KATA PENGANTAR
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang jelas sebagai acuan untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Pedoman dan arahan dituangkan dalam bentuk Rencana Strategis yang berisi antara lain tentang visi, misi, strategi serta rencana kerja beserta seluruh aspek yang berkaitan dengannya. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian tahun 2010-2014 disusun dengan memperhatikan kondisi dan sasaran yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman menjadi faktor yang selalu diperhitungkan. Penyusunan rencana strategis ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 dengan fokus utama pada program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. Dengan disusunnya rencana strategis ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja Inspektorat Jenderal dalam pencapaian sasaran yang di tetapkan. Rencana Strategis ini selanjutnya menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dan pihak-pihak yang terkait.
Inspektur Jenderal
M. Sakri Widhianto
i
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
i ii
BAB I
:
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Maksud dan Tujuan C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal D. Ruang Lingkup
3 3 3 5
BAB II
:
VISI, MISI DAN STRATEGI PENGAWASAN A. Visi B. Misi E. Strategi Pengawasan
6 6 6 7
BAB III
:
ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS A. Kondisi Saat Ini B. Analisa SWOT C. Kondisi yang Diharapkan
8 8 9
BAB IV
:
TUJUAN DAN SASARAN
11
A. B.
11 12
BAB IV
:
KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
13
A. B. C.
13 13 13
D. BAB V
:
Tujuan Sasaran
Kebijakan Pengawasan Program dan Kegiatan Pengawasan Itjen Program dan Kegiatan Pengawasan Tugas Dekonsentrasi Tahun 2010 Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal
PENUTUP
15 16
ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan secara efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan adanya perencanaan pembangunan Nasional. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 – 2014 bahwa upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab, serta mencegah dan menuntaskan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek-praktek KKN, meningkatkan kualitas penyelenggara administrasi negara dan meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.
B. Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010 – 2014 adalah sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian.
C. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/MIND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi sebagai berikut : 1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan; 2. Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Menteri; 3. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal; 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
3
Dalam melaksanakan fungsi tersebut organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari: 1. 2. 3. 4. 5.
Sekretariat Inspektorat Jenderal Inspektorat I Inspektorat II Inspektorat III Inspektorat IV
D. Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2010 – 2014 adalah: 1. 2. 3. 4.
Visi dan Misi; Strategi Pengawasan; Tujuan dan sasaran; Kebijakan, program dan kegiatan.
4
BAB II VISI, MISI DAN STRATEGI PENGAWASAN
Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian mempunyai visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi sebagai berikut :
A. VISI : “Terwujudnya pengawasan sebagai mitra pencapaian sasaran pembangunan industri”.
kerja
dan
penjamin
mutu
B. MISI 1. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dalam satu siklus fungsi manajemen. 2. Melaksanakan Pengawasan, Evaluasi dan Pengendalian dalam rangka pembinaan. 3. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan RI terhadap Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian yang telah dicapai pada tahun 2009. 4. Melakukan pengawasan dengan mengacu pada Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008. 5. Melaksanakan Pengawasan dalam rangka meminimalisir penyimpangan untuk terciptanya good governance di lingkungan Kementerian Perindustrian. 6. Mengedepankan fungsi check and balance dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang industri, dalam rangka akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan negara. 7. Melaksanakan pengawasan yang independen terhadap auditi. 8. Melaksanakan advokasi, pendampingan dan konsultansi pelaksanaan kegiatan satuan kerja.
5
C. Strategi Pengawasan 1. Meningkatkan kualitas pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi auditi sesuai dengan kebijakan, program, kegiatan dan sasaran yang ditetapkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembangunan industri nasional; 3. Mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 4. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan seluruh aparat pengawasan; 5. Meningkatkan profesionalisme dan indepedensi aparat pengawasan; 6. Meningkatkan budaya pengawasan di lingkungan Kementerian Perindustrian; 7. Menerapkan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008.
