TIM PENYUSUN RENSTRA ITJEN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN PENGARAH H. Mundzier Suparta (Inspektur Jenderal) PENANGGUNG JAWAB Abdul Karim (Sekretaris

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010-2014

KEMENTERIAN AGAMA RI INSPEKTORAT JENDERAL 2010

TIM PENYUSUN RENSTRA ITJEN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010-2014 PENGARAH H. Mundzier Suparta (Inspektur Jenderal) PENANGGUNG JAWAB Abdul Karim (Sekretaris Itjen)

RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010-2014

NARASUMBER Dr. Adi Suryanto, M.Si (LAN) M. Yusuf Gunawan, S.IP, M.E (LAN) Zulfriandi, SE, Ak (BAPPENAS) PENYUSUN O. Sholehuddin (Ketua) Nur Arifin (Sekretaris) Ade Irma Solihah Yeni Syamyuliati Endang Kusnadi Hendra Nadzif Sri Suryandari Fadly Heready Milha Fitri Hawa Reza Stefano EDITOR Mustofa Muchdhor PENERBIT Itjen Kementerian Agama Jl. RS. Fatmawati No.33A Cipete PO BOX 3687 Jakarta 12420 Telp. (021) 75916038, 7697853 Faksimili (021) 7692112 ISBN: 978-979-16495-7-5 @Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis penerbit Cetakan Pertama 2010

Kata Pengantar

Kata Pengantar

Renstra Inspektorat Jenderal

Penyusunan Renstra bukan sekadar ritual lima tahunan yang menjadi tradisi dan kebiasaan setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah. Juga bukan sekadar pemenuhan kewajiban yang diamanatkan undang-undang. Namun penyusunan Renstra merupakan upaya sungguh-sungguh untuk mengidentifikasi sejumlah kekuatan dan kelemahan Itjen, serta peluang dan ancaman yang datangnya mungkin lebih cepat dari yang bisa kita bayangkan. Identifikasi dan pengenalan atas berbagai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi pencapaian visi, misi, dan tujuan Itjen. Kita percaya, dengan pengenalan lebih dini terhadap potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, Itjen Kementerian Agama akan lebih leluasa bergerak memenuhi harapan dan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Kita juga percaya, perencanaan yang matang, pelaksanaan yang cermat, dan pengawasan di lapangan yang ketat, akan mempermudah kita mewujudkan visi Itjen.

U

ndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra). Renstra merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsinya. Inspektorat Jenderal (Itjen), sebagai salah satu unit Eselon I Kementerian Agama, menyusun Renstra dalam rangka melaksanakan berbagai program pengawasan pembangunan yang diamanatkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian Agama. Renstra Itjen merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

v

Kerja keras Tim Penyusun dan keterlibatan para stakeholders (pejabat/pegawai, baik Inspektur Jenderal, Sekretaris, Inspektur Wilayah, Auditor, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, maupun pelaksana) dalam penyusunan dan pembahasan Renstra ini merupakan bukti yang teramat terang bahwa gerak maju ke arah yang lebih baik merupakan cita-cita dan komitmen kita bersama. Karena itu, penghargaan yang tinggi pantas diberikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berbagi saran serta ide cemerlang sehingga Renstra Itjen 2010-2014 tampak lebih kaya dan penuh warna. Kritik dan saran betapapun pahitnya merupakan modal penyempurnaan pelaksanaan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

vi

Kata Pengantar

Akhirnya, kami berharap semoga Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2010-2014 dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan dan penganggarannya selama 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan visi baru Itjen:Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama.

Jakarta, 1 Februari 2010 INSPEKTUR JENDERAL

H. M.SUPARTA NIP 195407071984021001

vii

Daftar Isi


2.4. 2.5.

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR

v ix xi

Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: IJ/013.N/2010 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2010-2014 Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor: IJ/013.M/2010 tentang Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

xiii xvii

BAB I: PENDAHULUAN 1.1. Kondisi Umum 1.1.1 Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan pada Periode Sebelumnya 1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat terhadap Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama 1.1.3 Isu-Isu Strategis 1.2. Dasar Hukum 1.3. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi 1.4. Identifikasi Potensi dan Permasalahan 1.4.1. Identifikasi Potensi 1.4.2. Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor) 1.4.3. Permasalahan yang Dihadapi

3 6

3.1. 3.2.

Penutup LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Formulir 1: Target Pembangunan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2010 - 2014 2. Formulir 2: Rencana Pendanaan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2010 - 2014

39 40 41 ix

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Agama Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

65 66

BAB IV: PENUTUP

12 13 24 27 30 30 34 35

Visi Inspektorat Jenderal Misi Inspektorat Jenderal Tujuan

43 61

BAB III: ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

BAB II: VISI, MISI, DAN TUJUAN 2.1. 2.2. 2.3.

Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Indikator Kinerja Utama

x

75 79 93

Daftar Tabel, Bagan dan Gambar


DAFTAR TABEL, BAGAN DAN GAMBAR A. Daftar Tabel 1.1 Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja Audit Tahunan Tahun 2005 s.d 2009 1.2 Rekapitulasi Realisasi Pengawasan Tahun 2007 s.d 2009 1.3 Pengaduan Masyarakat Tahun 2005 s.d 1 Desember 2009 1.4 Potensi dan Permasalahan 2.1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator

9 11 12 33 52

B. Daftar Bagan 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI

29

C. Daftar Gambar 1. Kwadran Analisis SWOT

34

xi

xii


2.

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA NOMOR IJ/013.N/2010

3.

TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 - 2014

4.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA, 5.

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta menjadi pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan tugas pengawasan, perlu ditetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2010-2014, Mengingat:

6.

7.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

xiii

8. 9.

xiv

Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4890); Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;


10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi Kerja di Lingkungan Departemen Agama; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama; 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014,

diktum KESATU menjadi pedoman penyusunan rencana kinerja, pengendalian kinerja dan evaluasi kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. KETIGA

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 1 Februari 2010 INSPEKTUR JENDERAL

H. M.SUPARTA NIP 195407071984021001

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010-2014 KESATU : Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2010-2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana tersebut dalam

xv

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

xvi


Indonesia Nomor 4400; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; 10. Peraturan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA NOMOR IJ/013.M/2010 TENTANG VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA, Menimbang :

Mengingat

:

bahwa dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta menjadi pedoman dan tolok ukur kinerja pelaksanaan tugas pengawasan, perlu ditetapkan Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik

xvii

xviii


Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama; 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama; 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010-2014;

4. Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan; 5. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 6. Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui pengawasan dengan pendekatan agama (PPA); 7. Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi; 8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan. KEDUA

:

KETIGA

:

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

KESATU

Visi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah "Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama". Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama adalah: 1. Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen; 2. Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi; 3. Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan;

:

xix

Visi dan Misi sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU menjadi pedoman untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengendalian tugas dan fungsi lnspektorat Jenderal Kementerian Agama. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal, 1 Februari 2010 INSPEKTUR JENDERAL

H. M.SUPARTA NIP 195407071984021001

xx

BAB I PENDAHULUAN


Nasional periode 2005-2025 menjadi acuan penyusunan RPJM Nasional yang juga memuat visi, misi dan program prioritas presiden terpilih.

Bab I PENDAHULUAN 1.1.

Sejak Kabinet Indonesia Bersatu II terbentuk, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Periode 2010-2014 telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden terpilih yang memuat sasaran dan strategi pembangunan nasional selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan.

KONDISI UMUM

D

alam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Pasal 15 Ayat (1) dikatakan, setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RenstraKL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) juga mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara operasional penyusunan dokumen perencanaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. RPJP

3

Presiden dan Wakil Presiden terpilih bersama Kabinet Indonesia Bersatu II

Berdasarkan RPJMN seluruh Kementerian/Lembaga Instansi Pemerintah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pasal 13 Ayat (1) menyebutkan bahwa Renstra-KL memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsi kementerian/lembaga. 4

Bab I Pendahuluan

Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) 2010-2014 menyebutkan bahwa dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, K/L menyusun strategi, kebijakan, dan pendanaan berupa program dan kegiatan serta rencana sumber pendanaannya. Berdasarkan RPJMN dan Renstra-KL seluruh instansi pemerintah di jajaran Kementerian/Lembaga menyusun Renstranya masingmasing. Kementerian Agama yang memiliki tugas pembangunan bidang keagamaan, mempunyai agenda prioritas pembangunan lima tahun ke depan meliputi: 1) peningkatan kualitas kehidupan beragama; 2) peningkatan kerukunan umat beragama; 3) peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 4) peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; 5) penciptaan tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sebagai lembaga pengawasan fungsional, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawal Kementerian Agama mewujudkan kelima agenda pembangunan tersebut. Dalam rangka mewujudkan arah kinerja pengawasan lima tahun ke depan agar mampu mengemban tugas dan fungsinya secara optimal, maka perlu dirumuskan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014. Renstra Itjen disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Agama dan RPJMN sesuai tugas dan fungsinya.

5


1.1.1. Hasil Evaluasi terhadap Pencapaian Program dan Kegiatan pada Periode Sebelumnya Pencapaian program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang ditetapkan. Visi ini dijabarkan dalam beberapa misi. Untuk mewujudkan misi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan. Indikator kinerja yang tepat dan valid diperlukan untuk menakar tingkat pencapaian visi, misi maupun tujuan dan sasaran organisasi. Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2009 yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Itjen Kementerian Agama Tahun 2009, diperoleh kesimpulan bahwa capaian kinerja output dan outcome Itjen Kementerian Agama sebesar 91,71%. Angka ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang baik. Meskipun demikian, berbagai usaha terus dilakukan untuk makin meningkatkan nilai capaian kinerja, antara lain melalui peningkatan koordinasi dengan pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja secara terus-menerus. Sepanjang tahun 2005-2009, Itjen Kementerian Agama telah melaksanakan berbagai orientasi dan bimbingan mental pegawai guna pencapaian dan peningkatan profesionalisme kerja. Selain itu juga dilakukan placement test dalam rangka melakukan penataan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan sesuai kompetensinya. Rencana kerja audit dan pemantauan terhadap auditi (satuan organisasi/satuan kerja) di lingkungan Kementerian Agama hampir seluruhnya dapat dilaksanakan. Namun demikian, masih ada beberapa auditi yang sulit dijangkau karena kondisi geografis dan jumlah auditi yang tak sebanding dengan jumlah SDM pengawasan. Selain itu, daerah pemekaran yang belum terakses oleh Kementerian Agama menjadi kendala tersendiri bagi Itjen Kementerian Agama 6

Bab I Pendahuluan

dalam melaksanakan tugas pengawasan. Munculnya daerah pemekaran sebagai konsekuensi otonomi daerah mengakibatkan buku Peta Wilayah Pengawasan yang sudah diterbitkan dan menjadi dasar pembuatan Surat Tugas Pengawasan tahun 2008 dan 2009 perlu terus diperbaharui menyesuaikan dengan perkembangan mutakhir. Hal ini agar surat tugas pengawasan dapat selalu sesuai dengan kondisi organisasi terkini. Selama ini Itjen Kementerian Agama telah menjalankan peran sebagai watchdog: yaitu melaksanakan audit yang hasilnya berupa daftar temuan yang harus ditindaklanjuti. Namun sejalan perubahan paradigma internal auditor dan dinamika organisasi, perlu dilakukan revitalisasi peran Itjen Kementerian Agama. Oleh karena itu, peran Itjen Kementerian Agama bukan hanya sebagai watchdog, melainkan juga sebagai konsultan dan katalis dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government di lingkungan Kementerian Agama. Salah satu langkah yang disusun untuk mendukung terwujudnya good governance dan clean government di lingkungan Kementerian Agama tersebut, Itjen Kementerian Agama meluncurkan Program Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA). PPA merupakan bentuk pengawasan dini (preventif) melalui revitalisasi nilai-nilai agama guna mendorong terwujudnya self control dan jati diri aparatur negara agar selalu merasa diawasi Tuhan, tidak memiliki niat berbuat menyimpang dan berkinerja secara maksimal. Program PPA mendapat sambutan antusias dari beberapa satuan organisasi/satuan kerja. Satuan organisasi/satuan kerja tersebut menginginkan agar Program PPA dapat disosialisasikan di wilayah kerjanya. Hal ini membuktikan, keinginan mewujudkan good governance dan clean goverment telah menjadi tekad dan komitmen bersama. 7


