Industrialisasi Menuju Kehidupan yang Lebih baik
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 Oleh : INSPEKTUR JENDERAL Disampaikan pada : RAPAT KERJA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN TAHUN 2008 HOTEL CLARION, MAKASSAR 25 - 28 MARET 2008
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL 2008
DAFTAR ISI PRESENTASI I.
TUGAS PEMBANTUAN
II.
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 & 2008
III.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN
IV.
HASIL EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN 2007
V.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008
VI VI.
KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008
TUGAS PEMBANTUAN
TUGAS PEMBANTUAN •
•
•
Tugas Pembantuan adalah penugasan khusus Pemerintah pusat melalui Kementerian Negara/lembaga kepada Bupati/Walikota di daerah. Tugas Pembantuan merupakan Tugas dari APBN yang dialokasikan b d berdasarkan k rencana kerja k Kementerian Negara/Lembaga untuk dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ditetapkan Bupati/Walikota Bupati/Walikota memberitahukan adanya Tugas Pembantuan kepada DPRD.
KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 42 TAHUN 2002
UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2004
UNDANG-UNDANG NO 33 TAHUN 2004 NO.
DASAR HUKUM PELAKSANAAN TP
PERATURAN PEMERINTAH NO. 79 TAHUN 2005
PERATURAN PEMERINTAH NO. 38 TAHUN 2007
PERATURAN PEMERINTAH NO. 7 TAHUN 2008
PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
MEKANISME PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN MASUKAN BUPATI/WALIKOTA
PENYUSUNAN RENJA-KL DEPPERIN
PEMBAHASAN RENJA-KL DI MUSRENBANG
RENJA-KL YANG DISETUJUI DITETAPKAN DALAM RKP
RKP DITETAPKAN DENGAN PERPRES
PEMBERITAHUAN KE BUPATI/WALIKOTA
BUPATI/WALIKOTA MELAPORKAN KE DPRD
PENETAPAN SKPD OLEH BUPATI/WALIKOTA
PERATURAN MENPERIN PELIMPAHAN TP
BUPATI/WALIKOTA MENERIMA TP
TEMBUSAN KE: MENDAGRI, MENKEU, KA.BAPPENAS
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
SKPD * MELAKSANAKAN TP
SKPD BERTANGGUNG JAWAB ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA
SKPD MELAKSANAKAN KEGIATAN SERTA PENATAUSAHAAN KEU DAN BARANG
SKPD MENYAMPAIKAN LAPORAN KEPADA MENPERIN SELAKU PEMBERI TUGAS
*) DINAS YANG MENANGANI BIDANG PERINDUSTRIAN
PENATAUSAHAAN KEU DAN BARANG TERPISAH DARI DEKONSENTRASI DAN DESENTRALISASI
LAPORAN SKPD SEBAGAI BAHAN EVALUASI & PENGENDALIAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
BARANG HASIL PELAKSANAAN TP ADALAH BMN
PENATAUSAHAAN BMN OLEH SKPD
BMN HASIL TP DAPAT DIHIBAHKAN KE DAERAH
BMN YANG DIHIBAHKAN PENATAUSAHAANNYA OLEH BUPATI/WALIKOTA SEBAGAI BMD
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SKPD MENYAMPAIKAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SETIAP TRW & AKHIR TAHUN ANGGARAN KE MENPERIN KHUSUS LAP. REALISASI KEUANGAN SETIAP BULAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN MEMUAT ASPEK MANAJERIAL DAN ASPEK AKUNTABILITAS
ASPEK MANAJERIAL : PENYERAPAN DANA, PENCAPAIAN TARGET, KENDALA YG DIHADAPI, SARAN TINDAK LANJUT
ASPEK AKUNTABILITAS : LAPORAN REALISASI ANGGARAN, ANGGARAN NERACA, CALK, BMN
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007 & 2008 2007 (18 kabupaten / kota) R 20 M Rp. Realisasi program 85,2% Realisasi anggaran 79,3%
2008 (80 kabupaten / kota) Rp. 58,1 M
a. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif a b. Pendidikan & Pelatihan Teknis c. Pendataan industri. d Pameran/Visualisasi/Publikasi dan Promosi d. e. Penyuluhan & Penyebaran Informasi f. Penyelenggaraan Workshop/Seminar g. Kemitraan dengan Pelaku Usaha h. Pembinaan Pelaku Usaha dan Konsumen i. Penyusunan Program dan Rencana Kerja. jj. Dsb.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN
LANDASAN HUKUM : UU NO NO. 32 / 2004 PP NO 79 / 2005 KEPPRES NO 42 / 2002
TUJUAN PEMBINAAN & PENGAWASAN: FASILITASI & BIMBINGAN TEKNIS PEMANTAUAN & EVALUASI
PEMBINAAN & PENGAWASAN TP
SASARAN PENGAWASAN: PROGRAM DAN PENGANGGARAN
KEGIATAN PENGAWASAN : PEMERIKSAAN PELAKSANAAN PROGRAM & KEUANGAN
INDIKATOR KEBERHASILAN : PENINGKATAN DISIPLIN & PRESTASI TAAT ATURAN EFEKTIF & EFISIEN
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2007
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN Hasil evaluasi sebagai berikut : Catatan kepada Pusat
1.
