KATA PENGANTAR. Banjarbaru, Desember Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga penyusunan LKPJ dan LPPD SKPD Tahun 2016 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan dapat diselesaikan. Penyusunan LKPJ dan LPPD ini merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKPJ dan LPPD ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengelola bidang perikanan dan kelautan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 - 2020. Dengan telah tersusunnya LKPJ dan LPPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan Laporan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2016. Penyusunan LKPJ dan LPPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian penyusunan Laporan ini tidak terlepas dari kekurangankekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan telah mengupayakan untuk mengatasi kendalakendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LKPJ dan LPPDini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang MAPAN (Mandiri dan Terdepan). Banjarbaru,

Desember 2016

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan,

Ir. Hj. MARIATUL ASIAH NIP. 19590215 198403 2 001

LKPJ dan LPPD Tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan

i

DAFTAR ISI

Hal. KATA PENGANTAR...................................................................... DAFTAR ISI .................................................................................. DAFTAR TABEL ........................................................................... DAFTAR GAMBAR ........................................................................ DAFTAR LAMPIRAN .....................................................................

i ii iii v vi

BAB I.

URUSAN DESENTRALISASI.......................................

1

1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

1 3 3

Program dan Kegiatan ..................................... Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ... Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib/Pilihan ........... 1.5. Sumber Daya Aparatur ..................................... 1.6. Alokasi dan Realisasi Anggaran / Fisik Desentralisasi TA. 2016 .................................... 1.7. Proses Perencanaan Pembangunan ................... 1.8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan 1.9. Permasalahan dan Solusi ................................. 1.10. Prestasi/Penghargaan yang Diraih .................... BAB II.

10 10 12 14 15 16 23

TUGAS PEMBANTUAN ...............................................

24

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Dasar Hukum ................................................. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan ................ Program dan Kegiatan ..................................... Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan ... Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan SKPD/UPTD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan ..................................................... Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan ...................................... Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Permasalahan dan Solusi .................................

24 24 24 24 26

LAMPIRAN ....................................................................................

30

2.7. 2.8. 2.9.


26 26 28 28

ii

DAFTAR TABEL

Hal. Tabel 1.

Program dan kegiatan SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan bersumber dari dana APBD 2016 setelah terjadi penyesuaian/ pemotongan anggaran ....................................................

1

TingkatPencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2016 ...........................

3

Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan pada TA. 2016...................

4

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib/Pilihan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan ...........................

10

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016....................................

11

Alokasi dan realisasi anggaran / fisik Desentralisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2016 ............................................................

13

7.

Proses perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016..........

15

8.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sampai dengan tahun 2016 ........................................................

16

Permasalahan dan kondisi yang dijumpai pada pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016 ........

17

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan terhadap target yang ditetapkan ................

25

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada BBI-IAT Karang Intan Tahun 2016 ........................

26

2.

3.

4.

5.

6.

9.

10. 11.


iii

12.

13.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada UPTD Balai Benih Ikan dan Induk Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan Tahun 2016 ..............................................

28

Permasalahan dan solusi yang dihadapi UPTD Balai Benih Ikan dan Induk Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan

29


iv

DAFTAR GAMBAR

Hal. Gambar 1.

Piagam Penghargaan sebagai Terbaik 3 (Ketiga) Pelaksana Sekolah Pantai Indonesia Kategori Dekonsentrasi/APBN yang diraih oleh SMAN I Angsana Kabupaten Tanah Bumbu ............................


23

v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.

Lampiran 1.2. Format IKK Untuk Provinsi

2.

Lampiran 1.3. Format IKK Untuk Provinsi

3.

Kegiatan Dalam Gambar Bidang Perikanan dan Kelautan Tahun 2016


vi

BAB I URUSAN DESENTRALISASI

1.1. Program dan Kegiatan Berikut dijabarkan nama program dan kegiatan SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan bersumber dari dana APBD setelah terjadi penyesuaian/pemotongan anggaran 2016 : Tabel 1.

NO. A. B.

Program dan kegiatan SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan bersumber dari dana APBD 2016 setelah terjadi penyesuaian/pemotongan anggaran

PROGRAM DAN KEGIATAN DESENTRALISASI 2016 Program/Kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Kesekretariatan Program/Kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Teknis Bidang I. Lingkungan Hidup 1. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan a. Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan b. Peningkatan Sistem Pemantauan dan Operasional Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan c. Peningkatan Koordinasi Lintas Institusi Penegak Hukum Antar Wilayah dan Daerah serta Penguatan Perundang-undangan di Bidang Perikanan dan Kelautan 2. Program Pengembangan Kelautan Pesisir dan PulauPulau Kecil a. Identifikasi dan Penyusunan Dokumen Pesisir, Laut dan PulauPulau Kecil


PAGU ANGGGARAN (RP.) 6.536.141.000

2.198.500.000 898.500.000

700.000.000

600.000.000

4.279.450.000 3.450.000.000

1

b.

II.

Rehabilitasi dan Pengelolaan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulaupulau Kecil c. Mitigasi Bencana Kelautan dan Perikanan 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan a. Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan b. Pengembangan Sarana Budidaya Perikanan c. Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan d. Pengembangan Teknologi dan Perbenihan 2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap a. Pemacuan Stock Ikan dan Pengembangan Rumah Ikan b. Pelatihan ANKAPIN III/ATKAPIN Bagi Nelayan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap c. Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan di Perairan Laut dan Perairan Umum 3. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan a. Peningkatan Akses Usaha Perikanan Melalui Penguatan Permodalan b. Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan c. Peningkatan Promosi dan Konsumsi Ikan Bagi Anakanak Sekolah (SD) dalam rangka Pembangunan Perikanan dan Kelautan 4. Program Pengembangan Kelautan Pesisir dan PulauPulau Kecil a. Penyuluh Budaya Kelautan b. Peningkatan Usaha, Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pesisir JUMLAH


729.450.000

100.000.000 2.832.133.000 300.000.000 406.565.000 1.475.000.000 650.568.000 3.144.335.000 460.635.000 300.000.000

2.383.700.000

2.343.775.000 260.000.000 107.500.000

1.976.275.000

450.000.000 50.000.000 400.000.000 21.784.334.000

2

1.2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Berikut dijelaskan Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan olehSKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2016 : Tabel

NO. A.

2.TingkatPencapaian Standar Pelayanan Minimal yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2016

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Pelayanan yang berkaitan dengan PAD

TARGET 2016

REALISASI 2016

TINGKAT PENCAPAIAN

Rp. 5.400.000

Rp. 8.100.000

150 %

1. Pelayanan rekomendasi perijinan kapal perikanan 5 – 30 GT

50 dokumen

64 dokumen

128 %

2. Pelayanan fasilitasi Pembuatan Kartu Nelayan

16.000 kartu

19.790 kartu

124 %

1. Pelayanan jasa usaha B.

Pelayanan yang berkaitan dengan teknis

1.3. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berikut

diuraikankan

mengenai

realisasi

pelaksanaan

program/kegiatan SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan pada TA. 2016 :


3

Tabel 3.Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan pada TA. 2016

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

A.