Selama periode 2005-2009 ketersediaan sarana dan prasarana telah ditingkatkan untuk menghasilkan audit yang bermutu. Hal tersebut dilakukan dengan penyediaan sarana dan prasarana alat bantu audit guna mendukung terwujudnya efektivitas dan profesionalitas kerja. Secara umum, jumlah anggaran yang tersedia masih belum proporsional dengan jumlah beban pengawasan (jumlah auditi yang harus diaudit). Dengan anggaran yang tersedia, sejauh ini Itjen Kementerian Agama baru dapat menjangkau sekitar 1.829 per tahun (tahun 2007 hanya 15% auditi yang teraudit, tahun 2008 hanya 21% auditi yang teraudit dan tahun 2009 hanya 23% auditi yang teraudit. Lihat Tabel 1.2). Ini berarti satu auditi baru bisa diaudit kembali setelah lima tahun kemudian. Kenyataan tersebut sangat tidak efektif bila dihadapkan pada tuntutan akuntabilitas publik kepada Kementerian Agama yang memiliki 9.824 auditi dengan jumlah auditor sebanyak 140 orang (data tahun 2009). Oleh sebab itu, Itjen Kementerian Agama menerapkan sistem skala prioritas berdasarkan program strategis, jumlah anggaran, pendekatan risiko, dan pengaduan masyarakat dalam menyusun rencana kerja pengawasan tahunan. Peran Itjen Kementerian Agama sangat strategis dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Dengan segala keterbatasan yang masih terus dirasakan hingga sekarang, Itjen Kementerian Agama sejauh ini telah melaksanakan fungsinya dengan baik. Jangkauan audit Itjen Kementerian Agama tahun 2005 s.d. 2009 dari perspektif rencana dan realisasi disajikan pada Tabel I.I.

8

Bab I Pendahuluan

TABEL 1.1. PERBANDINGAN RENCANA DAN REALISASI KINERJA AUDIT TAHUNAN

TAHUN 2005 s.d. 2009 NO 1 2 3 4 5 6 7 8

SATUAN KERJA

2005 Rencana Realisasi 8 8 27 29 145 138 163 154 246 226 130 120 11 10 20 21

Pusat Kanwil Kandepag MAN MTsN MIN UIN/IAIN STAIN STAKN / 2 9 STAKPN 10 STAHN/IHDN 3 0 11 STABN 4 12 Balai Diklat 0 13 Balai Litbang KUA 290 14 Kecamatan JUMLAH 1.049

2006 2007 2008 % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi % Rencana Realisasi 0 10 0 100 8 10 125 10 10 30 10 33 33 107 22 27 123 25 87 51 171 95 128 164 128 169 125 96 49 230 94 177 229 129 197 272 129 46 319 92 235 305 130 278 201 96 44 288 92 165 223 135 216 112 10 63 16 111 16 91 9 10 16 18 100 22 125 18 105 12 15 18 100 100 0 75 0

3 2 0 7 1

2 2 0 7 1

67 100 0 100 100

3 3 1 7 0

5 2 0 4 0

266 972

92 93

256 1.025

325 1323

128 129

338 1.286

174 631

167 67 0 57 0

4 1 0 7 1

51 342 49 1.443

2. Audit Dana Hibah Pembangunan Madrasah pada Ponpes satu atap atau baru 17 auditi; 3. Audit Wakaf Produktif pada 15 auditi;

Perbandingan Rencana dengan Realisasi RKAT

2 3 0 3 0


4. Audit Blockgrant DIPA APBN-P Ditjen Pendis pada Peningkatan Mutu Madrasah dan Perguruan Tinggi pada 112 auditi;

2009 % Rencana Realisasi % 0 10 0 100 31 32 10 76 44 189 83 73 37 75 75 202 37 92 63 249 43 85 39 197 38 6 100 16 69 11 82 16

4 1 0 4 1

100 100 0 57 100

2 1 0 5 2

2 1 0 5 1

100 100 0 100 50

248 937

73 65

378 1296

166 534

44 41

Sumber data: Diolah dari Profil Itjen Kementerian Agama

Berdasarkan tabel di atas pada dasarnya perencanaan audit kinerja tahunan mempunyai tren positif: jumlahnya meningkat per tahun. Hal ini sejalan pula dengan meningkatnya anggaran Itjen Kementerian Agama. Namun pada tahun 2009 jumlah satuan organisasi/satuan kerja yang diaudit mempunyai kecenderungan menurun karena mulai diterapkan audit kinerja dan audit bidang pendidikan yang membutuhkan hari pemeriksaan lebih lama. Pada tabel di atas terlihat bahwa realisasi program RKAT mempunyai tren positif, kecuali pada tahun 2007 terjadi penurunan menjadi hanya 631 auditi. Hal ini disebabkan adanya prioritas dalam penentuan jangkauan wilayah audit yang bersifat tematik, yaitu: 1. Audit Dana Blockgrant DIPA APBN-P Ditjen Pendis pada Madrasah dan Pondok Pesantren dilakukan terhadap 1.348 auditi; 9

Begitu pula pada tahun 2009 realisasi program RKAT mempunyai kecenderungan menurun. Hal ini terkait adanya perubahan penentuan skala prioritas Itjen Kementerian Agama dan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK terhadap Laporan Keuangan Kementerian Agama yang masih mendapat opini disclaimer, sebagai berikut: 1. Monev aset tanah dan bangunan dilakukan terhadap 8.178 auditi dengan perolehan nilai aset tanah sebesar Rp5.930.613.723.018,dan bangunan sebesar Rp4.713.628.535.747; 2. Hasil Investigasi Rekening dilaksanakan terhadap 68 auditi dengan jumlah rekening yang diperiksa sebanyak 479 rekening dimana 360 rekening dapat diidentifikasi sedangkan sisanya 119 rekening tidak dapat diidentifikasi; 3. Reviu Laporan Keuangan dilakukan pada 33 provinsi; 4. Audit Bantuan Operasional Sekolah dilakukan terhadap 985 auditi; 5. Audit Bantuan Blockgrant Program Rehabilitasi Ruang Kelas Belajar dan Peningkatan Sarana dilakukan terhadap 456 auditi.

10

Bab I Pendahuluan

Pada tabel I.I. di atas terlihat bahwa rata-rata perkembangan realisasi program RKAT selama tahun 2005 s.d. 2009 mencapai 75.09% per tahun. Khusus untuk tahun 2006 Realisasi Progam RKAT meningkat signifikan menjadi 1.323 auditi atau 129% dari Rencana Audit sejumlah 1.025 auditi. Hal ini disebabkan terjadinya pertambahan alokasi anggaran melalui APBN-P sehingga berimplikasi pada peningkatan jumlah satuan organisasi/satuan kerja yang diaudit. Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Agama terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jangkauan audit yang dapat dicapai sebesar 15% dari 8.720 auditi, tahun 2008 jangkauan audit yang dapat dicapai sebesar 21% dari 9.072 auditi, sedangkan pada tahun 2009 jangkauan audit yang dapat dicapai sebesar 23% dari 9.833 auditi. Hal Ini dapat dilihat dari surat tugas yang telah diterbitkan (lihat Tabel 1.2). TABEL 1.2. Rekapitulasi Realisasi Pengawasan Tahun 2007 s.d. 2009


1.1.2. Hasil Aspirasi Masyarakat terhadap Kinerja Itjen Kementerian Agama Pada umumnya masyarakat telah memahami peran strategis Itjen dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Selama ini pun Itjen selalu berusaha untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan sebaik-baiknya. Fakta berikut membuktikan itu: Dari tahun 2004 sampai bulan Desember tahun 2009, Itjen telah menerima 979 pengaduan masyarakat, baik yang masuk melalui jalur Tromol Pos 5000 maupun non-Tromol Pos 5000. Jumlah pengaduan masyarakat tersebut yang telah ditindaklanjuti sebanyak 716 pengaduan atau sekitar 73,14%. Dari pengaduan yang telah diperiksa, sebagian besar tidak benar (518 pengaduan/72,35%), sebagian benar(53 pengaduan/7,40%), dan benar (145 pengaduan/20,25%). Selain itu, pada rentang waktu yang sama Itjen Kementerian Agama melakukan pemeriksaan khusus terhadap 73 pengaduan masyarakat. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut: TABEL 1.3. Pengaduan Masyarakat Tahun 2005 s.d. 1 Desember 2009 Unit Kerja TP 5000 Pusat Kanwil IAIN & UIN STAIN STAKN STAHN/IHDN Sub Jumlah Non TP 5000 Pusat Kanwil IAIN & UIN STAIN STAKN STAHN/IHDN Sub Jumlah Jumlah Prosentase

Jumlah Dumas

Benar

6 51 19 1 77 92 739 21 41 8 1 902 979 100%

2 10 1 13 14 105 5 7 1 132 145 20,25%

Tindak Lanjut (TL) Tidak Sebagian Benar Benar 4 38 17 1 60 29 408 4 10 6 1 458 518 72,35%

3 3 1 48 1 50 53 7,40%

Jumlah TL

Saldo

Arsip

Riksus

6 51 18 1 0 0 76

1 1 34 67 5 3 109 110 11,24%

9 59 3 9 80 80 8,17%

5 52 4 11 1 73 73 7,46%

44 561 9 18 7 1 640 716 73,14%

Sumber data: Laporan Kinerja Itjen Kementerian Agama Tahun 2009

Sumber data: Kompilasi Surat Tugas Itjen Kementerian Agama 2007-2009

11

12

Bab I Pendahuluan

Salah satu faktor penting yang membuat belum atau tertundanya pemeriksaan pengaduan masyarakat adalah tidak sebandingnya jumlah sumber daya pengawasan dengan jumlah satuan organisasi/satuan kerja. Sampai bulan September 2009, masih ada 110 tunggakan pengaduan yang belum diperiksa. Pada titik ini kelemahan Itjen teramat terang untuk ditutupi. Sementara di sisi lain, publik baik secara personal maupun institusional, terus melayangkan surat permohonan baik melalui Tromol Pos 5000 maupun non-Tromol Pos 5000 yang isinya meminta Itjen melakukan pengawasan pada lembaga yang selama ini belum tersentuh pengawasan. Selain itu, masyarakat juga terus mencermati apakah hasil audit yang telah dilakukan diikuti langkah-langkah tindak lanjut yang konkret sesuai saran dan rekomendasi hasil audit ataukah tidak. Faktanya memang masih ada beberapa temuan hasil audit yang belum ditindaklanjuti oleh satuan organisasi/satuan kerja sesuai rekomendasi yang telah ditetapkan. Namun Itjen tetap memberikan perhatian dan terus mendorong satuan organisasi/satuan kerja yang bersangkutan agar segera menyelesaikan tindak lanjut hasil audit sesuai rekomendasi. Kritik dan masukan masyarakat di atas akan selalu menjadi bahan evaluasi bagi Itjen untuk terus-menerus melakukan perbaikan pelayanan pengaduan masyarakat serta menentukan arah dan strategi peningkatan kinerja Itjen di masa-masa mendatang.


