KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial4 Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 dapat diselesaikan. Rancangan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2016 disusun sebagai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan sebagai SKPD yang ada pada Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan,
Dinas Dinas Sosial menyusun
Rancangan Renja untuk Tahun 2016. Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 ini diharapkan dapat memberikan arah institusi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Banjarmasin, 16 Pebruari 2015 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DRS.H. M. FARHAN Pembina Utama Muda NIP. 19570831 198403 1 004
0i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR
………………………………………………………..
i
DAFTAR ISI
………………………………………………………..
ii
BAB I
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1
BAB II
CAPAIAN TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN CAPAIAN
4
TAHUN 2015 BAB III
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
8
BAB IV
ISU STRATEGIS
10
BAB V
KEBIJAKAN K/L DAN DAERAH
14
BAB VI
PROGRAM DAN KEGITAN PRIORITAS
16
BAB VII
USULAN TAHUN 2016
17
BAB VIII
PENUTUP
21
ii 1
BAB I TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, serta Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Selatan, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : A.
Tugas Dinas Sosial adalah melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang Sosial sesuai dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
B. Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu : 1.
Perumusan kebijakan teknis di bidang sosial sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
3.
Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pemberdayaan sosial;
4.
Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
5.
Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi pengembangan bantuan sosial;
6.
Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan fasilitasi peningkatan pemberdayaan potensi dan partisipasi sosial masyarakat;
7.
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
8.
Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
C. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri : 1.
Sekretariat, yang terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2
2.
Bidang Pemberdayaan Sosial, yang terdiri dari Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin, Seksi Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan, Kejuangan dan Penyuluhan Sosial, Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
3.
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, yang terdiri dari Seksi Tuna Sosial dan Napza, Seksi Anak dan Panti Sosial, Seksi Penyandang Cacat dan Lanjut Usia.
4.
Bidang Bantuan Sosial, yang terdiri dari Seksi Kesiapsiagaan dan Bantuan Sosial, Seksi Pendayagunaan Sumberdaya Sosial, Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.
5.
Bidang Pemberdayaan Potensi dan Partisipasi Sosial Masyarakat, yang terdiri dari Seksi Pekerja Sosial Masyarakat dan Kemitraan, Seksi Karang Taruna, Seksi Organisasi Sosial dan Lembaga Sosial.
6.
Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan”, Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera”, Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia”, Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria”, Panti Sosial Bina Wanita “Melati”,
D. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015, adalah sebagai upaya mendayagunakan seluruh potensi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, agar satuan kerja ini mampu menjawab tuntutan perkembangan permasalahan sosial di daerah.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi
Kalimantan Selatan agar dapat mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, menganalisa/mengkaji secara objektif keberhasilan yang ingin dicapai dengan berorientasi ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan fasilitas komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stakeholder), serta antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi.
3
E.
SISTEMATIKA PENULISAN BAB I
TUPOKSI DINAS SOSIAL
BAB II
CAPAIAN TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN CAPAIAN TAHUN 2015
BAB III
PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
BAB IV
ISU STRATEGIS
BAB V
KEBIJAKAN KL DAN DAERAH
BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BAB VII USULAN TAHUN 2016
4
BAB II CAPAIAN KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA SAMPAI TAHUN 2014.
N0
KEGIATAN
1
2
1.
PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA : Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin
2. 3.
4.
5. 6.
7. 8.
9.
10
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Penyuluhan Sosial PELAYANAN DAN REHABILITASI KESOS: Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehab. Kesos bagi PMKS Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa .
Pelayanan Sosial Lanjut Usia di luar panti Penanganan masalah korban tindak kekerasan (KTK) terhadap perempuan dan anak (Tokoh masyarakat dan instnsi terkait) PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA : Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma: PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
CAPAIAN KINERJA 2012 2013 4 5
2011 3
2014 6
100 KK
150 KK
147 KK
123 KK
140 KK
140 KK
410 KK
900 KK
60 Org
90 Org
90 Org
90 Org
30 Org
30 Org
30 Org
90 Org
30 Org
30 Org
30 Org
30 Org
200 Tagana
200 Tagana
200 Tagana
350 Tagana
-
421 Org Terlantar -
552 Org Terlantar 78 Org 39 Org
19 Org
18 Org
78 Org
78 Org
30 Org (Korban Napza) 20 Org (gepeng)
30 Org (Korban Napza) 20 Org (gepeng)
30 Org (Korban Napza) 20 Org (gepeng)
30 Org (Korban Napza) 20 Org (gepeng)
404 Org Terlantar
523 Org Terlantar 90 Org 39 Org
5
N0
KEGIATAN
1 11
2 Sosialisasi Perda tentang Penanggulangan Gepeng
12
Kajian Penelitian Pola Penanggulangan Gepeng di Kalsel
2011 3 -
CAPAIAN KINERJA 2012 2013 4 5 -
2014 6 1 Keg 20 Buku
13 14 15 16
17 18
19.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESOS : Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan Pembinaan Perencanaan dan Pengendalian serta Sistem Informasi Kesos Penilaian Jabatan Fungsional Pemberdayaan Karang Taruna dan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Pemberdayaan Organisasi Sosial
-
5 Makam
-
6 Makam
-
5 Makam
5 Makam
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
20 Org 6 KT
39 PSM
27 Org 6 KT dan 119 TKSK 39 PSM
34 Org 13 KT dan 152 TKSK 39 PSM
30 Org 13 KT dan 152 TKSK 52 PSM
6 Orsos
6 Orsos
10 Orsos
13 Orsos
-
-
-
167 Org
PROGRAM KELUARGA HARAPAN Peningkatan kualitas pendamping dan operator PKH
1. 2.
BELANJA RUTIN : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
1 Tahun 1 Tahun
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
5. 6.
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1 Tahun
1. 2. 3. 4. 5.
UPTD : Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera” Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia” Penti Soial Bina Wanita “Melati”
70 Org 170 Org 250 Org 100 Org 100 Org
70 Org 170 Org 250 Org 100 Org 100 Org
70 Org 170 Org 250 Org 100 Org 130 Org
70 Org 170 Org 250 Org 100 Or 130 Org
6
B. RENCANA CAPAIAN TAHUN 2015 NO
PROGRAM/KEGIATAN
1
2
I 1
PEMBERDAYAAN FM, KAT, DAN PMKS LAINNYA Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin
2
Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin
3
Penyuluhan Sosial
II 4.
PELAYANAN DAN REHABILITASI KESOS. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa Pelayanan dan Rehabilitasi bagi Lanjut Usia Luar Panti Penanganan Lanjut Usia Terlantar di luar panti Penanganan Masalah Korban Tindak Kekerasan (KTK) terhadap Perempuan dan Anak Fasilitasi Pembinaan Anak Terlantar
5.
6. 7. 8.
IV. PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT & EKS. TRAUMA 9. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma IV 10.
PEMBINAAN EKS. PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial
ANGGARAN
3 8.255.000.000
RENCANA CAPAIAN
4
385.040.000
92 KK (Warga KAT)
1.142.260.000
400 KK (FM)
177.160.000
90 Org
559.000.000
90 Org
348.500.000
350 OT
365.950.000 25.000.000 553.900.000
90 Org 39 Org (sosialisasi) 30 Org
602.000.000
110 Org
250.000.000
30 Org (Korban Napza) 20 Org (gepeng)
V 11. 12.
13. 14.
PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL Pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Pemberdayaan Organisasi Sosial Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
461.589.000 125.000.000
100.000.000 1.614.200.000
152 TKSK/ 13 KT 38 PSM 20 Dunia Usaha 13 Orsos/LKS 5 Makam
7
NO
1 15. 16. 19. 20. 21. 22.
1 2 3 4 5
PROGRAM/KEGIATAN
2 Pembinaan Perencanaan dan Pengendalian serta Sistem Informasi Kesos Penilaian Jabatan Fungsional KEGIATAN RUTIN: Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan APBD UPTD Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera” Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia” Panti Sosial Karya Wanita “Melati”
ANGGARAN
RENCANA CAPAIAN
3 100.000.000
4 1 Dokumen
40.040.000
33 Org
979.511.000 366.450.000 25.000.000 74.400.000
1 Thn 1 Thn 1 Thn 1 Thn
26.656.865.000 3.319.425.000 5.696.750.000 6.164.025.000 5.163.260.000 6.313.405.000
70 Org 170 Org 250 Org 100 Org 130 Org
8
BAB III PERMASALAHAN DAN TANTANGAN 1.
