KATA PENGANTAR. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2015 dapat dirampungkan. Tujuan

Penyusunan

Laporan

Kinerja

Instansi

Pemerintah

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 ini disusun atas kerjasama dan partisipasi serta peran aktif dari semua pihak yang telah berusaha untuk menyelesaikan laporan ini, oleh karena itu kami tak lupa mengucapkan terima kasih. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan sebagai bahan evaluasi.

PALEMBANG, MARET 2016 SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

RAMADHAN S. BASYEBAN, SH, MM PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 196301301996031001

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

1


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ...........................................................................................

1

DAFTAR ISI ......................................................................................................

2

BAB I

PENDAHULUAN A. Kewenangan Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ...........................

3

B. Sumber Daya Sekretariat DPRD Prov. Sumsel ...................................

6

C. Permasalahan dan Hambatan ...........................................................

8

BAB II PERENCANAANDAN PERJANJIAN KINERJA A. Rencana Strategis 2013-2018 ............................................................

10

2.1 Visi,Misi dan Tujuan ...................................................................

11

2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Utama .......................................

11

B. Penetapan Kinerja Tahun 2015 ..........................................................

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja ................................................................................

14

B. Realisasi Anggaran ...........................................................................

42

BAB IV PENUTUP..............................................................................................

44

LAMPIRAN : o o

Penetapan Kinerja Matrik Rencana Strategis


2


BAB I PENDAHULUAN

Laporan

kinerja

merupakan

bentuk

akuntabilitas

dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan dari pelaporan kinerja yaitu untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk

mewujudkan

hal

diatas

instansi

pemerintah

setiap

tahunnya diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disajikan bentuk

laporan,

pengukuran

kinerja

dan

evaluasi

terhadap

implementasi program-program kerja dan proyek dengan mengunakan ukuran kinerja masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban guna mempertangungjawabkan

tugas

pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan kepada suatu perencanaan strategis dan penetapan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta anggaran yang dimuat dalam APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015. Lancarnya pelaksanaan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan muaranya akan memperlancar tugas dan wewenang DPRD, dengan demikian diharapkan administrasi Pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan dapat berjalan dengan baik.


3


A.

KEWENANGAN TUGAS POKOK DAN STRUKTUR ORGANISASI Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki kedudukan

yang strategis, mengingat Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga yang diberi kewenangan untuk memfasilitasi tugas dan wewenang DPRD. Peran strategis Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dari bagaimana Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat melayani dan memfasilitasi DPRD sesuai tuntutan lingkungan administrasi publik serta lingkungan politis. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 58 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain: 1. Tugas Pokok Sekretariat DPRD Menyelenggarakan

administrasi

kesekretariatan,

administrasi

keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 2. Fungsi Sekretariat DPRD 1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD; 2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD; 3. Penyelenggaraan Rapat-Rapat DPRD; 4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; Untuk menunjang kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

dalam

melaksanakan

tugas

dan

fungsinya,

mempunyai

struktur/susunan organisasi sebagai berikut : 1. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2. Kepala Bagian Umum, membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 2. Kepala Sub Bagian Perlengkapan 3. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

4


3. Kepala Bagian Keuangan, membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Anggaran 2. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan 3. Kepala Sub Bagian Perbendaharaan 4. Kepala Bagian Persidangan dan Legislasi, membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Persidangan 2. Kepala Sub Bagian Risalah 3. Kepala Sub Bagian Legislasi dan Hukum 5. Kepala Bagian Humas dan Protokol, membawahi : 1. Kepala Sub Bagian Protokol dan Hubungan Antar Lembaga 2. Kepala Sub Bagian Informasi, Dokumentasi dan Perpustakaan 3. Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Aspirasi Masyarakat Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini:


5


Gambar Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan SEKRETARIS DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA BAGIAN UMUM

KEPALA BAGIAN KEUANGAN

KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN & LEGISLASI

KEPALA BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

KASUBBAG TATA USAHA

KASUBBAG ANGGARAN

KASUBBAG PERSIDANGAN

KASUBBAG PROTOKOL DAN H.A.L

KASUBBAG PERLENGKAPAN

KASUBBAG VERIFIKASI &

KASUBBAG RISALAH

KASUBBAG INFO,DOK DAN PERPUSTAKAAN

KASUBBAG LEGISLASI & HUKUM

KASUBBAG PELAY& ASPIR MASY.

PEMBUKUAN

KASUBBAG PERBENDA HARAAN

KASUBBAG RUMAH TANGGA

Sumber : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2015

B.

SUMBER DAYA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN Strategi yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Sumber daya tersebut secara umum terdiri dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana. 1. Sumber Daya Manusia Sampai akhir tahun 2015 jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 101 orang yang terdiri dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

6


62 orang laki-laki dan 39 orang perempuan dengan komposisi sebagai berikut : a. Berdasarkan Golongan No

Golongan

Jumlah

1

Golongan IV

11

2

Golongan III

73

3

Golongan II

17

4

Golongan I

-

b. Berdasarkan Eselon No

Eselon

Jumlah

1

Eselon II

1

2

Eselon III

4

3

Eselon IV

12

4

Jabatan Fungsional

5

Staf

6 78

c. Berdasarkan Pendidikan No

2.

Pendidikan

Jumlah

1

S2

23

2

S1

39

3

DIII

8

4

SMA

28

5

SMP

2

6

SD

1

Sarana dan Prasarana Untuk

memberikan

pelayanan

yang

memadai

kepada

seluruh Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, material yang diperlukan

adalah

sarana

dan

prasarana

yang

menunjang

operasional pelayanan tersebut. Alat

transportasi

merupakan

salah

satu

sarana

yang

terpenting dalam melaksanakan tugas pelayanan, saat ini total kendaraan operasional berjumlah 147 unit terdiri atas

37 unit

kendaraan roda dua dan 110 unit kendaraan roda empat. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

7


Peralatan elektronik lain yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan sudah cukup memadai dengan rincian

sebagai

berikut : 1. Laptop

:

33 Unit

2. Komputer

:

74 Unit

3. Printer

:

66 Unit

4. Brankas

:

4 Unit

5. Kamera dan handycam

:

16 Unit

6. CCTV

:

7 Unit

Untuk memberikan pelayanan informasi mengenai kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada masyarakat,

Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan

menggunakan Jaringan Website www.dprd.sumselprov.go.id dan Radio Suara Rakyat di saluran 107,9 FM.

