TIM PENYUSUN. PENGARAH : Plt. Direktur Jenderal PSDKP

TIM PENYUSUN

PENGARAH : Plt. Direktur Jenderal PSDKP PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Direktur Pemantauan dan Pengembangan Infrastruktur Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Direktur Pengoperasian Kapal Pengawas Direktur Penanganan Pelanggaran KETUA TIM PENYUSUN : Kepala Bagian Program Sekretariat Ditjen. PSDKP TIM PENYUSUN : Rochman Nurhakim, S.Pt., M.Si Saiful Umam, S.St.Pi Samsu Muarip, A.Md Sigit Wibowo, S.Pi Reyne Pesurnay Oko Marisno, S.Kom KONTRIBUTOR : Sekretariat Direktorat Jenderal PSDKP Direktorat Pemantauan dan Pengembangan Infrastruktur Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Direktorat Pengoperasian Kapal Pengawas Direktorat Penanganan Pelanggaran DITERBITKAN OLEH : Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. Mina Bahari IV Lt. 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh, Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat terselesaikan. Saya pribadi merasa bangga, karena buku ini merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk mendukung terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) yang tertib dan bertanggungjawab. Selama kurun waktu tahun 2015, pengawasan SDKP telah menunjukkan kinerja positif dengan tercapainya sasaran yang telah ditentukan serta terpenuhinya kontribusi pengawasan terhadap pencapaian IKU Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu “Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 82,91%”. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan utama pengawasan SDKP yang didukung dengan perbaikan pengelolaan manajemen kinerja di lingkup Ditjen. PSDKP. Pada tahun 2015 kegiatan pengawasan lebih difokuskan pada upaya pemberantasan illegal fishing, diantaranya kegiatan peningkatan infrastruktur pengawasan, operasi pengawasan di laut dengan memaksimalkan hari operasi Kapal Pengawas, dan penanganan pelanggaran. Pada tahun 2015 Ditjen PSDKP telah membangun 2 unit Kapal SKIPI 4 unit Kapal Pengawas, dan 20 unit speedboat pengawasan. Kinerja pemeriksaan kapal di laut mencapai 6.867 kapal dengan jumlah kapal illegal yang ditangkap 157 kapal, melebihi kinerja pada tahun 2013 dan 2014. Demikian pula halnya dengan kinerja penanganan pelanggaran, mengalami peningkatan yang signifikan. Memasuki tahun 2016 Ditjen. PSDKP telah berupaya merumuskan indikator kinerja output dan outcome yang lebih jelas dan terukur, serta bertekad memperbaiki pengelolaan manajemen kinerja yang lebih baik. Besar harapan kami, buku “Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan” ini dapat memberikan gambaran mengenai kinerja yang telah dicapai selama tahun 2015, serta prioritas program/kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan. Semoga apa yang tertuang dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu’alaikum Wr. Wb. Jakarta, Februari 2016 Plt. Direktur Jenderal PSDKP

Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D, FRINA

iii

DAFTAR ISI Kata Pengantar Plt. Direktur Jenderal PSDKP.................................................. iii BAB I

PENDAHULUAN.................................................................................... 1 Latar Belakang....................................................................................... 1 Maksud dan Tujuan................................................................................ 2 Landasan Hukum Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan........................................................................................ 3 Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan........... 7

BAB II ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015..................... 11 Visi dan Misi Pengawasan SDKP........................................................... 11 Tujuan dan Sasaran Strategis Pengawasan SDKP................................ 11 Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP.................................. 12 Kegiatan Utama Pengawasan SDKP Tahun 2015................................. 16 BAB III

REFLEKSI KINERJA PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015................. 21 Capaian Indikator Kinerja Utama........................................................... 21 Capaian Kegiatan Utama ...................................................................... 22 Pemenuhan Infrastruktur Pengawasan SDKP Tahun 2015.................... 22 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan............................. 23 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan............................... 25 Operasi Kapal Pengawas...................................................................... 26 Penanganan Pelanggaran..................................................................... 29 Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengawasan SDKP............................. 32 Kerjasama Pengawasan SDKP.............................................................. 33

BAB VI OUTLOOK TAHUN 2016......................................................................... 39 BAB V PENUTUP.............................................................................................. 41 LAMPIRAN 1 Lampiran Keragaan Kapal Pengawas Ditjen PSDKP...................................... 43 2 Sebaran Speedboat Pengawasan SDKP......................................................... 44 3 Pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP Tahun 2015............................ 46 4 Perkembangan Kerjasama RPOA Sampai Dengan Tahun 2015..................... 47

v

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Prioritas pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 menekankan pentingnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dari 9 sembilan prioritas nasional (Nawa Cita), 2 agenda prioritas nasional terkait langsung dengan tugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yaitu pengamanan laut dan pengawasan terhadap kegiatan IUU fishing untuk menegakkan kedaulatan kelautan dan perikanan. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Peraturan Pokok utama dari tugas Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMENdan fungsi pengawasan KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian adalah menjamin Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan terselenggaranya Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) pengeloaan SDKP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan secara tertib dan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan bertanggungjawab pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dukungan utama kegiatan pengawasan terhadap keberhasilan pembangunan kelautan dan perikanan adalah memastikan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan melakukan pemanfaatan secara tertib dan bertangungjawab. Hal ini ditujukan untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat kelautan dan perikanan, serta kedaulatan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Penyelenggaraan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki nilai strategis dan landasan legalitas yang kuat. Strategis, karena selain menjadi prioritas dalam RPJM, juga merupakan bagian utuh dari pengelolaan kelautan dan perikanan. Kuat secara legalitas, karena secara eksplisit diamanahkan oleh Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Sepanjang periode tahun 2010-2014, kinerja pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan terus mengalami peningkatan yang positif walaupun belum sepenuhnya optimal. Pada tahun 2015 peningkatan kinerja pengawasan SDKP semakin signifikan positif dengan diwarnai oleh langkah-langkah terobosan seperti pembentukan

Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1

Satgas Illegal fishing, meningkatnya hari operasi patroli kapal pengawas, penenggelaman kapal illegal hasil tangkapan, pembangunan kapal SKIPI (Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia) ukuran 50 meter, dan kerjasama nasional dan regional memerangi IUU Fishing. Kinerja bidang teknis tersebut juga didukung oleh pencapaian di bidang dukungan adminsitrasi berupa perbaikan pengelolaan kinerja di lingkup Ditjen PSDKP. Kinerja positif ini diharapkan dapat membangun optimisme seluruh jajaran Ditjen PSDKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk turut serta membangun kelautan dan perikanan. Capaian kinerja tahun 2015 pada hakikatnya adalah sebuah Refleksi dari pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP yang telah diselenggarakan, yang diharapkan akan berguna sebagai bahan evaluasi sekaligus bekal yang bermanfaat dalam mengantisipasi tantangan yang lebih besar dalam pelaksanaan program/ kegiatan di tahun selanjutnya. Oleh karena itu menyertai refleksi tersebut, tentunya diperlukan pula outlook atas kebijakan, program/kegiatan tahun 2016 sebagai acuan pelaksanaan pengawasan SDKP ke depan. Keberadaan Buku “Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan “ ini diharapkan dapat memenuhi harapan tersebut.

Maksud dan Tujuan Buku “Refleksi 2015 dan Outlook 2016 Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”merupakan bentuk pertanggungjawaban dan keterbukaan informasi kepada publik. Keberadaan Buku ini ditujukan untuk memberikan informasi yang utuh terkait dengan hasil pelaksanaan pengawasan SDKP tahun 2015 dan prioritas pengawasan tahun 2016 dalam mendukung pembangunan kelautan dan perikanan.

2


Landasan Hukum Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Landasan Hukum Nasional : 1. Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 2. Undang-Undang nomor 45 tahun2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 : Pasal 66 ayat (1): Pengawasan Perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Pasal 66A ayat (1): Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pasal 67: Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan. Pasal 69: Kapal Pengawas Perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI). Pasal 73 ayat (1): Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan WPP-NRI dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan/ atau Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 73 ayat (2): Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Pasal 73 ayat (3): Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan. 3. Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 4. Undang-Undang nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut); 5. Undang-Undang nomor 21 tahun 2009 tentang Pengesahan Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nation Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Stradldling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh).


3

Landasan Hukum Internasional : 1. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-bangsa (United Nation Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) tahun 1982, yang di antaranya menyebutkan bahwa: a. Negara Pantai (coastal states) harus mengelola sumber daya hayati di Zona Ekonomi Eksklusifnya, agar tidak dimanfaatkan secara berlebihan dan mendukung pengelolaan sumber daya hayati di Laut Lepas. b. Negara Bendera (flag states) harus dapat mengendalikan aktivitas kapalkapal berbenderanya sesuai dengan ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati. c. Negara Pelabuhan (port states) tidak boleh menerima tangkapan hasil pelanggaran ketentuan konservasi dan manajemen di pelabuhannya. d. Negara Pengawasan (inspecting states) melakukan pengawasan aktivitas pengawasan aktivitas kapal berbenderanya, serta melakukan penegakan hukum terhadap kapal berbenderanya yang melanggar ketentuan konservasi dan manajemen sumber daya hayati. 2. FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) tahun1995. Kode Etik untuk penangkapan ikan yang bertanggung jawab ini ditetapkan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) dilatarbelakangi oleh kegiatan-kegiatan perikanan yang tidak bertanggungjawab yang mengancam kelestarian sumber daya perikanan. CCRF menyebutkan beberapa ketentuan yang disepakati negara-negara anggota FAO, di antaranya: a. Negara-negara harus menjamin bahwa hanya operasi penangkapan ikan yang diijinkan di wilayah perairan yurisdiksi Negara tersebut. Operasi penangkapan ikan harus dilaksanakan dengan cara-cara yang bertanggungjawab. b. Negara-negara sesuai dengan hukum internasional, di dalam kerangka kerja organisasi atau tatanan pengelolaan perikanan sub regional, harus bekerjasama menetapkan system untuk pemantauan (monitoring), pengendalian (control), pengawasan (surveillance), dan penegakan hukum (law enforcement), berkenaan dengan operasi penangkapan ikan dan kegiatan terkait di perairan di luar yurisdiksi perairan mereka. 3. International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IPOA-IUU Fishing) tahun 2001. Rencana Aksi Internasional ini menyebutkan beberapa ketentuan dalam memerangi IUU Fishing, di antaranya: a. IUU Fishing merupakan ancaman terhadap kelestarian sumber daya perikanan. IUU Fishing melemahkan pengelolaan sumber daya perikanan global.