Program/Kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Kesekretariatan

B.

Program/Kegiatan yang berkaitan dengan Pelayanan Teknis Bidang I. Lingkungan Hidup 1. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

a.

Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan


PAGU ANGGARAN (RP.) 6.536.141.000

2.198.500.000

898.500.000

TARGET/SASARAN 2016

OUTPUT 2016

HASIL 2016

KETERANGAN

Terlaksananya kegiatan Perkantoran dan Publik

100 %

Tercapai 100 %

Meningkatnya ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap peraturan perundangundangan sebesar 37 %

58 %

Tercapai 156,76 %

Menurunnya % kasus illegal fishing sebesar 5%

15 %

Tercapai 300 %

Meningkatnya Pelayanan Perkantoran dan Publik sebesar 100 %

Terlaksananya kegiatan peningkatan peran serta Masyarakat Dalam Rangka Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Perikanan dan Kelautan

55 kegiatan

4

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

2.

b.

Peningkatan Sistem Pemantauan dan Operasional Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

c.

Peningkatan Koordinasi Lintas Institusi Penegak Hukum Antar Wilayah dan Daerah serta Penguatan Perundangundangan di Bidang Perikanan dan Kelautan

Program Pengembangan Kelautan Pesisir dan PulauPulau Kecil


PAGU ANGGARAN (RP.) 700.000.000

600.000.000

4.279.450.000

TARGET/ SASARAN 2016

OUTPUT 2016

HASIL 2016

KETERANGAN

Meningkatnya luasan kawasan ekosistem mangrove yang terehabilitasi 56 Ha

58,30 Ha

Tercapai 105,11 %

Meningkatnya luasan kawasan terumbu karang yang terehabilitasi 7 Ha

6 Ha

Tidak tercapai 100 %. Hanya mencapai 85,71 %. Hal ini terkait dengan pemotongan anggaran

Terlaksananya kegiatan peningkatan Sistem Pemantauan dan Operasional Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

9 kegiatan

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Koordinasi Lintas Institusi Penegak Hukum Antar Wilayah dan Daerah serta Penguatan Perundangundangan di Bidang Perikanan dan Kelautan

14 kegiatan

5

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

II.



OUTPUT 2016

Terlaksananya kegiatan Identifikasi dan Penyusunan Dokumen Pesisir, Laut dan PulauPulau Kecil

5 kegiatan

a.

Identifikasi dan Penyusunan Dokumen Pesisir, Laut dan PulauPulau Kecil

b.

Rehabilitasi dan Pengelolaan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulaupulau Kecil

729.450.000

Terlaksananya kegiatan Rehabilitasi dan Pengelolaan Kawasan Pesisir, Laut dan Pulaupulau Kecil

5 kegiatan

c.

Mitigasi Bencana

100.000.000

Terlaksananya kegiatan sosialisasi mitigasi bencana

1 kegiatan

Kelautan dan Perikanan 1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

2.832.133.000

Meningkatnya produksi perikanan budidaya Sebesar 133.000 ton

a.

Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan

300.000.000

Terlaksananya kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan

5 kegiatan

b.

Pengembangan Sarana Budidaya Perikanan

406.565.000

Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sarana Budidaya Perikanan

5 kegiatan


HASIL 2016

KETERANGAN

149.210,50 ton

Tercapai 112,19 %

6

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

2.

c.

Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan

d.

Pengembangan Teknologi dan Perbenihan

Program Pengembangan Perikanan Tangkap



OUTPUT 2016

Terlaksananya kegiatan Pengembangan Usaha Budidaya Perikanan

24 kegiatan

650.568.000

Terlaksananya kegiatan Pengembangan Teknologi dan Perbenihan

4 kegiatan

3.144.335.000

Meningkatnya produksi perikanan tangkap sebesar 250.000 ton

a.

Pemacuan Stock Ikan dan Pengembangan Rumah Ikan

460.635.000

Terlaksananya kegiatan Pemacuan Stock Ikan dan Pengembangan Rumah Ikan

2 kegiatan

b.

Pelatihan ANKAPIN III/ATKAPIN Bagi Nelayan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap

300.000.000

1 angkatan

c.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan di Perairan Laut dan Perairan Umum

Terlaksananya kegiatanPelatihan ANKAPIN III/ATKAPIN Bagi Nelayan dan Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap Terlaksananya kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan di Perairan Laut dan Perairan Umum


2.383.700.000

HASIL 2016

KETERANGAN

255.300 ton

Tercapai 102,12 %

5 kegiatan

7

NO.

PROGRAM/KEGIATAN 3.

PAGU ANGGARAN (RP.)

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


OUTPUT 2016

Meningkatnya konsumsi ikan masyarakat per kapita sebesar 48,5 kg/ kapita

a.

Peningkatan Akses Usaha Perikanan Melalui Penguatan Permodalan

260.000.000

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Akses Usaha Perikanan Melalui Penguatan Permodalan

3 kegiatan

b.

Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan

107.500.000

Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana dalam rangka Peningkatan Nilai Tambah Produk Perikanan

1 kegiatan

c.

Peningkatan Promosi dan Konsumsi Ikan Bagi Anak-anak Sekolah (SD) dalam rangka Pembangunan Perikanan dan Kelautan

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Promosi dan Konsumsi Ikan Bagi Anak-anak Sekolah (SD) dalam rangka Pembangunan Perikanan dan Kelautan

3 kegiatan


1.976.275.000

HASIL 2016

KETERANGAN

48,5 kg/kapita

Tercapai 100 %

8

NO.

PROGRAM/KEGIATAN 4.

Program Pengembangan Kelautan Pesisir dan PulauPulau Kecil

a.

Penyuluh Budaya Kelautan

b.

Peningkatan Usaha, Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pesisir JUMLAH


PAGU ANGGARAN (RP.) 450.000.000


OUTPUT 2016

HASIL 2016

KETERANGAN

Meningkatnya luasan kawasan ekosistem mangrove yang terehabilitasi 56 Ha

58,30 Ha

Tercapai 105,11 %

Meningkatnya luasan kawasan terumbu karang yang terehabilitasi 7 Ha

6 Ha

Tidak tercapai 100 %. Hanya mencapai 85,71 %. Hal ini terkait dengan pemotongan anggaran

50.000.000

Terlaksananya kegiatan Penyuluh Budaya Kelautan

1 kegiatan

400.000.000

Terlaksananya kegiatan Peningkatan Usaha, Sarana dan Prasarana Kelompok Masyarakat Pesisir

1 kegiatan

21.784.334.000

9

1.4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib/ Pilihan

Berikut dijelaskan mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib/Pilihan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan pada pelaksanaan TA. 2016 : Tabel 4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib/Pilihan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan

NO.

SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB PILIHAN Lingkungan Kelautan dan Hidup: Perikanan : 1. Program 1. Program Pengelolaan Pengembangan Ruang Laut Budidaya Perikanan 2. Program 2. Program Pengendalian Pengembangan Sumberdaya Perikanan Kelautan Tangkap dan 3. Program Perikanan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

1.5. Sumber Daya Aparatur

Berikut

diuraikan

mengenai

Jumlah

Pegawai,

Kualifikasi

Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 :


10

Tabel 5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

NO. 1.

EKSISTING (ORANG)

SUMBERDAYAAPARATUR Jumlah Pegawai a PNS b. Non PNS Jumlah

2.

Kualifikasi Pendidikan a S3 PNS Non PNS b. S2 PNS Non PNS c. S1 PNS Non PNS d. D4 PNS Non PNS e. D3 PNS Non PNS f. D2 PNS Non PNS g. D1 PNS Non PNS h. SLTA PNS Non PNS i. SLTP PNS Non PNS j. SD PNS Non PNS k. Tidak Tamat SD PNS Non PNS


73 41 114 1 14 2 37 31 1 1 1 17 10 2 1 -

11

NO. 3.

4.

EKSISTING (ORANG)

SUMBERDAYAAPARATUR

Pangkat dan Golongan a Pembina  Pembina Utama / IV e  Pembina Utama Madya / IV d  Pembina Utama Muda / IV c  Pembina Tk. I / IV b  Pembina / IV a b. Penata  Penata Tk. I / III d  Penata / III c  Penata Muda Tk. I / III b  Penata Muda / III a c. Pengatur  Pengatur Tk. I / II d  Pengatur / II c  Pengatur Muda Tk. I / II b  Pengatur Muda / II a d. Juru  Juru Tk. I / I d  Juru / I c  Juru Muda Tk. I / I b  Juru Muda / I a PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL Pejabat Strutural dan Fungsional a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV f. Pejabat Fungsional

1 3 15 13 13 13 4 0 3 5 2 1 0 0 0

1 6 18 8

1.6. Alokasi dan Realisasi Anggaran / Fisik Desentralisasi TA. 2016 Berikut disampaikan alokasi dan realisasi anggaran / fisik Desentralisasi

pada

Dinas

Perikanan

dan

Kelautan

Provinsi

Kalimantan Selatan TA. 2016 :


12

Tabel 6. Alokasi dan realisasi anggaran / fisik Desentralisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan TA. 2016 PENCAPAIAN TAHUN 2016 NO.

PROGRAM

1.

Program lingkup Kesekretariatan Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Program Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulaupulau Kecil (Lingkungan) Program Pengembangan Kelautan Pesisir dan Pulaupulau Kecil (Ekonomi) Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan JUMLAH ANGGARAN DESENTRALISASI

2. 3.

4. 5. 6.

PAGU ANGGARAN (Rp.) 6.536.141.000,00

TARGET (%)

REALISASI FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN (Rp.)

100,00

88,24

100,00

100,00

1.954.925.686,00

100,00

89,92

3.421.116.000,00

450.000.000,00

100,00

100,00

2.832.133.000,00

100,00

95,76

3.144.335.000,00

100,00

2.343.775.000,00

100,00

2.198.500.000,00 4.279.450.000,00

5.767.716.224,00

REALISASI KEUANGAN (%) 88,24

SISA ANGGARAN (Rp.) 768.424.776,00

88,92

SISA ANGGARAN (%) 11,76

243.574.314,00

11,08

79,94

858.334.000,00

20,06

396.194.100,00

88,04

53.805.900,00

11,96

2.166.289.587,00

76,49

665.843.413,00

23,51

52,58

1.653.201.598,00

52,58

1.491.133.402,00

47,42

100,00

1.940.667.500,00

82,80

403.107.500,00 17,20

21.784.334.000,00


100,00

89,50

17.300.110.695,00

79,57

4.484.223.305,00

20,43

13

Pada Tabel 6 terlihat bahwa terdapat 1 (satu) capaian/realisasi anggaran dan fisik yang berada dikisaran capaian 50 %, yaitu program/kegiatan

yang

berada

dalam

tanggung

jawab

Bidang

Perikanan Tangkap, khususnya pada PPTK Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan. Adapun capaian realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.653.201.598,00, dan realisasi fisik yang dicapai hanya sebesar 52,58 %. tersediaRp.

Dengan demikian dari pagu anggaran yang

3.144.335.000,00

untuk

program/kegiatan

tersebut,

tercatat sisa anggaran yang tidak terserap adalah sebesar Rp. 1.491.133.402,00 atau 47,42 %. Adapun Program

program

yang

tidak

Pengembangan

KegiatanPengembangan

dapat

dilaksanakan

Perikanan

Sarana

dan

Prasarana

Tangkap

adalah pada

Penangkapan

di

Perairan Laut. Sementara itu, penyebab tidak tercapainya realisasi anggaran dan fisik pada program/kegiatan dimaksud dikarenakan terjadinya gagal lelang untuk pengadaan : 

Pengadaan mesin 22 PK sebanyak 11 unit;



Pengadaan mesin 30 PK sebanyak 20 unit;



Pengadaan mesin 120 HP sebanyak 1 unit;



Pengadaan mesin 26 Hp sebanyak 69 unit;



Pengadaan alat bantu penangkapan sebanyak 1 paket;



Pengadaan cold storage dan net hauler sebanyak 2 paket;



Pengadaan alat tangkap ikan gae sebanyak 3 paket;



Pengadaan perahu bermotor, perahu tanpa motor dan alat penangkap ikan sebanyak 1 paket;



Pengadaan kapal > 5 GT beserta alat tangkap ikan sebanyak 1 paket.

1.7. Proses Perencanaan Pembangunan Berikut

disampaikan

proses

perencanaan

pembangunan

perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 :


14

Tabel 7.

NO. 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

14. 15.

16.

Proses perencanaan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016

TAHAPAN PROSES PERENCANAAN Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Rapat Kerja Teknis Pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan Forum Group Discussion (FGD) Usulan Pembangunan Perikanan dan Kelautan 2017 dengan Kab/Kota se Kalsel Forum Konsultasi Publik Perencanaan Pembangunan Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pembangunan Perikanan dan Kelautan Tahun 2017 Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencanaan Kementerian Dalam Negeri RI Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Pra Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Pasca Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Penyusunan RKA-SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan dan UPTD Prov. Kalsel TA. 2017 Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Penyusunan dan pembahasan RKA-KL dana Dekonsentrasi lingkup Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Pembahasan RKA-SKPD Dinas Perikanan dan Kelautan dan UPTD Prov. Kalsel TA. 2017 Finalisasi RKA-KL dana Dekonsentrasi lingkup Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan Penerbitan RKA-SKPD dan RKA-KL TA. 2017

1

2

3

4

5

BULAN 6 7

8

9

10

11

1.8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Berikut disampaikan kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sampai dengan tahun 2016 pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan : LKPJ dan LPPD Tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan

15

12

Tabel 8.Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan sampai dengan tahun 2016

NO. A.

B.

C.