C.

PERMASALAHAN DAN HAMBATAN Pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera Selatan tidak lepas dari dinamika organisasi yang mungkin memunculkan

berbagai

permasalahan

tersebut

permasalahan, masih

dapat

meski

diatasi.

secara

umum

Permasalahan

dan

hambatan tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan strategis internal, eksternal, peluang dan kendala yang sangat berpengaruh kepada pencapaian target kegiatan pada Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : 1.

Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban yang dibebankan

2.

Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu

ditingkatkan

sementara

kebutuhan

kualitas

terus

meningkat 3.

Penetapan sanksi dan reward belum jelas sehingga belum mampu meningkatkan motivasi dan kinerja secara signifikan


8


4.

Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

5.

Belum dilakukan perluasan ruang kerja agar setiap staf mampu bekerja secara optimal dan memiliki privacy bureaucracy.


9


BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2013-2018 Mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pelaksanaan

Rencana

pembangunan

daerah

Pengendalian

Pembangunan merupakan

satu

Daerah, kesatuan

dan

Evaluasi

perencanaan dalam

sistem

perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama para stakeholder berdasarkan peran dan kewenangannya serta kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika

pembangunan.

Perencanaan

pembangunan

daerah

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 yang

mengamanatkan kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah

(SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Dokumen

Rencana

Strategis

(Renstra)

berpedoman

kepada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RPJMD sendiri mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional. Berdasarkan hal tersebut maka Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana

Strategis

perencanaan

lima

Tahun

2013-2018

tahunan

Sekretariat

yang

merupakan

DPRD

Provinsi

dokumen Sumatera

Selatan. Rencana Strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin ada dan timbul. Proses ini menghasilkan

suatu

rencana

strategis

instansi

pemerintah

yang

mendukung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijaksanaan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

10


2.1. Visi, Misi dan Tujuan Dalam menentukan langkah dan arah kebijakan suatu organisasi, perlu memiliki Visi yang akan dicapai. Visi merupakan puncak

sasaran

yang

ideal

dan

harus

dicapai

oleh

suatu

organisasi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan Pernyataan Visi sebagai berikut:

“Terwujudnya Pelayanan Sekretariat Dewan Yang Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan“.

Untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka terdapat 2 (dua) Misi atau sasaran kegiatan yang dijabarkan atau dirumuskan untuk dilaksanakan sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima ; 2. Keterbukaan

Informasi

Publik

terhadap

Tugas

dan

Fungsi DPRD.

Tujuan

Rencana

Strategis

Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2013-2018 yaitu : 1) Meningkatkan

pelayanan

yang

profesional

terhadap

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; 2) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi agar pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD lebih cepat dan modern 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Utama Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan

telah

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan penjabaran sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

11


No 1

2

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama

Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan

1 Persentase risalah rapat yang tepat waktu 2 Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD 3 Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik 4 Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik 5 Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik Meningkatnya 1 Persentase informasi kegiatan DPRD akses publik yang dapat diakses Anggota DPRD terhadap kegiatan dan masyarakat Anggota DPRD

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2015 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri

Negara

Pendayagunaan

Aparatur

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja,

Negara

Nomor

pada dasarnya

adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat penetapan kinerja tahun 2015 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2015 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Penetapan Kinerja Tahun 2015 tidak ada perbedaan dengan Rencana Kinerja Tahun 2015. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2015 sebagai berikut : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

12


FORMULIR PENETAPAN KINERJA TINGKAT PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nama Organisasi Tahun No 1

2

: :

Sasaran Strategis

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2015 Indikator Kinerja Utama


Target Tahun 2015 97%

1 Persentase risalah rapat yang tepat waktu 2 Persentase aspirasi 91% masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD 3 Persentase anggota DPRD 70% yang aktif dalam perumusan kebijakan publik 4 Jumlah masukan partai 40 Masukan politik dalam perumusan kebijakan publik 5 Jumlah masukan organisasi 15 Masukan masyarakat dalam perumusan kebijakan publik Meningkatnya 1 Persentase informasi kegiatan 95% akses publik DPRD yang dapat diakses terhadap kegiatan Anggota DPRD dan Anggota DPRD masyarakat


13


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A.

CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2015

telah menetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang telah dituangkan dalam formulir Penetapan Kinerja. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan

telah

dapat

melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan telah dilaksanakan seluruhnya dan tingkat keberhasilannya terwujud secara optimal. Rincian analisis capaian masing-masing tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

TUJUAN DARI MISI PERTAMA

Meningkatkan Pelayanan yang Profesional Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Untuk mewujudkan tujuan dari misi pertama telah ditetapkan sasaran strategis. Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan upaya pencapaian sasaran dan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

1

Meningkatnya Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan


14


Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Capaian Tahun 2015 Satuan

Indikator Kinerja 1. 2. 3. 4. 5.

Persentase risalah rapat yang tepat waktu Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD Persentase anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik

Capaian

indikator

kinerja

Target Realisasi

%

%

97

100

103,09

%

91

100

109,89

%

70

87,82

125,46

Masukan

40

45

112,50

Masukan

15

24

160,00

dari

sasaran

meningkatnya

penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan adalah sebagai berikut : 1. Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu Persentase rapat

yang

tepat

risalah waktu

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera

Selatan

tahun

2015 diperoleh berdasarkan hasil Rapat Paripurna dan Rapat

Paripurna

yang telah

Istimewa

dirangkum dalam

Rapat Paripurna Istimewa V DPRD Prov. Sumsel dalam rangka memperingati Hari Jadi yang ke 69 Provinsi Sumatera Selatan

bentuk

risalah yang selanjutnya

didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan 30 (tiga puluh) kali Rapat

Paripurna

dan

Rapat

Paripurna

Istimewa

yang

didokumentasikan dalam bentuk buku risalah rapat. Realisasi capaian indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu pada tahun 2015 sebesar 100% dari target 97%. Indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu dihitung berdasarkan jumlah risalah rapat yang tepat waktu dibagi jumlah risalah rapat selama tahun 2015 dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 30 (tiga puluh) risalah rapat yang tepat waktu