4


b. Semua negara (pantai, bendera, pelabuhan, dan pengawas) harus mendukung pemberantasan IUU Fishing di perairan yurisdiksinya dan Laut Lepas. c. Semua Negara harus melakukan pemantauan (monitoring), pengendalian (control), dan pengawasan (surveillance) secara komprehensif dan efektif, terhadap operasional penangkapan ikan, sejak permulaannya, melalui tempat pendaratan, sampai tujuan akhir, termasuk dengan menerapkan system pemantauan kapal perikanan (Vessel Monitoring System/VMS). 4. FAO Agreement for the implementation of the provisions of the Convention relating to the conservation and management of straddling fish and highly migratory fish stock (FAO, Fish Stock Agreement) tahun 1995. Agreement ini dilatarbelakangi menurunnya stok ikan beruaya jauh (highly migratory stock) dan menengah (straddling stock), dan melatarbelakangi pembentukan organisasi pengelolaan perikanan regional (Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs). Beberapa ketentuannya, antara lain : a. Negara Pantai harus mendukung pengelolaan sumber daya perikanan beruaya jauh dan menengah di perairan yurisdiksi Negara dan laut lepas. b. Ketentuan mengenai Monitoring, Control and Surveillance (MCS) disertakan sebagai lampiran Agreement ini, untuk mendukung upaya-upaya konservasi dan pengelolaan perikanan beruaya jauh dan menengah.


5

5. FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (FAO, Port State Measures) tahun 2007. Meskipun Indonesia belum meratifikasi ketentuan mengenai Port State Measures, namun perlu diketahui mengenai beberapa ketentuan yang tidak dapat dilepaskan dari aspek-aspek pengawasan SDKP, di antaranya bahwa negara-negara pelabuhan: a. Tidak boleh menerima kapal perikanan yang termasuk dalam daftar kapalkapal pelaku IUU Fishing di pelabuhannya. b. Dilarang memberikan dukungan kepada kapal perikanan IUU Fishing di pelabuhannya c. Mengimplementasikan skema dokumentasi hasil tangkapan (Catch Documentation Scheme) dan inspeksi pelabuhan (port inspection), untuk memeriksa dan menunjukkan tangkapan yang didaratkan kapal perikanan bukan merupakan hasil IUU Fishing. d. Mengembangkan implementasi sarana dan prasarana pengawasan untuk mendukung skema dokumentasi hasil tangkapan dan inspeksi pelabuhan Negara-negara Uni Eropa telah meratifikasi langkah internasional ini dan mengimplementasikan skema sertifikasi hasil tangkapan (Catch Certificate Scheme) untuk perdagangan produk perikanan dengan negara-negara Uni Eropa. Hampir semua organisasi pengelolaan perikanan regional (RFMOs) telah meratifikasi ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk IOTC, CCSBT dan WCPFC.

6


6. FAO Agreement to promote compliance with International conservation and management measures by fishing vessels on the high seas (FAO, Compliance Agreement) tahun 1992. Agreement ini dilatarbelakangi menurunnya stok ikan di Laut Lepas dan praktek kapal perikanan yang dibenderai kembali (re-flaging), untuk melemahkan langkah konservasi dan manajemen perikanan di Laut Lepas. Beberapa ketentuan di antaranya: a. Negara Bendera harus memastikan kapal-kapal yang mengibarkan bendera nya, tidak melemahkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas. b. Negara Bendera harus dapat mengendalikan aktivitas kapal perikanan yang mengibarkan benderanya di laut lepas, agar sesuai dengan langkah konservasi dan pengelolaan perikanan laut lepas. c. Ketentuan mengenai MCS disertakan sebagai lampiran Agreement ini, untuk mendukung upaya-upaya konservasi dan pengelolaan perikanan di laut lepas.

Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Perikanan Tangkap a. Masih maraknya kegiatan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) baik yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA). Beberapa modus/jenis illegal fishing yang sering dilakukan oleh KII, antara lain: • Penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI); • Memiliki izin tapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (a.l: pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan); • Pemalsuan/manipulasi dokumen (a.l: dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal); • Transshipment di tengah laut; • Tidak mengaktifkan transmiter VMS (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter); dan • Penangkapan

ikan

yang

merusak

(destructive

fishing)

dengan


7

menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, maupun bangunan yang membahayakan pelestarian sumber daya ikan. Adapun kegiatan illegal fishing yang dilakukan oleh KIA adalah pencurian/penjarahan ikan di WPP-NRI. KIA tersebut berasal dari beberapa negara tetangga seperti: Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Tiongkok, Taiwan, dan Kamboja. Sebagian besar pencurian ikan tersebut terjadi di ZEEI (Exlusive Economic Zone Indonesia), khususnya di 3 (tiga) wilayah laut, yaitu: Laut China Selatan, Laut Arafura, dan Laut Sulu Sulawesi, disamping juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagicstate). Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seine dan trawl. b. Data stok ikan terkini dan reliable (dapat diandalkan) belum tersedia. c. Beberapa Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) telah mengalami overfishing dan overcapacity. d. Hasil tangkapan nelayan skala kecil belum terdata dengan baik. e. Terancam punahnya beberapa spesies ikan endemik, seperti: Ikan Lemuru di Selat Bali, Ikan Belida di Sumatera Selatan.

2. Bidang Perikanan Budidaya a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove. b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut. c. Pengangkutan ikan hidup yang tidak terkontrol dengan baik.

3. Bidang Pengolahan Hasil Perikanan a. Hanya 30-50% dari kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) terpasang yang beroperasi, dikarenakan kurangnya pasokan bahan baku; b. Masih mengimpor sebagian bahan baku pengolahan ikan dari negara tetangga yang nota bene luas perairan lautnya jauh lebih kecil dari luas perairan Laut Indonesia.

8


4. Bidang Pemasaran Hasil Perikanan a. Perbedaan angka produk perikanan yang diekspor dengan produk perikanan yang diimpor. b. Importasi ikan dan produk perikanan yang menyalahi perijinan. c. Ikan berformalin masih ditemui di pasar-pasar tradisional. d. Ekspor hasil perikanan Indonesia terancam diembargo, karena belum dapat membuktikan dilaksanakannya upaya pengelolaan dan konservasi sumber daya ikan secara benar dan baik, sesuai ketentuan internasional dan regional.

5. Bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan stroom. b. Eksploitasi mangrove. c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.


9

BAB II KEBIJAKAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015 Visi dan Misi Pengawasan SDKP VISI : Perairan Indonesia bebas Illegal, Unreported and Regulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. MISI : 1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 2. Meningkatkan efektifitas penanganan pelanggaran terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Terwujudnya reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP.

Tujuan dan Sasaran Strategis Pengawasan SDKP Tujuan : 1. Terwujudnya kepatuhan (compliance) terhadap peraturan perundang-undangan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. 2. Terlindunginya sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan. 3. Terlaksananya tata kelola pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang efektif. Sasaran Strategis : Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP) secara berkelanjutan, Ditjen. PSDKP telah menetapkan sasaran strategis utama pengawasan SDKP berupa : 1. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan, dengan Indikator kinerja utama yaitu “Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku”


11

2. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara profesional dan partisipatif, dengan indikator kinerja utama yaitu: a) Persentase penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang disidik, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. b) Persentase cakupan WPP-NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan SDKP Arah kebijakan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan Tahun 2015-2019 merupakan penjabaran lebih detail arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 khususnya pada kebijakan “membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan”. Sehingga kebijakan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan tahun 2015-2019, ditetapkan yaitu “Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan guna menegakkan perundangudangan bidang kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan”. Guna mewujudkan kebijakan tersebut ditetapkan melalui 6 (enam) strategi implementatif yaitu : 1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi; 2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut; 3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS). 4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP. 5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. 6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional. Strategi tersebut akan dijabarkan dalam upaya yang konsisten dan implementatif dalam setiap tahunnya sebagai berikut : 1. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP, Peningkatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Regulasi, melalui langkah operasional yaitu : a. Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Pengawasan SDKP di Daerah b. Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pengawasan SDKP

12


c. Rekruitmen dan pengembangan Kapasitas SDM Pengawasan SDKP (Pengawas Perikanan, Awak Kapal Pengawas, PPNS Perikanan dan Polsus PWP3K) d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang terintegrasi e. Pembenahan Tata Laksana dan Penyusunan Prosedur Operasional Standar (POS). f. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi bagi UPT/SATKER/POS Pengawasan SDKP g. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pengawasan SDKP 2. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan penguatan koordinasi dengan lintas institusi penegak hukum di laut, melalui langkah operasional sebagai berikut : a. Meningkatan koordinasi pengawasan di laut dengan BAKAMLA, TNI-AL, POLAIR, TNI-AU b. Pengembangan dan Penguatan Forum Penegak Hukum dengan MAHKAMAH AGUNG c. Peningkatan koordinasi penyelesaian penyidikan dan penanganan barang bukti tindak pidana bidang kelautan dan perikanan dengan KEJAKSAAN AGUNG d. Memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana kelautan dan perikanan sampai dengan korporasi (perusahan/pemilik). e. Mempercepat proses penanganan pelanggaran dibidang kelautan dan perikanan.


13

f. Menjadikan tracking VMS sebagai barang bukti elektronik di Pengadilan. g. Menenggelamkan kapal tangkapan pelaku IUU fishing. 3. Penguatan Sistem Pengawasan Terpadu (Integrated Surveillance System/ISS), melalui langkah operasional: a. Menerapkan Monitoring, Control and Surveillance (MCS) secara konsisten b. Pengembangan Sistem Pemantauan, baik terhadap Kapal Perikanan Berijin (cooperative object) maupun Kapal Perikanan Illegal (noncooperative object) melalui integrasi sistem pengawasan. c. Penguatan pengawasan melalui matra udara (airborne surveillance) d. Penggunaan moda pengawasan yang dimiliki oleh instansi lain untuk keperluan pengawasan secara bersama e. Peningkatan efektivitas operasi kapal pengawasan SDKP, dengan mengubah pola operasi dari patrolling menjadi intercept f. Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi terintegrasi untuk pengawasan SDKP

14


4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan SDKP, melalui upaya : a. Penguatan peran dan fungsi Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dengan melibatkan seluruh stakeholders/Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan b. Fasilitas pemulangan nelayan RI yang tertangkap di negara lain c. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara lestari dan bertangung jawab. d. Pengembangan sistem komunikasi penyampaian laporan dari POKMASWAS 5. Meningkatkan Pengawasan Kepatuhan dalam Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, melalui langkah operasional sebagai berikut : a. Pengawasan dan penegakan peratuan atas kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, Penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) dan Surat Laik Operasi (SLO) c. Operasional pengawasan ketaatan kapal perikanan (before fishing, while fishing, during landing, post landing); d. Pengawasan kegiatan budidaya perikanan e. Pengawasan distribusi ikan impor f. Pengawasan mendukung Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) g. Pengawasan atas usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan h. Pengawasan kawasan konservasi, pemanfaatan ekosistem perikanan (mangrove, terumbu karang, padang lamun, dlsb), pemanfaatan BMKT, pasir laut, jasa kelautan, dlsb. 6. Meningkatkan Kerjasama Pengawasan SDKP di tingkat Nasional, Regional dan Internasional, dengan langkah operasional sebagai berikut : a. Pengembangan Regional Plan of Action to promote responsible fishing practice including combating illegal unreported unregulated fishing in the region b. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan SDKP untuk memenuhi ketentuan berbagai Resolusi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs) c. Fasilitasi aspirasi PEMDA dan stakeholders lainnya dalam mendukung penyelenggaraan pengawasan SDKP d. Mengoptimalkan Pertukaran Data dan Informasi dengan instansi terkait


