KATA PENGANTAR. Banjarmasin, Januari 2010 INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT dengan selesainya penyusunan Rencana Stratejik (Renstra) Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 ini, sebagai pedoman arah kerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kebijakan dan program disesuaikan/diselaraskan dengan kebijakan dan program Nasional bidang Pengawasan serta Tujuan dan Sasaran RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015. Dokumen Renstra 2011 – 2015 ini juga dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mungkin terdapat kekurangan sehingga kami mengharap pihak-pihak terkait dapat memberikan saran untuk penyempurnaanya, terimakasih.

Banjarmasin,

Januari 2010

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

Drs. H. SUHARDJO, M.Si. Pembina Utama Madya NIP. 19580808 198503 1 034.

1

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Bab I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2. Sumber Daya SKPD

Bab III

ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2. Telaah Visi, Misi, dan Pegram KDH dan Wakil KDH 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Visi dan Misi SKPD 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3. Strategi dan Kebijakan

Bab V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 5.1 Rencana Program 5.2 Kegiatan 5.3 Indikator Kinerja 5.4 Kelompok Sasaran 5.5 Pendanaan Indikatif

Bab VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VII

PENUTUP

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 218 menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah, meliputi: pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang 32/2004 dan Peraturan Pemerintah 79/2005. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga/entitas aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Selatan, dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Dalam kedudukannya tersebut, maka Inspektorat provinsi Kalimantan Selatan dituntuntut perananya sebagai controlling bagi manajemen pemerintahan sekaligus sebagai quality assurance dan risk manajemen bagi penyelenggaraan pemerintahan di provinsi Kalimantan Selatan, serta sebagai motor utama dalam praktek tata kepemerintahan yang baik (good governance) di jajaran pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan.

3

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan perlu menetapkan kebijakan pengawasan di daerah yang terintegrasi dengan kebijakan pengawasan Nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap tahunnya dan kebijakan prioritas pemerintah provinsi Kalimantan Selatan serta senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisiensi dan ekonomis serta taat hukum. 1.2

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286); 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421); 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik

4

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4994); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4737 ); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiia Nomor 4741); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah; 20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah; 21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; 22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

5

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pejabat Pengawas Pemerintah di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 26.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya; 27.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 28.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 dan Nomor 03 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya; 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011; 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 32.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 21); 33.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007 Nomor 13); 34.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5); 35.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6); 36.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025;

6

37.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 21); 38.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 22); 39.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006– 2015; 40.Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 049 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 49); 1.3

Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan arah pengawasan sesuai tugas dan fungsi pengawasan selama lima tahun kedepan dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2011 – 2015. Tujuan disusunnya rencana strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 adalah sebagai dokumen perencanaan dan untuk menjamin kegiatan pengawasan dilaksanakan sesuai visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi.

1.4

Sistematika Penulisan Sebagai suatu dokumen perencanaan, Rencana Stretegis Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan disusun dengan suatu sistematika sebagai berikut : Bab I,

Pendahuluan, meliputi

Bab II,

Gambaran Pelayanan SKPD , meliputi

Bab III,

Isu-isu Stratetegis Berdasarkan Tugas dan Fungsi, meliputi

: Latar Belakang,

Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika; : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD. : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

7

Bab IV,

Visi, Misi,Tujuan dan Sasaran, Strategi, Kebijakan, meliputi

: Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan Sasaran

Bab V,

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif, meliputi

Bab VI,

Indikator SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VII,

Penutup.

Jangka Menengah SKPD, Strategi dan Kebijakan; : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif;

8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah “melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupatan/kota.” Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan selaku aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangannya melalui : a. pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah; b. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; c. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; d. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; e. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan f. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. Struktur organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari : a. Sekretariat, terdiri dari : - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; - Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. b. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari : - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan; dan - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. c. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari : - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan; dan - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

9

d. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari : - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan; dan - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. e. Inspektur Pembantu Wilayah IV; - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pemerintahan; - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Pembangunan; dan - Seksi Pengawasan Pemerintah Bidang Kemasyarakatan. f. Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 049 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : 1) Uraian Tugas Inspektorat : a. Merencanakan dan menetapkan program pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; b. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintah; c. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan; d. Merumuskan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan; e. Melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kota; f. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; g. Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; h. Melaksanakan reviu laporan keuangan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah; i. Mengendalikan pengelolaan kegiatan kesekretariatan; dan j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya. 2) Inspektorat Menyelenggarakan Fungsi : a. Perencanaan program pengawasan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; c. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembangunan;

10

d. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan pembinaan kemasyarakatan; e. Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota; f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota; g. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; h. Pelaksanaan reviu laporan keuangan dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah; dan i. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan 3) Uraian Tugas Sekretariat : a. Merumuskan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan; b. Merumuskan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan pejabat pengawas pemerintah; c. Merumuskan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan pembinaan administrasi pengawasan di daerah; d. Merumuskan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan, inventarisasi, koordinasi dan analisis data dan laporan dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. Merumuskan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan kepegawaian; f. Merumuskan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; g. Merumuskan program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pengelolaan urusan surat-menyurat, rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. 4) Sekretariat Mempunyai Fungsi : a. Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan serta penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban keuangan; b. Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah dan pejabat pengawas pemerintah; c. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan pembinaan administrasi pengawasan di daerah;