SARANA/PRASARANA

EKSISTING

KONDISI

SHM bertingkat 2 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 1 buah 1 lokasi 1 buah

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Aset Bergerak 1. Kendaraan Roda 4 2. Kendaraan Roda 2

9 buah 12 buah

Baik Baik

Fasilitas Perkantoran/Lapangan 1. Meja Kerja/Rapat 2. Kursi Kerja/Rapat 3. Lemari arsip kayu 4. Filing cabinet 5. Komputer PC 6. Laptop/Note Book 7. Printer 8. UPS 9. Genset 10. Telepon/Faximili 11. Meja Kursi Tamu 12. Lemari Pendingin 13. Brankas 14. Televisi 15. Sound system 16. Microphone wireless 17. Microphone meja 18. Wireless 19. Teropong 20. Camera Digital 21. Handycamera 22. LCD 23. Layar LCD 24. Troli 25. Mesin Ketik

70 buah 70 buah 15 buah 10 buah 10 buah 20 buah 10 buah 7 buah 1 buah 1 buah 2set 2 buah 5 buah 3 buah 2 buah 2 buah 6 buah 1 set 5 buah 1 buah 2 buah 3 buah 2 buah 1 buah 3 buah

Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Aset Tak Bergerak 1. Tanah 2. Gedung kantor 3. Aula Pertemuan 4. Gudang 5. Ruang Genset 6. Kios 7. Laboratorium 8. Areal parkir 9. Perpustakaan

1.9. Permasalahan dan Solusi

Berikut disampaikan permasalahan dan kondisi yang dijumpai pada pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016 :


16

Tabel 9.

NO.

Permasalahan dan kondisi yang dijumpai pada pelaksanaan pembangunan perikanan dan kelautan Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2016

BIDANG PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN

PERMASALAHAN

SOLUSI

YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Tidak terserapnya anggaran untuk pembayaran Karena pembayaran Iuran BPJS bagi tenaga Non Iuran BPJS -Non PNS, karena belum adanya PNS sifatnya wajib dan rutin setiap tahunnya, kerjasama antara Dinas Perikanan dan Kelautan maka kedepan akan dilaksanakannya kerjasana Prov. Kalsel dengan Kantor BPJS. (MoU) antara Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalsel dengan Kantor BPJS setempat.

1.

Sekretariat

2.

Bidang Perikanan Tangkap

Rendahnya serapan anggaran pada bidang perikanan tangkap disebabkan karena adanya gagal lelang untuk Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Penangkapan di Perairan Laut (pengadaan kapal, mesin kapal, dan alat penangkapan ikan).

Untuk kedepannya, kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan paket bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan dapat dipersiapkan lebih baik lagi dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, teknis dan operasional.

3.

Bidang Perikanan Budidaya

Pemberian paket bantuan tidak dapat dilaksanakan karena calon penerima bantuan tidak dapat melengkapi syarat administrasi yang ditentukan.

Kedepan, sebelum dilaksanakannya pemberian paket bantuan, dipandang perlu adanya fasilitasi dan pembinaan terhadap calon penerima paket bantuan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi yang ditentukan.

4.

Bidang P2HP

Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perjalanan dinas luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan, karena tidak adanya undangan dari pihak pusat.

Koordinasi kepada pihak pusat yang berkaitan dengan agenda pertemuan tingkat nasional.


17

NO. 6.

1.

2.

BIDANG PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Bidang KP3K

Kesekretariatan

Bidang Perikanan Tangkap

PERMASALAHAN

SOLUSI

Belum diterbitkannya/disahkannya Perda yang berkaitan dengan RZWP3K Provinsi Kalimantan Selatan yang menjadi payung hukum dalam pengelolaan ruang laut di Kalimantan Selatan.

Segera menyelesaikan Perda RZWP3K agar dapat terbit dan dipergunakan sebagai landasan hukum pengelolaan ruang laut.

YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  Masih terbatasnya penyediaan sumber tenaga  Perlu diusulkannya sumber tenaga listrik alternatif untuk mengantisipasi alternatif (pengadaan mesin genset) terjadinya pemadaman listrik. kelancaran pelayanan perkantoran.

listrik untuk

 Sekaitan dengan pemberlakuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ada beberapa aset yang yang dialihkan dari kabupaten ke provinsi (Pelabuhan Perikanan di batulicin dan Kotabaru).

 Perlu adanya koordinasi dengan pihak terkait sekaitan dengan proses penyelesaian P3D yang akan diserahkan.

 Beralihnya kewenangan pengelolaan statistik perikanan yang semula di bidang teknis yang akan berubah tupoksi di Kesekretariatan menjadi “One Data” Kelautan dan Perikanan.

 Perlu adanya koordinasi dengan pihak pusat dan kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyelarasan pelaksanaan one data kelautan dan perikanan tersebut.

 Masih didominasinya armada kapal penangkapan dengan ukuran < 5 GT. Hal ini menyebabkan terkonsentrasinya usaha penangkapan ikan di wilayah pesisir ( < 3 mil).

 Perlunya dilaksanakan program/kegiatan yang berkaitan dengan Revitalisasi Armada Penangkapan Ikan yang dibarengi dengan pembinaan, Bimbingan Teknis ANKAPIN III/ATKAPIN dan penyuluhan teknis di lapangan.


18

NO.


PERMASALAHAN

SOLUSI

 Masih maraknya Illegal, Unregulated, and Perlunya pembinaan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan, bimbingan Unreported (IUU) Fishing. teknis, serta sosialisasi alat tangkap yang terlarang alternatif alat tangkap yang boleh  Masih dijumpainya penggunaan alat dan tangkap/alat bantu penangkapan ikan dipergunakan oleh nelayan dalam menangkap ikan. terlarang oleh nelayan.

3.

Bidang Perikanan Budidaya

 Masih kurangnya jumlah tenaga syahbandar yang yang berada di pelabuhan perikanan. Sebagai contoh, syahbandar perikanan di PP Muara Kintap menangangi penerbitan SPB untuk Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

 Mengajukan permohonan kepada pihak pusat untuk pengadaan SDM Syahbandar Perikanan.

 Masih terbatasnya pengembangan sistem produksi pembudidayan ikan dengan penerapan teknologi anjuran pembudidayaan ikan.  Pengembangan sistem perbenihan ikan untuk pemenuhan kebutuhaninduk unggul dan benih bermutu masih perlu ditingkatkan.  Pada umumnya masih belum diterapkannya sistem kesehatan ikan dan lingkungan (bio securty) sebagai upaya untukmenghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsiserta menjaga kondisi lingkungan yang optimal.

 Faslitasi teknologi pengembangan sistem produksi pembudidayan ikan yang dibarengi dengan pembinaan dan bimbingan teknis penerapan teknologi anjuran.  Fasilitasi teknologi sistem perbenihan ikan untuk pemenuhan kebutuhaninduk unggul dan benih bermutu.  Pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan sistem kesehatan ikan dan lingkungan (bio securty) kepada pelaku usaha pembudidaya ikan.


