Oleh : INSPEKTUR JENDERAL
1
VISI ITJEN KEMENTAN 2015 2015- 2019 Handal dan Berintegritas dalam Menegakkan Kepemerintahan yang Baik dan Bersih di Kementerian Pertanian
2
DESKRIPSI KEGIATAN STRATEGIS PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
AUDIT
Non AUDIT
• Audit Kinerja • Audit BMN • Audit Investigasi • Audit Sanggah Banding • Audit Tujuan Tertentu
•Pendampingan UPSUS •Pembinaan SPI •Pembinaan KAK-WBK •Evaluasi Strategis Eselon I •Reviu Laporan Keuangan •Reviu RKA-KL •Evaluasi Laporan Kinerja
KEGIATAN PENGAWASAN ITJENTAN -Pengambilan keputusan/kebijakan Strategis K/L/D telah melalui Proses evaluasi oleh APIP atas berbagai aspek risiko -Dengan harapan Pimpinan K/L/D terhindar dari masalah hukum akibat dari kebijakan yang diambil nya.
Audit Keuangan
Internal Audit
Consulting Activities
Assurance Activities
Audit
Evaluasi
Audit Kinerja
Audit dengan Tujuan tertentu
Reviu
Monitoring
Bimtek Sosialisasi Asistensi Konsultasi
•Reviu Laporan keuangan LKPP/D •Reviu Rencana Kegiatan sebagai usulan DIPA •Reviu usulan revisi Anggaran yang merubah plafon anggaran Catatan : Klasifikasi berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP dan Praktik AI yang berlaku
Tahapan Proses Manajemen/Pengelolaan Program/Kegiatan Perumusan Kebijakan
Monitoring dan Evaluasi
Pelaporan
Perencanaan
PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PROGRAM/ (PENDAPATAN & BELANJA) KEGIATAN
Panatausahaan
Pelaksanaan Anggaran /kegiatan
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Penganggaran
AKUNTABILITAS KINERJA
- TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN (ORGANISASI) TERCAPAI - GOOD GOVERNANCE & CLEAN GOVERNMENT
Peran Pengawasan Internal (Consulting & Assurance) 5
CONSULTING ACTIVITIES 1. Asistensi (membantu pekerjaan) a. Memfasilitasi dan menghubungkan kebutuhan daerah dengan Penanggungjawab Program. b. Memotivasi dan memberikan semangat untuk mencapai tujuan dan sasaran. c. Mereviu pelaksanaan kegiatan (validasi data/lapangan). 2. Konsultansi a. Membantu mengintepretasi terhadap aturan yang kurang jelas b. Membantu mengidentifikasi risiko pelaksanaan kegiatan dan memberikan alternatif penanganan. 3. Monitoring/evaluasi a. Mengevaluasi pencapaian target pelaksanaan kegiatan. b. Melaporkan dan mengevaluasi perkembangan kegiatan. c. Memberikan saran perbaikan pengelolaan program/kegiatan
6
PENDAMPINGAN UPSUS
1.
PENDAMPINGAN ESELON I / II (POKJA UPSUS)
2.
PENDAMPINGAN PENYULUH, MAHASISWA/ALUMNI, DAN BABINSA
3.
PENDAMPINGAN INSPEKTORAT JENDERAL
7
3.
PENDAMPINGAN INSPEKTORAT JENDERAL
Menjaga agar program/kegiatan dilaksanakan secara efektif, efisien dan ekonomis dan sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.
Mempercepat proses pencapaian tujuan dan sasaran program/kegiatan.
Memberikan peringatan dini (early warning) kepada penanggungjawab program/kegiatan. Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan dan mengevaluasi pencapaian program kegiatan. Memberikan saran yang konstruktif untuk peningkatan kinerja dan perbaikan program selanjutnya. 8
METODE PENDAMPINGAN/PENGAWALAN 1. Memfasilitasi dan menghubungkan kebutuhan daerah dengan Penanggungjawab Program
1. ASISTENSI
Pusat, Dinas Prov/Kab
DAN KONSULTANSI
2.
3.