Pelaksanaan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya p y memenuhi p persyaratan y prosedural p dan legal formal.
2. Terdapat kecenderungan program dan kegiatan yang sama dan alokasi anggaran yang besarnya relatif sama di setiap Kabupaten/ Kota, Kota yang sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan dan Kompentensi Inti Daerah masing masing-masing masing.
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN
(L j t ) (Lanjutan)
Catatan kepada Pusat dan Dinas 1. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan belum sepenuhnya mengarah kepada kegiatan yang memprioritaskan kepada pengembangan Kompentensi Industri Inti Daerah dari daerah penerima.
2. Program dan kegiatan Tugas Pembantuan masih terdapat yang belum dikaitkan dengan pemanfaatan dan pengembangan UPT di daerah yang bersangkutan. 3. Belum terlihat sinergi antara Program dan kegiatan Tugas Pembantuan dengan Program Pusat atau Balai Litbang atau Tugas Dekonsentrasi untuk pengembangan suatu industri tertentu pada daerah yang bersangkutan.
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN (Lanjutan) Catatan kepada Dinas Perindag 1. Masih terjadi j Mesin dan Peralatan yyang g diterima oleh Dinas Perindag belum mendapat tempat/gedung dan fasilitas pendukung yang memadai untuk beroperasi pada waktunya. waktunya j p kegiatan g yyang g belum saling g mengisi g dan 2. Masih dijumpai memperkuat dalam pengembangan industri di daerah yang dibiayai APBN dan APBD. 3. Masih ditemukan SKPD yang melakukan perubahan kegiatan Tugas Pembantuan dalam DIPA tanpa terlebih dahulu revisi POK.
EVALUASI KINERJA TUGAS PEMBANTUAN (Lanjutan) Kode jenis temuan menurut Kantor MENPAN adalah sbb : Kode
Jenis Temuan
01
Kasus yang merugikan negara
02
Kewajiban Penyetoran kepada Negara
03
Pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku
04
Pelanggaran terhadap prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan
05
Penyimpangan dari dari ketentuan pelaksanaan anggaran
06
Hambatan terhadap kelancaran proyek
07
Hambatan terhadap kelancaran tugas pokok
08
Kelemahan Administrasi (Kelemahan Tata Usaha dan Akuntansi)
09
Ketidaklancaran pelayanan kepada masyarakat
10
Temuan pemeriksaan di program lainnya
EVALUASI KINERJA (Lanjutan) Contoh Temuan Pelaksanaan Dekonsentrasi* Temuan Itjen pada Pemeriksaan Dekon Ditjen IKM Tahun Anggaran 2007
Jumllah Temuan n
120 100 80 60 40 20 0 01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
Jenis Temuan
* Temuan Dekonsentrasi sebagai ilustrasi, karena pemeriksaan Tugas Pembantuan 2007 sedang b berjalan l
EVALUASI KINERJA
(Lanjutan)
Temuan berdasarkan ranking terbanyak adalah : 1. Kelemahan Administrasi (kelemahan Tata Usaha
d dan
Ak t Akuntansi) i)
2 Pelangga 2. Pelanggaran an terhadap te hadap prosedur p osed dan tata kerja ke ja yang telah ditetapkan 3. Penyimpangan anggaran
dari
ketentuan
pelaksanaan
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008
Opini BPK terhadap laporan keuangan Departemen Perindustrian d tahun h 2006 adalah d l h Disclaimer. Tahun 2007 dan Tahun 2008 ditargetkan diperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peranan Dinas Perindag Kabupaten/Kota dalam mengelola APBN dari dana Tugas Pembantuan sangat penting agar dicapai opini BPK dengan status WDP.
Fokus pengawasan pada tahun 2008 : a) Penga Pengawasan asan dan pemeriksaan peme iksaan pengelolaan Dana Tugas T gas Pembantuan dari program PIKM b) Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan peralatan mesin c) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan industri dengan pendekatan klaster
pembangunan
d) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan industri di daerah pasca otonomi
Langkah-langkah yang dilakukan meliputi : a) Melakukan pendampingan, pengawalan dan advokasi dari tahap pp perencanaan p program g dan p pelaksanaannya. y b) Pemeriksaan komprehensif, untuk evaluasi capaian target dan sasaran program yang ditetapkan. c)) Bimbingan Bi bi t k i penyusunan Laporan teknis L R li i Anggaran Realisasi A dan sebagainya. d)) Peningkatan g disiplin p pada SKPD untuk p p percepatan p pelaksanaan Tindak Lanjut temuan e) Pembentukan dan operasionalisasi Klinik Itjen f) Penguatan P t S b Sumber D Daya A Aparat t Pengawas P d dan K d Etik Kode Auditor g) Peningkatan g kualitas audit.
Dalam D l P Program K j Pengawasan Kerja P T h Tahunan (PKPT) 2008 Departemen Perindustrian dan Departemen Dalam Negeri telah menyusun jadwal pengawasan Dana Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Bawasda.
WDP DEPPERIN 2007/2008 2007 – 2008 SETJEN
WDP
SEKOLAH, BDI
WDP
2009 WDP
IAK
WDP
ILMTA
WDP
IATT
WDP
ITJEN
WDP
BPPI
WDP
BALAI- BALAI
WDP
IKM
WDP
DINAS PROV
WDP
DINAS KAB/KOTA
WDP
WDP
WDP
WDP
WTP
KESIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN DAN SARAN a) Kegiatan Tugas Pembantuan hakekatnya kegiatan Pusat yang diadakan didaerah; b) P Program dan d K i t Kegiatan T Tugas P b t Pembantuan h d k hendaknya memperkuat pengembangan Kompentensi Inti Industri Daerah; c) Pimpinan SKPD dan perangkatnya pada Dinas Perindustrian K b Kabupaten/ / Kota K agar bahu b h membahu b h dengan d cemat dan d tertib dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan agar Departemen Perindustrian dapat memperoleh status WDP pada tahun 2007/ 2008.
MAKASSAR, 26 MARET 2008
INSPEKTORAT JENDERAL
DAFTAR NAMA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008 1
Kab. Lampung Barat
21
Kab. Deli Serdang
2
Kab. OKU
22
Kab. Padang Pariaman
3
Kab. Pakpak Bharat
23
Kab. Tanah Datar
4
Kab. Lebak
24
Kota Bukit Tinggi
5
Kab. Sumedang
25
Kab. Lingga (Kepri)
6
Kab. Purbalingga
26
Kota Dumai (Riau)
7
Kab. Sidoarjo
27
Kota Palembang
8
Kab. Bojonegoro
28
Kab. Bengkulu Utara
9
Kab. Gianyar
29
Kab. Bengkulu Selatan
10
Kab Bima Kab.
30
Kab Kepahiang Kab.Kepahiang
11
Kab. Sumba Timur
31
Kab. Rejang Lebong
12
Kab. Sanggau
32
Kota Bengkulu
13
Kab. Sintang
33
Kab. Tj. Jabung Timur
14
Kab. Katingan
34
Kota Jambi
15
Kota Palu
35
Kab. Pandeglang
16
Kab. Konawe
36
Kab. Cirebon
17
Kab. Polewali Mandar
37
Kab. Bogor
18
Kab. Sorong g
38
Kab. Bandung g
19
Kab. Aceh Pidie
39
Kota Surakarta
20
Kota Banda Aceh
40
Kab. Temanggung
DAFTAR NAMA KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPAT TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2008 41
Kab. Pekalongan
61
Kota Banjarmasin
42
Kab. Bantul
62
Kab. Barito Selatan
43
Kab. Bondowoso
63
Kota Samarinda
44
Kab. Probolinggo
64
Kab. Nunukan
45
Kab. Pasuruan
65
Kota Tomohon
46
Kota Madiun
66
Kab. Kep. Talaud
47
Kota Magetan
67
Kota Bitung
48
Kab. Sumbawa
68
Kab. Poso
49
Kab. Lombok Barat
69
Kab. Bone
50
Kab Dompu Kab.
70
Kab Enrekang Kab.
51
Kab. Lombok Timur
71
Kota Makasar
52
Kota Mataram
72
Kab. Gowa
53
Kab. Belu
73
Kab. Mamuju
54
Kab. Timor Tengah Selatan
74
Kota Kendari
55
Kab. Pontianak
75
Kab. Gorontalo
56
Kab. Ketapang
76
Kab. Pulau Buru
57
Kab. Bengkayang
77
Kab. Seram Bg. Barat
58
Kab. Sekadau
78
Kota Ambon
59
Kab. Tapin
79
Kab. Halmahera Barat
60
Kab. Banjar
80
Kota Ternate
INDUSTRIALISASI MENUJU KEHIDUPAN YANG LEBIH BAIK
TERIMA KASIH