15

Kegiatan Utama Pengawasan SDKP Tahun 2015 Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2015 yang telah ditetapkan, dilaksanakan kegiatan operasional sebagai berikut: 1. Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan a. Pengembangan Infrastruktur Pengawasan 1) Pembangunan Sistem Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia (SKIPI) yang dibiayai melalui P/HLN sebanyak (4 unit). 2) Pembangunan kapal pengawas ukuran 32 meter sebanyak (4 unit) 3) Pengadaan speedboat pengawas (20 unit) 4) Pembangunan bangunan operator/mess (3 unit) 5) Pembangunan bangunan operator/mess ABK (11 unit) 6) Pembangunan dermaga kapal pengawas (1 unit) 7) Pembangunan rumahpenampungan ABK non justisia (1 unit), Pembangunan pos pengawasan sebanyak (17 unit) b. Operasional pemantauan kapal perikanan melalui Sistem Pemantauan Terintegrasi 1) Pengembangan sistem integrasi pengawasan SDKP, mengintegrasikan

16


pusat pengendalian (Pusdal), UPT PSDKP, Kapal Pengawas, Automatic Identifiaction System (AIS) dan receiver; 2) Pemantauan kapal perikanan melalui pelayanan SKAT Vessel Montoring System (VMS) di Pusat dan di daerah (Bitung, Belawan, Ambon, Benoa, dan Pekalongan); c. Operasional pemantauan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan d. Pengadaan perangkat sistem pemantauan sumber daya kelautan dan perikanan 2. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan a. Pengawasan ketaatan usaha pembudidayaan ikan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku dalam penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CPIB), penggunaan obat ikan, kimia dan bahan biologi (OIKB) yang dilarang, kegiatan budidaya yang mencemari perairan serta pengawasan perijinan kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya. b. Pengawasan ketaatan usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan serta importasi ikan dan ketaatan kemitraan kapal perikanan dengan Unit Pengolahan Ikan (UPI); c. Penguatan peran aktif masyarakat dalam kegiatan pengawasan SDKP dengan pembinaan, bimbingan teknis dan pemberian bantuan sarana dan prasarana pengawasan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di 34 Provinsi; d. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Perikanan (SIMWASKAN) di Pusat dan UPT PSDKP. e. Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Perikanan melalui bimbingan dan pelatihan teknis pengawasan perikanan. f. Penyusunan petunjuk teknis/SOP pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan; 3. Operasional Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan a. Pengawasan ketaatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengawasan ketaatan pemanfaatan kelautan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Pengawasan ketaatan kawasan konservasi perairan yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi dan dibatasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan SDKP secara bertanggung jawab


17

f. Pelatihan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS PWP3K) sebanyak 100 orang; g. Penyusunan petunjuk teknis/SOP pengawasan pemanfaatan sumber daya perikanan; 4. Penyelesaian Tindak Pindana Kelautan dan Perikanan a. Penyidikan dan pemberkasan perkara tindak pidana kelautan dan perikanan; b. Peningkatan pengelolaan penanganan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan, sebagai upaya menjaga barang bukti hasil rampasan dapat dimanfaatkan kembali; c. Pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dengan melakukan penenggelaman kapal ikan asing hasil tangkapan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (sebagai efek jera); d. Penyelenggaran pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 60 orang bekerjasama dengan POLRI, untuk menyiapkan aparatur penyidik yang kompeten; e. Advokasi dan pemulangan ABK kapal perikanan Indonesia yang tertangkap di luar negeri karena terindikasi melakukan pelanggaran terhadap batas wilayah penangkapan ikan; f. Fasilitasi penyelesaian konflik antar nelayan yang terjadi di daerah karena perebutan wilayah penangkapan ikan (fishing ground) atau penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan; g. Pengembangan integrasi data tindak pidana perikanan dengan instansi terkait; 5. Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas a. Operasional pengawasan di laut dengan 27 unit kapal pengawas selama 280 hari operasi di 11 WPP NRI; b. Pengawasan IUU fishing melalui matra udara (Airborne Surveillance); c. Pemeliharaan kapal pengawas untuk mempertahankan kapal pengawas agar tetap prima dan siap untuk melaksanakan operasi pengawasan; d. Operasional speedboat pengawasan di Satker/Pos PSDKP, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memperkuat pengawasan di wlayah pesisir dan pulaupulau kecil dan mencegah kegiatan yang merusak sumber daya kelautan. e. Pengawasan wilayah laut perbatasan untuk mencegah nelayan pelintas batas dilaksanakan melalui kerjasama patroli terkoordinasi dengan Malaysia dan Australia. f. Peningkatan kemampuan awak kapal pengawas melalui peningkatan kualifikasi permesinan, persandian, sertifikasi kepelautan bagi awak kapal pengawas;

18


6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen. PSDKP a. Penataan dan pengembangan kelembagan pengawasan SDKP; b. Penyusunan program legislasi di bidang pengawasan SDKP; c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja kegiatan dan anggaran, penyusunan pelaporan kegiatan pengawasan SDKP; d. Fasilitasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan jabatan fungsional pengawas perikanan dan pelatihan dasar bagi pengawas perikanan dan calon awak kapal pengawas; e. Meningkatkan pengelolaan Sekretariat Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices, including Combating IUU fishing in the Southeast Asia Region; f. Mengkoordinasikan kerjasama lintas sektor, regional maupun internasional; g. Meningkatkan publikasi dan kehumasan hasil-hasil capaian kinerja; h. Pengembangan Public Information Campaign (PIC) Pengawasan SDKP i. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik negara; j. Melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP; k. Pembinaan dan pelayanan administratif kepegawaian.