11

d. Penyusunan, penginventarisasian, pengkoordinasian dan analisasi, evaluasi data dan pelaporan serta penatausahaan proses penanganan pengaduan; dan e. Pengelolaan urusan surat menyurat, rumah tangga, dan perlengkapan, administrasi kepegawaian. 5) Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan urusan keuangan; b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data dan informasi pengawasan; c. Menyiapakan bahan, menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja serta fasilitasi dan kerjasama pengawasan; d. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program kerja pengawasan; e. Menghimpun, menginventarisasi, menyipakan bahan dan menyusun rancanagn peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan; f. Menyiapakan bahan dan menyusun dokumentasi, statistic realisasi program kerja pengawasan, dan statistic pengawasan di daerah; g. Menyiapakan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran program/kegaiatan; h. Menyiapkan bahan dan mengolah penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sampai menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran; i. Menyiapakan ususlan pejabat pengelolaan keuangan; j. Melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan; k. Melaksanakan evaluasi realisasi anggaran dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan; l. Menyiapakan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur/Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan dan Lima Tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Tahunan Inspektorat; dan m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggungjawabanya. 6) Uraian Tugas Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan a. Menyiapakan bahan dan menyusun rencana kegiatan evaluasi laporan hasil pengawasan dan penyusunan laporan kegiatan pengawasan; b. Melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; c. Menghimpun, mengolah, dan menyajikan data laporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan; d. Melaksanakan analisis dan evaluasi laporan hasil pengawasan dan tindak lanjutnya; e. Menyiapkan bahan, mengadministrasikan dan merekapitulasi penanganan kasus-kasus serta melaksanakan administrasi pengaduan masyarakat dan hasil tindak lanjutnya;

12

f. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pemutakhiran data serta penyusunan laporan hasil pemutakhiran data dari pengawasan; g. Melaksanakan pemantauan dan menyiapakan bahan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan kepada instansi terkait secara berkala; h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; i. Menyusun statistik perkembangan dan tindak lanjut hasil pengawasan; dan j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. 7) Uraian Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaa ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan; b. Melaksanakan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pencetakan, dan ekspedisi; c. Melaksanakan pemilahan, pemberkasan, penyimpangan, pemeliharaan, akuisisi arsip, pengiriman, penetapan jadwal retensi dan penghapusan arsip; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan administrasi perjalan dinas; e. Menyiapkan bahan dan menyususn RKBU dan RTBU; f. Melaksanakan pelayanan dan penyiapan akomodasi tamu; g. Melaksanakan pengelolaan keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta mengatur perparkiran; h. Melaksanakan urursan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, distribusi dan penghapusan barang inventaris; i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai (formasi, besetting); j. Menyiapkan bahan dan memproses mutasi kepegawaian meliputi mutasi jabatan, mutasi kepangkatan, mutasi gaji dan pemberhentian serta pension pegawai; k. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi pembinaan kedisiplinan, pengawasan melekat, peningkatan kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan sanksi kepegawaian; l. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, dan mengelola dokumentasi/ berkas kepegawaian, serta mengolah data dan menyajikan informasi kepegawaian; m. Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja individual kepegawaian dan pembinaan jiwa korp dan kode etik kepegawaian; n. Menyiapakan bahan dan melaksanakan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan dan pengelolaan perpustakaan; o. Menyiapakan bahan dan mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan; dan

13

p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. 8) Uraian Tugas Inspektur Pembantu a. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan dan pengusulan program pengawasan tahunan di wilayah kerjanya; b. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyiapan dan pembuatan PKP pelaksanaan pemeriksaan; c. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah; d. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah; e. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat; f. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah; g. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan kota; h. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten dan kota; i. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian; j. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur,mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penilaian hasil-hasil pengawasan; k. Merumuskan program, membina, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan laporan hasil pemeriksaan; dan l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. 9) Inspektur Pembantu Mempunyai Fungsi : a. Perumusan dan pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya; b. Perumusan program, pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

14

c. Perumusan, program, pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan atas penyelenggaraan pembangunan daerah; d. Perumusan program, pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengawasan atas pembinaan atas pembinaan dan pelayanan masyarakat; dan e. Perumusan program, pembinaan, pengoordinasian, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. 10) Uraian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintah a. Merumuskan dan mengusulkan program pengawasan tahunan atas penyelengaraan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya; b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya; c. Menyiapkan bahan dan membuat PKP pelaksanaan pemeriksaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah kerjanya; e. Menyiapakan bahan dan melaksanakan pengawasan atas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah kerjanya; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah kabupate/kota di wilayah kerjanya; g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian kasus-kasus pengaduan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan bidang pemerintahan daerah; i. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas hasil pemeriksaan bidang pemerintahan daerah di wilayah kerjanya: j. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan atas hasil pemeriksaan bidang pemerintahan daerah di wilayah kerjanya; dan k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya. 11) Uraian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan a. Merumuskan dan mengusulkan program pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pembangunan daerah di wilayah kerjanya; b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan pembangunan daerah di wilayah kerjanya; c. Menyiapkan bahan dan membuat PKP pelaksanaan pemeriksaan atas penyelenggaraan pembangunan daerah di wilayah kerjanya; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan atas pembinaan penyelenggaraan pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kerjanya;

15

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota di wilayah kerjanya; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian kasus-kasus pengaduan atas penyelenggaraan pembangunan daerah; g. Menyiapakan bahan dan menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan bidang pembangunan daerah; h. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas hasil pemeriksaan bidang pembangunan daerah di wilayah kerjanya; i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan atas hasil pemeriksaan bidang pembangunan daerah di wilayah kerjanya; dan j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

.

12) Uraian Tugas Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan a. Merumuskan dan mengusulkan program pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya; b. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya; c. Menyiapkan bahan dan membuat PKP pelaksanaan pemeriksaan atas penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya; d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan atas pembinaan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat di kabupaten/kota di wilayah kerjanya; e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pembinaan dan pelayanan masyarakat di kabupaten/kota di wilayah kerjanya; f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeriksaan, pengusutan dan pengujian kasus-kasus pengaduan atas penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan masyarakat; g. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan bidang pembinaan dan pelayanan masyarakat; h. Menyiapkan bahan, melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas hasil pemeriksaan bidang pembinaan dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya; i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan tahunan atas hasil pemeriksaan bidang pembinaan dan pelayanan masyarakat di wilayah kerjanya; dan j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu di wilayah kerjanya sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

16

2.2 Sumber Daya SKPD Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya didukung dengan sumber daya terdiri berupa : Sumber Daya Manusia dan Asset berupa tanah, gedung kantor, serta sarana penunjang lainnya. Adapun Sumber Daya Manusia yang ada pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan Rencana Stratejik Tahun 2011-2015, sebagai berikut : Tabel II.1 Sumber Daya Manusia Menurut Jenjang Pendidikan : No.