15


dibagi 30 (tiga puluh) risalah rapat selama tahun 2015 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%. Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

103,09

104 102

100

100 98

Target Realisasi Persentase

97

96 94 92 Target

Realisasi

Persentase

Grafik perbandingan antara target dan realisasi pada Persentase Risalah Rapat yang tepat waktu tahun 2015

Tahun 2014 capaian indikator persentase risalah yang tepat waktu sebesar 97,30% sedangkan tahun 2015 sebesar 100%. Perbandingan capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini :

100%

100

97,30%

2014

2015

90

2015

2014 80

Grafik perbandingan Realisasi Persentase Risalah Rapat yang tepat waktu tahun 2014 dengan tahun 2015


16


Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase risalah rapat yang tepat waktu

%

Capaian Tahun 2015 Target Realisasi

97

Target Tahun 2015 pada Renstra

100

97

Keberhasilan atau peningkatan persentase risalah rapat yang tepat waktu dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan

dalam

memfasilitasi

Rapat

Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa dengan menggunakan sarana perekam jalannya rapat-rapat tersebut berupa tape recorder digital dan tape recorder manual. Setelah Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selesai hasil rekaman tersebut segera dituangkan dalam bentuk tulisan berupa notulen rapat yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Risalah dan Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Risalah rapat dibuat dengan data pendukung berupa undangan, notulen, jalan rapat, daftar hadir dan materi rapat. Pada indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar

38,95% dimana

realisasi kinerja sebesar 103,09% sedangkan realisasi keuangan sebesar

64,14%.

Realisasi

keuangan

kecil

disebabkan

Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan yang diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak diterbitkan

sehingga

dalam

transaksi

keuangan

dijadikan

pengakuan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2016. Indikator kinerja persentase risalah rapat yang tepat waktu di dukung pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Rapat-rapat Paripurna. Pada APBD tahun

2015

Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan

menganggarkan untuk kegiatan Rapat-rapat Paripurna sebesar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

17


Rp. 283.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.518.750,- atau 64,14%.

Rapat Paripurna Istimewa VI DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Sumsel atas Laporan Keuangan Pemerintah Prov. Sumsel TA 2014

Rapat Paripurna Istimewa VII DPRD Prov. Sumsel dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota (PAW)

2. Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD Tahun

2015

persentase

aspirasi

masyarakat

yang

ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan diperoleh dari aspirasi yang disampaikan masyarakat sebanyak 256 aspirasi yang terdiri dari 33 aspirasi secara langsung berupa demo/unjuk rasa, 43 dialog/audensi dan 180 aspirasi secara tertulis. Aspirasi masyarakat terhadap pelayanan semakin tinggi dan kompetitif, seiring dengan dinamika politik di masyarakat membuat masyarakat

semakin

sadar

dan

paham

akan

haknya

dalam

penyelenggaraan pemerintahan. DPRD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk

menampung

dan

menindaklanjuti

aspirasi

masyarakat

terhadap suatu permasalahan sesuai dengan bidang tugas dan wewenang DPRD. Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi/tuntutan diterima dan disampaikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Komisi yang membidanginya ataupun kepada Fraksi sesuai

dengan

tuntutan masyarakat atau organisasi masyarakat. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang disampaikan secara langsung diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas saran dari Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

18


Dialog/audensi dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat atau organisasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis dialog/audensi diatur lebih lanjut oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas saran dari Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Adakalanya dialog/audensi dilaksanakan secara

langsung

pada

saat

penyampaian

aspirasi

melalui

demo/unjuk rasa dikarenakan permintaan massa atau organisasi masyarakat, Pimpinan atau Komisi yang dianggap perlu diadakan pembicaraan lebih lanjut untuk penjelasan atau penyelesaian terhadap permasalahan tersebut. Penyampaian aspirasi tertulis melalui surat yang ditujukan ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya didistribusikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan ke Komisi yang membidanginya berdasarkan disposisi Pimpinan dan Sekretaris DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan.

Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera Selatan sebatas memfasilitasi setiap aspirasi/tuntutan yang masuk dan hanya memantau sejauh mana aspirasi/tuntutan tersebut ditindaklanjuti. Realisasi

capaian

indikator

kinerja

persentase

aspirasi

masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD tahun 2015 sebesar 100% dari target 91% . Indikator ditindaklanjuti

kinerja oleh

persentase DPRD

aspirasi

dihitung

masyarakat

berdasarkan

yang

jumlah

aspirasi/tuntutan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah aspirasi/tuntutan masyarakat

yang masuk selama tahun 2015

dikali 100%. Adapun penjelasannya yaitu 256 aspirasi/tuntutan masyarakat

yang

ditindaklanjuti

dibagi

256

aspirasi/tuntutan

masyarakat selama tahun 2015 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%. Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


19


120

109,89

100

91 100 80

Target Realisasi Persentase

60 40 20 0 Target

Realisasi

Persentase

Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD tahun 2015

Tahun masyarakat

2014 yang

capaian

indikator

ditindaklanjuti

oleh

persentase

DPRD

sebesar

aspirasi 96,30%

sedangkan tahun 2015 sebesar 100%.

100%

100

96,30%

2014 2015

2015

90 2014

80

Grafik perbandingan realisasi Persentase Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD tahun 2014 dengan tahun 2015

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD

%



91

100

Target Tahun 2015 pada Renstra 91

20


Untuk penerimaan

meningkatkan

pelayanan

aspirasi/tuntutan

yang

masyarakat,

baik

terhadap

Sekretariat

DPRD

Provinsi Sumatera Selatan telah menerapkan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

untuk

memudahkan

masyarakat

dalam

menyampaikan aspirasi, membuat kotak pengaduan, penyampaian aspirasi melalui media website www.dprd.sumselprov.go.id dan melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat dalam bentuk Kuesioner

untuk

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik

dilingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Unjuk Rasa Gerakan Masyarakat (Gentar) Ogan Ilir