yang berlaku serta memastikan bahwa Kementerian Agama mampu menghasilkan kinerja yang unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkan peran tersebut Itjen perlu memahami isu strategis yang sedang terjadi terutama arah kebijakan pembangunan nasional. Setelah dilantik menjadi Presiden RI Periode 2009-2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato kenegaraan yang isinya antara lain bahwa fokus prioritas pembangunan aparatur lima tahun ke depan adalah melanjutkan agenda perwujudan good governance, reformasi birokrasi, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Berdasarkan fokus prioritas di atas, ada beberapa isu strategis pengawasan terhadap kinerja Kementerian Agama, di antaranya: 1. Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan upaya mengubah praktikpraktik birokrasi yang tidak efektif menuju praktik-praktik administrasi pemerintah yang efektif. Visi reformasi birokrasi adalah mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang baik (good governance) dengan membangun, menata-ulang, menyempurnakan, membina, dan menertibkan birokrasi pemerintah agar mampu dan komuni katif dalam menjalankan peran dan fungsinya. Reformasi birokrasi Kementerian Agama mengacu pada visi yang telah ditetapkan, yakni: Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin. Adapun misinya adalah: 1) meningkatkan kualitas kehidupan beragama; 2) meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama; 3) meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama,

1.1.3. Isu-Isu Strategis Tuntutan peran yang diharapkan dapat dilakukan oleh Itjen Kementerian Agama melalui fungsi pengawasan adalah mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama agar sesuai peraturan perundang-undangan

13

14

Bab I Pendahuluan


pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 4) meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; 5) mewujudkan tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa.

masing-masing daerah dan koordinasi pengawasan yang komprehensif; g. Pengembangan budaya kerja aparatur negara, perubahan mind-set dan culture-set Aparatur Negara, serta pemantapan karakter dan jati diri aparat pemerintah menjadi aparat yang jujur, disiplin, transparan, akuntabel, profesional, netral, sejahtera, berkinerja produktif dan berakhlak mulia;

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama juga mengacu kepada Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Aparatur Negara: a. Penataan kelembagaan aparatur Kementerian Agama; b. Penyederhanaan ketatalaksanaan harus mendorong pelayanan terpadu, sistem, mekanisme, dan prosedur;

h. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai tugas, fungsi, peran, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan mengubah perilaku penguasa menjadi pelayan masyarakat.

c. Kepegawaian berbasis kinerja harus dibangun, meliputi perencanaan kepegawaian yang menyangkut formasi, analisis jabatan, organisasi dan beban kerja, nomenklatur jabatan fungsional, rekruitmen, seleksi, standar kompetensi, kompetitif, transparan, anti-KKN, dan penempatan pegawai; d. Menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang berisi tentang pelaporan, pemahaman, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan indikator kinerja, pengukuran, analisis, dan evaluasi kerja pelaporan kinerja, peningkatan komitmen pimpinan dalam menerapkan SAKIP, penentuan indikator kinerja yang disepakati, dan penentuan target kinerja; e. Pelayanan publik; kelembagaan pelayanan satu atap yang menyangkut landasan hukum, kewenangan dan mekanisme;

Pembukaan Rapat Koordinasi Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

f. Pengembangan sistem pengawasan nasional, mekanisme kormonev (koordinasi, monitoring dan evaluasi) secara berjenjang dan pembentukan organisasi kormonev di 15

16

Bab I Pendahuluan


Berdasarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2008 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Departemen Agama diinstruksikan hal-hal sebagai berikut:

dan peningkatan koordinasi dan kolaborasi dengan unit pembina kepegawaian dengan unit teknis terkait. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dengan memperhatikan pola mutasi, peningkatan disiplin, dan pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia;

a. Melakukan reformasi birokrasi secara efektif, efisien, produktif yang bebas dari praktik KKN;

f. Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyusun grand strategy reformasi birokrasi, dan Inspektur Jenderal melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;

b. Melakukan penataan organisasi dan ketatalaksanaan untuk memodernisasi organisasi melalui pemisahan, penggabungan, serta penajaman tugas dan fungsi organisasi. Untuk itu perlu memperhatikan analisis dan evaluasi jabatan, analisis beban kerja melalui job descriptions dan penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) guna peningkatan pelayanan publik;

g. Mengalokasikan pembiayaan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada masing-masing satuan organisasi/satuan kerja;

c. Meningkatkan upaya-upaya pemenuhan pelayanan publik (biaya, mutu dan waktu, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi), dengan meningkatkan peran masyarakat secara aktif dalam mewujudkan reformasi birokrasi, serta pengalokasian dana sesuai standar analisis biaya untuk merealisasikan maksud instruksi ini secara bertahap dan berkelanjutan; d. Merumuskan indikator kinerja utama dan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi yang merujuk kepada akuntabilitas, serta menerapkan pola reward and punishment secara proporsional dan profesional;

h. Melaporkan dan menyampaikan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Menteri Agama guna mendapat penilaian. Berdasarkan Instruksi Menteri Agama di atas, pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Agama perlu terus-menerus dikawal dan menjadi komitmen seluruh aparatur untuk meningkatkan kinerja. 2. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Dalam rangka pemberantasan korupsi telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun sampai tahun 2004 upaya pemberantasan KKN dianggap belum efektif. Pada tahun 2004 Lembaga Transparansi Internasional menempatkan Indonesia di posisi 137 dari 146 negara yang disurvei dengan IPK hanya 2,0.

e. Melaksanakan perencanaan sumber daya manusia melalui rekruitmen, pembangunan pola mutasi, penciptaan system assessment center, pembangunan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi, peningkatan akuntabilitas, 17

18

Bab I Pendahuluan


a. Pelaksanaan Pakta Integritas Pakta Integritas merupakan pernyataan/janji tentang komitmen untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan good governance pada lingkup pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Unsur-unsur strategis Pakta Integritas sebagai berikut: 1) Piagam Pakta Integritas adalah pernyataan/janji kejujuran yang ditandatangani di atas kertas bermaterai. 2) Modul Pakta Integritas adalah kumpulan aturan pelaksanaan yang rinci meliputi segala aspek yang diperlukan dalam rangka melaksanakan Pakta Integritas secara benar dan efektif.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Pejabat Kementerian Agama

3) Pakta Integritas Pelaksanaan Anggaran Tahunan adalah pernyataan dan kesanggupan melaksanakan anggaran tahun berjalan secara taat asas dan akuntabel dengan segala konsekuensinya apabila melakukan pelanggaran. Pelaksanaan Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Agama memberikan manfaat sebagai berikut:

Menyikapi kondisi tersebut, Presiden RI mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres ini merupakan upaya pemerintah untuk mempercepat pemberantasan korupsi. Hasilnya pada tahun 2009meski belum terlalu signifikanIPK Indonesia naik menjadi 2,8 menempati ranking 111 dari 180 negara yang disurvei.

a) Mencegah terjadinya penyimpangan yang menjurus pada perbuatan tindak pidana korupsi oleh para pimpinan, pejabat dan pegawai di berbagai bidang.

Beberapa langkah yang telah dilaksanakan Kementerian Agama dalam rangka mendukung upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi, antara lain dengan melaksanakan Pakta Integritas dan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Agama.

19

b) Meningkatkan kredibilitas Kementerian Agama menjadi instansi pemerintah yang bersih dan berwibawa. c) Mendorong kelancaran pelaksanaan program kerja yang berkualitas, efektif dan efisien.

20

Bab I Pendahuluan


Secara umum, Pakta Integritas di lingkungan Kementerian Agama berisi komitmen sebagai berikut 1) Tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela; 2) Tidak meminta atau menerima atau menjanjikan suatu pemberian baik secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku; 3) Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas; 4) Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; 5) Melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai setiap usaha yang melanggar komitmen dalam Pakta Integritas;

Pengucapan Sumpah Pakta Integritas di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama

b. Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dengan Pendekatan Agama Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RANPK) merupakan salah satu Instruksi Presiden untuk menjembatani pemberantasan korupsi sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Diktum Kesebelas Butir 3. Dalam butir 3 tersebut Presiden menginstruksikan khusus kepada: "Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2009 berkoor dinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

6) Komitmen untuk melindungi saksi atau pelapor pelanggaran Pakta Integritas; 7) Melibatkan Forum Pemantau Independen yang berasal dari masyarakat dalam Pelaksanaan Pakta Integritas; 8) Komitmen untuk melaksanakan penerapan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi (reward and punishment) secara konsisten; 9) Bersedia menanggung segala konsekuensi jika melanggar komitmen dalam Pakta Integritas; 10) Adanya mekanisme penyelesaian konflik.

Tema RAN-PK tahun 2004-2009 meliputi: 1) Pencegahan terjadinya tindakan korupsi; 21

22

Bab I Pendahuluan


2) Penindakan perkara korupsi;

8) Memberikan dukungan terhadap upaya-upaya penindakan bagi pelaku korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara;

3) Pencegahan dan penindakan korupsi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi NAD dan Sumut;

9) Mengarahkan dan mendorong pimpinan satuan organisasi/ satuan kerja agar dapat membuat Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dengan Pendekatan Agama dan melaporkan hasilnya secara berjenjang kepada Sekretaris Jenderal, setiap minggu pertama bulan Juli, dan bulan Januari tahun berikutnya, sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

4) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAN-PK. Dalam rangka menindaklanjuti Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kementerian Agama telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dengan Pendekatan Agama di lingkungan Kementerian Agama. Menteri Agama menginstruksikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama untuk:

1.2.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

1) Menyelenggarakan pemerintahan yang bebas dari KKN; 2) Meningkatakan kualitas pelayanan publik yang efisien, efektif dan transparan;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3) Mengupayakan transparansi segala bentuk pelaksanaaan kegiatan, program, pengadaan barang dan jasa, dan penggunaan anggaran; 4) Meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tugasnya;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5) Meningkatkan pembinaan aparatur guna meniadakan perilaku korupsi; 6) Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun kehidupan pribadi;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi;

7) Meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mencegah perilaku korupsi melalui pendekatan agama; 23

DASAR HUKUM

24

Bab I Pendahuluan


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);

11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

13. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2004 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

15. Peraturan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) Tahun 2010-2014;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama; 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Organisasi/ Kerja di Lingkungan Departemen Agama;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2008 dan 25

18. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengawasan di Lingkungan Departemen Agama; 19. Keputusan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2010 -2014;

26

Bab I Pendahuluan

1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, dan STRUKTUR ORGANISASI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 3 disebutkan bahwa Kementerian Negara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara pada Pasal 97 angka 5 mengatur tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama, sedangkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 jo Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, menyatakan bahwa Inspektorat Jenderal adalah Organisasi Kerja Unit Eselon I yang berada di lingkungan Departemen Agama. Dalam PMA No.3 Tahun 2006 Pasal 720 disebutkan, Tugas Inspektorat Jenderal adalah menyelenggarakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Departemen Agama berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, berdasarkan Pasal 721 Itjen Departemen Agama menyelenggarakan fungsi:


bahwa ada beberapa jenis pemeriksaan, meliputi; pemeriksaaan kinerja, reviu keuangan, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Menindaklanjuti UU Nomor 15 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang antara lain menyebutkan bahwa Inspektorat Jenderal sebagai lembaga audit internal departemen menyelenggarakan beberapa jenis pengawasan, yaitu: audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat Jenderal melaksanakan berbagai jenis audit, meliputi: Audit Kinerja, Reviu Keuangan dan Audit dengan tujuan tertentu. Khusus Audit dengan tujuan tertentu memiliki beberapa bentuk Audit, antara lain: Audit Kasus (fraud Audit/Investigasi) dan Audit Khusus (Special Audit).

1. Perumusan visi, misi, dan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan departemen; 2. Pelaksanaan pengawasan fungsional akuntabilitas kinerja aparatur; 3. Pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Inspektorat Jenderal; 4. Pembinaan teknis terhadap kelompok jabatan fungsional auditor; 5. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Dirjen PHU Slamet Riyanto dan Irjen Kementerian Agama M. Suparta saat menghadiri Seminar Evaluasi Haji dalam Perspektif Media Massa

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan 27

28

Bab I Pendahuluan

Struktur Organisasi Itjen Departemen Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut: INSPEKTUR JENDERAL

Inspektur Wilayah I

Bagian Ortala dan kepegawaian

Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan

Bagian Umum

Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Organisasi Tata Laksana

Sub Bagian Analisis Hasil Pengawasan Internal

Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Kepegawaian

Sub Bagian Analisis Hasil Pengawasan Eksternal dan Dumas

Sub Bagian Rumah Tangga

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Sub Bagian Data dan Informasi Hasil Pengawasan

Sub Bagian Perlengkapan

Inspektur Wilayah II

Inspektur Wilayah III

Subbag Tata usaha Jabatan Fungsional Auditor

Subbag Tata usaha

Jabatan Fungsional Auditor

Inspektur Wilayah IV

Subbag Tata usaha



5. Inspektur Wilayah V, dengan wilayah kerja: Jawa Tengah, Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Gorontalo, Direktorat Jenderal Bimas Buddha, Direktorat Jenderal Bimas Islam.