Jenjang Pendidikan

Jmlh

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

S.3 S.2 S.1 D.1 D.2 D.3 D.4 SLTA SLTP SD

14 30 2 30 1 1

17.95 38.46 2.56 38.46 1.28 1.28

78

100

JUMLAH

%

Ket Pada saat ini terdapat 5 (lima) orang PNS Inspektorat sedang mengikuti pendidikan program S.2 Akuntansi Pemerintahan.

Tabel II.2 Sumber Daya Manusia Menurut Jabatan No

Jabatan/eselon

Jml

1.

Struktural : Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Auditor : Ahli Penyelia Pelaksana Fungsional Lain Staf Pelaksana Honor Lepas

17 1 4 12 15 6 4 5 2 44 34 10

2.

3. 4.

JUMLAH

78

Golongan

Non Gol

I

II

III

IV

-

-

-

12

1 4 -

-

-

1 -

6 4 4 2

-

10

1 -

8 -

25 -

-

10

1

9

43

5

Ket Formasi Jabatan Struktural 21;  Terisi 17;  Lowong : - Es.III = 1; - Es.IV = 3.

17

Tabel II.3 Sumber Daya Manusia Menurut Jenis Kelamin No.

Jenis Kelamin

Jmlh

%

1.

Laki-laki

56

71,79

2.

Perempuan

22

28,21

JUMLAH

78

100

Ket

Adapun Aset yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah berupa tanah, gedung kantor, dan sarana penunjang lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan senilai Rp. 10.514.655.000,- (sepuluh milyar lima ratus empat belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan rincian terlampir. 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD Kinerja pelayanan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 44 SKPD dan semua UPT Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 46 UPT serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota berjumlah 11 Kabupaten dan 2 Kota se Kalimantan Selatan. Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan memberikan pelayanan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk pembinaan dan pengawasan melalui kegiatan pemeriksaan meliputi : 1) Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan (Pamjab) Kepala Daerah Kabupaten/Kota; 2) Pemeriksaan berkala (reguler) atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu; 3) Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja; 4) Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; 5) Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan 6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD a) Tantangan  Adanya kemungkinan intervensi dari pihak-pihak yang berkuasa baik secara Struktural maupun Non Struktural yang akan mempengaruhi terhadap hasilhasil pemeriksaan/pengawasan, karena tidak adanya komitmen untuk melaksanakan pemerintahan yang baik.

18

 Adanya kemungkinan upaya suap yang dilakukan oleh objek pemeriksaan (obrik) disamping juga karena lemahnya komitmen Aparat Pengawasan, sehingga hasil-hasil pengawasan kurang memberikan dampak perubahan maupun perbaikan yang seharusnya terhadap kinerja organisasi maupun pemerintahan secara luas.  Adanya penyimpangan persepsi aparat di daerah tentang otonomi daerah, yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan penolakan terhadap aparat pengawasan Inspektorat Provinsi sewaktu melakukan pemeriksaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkup pemerintah Kabupaten/Kota.  Adanya sikap kurang kooperatif dari objek pemeriksaan dalam mendukung kelancaran tugas aparat pemeriksa, terutama dalam pemberian data-data yang diperlukan, akan mempengaruhi hasil pemeriksaan sehingga kurang berdayaguna;  Masih lemahnya Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) pada satuan kerja perangkat daerah sehingga pencegahan dini terhadap peluang penyimpangan tidak terdeteksi dengan baik, yang akan menjadi beban bagi aparat pengawasan fungsional untuk menanggulanginya.  Masih lemahnya komitmen Pimpinan dalam mendorong staf/pelaksana untuk segera melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) hasil pemeriksaan.  Adanya keinginan yang kuat oleh Pimpinan Daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). b) Peluang  Adanya komitmen dari Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan KKN melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya, sebagaimana diamanatkan TAP MPR No. II/ 1998 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korups  Adanya Kesadaran dan keberanian masyarakat untuk melaporkan indikasi penyimpangan dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat sudah semakin meningkat.  Adanya kesadaran untuk membangun komitmen bagi Aparatur, Swasta dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di tingkat Daerah hingga Pemerintah Pusat.  Adanya keinginan yang kuat oleh Pimpinan Daerah untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

19

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Identifikasi permasalahan meliputi aspek manajemen, kelembagaan dan sumber daya manusia. Beberapa permasalahan dalam lingkup manajemen, antara lain sebagai berikut :  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada dasarnya fokus pemeriksaan diarahkan untuk menilai kinerja unit organisasi objek pemeriksaan yakni tercapainya sasaran dan kegiatan organisasi. Tetapi dalam pelaksanaannya cenderung masih berorientasi pada aspek ketaatan, sehingga belum dapat menilai manfaat (out come) yang ingin dicapaian suatu organisasi pemerintah. Hal ini disebabkan antara lain oleh kompetensi dan kapasitas SDM pemeriksa yang belujm merata;  Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) merupakan produk hasil Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas), belum dapat sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten;  Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) masih sering terlambat dari target waktu yang ditetapkan, sehingga belum bisa memberi maanfaat secara optimal kepada pihak yang memerlukan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan manajemen organisasi obyek pemeriksaan (auditan);  Beban kerja pemeriksaan dirasakan sangat berat karena jumlah tenaga pemeriksa masih sangat terbatas dibandingkan dengan jumlah auditan dan jenis pekerjaan pemeriksaan yang senantiasa bertambah/berkembang. Seiring bertambahnya jumlah SKPD, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pelimpahan kewenangan pengawasan dari Kementerian DalamNegeri dan Kemeterian Terkait kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemeriksaan khusus dan pengusutan pengaduan masyarakat, juga pemantauan dan monitoring tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK–RI, Itjen Departemen dan LPND, serta Inspektorat Provinsi. Kondisi beban kerja tersebut di atas jika dibandingkan dengan ketersediaan aparatur pengawasan/auditor yang ada saat ini relatif tidak seimbang, sehingga kurang menunjang terhadap kualitas pelaksanaan dan hasil pengawasan yang diharapkan;  Sistem informasi manajemen dalam penanganan tindak lanjut hasil pengawasan yang berbasis komputerisasi belum terbangun dan masih bersifat manual, sehingga informasi hasil-hasil pemeriksaan belum bisa di akses secara cepat yang berdampak terhadap tingkat manfaat bagi auditan rendah.