 Perlu adanya koordinasi dengan pihak pusat sekaitan dengan pelatihan bagi Syahbandar Perikanan, yang selanjutnya akan di SK oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI.

19

NO.


PERMASALAHAN

SOLUSI

 Mahalnya harga pakan ikan menambah  Fasilitasi teknologi dan bimbingan teknis pakan beban biaya produksi para pembudidaya ikan alternatif terhadap pembudidaya ikan. ikan.  Masih terbatasnya pengembangan teknologi  Fasilitasi teknologi dan bimbingan teknis pembudidayaan ikan lokal. pengembangan teknologi pembudidayaan ikan lokal. 4.

Bidang PSDKP

 Terbatasnya sarana, prasarana, dan PPNS dalam rangka optimalisasi pengawasan SDKP terutama di perairan laut.  Masih terjadinya konflik penangkapan ikan di perairan laut Kalimantan Selatan, antara nelayan lokal dan nelayan dari luar Kalimantan Selatan.  Fasilitasi Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS) masih terbatas sehingga perlu dikembangkan.  Belum dsusunnya SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.  Perlu ditingatkannya kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan SDKP.  Pembinaan Administrasi, Teknis, dan peran pengawasan bagi POKMASWAS binaan perlu ditingkatkan.


 Fasilitasi dan koordinasi peningkatan sarana, prasarana, dan PPNS.  Fasilitasi mediasi dalam penyelesaian konflik antar nelayan dalam usaha penangkapan ikan.  Peningkatan dan pembinaan penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS).  Perlu dengan segera penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur) dalam tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif.  Sosialisasi Peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan bagi masyarakat perikanan.  Peningkatan pembinaan Administrasi, Teknis, dan peran pengawasan bagi POKMASWAS.

20

NO. 5.

BIDANG PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Bidang P2HP

PERMASALAHAN

SOLUSI

 Jenis ragam produk dan pengembangan  Fasilitasi dan bimbingan teknis tentang produk bernilai tambah (value added penganekaragaman produk dan pengembangan products) masih perlu dikembangkan. produk bernilai tambah (value added products).  Terbatasnya wawasan masyarakat terhadap manfaat makan ikan dan pengetahuan varian produk olahan hasil perikanan.

 Perlu digalakkannya kepada masyarakat.

 Pada umumnya produk olahan hasil perikanan yang diproduksi PIRT masih pada permasalahan tampilan kemasan produk, label jaminan kesehatan dan label halal produk serta ijin produksi.

 Fasilitasi dan bimbingan teknis tentang pengemasan produk, label jaminan kesehatan dan label halal produk serta ijin produksi bagi PIRT.

kegiatan

GEMARIKAN

 Ketersediaan sarana prasarana , mahalnya  Fasilitasi pengembangan sarana prasarana, peralatan, kurangnya teknologi serta masalah teknologi dalam pengembangan produk olahan kontinuitas suplai bahan baku menjadi hasil perikanan. kendala tersendiri dalam pengembangan produk olahan hasil perikanan.  Pemakaian bahan kimia berbahaya (formalin, borax, zat pewarna, CO, antiseptik, pestisida) serta bahan antibiotik (chloramphenol, Nitro Furans, OTC) dalam penanganan dan pengolahan ikan masih banyak dijumpai.

 Peningkatan pengawasan dan pembinaan teknis kepada pelaku usaha dalam pemakaian bahan kimia berbahaya.

 Pembinaan administrasi dan fasilitasi KUB  Peningkatan fasilitasi dan pembinaan berbadan hukum perlu ditingatkan. administrasi KUB agar berbadan hukum.


21

NO. 6.

BIDANG PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN Bidang KP3K

PERMASALAHAN

SOLUSI

 Dari kondisi hutan mangrove yang rusak seluas 27.749 Ha, yang telah direhabilitasi seluas 252,12 Ha.

 Untuk mengantisipasi kerusakan hutan mangrove lebih luas, maka masih perlu dilaksanakannya rehabilitasi hutan mangrove yang kritis.

 Kondisi kawasan terumbu karang yang  Perlu dilaksanakan adalah rehabilitasi kawasan rusak tercatat seluas 289,76 Ha. Dari luasan terumbu karang kritis. tersebut, kawasan yang telah direhabilitasi seluas 121,010,40 Ha.  Diperlukannya pemberdayaan ekonomi  Fasilitasi dan peningkatan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peningkatan ekonomi masyarakat pesisir melalui usaha ekonomi kreatif berbasis sumberdaya peningkatan usaha ekonomi kreatif berbasis lokal. sumberdaya lokal.  Penumbuhkembangan partisipasi masyarakat  Fasilitasi dan bimbingan teknis kepada pelestari mangrove dan ekosistem terumbu masyarakat pelestari mangrove dan ekosistem karang perlu ditingkatkan dalam rangka terumbu karang. optimalisasi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir.   Masih minimnya pengembangan fasilitas  Perlu adanya akselerasi kegiatan dan kerjasama sarana dan prasarana utama dan penunjang lintas sektor dalam pembangunan wilayah bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. pesisir dan pulau-pulau kecil.


22

1.10. Prestasi/Penghargaan yang Diraih

Pada tahun 2016 pretasi/penghargaan tingkat nasional adalah sebagai Terbaik 3 (Ketiga) Pelaksana Sekolah Pantai Indonesia Kategori Dekonsentrasi/APBN yang diraih oleh SMAN I Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

Gambar 1.

Piagam Penghargaan sebagai Terbaik 3 (Ketiga) Pelaksana Sekolah Pantai Indonesia Kategori Dekonsentrasi/APBN yang diraih oleh SMAN I Angsana Kabupaten Tanah Bumbu


23

BAB II TUGAS PEMBANTUAN

2.1. Dasar Hukum Dokumen

yang

dapat

dijadikan

sebagai

Dasar

Hukum

Pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Perikanan dan Kelautan di Provinsi

Kalimantan

Anggaran

(DIPA)

Selatan

Nomor

adalah

Daftar

Isian

Pelaksanaan

4779/032-04.4.01/18/2016

tanggal

9

Desember 2015.

2.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan Adapun

instansi

pemberi

Tugas

Pembangunan

adalah

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

2.3. Program dan Kegiatan Program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang tertuang dalam Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

(DIPA)

Nomor

4779/032-

04.4.01/18/2016 tanggal 9 Desember 2015 adalah sebagai berikut : 

Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan; dan



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

2.4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berikut

disampaikan

realisasi

pelaksanaan

program

dan

kegiatan Tugas Pembantuan terhadap target yang ditetapkan :


24

Tabel 10. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Tugas Pembantuan terhadap target yang ditetapkan PENCAPAIAN TAHUN 2016 NO.

PROGRAM/KEGIATAN

1.

Program Pengembangan Budidaya Perikanan  Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan - Produksi Induk Unggul di UPT/UPTD - Unit Pembenihan Bersertifikat CPIB  Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya JUMLAH

PAGU ANGGARAN (Rp.)