Inspektur Wilayah V

Subbag Tata usaha

3. Inspektur Wilayah III, dengan wilayah kerja: Banten, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, Lampung, Direktorat Jenderal Bimas Hindu, Sekretariat Jenderal. 4. Inspektur Wilayah IV, dengan wilayah kerja: DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, NAD, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan.

Sekretaris Bagian Perencanaan dan Keuangan


Subbag Tata usaha


Berdasarkan bagan di atas Itjen Kementerian Agama dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen). Di bidang kesekretariatan Irjen dibantu oleh seorang Sekretaris dan di bidang pengawasan ia dibantu oleh 5 (lima) Inspektur Wilayah dengan rincian sebagai berikut: 1. Inspektur Wilayah I, dengan wilayah kerja: Jawa Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimas Kristen. 2. Inspektur Wilayah II, dengan wilayah kerja: Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Papua Barat, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Bimas Katolik. 29

Inspektur Wilayah dibantu para auditor yang dikelompokkan berdasarkan bidang audit, meliputi bidang: 1) Perencanaan, Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian; 2) Keuangan dan Barang Milik Negara; 3) Bimbingan Masyarakat Agama; 4) Pendidikan Agama, Penelitian dan Diklat; serta 5) Investigasi. 1.4. IDENTIFIKASI POTENSI dan PERMASALAHAN 1.4.1. Identifikasi Potensi Proses identifikasi potensi perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum menetapkan Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor), sebagai salah satu upaya mengenali kekuatan dan kelemahan dalam menghadapi peluang dan ancaman yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dengan menggunakan metode SWOT analysis diperoleh gambaran kondisi sebagai berikut:

30

Bab I Pendahuluan

1. Kekuatan a. Jumlah pegawai sekretariat memadai. b. Ketersediaan anggaran memadai. c. Peralatan kerja cukup memadai. d. Kewenangan Itjen. e. Ketersediaan pedoman kerja memadai. f. Sistem informasi manajemen pengawasan memadai. g. Tim kerja yang solid. 2. Kelemahan a. Ketersediaan auditor 1) Jumlah auditor kurang. 2) Kompetensi auditor yang ada kurang merata. b. Sistem dan prosedur kerja pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan. c. Prasarana (gedung) belum mencukupi: 1) Luas ruangan kerja belum memenuhi standar. 2) Jumlah ruang kerja belum mencukupi. d. Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.


kelembagaan. g. Peningkatan dukungan auditi terhadap peran Itjen sebagai katalisator dan konsultan. h. BPK masih memberikan penilaian/opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer) atas kinerja Kementerian Agama; i. Menjadi mediator dan fasilitator penyelesaian TLHP BPK dan BPKP. 4. Ancaman a. Masih ada pandangan masyarakat yang tidak menghendaki keberadaan Itjen. b. Rentang kendali terlalu luas karena letak geografis yang sulit dijangkau. c. Tumpang tindihnya lembaga pengawasan. d. Regenerasi auditor belum optimal; e. Formasi rekruitmen calon auditor tidak sesuai dengan kebutuhan. f. Ketidakpercayaan stakeholders terhadap Itjen sehingga melibatkan pihak luar dalam melakukan audit. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 1.4. berikut ini:

3. Peluang a. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi pegawai Itjen. b. Kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN. c. Penambahan jumlah satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama sebagai akibat pemekaran daerah dan perubahan status madrasah swasta menjadi negeri. d. Meningkatnya hubungan koordinatif antar lembaga terkait. e. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan. f. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas 31

32

Bab I Pendahuluan

TABEL 1.4. POTENSI DAN PERMASALAHAN ANALISIS STRATEGIS FAKTOR INTERNAL

ANALISIS STRATEGIS FAKTOR EKSTERNAL

KEKUATAN (S)

1. Jumlah pegawai sekretariat memadai 2. Ketersediaan anggaran memadai 3. Peralatan kerja cukup memadai 4. Kewenangan Itjen 5. Ketersediaan pedoman kerja memadai 6. Sistem informasi manajemen pengawasan memadai 7. Tim kerja yang solid


STRENGTH

KWADRAN ANALISIS SWOT

KELEMAHAN (W)

1. Ketersediaan Auditor a. Jumlah auditor kurang b. Kompetensi auditor yang ada kurang merata 2. Sistem dan prosedur kerja pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan 3. Prasarana (gedung) belum mencukupi: a. Luas ruangan kerja belum memenuhi standar b. Jumlah ruang kerja belum mencukupi 4. Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan

PELUANG (O) 1. Terbukanya kesempatan pengembangan kompetensi pegawai Itjen 2. Kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN 3. Penambahan jumlah satuan organisasi di lingkungan Kementerian Agama sebagai akibat pemekaran daerah dan perubahan status madarasah swasta menjadi negeri 4. Meningkatnya hubungan koordinatif antar lembaga terkait 5. Partisipasi masyarakat terhadap peran dan fungsi pengawasan 6. Terbukanya kesempatan dalam pengembangan kapasitas kelembagaan 7. Peningkatan dukungan auditi terhadap peran Itjen sebagai katalisator dan konsultan 8. BPK masih memberikan penilaian/opini tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas kinerja Kementerian Agama 9. Menjadi mediator dan fasilitator penyelesaian TLHP BPK dan BPKP

Asumsi S-O 1. Meningkatnya kualitas SDM dengan memanfaatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang tersedia 2. Pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN secara optimal 3. Efektivitas pemanfaatan peralatan kerja untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN 4. Memanfaatkan kewenangan Itjen untuk menambah jangkauan pengawasan terhadap satuan organisasi/satuan kerja baru 5. Memanfaatkan pedoman kerja yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap pemberantasan KKN 6. Memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait 7. Memanfaatkan tim kerja yang solid untuk mendukung partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan

Asumsi W-O

ANCAMAN (T) 1. Masih ada pandangan masyarakat yang tidak menghendaki keberadaan Itjen 2. Rentang kendali terlalu luas karena letak geografis yang sulit dijangkau 3. Tumpang tindihnya lembaga pengawasan 4. Regenerasi auditor belum optimal 5. Reformasi rekruitmen calon auditor tidak sesuai dengan kebutuhan 6. Ketidakpercayaan stakeholders terhadap Itjen sehingga melibatkan pihak luar dalam melakukan audit

Asumsi S-T

Asumsi W-T

5

STRATEGI AGRESIF

4 3

3,42

2 1

THREAT

-5

-4

-3 3,4

-2

-1

1 -1

2

3 3,71

4

5

OPPORTUNITY

-2 -3

3,4

-4 -5

WEAKNESS

1.4. 2. Faktor Kunci Keberhasilan (Critical Success Factor) Berdasarkan strategi terpilih, yaitu S-O (Kuadran I), maka dapat diidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang tersedia; 2. Pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN secara optimal; 3. Efektivitas pemanfaatan peralatan kerja untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan KKN; 33

34

Bab I Pendahuluan


4. Memanfaatkan kewenangan Itjen untuk menambah jangkauan pengawasan terhadap satuan organisasi/satuan kerja baru;

d. Lembaga pengawasan yang tumpang tindih. 3. Sarana dan Prasarana a. Prasarana (gedung) belum mencukupi: 1) Luas ruangan kerja belum memenuhi standar;

5. Memanfaatkan pedoman kerja yang tersedia untuk melaksanakan kebijakan pemerintah terhadap pemberantasan KKN;

2) Ruang pendukung kerja seperti gudang perlengkapan, gudang arsip, ruang data perencanaan, ruang pembinaan SDM, ruang perpustakaan belum tersedia.

6. Memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait; 7. Memanfaatkan tim kerja yang solid untuk mendukung partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan. 1.4. 3. Permasalahan yang Dihadapi 1. Sumber Daya Manusia: a. Jumlah auditor masih kurang, tidak sebanding dengan auditi yang menjadi beban tugas pengawasan; b. Kompetensi auditor yang ada kurang merata menurut bidang audit; c. Perbedaan tingkat kompetensi individual auditor yang sangat variatif;

b. Alat bantu audit dan alat pengolah data masih kurang. Berbagai deskripsi mengenai hasil evaluasi pencapaian program dan kegiatan Itjen sepanjang tahun 2004-2009; penilaian masyarakat; identifikasi potensi; permasalahan dan penyebabnya; serta tantangan yang akan dihadapi sebagaimana dikemukakan dalam bab ini merupakan catatan yang sangat penting. Semua hal tersebut menjadi acuan empiris dan dasar pertimbangan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (kebijakan, program dan kegiatan) dalam dokumen Rencana Strategis Itjen Kementerian Agama Tahun 2010-2014.

d. Batas usia pensiun auditor di bawah usia pensiun pejabat fungsional tertentu. 2. Mekanisme Kerja a. Sistem dan prosedur kerja pengawasan belum sepenuhnya dilaksanakan; b. Administrasi pertanggungjawaban keuangan belum mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; c. Rentang kendali terlalu luas karena letak geografis yang sulit dijangkau; 35

36

BAB II VISI MISI DAN TUJUAN


Bab II VISI MISI DAN TUJUAN

Berdasarkan penjelasan mengenai visi Itjen, Itjen Kementerian Agama diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama melalui pengawasan fungsional agar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Kementerian Agama mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dan pelayanan prima di bidang keagamaan. 2.2.

MISI INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Itjen Kementerian Agama mengemban misi:

2.1. VISI INSPEKTORAT JENDERAL

V

1. Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen;

isi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama (Itjen Kementerian Agama) tahun 2010-2014 adalah: Menjadi Pengendali dan Penjamin Mutu Kinerja Kementerian Agama.

2. Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi;

Menjadi pengendali mutu kinerja memiliki arti bahwa Itjen Kementerian Agama diharapkan mampu mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ruang lingkup pengendalian dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, hingga pelaporan.

3. Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan; 4. Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan; 5. Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;

Menjadi penjamin mutu kinerja memiliki pengertian bahwa Itjen Kementerian Agama diharapkan mampu melakukan pengawasan dalam rangka memastikan bahwa seluruh satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama dapat mewujudkan kinerja yang tinggi sesuai tugas dan fungsinya (quality assurance). Pencapaian kinerja yang tinggi tersebut adalah salah satu wujud dari akuntabilitas publik.

39

6. Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA); 7. Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi; 8. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan.

40

Bab II Visi Misi dan Tujuan


a. Meningkatnya kualitas pengawasan; b. Terwujudnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama. 2. Tujuan dari misi kedua (Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi), sebagai berikut: a. Terlaksananya penyempurnaan kebijakan pengawasan internal; b. Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan. Menteri Agama Suryadharma Ali didampingi Pejabat Eselon I Kementerian Agama saat memberi penjelasan pada Rapat Kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah

2.3.

TUJUAN

Tujuan strategis merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Dengan memformulasikan tujuan, Itjen Kementerian Agama dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan selama lima tahun ke depan. Perumusan tujuan harus mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta perkembangan dinamika global. Perumusan tujuan strategis juga akan mengarahkan Itjen Kementerian Agama dalam upaya mencapai visi dan misi organisasi. Untuk itu, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Rumusan tujuan dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Tujuan dari misi pertama (Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen), sebagai berikut: 41

3. Tujuan dari misi ketiga (Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan), sebagai berikut: a. Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi memadai; b. Terwujudnya aparatur yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi. 4. Tujuan dari misi keempat (Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan), sebagai berikut: a. Terwujudnya kesamaan persepsi tentang peraturan pelaksanaan tugas dan fungsi antara aparatur pengawasan dengan satuan organisasi/satuan kerja; b. Terwujudnya percepatan menuju good governance dan clean government. 5. Tujuan dari misi kelima (Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan), sebagai berikut: a. Terwujudnya kesamaan pemahaman langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; b. Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. 6. Tujuan dari misi keenam (Menumbuhkembangkan pengawasan

42



preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama [PPA]), sebagai berikut: a. Terwujudnya sistem pengendalian intern melalui pendekatan agama; b. Terbangunnya kesadaran aparatur tentang arti penting pengawasan diri. 7. Tujuan dari misi ketujuh (Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi), sebagai berikut: a. Terwujudnya tatalaksana pelayanan administrasi pengawasan yang tertib; b. Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas pengawasan.

