa Administrasi 12 Bulan Keuangan
Rp. 1110.100.000,-
Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 58.665.000,- dari anggaran sebesar Rp. 1110.100.000,- atau 53,28% sedangkan realisasi fisik kegiatan 100% dengan output Tersedianya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran. b. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Tabel 14. Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran Tolok Ukur
Indikator Capaian Program
Target Kinerja
Terlaksananya Penyediaan Jasa 100% Administrasi Keuangan
Masukan
Jumlah dana
Rp. 1.932.345.000,-
Keluaran
Tersedianya Keuangan
Hasil
Tersedianya Jasa Pendukung 100% Administrasi Perkantoran
Jasa
Administrasi 12 Bulan
Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.883.315.000,- dari anggaran
sebesar
Rp.
1.932.345.000,- atau
sebesar
97,46%
32
sedangkan realisasi fisik kegiatan 100 % dengan output terlaksananya Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan. c. Penyediaan Rutinitas Perkantoran Tabel 15. Target Kinerja Penyediaan Rutinitas Perkantoran Tolok Ukur
Indikator
Target Kinerja
Capaian Program
Terlaksananya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
100%
Masukan
Dana
Rp. 1.485.136.828,-
Keluaran
Terlaksananya Penyediaan Rutinitas Perkantoran
12 Bulan
Hasil
Meningkatnya Pelayanan Rutinitas Perkantoran
100%
Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 1.114.570.126,- dari anggaran sebesar 1.485.136.828,- dengan capaian keuangan sebesar 75,05% sedangkan realisasi fisik kegiatan 93,02% dengan output terlaksananya rutinitas perkantoraan. d. Kegiatan Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan Tabel 16. Target Kinerja Kegiatan Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan Tolok Ukur
Indikator
Target Kinerja
Masukan
Dana
Rp.300.000.000,-
Keluaran
Terlaksananya Operasional Kelautan dan Perikanan
Hasil
Meningkatnya Kinerja Pegawai UPTD
UPTD 12 bulan 60%
Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 266.035.765,- dari anggaran sebesar 300.000.000,- atau 88,68 % sedangkan realisasi fisik kegiatan 100% dengan output Terlaksananya Operasional UPTD Kelautan dan Perikanan 12 bulan dan hasil dari kegiatan tersebut adalah peningkatan kinerja UPTD sebesar 60%. 33
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tabel 17. Target Kinerja Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tolok Ukur
Indikator
Target Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pegawai UPTD Kelautan dan Perikanan
60%
Masukan
Dana
Rp. 206.281.000,-
Keluaran
Terlaksananya Rehabilitas Gedung Kantor 2 Unit UPTD
Hasil
Meningkatnya Kinerja Pegawai UPTD
Capaian
80 %
Realisasi pada kegiatan ini sebesar Rp. 200.127.000,- dari anggaran sebesar 206.281.000,- atau realisasi
fisik
kegiatan
100%
sebesar 97,03% sedangkan
dengan
output
terlaksananya
Terlaksananya Rehabilitas Gedung Kantor UPTD sebanyak dua unit di dua kecamatan yaitu Kecamatan Jemaja dan Siantan Tengah. 3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Ekonomi Masyarakat
Pesisir Tabel 18. Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ekonomi Masyarakat Pesisir Tolok Ukur
Indikator
Target Kinerja
Masukan
Dana
Rp.240.000.000,-
Keluaran
Tersedianya Dokumen DED Kapal Penangkap 3 Dokumen Ikan Rucah 80 GT, Dokumen DED Tambatan Perahu HSRT Desa Air Sena dan Dokumen DED Tambatan Perahu SMKN 2 Anambas
Hasil
Terlaksananya Penyusunan Dokumen DED 80 % Kapal Penangkap Ikan Rucah 80 GT, Dokumen DED Tambatan Perahu HSRT Desa Air Sena dan Dokumen DED Tambatan Perahu SMKN 2 Anambas
34
Realisasi capaian keuangan pada kegiatan ini sebesar Rp. 238.215.285,- dari anggaran sebesar 240.000.000,- atau 99,26 % sedangkan realisasi fisik kegiatan 100% dengan output Tersedianya Dokumen DED Kapal Penangkap Ikan Rucah 80 GT, Dokumen DED Tambatan Perahu HSRT Desa Air Sena dan Dokumen DED Tambatan Perahu SMKN 2 Anambas sebanyak 3 dokumen. Kegiatan ini
muncul