REALISASI KEUANGAN (%)

SISA ANGGARAN (Rp.)

123.130.660,00

90,10

13.529.340,00

9,90

100,00

272.605.200,00

99,60

1.094.800,00

0,40

100,00

100,00

77.811.740,00

79,69

19.828.260,00

100,00

100,00

473.547.600,00

TARGET (%)

REALISASI FISIK (%)

REALISASI KEUANGAN (Rp.)

136.660.000,00

100,00

100,00

273.700.000,00

100,00

97.640.000,00

508.000.000,00


93,22

SISA ANGGARAN (%)

20,31

34.452.400,00

6,78

25

2.5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan Sumber anggaran untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Tugas Pembatuan TA. 2016 adalah berasal dari dana APBN pada Satuan Kerja Bidang Perikanan Budidaya (TP) tahun 2016 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 508.000.000,00.

2.6. SKPD/UPTD yang Melaksanakan Tugas Pembantuan Adapun SKPD/UPTD yang melaksanakan Tugas Pembantuan pada TA. 2016 adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan dengan lokasi pelaksanaan program/kegiatan di UPTD Balai Benih Ikan dan Induk Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan.

2.7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Sebagaimana

diinformasikan

sebelumnya

bahwa

lokasi

pelaksanaan program/kegiatan berada di UPTD Balai Benih Ikan dan Induk Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan. Berikut dsampaikan keragaan SDM BBI-IAT Karang Intan berdasarkan Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan : Tabel 11. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional pada BBI-IAT Karang Intan Tahun 2016

NO. 1.

EKSISTING (ORANG)

SUMBERDAYAAPARATUR Jumlah Pegawai a PNS b. Non PNS Jumlah

2.

Kualifikasi Pendidikan a S3 PNS Non PNS b. S2 PNS Non PNS c. S1 PNS Non PNS d. D4 PNS LKPJ dan LPPD Tahun 2016 Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan

21 22 114

1 2 7 5 -

26

3.

4.

Non PNS e. D3 PNS Non PNS f. D2 PNS Non PNS g. D1 PNS Non PNS h. SLTA PNS Non PNS i. SLTP PNS Non PNS j. SD PNS Non PNS k. Tidak Tamat SD PNS Non PNS Pangkat dan Golongan a Pembina  Pembina Utama / IV e  Pembina Utama Madya / IV d  Pembina Utama Muda / IV c  Pembina Tk. I / IV b  Pembina / IV a b. Penata  Penata Tk. I / III d  Penata / III c  Penata Muda Tk. I / III b  Penata Muda / III a c. Pengatur  Pengatur Tk. I / II d  Pengatur / II c  Pengatur Muda Tk. I / II b  Pengatur Muda / II a d. Juru  Juru Tk. I / I d  Juru / I c  Juru Muda Tk. I / I b  Juru Muda / I a PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL Pejabat Strutural dan Fungsional a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV f. Pejabat Fungsional


8 17 2 1 3 3 2 3 2 2 -

1 3 17

27

2.8. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan Adapun kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada UPTD Balai Benih Ikan dan Induk Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan. Berikut dsampaikan keragaan SDM BBI-IAT Karang Intan dapat diuraikan sebagai berikut : Tabel 12. Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan pada UPTD Balai Benih Ikan dan Induk Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan Tahun 2016

NO. A.

B.

C.

SARANA/PRASARANA

EKSISTING

KONDISI

Aset Tak Bergerak 1. Tanah 2. Gedung kantor 3. Aula Pertemuan 4. Gudang 5. Ruang Genset 6. Areal parkir

6,5 Ha 2 Ha 1 buah 1 buah 1 buah 1 lokasi

SHM Baik Baik Baik Baik Baik

Aset Bergerak 1. Kendaraan Roda 4 2. Kendaraan Roda 2

2 buah 3 buah

Baik Baik

Fasilitas Lapangan 1. Kolam 2. Indoor

4,5 Ha 2 buah

Baik Baik

2.9. Permasalahan dan Solusi Berikut permasalahan dan solusi yang dihadapi UPTD Balai Benih Ikan dan Induk Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan. Berikut dsampaikan keragaan SDM BBI-IAT Karang Intan :


28

Tabel 13.

NO.

Permasalahan dan solusi yang dihadapi UPTD Balai Benih Ikan dan Induk Air Tawar (BBI-IAT) Karang Intan

KEGIATAN

PERMASALAHAN

SOLUSI

1.

Sarana dan prasarana Perbenihan

Masih terbatasnya sarana dan prasarana perbenihan

Mengusulkan kegiatan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana perbenihan

2.

Penyediaan induk ikan unggul

Terbatasnya penyediaan induk ikan unggul

Mengusulkan penyediaan induk ikan unggul

3.

Fasilitas operasional lapangan

Terdapat beberapa siring kolam yang mengalami kerusakan

Mengusulkan rehabilitasi siring kolam


29

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

PROVINSI

: KALIMANTAN SELATAN

NAMA SKPD

: Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

Capaian NO

IKK

Rumus

Jenis Data

KETERANGAN Kinerja

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) 1. Program perikanan tangkap 2. Program perikanan budidaya 3. Program Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan 4. Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 5. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 6. Program Perencanaan yang Efisien dan Efektif SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis

1

Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan Jumlah program Nasional yang oleh SKPD dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program.

100%

2

Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)

- SOP tentang bendahara pengeluaran - SOP Pengajuan Rekomendasi Perijinan Kapal Perikanan - SOP Pembuatan Kartu Nelayan - SOP Penyusunan Perencanaan - SOP Penyerahan Paket Bantuan Hibah

Ada

Ada

30

3

4

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada Jumlah PERDA pelaksanaan terhadap PERDA yang harus dilaksanakan PERMEN yang ada dibagi jumlah menurut PERMEN PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%

Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi

-

PERDA yang ada sebanyak1 buah PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 buah

50 %

Perda yang ada adalah perda yang mengatur tentang PAD. Sedangkan Perda yang belum terbit/disahkan adalah Perda RZWP3K Provinsi Kalimantan Selatan

Jabatan yang ada sebanyak 25 Jabatan yang harus ada, sebanyak 25

100 %

Pada dinas Perikanan dan Kelautan

jumlah jabatan yang ada x 100%

9

Apabila Ada, sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, - Penyuluh Pertanian - Pengawas perikanan - Pengawas Benih Ikan

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

6

Rasio PNS Provinsi

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi

7

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan

8

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Ada

Mengacu kondisi SKPD Dinas terakhir/updated Tahun 2016.

PNS SKPD, sebanyak 73personil Total PNS Provinsi, sebanyak 6.400 personil

1,14%


Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 25org. Pejabat yang ada, sebanyak 25org.

100%


Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

-

Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 25 org. Jabatan yang ada, sebanyak 25 jabatan.

100%


Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014, 3 jenis, yg terdiri dari: 1. Renstra SKPD 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD

-

.3 jenis dokumen

31

10

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

-

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program

100%

Mengacu dokumen RKPD tahun 2016 dan RenjaSKPD ybs.