6
BAB III ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEGIS Rencana strategis Inspektorat Jenderal disusun dengan memperhatikan analisis perkembangan strategis yang meliputi : A. Kondisi Saat Ini dan lima tahun kedepan. 1. Laporan Hasil Pengawasan tidak segera ditindaklanjuti tepat waktu oleh auditi sehingga menjadi temuan berulang dan menjadi temuan aparat pengawas eksternal; 2. Sistem Pengendalian Internal di Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian masih lemah; 3. Peran pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen di Satuan Kerja masih lemah; 4. Kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pengawasan aparat pengawasan internal dan aparat pengawasan eksternal. 5. Anggaran Pengawasan Inspektorat Jenderal belum memadai sehingga kegiatan reviu hanya terlaksana 50%, kegiatan Monitoring dan Evaluasi hanya terlaksana 10%, evaluasi pelaksanaan kebijakan hanya 3 (tiga) obyek kebijakan pertahun, Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Auditor serta Diklat peningkatan kompetensi substansi Auditor terhambat; 6. Tuntutan masyarakat yang akuntabilitas kinerja aparatur;
semakin
tinggi
terhadap
kualitas
dan
7. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap aparatur yang bersih dan bebas dari KKN B. Analisa SWOT 1. Kekuatan � SDM Pengawasan telah memiliki sertifikat Auditor. � Adanya pedoman pengawasan. � Adanya Kode Etik Auditor. � Adanya Klinik Konsultasi Inspektorat Jenderal. � Telah menggunakan Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001:2008) dalam pelaksanaan audit dan kegiatan administrasi. 7
2. Kelemahan � SDM pengawasan dan auditor banyak yang segera memasuki usia pensiun. � Dukungan anggaran dan sarana/prasarana kerja belum memadai. � Pemahaman Auditor terhadap program dan kebijakan belum optimal. � Implementasi audit sesuai dilaksanakan oleh Auditor.
PKA
dan
KKA
� Terbatas kesempatan Auditor mengikuti kemampuan teknis dan kompetensi substansi.
belum
sepenuhnya
diklat
peningkatan
3. Peluang � Adanya political will pemerintah untuk mewujudkan good governance, yang menempatkan peran pengawasan dalam posisi strategis dalam sistem manajemen pembangunan nasional. � Kebijakan reformasi birokrasi instansi pemerintah, yang menuntut profesionalisme dalam melaksanakan tugas. � Kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menempatkan Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawal pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal (SPIP) yang strategis. � Perubahan paradigma pengawasan, dimana aparat pengawasan sebagai mitra auditi menjadikan Inspektorat Jenderal berperan sebagai consultant patner. � Semakin meningkatnya transparasi masyarakat sejalan dengan era demokratisasi. � Komitmen yang tinggi dari Pimpinan Kementerian Perindustrian untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pemberantasan KKN dalam rangka terciptanya Good Governance. 4. Ancaman � Masih adanya pejabat yang memandang bahwa Pengawasan sebagai wahana untuk mencari-cari kesalahan dan belum sepenuhnya memandang sebagai fungsi manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
8
�
Dinamika perubahan dalam sistem menejemen birokrasi pemerintah masih berorientasi pada pembenahan aspek perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan. Sedangkan pembenahan aspek sistem pengawasan masih tertinggal.
�
Reward yang belum memadai kepada tenaga fungsional Auditor yang pekerjaannya mengandung resiko dan menuntut profesionalisme.
C. Kondisi Yang Diharapkan 1. Tercapainya sasaran pembangunan sektor industri. 2. Terwujudnya penjaminan mutu dalam pencapaian sasaran pembangunan industri. 3. Terlaksananya reformasi birokrasi dan terwujudnya good governance di Kementerian Perindustrian. 4. Terciptanya aparatur Kementerian Perindustrian yang berkinerja prima dan bersih dari KKN; 5. Terciptanya Sistem Pengendalian Internal yang berkelanjutan sebagai bagian integral dalam sistem manajemen; 6. Terwujudnya pengawasan berdasarkan pendekatan risk based audit (audit berbasis resiko);
9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
A. Tujuan Pengawasan Mendorong tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perindustrian sesuai dengan kebijakan, program dan sasaran yang ditetapkan serta pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. B. Sasaran Pengawasan 1. Sasaran Kualitatif a. Terwujudnya pencapaian sasaran pembangunan industri sesuai kebijakan, program dan sasaran yang ditetapkan serta pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan b. Terwujudnya kemitraan dengan auditi dalam pelaksanaan pengawasan terhadap kebijakan, program, kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran yang ditetapkan serta pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan c.