di
meningkatkan
APBD
Perubahan
Penyediaan
Sarana
dikarenakan dan
karena
Prasarana
untuk
Ekonomi
Masyarakat Pesisir dengan bentuk pembangunan tambatan perahu di dua titik di Kecamatan Siantan Tengah dan pembangunan kapal penangkap ikan rucah 80 GT untuk kebutuhan pembudidaya ikan, pada Tahun 2016 dilakukan tahap perencanaan sedangkan fisik pembangunan tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. 4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Tujuan program adalah meningkatkan produktivitas perikanan tangkap dengan sasaran peningkatan hasil tangkapan dalam setiap upaya tangkap. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1. Penyediaan Tambatan Kapal / Perahu (DAK); 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pabrik Es; 3. Penyediaan Armada Penangkapan Ikan (TASKIN); 4. Pembangunan Sarana dan Prasana Docking dan Perbengkelan Kapal / Pompong Nelayan (TASKIN). Kegiatan yang dapat dilaksanakan adalah satu kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan Kegiatan Penyediaan Tambatan Kapal / Perahu (DAK)
35
Tabel 19. Target Kinerja Kegiatan Penyediaan Tambatan Kapal / Perahu (DAK) Indikator Capaian Program Masukan Keluaran Hasil
Tolok Ukur Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Kesejahteraan Nelayan Jumlah dana Terbangunnya Tambatan Perahu Untuk Nelayan Tangkap Meningkatnya Produksi dan Pendapatan Nelayan Tangkap
Target Kinerja 14.860 Ton
Rp. 1.329.680.000,2 unit 60%
Kegiatan ini merupakan lanjutan pekerjaan pembangunan tambatan perahu di dua lokasi yaitu Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan (lanjutan pekerjaan tahun 2015) dan Desa Kuala Maras Kecamatan Jemaja Timur (lanjutan pekerjaan tahun 2014), secara keseluruhan realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi keuangan
sebesar
Rp. 1.285.610.500, 00 atau 96, 69%.
LAPORAN KEMAJUAN KEGIATAN DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. KEP. ANAMBAS TA. 2016 120 100 80 60 40 20 0
REALISASI FISIK (%)
REALISASI KEUANGAN (%)
Gambar 4. Laporan Kemajuan Fisik dan Keuangan Kegiatan Penyediatan Tambatan Kapal / Perahu (DAK) Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa kemajuan fisik dan keuangan mulai mengalami peningkatan pada bulan Juni, sedangkan pada bulan Januari sampai Bulan Mei adalah proses penyiapan administrasi 36
perencanaan dan pelaksanaan pelelangan / tender. Berikut adalah dokumentasi kegiatan seperti terlihat pada gambar 5.
a. Proses Pekerjaan
b. Pekerjaan 100 %
Gambar 5. Pembangunan Lanjutan Tambatan Perahu Desa Tarempa Barat ( 1 Paket) ( DAK)
a. Proses Pekerjaan
b. Pekerjaan 100 %
Gambar 6. Pembangunan Lanjutan Tambatan Perahu Desa Kuala Maras ( 1 Paket) ( DAK) Tujuan dan kebijakan program pengembangan perikanan tangkap adalah peningkatan produksi perikanan tangkap sedangkan kebijakan yang diambil adalah peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, dan alat penangkapan ikan (API) yang handal, efisien, dan berdaya saing. Produksi
perikanan
di
tahun
2016
mengalami
peningkatan
jika
dibandingkan dengan produksi perikanan tahun 2015 terjadi kenaikan 37
sebesar 102,02%, apabila dibandingkan dengan target produksi sampai akhir RPJMD Tahun 2021 dengan sasaran strategis Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2016 sebesar 18.966 Ton, capaian saat ini sudah melebihi target yaitu 50,75%. Tercapainya target produksi tersebut dikarenakan stok ikan yang melimpah serta kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan
dan
Perikanan
Republik
Indonesia
sedang
gencarnya
memberantas illegal fishing diseluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan terutama di daerah Natuna – Anambas. Dengan tercapainya jumlah produksi perikanan tangkap target akhir RPJMD Dinas Kelautan dan Perikanan perlu memproyeksikan kembali target produksi perikanan tangkap di RPJMD sesuai dengan kondisi capaian pada saat sekarang.
PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP (TON) 30.000
28.592
25.000 20.000 14.153
15.000 10.000 5.000 TAHUN 2016
TAHUN 2015
Gambar 7. Perbandingan Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2016 dan Tahun 2015 Dalam upaya untuk melindungi nelayan pada tahun 2016 Kabupaten Kepulauan Anambas mendapatkan kuota sebanyak 2.000 Asuransi Nelayan yang merupakan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero). Dari kuota yang ditetapkan sebanyak 2.120 Asuransi Kartu Nelayan yang diterbitkan 38
atau 106% capaian realisasi dari target yang ditetapkan. Berikut adalah dokumentasi Kartu Asuransi Nelayan seperti terlihat pada gambar 8.
Gambar 8. Kartu Asuransi Nelayan 5.
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan Tujuan program adalah meningkatnya produksi perikanan budidaya, dengan sasaran program peningkatan produksi perikanan budidaya (volume dan nilai). Kegiatan yang direncanakan adalah : 1. Operasional Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) 2. Pengadaan Bibit, Sarana dan Prasarana Pengembangan Budidaya Rumput Laut (TASKIN) 3. Lanjutan Pilot Project Kerang Mutiara Dari kegiatan tersebut yang dilaksanakan adalah Lanjutan Pilot Project Kerang Mutiara dan Operasional Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT). Lanjutan Pilot Project Kerang Mutiara telah dilaksanakan sejak tahun 2013, pada tahun 2016 dilakukan insersi atau memasukan inti kedalam tubuh kerang mutiara, diharapkan pada tahun 2018 telah menghasilkan produk kerang mutiara oleh karena itu pemeliharaan kerang mutiara
perlu
dilaksanakan
secara
kontinyu
sampai
didapatkan
menghasilkan produk. Capaian realisasi fisik 99,67 dan realisasi keuangan sebesar Rp. 225.211.029 atau 82,04%. 39
Gambar 9. Kegiatan Lanjutan Pilot Project Kerang Mutiara
Target kinerja tahun 2016 dengan indikator jumlah produksi perikanan budidaya sebesar 90 ton, dari target tersebut realisasi yang dicapai adalah 151, 41 ton atau 168,4 % dari target RPJMD yang telah ditentukan, capaian produksi perikanan tahun 2016 juga lebih kecil jika dibandingkan
dengan
capaian
produksi
tahun
sebelumnya
atau
mengalami penurunan sebesar 7,84 %. Perbandingan produksi perikanan budidaya tahun 2016 dan tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 10.
PRODUKSI EKPOR PERIKANAN BUDIDAYA (TON) 170,00 160,00
163,296 151,41
150,00 140,00 130,00 120,00 110,00 100,00 TAHUN 2016
TAHUN 2015
Gambar 10. Produksi Ekspor Perikanan Budidaya 40
Penurunan produksi perikanan budidaya disebabkan karena beberapa faktor yaitu : 1. Kebijakan Pemerintah Pusat terkait kapal pengangkut ikan hidup untuk tujuan ekspor, akibat dari kebijakan tersebut berhentinya kapal pengangkut ikan hidup tujuan ekspor, berikut adalah resume kebijakan kegiatan ekspor hasil pembudidayaan ikan berikut ini : a. Regulasi 1) Surat
Edaran
Kementerian
Direktur Kelautan
Jenderal dan
Perikanan
Budidaya
Perikanan
Nomor
721/DPB/PB.510.S4/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Berbendera Asing (SIKPI-A).
Dengan
memperhatikan
maraknya
penggunaan
potasium sianida, bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak untuk menangkapkan ikan termasuk ilegal destructive fishing dan pemasukan bahan terlarang dan zat berbahaya, maka dilakukan pengukuran sebagai berikut : 1) Menghentikan operasional SIKPI-A dengan ketentuan : a) Tidak ada izin baru bagi SIKPI-A. b) SIKPI-A yang habis masa berlaku tidak diperpanjang. c) SIKPI-A yang masih berlaku dicabut. 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup 1) Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari Hasil Pembudidayaan (SIKPI-A-PB) tidak diizinkan langsung masuk ke kawasan budidaya, hanya diperkenankan masuk ke Pelabuhan Muat Singgah, 1 Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari Hasil Pembudidayaan (SIKPI-A-PB) hanya boleh masuk ke 1 Pelabuhan Muat Singgah, Pelabuhan Muat Singgah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya.