19

BAB III REFLEKSI KINERJA PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015 Capaian Indikator Kinerja Utama IKU

TARGET

CAPAIAN

%

Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang menerima bantuan

340

354

104

Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku (%)

70

82,91

112

56,25

24,31

43,22

82

93,29

113

Persentase cakupan WPP NRI yang diawasi dari IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan Persentase penyelsaian tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik, dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku


21

Capaian Kegiatan Utama Pemenuhan Infrastruktur Pengawasan SDKP Tahun 2015 Kapal Pengawas Telah dibangun sebanyak 4 unit Kapal Pengawas 32 meter, 2 Unit kapal SKIPI. Sampai dengan tahun 2015, Ditjen PSDKP telah memiliki 33 Kapal pengawas sebanyak 33 unit dalam berbagai type dan ukuran (Rincian pada Lampiran 1) Speedboat Pengawasan Telah dibangun sebanyak 20 unit Speedboat ukuran 12 meter, dan 20 Rubber boat, 10 Rigid Inflatable Boat. Sampai dengan tahun 2015, secara keseluruhan Ditjen PSDKP telah memiliki speedboat pengawasan sebanyak 109 unit (Rincian pada Lampiran 2) Prasarana Pengawasan Telah dibangun sejumlah prasarana pengawasan yang dialokasikan pada UPT Pengawasan SDKP, yaitu: Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta; Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung; Stasiun Pengawasan SDKP Tual; Stasiun Pengawasan SDKP Belawan (Rincian pada Lampiran 3)

22


Pemantauan Kapal Perikanan Berdasarkan data integrasi dengan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, jumlah kapal perikanan yang memiliki izin sampai dengan tahun 2015 sebanyak 3.145 unit. Dari jumlah tersebut jumlah kapal perikanan yang telah dipasang transmiter VMS on line sebanyak 2.699 unit. Hasil pemantauan terhadap tingkat keaktifan transmiter kapal perikanan yang teregister terdaftar di Pusat Pemantauan (Fishing Monitoring Centre) Ditjen. PSDKP diperoleh data kapal yang dapat terpantau sebanyak 2.502 unit dan transmiter tidak terpantau sebanyak 197 unit. Telah direkomendasikan kepada Ditjen Perikanan Tangkap untuk memberikan sanksi administratif terhadap 54 kapal perikanan yang tidak menaati ketentuan mengenai Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, dan pembekuan izin terhadap 71 kapal.

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Pengawasan Kegiatan Perikanan Tangkap Pengawasan kegiatan perikanan tangkap dilakukan di pelabuhan perikanan melalui penerapan Surat Laik Operasi (SLO) dan berita Acara Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) Keberangkatan dan Kedatangan Kapal. Sebelum kapal ikan melalukan penangkapan/pengangkutan ikan, Pengawas Perikanan melakukan verifikasi dokumen kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan seperti dokumen perizinan, fisik kapal, alat tangkap, ukuran kapal, awak kapal, wilayah penangkapan dan aktifiasi transmitter VMS. Jika hasil verifikasi telah sesuai maka diterbitkan SLO. Verifikasi juga dilakukan pada saat kapal penangkap/pengangkutan ikan melakukan sandar dan bongkar muat hasil tangkapan di pelabuhan melalui penerapan HPK Kedatangan. Verifikasi dilakukan terhadap kesesuaian dokumen perizinan; kesesuaian


23

jumlah, ukuran dan jenis ikan hasil tangkapan dengan alat tangkap yang digunakan; kesesuaian pelabuhan pangkalan serta kesesuaian jalur dan daerah penangkapan ikan. Jika hasil verifikasi telah sesuai maka diterbitkan HPK Kedatangan. Penerapan HPK dan SLO sebagai intrument pengawasan diperlukan untuk mengetahui tingkat ketaatan kapal penangkapan/pengangkutan ikan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap tingkat ketaatan kapal perikanan selama 5 tahun terakhir, terdapat kecenderungan peningkatan ketaatan kapal perikanan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut : LOKASI

TINGKAT KETAATAN KAPAL PERIKANAN 2011

2012

2013

2014

2015*)

WILAYAH BARAT

82,00%

86,00%

99%

91,00%

91,30%

Wilayah Timur

99,29%

99,80%

99,8%

98.74%

99,59%

Ket :*) Jumlah Kapal Perikanan yang diperiksa di Wilayah Timur 5.206 (izin pusat: 793 & daerah: 1.694); Wilayah Barat 15.914 (izin pusat: 2.824 & daerah 11.727);

Pengawasan Kegiatan Perikanan Budidaya Pengawasan kegiatan perikanan budidaya dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha perikanan budidaya terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. Pada tahun 2015 tingkat ketaatan pelaku usaha budidaya ikan sebesar 99,7% (106 unit dari 107 unit yang diperiksa) meningkat 3,37% dari tahun 2014 (96,33%). Pengawasan Kegiatan Pengolahan, Pengangkutan, dan Pemasaran Hasil Perikanan Pengawasan kegiatan pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku. Pada tahun 2015 tingkat ketaatan pelaku usaha pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan sebesar 82,61% (627 UPI yang diperiksa, 518 UPI sesuai ketentuan).

24


Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS) dilakukan untuk melibatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengawasan SDKP. Pengembangan SISMASWAS dilakukan dengan melakukan fasilitasi pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas SDKP (POKMASWAS), dan pembinaan (sosialisasi dan bimbingan teknis). Sampai dengan tahun 2015 telah terbina sebanyak 1.488 POKMASWAS yang aktif berpartisipasi dalam melakukan pengawasan SDKP. Terkait permasalahan tersebut, telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dengan memberikan bantuan sarana prasarana pengawasan untuk POKMASWAS, penguatan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dalam pembinaan POKMASWAS, serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait untuk tindak lanjut pelaporan oleh POKMASWAS.

Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dalam rangka meningkatkan pengawasan pengelolaan SDKP, Ditjen PSDKP telah membentuk Polisi Khusus Perairan Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil (POLSUS PWP3K), yang bertugas melakukan pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Sampai dengan akhir tahun 2015, KKP bekerjasama dengan POLRI telah mendidik POLSUS PWP3K sebanyak 5 (lima) angkatan dengan jumlah personil sebanyak 302 orang. POLSUS yang dididik berasal dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen. PSDKP, yaitu Pangkalan/Stasiun Pengawasan SDKP, serta perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota.


25

Pada tahun 2015 Pengawasan sumber daya kelautan yang dilaksanakan sebagai berikut: NO

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN

LOKASI KEGIATAN PENGAWASAN

1

Pengawasan perdagangan jenis ikan yang dilindungi di 16 Lokasi

Hiu Paus: Raja ampat, Lombok Timur, Situbondo Parimanta: Lebak, Indramayu, Surabaya, Jembrana, Lombok Timur, Lamkera Bambu Laut: Banggai Kepulauan, Kendari, Makassar Penyu: Makassar, Bulukumba, Bungus Benih Lobster: Prigi

2

Pengawasan BMKT di 7 Lokasi

Kep.Riau, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, DKI Jakarta

3

Pengawasan Pemanfaaatan Wilayah Pesisir di 15 Lokasi

Surabaya, Banjarmasin, Jogjakarta, Pekalongan, Cirebon, Berau, Tegal, Batu Bara, Bangka, Gorontalo, Manado, Natuna, Bali, Maluku Utara, Semarang, dan Bekasi

4

Pengawasan Pemanfaaatan Wilayah Pulau-pulau Kecil di 13 Lokasi

Jepara, Maratua, Mentawai, Tanjung Pinang, Muna (Sultra) , NTB, Batam, Banten, Makassar, Natuna, Pulau Seribu, Bungus, dan Saumlaki

5

Pengawasan Pemanfaaatan Wilayah Pesisir Penghasil Garam di 4 Lokasi

Bangkalan, Juwana, Rembang, dan Pamekasan,

6

Pengawasan Pencemaran Perairan di 4 lokasi

Jakarta, Cilacap, Bintan, Belawan

7

Pengawasan Pasir Besi/laut/granit di 12 Lokasi

Buton, Serang, P. Seribu, Tj. Balai Karimun, Sungai Liat, Deli Serdang, Minahasa, Bolaang Mongondow, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Cilacap

Operasi Kapal Pengawas Operasi Rutin Mandiri Selama tahun 2015, operasi kapal pengawas telah berhasil memeriksa sebanyak 6.867 kapal perikanan yang terdiri dari 85 Kapal Ikan Asing (KIA) dan 6.720 Kapal Ikan Indonesia (KII). Dari jumlah tersebut, telah ditangkap sejumlah 157 kapal perikanan yang diduga melakukan pelanggaran di bidang perikanan yang terdiri dari 73 unit KII dan 84 unit KIA. Rincian hasil operasi kapal pengawas maupun Operasi Bersama Instansi Terkait dan Negara lain Tahun 2005-2015 dapat dilihat pada Tabel berikut :

26


Hasil Operasi Kapal Pengawas (KP) Tahun 2010-2015 DIPERIKSA

TAHUN

DITANGKAP

KETERANGAN

KII

KIA

JUMLAH

KII

KIA

JUMLAH

JUMLAH

2010

2.089

166

2.255

24

159

183

24

2011

3.269

79

3.348

30

76

106

25

2012

4.252

74

4.326

42

70

112

26

2013

3.824

47

3.871

24

44

68

26

2014

2.017

16

2.033

23

16

39

27

2015

6.720

85

6.867

73

84

157

27

TOTAL

22.171

467

22.700

236

449

685

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh KII antara lain: menggunakan alat tangkap terlarang, tidak memiliki dokumen/dokumen tidak lengkap/dokumen palsu, dan melanggar wilayah penangkapan ikan (Fishing Ground) yang telah ditentukan dalam SIPI. Adapun pencurian ikan dilakukan oleh KIA yang berasal dari negara tetangga (Thailand, Vietnam, Kamboja,...dll). Rekapitulasi kapal hasil tangkapan Kapal Pengawas tahun 2010-2015 sebagai berikut: Hasil Tangkapan Kapal Pengawas Berdasarkan Negara/Bendera Kebangsaan Tahun 2010-2015 NO

NEGARA KAPAL IKAN INDONESIA

1.

Indonesia KAPAL IKAN ASING

JUMLAH KAPAL 2010

2011

2012

2013

2014

2015

24

30

42

24

23

73

24

30

42

24

23

73

159

76

70

44

16

84

1.

Malaysia

22

11

5

14

0

12

2.

Filipina

8

13

17

9

0

19

3.

Thailand

7

3

8

4

7

7

4.

Vietnam

115

42

40

17

9

46

5.

RRC

7

0

0

0

0

0

6.