20

Sedangkan permasalahan dalam lingkup kelembagaan, antara lain bahwa : organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan lembaga pengawasan intern bagi manajemen pemerintahan daerah yang melaksanakan fungsinya melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian. Pada saat ini pelaksanaan penilaian belum dapat berjalan semestinya karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada, sedangkan pelaksanaan pengusutan cenderung masih bersifat pasif berdasarkan pengaduan masyarakat. Adapun permasalahan dalam lingkup Sumber Daya Manusia, antara lain sebagai berikut :  Masih terbatasnya pejabat fungsional pengawas pemerintah/auditor dibanding dengan beban kerja yang seharusnya dijalankan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif mengakibatkan tidak maksimal dalam memberikan pelayanan pengawasan terhadap unit organisasi pemerintah selaku auditan. Pembentukan/pengadaan jabatan fungsional Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, dalam proses finalisasi di Kementerian Dalam Negeri;  Profesionalisme auditor/pemeriksa masih belum merata dan memadai, baik berdasarkan kapasitas, kompetensi, dan kapabilitas maupun integritasnya;  Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia masih terbatas, terutama dalam hal pemberian diklat bidang teknis pengawasan, serta masih rendahnya motivasi aparatur pengawasan untuk meningkatkan kemampuannya;  Belum proporsionalnya golongan ataupun tingkatan jabatan fungsional pengawas pemerintah (P2UPD)/auditor yang ada, dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan, yaitu belum tersedianya jabatan Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu, sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang jabatan fungsional auditor. 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 merupakan rencana pembangunan jangka menengah tahap kedua dari pelaksanaan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025, yang difokuskan pada pemantapan fondasi pembangunan daerah dan penyelesaian isu yang bersifat lokal, dengan mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. Visi RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015, yaitu : “Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Berkembang, Maju, Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Damai (Bermunajad) Tahun 2015” mengandung makna sebagai berikut :

21

 Berkembang, mengandung makna bahwa semua lapisan masyarakat berkembang dengan kemampuan dan fondasi ekonomi, sosial dan budaya yang kokoh serta mandiri dengan jati diri yang kuat untuk dapat bertahan dari segala terpaan krisis yang melanda baik bersifat lokal, nasional maupun global;  Maju, mengandung makna bahwa masyarakat pada semua lapisan masyarakat maju dalam aspek pendidikan dan ilmu pengetahuan, kehidupan ekonomi, kemandirian bekerja dan berusaha untuk mencapai kehidupan yang sejahtera;  Unggul, mengandung makna bahwa bahwa kokohnya ketahanan pilar-pilar pembangunan dan daya saing yang tinggi baik dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik, maupun kualitas sumberdaya manusia agar tercipta manusia yang kreatif dan mampu berinovasi dalam meningkatkan produktivitas yang kompetitif dalam persaingan global;  Nyaman, mengandung makna bahwa terciptanya kondisi keamanan yang kondusif sebagai hasil peran serta seluruh lapisan masyarakat sehingga menciptakan kenyamanan dalam bekerja dan berusaha dalam tataran kehidupan masyarakat yang toleran dan religius;  Sejahtera, mengandung makna bahwa masyarakat sudah dapat menikmati hasil hasil pembangunan secara adil dan merata baik lahir maupun bathin (material dan spiritual);  Damai, mengandung makna bahwa terbentuk tatanan masyarakat baik secara individual dan kolektif, serta secara kelembagaan menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat, secara sadar mematuhi peraturan dan norma yang berlaku, baik yang bersumber dari norma agama, dan norma sosial, maupun peraturan perundang-undangan sesuai dengan posisi dan peran sosialnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Kalimantan Selatan yang Bermunajad Tahun 2015” adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya; (2) Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing; (3) Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah berbasis lingkungan dan masyarakat, dengan memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi geografis; (4) Meningkatkan Ketersediaan Kuantitas dan Kualitas serta Aksesibilitas Infrastruktur Wilayah; dan (5) Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih. Uraian tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 049 Tahun 2009 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 49) mendiskripsikan pelaksanaan Misi Kelima : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih” yang mewadahi program-program pembangunan Urusan Pemerintahan Umum dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015 yang terkait tugas fungsi Inspektprat adalah sebagai berikut :

22

(1) Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah; (2) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; (3) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; (4) Optimalisasi Pemanfatan Teknologi Informasi; (5) Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat; Arah kebijakan Misi Kelima “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih”, adalah sebagai berikut : (1) Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan kebijakan umumnya adalah : a. Meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. b. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi pembangunan. c. Peningkatan kualitas pelaksanaan perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi pembangunan. d. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah. (2) Peningkatan kualitas aparatur di daerah, dengan kebijakan umumnya adalah : a. Penataan dan peningkatan kapasitas aparatur, agar lebih profesional, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat dan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. b. Meningkatkan kesejahteraan aparatur di daerah. c. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan keluarga melalui perbaikan tunjangan dan diharapkan berdampak positif terhadap kinerja aparatur. (3) Peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat dan swasta, dengan kebijakan umunya adalah : a. Mendorong kabupaten/kota dalam pengalokasian dana pada program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar. b. Mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan program-program pro-rakyat. c. Pembangunan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru (4) Peningkatan pembangunan perdesaan, dengan kebijakan umumnya adalah : a. Melanjutkan program pemberdayaan masyarakat secara bertahap di Kalimantan Selatan. b. Mengarahkan program dan kegiatan di seluruh SKPD agar mendukung pencapaian program pro-rakyat, dan MDGs. c. Pengembangan upaya maharagu kampung membangun desa. (5) Peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan, sosialisasi dan pendidikan serta penegakan hukum aspek pemerintahan, dengan kebijakan umumnya adalah : a. Sosialisasi produk hukum daerah. b. Meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum. c. Pengembangan pengawasan dan penegakan hukum di daerah d. Pengembangan dan penataan hukum daerah.