41
2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari Hasil Pembudidayaan (SIKPI-A-PB) diizinkan masuk ke wilayah pengelolaan perikanan NKRI paling banyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. 3) Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia dari Hasil Pembudidayaan (SIKPI-I-PB) diizinkan langsung masuk ke kawasan budidaya dan boleh masuk ke maksimal 4 Pelabuhan Muat Singgah. 4) Pada Pelabuhan Muat Singgah harus ada : - Pengawas Perikanan - Petugas Karantina - Petugas Bea Cukai - Petugas Imigrasi 5) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Pembudidayaan dilarang mengangkut: - Ikan hasil penangkapan ikan. - Jenis ikan yang dilindungi. - Jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan. 6) Kapal Pengangkut Ikan Hidup dibatasi paling besar 300 GT. 3) Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 54/KEP-DJPB/2016 tanggal 18 April 2016 tentang Pelabuhan Muat Singgah Kapal Pengangkut Ikan Hidup untuk Tujuan Luar Negeri Tarempa ditetapkan sebagai salah satu Pelabuhan Muat Singgah. 4) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32/PERMENKP/2016 tanggal 30 Agustus 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMENKP/2016 tanggal 7 April 2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup
42
Perubahan : 1) Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari Hasil Pembudidayaan (SIKPI-A-PB) tidak diizinkan langsung masuk ke kawasan budidaya, hanya diperkenankan masuk ke Pelabuhan Muat Singgah, 1 Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari Hasil Pembudidayaan (SIKPI-A-PB) hanya boleh masuk ke 4 (empat) Pelabuhan Muat Singgah, Pelabuhan Muat Singgah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya. 2) Setiap Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing dari Hasil Pembudidayaan (SIKPI-A-PB) diizinkan masuk ke wilayah pengelolaan perikanan NKRI paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun. 3) Kapal Pengangkut Ikan Hidup dibatasi paling besar 500 GT.
b. Data Perusahaan Eksportir 1. PT. Jaya Laut Siantan Alamat : Jl. Nusantara KM. 18 Kijang,
Tanjungpinang; 2. PT. Trimina Dinasti Agung Alamat : Jl. MT. Haryono No. 8
Tanjungpinang. 2. Anjloknya harga produksi rumput laut kering, sehingga para pembudidaya rumput laut di Kabupaten Kepulauan Anambas berhenti memproduksi rumput laut karena tidak sesuai dengan biaya produksi. Oleh karena hal tersebut sehingga menyebabkan target produksi budidaya Tahun 2016 tidak tercapai. Tahun Anggaran 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas menargetkan pendapatan asli daerah sebesar Rp. 120.000.000, jenis pendapatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah yaitu hasil retribusi daerah atau retribusi izin usaha perikanan. Jumlah realisasi pendapatan yang diperoleh Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 48.336.700 atau 40,28 %. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan 43
tahun 2015 sebesar Rp. 260.591.350, tahun 2016 mengalami penurunan capaian pendapatan sebesar 439% penurunan tersebut dikarenakan ada beberapa pasal didalam Perda Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2011 oleh Kementerian Dalam Negeri diminta untuk dipelajari, dievaluasi dan diperbaiki dan kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait izi kapal angkut ikan hidup seperti dijelaskan sebelumnya atas dasar tersebut yang menyebabkan target pendapatan daerah sektor perikanan tidak tercapai. Berikut adalah perbandingan realisasi pendapatan Dinas Kelautan dan Perikanan seperti ditunjukan pada gambar 11. PERBANDINGAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH / RETRIBUSI HASIL PERIKANAN 300000000 250000000 200000000 150000000 100000000 50000000 0 TARGET
REALISASI TAHUN 2016
REALISASI TAHUN 2015
Gambar 11. Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah / Retribusi Hasil Perikanan 6. Program
Peningkatan
Kesadaran
dan
Penegakan
Hukum
dalam
Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Tujuan program adalah meningkatnya ketaatan dan ketertiban dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan sasaran perairan Indonesia bebas IUU Fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut,
kegiatan
yang
telah
dilaksanakan
adalah
Kapal
Pengendali/Patroli SDKP Dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil.
44
Pada tahun 2016 kegiatan Kapal Pengendali/Patroli SDKP dan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibatalkan ataupun tidak dilaksanakan karena terkait kewenangan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kewenangan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan dilimpahkan kepada pemerintah provinsi. Meskipun demikian Bidang P2SDKP DKP Kabupaten Kepulauan Anambas membantu dalam kegiatan patroli maupun bantuan keterangan ahli perikanan untuk keperluan penyidikan yang diselenggarakan oleh SATKER PSDKP Tarempa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Berikut adalah data tindak pidana perikanan illegal fishing di wilayah hukum perairan kabupaten kepulauan anambas 2015- 2016 seperti terlihat pada gambar 12. DATA TINDAK PIDANA PERIKANAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH HUKUM PERAIRAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS 2015- 2016 15 13 11 9 7 5 3 1 -1
Vietnam
Malaysia Tahun 2016
Thailand
Indonesia
Tahun 2015
Gambar 12. Data Tindak Pidana Perikanan Illegal Fishing di Wilayah Perairan Kabupaten Kepulauan Anambas 3.2.
Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu Kepada Indikator Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.
capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 telah sesuai dengan tujuan, sasaran dan indikator sasaran mengacu kepada indikator kinerja perencanaan strategis yang
mengacu
kepada
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 - 2021. 45
Adapun capaian kinerja dinas dapat dilihat pada tabel 20. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja yang mengacu kepada perencanaan jangka menengah dari 6 indikator kinerja sasaran terealisasi sebanyak 2 indikator kinerja sasaran yaitu jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi perikanan tangkap. Seperti telah dijelaskan sebelumnya target kinerja Program Pengembangan Budidaya Perikanan tahun 2016 dengan indikator jumlah produksi perikanan budidaya termasuk rumput laut basah sebesar 90 ton, dari target tersebut realisasi yang dicapai adalah 195,14 ton atau 217 % dari target RPJMD yang
telah
ditentukan
sedangkan
capaian
kinerja
Program
Pengembangan Perikanan Tangkap dengan indikator kinerja jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2016 sebesar 18.966 ton, capaian saat ini sudah melebihi target yaitu 28.592 ton atau 150,75% dari target RPJMD. Keberhasilan mencapai target tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan dalam meningkatkan pelayanan
serta
kinerja
dalam
melaksanakan
pembangunan
pembangunan kelautan dan perikanan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi telah bersinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output pada kegiatan dan outcome pada program dapat mencapai hasil target yang telah ditentukan. Disisi lain 4 indikator kinerja sasaran lainnya belum terlaksana dikarenakan keterbatasan anggaran, hal tersebut sebagai bahan evaluasi untuk dianggarkan di tahun anggaran berikutnya supaya target yang telah ditentukan di RPJMD seluruhnya dapat mencapai target pada tahun 2021.
46
Tabel 20. Capaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang Mengacu Kepada Perencanaan Jangka Menengah Daerah Program dan Kegiatan No
Tujuan
Sasaran
Target 2016
1
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya Secara Ramah Lingkungan
Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha perikanan tangkap dan budidaya terhadap sarana, prasarana, informasi dan teknologi yang ramah lingkungan Meningkatnya kapasitas dan kemampuan SDM perikanan tangkap dan budidaya
Realisasi
Indikator Sasaran
Jumlah produksi perikanan budi daya
Jumlah produksi perikanan tangkap Jumlah kelompok Nelayan Tangkap dan Pembudidaya ikan yang Mengalami Peningkatan Produksi Pasca Pembinaan dan Pendampingan Jumlah Kelompok Usaha Kelautan dan Perikanan yang terdampingi dalam usaha peningkatan wirausaha (kelompok)
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
2017
90 Ton
195,14 Ton
14.860 Ton
28.592,7 Ton
0
0
0
0
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Program Pemberdayaan Masyarakat Pelaku Usaha Perikanan
47
Program dan Kegiatan No
2
Tujuan
Sasaran
Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Perikanan Tangkap dan Budidaya Secara Ramah Lingkungan
Berkurangnya kasus illegal fishing, unreported, unregulated (IUU)
Mengembangkan Hilirisasi Sektor Perikanan
Target
Realisasi
0 POKMAS WAS
0 POKMASW AS
0 Jenis
0 Jenis
Indikator Sasaran
Jumlah penanganan kasus IUU melalui pendampingan, pembinaan, dan penyuluhan masyarakat Terciptanya produk Jumlah jenis produk unggulan baru sektor unggulan baru sektor perikanan olahan perikanan olahan (jenis)
Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
48
3.3. Faktor Pendukung Keberhasilan dan Kelemahan serta Analisa Sumberdaya 3.3.1. Faktor Pendukung Keberhasilan Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : a) Responsifitas masyarakat dalam menanggapi program dari pemerintah cukup baik, hal ini terlihat dari peningkatan dan keterlibatan pelaku usaha perikanan dalam hal mengembangkan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya sebagai mata pencaharian utama di Kabupaten Kepulauan Anambas; b) Kebijakan pemerintah dalam mendukung peningkatan produksi perikanan melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan; c) Peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat pelaku usaha perikanan baik di Dinas maupun Unit Pelaksana Teknis Dinas. 3.3.2. Faktor Kelemahan Selain faktor pendukung keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan juga terdapat faktor kelemahan yaitu sebagai berikut : a) Adanya regulasi pemerintah pusat tentang pembatasan izin kapal pengangkut ikan hidup tujuan ekspor dan Izin Kapal Pengangkut Ikan segar (SIKPI) keluar Anambas, dengan adanya regulasi tersebut berpengaruh terhadap peningkatan volume ekspor perikanan budidaya dan hasil produksi nelayan menjadi terhambat untuk dibawa keluar Kabupaten Kepulauan Anambas. Solusi yang dilakukan
dari
masalah
tersebut
adalah
menyurati
dan
mengkoordinasikan ke pemerintah provinsi dan kementerian terkait untuk memudahkan perizinan kapal pengangkut ikan hidup tujuan
ekspor
pengangkut
ikan
serta yang
mengusulkan
pembangunan
khusus memiliki Surat
Izin
kapal Kapal
Pengangkut Ikan (SIKPI);
49
b) Anggaran pemerintah daerah yang cenderung negatif / defisit menyebabkan program / kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi tertunda sehingga program dan kegiatan yang belum dilaksanakan ditahun berjalan dianggarkan di tahun berikutnya; c) Belum
adanya survey kepuasan mayarakat terkait kinerja
pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan. 3.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Capaian
kinerja
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Tahun
Anggaran 2016 tidak lepas dari peran sumberdaya manusia, dilihat dari data yang ada jumlah seluruh pejabat struktural Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 18 orang jabatan yang terisi dari 35 Jabatan Struktural yang ada atau 51,43 % sedangkan jumlah seluruh Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 54 orang. Jumlah tersebut masih sangat minim mengingat beban kerja yang banyak sesuai dengan tugas dan fungsi dinas, namun demikian dengan keterbatasan sumberdaya yang ada capaian kinerja dan pelayanan terhadap masyarakat dapat sesuai dengan target yang diinginkan.
50
BAB IV. PENUTUP LAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2016 disusun sebagai upaya mendukung sistem
administrasi publik di bidang kelautan dan perikanan untuk menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang semakin handal, profesional, efisien dan efektif serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan mencapai target sasaran sebagaimana ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kinerja sangat diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan yang ada, sehingga dapat dijadikan bahan masukan dalam melakukan perencanaan kinerja di masa-masa mendatang. Langkah penyempurnaan masih akan terus dilakukan di tahun-tahun mendatang. Disamping itu, perlu terus ditingkatkan kedisiplinan, tata kerja, kerjasama, koordinasi dengan berbagai pihak, profesionalisme dan good governance dalam rangka meningkatkan kinerja. Diharapkan LAKIP ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan implementasi pada Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang. Informasi yang tersaji dalam LAKIP ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat sebagai bahan pengambilan dan penyusunan kebijakan organisasi, maupun bagi seluruh stakeholders dan masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam memberikan dukungan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Anambas.
51