Unjuk Rasa Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Palembang

Pada indikator kinerja persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar 34,42% dimana realisasi kinerja sebesar 109,89% sedangkan realisasi keuangan sebesar 75,47%. Realisasi keuangan kecil disebabkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan yang diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak diterbitkan sehingga dalam transaksi keuangan dijadikan pengakuan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2016. Indikator ditindaklanjuti

kinerja DPRD

persentase didukung

aspirasi

pada

masyarakat

Program

yang

Peningkatan

Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Rapat-rapat Paripurna; kegiatan Reses; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD;

dan

Dialog/Audensi DPRD


dengan

Tokoh -

tokoh 21


Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat. Pada APBD Tahun

2015

Sekretariat

DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan

menganggarkan untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

sebesar

Rp. 830.400.000,-

Rp. 155.115.000,- atau Rp. 283.000.000,-

18,68%;

dan

terealisasi

sebesar

Rapat-rapat Paripurna

sebesar

terealisasi

dan

sebesar

atau 64,14%; kegiatan Reses sebesar

Rp. 181.518.750,-

Rp. 9.961.100.000,- dan

terealisasi sebesar Rp. 8.128.334.950,- atau 81,60%; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 1.612.093.275,dan terealisasi sebesar Dialog/Audensi

Rp. 1.118.871.109,- atau 69,40%; serta

DPRD

dengan

Tokoh-tokoh

Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat sebesar Rp. 214.000.000,dan terealisasi sebesar Rp. 151.874.000,- atau 70,97%.

Unjuk rasa Garda Sriwijaya BEM Universitas Sriwijaya Palembang

3. Persentase

Anggota

Dialog Audensi Wakil Pimpinan DPRD Prov. Sumsel, H. M. Yansuri, S.IP bersama Dinas Pendidikan Nasional Prov. Sumsel

DPRD

yang

Aktif

dalam

Perumusan

Kebijakan Publik Dalam penyelenggaraan administrasi Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa, Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

telah

menfasilitasi

sebanyak

30

(tiga

puluh)

Rapat

Paripurna.


22


Pada tahun 2015 untuk

capaian

realisasi

kehadiran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan di dalam Rapat Paripurna dan Rapat

Paripurna

Istimewa pada persentase Anggota DPRD yang aktif Rapat Paripurna VIIII DPRD Prov. Sumsel Penyampaian Penjelasan Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2014

dalam

perumusan

kebijakan publik tahun 2015 sebesar 87,82% dari target 70% . Indikator kinerja persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik dihitung berdasarkan jumlah Anggota DPRD yang hadir pada rapat-rapat paripurna dibagi jumlah Anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna selama tahun 2015. Adapun penjelasannya yaitu 1.976 Anggota yang hadir pada rapat-rapat paripurna dibagi 2.250 jumlah Anggota DPRD pada rapat-rapat paripurna selama tahun 2015 (75 Anggota x 30 rapat) dikali 100% sehingga didapatkan hasil 87,82%. Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

140

125,46

120 100 Target Realisasi Persentase

80

87,82 70

60 40 20 0 Target

Realisasi

Persentase

Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Persentase Anggota DPRD yang Aktif dalam Perumusan Kebijakan Publik tahun 2015


23


Tahun 2014 capaian indikator persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik sebesar 70,02% sedangkan tahun 2015 sebesar 87,82%. Perbandingan capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini :

87,82%

100 80 60 40 20 0

70,02% 2014

2015

2015 2014

Grafik Perbandingan realisasi Persentase Anggota DPRD yang aktif dalam Perumusan Kebijakan Publik tahun 2014 dengan tahun 2015


Indikator Kinerja

Satuan

Persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik

%


70

87,82


Keberhasilan atau peningkatan persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik dikarenakan dukungan pelayanan prima Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam

memfasilitasi

Rapat

Paripurna

dan

Rapat

Paripurna

Istimewa dengan selalu mengingatkan jadwal kegiatan Dewan sesuai hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Provinsi Sumatera


24


Selatan melalui undangan, telepon,

sms, dan email kepada

Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pada indikator kinerja persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar

61,32%

dimana

realisasi

kinerja

sebesar

125,46%

sedangkan realisasi keuangan sebesar 64,14%. Realisasi keuangan kecil disebabkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permintaan

Surat

Perintah

Membayar

(SPM)

kegiatan

yang

diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak diterbitkan sehingga dalam transaksi keuangan

dijadikan

pengakuan

utang

Pemerintah

Provinsi

Sumatera Selatan di tahun 2016. Indikator kinerja persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik didukung pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Rapat-rapat Paripurna. Pada APBD Tahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan untuk kegiatan Rapatrapat Paripurna sebesar Rp. 283.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 181.518.750,- atau 64,14%.

Rapat Paripurna X DPRD Prov. Sumsel Penjelasan Gubernur Sumsel Terhadap Raperda APBD Prov. Sumsel Tahun 2016


Rapat Paripurna V DPRD Prov. Sumsel dengan Agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel terhadap 8 Raperda

25


4. Jumlah Masukan Partai Politik dalam Perumusan Kebijakan Publik Tahun 2015 untuk capaian jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik sebanyak 45 (empat puluh lima) masukan atau 112,50% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 40 (empat puluh) masukan. Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik diperoleh dari Pemandangan

Umum

Fraksi-fraksi

yang

merupakan perwujudan dari partai-partai politik yang ada berjumlah 45 (empat puluh lima) masukan dari 9 (sembilan) fraksi-fraksi pada 5 (lima) Rapat Paripurna sebagai berikut : 1. Rapat Paripurna V DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda

Pemandangan

Sumatera

Selatan

Umum

terhadap

Fraksi-fraksi 8

(delapan)

DPRD

Provinsi

Raperda

Provinsi

Sumatera Selatan. 2. Rapat Paripurna VIII DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda

Pemandangan

Umum

Fraksi-fraksi

DPRD

Provinsi

Sumatera Selatan terhadap Raperda Pertanggung Jawaban APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 3. Rapat Paripurna IX DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda

Pemandangan

Umum

Fraksi-fraksi

DPRD

Provinsi

Sumatera Selatan terhadap Raperda Perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 4. Rapat Paripurna X DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda

Pemandangan

Umum

Fraksi-fraksi

DPRD

Provinsi

Sumatera Selatan terhadap Raperda APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2016 5. Rapat Paripurna XII DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan agenda

Pemandangan

Umum

Fraksi-fraksi

DPRD

Provinsi

Sumatera Selatan atas penjelasan Gubernur terhadap 6 (enam) Raperda Provinsi Sumatera Selatan. Indikator kinerja jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik dihitung berdasarkan jumlah masukan partai politik pada pemandangan umum fraksi-fraksi dimana pada tahun 2015 ada 45 (empat puluh lima) masukan partai politik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