Kemiskinan. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyrakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan. Berdasarkan hal tersebut kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lain yang pada akhirnya dapat mengganggu keberfungsian sosial manusia.
2.
Keterlantaran Keterlantaran disini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan lanjut usia karena berbagai peyebab. Anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi, begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosial.
3.
Ketunaan Sosial ketunaan memberikan indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantugnya salah satuatau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti gelandangan, pengemis, tunasusila, eks narapidana dan penyalagunaan napza serta penderita HIV/AIDS
9
4.
Kecacatan Kecacatan diartikan sebagai hilangnya
atau terganggunya fungsi fisik atau
kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keleluasaan aktifitas fisik, kepercayaan dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan
bergaul,
bersekolah,
bekerja dan
bahkan kadang-kadang
menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. 5.
Keterpencilan. Komunitas adat terpencil merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik secara sosial, ekonomi maupun politik. Adapun kriteria Komunitas Adat Terpencil adalah : (a) berbentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen (b) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan (c) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem (d) pada umumnya terpencil secara geografis dan sulit terjangkau (e) peralatan dan teknologinya sederhana (f) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber alam setempat relatif tinggi (g) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik.
6.
Bencana Alam dan Sosial. Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk kawasan/daerah rawan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh alam maupun manusia dan atau keduanya. Apalagi pada saat terjadi anomali cuaca cepat berubah yang mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Di Kalimantan Selatan Bencana Alam yang terjadi adalah banjir dan angin puting beliung. Sedangkan Bencana Sosial adalah kebakaran, konflik sosial dan kecelakaan perahu. Kejadian bencana tersebut sudah tentu akan mengakibatkan kerugian jiwa, harta benda dan merugikan kehidupan alam, manusia dan mahluk lainnya. Dampak lebih jauh bagi korban bencana adalah terhambatnya fungsi sosial dan ekonomi.
10
BAB IV ISU STRATEGIS
1.
Kemiskinan Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyrakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan menurut BPS dari tahun 2011 sampai maret 2014 setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Namun pada bulan September 2014 jumlah penduduk miskin sebanyak 182.876 Jiwa (4,68 %) mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,13 % dibandingkan keadaan bulan September 2014 sebanyak 189.465 Jiwa (4,81%), dan mengalami kenaikan dari tahu 2013 sebanyak 0,05%. Faktor-faktor penyebab kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalahsosial yang dihadapinya), dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin, tidak tersedianya pelayanan sosial dasar, tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan dan kesenjangan). Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena beresiko menjadi kemiskinan budaya (culture poverty), tidak ada kemajuan/pasrah/patah semangat (fatalistik) dan keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan asosial, anti sosial, perilaku destruktif atau terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, perdagangan ilega napza, pelacuran, perdagangan manusia dan sebagainya. Berdasarkan hal terbut, kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lain yang pada akhirnya dapat mengganggu keberfungsian sosial manusia. 11
2.