KUNJUNGAN LAPANGAN
MONITORING DAN EVALUASI
Kinerja Program/ Kegiatan
Pembuktian fisik dan keyakinan
2. Membantu mengintepretasi terhadap aturan yang kurang jelas 3. Memotivasi dan memberikan semangat untuk mencapai tujuan dan sasaran 4. Membantu mengidentifikasi risiko pelaksanaan kegiatan dan memberikan alternatif penanganan
Reviu pelaksanaan (validasi data/lap) Kesiapan Lokasi/Petani Perkembangan Keg Lapangan
Mengevaluasi pencapaian target pelaksanaan kegiatan Melaporkan dan mengevaluasi perkembangan kegiatan
TITIK KRITIS PENCAPAIAN PROGRAM SWASEMBADA PANGAN
• Penyimpangan penggunaan anggaran (fiktif) • Penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa (Perencanaan, Proses, Pelaksa naan, Pertang gung jawaban): rekayasa, mark up,fiktif • Pungutan PNBP
CONTROLING
• Pembentu kan organisasi • Penunjuka n Personil (PPK, Bendahara , POKJA, Penanggun g jawab kegiatan • Promosi Jabatan • Tim Ad Hoc
ACTUATING
• Penyusunan RKA-K/L; DIPA & ROK • Penyusunan Kebijakan (Pedoman Juklak, Juknis, SOP) • Penetapan CP/CL fiktif • Proposal Kegt fiktif
ORGANIZING
PLANING
MODUS & NIAT KORUPSI • Mempengaruhi Pengawasan (gratifikasi, suap, dll) • Pelemahan Was • Pengabaian Hasil Was • Integritas rendah
TITIK KRITIS SWASEMBADA PADI – JAGUNG DAN PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI Titik Kritis
Penanganan
CP/CL tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Pedum/Juklak
Pemilihan CP/CL mengacu pada ketentuan dan dilakukan reviu sebelum ditetapkan
Pelaksanaan konstruksi jaringan tidak sesuai desain atau desain yang dibuat tidak sesuai kondisi lapangan Penyaluran benih, pupuk dan alsintan tidak memenuhi prinsip 5 tepat dan tidak sesuai kebutuhan
Pembangunan jaringan mengacu pada desain yang telah dibuat dan sesuai kondisi lapangan Penyaluran benih, pupuk dan alsintan memperhatikan prinsip 5 tepat dan sesuai waktu pemanfaatan
Ketentuan pelaksanaan kontrak pengadaan RMU hanya sampai running test alat dan tidak sampai uji unjuk kerja peralatan
Uji komersial dan rendemen beras menjadi salah satu persyaratan peralatan diterima dari pihak III
Pemasangan/ instal peralatan RMU (husker dan polisher) oleh pihak III tidak mendukung sasaran kapasitas pengupasan, rendemen beras yang ditetapkan (min 62,74%) dan persentase beras kepala
RMU diterima petani setelah kapasitas pengupasan, rendemen beras dan persentase beras kepala sesuai sasaran yang ditetapkan
TITIK KRITIS SWASEMBADA PADI – JAGUNG DAN PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI Titik Kritis
Penanganan
Losses beras melebihi standar yang ditetapkan sebesar max 2,5%
Pemupukan sesuai rekomendasi, panen saat masak fisiologis dan meningkatkan penggu naan alsintan UPBS Badan Litbangtan belum dapat menyediakan Perbanyakan benih di UPBS supaya memper benih VUB Padi, Jagung dan Kedelai sesuai prefe hatikan karakteristik/ spesifik lokasi dan rensi benih di masyarakat dan waktu yg tepat preferensi VUB masyarakat serta waktu yg sesuai musim tanam tepat sesuai musim tanam Penyuluhan kurang menerapkan Sistem Kerja Kepala BP3K untuk mengendalikan kegiatan Latihan, Kunjungan, dan Supervisi (Laku Susi) dan Laku Susi dengan lebih efektif, dan penyu kurang terkoordinasi dengan instansi terkait sunan program penyuluhan yang baik dan benar, serta berkoordinasi dengan instansi terkait Rice transplanter, reaper dan combine harvester Segera dilakukan pelatihan penggunaan rice belum seluruhnya dimanfaatkan karena belum ada transplanter, reaper dan combine harvester pelatihan Peningkatan IP, produksi dan produktivitas tidak Meningkatkan pengawasan dan pengawalan tercapai agar tujuan kegiatan tercapai