26


Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

120

112,5

100 80 Target

60 40

Realisasi

45

40

Persentase

20 0 Target

Realisasi

Persentase

Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Jumlah Masukan Partai Politik dalam Perumusan Kebijakan Publik Tahun 2015

Pada tahun 2014 capaian indikator jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik sebanyak 52 (lima puluh dua) masukan sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 45 (empat puluh lima) masukan. Perbandingan capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini :

55

52

45 2014

50

2015

2015

45 2014 40

Grafik Perbandingan realisasi jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik tahun 2014 dengan tahun 2015



27


Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah masukan partai Masukan politik dalam perumusan kebijakan publik


40


45

40

Keberhasilan capaian indikator kinerja jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik

dikarenakan

terlaksananya seluruh Rencana Kerja DPRD Tahun 2015. Dimana target dalam Rencana Kerja DPRD Tahun 2015 sebanyak 40 (empat puluh) masukan dari partai politik dalam perumusan kebijakan publik dan terealisasi sebanyak 45 (empat puluh lima) masukan. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan memfasilitasi semua rapat-rapat DPRD seperti Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa, Rapat Komisi, Rapat Lintas Komisi, Rapat Pimpinan dan Rapat Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan lainnya sehingga rapat dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan rapat tersebut, yang akhirnya sebagai bentuk pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pada indikator kinerja jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar 37,03%

dimana realisasi kinerja sebesar 112,50% sedangkan

realisasi keuangan sebesar

75,47%. Realisasi keuangan kecil

disebabkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan yang diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak diterbitkan sehingga dalam transaksi keuangan dijadikan pengakuan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2016.


28


Rapat Paripurna V DPRD Prov. Sumsel, Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Prov Sumsel Terhadap 8 Raperda Prov. Sumsel

Rapat Paripurna IX, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Perubahan APBD Prov. Sumsel Tahun 2015

Rapat Paripurna VIII DPRD Prov. Sumsel, Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Prov. Sumsel Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Prov. Sumsel Tahun 204

Indikator kinerja jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik didukung pada Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; Rapat-rapat Paripurna; kegiatan Reses; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD; dan Dialog/Audensi DPRD dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat. Pada APBD Tahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp. 830.400.000,- dan terealisasi sebesar atau dan

sebesar

Rp. 155.115.000,-

18,68%; Rapat-rapat Paripurna sebesar Rp. 283.000.000,terealisasi

sebesar

Rp. 181.518.750,- atau 64,14%; kegiatan

Reses sebesar Rp. 9.961.100.000,-

dan

terealisasi

sebesar

Rp. 8.128.334.950,- atau 81,60%; Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp. 1.612.093.275,- dan terealisasi sebesar DPRD

Rp. 1.118.871.109,- atau 69,40%; serta Dialog/Audensi dengan

Tokoh-tokoh

Masyarakat,

Pimpinan/Anggota

Organisasi Masyarakat sebesar Rp. 214.000.000,- dan

terealisasi

sebesar Rp. 151.874.000,- atau 70,97%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

29


5. Jumlah Masukan Kebijakan Publik

Organisasi

Masyarakat

dalam

Perumusan

Dialog/Audensi Pimpinan DPRD Prov. Sumsel, Komisi I dan Komisi V DPRD Prov. Sumsel dengan Presidium Pemekaran Daerah Otonomi Daerah Kab. Muba Tmur

Uji Publik Terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015

Selama tahun 2015 ada 24 (dua puluh empat) masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik yang diperoleh dari kegiatan uji publik, dialog/audensi dengan Pimpinan dan Anggota DPRD serta demo/unjuk rasa sebagai berikut : a. Uji Publik terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan yakni Raperda tentang Perlindungan Anak Yatim/Piatu, Yatim Piatu dan Duafa dan Raperda tentang Penyiaran Televisi melalui Kabel dan Penyiaran Televisi dengan System Stasiun Berjaringan (SSJ) di

wilayah

Provinsi

Sumatera

Selatan.

Adapun

organisasi

masyarakat yang memberikan masukan pada uji publik yaitu : 1.

Forum Pemerhati Kesejahteraan

2.

Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Rakyat Miskin

3.

Pengurus

Wilayah

Himpunan

Masyarakat

untuk

Kemanusiaan dan Keadilan 4.

Komunikasi Masyarakat Miskin Palembang Sumsel

5.

Forum Pembangunan Daerah Sumsel

6.

Lembaga Independen Pemuda Peduli Sumsel

7.

Gerakan Masyarakat Peduli Pembangunan Sumsel

8.

DPD Mahasiswa Pembangunan Indonesia Sumsel

9.

Forum Peduli Masyarakat Sumsel

10. Dewan Pimpinan Wilayah Moralitas Bangsa 11. Pemantau Dana Negara Sumsel 12. Pusat Uni Demokrasi Indonesia 13. Pimpinan Daerah Persaudaraan Muslimah Sumsel Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

30


b. Dialog /audensi Presidium Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Muba Timur dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai tindak lanjut dari permohonan audensi berkaitan Otonomi

Baru

pemekaran

Kabupaten

dari

Kabupaten

dengan

Muba

Pemekaran Daerah

Timur

Musi

yang

Banyuasin

merupakan

dan

rencana

pembangunan Jembatan Duplikat Kecamatan Sungai Lilin. Adapun hasil dari pertemuan yaitu : 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang

Tata

Cara

Pembentukan,

Penghapusan

dan

Penggabungan Daerah bahwa syarat untuk pembentukan daerah adalah harus terpenuhinya syarat administrasi Pembentukan Daerah, Teknis dan Fisik Kewilayahan. 2.

DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan

pada

prinsipnya

mendukung dan menyetujui pemekaran daerah Muba Timur, maka untuk itu DPRD Provinsi Sumatera Selatan meminta kepada

Presidium

Pemekaran

Daerah

Otonomi

Baru

Kabupaten Muba Timur untuk segera melengkapi apa yang menjadi persyaratan tersebut sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. 3. Disepakati Komisi IV DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera melaksanakan rapat koordinasi dalam hal rencana pembangunan Jembatan Duplikat Kecamatan Sungai Lilin dengan mengundang Balai Besar Jalan dan Jembatan Sumsel, Pemerintah Kabupaten Muba (termasuk Camat Sungai

Lilin

dan

Kepala

Desa

Pinang

Banjar)

dan

masyarakat desa. c. Organisasi Masyarakat yang menyampaikan aspirasi melalui demo/unjuk rasa yang berkaitan dengan kebijakan publik yaitu : 1.