23

(6) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam bidang politik dengan kebijakan umumnya adalah : a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga demokrasi, b. Peningkatan pendidikan politik di daerah dan penguatan kelembagaan forum dialog masyarakat. c. Peningkatan peran perempuan dalam politik. (7) Peningkatan mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik dan mudah, dengan kebijakan umumnya adalah : a. Penyediaan sarana penyampaian aspirasi publik b. Penanganan pengaduan masyarakat dan pemantapan SOP (8) Pembangunan Transmigrasi, dengan kebijakan umumnya adalah : a. Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigrasi b. Peningkatan pembinaan wilayah transmigrasi Tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan diselenggarakan dalam rangka mensukseskan Agenda Pertama Pembangunan Kalimantan Selatan : “Mewujudkan Kalimantan Selatan Yang Nyaman, Sejahtera Dan Damai” dengan mewujudkan Misi Kelima : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih” melalui pelaksanaan Prioritas Keenam : “Melaksanakan Pemerintahan Yang Baik”, yang difokuskan untuk : a) Mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik; b) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah daerah; dan c) Mengakomodasikan pengawasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah. Tugas dan fungsi Inspektorat dilaksanakan mengacu arah kebijakan Misi Kelima yaitu :  Peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan kebijakan umum yaitu : “Meningkatkan akuntabilitas, transparansi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah”; dan  Peningkatan mekanisme pengawasan dan penyerapan aspirasi publik yang baik dan mudah, dengan kebijakan umumnya yaitu : ”Penanganan pengaduan masyarakat dan pemantapan SOP”. Dengan demikian, Inspektorat Provinsi selaku aparat pengawasan intern pemerintah di daerah dituntut mampu “menjadi pengawas yang profesional untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih di Provinsi Kalimantan Selatan”. 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 1) Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi adalah : a. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementeraian yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Provinsi;

24

2)

3)

4)

5)

6)

7)

b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya; dan c. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di wilayahnya. Pengawasan terhadap system pengendalian internal, diarahkan untuk mendapatkan keyakinan yang wajar terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi, keandalan pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap perundang-undangan; Untuk mewujudkan integrasi kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka : a. Pembinaan Aparat Pengawas Pemerintah dilakukan secara terus menerus (series of actions and going basis); b. Diperlukan perubahan pola piker (mind set) Aparat Pengawas Pemerintah sebagai pemberi peringatan dini (early warning) terhadap temuan pelanggaran atau penyimpangan yang berindikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemeriksaan serentan (pemtak) dilakukan dalam rangka tujuan tertentu atas perintah dan/atau permintaan pejabat berwenang, antara lain pemeriksaan terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pemilukada dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Ruang Lingkup Pengawasan terdiri atas : a. Pengawasan administrasi umum pemrintahan meliputi : Kebijakan Daerah, Kelembagaan, Pegawai Daerah, Keuangan Daerah (kebijakan anggaran), dan Barang Daerah; b. Pengawasan urusan pemerintahan meliputi : Urusan Wajib, dan Urusan Pilihan; c. Pengawasan lainnya meliputi : Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Reviu atas Laporan Keuangan Daerah, dan Kebijakan Pinjaman Hibah Luar Negeri. Adanya tuntutan dan harapan masyarakat yang sangat besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, adanya kepastian hukum, rasa keadilan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan pembangunan; Kinerja birokrasi belum optimal;

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Isu – isu strategis yang ditetapkan di dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan kondisi obyektif dan fakta permasalahan yang ada, dan menjadi dasar perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan, yaitu : 1) Pembangunan Manusia;

25

2) Daya saing Perekonomian Daerah; 3) Kemiskinan, Pengangguran dan Ketenagakerjaan; 4) Degradasi kuantitas dan kualitas Sumberdaya Alam dan Kualitas Lingkungan Hidup; dan 5) Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan adalah upaya yang dilakukan untuk menjawab isu tentang “Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik” yang merupakan salah satu isu strategis dalam RPJM Daerah Kalimantan Selatan Tahun 20011 – 2015. Beberapa hal pokok yang terkait dengan isu utama ini antara lain seperti : kinerja dan disiplin aparatur, serta tingkat pelayanan publik. Untuk itu, aktivitas pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat diarahkan dalam rangka mewujudkan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi dan mampu menyelenggarakan pelayanan prima, serta mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance).

26

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Inspektorat provinsi Kalimantan Selatan dalamrangka melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa rencana jangka panjang lima tahunan, dan rencana jangka pendek setiap tahun. Rencana jangka panjang menjadi acuan untuk penyusunan rencana jangka pendek. Penyusunan rencana jangka panjang diarahkan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi yang disajikan dalam bentuk Rencana Stratejik Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Visi, misi, tujuan dan sasaran serta kebijakan dan program Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan dalam Rencana Stratejik Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, dirumuskan sebagai berikut : 4.1 Visi dan Misi SKPD Visi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 2011 – 2015 adalah “Menjadi Pengawas Yang Profesional Untuk Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Provinsi Kalimantan Selatan”, yang dapat dijelaskan sebagai berikut : - Pengawas adalah aparat pengawas pemerintah dan/atau auditor yang bekerja pada Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan. - Profesional adalah aparat pengawas intern pemerintah yang memiliki kemampuan dan keterampilan, kemandirian dan kearifan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan norma hukum, agama, ilmu pengetahuan dan pengalaman serta berpegang teguh pada etika profesi pengawas, memiliki self kontrol dan berorientasi pada mutu kinerja melalui cara kerja yang efisien, efektif, serta memiliki kepekaan yang tinggi pada kepentingan masyarakat dan masalah kemasyarakatan. - Pemerintahan Yang Baik adalah suatu pemerintahan yang menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), menjalankan praktek terbaik (best practices) dan kearifan lokal penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, antara lain meliputi transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kepastian hukum, keadilan, daya tanggap, efektivitas dan efisiensi, kesetaraan, pengawasan, dan berwawasan ke depan. - Pemerintahan Yang Bersih adalah suatu pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