TITIK KRITIS PENINGKATAN PRODUKSI GULA TITIK KRITIS
PENANGANAN
Penyediaan benih Tebu Kuljar (G2) & Konvensional (KBP s.d KBI) oleh Badan Litbangtan dan P3GI, belum memenuhi kebutuhan (jumlah, varietas dan waktu)
Penyediaan benih sumber harus disesuaikan dengan rencana kebutuhan (jumlah, varietas dan waktu)
Penetapan target areal pengembangan tebu kurang selaras dengan potensi wilayah
Berkoordinasi dengan daerah untuk selaraskan target dengan potensi wilayah
Teknis budidaya /GAP belum optimal dan Penggunaan Agro input sesuai baku teknis keterbatasan permodalan dan adanya fasilitasi akses permodalan Penggunaan dana bansos belum sepenuhnya tertib
Sosialisasi dan pembinaan administrasi pertanggungjawaban dana bansos
Mesin PG sudah tua sehingga tidak Berkoordinasi dengan Kemen BUMN & efisien & penetapan rendemen belum adil instansi terkait untuk revitalisasi mesin PG & dan transparan pembangunan PG baru, serta penetapan rendemen yang lebih adil dan transparan Harga gula ditingkat petani produsen tidak menguntungkan
Perlu kebijakan harga gula untuk memotivasi petani agar pendapatan petani terjamin
TITIK KRITIS PENINGKATAN PRODUKSI DAGING Titik Kritis
Pengendalian Titik Kritis
GERAKAN BERAHI DAN INSEMINASI BUATAN Tingkat kebuntingan rendah krn : a. Identifikasi akseptor tdk tepat b. Penyuntikan hormon PGF2α tdk berdasarkan kondisi akseptor c. Sebagian akseptor tidak di IB
a.Mencukupi dan melatih petugas ATR dan inseminator b.Akseptor dikumpulkan mulai dari identifikasi s.d IB
PENAMBAHAN INDUKAN IMPOR DAN BIBIT LOKAL PADA KEGIATAN PEMBIBITAN SAPI, INTEGRASI TERNAK RUMINANSIA, PENGEMBANGAN INDUKAN SAPI DAN KERBAU, PENGEMBANGAN LAHAN EKS TAMBANG Seleksi CP/CL tidak tepat yaitu klpk tdk Mengendalikan seleksi dan verifikasi CP/CL mampu membeli konsentrat, sesuai dengan Pedum memelihara induk/ bibit, & inseminator terbatas. Ternak tdk sesuai spesifikasi baik jumlah & Mempersyaratkan dlm dok kontrak, adanya kualitas (wanprestasi) jaminan suplai ternak & diklarifikasi di lapangan sblm penetapan pemenang, memastikan kesehatan reproduksi ternak, Ditjen PKH berkoordinasi dg Dinas Prop/Kab terkait sertifikat bibit/SKLB.
Lanjutan Titik Kritis
Pengendalian Titik Kritis
PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI a. Diagnosa kasus gangrep tdk tepat b. Pengadaan jenis hormon tidak sesuai kasus penyakit berpotensi kelebihan hormon dan menjadi kadaluarsa. c. Tingkat kesembuhan dan kebuntingnan kembali rendah atau tidak terpantau.
a. Pelatihan petugas b. Pembelian hormon disesuaikan dengan kasus tahun sebelumnya. c. Pelaksanaan kegiatan lebih awal sehingga akhir tahun dapat dimonitor kesembuhan/bunting kembali. d. Mengalokasikan dana untuk recorder
FASILITASI BANGUNAN DAN PERALATAN RPH a.Pengadaan bangunan dan peralatan tidak sesuai kebutuhan dan kapasitas potong. b.Penunjukan lokasi rehab RPH tidak sesuai dengan kebutuhan.
a. Identifikasi kebutuhan rehab dan peralatan secara cermat. b. Penunjukan lokasi rehabilitasi RPH sesuai dengan hasil identifikasi dan kebutuhan di lapangan.
KOORDINASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN HORTIKULTURA Koordinasi perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kegiatan, baik di pusat maupun di provinsi, kabupaten/kota perlu ditingkatkan, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat dan berhasil dengan baik
Sinergi program kegiatan pembangunan hortikultura perlu ditingkatkan, sehingga kegiatan lebih fokus dan keberhasilannya lebih terjamin
Pendampingan oleh Penyuluh Pertanian dan POPT perlu ditingkatkan, demikian juga pelaksanaan SL GAP dan SLPHT, sehingga petani memiliki pemahaman teknik budidaya yang lebih baik dan pemeliharaan tanaman dilakukan optimal 17
Pengembangan Cabe dan Bawang Penetapan poktan penerima bantuan penanaman cabe dan bawang lebih memperhatikan Pedum dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan, sehingga pencapaian tujuan kegiatan lebih terjamin
Lahan untuk penanaman cabe dan bawang perlu ditetapkan sejak awal mengingat kebutuhan lahan untuk pajale cenderung bertambah
Pengadaan saprodi dan sarana pendukung lain dilakukan tepat waktu dan mempertimbangkan kebutuhan petani, sehingga penanaman dapat dilakukan sesuai rencana dan anggaran digunakan dengan baik 18
Pengembangan Cabe dan Bawang Penanaman cabe dilakukan tepat waktu, sehingga tujuan GTCK (gerakan tanam cabe musim kemarau) untuk memeratakan produksi cabe tercapai dengan baik
Penempatan sarana pengairan dilakukan dengan cermat dan pembinaan kepada petani penerima bantuan perlu dilakukan berkesinambungan
Pembinaan panen, pasca panen, dan pemasaran perlu dilakukan sejak dini sehingga diperoleh kepastian usaha tani dan kesejahteraan petani meningkat
19
Kinerja perbayakan benih Kinerja pengawasan dan sertifikasi benih hortikultura perlu ditingkatkan sehingga proses sertifikasi dilaksanakan sesuai pedoman dan benih yang diedarkan terjamin mutunya
Kinerja perbanyakan benih baik oleh BBI maupun Penangkar perlu ditingkatkan (pendaftaran dan peningkatkan kompetensi penangkar serta proses perbanyakan benih oleh BBI sejak pengadaan pohon induk dan batang bawah, penyambungan, pemeliharaan sd siap salur )
Manajemen administrasi BBI perlu ditingkatkan sehingga seluruh tahapan perbanyakan benih dan administrasi pendukung lain yang diperlukan terlaksana dengan cermat. 20
Perencanaan dan Pemanfaatan Anggaran Memenuhi Azas 3E + T
Alokasi anggaran lebih mempertimbangkan keberhasilan pencapaian tujuan secara efisien dan ekonomis (DIPA dan POK perlu ditelaah kembali jika diperlukan, sehingga prinsip 3 E + T terpenuhi) Penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan peruntukkannya sehingga anggaran yang ada semaksimal mungkin digunakan untuk meningkatkan pemberdayaan petani dan pembangunan hortikultura
Pengendalian penggunaan anggaran dilakukan secara berjenjang dan
21
Kinerja Penyuluhan Penyusunan programa penyuluhan perlu lebih banyak melibatkan stakeholder sehingga lebih mendukung program pembangunan pertanian yang dilaksanakan dinas lingkup pertanian Perlu sosialiasi kepada daerah yang belum membentuk Komisi Penyuluhan dan bagi yang telah membentuk Komisi Penyuluhan perlu upaya untuk meningkatkan kinerja Komisi Pertanian secara optimal Jumlah Penyuluh cenderung berkurang tetapi pengangkatan Penyuluh baru minimalis, Penyuluh hendaknya bergandengan tangan dengan TNI, Mahasiswa, dan Dosen dalam melaksanakan pembinaan kepada petani Pendampingan penyusunan RDK/RDKK perlu ditingkatkan sehingga seluruh poktan terkait mampu menyusun RDK/RDKK dengan baik
Kinerja Penyuluhan Perlu upaya peningkatan pemahaman Penyuluh terhadap teknologi pertanian sehingga transfer teknologi kepada petani lebih baik. Kegiatan Demplot dan Denfarm hendaknya dilaksanakan dengan baik. Perlu upaya peningkatan kerjasama dengan Badan Litbang (BPTP) dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan sehingga transfer teknologi kepada petani lebih baik Kerjasama dengan dinas lingkup pertanian dan dunia usaha perlu ditingkatkan sehingga tercipta sinergi yang lebih baik dalam peningkatan produksi dan produktivitas serta pemasaran komoditi pertanian Pengendalian penggunaan anggaran perlu ditingkatkan sehingga anggaran yang ada dapat digunakan lebih efisien dan efektif, serta penyimpangan penggunaan anggaran dapat diminimalisir
SEMOGA ITJEN KEMENTAN MAMPU BERPERAN OPTIMAL DALAM MEWUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN DAN WBK DI KEMENTAN “ Terima kasih -Wassalamu Wassalamu alaikum ww