Garda Sriwijaya BEM Universitas Sriwijaya Palembang yang menyampaikan aspirasi mengenai percepat pembangunan jalan raya Palembang-Inderalaya.

2. Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumsel yang menyampaikan aspirasi mengenai perusahaan yang telah melanggar Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

31


pelanggaran hubungan kerja antara buruh/pekerja dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi kerja; meminta agar DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan pengawasan ketat terhadap hubungan tripartie (pemerintah-perusahaan-perburuhan/pekerja) dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus terlibat untuk menyelesaikan kasus-kasus perburuhan seperti kasus buruh di Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Sumsel. 3. Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu yang menyampaikan aspirasi menolak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988 tentang perbatasan Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin; menuntut agar permasalahan tapal batas antara Kabupaten Banyuasin dengan Kota Palembang untuk segera diselesaikan sebelum Asian Games XVIII Tahun 2018; dan meminta Gubernur segera menindaklanjuti aspirasi Forum Masyarakat Plaju Darat Bersatu. 4. Pengurus Komisariat (PK) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang menyampaikan tuntutan mengenai persoalan buruh di Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT Srikandi Inti Lestari khususnya driver armada pengangkut hasil perkebunan, dimana hak buruh mulai dari adanya pemotongan upah, jam kerja yang melebihi, pemaksaan pengunduran diri, tidak ada santunan kecelakaan kerja, tidak bisa klaim BPJS. Meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan untuk segera menyelesaikan persoalan hak-hak buruh di PT Srikandi Inti Lestari. 5. Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawasan Pembangunan Publik Control Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan aspirasi mengenai kinerja Komisi Informasi Publik yang baru dilantik Periode Tahun 2015-2019 dan menilai lemahnya kinerja Komisi Informasi Publik Periode Tahun 2011-2015 dalam menangani laporan dari Lembaga Masyarakat terkait penyelesaian sengeketa informasi. Pemerintah agar dapat mendukung

kinerja Pejabat Komisi Informasi Publik yang

baru dilantik untuk lebih sinergis dan lebih baik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

32


menyelesaikan

laporan-laporan

kewenangannya

dalam

yang

Penyelesaian

diproses Sengketa

sesuai

Informasi

(Perki Nomor 01 Tahun 2013). 6. Koalisi Rakyat Sumsel menyampaikan aspirasi menuntut pertanggungjawaban

Pemerintah

menyelesaikan

bencana

ekologis kabut asap yang diakibatkan oleh perusahaan, penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran hutan dan lahan baik berupa pidana, perdata dan administratif khususnya pencabutan izin. 7.nPengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota

Palembang

Pemerintah Palembang

menyampaikan

Provinsi

Sumatera

mengambil

aspirasi

meminta

Selatan

dan

tindakan

agar

Walikota

langsung

untuk

mengantisipasi korban dari asap kabut; Gubernur Provinsi Sumatera Selatan agar mencabut izin perusahaan dan usaha-usaha

yang

terbukti

menyebabkan

kabut

asap

tersebut, serta meminta Gubernur Provinsi Sumatera Selatan agar segera menegur dinas terkait permasalahan kemacetan dan parkir liar di Kota Palembang. 8.nSumber

Daya

Alam

Watch

Palembang

menyampaikan

tuntutan agar aparat kepolisian harus bertindak tegas, serius dan berani menangani kasus kebakaran hutan dan lahan; mendesak Pemerintah agar mencabut izin perusahaan yang telah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian serta stop memberikan izin kepada perusahaan atau anak perusahaan Sinarmas Group. 9. Muslimah Hizbut Tahrir DPD I Palembang menyatakan sikap agar Pemerintah mengerahkan segenap sumber daya dan teknologi untuk menghentikan seluruh kebakaran hutan di seluruh wilayah, menghentikan seluruh pemberian hak istimewa dalam penguasaan dan pengelolaan hutan dan lahan gambut kepada individu maupun korporasi manapun baik dalam skema konsesi atau lainnya meskipun hanya untuk masa tertentu.


33


10.Serikat

Buruh

Sejahtera

Indonesia

Rekan

Paguyuban Angkot Kota Palembang menolak

Indonesia Peraturan

Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tindak tegas perusahaan yang belum ikut dalam BPJS; serta meminta pihak terkait mengawasi Tenaga Kerja Asing di perusahaan sesuai dengan Recruitment Pegawai Tenaga Kerja Asing. Indikator kinerja jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dihitung berdasarkan jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dimana pada tahun 2015 ada 24 (dua puluh empat) masukan organisasi masyarakat. Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

200

160

150 100 15

24

Target

Realisasi

50 0

Target

Realisasi

Persentase Persentase

Grafik perbandingan antara Target dan Realisasi pada Jumlah Masukan Organisasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik Tahun 2015

Tahun 2014 capaian indikator jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik sebanyak 12 (dua belas) masukan sedangkan tahun 2015 sebanyak 24 (dua puluh empat) masyrakat. Perbandingan capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat dalam bentuk grafik dibawah ini :


34


24 25 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5

2014 12

2015

Grafik perbandingan realisasi Jumlah Masukan Organisasi Masyarakat Dalam Perumusan Kebijakan Publik tahun 2014 dengan tahun 215

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis dapat dilaihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja

Satuan

Jumlah masukan Masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik


15

24


Indikator kinerja jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik untuk tahun mendatang pada Rencana Kerja akan ditingkatkan dengan meningkatkan kerjasama dengan organisasi masyarakat melalui dialog audensi, website dan talkshow di radio. DPRD merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk

menampung

dan

menindaklanjuti

aspirasi

masyarakat

tentang suatu permasalahan sesuai dengan bidang tugas dan wewenang DPRD. Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menyampaikan aspirasi/tuntutan diterima dan disalurkan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Komisi yang membidanginya ataupun oleh Fraksi sesuai kebijakan masing-masing Fraksi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