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.

100%

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan Renja-SKPD ybs.

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.

100%

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2016 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2014.

11

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD

12

Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir Jumlah Program RENJA SKPD dalam DPA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

13

Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total APBD x 100%

14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total belanja - Belanja Modal SKPD (APBD), sebesar Rp.809.813.000,SKPD x 100% - Total Belanja SKPD (APBD), sebesar Rp 21.784.334.000,00

15

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

16

Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD

total belanja pemeliharaan dibagi - total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar total belanja SKPD x 100% Rp.300.000.000,00 - Total belanja SKPD, sebesar Rp 21.784.334.000,00

Total Anggaran SKPD (APBD + APBN), sebesarRp. 30.293.065.000,00 - Total Belanja APBD, sebesar Rp 21.784.334.000,00

-

Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. 300.000.000,00 - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 20.814.576.000,00

-

71,91 %

Mengacu DPA dan DIPA Dinas tahun 2016 terakhir.

3,72 %

Mengacu DPA Dinas tahun 2016 terakhir.

1,44 %


1,38 %


32

17

Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb:

Ada sebanyak 3 jenis :

1. Neraca 2. LRA 3. CaLK

1. Neraca 2. LRA 3. CaLK

Kartu Inventaris Barang

18

Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD

19

Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %

20

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : Jumlah fasilitas / prasarana 1. Papan Pengumuman partisipasi 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

21

Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp.5.637.908.500,- asset. Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp.25.770.751.047,15 asset.

Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman 2.Leaflet/ brosur 3. Mobil kesehatan lingkungan 4. Mass Media/Elektronik

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

Tidak Ada

17,80 %

Jumlah sebanyak 4 jenis.

Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---- Tidak ada -

Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun.

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

URUSAN YANG DILAKSANAKAN :KELAUTAN DAN PERIKANAN

33

LAMPIRAN I.3: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN URUSAN PILIHAN 1 Kelautan & perikanan

1

Produksi perikanan

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan = 404.511,5 ton ________________________________________________________ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan = 13

31,12 ton

Data Agregat Kab/Kota

2

Konsumsi ikan

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota = 48,5 kg/kapita _____________________________________________________ Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota = 13

3,73 kg/kapita


34

KEGIATAN DALAM GAMBAR BIDANGPERIKANAN TANGKAP TAHUN 2016

I. PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN TANGKAP

CEK FISIK KAPAL PERIKANAN NELAYAN DI PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP

TEMU TEKNIS SERTIFIKASI KOMPETENSI AWAK KAPAL PERIKANAN DI BANJARMASIN

SOSIALISASI PERIZINAN PERIKANAN TANGKAP

SOSIALISASI SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH (SeHAT) NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA DI KABUPATEN HSS DAN HSU

xxxvi

II. PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA PERIKANAN

TANGKAP

SERAH TERIMA PAKET BANTUAN MESIN KAPAL 95 HP KEPADA NELAYAN

PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS KARTU NELAYAN DAN SERAH TERIMA PAKET BANTUAN KAPAL PERIKANAN 10 GT (APBN PUSAT) DI PPP BANJARMASIN

xxxvii

MONITORING PEMANFAATAN PELABUHAN PERIKANAN DI PP BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU

SOSIALISASI PENGELOLAAN PUSAT INFORMASI PELABUHAN PERIKANAN SECARA TERINTEGRASI DI PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP

xxxviii

III. PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN

PENGADAAN PERALATAN UNTUK RUMAH IKAN

SERAH TERIMA DAN PENEBARAN BENIH IKAN DALAM RANGKA RESTOCKING DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN BALANGAN

xxxix

SOSIALISASI PENERAPAN LOGBOOK PENANGKAPAN IKAN DI BANJARBARU

PERTEMUAN VALIDASI STATISTIK PERIKANAN TANGKAP TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI BANJARMASIN

xl

KEGIATAN DALAM GAMBAR BIDANGPERIKANAN BUDIDAYA TAHUN 2016

PELATIHAN PERBENIHAN IKAN LELE BAGI PEMBUDIDAYA IKAN DI BANJARBARU

PRAKTIKUM PERBENIHAN IKAN LELE BAGI PEMBUDIDAYA IKAN DI BANJARBARU

xli

KEGIATAN DALAM GAMBAR BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN TAHUN 2016

IBU GUBERNUR MEMBERIKAN PAKET MAKANAN SEHAT BERBASIS KOMODITAS PERIKANAN KEPADA ANAK-ANAK SEKOLAH DASAR

TEMU PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

xlii

KEGIATAN DALAM GAMBAR BIDANG PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANANTAHUN 2016

FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

TEMU KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS) DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

xliii

FORUM KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA PERIKANAN

PENYELAMAN DALAM RANGKA PEMANTAUAN TERUMBU KARANG

xliv

OPERASI KAPAL YANG MELAKUKAN ILLEGAL FISSHING/ MENGGUNAKAN ALAT TANGKAP YANG TERLARANG

PETUGAS PEMANTAUAN MELAKUKAN UJI FORMALIN TERHADAP IKAN IKAN TANGKAPAN YANG DIBAWA DALAM BOX

xlv

KEGIATAN DALAM GAMBAR BIDANG KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2016

PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN DAN PIALA SEBAGAI TERBAIK 3 SEKOLAH PANTAI INDONESIA DARI DIRJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT OLEH KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN KEPADA SMAN NEGERI 3 TANAH BUMBU

PIAGAM PENGHARGAAN SEBAGAI TERBAIK 3 SEKOLAH PANTAI INDONESIA

xlvi

RAPAT PERTEMUAN LOKAKARYA DAERAHPROGRAM MITRA BAHARI KALIMANTAN SELATANTAHUN 2016 DI BANJARBARU

PERTEMUAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK PADA KEGIATAN REHABILITASI WILAYAH PESISIR (PENANAMAN MANGROVE) TAHUN 2016

xlvii

PERTEMUAN DALAM RANGKA AKSELERASI PENYELESAIAN DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)

PESERTA PERTEMUAN AKSELERASI PENYELESAIAN DOKUMEN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)

xlviii

PERTEMUAN DALAM RANGKA KONSULTASI PUBLIK RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)

PESERTA PERTEMUAN DALAM RANGKA KONSULTASI PUBLIK RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)

xlix

KEGIATAN DALAM GAMBAR SEKRETARIAT TAHUN 2016

EKSPOSE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA P-APBD) TAHUN 2016

EKSPOSE RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA P-APBD) TAHUN 2016

l

EKSPOSE INPUT/UPLOAD DATA WEBSITE DALAM RANGKA TERSEDIANNYA HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2016

PESERTA EKSPOSE INPUT/UPLOAD DATA WEBSITE DALAM RANGKA TERSEDIANNYA HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2016

li

PERTEMUAN DALAM RANGKA SINGKRONISASI USULAN RENCANA KEGIATAN TERPADU TAHUN 2016

PESERTA PERTEMUAN DALAM RANGKA SINGKRONISASI USULAN RENCANA KEGIATAN TERPADU TAHUN 2016

lii

KONDISI BALAI BENIH IKAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

KUNJUNGAN KE LOG PEMASARAN DAN GUDANG IKAN KERING DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

liii

KUNJUNGAN KE DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KOTABARU

KUNJUNGAN KE BALAI BENIH IKAN (BBI) KABUPATEN KOTABARU

liv

SALAH SATU KOLAM PEMBESARAN YANG ADA DI BBI KOTABARU

KONDISI BALAI BENIH IKAN KABUPATEN KOTABARU

lv

LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2014 PROVINSI NAMA SKPD

: KALIMANTAN SELATAN : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan

NO

IKK

Rumus

(4)

(5)

(6)

Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

Jenis Data (7) Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 6 program. Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 6 program.

-

1

Jumlah program Nasional yang Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan dapat dilaksanakan oleh SKPD oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

-

Capaian Kinerja (8)

100%

- SOP tentang bendahara pengeluaran 2

3

4

5

Keberadaan Standard Procedure (SOP)

Ada

Operating Ada

Jumlah PERDA pelaksanaan Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada PERMEN yang ada dibagi jumlah terhadap PERDA yang harus dilaksanakan PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN menurut PERMEN x 100%

-

PERDA pelaksanaan sebanyak 0 buah PERDA yang seharusnya, sebanyak 0 buah

Rasio struktur jabatan dan eselonering Jumlah jabatan yang ada (yang - Jabatan yang ada sebanyak 44 yang terisi diisi) dibagi - Jabatan yang harus ada, sebanyak 45 jumlah jabatan yang ada x 100% Apabila Ada, Ada atau tidak ada jabatan Keberadaan jabatan fungsional dalam sebutkan nama bidang/jabatan fungsional, fungsional dalam struktur struktur organisasi SKPD Penyuluh Pertanian organisasi SKPD Pengawas perikanan Pengawas Benih Ikan

LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2012

KETERANGAN (9)  Program perikanan tangkap  Program perikanan budidaya  Program Pengembangan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan  Program Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan  Program Pengembangan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  Program Perencanaan yang Efisien dan Efektif SOP adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Menteri pembina teknis Belum ada Perda yang di sah kan

0%

Pejabat Dinas dan UPTD 95,55% Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2014. Ada

1

Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2014.

6

Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi -

Rasio PNS Provinsi

PNS SKPD, sebanyak 164 personil

2,56 %

PNS Dinas dan UPTD

Total PNS Provinsi, sebanyak 6.400 personil

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2014. 7

Pejabat yang telah persyaratan pendidikan kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% -

8

9

Pejabat yang telah persyaratan kepangkatan

Keberadaan dokumen pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD

Jumlah pejabat yang memenuhi memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

11

Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD Jumlah Program RKPD yang diakomodir dibagi jumlah program dalam dalam RENJA SKPD RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Jumlah Program RENJA RKPD diakomodir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA RKPD yang yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%


100%

Pejabat Dinas dan UPTD

Pejabat yang ada, sebanyak 43 org. Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 43 org.

Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2014. 100%

Pejabat Dinas dan UPTD

Jabatan yang ada, sebanyak 43 jabatan.

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014, 3 jenis, perencanaan Ada atau tidak ada dokumen yg terdiri dari: perencanaan SKPD berikut 1. Renstra SKPD jumlahnya 2. Renja SKPD 3. RKA SKPD

-

10

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 43 org.

.3 jenis dokumen

Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 6 program. Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak 6 program

Mengacu dokumen RKPD tahun 2014 dan RenjaSKPD ybs.

100%

Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program. Program dalam RKA SKPD, sebanyak 6 program.

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2014 dan Renja-SKPD ybs. 100%

2

12

13

14

15

16

Jumlah Program RENJA SKPD Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir yang diakomodir dalam DPA SKPD dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program. Program dalam DPA SKPD, sebanyak 6 program.

- Total Anggaran SKPD, sebesar Rp. Alokasi anggaran SKPD dibagi Anggaran SKPD terhadap total belanja 33.462.074.000,total APBD x 100% APBD - Total Belanja APBD, sebesar Rp 4.599.545.608.723,- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. Belanja modal terhadap total belanja Belanja modal dibagi total belanja 211.000.000,SKPD SKPD x 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp. 33.462.074.000,- Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp. total belanja pemeliharaan dari 427.327.032,Total Belanja pemeliharaan dari total total belanja barang dan jasa belanja barang dan jasa SKPD) x 100% - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. 22.383.555.000,- total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar total belanja pemeliharaan dibagi Total Belanja pemeliharaan dari total Rp.1.114.200.000,total belanja SKPD x 100% belanja SKPD - Total belanja SKPD, sebesar Rp. 40.829.553.250,-

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2014 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2014. 100%

Mengacu APBD Dinas tahun 2014 terakhir. 0,67 %

Mengacu APBD Dinas tahun 2014 terakhir. 0,63 % Mengacu APBD Dinas tahun 2014 terakhir. 3,7 %

Mengacu APBD Dinas tahun 2014 terakhir. 2,73%

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)

17

18

Keberadaan laporan (Neraca, Calk)

keuangan

Ada atau tidak ada laporan Apabila Ada, keuangan SKPD berikut Lapaoran keuangan ada, sebanyak 3 jenis, sbb: SKPD komponen yang ada (Neraca, Calk) 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK

Keberadaan inventarisasi barang atau Ada atau tidak ada inventarisasi asset SKPD barang atau asset SKPD

19

Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

20

Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Kartu Inventaris Barang

Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan, sebanyak digunakan SKPD dibagi total Rp.5.637.908.500,- asset. asset yang dikuasai SKPD x 100 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak % Rp.25.770.751.047,15 asset. Sebutkan jenisnya 1. Papan Pengumuman Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi 2.Leaflet/ brosur


Ada sebanyak 3 jenis : 1. Neraca 2. LRA 3. CaLK Tidak Ada Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. 17,80 %

Jumlah sebanyak 4 jenis.

Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.

3. Mobil kesehatan lingkungan 3

4. Mass Media/Elektronik

21

Ada atau tidak adanya Hasil Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang ---Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Tidak ada

Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh Pemda.

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN


4

LAMPIRAN I.3: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2016

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN URUSAN PILIHAN 1

Kelautan & perikanan

1

2

3

Produksi perikanan

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota penghasil perikanan = 1.509,43% ------------------------------------------------------------ ------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota penghasil perikanan = 13

Ekspor hasil perikanan

Export hasil perikanan (Ton) =2.069 ton ------------------------------------------------ -------------------Target daerah (Ton)= 2.319 ton

Konsumsi ikan

Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota = 1.301,95 % -----------------------------------------------------------Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota = 13

LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011

116,11%

89,22%

100,15%


Data Dinas Perikanan & Kelautan Data Agregat Kab/Kota

1

KATA PENGANTAR. Banjarbaru, Desember Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kalimantan Selatan,

Recommend Documents