2) Tersusunnya Program Kerja Audit. b. Terlaksananya audit sesuai standar, dengan indikator kinerja; 1) Tersusunnya Kertas Kerja Audit (KKA) yang lengkap dan akurat; 2) Terlaksananya audit yang independen dan obyektif. c. Meningkatnya kualitas laporan hasil audit, dengan indikator kinerja; 1) Tersusunnya Laporan Hasil Audit (LHA) yang akuntabel; 2) Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) yang proporsional. 2. Sasaran dari tujuan kedua (Terwujudnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku) berdasarkan misi pertama adalah: a. Terwujudnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan bidang perencanaan, organisasi dan tatalaksana, dan serta kepegawaian, dengan indikator kinerja: 1) Meningkatnya disiplin aparatur; 2) Tercapainya pelaksanaan tugas yang lebih terarah.

8. Tujuan dari misi kedelapan (Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan), adalah meningkatnya keselarasan pelaksanaan tugas pengawasan dengan instansi terkait. 2.4.

SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

b. Terwujudnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan bidang keuangan dan BMN, dengan indikator kinerja: 1) Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel; 2) Menurunnya jumlah kerugian negara; 3) Terlaksananya pencatatan dan inventarisasi keuangan dan BMN yang akurat; 4) Tercapainya opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Pernyataan tujuan dari misi yang telah ditetapkan perlu dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai ukuran kinerja. Sasaran-sasaran strategis dari tujuan-tujuan berdasarkan misi Itjen Kementerian Agama adalah sebagai berikut: 1. Sasaran dari tujuan pertama (Meningkatnya kualitas pengawasan) berdasarkan misi pertama adalah: a. Terwujudnya perencanaan audit yang berkualitas, dengan indikator kinerja; 1) Tersusunnya Rencana Kerja Audit (RKA) yang komprehensif; 43

c.

44

Terwujudnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan bidang Bimas Agama, dengan indikator kinerja:



3) Tercapainya program dengan hasil maksimal dengan anggaran yang tersedia; 4) Tersedianya akses informasi terhadap hasil pencapaian program; 5) Meningkatnya partisipasi stakeholders dalam pelaksanaan tugas; 6) Terlaksananya optimalisasi pelayanan publik.

1) Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang agama; 2) Meningkatnya peran aparat dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama. d. Terwujudnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Diklat, dengan indikator kinerja: 1) Meningkatnya kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan agama dan keagamaan; 2) Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian keagamaan; 3) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan diklat. e. Terwujudnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan bidang Investigasi, dengan indikator kinerja: 1) Meningkatnya penanganan terhadap pengaduan masyarakat; 2) Meningkatnya penanganan berbagai kasus penyimpangan. 3. Sasaran dari tujuan ketiga (Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama) berdasarkan misi pertama (Melakukan pengawasan fungsional secara profesional dan independen) adalah: a. Terwujudnya pencapaian kinerja satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama secara efektif, efisien, dan ekonomis (3E), dengan indikator kinerja: 1) Terealisasikannya program sesuai rencana; 2) Teroptimalisasinya pencapaian program sesuai dengan sumber daya yang tersedia; 45

b. Terwujudnya akuntabilitas pencapaian kinerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas, dengan indikator kinerja sebagai berikut: 1) Terwujudnya penerapan asas transparansi dalam pencapaian kinerja; 2) Terwujudnya penerapan asas partisipasi dalam pencapaian kinerja; 3) Terwujudnya penerapan asas akuntabilitas dalam pencapaian kinerja. 4. Sasaran dari tujuan pertama (Terlaksananya penyempurnaan kebijakan pengawasan internal) berdasarkan misi kedua (Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi) adalah: Terwujudnya arah kebijakan pengawasan yang komprehensif, dengan indikator kinerja: a) Tersusunnya konsep kebijakan tentang restrukturisasi kelembagaan pengawasan; b) Tersusunnya kebijakan tentang revitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur. 5. Sasaran dari tujuan kedua (Terciptanya sistem dan prosedur pengawasan) berdasarkan misi kedua (Melakukan penguatan sistem pengawasan yang efektif dan terintegrasi), adalah: Tersusunnya pedoman pengawasan, dengan indikator kinerja: tersedianya pedoman dan SOP pengawasan.

46


6. Sasaran dari tujuan pertama (Terwujudnya aparatur yang memiliki kompetensi memadai) berdasarkan misi ketiga (Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan) adalah: Meningkatnya kapasitas aparatur pengawasan dalam menjalankan tugasnya, dengan indikator kinerja: a) Meningkatnya pemahaman aparatur pengawasan terhadap peraturan, teknik, serta sistem dan prosedur pengawasan; b) Meningkatnya kualitas hasil pengawasan; c) Adanya reward dan punishment. 7. Sasaran dari tujuan kedua (Terwujudnya aparatur yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi) berdasarkan misi ketiga (Meningkatkan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan) adalah: Meningkatnya komitmen aparatur pengawasan terhadap tugasnya, dengan indikator kinerja: Aparatur pengawasan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 8. Sasaran dari tujuan pertama (Terwujudnya kesamaan persepsi tentang peraturan pelaksanaan tugas dan fungsi antara aparatur pengawasan dengan satuan organisasi/satuan kerja) berdasarkan misi keempat (Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan) adalah: a. Terwujudnya persamaan persepsi tentang peraturan, standar kinerja, dan indikator kinerja, dengan indikator kinerja: Terwujudnya pelaksanaan tugas pengawasan yang sinergis; b. Terwujudnya persamaan persepsi tentang temuan, rekomendasi, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dengan indikator kinerja: Tersusunnya laporan hasil pengawasan yang obyektif dan dapat segera ditindak lanjuti; 47


c.

Terwujudnya pendampingan (asistensi) pelaksanaan tugas, dengan indikator kinerja: Meningkatnya kualitas pemahaman pelaksanaan tugas. 9. Sasaran dari tujuan kedua (Terwujudnya percepatan menuju good governance dan clean goverment) berdasarkan misi keempat (Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan adalah: a. Adanya komitmen satuan organisasi/satuan kerja untuk mengembangkan Sistem Pengendalian Intern (SPI), dengan indikator kinerja: 1) Meningkatnya percepatan penyusunan pedoman kerja satuan organisasi/satuan kerja; 2) Meningkatnya kemampuan dalam melaksanakan pedoman kerja; 3) Meningkatnya kemampuan melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kinerja. b. Adanya keteladanan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja, dengan indikator kinerja: Terwujudnya kepeloporan Itjen Kementerian Agama dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi. 10. Sasaran dari tujuan pertama (Terwujudnya kesamaan pemahaman langkah-langkah penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan) berdasarkan misi kelima (Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan) adalah: a. Kesamaan persepsi tentang temuan, rekomendasi, dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, dengan indikator kinerja: Tidak terulangnya temuan-temuan serupa; b. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut, dengan indikator kinerja: Terselesaikannya kasus penyimpangan anggaran berjalan.

48



11. Sasaran dari tujuan kedua (Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan) berdasarkan misi kelima (Mendorong akselerasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan) adalah: Meningkatnya komitmen pimpinan satuan organisasi/ satuan kerja untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan, dengan indikator kinerja: Terselesaikannya tindak lanjut hasil pengawasan. 1 2. Sasaran dari tujuan pertama (Terwujudnya sistem pengendalian intern melalui pendekatan agama) berdasarkan misi keenam (Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama [PPA]) adalah: Terciptanya iklim kerja yang akuntabel dan kondusif, dengan indikator kinerja: a) Terlaksananya tugas sesuai prosedur; b) Terlaksananya pengawasan melekat (waskat) yang berkelanjutan; c) Meningkatnya motivasi kerja aparatur; d) Terselenggaranya monitoring dan evaluasi. 13. Sasaran dari tujuan kedua (Terbangunnya kesadaran aparatur tentang arti penting pengawasan diri) berdasarkan misi keenam (Menumbuhkembangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama [PPA]) adalah: Meningkatnya pengendalian diri aparatur sehingga terbentuk sikap dan perilaku kerja yang profesional dan beradab, dengan indikator kinerja: a) Meningkatnya kedisiplinan pegawai; b) Meningkatnya motivasi kerja aparatur; c) Meningkatnya tanggung jawab aparatur; d) Meningkatnya kinerja pegawai; e) Meningkatnya implementasi nilai agama dalam pelaksanaan tugas. 49

Micro Teaching kegiatan Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA)

14.Sasaran dari tujuan pertama (Terwujudnya tatalaksana pelayanan administrasi pengawasan yang tertib) berdasarkan misi ketujuh (Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi adalah; a. Terwujudnya sistem administrasi pelayanan terpadu, dengan indikator kinerja: 1) Tersedianya sistem informasi manajemen administrasi pelayanan pengawasan; 2) Tersajikannya data dan informasi hasil pengawasan yang akurat. b. Tersedianya pedoman pelayanan administrasi pengawasan, dengan indikator kinerja: 1) Tersedianya pedoman administrasi pelayanan perencanaan; 2) Tersedianya pedoman administrasi pelayanan keuangan; 3) Tersedianya pedoman administrasi pelayanan organisasi 50


51

52

2) Terwujudnya ketaatan 1. Terwujudnya ketaatan 1. Meningkatnya disiplin aparatur Kementerian aparatur Kementerian aparatur Agama terhadap Agama terhadap peraturan peraturan perundangperundang-undangan 2. Tercapainya pelaksanaan undangan yang berlaku bidang perencanaan, tugas yang lebih terarah organisasi dan tatalaksana, dan kepegawaian

2. Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) yang proporsional

1. Tersusunnya Laporan Hasil Audit (LHA) yang akuntabel 3. Meningkatnya kualitas laporan hasil audit

2. Terlaksananya audit yang independen dan obyektif

1. Melakukan pengawa- 1) Meningkatnya kualitas 1. Terwujudnya perencanaan 1.Tersusunnya Rencana audit yang berkualitas Kerja Audit (RKA) yang san fungsional secara pengawasan komprehensif profesional dan independen 2. Tersusunnya Program Kerja Audit 2. Terlaksananya audit sesuai 1. Tersusunnya Kertas standar Kerja Audit (KKA) yang lengkap dan akurat.

Sasaran Misi

16.Sasaran dari tujuan pertama (Meningkatnya keselarasan pelaksanaan tugas pengawasan dengan instansi terkait) berdasarkan isi kedelapan (Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan) adalah: a. Terwujudnya keselarasan penganggaran pengawasan, dengan indikator kinerja: Tersusunnya RKA-KL; b. Terwujudnya keselarasan perencanaan pengawasan, dengan indikator kinerja: Tersusunnya UPKPT; c. Terwujudnya keselarasan pelaksanaan pengawasan, dengan indikator kinerja: Tersusunnya PKPT; d. Terwujudnya keselarasan pelaporan pengawasan, dengan indikator kinerja: Laporan Hasil Pengawasan yang

TABEL 2.1. MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR

15.Sasaran dari tujuan kedua (Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas pengawasan) berdasarkan misi ketujuh (Mewujudkan pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi) adalah: a. Tersedianya anggaran yang memadai, dengan indikator kinerja: Terpenuhinya anggaran pengawasan sesuai kebutuhan. b. Tersedianya sarana prasarana pengawasan yang representatif, dengan indikator kinerja: 1) Tersedianya gedung kantor yang memadai; 2) Tersedianya peralatan kantor sesuai kebutuhan.

komprehensif (Itjen Kementerian Agama, BPK, BPKP); e. Terwujudnya keselarasan tindak lanjut hasil pengawasan, dengan indikator kinerja: Laporan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan. Selanjutnya secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator

dan ketatalaksanaan; 4) Tersedianya pedoman administrasi pelayanan kepegawaian; 5) Tersedianya pedoman administrasi pelayanan pengolahan hasil pengawasan; 6) Tersedianya pedoman administrasi pelayanan kerumahtanggaan, perlengkapan dan ketatausahaan.