Pengaturan lebih lanjut 35


mengenai teknis penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat yang

disampaikan

Sekretaris

DPRD

secara

langsung

diatur

Provinsi

Sumatera

Selatan

lebih atas

lanjut

oleh

saran

dari

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dialog/audensi dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari masyarakat atau organisasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis dialog/audensi diatur lebih lanjut oleh Sekretaris

DPRD

Pimpinan

Provinsi

DPRD

dialog/audensi penyampaian

Sumatera

Provinsi

Sumatera

dilaksanakan aspirasi

Selatan

secara

melalui

atas

Selatan.

dari

Adakalanya

langsung

demo/unjuk

saran pada

rasa

saat

dikarenakan

permintaan massa atau organisasi masyarakat, Pimpinan atau Komisi yang dianggap perlu diadakan pembicaraan lebih lanjut untuk

penjelasan

atau

penyelesaian

terhadap

permasalahan

tersebut. Pada indikator kinerja jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar

83,35%

dimana

realisasi

kinerja

sebesar

160,00%

sedangkan realisasi keuangan sebesar 76,65%. Realisasi keuangan kecil disebabkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan yang diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak diterbitkan sehingga dalam transaksi keuangan dijadikan pengakuan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2016. Indikator kinerja jumlah masukan organisasi masyarakat dalam

perumusan

kebijakan

publik

didukung

pada

Program

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dalam kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah; kegiatan Reses; dan

Dialog/Audensi

DPRD

dengan

Tokoh-tokoh

Masyarakat,

Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat. Pada APBD Tahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan untuk kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp. 830.400.000,- dan terealisasi sebesar atau

18,68%; kegiatan

sebesar

Rp. 155.115.000,-

Reses sebesar Rp. 9.961.100.000,- dan


36


terealisasi Rp. 8.128.334.950,- atau 81,60%; dan Dialog/Audensi DPRD

dengan

Tokoh-tokoh

Masyarakat, Pimpinan/Anggota

Organisasi Masyarakat sebesar Rp. 214.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 151.874.000,- atau 70,97%.

TUJUAN DARI MISI KEDUA

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi agar Pelayanan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD lebih Cepat dan Modern

Untuk mewujudkan tujuan dari misi kedua telah ditetapkan sasaran strategis. Dalam tahun 2015 telah dilaksanakan upaya pencapaian sasaran dan tingkat pencapaian dijelaskan di bawah ini :

2

Meningkatnya Akses Publik Terhadap Kegiatan Anggota DPRD

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah sebagai berikut : Capaian Tahun 2015 Indikator Kinerja 1.

Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat.

Satuan %

Target Realisasi 95%

100%

% 105,26%

Capaian indikator kinerja dari sasaran meningkatnya akses publik terhadap kegiatan Anggota DPRD yaitu :


37


1. Persentase

Informasi

Kegiatan

DPRD

yang

Dapat

Diakses

Anggota DPRD dan Masyarakat Keterbukaan informasi mengenai kegiatan Anggota DPRD

Provinsi

Sumatera

Selatan diharapkan dapat memenuhi

harapan

masyarakat

yang

ingin

mengetahui kegiatan wakilwakil mereka di Parlemen. Website Rapat Paripurna IV DPRD Prov. Sumsel, Pengesahan Program Legislasi Daerah Prov. Sumsel Tahun Anggaran 2015

Oleh

karena

itu,

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggunakan media Website dan Radio Suara Rakyat untuk menginformasikan 30 (tiga puluh) Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa selama tahun 2015. Kegiatan

Rapat-rapat

Paripurna

dan

Rapat

Paripurna

Istimewa tersebut disiarkan secara langsung (streaming) melalui website www.dprd.sumselprov.go.id dan Radio Suara Rakyat di saluran 107,9 FM. Realisasi capaian indikator kinerja persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat pada tahun 2015 sebesar 100% dari target 95%. Indikator kinerja persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat dihitung berdasarkan jumlah Rapat Paripurna yang disiarkan di website dan radio dibagi jumlah

rapat-rapat

Paripurna

selama

tahun

2015.

Adapun

penjelasannya yaitu 30 rapat Paripurna yang disiarkan di website dan radio dibagi 30 rapat-rapat Paripurna selama tahun 2015 dikali 100% sehingga didapatkan hasil 100%. Perbandingan antara target dan realisasi capaian indikator kinerja tersebut diatas dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


38


106

105,26

104 102

100 100 98 96

Target Realisasi

95

Persentase

94 92 90 88 Target

Realisasi

Persentase

Grafik Perbandingan antara Target dan Realisasi pada Persentase Informasi Kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan Masyarakat tahun 2015

Tahun 2014 capaian indikator kinerja persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat sebesar 100% dan tahun 2015 sebesar 100%. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2015 dengan target jangka menengah pada perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja

Satuan

Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat

%

Upaya

yang

dilakukan


95

untuk


100

meningkatkan

95

informasi

tentang kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui media website yang dapat diakses melalui internet dengan

website

www.dprd.sumselprov.go.id akan menambahkan fitur-fitur antara lain : 1.

Video rapat-rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

2.

Live Streaming Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan

3.

Dokumentasi foto-foto setiap kegiatan dalam album kolase

4.

Fitur chat room yang merupakan aplikasi chatting pada website


39


www.dprd.sumselprov.go.id yang bermanfaat bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan informasi tentang kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui radio yang dapat didengar oleh khalayak banyak yaitu : 1.

Mengadakan talkshow dengan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan mitra-mitra kerja

2.

Mengadakan relay siaran langsung talkshow dengan radio-radio swasta yang ada di Kota Palembang dan daerah-daerah

3.

Siaran live streaming audio dan video radio di website DPRD Provinsi Sumatera Selatan

4.

Menyiarkan secara langsung Rapat Paripurna dan Rapat Paripurna Istimewa yang telah dijadwalkan

5.

Mengikuti dan melaporkan setiap kegiatan kunjungan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan baik di dalam dan di lapangan

6.