27

Profesionalisme aparatur pengawasan Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan secara kuantitatif diindikasikan dengan beberapa fariabel sebagai berikut : - 10% dari jumlah SDM-nya berpendidikan Strata 2 (S2); - 80% dari jumlah SDM-nya terdidik, terlatih dan berwawasan kepengawasan; - 60% dari jumlah SDM-nya sudah dapat memanfaatkan teknologi informasi; - 100% dari jumlah Pejabat Struktralnya minimal berpendidikan Sarjana (S1); - 100% dari jumlah SDM Auditor bersertifikat Auditor; - 100% dari jumlah SDM Pengawasan Pemerintah bersertifikat P2UPD; - 40% dari jumlah SDM-nya dapat berbahasa inggris; - 80% produk pengawasan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang ada di Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan menyongsong visi 2011 – 2015 berjumlah 78 orang termasuk di dalamnya 10 orang tenaga lepas, terdiri dari laki-laki sebanyak 71,79% dan perempuan sebanya 28,21%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut : Tabel IV.1 Keadaan Personel Menurut Jenis Kelamin No.

Jenis Kelamin

Jmlh

%

1.

Laki-laki

56

71,79

2.

Perempuan

22

28,21

JUMLAH

78

100

Ket Keadaan Per Oktober 2010.

Tabel IV.2 Keadaan Personel Menurut Jenjang Pendidikan No.

Jenjang Pendidikan

Jmlh

%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

S.3 S.2 S.1 D.1 D.2 D.3 D.4 SLTA SLTP SD

14 30 2 30 1 1

17.95 38.46 2.56 38.46 1.28 1.28

78

100

JUMLAH

Ket Pada saat ini terdapat 5 (lima) orang PNS Inspektorat sedang mengikuti pendidikan program S.2 Akuntansi Pemerintahan.

28

Tabel IV.3 Keadaan Personel Menurut Jabatan No 1.

2.

3.

4. 5.

Jabatan/Eselon Struktural : Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Fungsional Pengawas Pemerintah Madya Muda Pratama Fungsional Auditor Ahli Penyelia Pelaksana Fungsional Lain Staf Pelaksana Honor Lepas JUMLAH

Non Gol.

I

-

-

-

12

1 4 -

0

-

-

-

-

-

0 0 0 15 6 4 5 2 44 34 10

-

-

-

-

-

-

-

1 -

6 4 4 2

-

10

1 -

8 -

25 -

-

78

10

1

9

43

5

Jml 17 1 4 12

Golongan II III

IV

Ket Formasi Jabatan Struktural 21; Terisi 17, Lowong :  Es.III = 1;  Es.IV = 3.

Misi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan 2011-2015 dalam rangka mewujudkan visinya, adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia; 2. Meningkatkan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan dan sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada tujuan dan sasaran Misi Kelima RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih”, dengan tujuan “Mewujudkan Daerah Yang Memiliki Tata Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggungjawab, Berjiwa Melayani dan Mengayomi Masyarakat”, dengan sasaran “Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan” dan “Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat”.

29

Tujuan dan sasran pada Misi Kesatu Renstra-Inspektorat : “Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia”, adalah sebagai berikut : Tujuan : (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengawasan; (2) Meningkatnya Sumber Daya Pengawasan; (3) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pengawasan; Sasaran : (1) Peningkatan kualitas perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan: (2) Peningkatan kualitas perencanaan Renstra dan Renja; (3) Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran; (4) Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Tenaga Auditor dan P2UPD; dan (5) Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak. Tujuan dan sasran pada Misi Kedua Renstra-Inspektorat : “Meningkatkan Peran Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”, adalah sebagai berikut : Tujuan : (1) Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota; Sasaran : (1) Peningkatan Pemeriksaan Berkala/ Sewaktu-waktu maupun Pemeriksaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; (2) Peningkatan Pengujian Laporan Berkala dan/atau Sewaktu-waktu dan Unit/Satuan Kerja Provinsi; (3) Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan; (4) Peningkatan Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK; (5) Peningkatan Pengusutan Atas Kebenaran Laporan Mengenai Adanya Indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Tujuan dan sasran pada Misi Ketiga Renstra-Inspektorat : “Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih”, yakni sebagai berikut : Tujuan : (1) Meningkatnya Mutu Pelayanan Oleh Instansi Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi. Sasaran : (1) Peningkatan Mutu Monev Instansi Pelayanan; Untuk lebih jelasnya keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada Tabel IV.4 sebagai berikut :

30

Tabel IV.4 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat 2011 – 2015 Visi : “Menjadi Pengawas Yang Profesional Untuk Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Provinsi Kalimantan Selatan” Misi :

Tujuan :

Sasaran :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia;

1.1 Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pengawasan;

1.1.1 Peningkatan kualitas perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan; 1.1.2 Peningkatan kualitas perencanaan Renstra dan Renja; 1.1.3 Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.

1.2 Meningkatnya Sumber Daya Pengawasan;

1.2.1 Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Tenaga Auditor dan P2UPD;

1.3 Meningkatnya Sarana dan 1.3.1 Peningkatan sarana dan Prasarana Prasarana Pengawasan; Aparatur yang Layak; 2. Meningkatkan Peran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2.1 Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

2.1.1 Peningkatan Pemeriksaan Berkala/ Sewaktu-waktu maupun Pemeriksaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota; 2.1.2 Peningkatan Pengujian Laporan Berkala dan/atau Sewaktu-waktu dan Unit/Satuan Kerja Provinsi; 2.1.3 Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan; 2.1.4 Peningkatan Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK; 2.1.5 Peningkatan Pengusutan Atas Kebenaran Laporan Mengenai Adanya Indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih.