Tujuan


Misi

Misi

53 54

4. Tercapainya opini BPKRI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

3. Terlaksannya pencatatan dan inventarisasi keuangan dan BMN yang akurat

1. Terwujudnya laporan keuangan yang akuntabel 2. Menurunnya jumlah kerugian negara

Indikator

3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Diklat

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas penelitian keagamaan

Indikator

1. Meningkatnya penanganan 5. Terwujudnya ketaatan terhadap pengaduan aparatur Kementerian Agama masyarakat terhadap peraturan perundang undangan bidang investigasi 2. Meningkatnya penanganan berbagai kasus penyimpangan

Sasaran

1. Meningkatnya kualitas 4. Terwujudnya ketaatan pelayanan dan penyeaparatur Kementerian lenggaraan pendidikan Agama terhadap peraturan agama dan keagamaan perundang-undangan bidang Pendidikan, Penelitian dan Diklat

1. Meningkatnya kualitas 3. Terwujudnya ketaatan pelayanan masyarakat aparatur Kementerian dalam bidang agama Agama terhadap peraturan perundang-undangan 2. Meningkatnya peran bidang Bimas Agama aparat dalam mewujudkan kerukunan hidup beragama

bidang keuangan dan BMN

2. Terwujudnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan

Sasaran

4. Tersedianya akses informasi terhadap hasil pencapaian program

3. Tercapainya program dengan hasil maksimal dengan anggaran yang tersedia

3) Meningkatnya akunta- 1. Terwujudnya percapaian 1. Terealisasikannya bilitas kinerja satuan kinerja satuan organisasi/ program sesuai rencana organisasi/satuan kerja satuan kerja di lingkungan di lingkungan Kementerian Agama secara 2. Teroptimalisasinya Kementerian Agama pencapaian program efektif, efisien, dan sesuai dengan sumber ekonomis (3E) daya yang tersedia

Tujuan

Tujuan

Bab II Visi Misi dan Tujuan Renstra Inspektorat Jenderal

Tujuan

6. Terlaksananya optimalisasi pelayanan publik

5. Meningkatnya partisipasi stakeholders dalam pelaksanaan tugas

Indikator

3. Terwujudnya penerapan asas akuntabilitas dalam pencapaian kinerja

2. Terwujudnya penerapan asas partisipasi dalam pencapaian kinerja

2. Terwujudnya akuntabilitas 1. Terwujudnya penerapan pencapaian kinerja sesuai asas transparansi dalam dengan prinsip akuntabilitas pencapaian kinerja

Sasaran

55 56

Sasaran 2) Terciptanya sistem dan 1. Tersusunnya pedoman prosedur pengawasan pengawasan

Tujuan

1. Tersedianya pedoman dan SOP pengawasan

Indikator

4. Meningkatkan peran konsultan dan katalisator aparat pengawasan

1. Aparatur pengawasan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab 1. Terwujudnya pelaksa1) Terwujudnya kesamaan 1. Terwujudnya persamaan naan tugas pengawasan persepsi tentang persepsi tentang peraturan, yang sinergis peraturan pelaksanaan standar kinerja dan indikator tugas dan fungsi antara kinerja aparatur pengawasan 1. Tersusunnya laporan dengan satuan 2.Terwujudnya persamaan hasil pengawasan yang organisasi/satuan kerja persepsi tentang temuan, obyektif dan dapat rekomendasi dan penyelesegera ditindaklanjuti saian tindak lanjut hasil pengawasan

2) Terwujudnya aparatur 1. Meningkatnya komitmen yang memiliki integritas aparatur pengawasan dan moralitas yang terhadap tugasnya tinggi

3. Adanya reward dan punishment

2. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan

1. Meningkatnya pemahaman 3. Meningkatkan 1) Terwujudnya aparatur 1. Meningkatnya kapasitas aparatur pengawasan kompetensi dan yang memiliki kompeaparatur pengawasan dalam terhadap peraturan, teknik, integritas moral tensi memadai menjalankan tugasnya serta sistem dan prosedur aparatur pengawasan pengawasan

Misi

2. Tersusunnya kebijakan tentang revitalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur

2. Melakukan penguatan 1) Terlaksananya 1. Terwujudnya arah kebijakan 1. Tersusunnya konsep sistem pengawasan penyempurnaan pengawasan yang kebijakan tentang yang efektif dan kebijakan pengawasan komprehensif restrukturisasi kelembaterintegrasi internal gaan pengawasan

Misi


3. Terwujudnya pendampingan (asistensi) pelaksanaan tugas

Sasaran

2. Adanya keteladanan dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja

2) Terwujudnya percepatan 1. Adanya komitmen satuan organisasi/satuan menuju good governance kerja untuk mengembangdan clean government kan Sistem Pengendalian Intern (SPI)

Tujuan

1. Terwujudnya kepeloporan Itjen Kementerian Agama dalam efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

3. Meningkatnya kemampuan melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi kinerja

2. Meningkatnya kemampuan dalam melaksanakan pedoman kerja

1. Meningkatnya percepatan penyusunan pedoman kerja satuan organisasi/satuan kerja

1. Meningkatnya kualitas pemahaman pelaksanaan tugas

Indikator

57 58

6. Menumbuhkem bangkan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA)

Misi

2) Terbangunnya kesadaran aparatur tentang arti penting pengawasan diri

1) Terwujudnya sistem pengendalian intern melalui pendekatan agama

2) Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Tujuan

Indikator

5. Meningkatnya implementasi nilai agama dalam pelaksanaan tugas

4. Meningkatnya kinerja pegawai

3. Meningkatnya tanggung jawab aparatur

1. Meningkatnya pengendalian 1. Meningkatnya kedisiplinan pegawai diri aparatur sehingga terbentuk sikap dan perilaku 2. Meningkatnya motivasi kerja yang profesional dan kerja aparatur beradab

4. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi

3. Meningkatnya motivasi kerja aparatur

2. Terlaksananya pengawasan melekat (waskat) yang berkelanjutan

1. Terciptanya iklim kerja yang 1. Terlaksananya tugas sesuai prosedur akuntabel dan kondusif

1. Meningkatnya komitmen 1. Terselesaikannya tindak pimpinan satuan organisasi/ lanjut hasil pengawasan satuan kerja untuk melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan

Sasaran

2.Meningkatnya penyelesaian 1. Terselesaikannya kasus penyimpangan anggaran tindak lanjut berjalan

5. Mendorong akselerasi 1) Terwujudnya kesamaan 1. Kesamaan persepsi tentang 1. Tidak terulangnya temuan-temuan serupa temuan, rekomendasi dan pemahaman langkahpenyelesaian tindak penyelesaian tindak lanjut langkah penyelesaian lanjut hasil pengawasan hasil pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan

Misi


Tujuan

Sasaran

59 60

8.Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan

Misi

1) Meningkatnya keselarasan pelaksanaan tugas pengawasan dengan instansi terkait

2) Meningkatnya kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas pengawasan

Tujuan

1. Terpenuhinya anggaran pengawasan sesuai kebutuhan

administrasi pelayanan kerumah tanggaan, perlengkapan dan ketatausahaan

6.Tersedianya pedoman

Indikator

5. Tersedianya pedoman administrasi pelayanan pengolahan hasil pengawasan

4. Tersedianya pedoman administrasi pelayanan kepegawaian

3. Tersedianya pedoman administrasi pelayanan organisasi dan ketatalaksanaan

2. Tersedianya pedoman administrasi pelayanan keuangan

1. Tersedianya pedoman administrasi pelayanan perencanaan

2. Tersajikannya data dan informasi hasil pengawasan yang akurat

1. Tersedianya sistem informasi manajemen administrasi pelayanan pengawasan

Indikator

1. Tersusunnya UPKPT 1. Tersusunnya PKPT 1. Laporan Hasil Pengawasan yang komprehensif (Itjen Kementerian Agama,BPK, BPKP)

2.Terwujudnya keselarasan perencanaan pengawasan 3.Terwujudnya keselarasan pelaksanaan pengawasan 4.Terwujudnya keselarasan pelaporan pengawasan

5.Terwujudnya keselarasan 1. Laporan penyelesaian tindak tindak lanjut hasil pengawasan lanjut hasil pengawasan

1. Tersusunnya RKA-KL

1.Terwujudnya keselarasan penganggaran pengawasan

2. Tersedianya sarana prasarana 1. Tersedianya gedung pengawasan yang represenkantor yang memadai tatif 2. Tersedianya peralatan kantor sesuai kebutuhan

1. Tersedianya anggaran yang memadai

Sasaran

2. Tersedianya pedoman pelayanan administrasi pengawasan

7. Mewujudkan 1) Terwujudnya 1. Terwujudnya sistem tatalaksana pelayanan pelayanan administrasi administrasi pelayanan administrasi pengawasan yang cepat, terpadu pengawasan yang tertib tepat dan akurat berbasis teknologi informasi

Misi



2.5.


INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator ini diukur dengan: a. Meningkatnya transparansi tatakelola kepemerintahan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. Meningkatnya partisipasi stakeholders dalam pelaksanaan tugas; c. Meningkatnya pertanggungjawaban kinerja (performance accountability) kegiatan, anggaran, sumber daya dan waktu pelaksanaan.

Indikator Kinerja Utama Itjen Kementerian Agama merupakan indikator kinerja yang mewakili pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen Kementerian Agama dalam menghadapi permasalahan dan tantangan ke depan. Indikator Kinerja Utama ini ditentukan dengan mempertimbangkan visi dan misi Itjen Kementerian Agama. Indikator Kinerja Utama Itjen Kementerian Agama terdiri dari tiga indikator sebagai berikut: 1. Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator ini diukur dengan: a. Menurunnya prosentase tingkat pelanggaran dan penyimpangan yang diperkirakan pada tahun 2010 sebesar 25% dan diharapkan menurun menjadi 5% pada tahun 2014; b. Menurunnya jumlah kerugian negara; c. Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat; d. Tercapainya opini WTP dari BPK terhadap LK Kementerian Agama pada tahun 2012. 2. Meningkatnya mutu kinerja aparatur. Indikator ini tercantum dalam laporan kinerja triwulanan dan tahunan yang diukur dengan: a. Meningkatnya efektivitas capaian kinerja; b. Meningkatnya efisiensi capaian kinerja; c. Meningkatnya capaian kinerja yang ekonomis. 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan organisasi/satuan kerja Kementerian Agama.

61

62

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA


Bab III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

3.1.

ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA

K

ebijakan Kementerian Agama untuk tahun 2010-2014 diarahkan kepada: 1. Peningkatan kualitas kehidupan beragama; 2. Peningkatan kerukunan umat beragama; 3. Peningkatan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; 4. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; 5. Penciptaan tatakelola kepemerintahan yang bersih dan berwibawa. Adapun strategi untuk merealisasikan kebijakan tersebut dituangkan dalam sebelas program Kementerian Agama: 1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur negara; 3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur; 4. Program penelitian, pengembangan dan pendidikan pelatihan; 5. Program penyelenggaraan ibadah haji dan umrah; 6. Program pendidikan Islam; 65

7. Program bimbingan masyarakat Islam; 8. Program bimbingan masyarakat Kristen; 9. Program bimbingan masyarakat Katolik; 10.Program bimbingan masyarakat Hindu; 11.Program bimbingan masyarakat Buddha. 3.2.

ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta bersinergi dengan arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, maka kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama diarahkan pada: 1. Pengawasan fungsional diarahkan pada prioritas audit kinerja berbasis akuntabilitas dan perwujudan opini laporan keuangan Kementerian Agama yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 2. Penguatan sistem pengawasan dengan mewujudkan pedoman kerja seluruh pelaksanaan tugas, termasuk perumusan indikator kinerja, Standart Operating Procedure (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan penetapan kinerja pegawai/uraian tugas; 3. Peningkatan kompetensi dan integritas moral aparatur pengawasan melalui diklat, pelatihan, seminar, workshop dan sejenisnya; 4. Peningkatan peran Itjen sebagai konsultan, dan katalisator; 5. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan; 6. Peningkatan pengawasan preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA); 7. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi pengawasan berbasis teknologi informasi; 8. Peningkatan koordinasi instansi terkait dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan;

66

Bab III Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Agama


Adapun strategi untuk merealisasikan kebijakan tersebut dituangkan dalam program Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, yaitu Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama. Outcomes program ini adalah terselenggaranya pengawasan yang efektif dalam rangka meningkatkan mutu kinerja Kementerian Agama. Indikator outcomes-nya sebagai berikut: 1. Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan, yang diukur melalui penurunan tingkat pelanggaran dan penyimpangan. Tingkat pelanggaran dan penyimpangan pada tahun 2014 diperkirakan hanya sebesar 5%. 2. Meningkatnya mutu kinerja aparatur yang ditandai dengan peningkatan efektivitas, efisiensi dan ekonomis. Tingkat mutu kinerja aparatur dan satuan organisasi/satuan kerja Kementerian Agama ditargetkan sebesar 75% pada tahun 2010 dan diharapkan akan meningkat menjadi sebesar 95% pada tahun 2014. 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja satuan organisasi/satuan kerja Kementerian Agama, yang diukur melalui penerapan tiga prinsip akuntabilitas: transparansi, partisipasi, dan akuntabel dengan target capaian kinerja sebesar 75% pada tahun 2010 menjadi 95% pada tahun 2014. Unit organisasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang memiliki enam kegiatan prioritas, yaitu: 1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Keluaran (outputs) yang akan dihasilkan kegiatan ini adalah: a. Tersedianya dokumen perencanaan dan keuangan tepat waktu; 67

b. Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian; c. Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan; d. Tersedianya peraturan perundang-undangan sebagai acuan kerja; e. Meningkatnya kualitas pelayanan pengelolaan hasil pengawasan; f. Tersedianya data tindak lanjut hasil temuan yang valid dan tepat waktu; g. Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan; h. Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), Rencana Aksi NasionalPemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Pakta Integritas. i. Tersedianya sarana prasarana kerja. 2. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah I dengan wilayah kerja pada dua Unit Eselon I Pusat dan enam Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: a. Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; b. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pre audit; c. Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; d. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan. 3. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah II dengan wilayah kerja pada dua Unit Eselon I Pusat dan enam Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: a. Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil 68



pengawasan; b. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pre audit; c. Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; d. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan. 4. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah III dengan wilayah kerja pada dua Unit Eselon I Pusat dan delapan Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: a. Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; b. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pre audit; c. Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; d. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan. 5. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah IV dengan wilayah kerja pada dua Unit Eselon I Pusat dan enam Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: a. Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; b. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pre audit; c. Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; d. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan.

69

Kegiatan Evaluasi Pengawasan Inspektorat Jenderal

6. Kegiatan Pengawasan Fungsional pada Inspektur Wilayah V dengan wilayah kerja pada dua Unit Eselon I Pusat dan tujuh Kantor Wilayah Provinsi. Keluaran (outputs) yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah: a. Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan; b. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pre audit; c. Tersedianya hasil review meeting untuk validasi data kegiatan audit; d. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan di atas, jumlah anggaran yang dibutuhkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama periode 2010-2014 adalah Rp573.966.824.000,00. Dengan rincian anggaran yang dibutuhkan tahun 2010 sebesar Rp92.832.091.000,00; tahun 2011 sebesar Rp102.213.204.000,00; 70


tahun 2012 sebesar Rp113.052.213.000,00; tahun 2013 sebesar Rp125.621.647.000,00, dan pada tahun 2014 dibutuhkan anggaran sebesar Rp140.247.669.000,00.

71



BAB IV PENUTUP


Bab IV

dan fungsi Kementerian Agama. Selain menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi selama lima tahun ke depan, Renstra Itjen Kementerian Agama juga dapat berfungsi sebagai instrumen evaluasi para pengelola program dan kegiatan terhadap capaian kinerja.

PENUTUP PENUTUP

R

encana Strategis (Renstra) Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama Tahun 2010-2014 merupakan bagian dari Renstra Kementerian Agama Tahun 2010-2014. Fokus dari Renstra diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang yang ada sesuai tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra juga merupakan gambaran peta potensi kekuatan dan permasalahan, sasaran dan kegiatan yang direncanakan, serta output (keluaran) dan outcome (hasil) yang ingin dicapai. Itjen Kementerian Agama sebagai garda terdepan pengawasan internal Kementerian Agama diharapkan dapat lebih proaktif, inovatif, kreatif, adaptif, dan responsif terhadap pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama. Oleh karena itu, Itjen Kementerian Agama menetapkan visi: Menjadi pengendali dan penjamin mutu kinerja Kementerian Agama. Dengan visi tersebut diharapkan Itjen menjadi lebih berperan dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas

75

76

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran-Lampiran


FORMULIR 1 TARGET PEMBANGUNAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 - 2014 PROGRAM/KEGIATAN (1)

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN AGAMA

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Sekretariat Itjen

OUTCOME/OUTPUT (2)

1. Meningkatnya ketaatan aparatur Kementerian Agama terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Meningkatnya mutu kinerja aparatur. 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja sator/satker Kementerian Agama 1. Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Keuangan tepat waktu

2. Meningkatnya kualitas pelayanan Kepegawaian

3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketatalaksanaan

INDIKATOR (3)

2010

2011

TARGET 2012

2013

2014

25%

20 %

15 %

10 %

5%

(4)

1. % Tingkat pelanggaran dan penyimpangan

(5)

(6)

(7)

2. % Penilaian efektivitas, efisiensi dan 85 % 90 % 75 % 80 % ekonomis 3. Penerapan 3 prinsip akuntabilitas 85 % 90 % 75 % 80 % transparansi, partisipasi dan akuntabel 1. Renstra 1 Dokumen 2. RKT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 3. RKA-KL 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 4. DIPA 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 5. POK DIPA RKA-KL 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 6. Penetapan Kinerja 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 7. Kalender Kegiatan & Anggaran 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 8. Dokumen Laporan Keuangan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 9. Peringkat Laporan Keuangan WTP WTP WDP WTP 10. Dokumen Evaluasi dan Laporan 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen Kinerja Anggaran 11. % Tingkat capaian kinerja program 100 % 100 % 100 % 100 % dan anggaran 12. Rencana Kerja Audit Komprehensif 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 13. Naskah PKPT 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Pegawai/3 Tahun 1 Pegawai/3 Tahun 1 Pegawai/2 tahun 1 Pegawai/2 Tahun 1. Rasio Siklus Diklat 20 % Pegawai 25 % Pegawai 30 % Pegawai 35 % Pegawai 2. % Pegawai yang memiliki sertifikat keahlian 50 % 60 % 70 % 80 % 3. % Jaringan data kepegawaian 75 % 80 % 85 % 90 % 4. % Informasi jabatan terisi 80 % Tepat 84 % Tepat 88 % Tepat 92 % Tepat 5. % Pegawai dengan kenaikan pangkat tepat waktu Waktu Waktu Waktu Waktu 75 % 80 % 85 % 90 % 6. % Peningkatan kehadiran pegawai 75 % 80 % 85 % 90 % 7. % Peningkatan penyelesaian pekerjaan para pegawai/pejabat sesuai tugas fungsi 4 Angkatan 4 Angkatan 4 Angkatan 8. Jumlah JFA 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 9. Jumlah Seminar 4 Kali 6 Kali 8 Kali 10 Kali 10. Jumlah Semiloka 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 11. Jumlah Penulisan Ilmiah 1 Kali 1 Kali 1 Kali 12. Jumlah Tanda Jasa 1 Kali 1 Kali 1 Kali 13. Jumlah Tersusunnya Struktur 75 % 80 % 85 % 90 % 1. % Tersusunnya kebijakan tentang restrukturisasi kelembagaan

79

80

(8)

95 %

UNIT ORGANISASI PELAKSANA (9)

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA

95 %

1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen WTP 1 Dokumen 100 % 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Pegawai/2 tahun 40 % Pegawai 90 % 95 % 95 % Tepat Waktu 95 % 95 %

4 Angkatan 1 Kali 12 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 95 %

Sekretariat Itjen Kementerian Agama

Lampiran-Lampiran PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

INDIKATOR

(2)

4.

5.

6.

Tersedianya peraturan perundangundangan sebagai acuan kerja

Meningkatnya Kualitas pelayanan pengolahan hasil pengawasan

Tersedianya data tindak lanjut hasil temuan yang valid dan tepat waktu

7. Meningkatnya kualitas pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perlengkapan

8. Meningkatnya upaya preventif melalui Pengawasan dengan Pendekatan Agama (PPA), Rencana Aksi Nasional-Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) dan Pakta Integritas

(3)

2. % Tersusunnya kebijakan tentang revitalisasi SDM 3. % Jenis SPO 4. % Jenis SPM 5. Jumlah tersusunnya sistem 1. Jumlah Telaahan peraturan perundangundangan 2. Jumlah Tersusunnya penyempurnaan Peraturan yang sudah tidak relevan 3. Jumlah Terselenggaranya Sosialisasi peraturan 1. % Laporan Hasil Pengawasan Komprehensif (itjen, BPK, BPKP) 2. Jumlah LHA yang diterbitkan 3. % Tingkat kelengkapan data hasil pengawasan 4. % Tersajikannya data dan Informasi hasil pengawasan yang akurat 1. % Tingkat akselerasi penyelesaian TLHP 2. % Tindak Lanjut Temuan yang Berhasil diselesaikan 3. % Berkurangnya temuan 4. % Banyaknya Penyelesaian TL 1. % Arsip Berbentuk Elektronik 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

% Kendaraan Operasional Terawat % Peralatan dan Mesin Terawat % Perjalanan dinas pimpinan Jumlah Pegawai yang menerima gaji Jumlah Modul, Panduan dan Publikasi PPA Jumlah kegiatan workshop PPA Jumlah Trainer Sosialisasi PPA Rasio lokasi sosialisasi pelaksanaan PPA,@ 60 orang per lokasi Rasio lokasi monev rencana aksi PPA

6. Rasio Survei lokasi PPA

9. Tersedianya sarana prasarana kerja

7. % Pejabat/pegawai penandatangan pakta integritas 8. Jumlah laporan evaluasi program PPA 1. % Ketersediaan kendaraan operasional terhadap kebutuhan 2. % Ketersediaan perlengkapan kantor terhadap kebutuhan 3. % Ketersediaan peralatan dan mesin terhadap kebutuhan 4. % Gedung Kantor yang direhabilitasi

81


2010 (4)

2011 (5)

TARGET 2012 (6)

2013 (7)

2014 (8)

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

75 % 70 % 2 Sistem 10 Telaahan





-

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

1 Kali

2 Kali

3 Kali

4 Kali

5 Kali

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

1260 LHA 75 %

1410 LHA 80 %

1530LHA 85 %

1650LHA 90 %

1760 LHA 95 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

10 % 50 % 20 % Arsip Elektronik 50 % 50 % 100 % 334 Pegawai 11 Produk





1 Kali 57 Trainer 11 Lokasi/ Tahun 11 Lokasi/ Tahun 11 Lokasi/ Tahun 20 %





1 Laporan 50 %

1 Laporan 60 %

1 Laporan 70 %

1 Laporan 80 %

1 Laporan 90 %

60 %

65 %

75 %

80 %

90 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

50 % Tersedia

60 % Tersedia

70 % Tersedia

80 % Tersedia

90 % Tersedia

82


Lampiran-Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

2. Pengawasan Fungsional Wilayah I - Pendidikan dan Penelitian

1. Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan

INDIKATOR (3)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

2. Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan pra audit

12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.