Terwujudnya penjaminan mutu pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan satuan kerja Kementerian Perindustrian.
d. Terwujudnya pelaksanaan program pengawasan yang berkualitas di Kementerian Perindustrian. e. Meminimalisir jumlah temuan yang berulang. f.
Meningkatnya kualitas pelaporan sebagai penyempurnaan penetapan kebijakan dan program.
bahan
masukan
2. Sasaran Kuantitatif
59 -
Dekonsentrasi 33 -
Tugas Pembantuan 75 -
57
33
75
165
57
-
-
57
-
-
-
3
No.
Kegiatan
Satker
1. 2.
Audit Kinerja Monitoring dan Evaluasi Pemantauan Tindak Lanjut Reviu Laporan Keuangan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan
3. 4. 5.
Laporan 167 32
10
Catatan: Data dalam tabel merupakan sasaran kuantitatif tahun 2010. Sasaran 5 tahun kedepan dapat berubah mengikuti perubahan jumlah Satker, Satker pelaksana Dekonsentrasi, dan Satker Pelaksana Tugas Pembantuan. Demikian pula jumlah laporan monitoring dan evaluasi serta Evaluasi Kebijakan dapat lebih banyak, sejalan dengan bertambahnya anggaran Inspektorat Jenderal.
11
BAB IV KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN A. Kebijakan Pengawasan 1. Melaksanakan pengawasan berbasis kinerja dengan mengedepankan aspek pembinaan kepada seluruh satker dalam rangka menjamin tercapainya program dan sasaran kinerja auditi. 2. Menerapkan audit berbasis resiko. B. Program dan Kegiatan Pengawasan Program Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 adalah “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur”. Kegiatannya antara lain sebagai berikut :
PROGRAM / KEGIATAN I
II
Audit Akuntabilitas Kinerja Kementerian Perindustrian 1. Audit Kinerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian 2. Audit Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan bidang Industri Monitoring dan Evaluasi Berkala 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Industri di Daerah Kabupaten/ Kota 2. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit
PELAK SANAAN 2010
RENCANA 2011
2012
2013
2014
57 Obrik
57 obrik
57 Obrik
57 obrik
57 obrik
108 obrik
108 obrik
108 obrik
108 obrik
108 obrik
33 Kab/Kota
66 Kab/Kota
99 Kab/Kota
132 Kab/Kota
165 Kab/Kota
165 unit
165 unit
165 unit
165 unit
165 unit
12
3. Penyelenggaraan Reviu Laporan Keuangan/ Barang Milik Negara Unit-unit Kerja Kementerian Perindustrian 4. Monitoring Dan Evaluasi Dampak Pelaksanaan Kebijakan Bidang Industri III
IV
Pembinaan/ Koordinasi/ Konsultasi dan Sistem Informasi Pengawasan 1. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 2. Koordinasi dan Konsultasi Pengawasan 3. Peningkatan Sistem Informasi Pengawasan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Kerja 1. Operasional dan Perawatan Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
57 Unit 1 periode
57 Unit 2 periode
57 Unit 2 periode
57 Unit 2 periode
57 Unit 2 periode
-
2 laporan
2 laporan
3 laporan
5 laporan
2 Keg
3 Keg
3 Keg
4 Keg
4 Keg
2 Keg
2 Keg
2 Keg
2 Keg
2 Keg
-
1 Keg
2 Keg
2 Keg
3 Keg
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
-
2 Keg
2 Keg
2 Keg
2 Keg
C. Program dan Kegiatan Pengawasan Tugas Dekonsentrasi Tahun 2010 1. Program Tugas Dekonsentrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2010. Terdapat 2 (dua) program, yaitu: a. Program Pengembangan Industri Keci dan Menengah dari Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan Pemberdayaan IKM: � Penyusunan/ pengumpulan/ pengolahan/ updating/ analisa data dan statistik; � Penyusunan program dan Rencana Kerja; � Pameran dan Promosi; � Pendidikan Pelatihan Teknis bagi IKM; � Peningkatan kompetensi SDM aparatur; � Operasional Unit Pelayanan Pembinaan IKM; � Pengembangan mutu IKM. Nilai Rp. 56.518.000.000,- (Lima puluh enam milyar lima ratus delapan belas juta rupiah) 13
b. Program Penataan Struktur Industri dari Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia dengan kegiatan Peningkatan Iklim Usaha Industri: � � � � � Nilai
Pemanduan dan penguatan jejaring kerja antar stakeholder hulu, hilir dan investasi; Seminar pengembangan klaster; Pelatihan peningkatan produksi mutu; Forum komunikasi peningkatan produksi dan klaster; dan Penyusunan program dan rencana kerja/ teknis/ program. Rp. 6.900.000.000,- (Enam milyar sembilan ratus juta)
2. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2010 terhadap Tugas Dekonsentrasi. PKPT Inspektorat Jenderal tahun 2010 dilaksanakan terhadap 33 Kantor Dinas Perindustrian di Provinsi yang melaksanakan tugas Dekonsentrasi. PKPT tahun 2010 dilaksanakan antara bulan Maret s/d Juli 2010 yaitu sesuai dengan tabel di bawah ini: BULAN
No.