4.3

3.1 Meningkatnya Mutu Pelayanan Oleh Instansi Pelayanan Publik Pemprov.

3.1.1 Peningkatan Mutu Monev Instansi Pelayanan;

Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011- 2015 adalah sebagai berikut : 1. Mengintensifkan koordinasi perencanaan dengan aparat pengawasan Fungsional Pemerintah dan BPK-RI; 2. Meningkatkan etos kerja dan kapasitas Sumber Daya Manusia pengawasan;

31

3. Mengupayakan pemenuhan sarana teknis pengawasan; 4. Mengintensifkan Sistem dan Prosedur Pengawasan : Pemeriksaan, Reviu, Monitoring, dan Evaluasi; 5. Meningkatkan Evaluasi Kinerja dan LAKIP SKPD; 6. Mengedepankan komunikasi yang insentif dalam pelaksanaan proses pengawasan antara APIP dan Obrik; 7. Meningkatkan penanganan pengaduan masyarakat melalui pemeriksaan khusus; 8. Mendorong penerapan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik di provinsi Kalimantan Selatan; dan 9. Mengintensifkan evaluasi program/kegiatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Provinsi;

32

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program Inspektorat provinsi Kalimantan Selatan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dan dalam rangka pencapaian RPJMD Kalimantan Selatan Tahun 2011-2015, mempunyai 8 (delapan) terdiri atas program penunjang dan program utama, yang akan dijabarkan dalam bentuk kegiatan untuk dilaksanakan setiap tahunnya. Adapun program-program dimaksud adalah sebagai berikut : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; 4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan; 5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH: 7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan; dan 8. Program Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik. 5.2

Kegiatan

Kegiatan merupakan penjabaran dari program, diupayakan pelaksanaan nya secara optimal untuk mencapai visi dan misi Inspektorat selama 5 (lima) tahun. Adapun kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut : Tabel V.1 Program dan Kegiatan Inspektorat Provinsi PROGRAM

KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Peralatan & Bahan Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

Perkantoran

33

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

3. Program Peningkatan Pengem-

bangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4. Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

7. Program Peningkatan Profesio

nalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

8.

Program Penerapan PrinsipPrinsip Pemerintahan yang Baik (good governance)

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS 1. Peningkatan Wawasan SDM Perencanaan 2. Peningkatan Wawasan SDM Evaluasi dan Pelaporan 3. Peningkatan Wawasan SDM Umum dan Kepegawaian 1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2. Penyusunan LAKIP 1. Pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda PKPT Tingkat Provinsi/ Rakorwas Tk. Nasional 2. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Kepustakaan, Kearsipan & Pengelolaan Administrasi Barang di Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Program Kerja Tahunan 4. Pembuatan Tabulasi Data Hasil Pemeriksaan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 2. Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4. Review Pelaksanaan APBD 5. Koordinasi Penyusunan UPKPT 6. Evaluasi LAKIP SKPD 7. Pembinaan dan Pengelolaan LP2P 8. Ekspose Evaluasi Kinerja SKPD & Penetapan Kinerja 9. Pelaksanaan Monev Penyelenggaraan Pemda 10. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH 11. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP, dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kota se Kalsel 12. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional 13. Penyelenggaraan Gelar/Temu Karya Pengawasan 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Diklat/Bimtek Pejabat Pengawas Pemerintah 1. Fasilitasi/Koordinasi/Konsultasi Pusat dan Daerah 2. Orientasi/Kunjungan Kerja/Bimbingan Teknis Pelaksanaan Good Governance 3. Evaluasi program/kegiatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi

34

5.3 Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan alat ukur keberhasilan / tingkat capaian atas setiap kegiatan yang dilaksanakan. Indikator kinerja kegiatan tersebut dirumuskan sebagai berkut : Tabel V.2 Indikator Kinerja Kegiatan KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4. Penyediaan Jasa Peralatan & Bahan Kebersihan Kantor 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per UU 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 10. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi ke Luar Daerah 11. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam Daerah 12. Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS

% dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tupoksi, meningkat.

1. Peningkatan Wawasan SDM Perencanaan 2. Peningkatan Wawasan SDM Evaluasi dan Pelaporan 3. Peningkatan Wawasan SDM Umum dan Kepegawaian

% Jumlah Pegawai yang ditingkatkan wawasannya

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 2. Penyusunan LAKIP 1. Pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda PKPT Tingkat Provinsi/ Rakorwas Tk. Nasional 2. Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Kepustakaan, Kearsipan & Pengelolaan Administrasi Barang di Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Program Kerja Tahunan 4. Pembuatan Tabulasi Data Hasil Pemeriksaan 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala 2. Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 4. Review Pelaksanaan APBD 5. Koordinasi Penyusunan UPKPT 6. Evaluasi LAKIP SKPD 7. Pembinaan dan Pengelolaan LP2P

Jumlah Laporan Tersusun % PKPT tidak tumpang tindih % Jumlah Pegawai yang dibina Jumlah Laporan tersusun Jumlah Laporan Hasil Tabulasi % dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tupoksi, meningkat.