2010

2011

3 Provinsi 142 Satker 6 Provinsi 3 Pusat/Provinsi


24 Kasus 6 Provinsi 2 Satker

83

UNIT ORGANISASI PELAKSANA

2013

2014 (8)

(9)




Inspektur Wilayah I





100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

WDP 1 Kali 6 Provinsi 6 Provinsi 6 Provinsi 3 Provinsi 3 Provinsi

WTP 1 Kali 6 Provinsi 6 Provinsi 6 Provinsi 3 Provinsi 3 Provinsi




1 Kali 21 Satker 42 Satker 26 Satker 17 Satker 13 Satker 80 %





(4)

Audit Kinerja Audit Operasional Audit Khusus Audit Pendampingan dengan instansi terkait Audit Kasus/Freud Review Laporan Keuangan Review Laporan Keuangan Pusat % Tersusunnya Kertas Kerja Audit (KKA) % Tersusunnya Laporan Hasil Audit (LHA) % Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) Tingkat opini BPK-RI terhadap laporan keuangan Audit TUH Jeddah Monev Rekruitmen CPNS Monev Penataan Aset BMN Monev Calon Petugas Haji Monev Embarkasi Monev Debarkasi Monev Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi Monev Yanmas pada KUA Monev BOS Monev Pelaksanaan UAN Monev Yanmas tentang Pendidikan Monev TLHA % Pengelolaan aset BMN

TARGET 2012

(5)

84

(6)

(7)

Lampiran-Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN

OUTCOME/OUTPUT

(1)

(2)

3. 4. 3. Pengawasan Fungsional Wilayah II - Bimas dan urusan Agama

INDIKATOR

1.

2.

3. 4.

4. Pengawasan Fungsional 1. Wilayah III - Kepegawaian

Tersedianya hasil Review Meeting untuk Validasi data kegiatan audit Meningkatnya Kualitas sistem Pengawasan Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan

(3)


2010

2011

2013

2014

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

2 Kali

1 Kali 6 Kali 3 Provinsi 142 Satker 6 Provinsi

1 Kali 12 Kali 6 Provinsi 171 Satker 6 Provinsi

1 Kali 12 Kali 6 Provinsi 206 Satker 6 Provinsi 6 Pusat/Provinsi



3 Pusat/Provinsi 24 Kasus 6 Provinsi 2 Satker

6 Pusat/Provinsi 22 Kasus 6 Provinsi 2 Satker




100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

WDP 1 Kali 6 Provinsi 6 Provinsi 6 Provinsi 2 Provinsi 2 Provinsi





1 Kali 21 Satker 42 Satker 26 Satker 17 Satker 13 Satker 80% 2 Kali



1 Kali 39 Satker 75 Satker 47 Satker 32 Satker 24 Satker 95 % 2 Kali

1 Kali 47 Satker 90 Satker 57 Satker 39 Satker 29 Satker 100 % 2 Kali











(4)

Review Meeting Temuan Hasil audit 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Jumlah Gelar Pengawasan Jumlah PKS Audit Kinerja Audit Operasional Audit Khusus Audit Pendampingan dengan instansi terkait 5. Audit Kasus/Freud 6. Review Laporan Keuangan 7. Review Laporan keuangan pusat 8. % Tersusunnya Kertas Kerja Audit (KAA) 9. % Tersusunnya Laporan Hasil Audit (LHA) 10. % Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) 11. Tingkat Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan 12. Audit TUH Jeddah Tersediannya laporan monitoring dan 1. Monev Rekruitmen CPNS 2. Monev Penataan Aset BMN evaluasi sebagai bahan pra audit 3. Monev Calon Petugas Haji 4. Monev Embarkasi 5. Monev Debarkasi 6. Monev Penyelenggaraan ibadah Haji di Arab Saudi 7. Monev Yanmas pada KUA 8. Monev BOS 9. Monev Pelaksanaan UAN 10. Monev Yanmas tentang Pendidikan 11. Monev TLHA 12. % Pengelolaan aset BMN Review Meeting Temuan Hasil audit Tersedianya hasil Review Meeting untuk Validasi data kegiatan audit 1. Jumlah Gelar Pengawasan Meningkatnya Kualitas sistem 2. Jumlah PKS Pengawasan 1. Audit Kinerja Tersedianya laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan 2. Audit Operasional 3. Audit Khusus 4. Audit Pendampingan dengan instansi terkait 5. Audit Kasus/Freud 6. Review Laporan keuangan 7. Review laporan keuangan pusat

85

TARGET 2012

(5)

86

(6)

(7)

(8)


Inspektur Wilayah II

Inspektur Wilayah III

Lampiran-Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN (1)

OUTCOME/OUTPUT (2)


5. Pengawasan Fungsional Wilayah IV - keuangan dan BMN

INDIKATOR

3. Tersedianya hasil Review Meetihng untuk validasi data kegiatan audit 4. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan 1. Tersedianya Laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan


(3)


TARGET 2012

2013

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

1 Kali 8 Provinsi 8 Provinsi 8 Provinsi 2 Provinsi 2 Provinsi










100 % 3 Provinsi 142 Satker 6 Provinsi 3 Pusat/Provinsi

1 Kali 100 % 6 Provinsi 171 Satker 6 Provinsi 6 Pusat/Provinsi




24 Kasus 6 Provinsi 2 Satker 100 %





100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

WDP

WTP

WTP

WTP

WTP

1 Kali 6 Provinsi 6 Provinsi 6 Provinsi 3 Provinsi

1 Kali 6 Pravinsi 6 Provinsi 6 Provinsi 3 Provinsi




2010

2011

100 %

(4)

8. % Tersusunnya Kertas Kerja Audit (KKA) 9. % Tersusunnya Laporan Hasil Audit (LHA) 10. % Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) 11. Tingkat Opini BPK-RI Terhadap laporan keuangan 12. Audit TUH Jeddah 1. Monev rekruitmen CPNS 2. Monev Penataan aset BMN 3. Monev Calon Petugas Haji 4. Monev Embarkasi 5. Monev Debarkasi 6. Monev Penyelenggaraan Ibadah Haji di Arab Saudi 7. Monev Yanmas pada KUA 8. Monev BOS 9. Monev Pelaksanaan UAN 10. Monev Yanmas tentang Pendidikan 11. Monev TLHA 12. % Pengelolaan aset BMN Review Meeting Temuan Hasil audit

Jumlah Gelar Pengawasan Jumlah PKS Audit Kinerja Audit Operasional Audit Khusus Audit Pendampingan dengan instansi terkait 5. Audit Kasus/Freud 6. Review Laporan Keuangan 7. Review Laporan keuangan pusat 8. % Tersusunnya Kertas Kerja Audit (KAA) 9. % Tersusunnya Laporan Hasil Audit (LHA) 10. % Tersusunnya Saran Tindak Lanjut (STL) 11. Tingkat Opini BPK-RI terhadap laporan keuangan 12. Audit TUH Jeddah 1. Monev Rekruitmen CPNS 2. Monev Penataan Aset BMN 3. Monev Calon Petugas Haji 4. Monev Embarkasi 1. 2. 1. 2. 3. 4.

87

(5)

88

(6)

(7)

2014 (8)


Inspektur Wilayah IV

Lampiran-Lampiran

PROGRAM/KEGIATAN (1)

6. Pengawasan Fungsional Wilayah V - keuangan dan BMN

OUTCOME/OUTPUT

INDIKATOR

(2)

3. Tersedianya hasil Review Meetihng untuk validasi data kegiatan audit 4. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan 1. Tersedianya Laporan hasil audit dan saran tindak lanjut hasil pengawasan


3. Tersedianya hasil Review Meetihng untuk validasi data kegiatan audit 4. Meningkatnya kualitas sistem pengawasan

(3)


2010 (4)

5. Monev Debarkasi 6. Monev Penyelenggaraan ibadah Haji di Arab Saudi 7. Monev Yanmas pada KUA 8. Monev BOS 9. Monev Pelaksanaan UAN 10. Monev Yanmas tentang Pendidikan 11. Monev TLHA 12. % Pengelolaan aset BMN Review Meeting Temuan Hasil audit

(6)

2013 (7)

2014 (8)

3 Provinsi

3 Provinsi

3 Provinsi

3 Provinsi














100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

WTP

WTP

WTP

WTP

1 Kali 7 Pravinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 2 Provinsi 2 Provinsi 1 Kali

1 Kali 7 Provinsi 7 Provinsi 7 Provinsi 2 Provinsi 2 Provinsi 1 Kali



26 Satker 51 Satker 32 Satker 21 Satker 16 Satker 85% 2 Kali




1 Kali 12 Kali

1 Kali 12 Kali

1 Kali 12 Kali

1 Kali 12 Kali

Jumlah Gelar Pengawasan 1 Kali Jumlah PKS 6 Kali Audit Kinerja 3 Provinsi Audit Operasional 142 Satker Audit Khusus 7 Provinsi Audit Pendampingan dengan instansi 3 Pusat/Provinsi terkait 5. Audit Kasus/Freud 24 Kasus 6. Review Laporan Keuangan 7 Provinsi 7. Review Laporan keuangan pusat 2 Satker 8. % Tersusunnya Kertas Kerja Audit 100 % (KAA) 9. % Tersusunnya Laporan Hasil Audit 100 % (LHA) 10. % Tersusunnya Saran Tindak Lanjut 100 % (STL) 11. Tingkat Opini BPK-RI terhadap laporan WDP keuangan 12. Audit TUH Jeddah 1 Kali 1. Monev Rekruitmen CPNS 7 Provinsi 2. Monev Penataan Aset BMN 7 Provinsi 3. Monev Calon Petugas Haji 7 Provinsi 4. Monev Embarkasi 2 Provinsi 5. Monev Debarkasi 2 Provinsi 6. Monev Penyelenggaraan ibadah Haji 1 Kali di Arab Saudi 7. Monev Yanmas pada KUA 21 Satker 8. Monev BOS 42 Satker 9. Monev Pelaksanaan UAN 26 Satker 10. Monev Yanmas tentang Pendidikan 17 Satker 11. Monev TLHA 13 Satker 12. % Pengelolaan aset BMN 80% Review Meeting Temuan Hasil audit 2 Kali

89

(5)

TARGET 2012

3 Provinsi

1. 2. 1. 2. 3. 4.

1. Jumlah Gelar Pengawasan 2. Jumlah PKS

2011

1 Kali 6 Kali


Inspektur Wilayah V

90

Lampiran-Lampiran


FORMULIR II RENCANA PENDANAAN RENSTRA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2010 - 2014 ALOKASI (ribuan rupiah)

PROGRAM/KEGIATAN

2010 (2) 92.832.091

2011 (3) 102.213.204

2012 (4) 113.052.213

2013 (5) 125.621.647

2014 (6) 140.247.669

59.468.351

62.176.715

65.008.427

67.969.105

71.064.618

325.687.216

2) Pengawasan Fungsional Wilayah I

6.600.385

7.920.462

9.504.555

11.405.465

13.686.558

49.117.425

3) Pengawasan Fungsional Wilayah II

6.633.326

7.959.992

9.551.990

11.462.388

13.754.865

49.362.561

4) Pengawasan Fungsional Wilayah III

7.906.762

9.488.115

11.385.738

13.662.885

16.395.463

58.838.963

5) Pengawasan Fungsional Wilayah IV

5.973.500

7.168.200

8.601.838

10.322.206

12.386.647

44.452.391

6) Pengawasan Fungsional Wilayah V

6.249.767

7.449.720

8.999.665

10.799.598

12.959.518

46.508.268

(1) I

PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN AGAMA 1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal

91

92

JUMLAH 573.966.824

TIM PENYUSUN RENSTRA ITJEN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN PENGARAH H. Mundzier Suparta (Inspektur Jenderal) PENANGGUNG JAWAB Abdul Karim (Sekretaris

Recommend Documents