Penyalahgunaan Napza. Penyalahgunaan napza adalah pernalsalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahgunaan napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah mereka melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan napza (relapse). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban. Narkoba dengan segala permasalahannya hampir tiap hari menghiasi berita-berita di media massa lokal di Kalimantan Selatan, karena hampir tiap hari pula polisi menangkap tersangka pemakai dan pengedar obat-obatan terlarang ini. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional pusat, kasus narkoba di Kalimantan Selatan terus meningkat selama tiga tahun terakhir. Jumlah penyalahguna narkoba tahun 2012 di Kalimantan Selatan menduduki peringkat enam Nasional dengan total 52.472 jiwa dengan tiga pintu masuk rawan yaitu pelabuhan batubara, bandara Syamsudin Noor, dan pelabuhan barang Trisakti. Sampai Agustus 2013 di Kalimantan Selatan terdapat kurang lebih 1.158 kasus narkoba dengan jumlah barang yg banyak dipakai adalah shabu. Persoalan narkoba bukan lagi menjadi persoalan di kota-kota besar tetapi sudah mengepung seluruh penjuru tanah air. Oleh karena itu perlu kerjasama semua pihak guna melindungi generasi muda dari dampak buruk narkoba. Data BNN menunjukan bahwa tidak ada satu-pun daerah di Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Memasuki tahun 2015, peredaran narkotika di Indonesia semakin tinggi. Bahkan, para pengguna narkoba pun bisa dibilang terus meningkat. Oleh karena itu, Indonesia saat ini disebut dalam kondisi darurat narkoba. Guna mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut, pemerintah Indonesia bersama instansi terkait, menggalakan program Gerakan Rehabilitasi 100 ribu pengguna narkoba. Di Kalimantan Selatan secara resmi program Gerakan Rehabilitasi 100 ribu pengguna narkoba
dideklarasikan pada tanggal 17 Pebruari 2015 oleh Waki
Gubernur Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan fasilitas rehabilitasi ada di Rumah Sakit Sambang Lihum namun kapasitasnya masih terbatas. Berkaitan dengan kafasitas rehabilitasi yang masih terbatas dan korban penyalahgunaan napza semakin meningkat, Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan mengajukan pembangunan Panti 12
Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Napza di Kalimantan Selatan ke Kementerian Sosial RI, dan usulan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Sosial RI dengan menyiapkan anggarannya.
3.
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial. Kalimantan Selatan merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang termasuk kawasan/daerah rawan bencana baik bencana alam maupun bencana sosial yang diakibatkan oleh alam maupun manusia dan atau keduanya. Apalagi pada saat terjadi anomali cuaca cepat berubah yang mengakibatkan adanya perubahan iklim yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Di Kalimantan Selatan Bencana Alam yang terjadi adalah banjir dan angin puting beliung. Sedangkan Bencana Sosial adalah kebakaran, konflik sosial dan kecelakaan perahu. Kejadian bencana tersebut sudah tentu akan mengakibatkan kerugian jiwa, harta benda dan merugikan kehidupan alam, manusia dan mahluk lainnya. Dampak lebih jauh bagi korban bencana adalah terhambatnya fungsi sosial dan ekonomi. Bencana alam dan sosial yang terjadi di Kalimantan Selatan selama tahun 2011 sampai 2015 (bulan Pebruari) adalah sebagai berikut : a. Tahun 2011. - Bencana alam : banjir sebanyak 7 kali (36,655 korban jiwa), angin ribut 23 kali (1.129 korban jiwa). - Bencana sosial : kebakaran 223 kali (3.280 korban jiwa), konflik sosial 1 kali (tidak ada korban) dan kecelakaan perahu 8 kali (23 korban jiwa). b. Tahun 2012. - Bencana alam : banjir 15 kali (75.097 korban jiwa), angin ribut 14 kali (723 korban jiwa). - Bencana sosial : kebakaran 328 kali (3.728 korban jiwa), konflik sosial 1 kali (tidak ada korban), dan kecelakaan perahu 1 kali (1 korban jiwa). c. Tahun 2013. - Bencana alam : banjir 19 kali (108.157 korban jiwa), angin ribut 27 kali (2.333 korban jiwa). - Bencana sosial : kebakaran 278 kali (3.139 korban jiwa), kecelakaan perahu 1 kali (1 korban jiwa).
13
d. Tahun 2014. - Bencana alam : banjir 12 kali (54.507 korban jiwa), angin ribut 15 kali (286 korban jiwa) - Bencana sosial : tidak ada. e. Tahun 2015 (s/d bulan Pebruari). - Bencana alam : banjir 10 kali (101.140 korban jiwa), angin ribut 1 kali (22 korban jiwa). - Bencana Sosial : tidak ada (Sumber : Bidang Bansos Dinas Sosial Prov. Kalsel)
14
BAB V KEBIJAKAN KEMENTERIAN /LEMBAGA DAN DAERAH
A.
KEBIJAKAN KEMENTERIAN SOSIAL. 1.
Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif : a. Penataan asistensi sosial reguler dan temporer berbasis keluarga dan siklus hidup, melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera. b. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan. c. Perluasan cakupan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi penduduk rentan dan pekerja informal miskin dan rentan.
2.
Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan : a. Peningkatan peran pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin dan rentan. b. Peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan ketrampilan masyarakat miskin. c. Penguatan peran kelembagaan sosial. d. Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, verifikasi, validasi dan sistem pengelolaan data PMKS sebagai basis data terpadu. e. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan Insklusivitas penyandang disabilitas lanjut usia, serta kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek kehidupan. f. Penguatan kelembagaan dan SDM Kessos. g. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
B.
KEBIJAKAN DAERAH. 1. Memberikan kemudahan dan kesempatan bagi PMKS untuk memperoleh akses pelayanan hak-hak dasar 2. Meningkatkan kualitas manajemen dan SDM pelayanan kesejahteraan sosial. Mengembangkan profesionalisme SDM, sistem dan proses 3. Meningkatkan kemampuan potensi sumber kesejahteraan sosial baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memberikan Fasilitasi kepada potensi dan
15
sumber kesejahteraan sosial untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan social. 4. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanganan bencana 5. Meningkatkan sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang memadai untuk mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
16
BAB VI PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS
Berdasarkan isu strategis bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari : kemiskinan, keterlantaran, ketunaan sosial, kecacatan dan korban bencana alam dan bencana sosial, maka program kegiatan prioritas sebagai berikut : 1.
Program Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya : a. Pemberdayaan fakir Miskin. b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.
2.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial : a. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar. b. Pelayanan sosial lanjut usia di luar panti (pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar). c. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa. d. Pelayanan dan Rehabilitasi Dalam Panti : 1) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi penyandang cacat netra pada PSBN “Fajar Harapan”. 2) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi pada PSBW “Melati”. 3) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi remaja terlantar putus sekolah pada PSBR “Budi Satria”. 4) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi anak terlantar pada PSAA “Budi Mulia” 5) Pelayanan Sosial bagi lanut Usia Terlantar pada PSTW “Budi Sejahtera”
3.
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma : a. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma (penyandang cacat potensial). b. Pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat berat. c. Pelatihan penyandang cacat pada Loka Bina Karya.
4.
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial. a. Pemantapan vokasional bagi korban penyalahgunaan napza. b. Bimbingan teknis dan bantuan usaha ekonomis produktif bagi gepeng.
17
BAB VII USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016 A. NO 1
1.
2. 3. 4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
9.
1
APBD. PROGRAM/KEGIATAN
2 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KAT DAN PMKS LAINNYA : Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin Pembinaan Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin Pembinaan Keluarga Harapan
PRORAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESOS: Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Ekspliotasi, Perdagangan Perempuan dan Anak Penanganan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa . Pelayanan Sosial Lanjut Usia di luar panti PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA : Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma: PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial 2
SASARAN 3
RENCANA ANGGARAN 4
RENCANA CAPAIAN 5
Warga KAT Pendamping
650.000.000
100 KK
Keluarga Fakir Miskin Pendamping Keluarga FM Keluarga Fakir Miskin
323.450.000
500 KK
262.100.000
15 Org
914.450.000
500 KK
Anak Keluarga KSM Usia Sekolah
100.00.000
267 Org
KTK dan Pekerja Migran
50.000.000
65 Org
Tagana Lauk Pauk Orang Terlantar Lanjut Usia Terlantar
1.000.000.000
541.400.000
350 Org 1000 Org 500 Org 190 Org
Anak Terlantar
550.000.000
90 Org
Penyandang Cacat Potensial dan Berat
607.154.000
110 Org
Korban Napza Gepeng & Eks Napi 3
250.000.000
30 Org 20 Org
4
5
18
15.
PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESOS : Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan Pembinaan Perencanaan dan Pengendalian serta Sistem Informasi Kesos Penilaian Jabatan Fungsional Pemberdayaan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna (KT) Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM Pemberdayaan Organisasi Sosial
16.
Penyuluhan Sosial
1.
BELANJA RUTIN : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. 11.
12. 13.
14.
2.
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.
Peningkatan Disiplin Aparatur
4.
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
5. 6.
1. 2. 3.
4. 5.
UPTD : Panti Sosial Bina Netra “Fajar Harapan” Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera” Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia” Penti Soial Bina Wanita “Melati”
B. No.
MPN & TMP
700.000.000
5 Makam
Usulan
150.000.000
1 Keg
Pekerja Sosial TKSK Karang Taruna
50.000.000 679.255.000
33 Org 152 Org 13 KT
PSM
200.000.000
63 PSM
Orsos/LKS
150.000.000
Penyuluh Sosial
300.000.000
20 Orsos/LKS 90 Org
Pelayanan admnistrasi perkantoran Sarana dan prasarana aparatur Aparatur
1.035.311.00
1 Tahun
526.700.000
1 Tahun
14.400.000
1 Tahun
Sumber daya apatur Laporan kinerja
30.580.000
1 Tahun
87.000.000
1 Tahun
Penyandang Cacat Netra Lanjut Usia Terlantar Remaja Terlantar Putus Sekolah Anak Terlantar
3.678.042.500
70 Org
6.270.000.000
170 Org
6.787.302.500
260 Org
5.682.061.000
100 Org
Wanita Rawan Sosial Ekonomi
6.952.170.500
150 Org
APBN Kegiatan
RENCANA
TARGET
19
SASARAN 1
I.
1. 2. II. 3.
4. 5.
2
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENSOS Perencanaan dan Penganggaran Penyuluhan Sosial PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat : a. Keluarga Plasma/Keluarga rentan, wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang mendapatkan bantuan b. LK3 yang melakukan pelayanan kesejahteraan social
Family care unit yang melakukan pemberdayaan social d. Pendukung pelaksanaan Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial e. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan f. Pemberdayaan Orsos g. Pemberdayaan PSM h. Pemberdayaan Karang Taruna i. Pengembangan Wahana Kesos Berbasis Masyarakat (WKSBM) j. Peningkatan Kerja Sama Lintas Sektor dan Dunia Usaha 6. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) 7. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 1 2 III. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
3
ANGGARAN 2016 4
CAPAIAN 2016 5
Usulan Masyarakat
398.555.000 331.060.000
24 Usulan 330 Org
Masyarakat TMP & MPN
400.000.000
1.300 Org 1 TMPN 2 MPN
Fakir Miskin Perdesaan
4.788.050.000
10.000 K
WRSE
30.000.000
300 KK
LK3 Kab/Kota LK3 Masyarakat
480.000.000
13 LK3 3 LK3
300.000.000
1 Paket
Keluarga
135.600.000
1 Laporan
TKSK
720.000.000
152 Org
Orsos/LKS PSM Karang ratuna WKSBM
374.000.000 300.500.000 500.000.000 225.000.000
50 LKS 52 Org 60 KT 20 Desa
Forum CSR
200.000.000
5 Forum
Warga KAT
480.000.000
147 KK
Fakir Miskin Perkotaan 3
1.750.000.000
5000 KK
c.
4
5
20
8. 9. 10. 11. 12.
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak Pelayanan Sosial Lanjut Usia
VI. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 13. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
14. 15. 16.
17. 18.
1.
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran : Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat / Program Keluarga Harapan (PKH) Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber dana Sosial Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) TUGAS PEMBANTUAN Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)
Korban Napza
309.210.000
150 org
Orang dengan disabilitas Tuna Sosial Anak Terlantar
933.715.000
3250 Org
200.000.000 1.722.740.000
250 Org 2250 Org
Lanjut Usia Terlatar
801.800.000
3825 Orang
Insentif Tagana Kampung Siaga Bencana Pemantapan Pemetaan Sosialisasi Korban KTK
2.311.000.000
814 Org
UPPKS Kab/Kota
1.201.775.000
11 Kab/Kota
Sosialisasi
250.000.000
3 keg
Pekerja Sektor Informal
580.320.000
4 LPA
Warga KAT
4.525.000.000
147 KK
5 KSB
450.000.000 531.090.000
350 Org 3 Lokasi 300 Org 30 org
21
BAB VIII PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2016 mengacu pada Visi, Misi dan program Kerja Gubernur Kalimantan Selatan, RPJPD Kalimantan Selatan 2005-2025 tahapan keempat, Renstra Dinas Sosial 2011-2015 serta Tupoksi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 dimaksudkan sebagai pedoman kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial Provinsi Kalimantan yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016.
Banjarmasin, 16 Pebruari 2015 KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DRS. H.M. FARHAN Pembina Utama Muda NIP. 195719570831 198403 1 004
22