% Penyampaian LHP tepat waktu % Penyelesaian TLHP tepat waktu % hasil reviu tepat waktu % UPKPT tidak tumpang tindih % Jumlah LAKIP SKPD dievaluasi % Jumlah pegawai menyampaikan LP2P

35

8. Ekspose Evaluasi Kinerja SKPD & Penetapan Kinerja 9. Pelaksanaan Monev Penyelenggaraan Pemda 10. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

% Jumlah SKPD me-ekspose % Jumlah Pelaksanaan EPPD % Pemanfaatan LHP

11. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP, dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kota se Kalsel 12. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional 13. Penyelenggaraan Gelar/Temu Karya Pengawasan 1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 2. Diklat/Bimtek Pejabat Pengawas Pemerintah 1. Fasilitasi/Koordinasi/Konsultasi Pusat dan Daerah 2. Orientasi/Kunjungan Kerja/Bimbingan Teknis Pelaksanaan Good Governance 3. Evaluasi program/kegiatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi

% Penyelesaian TLHP

Jumlah dan jenis Instansi peserta Jumlah pelaksanaan sosialisasi Jumlah pelaksanaan bimtek Jumlah kegiatan dilaksanakan Jumlah dan jenis Instansi peserta % Jumlah SKPD pelayanan public dievaluasi

5.4 Kelompok Sasaran Kegiatan-kegiatan utama yang akan dilaksanakan diharapkan dapat mencapai sasaran yang diharapkan. Akumulasi capaian sasaran dari semua kegiatan utama yang dilaksanakan diharapkan dapat mencapai sasaran utama Inspektorat dalam rangka penjacapaian arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan di bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan yaitu “meningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Tabel V.3 Kegiatan dan Sasaran KEGIATAN UTAMA           

Pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda PKPT Tingkat Provinsi/ Rakorwas Tk. Nasional Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Kepustakaan, Kearsipan & Pengelolaan Administrasi Barang di Kabupaten/Kota Penyusunan Laporan Tahunan dan Penyusunan Program Kerja Tahunan Pembuatan Tabulasi Data Hasil Pemeriksaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Penanganan Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

SASARAN  Peningkatan Kualitas Perencanaan :  Program Kerja Pengawasan Tahunan;  Renstra dan Renja; dan  Perencanaan Penganggaran.

 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur yang Layak.

 Peningkatan Pemeriksaan Berkala/Sewaktu-waktu maupun Pemeriksaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

36



Review Pelaksanaan APBD



Koordinasi Penyusunan UPKPT

    

Evaluasi LAKIP SKPD Pembinaan dan Pengelolaan LP2P Ekspose Evaluasi Kinerja SKPD & Penetapan Kinerja Pelaksanaan Monev Penyelenggaraan Pemda Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP, dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Kabupaten/Kota se Kalsel Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Regional Penyelenggaraan Gelar/Temu Karya Pengawasan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Diklat/Bimtek Pejabat Pengawas Pemerintah Fasilitasi/Koordinasi/Konsultasi Pusat dan Daerah Orientasi/Kunjungan Kerja/Bimbingan Teknis Pelaksanaan Good Governance Evaluasi program/kegiatan pelayanan publik di lingkungan pemerintah provinsi

       

 Peningkatan Pengujian Laporan Berkala dan/atau Sewaktu-waktu dan Unit/Satuan Kerja Provinsi;  Pembinaan Pelaksanaan Pengawasan Peningkatan Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK;  Peningkatan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

 Peningkatan Sumber Daya Pengawasan  Peningkatan Mutu Monev Instansi Pelayanan

5.5 Pendanaan Indikatif Tabel V.4 Pendanan Indikatif TA.2011 No 1 2 3 4 5 6 7

8

PROGRAM Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Prgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan Program Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik (good governance)

Th-1

Anggaran (Milyar Rupiah) Th-2 Th-3 Th-4

Th-5

1.699

2.033

2.440

2.928

2.928

-

0.402

0.482

0.579

0.579

0.019

0.113

0.136

0.163

0.163

0.230

0.333

0.354

0.379

0.379

0.287

0.559

0.671

0.805

0.805

4.865

6.363

7.636

8.797

8.797

0.463

0.556

0.667

0.801

0.801

0.183

0.264

0.317

0.380

0.380

37

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 mengacu pada tujuan dan sasaran Misi Kelima RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2015 : “Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bersih, dilaksanakan melalui prioritas Melaksanakan Pemerintahan yang baik”. Tujuan dan sasaran Misi Kelima RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut : : Mewujudkan Daerah yang memiliki tata pemerintahan yang bersih dan  Tujuan bertanggungjawab, berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat.  Sasaran : (1) Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan. (2) Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat. Indikator Kinerja Inspektorat mengacu pada tujuan dan sasran tersebut disajikan pada Tabel VI.1 sebagai berikut : Tabel VI.1 Indikator Kinerja Inspektorat Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD No

Tujuan

1.

Mewujudkan Daerah yang memiliki tata pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab, berjiwa melayani dan mengayomi masyarakat

Sasaran Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan

Indikator Kinerja



Terbitnya Peraturan Gubernur tentang PKPT;



Adanya dokumen Renstra dan Renja SKPD;

 

Adanya Ddokumen RKA dan DPA;



Persentase sarana dan Prasarana yang layak;



Persentasi Capain Program Kerja Pengawasan Tahunan :

Rasio kapasitas dan kemampuan tenaga Auditor dan P2UPD;

   

Reguler Provinsi; Reguler Kab/ Kota; PAMJAB; Reviu Laporan Keuangan;

38



Persentase Pengujian Laporan Berkala :  Evaluasi LAKIP SKPD;  Evaluasi Kinerja SKPD;



Pesentase Inspektorat Kabupaten/Kota yang sudah mampu secara mandiri melaksanakan :  Reviu LKD;  Evaluasi LAKIP SKPD;



Persentasi Tindaklanjut Temuan Hasil Pengawasan :  Hasil Pemeriksaan Itprov;  Hasil Pemeriksaan Kementerian;  Persentasi Capaian Pengusutan Kasus-Kasus.

Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh lapisan masyarakat



Prosentasi jumlah SKPD pelayanan publik yang menerapkan standar pelayanan minimal;



Prosentasi peningkatan IPK.

39

BAB VII PENUTUP

Rencana stratejik Inspektorat Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2011 – 2015 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2015, sebagai suatu dokumen perencanaan strategis dan menjadi acuan bagi penyusunan perencanaan kinerja tahunan berturut-turut tahun 2011 hingga tahun 2015. Penyusunan Rencana stratejik Inspektorat Provinsi Kalimantan selatan Tahun 2011 – 2015 selanjutnya disebut Renstra – Inspektorat ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

40