Provinsi
1
Nangroe Aceh Darussalam
2
Sumatera Utara
3
Sumatera Barat
√
4
Riau
√
5
Kepulauan Riau
6
Jambi
7
Sumatera Selatan
8
Bengkulu
9
Bangka Belitung
10
Lampung
11
DKI Jakarta
12
Banten
13
Jawa Barat
14
Jawa Tengah
15
DI Yogyakarta
√
16
Jawa Timur
√
17
Bali
18
Nusa Tenggara Barat
19
Nusa Tenggara Timur
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des √ √
√ √ √ √ √ √ √
√√ √ √
√ √ √ 14
No.
Provinsi
BULAN Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
20
Kalimantan Barat
21
Kalimantan Tengah
22
Kalimantan Selatan
23
Kalimantan Timur
√
24
Sulawesi utara
√
25
Gorontalo
√
26
Sulawesi Tengah
√
27
Sulawesi Selatan
√
28
Sulawesi Tenggara
29
Sulawesi Barat
30
Maluku
31
Maluku Utara
32
Papua
√
33
Papua Barat
√
√ √ √
√ √ √ √
D. Reformasi Birokrasi Dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut : 1. Menetapkan Peta Strategi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) pegawai Inspektorat Jenderal sampai dengan tingkat pelaksana (fungsional umum). 2. Melakukan perubahan arah penyusunan PKPT sesuai dengan Kebijakan Pengawasan dan pendekatan Audit Berbasis Resiko (risk based audit). 3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam pelaksanaan Audit, guna memberikan jaminan hasil audit yang berkualitas. 4. Penerapan 5 K (Keteraturan, Kerapihan, Kebersihan, Kelestarian dan Kedisiplinan) di lingkungan Inspektorat Jenderal. 5. Memperbarui penetapan Peraturan Menteri tentang Tata Cara Pengawasan Internal di lingkungan Kementerian Perindustrian. 6. Melaksanakan penilaian disiplin dan kinerja pegawai dilingkungan Inspektorat Jenderal.
15
BAB VI PENUTUP
Tuntutan masyarakat dalam lima tahun kedepan semakin tinggi terhadap kualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur serta mengharapkan perilaku aparatur yang bersih dan bebas dari KKN. Oleh karena itu pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen adalah untuk meyakinkan dan menjamin bahwa program dan kegiatan dari aparatur kementerian Perindustrian telah sesuai dengan perencanaan dan kebijakan yang digariskan serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan selanjutnya digunakan sebagai umpan balik bagi penyempurnaan Kebijakan dan penyusunan Program. Pelaksanaan tugas Dekonsentrasi oleh Dinas Perindustrian di Provinsi, harus dapat menstimulasi percepatan pembangunan industri di daerah dan dikelola dengan efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta bebas KKN Rencana Strategis Inspektorat Jenderal ini menjadi acuan bagi jajaran aparatur Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya dalam lima tahun kedepan.
oooooOOOOOooooo
16
��������������������������������������������������������������������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������������������������
