KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA NOMOR: IJ/ 85/2000 TENTANG TATA CARA STANDARISASI SARAN TINDAK LANJUT PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PP NO. 30 TAHUN 1980 DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA Menimbang
:
bahwa dalam rangka meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri (PNS) perlu dibuat Tata Cara Standarisasi Saran Tindak Lanjut Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Siplin (PNS) Berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 Di Lingkungan Departemen Agama;
Mengingat
:
1. Keputusan Presiden R.I. Nonior 136 Tahun 1999 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI. Nornor 147 Tahun 1999. 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 3. Instruksi Presiden R.I. Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan; 4. Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat; 5. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 18 Tahun 1975 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Keija Departemen Agama. yang telah diubah dan disempumakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 75 Tahun 1984; 6. Keputusan Menteri Agama R.L Nomor 101 Ta.hun 1994 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Departemen Agama; 7. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 328 Tahun 1989 Tentang Uraian Pekerjaan Jnspektorat Jenderal Departemen Agama.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA TENTANG TATA CARA STANDARISASI SARAN TINDAK LANJUT PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PP NO.30 TAHUN 1980 DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.
Pertama
:
Menetapkan Tata Cara Standarisasi Satan Tindak lanjut Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 di Lingkungan Departemen Agama RI. sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
Kedua
:
Tata Cara Standarisasi Saran Tindak lanjut Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi pejabat/pemeriksa dan pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Agama.
Ketiga
:
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : September 2000 Inspektur Jenderal
H. Muchtar Zarkasyi, SH. NIP. 150039199 Tembusan : 1. Menteri Agama R.I. Up. Sekjen Dep. Agama, Jakarta; 2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 3. Sekjen Dep. Agama Up. Kepala Biro keuangan dan Kepala Biro Hukum dan Humas; 4. Kepala KPKN Jakarta IV, Jakarta.
Lampiran :
No. I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL DEPARTEMEN AGAMA REPUBUK INDONESIA NOMOR : IJI 85 /2000 TENTANG PENYEMPURNAAN TATA CARA STANDARISASI SARAN TINDAK LANJUT PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PP NO. 30 TAHUN 1980 Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA.
JENIS HUKUMAN DISIPLIN Hukuman Disiplin Ringan A. Tegoran Lisan
B. Tegoran Tertulis
C. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis
TINGKAT PELANGGARAN DISIPLIN
1. PNS yang tidak mengisi daftar hadir setia masuk kantor; 2. PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 2 sampai 3 han secara berturut-turut, 3. PNS dalam waktu 1 bulan maksmum telah 3 kali diperingatkan karena: a. Keterlambatan masuk kantor atau pulang sebelum Jam kerja (tidak loyal); b. Melalaikan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan; c. Meninggalkan tempat kerja pada jam kantor tanpa pemberitahuan kepada atasan; d. Tidak berpakaian rapi dan sopan, atau pelanggaran yang setingkat. 4. PNS yang tidak memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya atau mempersulit pelayanan menurut bidang tugasnya masingmasing; 1. PNS yang telah dijatuhi hukuman berupa tegoran lisan melakukan pelanggaran untuk tingkat kesalahan yang sama dalam jangka waktu I (satu) tahun; 2. PNS yang tidak masuk kerja maksimum 6 hari berturut-turut dalam waktu satu bulan tanpa keterangan yang syah dan tidak dapat memberikan alasan yang dapat diterima. 1. PNS yang telah dijatuhi hukuman berupa tegoran tertulis, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama dalam jangka waktu 1 tahun. 2. Atasan yang tidak dapat bertndak, bersikap
3. 4.
5.
6.
7.
8. 9.
10.
11.
12. 13.
II
Hukuman
Disiplin
tegas, adil dan bijaksana terhadap bawahan: Sikap dan pnlaku atasan yang tidak tegas berakibat pelanggaran disiplin; Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas dan tidak membuat laporan, serta Guru, Dosen dan Widyiaiswara yang tidak membuat persiapan proses belajar mengajar (PBM)/perkullahan; PNS yang memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarican kehormatan atau martabat PNS dan tidak melakukan perbuatan terlarang kecuall untuk kepentingan dinas; Pejabat yang tidak membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas antara lain: a. Penyusunan uraian dan pembagian tugas yang jelas, b. Petunjuk pelaksanaan/prosedur kerja, c. Peraturan perundang-undangan yang berlaku/pedoman kerja; Atasan yang memiliki sikap I perbuatan / ucapan yang tidak terpuji sehingga tidak dapat menjadi panutan/teladan bagi bawahannya. Tidak masuk kerja 6 hari berturut-turut dalam 1 bulan. Tidak masuk kerja 12 hari dalam waktu 1 bulan tidak berturut-turut tanpa keterangan yang sah. Guru dan dosen yang tidak melaksanakan tugas selama 7-15 han mengajar/tatap muka secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah. PNS yang tidak segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahul ada hal yang dapat meembahayakan atau merugikan negaralpemenntah terutama bidang keuangan dan materiil. Pejabat yang tidak loyal pada pemerintah kedinasan. PNS yang menduduki jabatan dan berwenang tidak melaksanakan STL Itjen.
Sedang A. Penundaan KGB 1. Untuk paling lama 6 bulan
1.
2.
3.
4.
5.
6. 2. Untuk paling lama 1 tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PNS yang telah dijatuhi hukuman pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama. PNS yaang tidak masuk kerja selama 12 han kerja tanpa alasan/keterangan yang sah dalaam waktu 1 bulan secara berturut-turut. PNS yang sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 24 hari kerja dalam waktu 3 bulan tidak berturut-turut Guru dan Dosen yang meninggaIkan tugas selama 16-30 hari kerja tanpa keterangan yang sah dalam waktu 1 bulan secara berturut-turut; Guru dan Dosen yang meninggalkan tugas selama 31 -60 han kerja tanpa keterangan yang sah dalam waktu 3 buan tidak berturutturut; Pegawai dan Bendaharawan yang dikenai SKTM. PNS yang telah dijatuhi hukuman Penundaan KGB pahng lama 6 bulan, melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama; PNS yang yang tidak masuk kerja tanpa atasanlketerangan yang sah selama (minimal) 24 han kerja beturut-turut dalam waktu 3 bulan; PNS yang sening tidak masuk kerja tanpa aasan yang sah sebanyak 25 hani s.d. 60 han kerja dalarn kurun wakiu 6 bulan tidak berturut-turut; Atasan yang membiarkan bawahannya melakukan sesuatu perbuatan yang Ia tahu bahwa perbuatan dimaksud merugikan negara atau orang ‘ain; Atasan yang dapat menciptakan dan meemelihara suasana kerja yang balk pada unit kerija yang dipimpinnya se!ama tidak ada indikasi untuk keepentingan pribadi atau golongan; Atasan yang menghilangkan berkas/ menyembunyikan data pegawai yang bermasalah;
7. 8.
B. Penurunan Gaji sebesr 1 kali KGB 1. Untuk paling lama 6 bulan
1.
2.
3.
4.
5.
2. Untuk paling lama 1 tahun
1.
2.
3.
4. 5.
C. Penundaan Kenaikan pangkat
Atasan yang ikut serta atau peran serta menutupi kesalahan bawahannya; Guru dan Dosen yang meninggalkan tugas selama 61 - 90 jam mengajar/tatap muka secara berturut-turut dalam 1 tahun ajaran.
PNS yang telah dijatuhi hukuman berupa Penundaan KGB paling lama 1 tahun melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama; PNS yang sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 61 han s.d. 90 hari kerja dalam kurun waktu I tahun tidak berturut-turut; Melakukan pungutan (pertarna kall dilakukan) tanpa unsur memperkaya diii sendiri terhadap masyarakat/pegawai yang dilayani; Guru dan Dosen yang meninggalkan tugas selarna 91 - 120 han jam rnengajanttatap muka secara tidak berturut-turut dalam 1 tahun ajaran; PNS yang sering tidak masuk kerja tanpa aiasan yang sah sebanyak 24 hail kerja dalam waktu 3 bulan tidak bertunit-turut; PNS yang telah dijatuhi hukuman berupa tahun penurunan gaji sebesar 1 ka(i KGB untuk paling lama 6 bulan melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama; PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah setama 2 bulan berturut-turut yang tidak dijatuhi sanksi hukuman sebagaimana pasal 12 Pp No. 32 Tahun 1979; PNS yang Udak masuk kerja tanpa alasan yang sth sebar.yak 91 han s.d. 100 han dalam kurun waktu 1 tahun tidak berturut; PNS yang menggunakan ijazah aspal bukan untuk kepentingan karier; Dosen yang diberi tugas belajar melampaui batas waktu yang telah ditentukan selama 2 bulan dan tidak memberi laporan kepada unit kerjanya.
1. Untuk paling lama 6 bulan
1.
2.
3.
4. 2. Untuk paling lama 1 tahun
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8.
9.
PNS yang telah dijatuhi hukuman berupa penurunan gaji sebesar I kali KGB untuk paling lama 1 tahun melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sama; PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 2 bulan 1 han s.d. 3 bulan terus menerus yang tidak dijatuhi sanksi hukuman sebagaimana pasal 12 PP No. 32 tahun 1979; PNS yang sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 101 hari s.d. 120 han kerja kurun waktu 1 tahun tidak berturut iurut; Menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pimpinan/tidak loyal; PNS yang telah dijatuhi hukuman berupa Penundaan Kenaikan Pangkat untuk paling lama 6 bulan melakukan pelanggaran tingkat dan jenis yang sarna; PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 91 hail s.d. 120 han kerja berturut-turut; PNS yang sering tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebanyak 121 hail s.d. 150 han kerja dalam kurun waktu 1 tahun berturut-turut: PNS yang tidak memberikan pelayanan di bidang masing-masing dengan sebaikbaiknya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan balk untuk pribadi maupun kelompoknya; PNS yang tidak dapat menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; PNS yang tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dan dengan pengabdian serta tanggungjawab. PNS yang tidak mentaati perintah kedinasan dan atasan yang berwenang; PNS tanpa seizin yang berwenang bertindak selaku perantara bagi suatu pengusaha atau goongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dan kantor atau instansi pemenintah; PNS yang tanpa seizin yang berwenang memiliki saham/modal dalarn perusahaan
10.
11.
12. 13. 14.
15. III
Hukuman Disiplin Berat : A. Penurunan pangkat pada Pangkat yang setinqkat lebih rendah untuk paling lama 1 tahun
1.
2.
3.
yang Kegiatan usahanya berada dalam wang Iingkup kekuasaannya yang jurn!ah dan sifat pemillkan itu sedemikian rupa sehingga meIalui pemilikan saham tersebut dapat Iangsung atau tidak Iangsung menentukan penyelenggaraan atau jalan perusahaan: PNS yang tanpa seizin yang berwenang memiliki saharn suatu perusahaan yang keg iatan usahanya berada dalam wang Iingkup kekuasaannya yang jumlah dan sifat pemilikan itu sedemikian wpa sehingga mel&ui pemilikan saham tersebut dapat Iangsung atau tidak Iangsung menentukan penyelenggaraafl atau jatan perusahaan; PNS yang tanpa seizin yang berwenang rn&akukan kegiatan usaha dengan balk secara resmi, maupun sambilan menjadi direksi, pimpinan atau komisans perusahaan swasta bagi yang berpangkat pembina golongan tV/a ke atas atau memangku jabatan eselon I; Memalsukan tandatangan SPN atau SPPD; Melaksanakan tugas dinas luar secara fiktif; Tidak memberikan tanggapan atas permohonan izin pernikahan/perceraian PNS yang menjadi bawahannya dalam kurun waktu yang ditentukan; Melaksanakan penggadaan fiklif.
PNS yang telah dijatuhi hukuman berupa Penundaan Kenaikan Pankat selama 1 tahun dalarn waktu 2 tahun yang bersangkutan melakukan perbuatan yang sama; PNS yang tidak masuk kerja selama 1 bulan s.d. 5 bulan terus menerus tanpa alasan yang sah dan dapat membenkan alasan yang dapat ditenma oleh pejabat yang berwenang setelah diperiksa dengan BAP serta tidak menganggu suasana di lingkungan kerjannya; PNS yang meninggalkan tugas 200 hari dalam 1 tahun tidak terus menerus tanpa alasan yang sah;
4. 5. 6. 7. 8.
9.
B. Pembebasan jabatan
dari
1.
2.
3.
4. 5. 6. 7. 8.
9.
C. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri
1.
PNS yang melakukan pungli untuk rnernperlcaya diii dan orang lain; PNS yang melakukan perkawinan kedua atau perceraian tanpa prosedur yang sah; PNS yang mencuri dan berjudi yang tidak ditahan/penjara; PNS melakukan penggelapan milik negara untuk memperkaya diri sendiri; PNS yang menggunakan ijazah aspal untuk keperluan kenaikan pangkat menyesuaikan ijazah sebelumnya PP No. 3 tahun 1980; PNS yang pemah dihukum pidana kurungan maximal 6 bulan. Pejabat yang telah dijatuhi hukuman Penurunan Pangkat selama I tahun dalarn waktu 2 tahun yang bersangkutan melakukan perbuatan yang same; Pejabat yang tidak masuk kerja selama 3 s.d. 6 bulan terus menerus dan dapat memberikan alasan yang diterima oleh pejabat. Setelah diperiksa dengari BAP serta tidak mengganggu suasana di lingkungan kerjanya; Pejabat yang meninggalkan tugas 200 han dalam 1 tahun tidak terus menerus tanpa alasan yang sah; Pejabat yang melakukan pungli untuk memperkaya din dan orang lain; Pejabat yang melakukan perkawinan kedua atau perceraian tanpa prosedur yang sah; Pejabat yang diketahui mencuri dan berjudi tetapi tidak ditahan/penjara; Pejabat yang melakukan penggelapan milik negara untuk rnernperkaya din sendiri; PNS yang menduduki jabatan yang mengguriakan ijazah aspal untuk keperluan pengangkatan dalam jabatan sebelum berlakunya PP No.30 Tahun 1980; PNS yang bermasalah tidak diberikan hukuman namun dipromosikan (menjabat). PNS yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat 1 tahun atau dibebaskan dari jabatan dan telah 2 taht’9 berikutnya mengu!angi
sebagai PNS 2.
3.
4. 5. 6.
7.
8.
D. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS
1. 2. 3. 4. 5. 6.
7.
perbuatan yang sama; PNS yang meninggaIkan tugas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut setarna 6 butan, dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh pejabat yang berwenang setetah diperiksa dengan BAP; PNS yang meninggalkan tugas 250 hail kerja tanpa keterangan yang sah tidak berturutturut dalam waktu I tahun atau 300 han dalam 2 tahun; PNS yang melakukan tindak pidana penipuan/pemalsuan; PNS yang melakukan tindak pidana korupsi; PNS yang menggunakan ijazab aspa! untuk penyesuaian kenalkan pangkat sesudah beilakunya PP No. 3 tahun 1980 atau untuk melamar PNS sebelum berlakunya PP No. 6 tahun 1976; PNS yang menyalahgunakan wewenang yang merugikan negara untuk memperkaya diri sendiri dan golongan; Dosen yang diberi tugas belajar melampaui batas waktu yang teah ditentukan selama 6 bulan Iebih dan tidak memberi laporan kepada unit kerjanya. PNS yang meninggalkan tugas 6 bu!an secara berturut-turut tanpa alasan yang sah; PNS yang meninggalkan tugas tanpa alasan yang sah ebih dan 300 hah; PNS yang meakukan tindak pidana subversi. PNS yang melakukan tindak pidana korupsi; PNS yang m&akukan pemerkosaan; PNS yang menggunakan ijazah aspa untuk kepenluan rnearnar CPNS sesudah benlakunya PP No. 6 tahun 1976: PNS yang melakukan perbuatan Asusila.