Meningkatkan jangkauan siaran agar dapat didengar oleh masyarakat banyak

Talkshow Komisi II DPRD Prov. Sumsel, Biro Hukum dan HAM dan Biro Pemerintahan membahas Permasalahan Tapal Batas Wilayah Prov. Sumsel

Talkshow Komisi V DPRD Prov. Sumsel, Dinas Kesehatan dan BPJS Sumsel membahas Menjamin Kesehatan Masyarakat Bersama BPJS

Upaya yang dilakukan juga bagi tamu dan masyarakat yang datang ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui media Digital Signage di depan ruang resepsionis, ruang Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan di depan ruang Komisi-komisi merupakan media baru untuk menyampaikan pesan, informasi maupun promosi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

40


yang terarah tentang kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada

khalayak

secara

cepat

dalam

waktu

singkat

dengan

menghubungkan teknologi display (Plasma atau CD), Teknologi Informasi yang terintegritas dan konten yang dinamis yaitu : 1. Visi dan Misi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2. Profil Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan 3. Selayang Pandang DPRD Provinsi Sumatera Selatan 4. Siaran

langsung

Rapat

Paripurna

dan

Rapat

Paripurna

Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan 5. Kegiatan komisi-komisi DPRD Provinsi Sumatera Selatan 6. Kegiatan aspirasi masyarakat ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Website Rapat Paripurna VI DPRD Prov. Sumsel, Agenda Penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2014

Website Rapat Paripurna Istimewa IV DPRD Prov. Sumsel dalam rangka Peringatan Hari Jadi Provinsi ke 69 tahun.

Pada indikator kinerja persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat tahun 2015 terdapat efisiensi sebesar 21,71% dimana realisasi kinerja sebesar 105,26% sedangkan realisasi keuangan sebesar 83,55%. Realisasi keuangan kecil disebabkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas permintaan Surat Perintah Membayar (SPM) kegiatan yang diajukan ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tidak diterbitkan sehingga dalam transaksi keuangan dijadikan pengakuan utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2016.


41


Indikator kinerja persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat didukung pada Program

Optimalisasi

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi

dalam

kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Media Center dan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik. Pada APBD Tahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menganggarkan untuk kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Media

Center sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi

sebesar

Rp. 24.570.000,- atau 98,28% dan Pengembangan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik sebesar

Rp. 503.731.625,- dan terealisasi

sebesar Rp. 417.177.114,- atau 82,82%.

B.

REALISASI ANGGARAN Pelaksanaan Kegiatan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD

Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun Anggaran 2015 didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015. Pada tahun 2015 Sekretariat DPRD Provinsi

Sumatera

Selatan

memperoleh

pagu

anggaran

sebesar

Rp 13.429.324.900,- (Tiga belas milyar empat ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) untuk membiayai 2 (dua) Program RPJMD. Anggaran dan Realisasi Belanja pada Tahun 2015 dikaitkan dengan pencapaian sasaran yang telah diukur melalui indikator kinerja adalah sebagai berikut : Tabel Realisasi Anggaran NO

SASARAN

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

1

2

3

4

5

6

1

2


Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan Anggota DPRD

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Jumlah


12.900.593.275

9.735.713.809

75,47

528.731.625

441.747.114

83,55

13.429.324.900

10.177.460.923

75,79

42


Tabel Efisiensi Anggaran NO

INDIKATOR KINERJA

1

1. 2. 3. 4. 5. 6.

REALISASI KINERJA

REALISASI KEUANGAN

EFISIENSI

2

3

4

5

Persentase risalah rapat yang tepat waktu Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD Persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat

103,09%

64,14%

38,95%

109,89%

75,47%

34,42%

125,46%

64,14%

61,32%

112,50%

75,47%

37,03%

160,00%

76,65%

83,35%

105,26%

83,55%

21.71%

Kegiatan-kegiatan yang mendukung sasaran-sasaran strategis telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dilihat dari pencapaian indikator kinerja dan adanya penghematan penggunaan dana anggaran melaksanakan program-program yang mendukung pencapaian sasaransasaran tersebut, yaitu : 1. Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Realisasi anggaran untuk mendukung sasaran ini mencapai 75,47% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp. 9.735.713.809,- dari anggaran sebesar Rp. 12.900.593.275,-. Program ini mendukung indikator persentase risalah rapat yang tepat waktu, persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD, persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik, jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik dan jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik. 2. Meningkatnya akses publik terhadap kegiatan Anggota DPRD Realisai anggaran untuk sasaran ini mencapai 83,55% dengan realisasi dana yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut pada tahun 2015 sebesar Rp. 441.747.114,- dari anggaran sebesar Rp. 528.731.625,-. Program ini mendukung indikator persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses anggota DPRD dan Masyarakat.


43


BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera

Selatan

yang

disajikan

berisikan

pelaksanaan

dari

serangkaian program kegiatan yang mengacu pada 6 (enam) Indikator Kinerja Utama. Dalam pencapaian program tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada kesediaan dana, sumber daya dan sarana prasarana. Selain itu diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama para Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian sasaran kinerja dengan 6 (enam) indikator diperoleh persentase capaian kinerja sasaran rata-rata adalah 119,37% atau termasuk dalam interpretasi nilai BERHASIL. Secara rinci pencapaian kinerja keenam indikator kinerja tersebut sebagai berikut : 1. Persentase risalah rapat yang tepat waktu mencapai 103,09% 2. Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti oleh DPRD mencapai 109,89% 3. Persentase Anggota DPRD yang aktif dalam perumusan kebijakan publik mencapai 125,46% 4. Jumlah masukan partai politik dalam perumusan kebijakan publik mencapai 112,50% 5. Jumlah masukan organisasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik mencapai 160% 6. Persentase informasi kegiatan DPRD yang dapat diakses Anggota DPRD dan masyarakat mencapai 105,26% Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang akan terus meningkatkan pelayanan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, memenuhi sarana dan prasarana untuk menunjang pekerjaan dan meningkatkan kualitas pegawai melalui pendidikan dan pelatihan yang diperlukan. Pada tahun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015

44


2015 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menyediakan anggaran

pendidikan

dan

pelatihan

pada

Program

Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp. 317.750.000,-. Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 ini disusun sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian Tahun

2015,

untuk

dapat

digunakan

sebagai

acuan

kinerja

perbaikan

penyusunan perencanaan dan meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.


45


LAMPIRAN


46

KATA PENGANTAR. Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Recommend Documents