Taiwan

0

6

0

0

0

0

7

Hongkong

0

1

0

0

0

0

183

106

112

68

39

157

TOTAL


27

Selain operasi mandiri oleh kapal pengawas Ditjen PSDKP, juga dilakukan kerjasama operasi pengawasan dengan instansi terkait (TNI-AL, POLAIR dan BAKORKAMLA) yang biasa disebut dengan istilah ”Operasi Bersama”. Operasi tersebut dilakukan di perairan perbatasaan ZEEI yang dianggap rawan pelanggaran. Kerjasama operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Ditjen PSDKP bersama dengan instansi terkait pada tahun 2015 yaitu Operasi bersama dengan Bakorkamla dalam Operasi nusantara: 2 (dua) kali dengan kapal perikanan yang diperiksa sebanyak 29 KII. Penenggelaman Kapal Ikan Pelaku Illegal Fishing Salah satu terobosan yang sangat terkait dengan Ditjen. PSDKP adalah kebijakan penenggelaman kapal ikan asing yang melakukan pencurian ikan di WPP-NRI. Kebijakan ini diambil untuk memberikan efek jera bagi pelaku IUU fishing. Sejak Oktober tahun 2014 sampai Desember 2015, KKP Cq. Ditjen PSDKP beserta TNI AL dan POLRI telah menenggelamkan 121 Kapal yang melakukan pencurian ikan di WPP-NRI. Penenggelaman Kapal Ikan Illegal NO

NEGARA

JUMLAH KAPAL

1

Malaysia

12

2

Filipina

36

3

RRC

1

4

Thailand

21

5

Vietnam

39

6

Papua New Guinea

2

7

Indonesia

10

TOTAL

121

Ket: Tahun 2014: 8 Kapal, Tahun 2015: 113 Kapal

28


Lokasi Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing periode Oktober 2014-Desember 2015 ACEH 2

SUMUT 4 2

KALTARA 5 13 KEPRI 12 21 3

KALBAR 18 1 2 7

SULUT 20 6 MALUKU 2 PAPUA BARAT 3

Penanganan Pelanggaran Penanganan Kasus tindak Pidana Perikanan Penanganan pelanggaran oleh Ditjen. PSDKP atas kapal-kapal perikanan pelaku tindak pidana di bidang perikanan dilakukan hingga ke tahap P-21. Selama tahun 2015 dari 198 kasus penanganan tindak pidana perikanan, sebanyak 39 kasus tidak diproses pidana hanya dikenakan sanksi administrasi berupa surat peringatan, 1 kasus dilakukan tindakan lain berupa pengusiran, 149 kasus diproses pidana dan 9 kasus masih dalam proses penerimaan/penelitian Perkembangan 149 kasus yang diproses pidana sebagaimana disajikan pada Tabel berikut: NO 1

Keterangan : Jumlah Kasus tidak hanya bersumber dari hasil tangkapan Kapal Pengawas tapi juga dari hasil tangkapan TNI Al, Polri, Bea Cukai, Polhut, dan Pemda yang kasusnya kemudian diserahkan kepada Ditjen. PSDKP untuk ditangani lebih lanjut.

PENANGANAN KASUS

JUMLAH

Proses Hukum:

149 Kasus

Penyidikan

10 Kasus

P21

2 Kasus

Tahap II

15 Kasus

Proses Sidang

12 Kasus

Banding

5 Kasus

Kasasi

9 Kasus

Inchracht (kekuatan hukum tetap)

96 Kasus

2

Tindakan Administratif

39 Kasus

3

Penerimaan/Penelitian

9 Kasus

4

Tindak Lain (pengusiran)

1 Kasus

TOTAL

198 Kasus


29

Penanganan Barang Bukti Termasuk dalam kegiatan penanganan pelanggaran adalah kegiatan penanganan barang bukti dari hasil tindak pidana perikanan adalah dan penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan. Berdasarkan hasil operasi pengawasan kapal perikanan selama tahun 2015, barang bukti yang ditangkap sebanyak 102 barang bukti. Dari sejumlah tersebut 98 barang bukti sudah p-21, 4 masih dalam proses penyidikan. Adapun terkait dengan penanganan Awak Kapal Tindak Pidana Perikanan, selama tahun 2015, jumlah Awak Kapal Tindak Pidana perikanan yang ditangani sebanyak 801 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 119 orang diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum, 32 orang dijasikan saksi, 518 orang diserahkan ke imigrasi dan 132 orang telah dipulangkan kenegara asal. Pemulangan Nelayan Pelintas Batas Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, Ditjen. PSDKP melakukan advokasi (pendampingan berupa pemulangan) bagi nelayan Indonesia yang ditangkap oleh negara lain yang berbatasan laut karena diduga melakukan penangkapan illegal di wilayah perairan negaranya. Dalam hal ini, Ditjen PSDKP bekerjasama dengan Pemulangan Nelayan asal aceh yang ditangkap di Malaysia Tahun 2015 Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar negara bersangkutan. Selama tahun 2015, Ditjen PSDKP telah memfasilitasi kepulangan nelayan yang ditangkap diluar negeri sebanyak 64 nelayan dari 158 nelayan yang ditangkap, sebanyak 94 orang masih dalam proses pemulangan. Nelayan yang ditangkap tahun 2015, tersebar di 4 negara yaitu Malaysia (132 orang), Australia (21 orang), Papua Nugini (3 orang), dan India (2 orang).

30


Pemulanganan Nelayan RI Pelintas Batas tahun 2015 NO

NEGARA

STATUS

JUMLAH NELAYAN YANG DITANGKAP

DIBEBASKAN/ DIPULANGKAN

BELUM DIBEBASKAN/ DITAHAN/PROSES HUKUM/ MENUNGGU PEMULANGAN

1.

Malaysia

132

47

85

2.

Australia

21

15

6

3.

Papua Nugini

3

-

3

4.

India

2

2

-

158

64

94

TOTAL

Hasil Rekapitulasi data hasil advokasi nelayan Indonesia yang bermasalah di luar negeri selama kurun waktu 2011- 2015, seperti disajikan pada Tabel berikut. Advokasi Nelayan Yang Tertangkap di Luar Negeri s/d Tahun 2015

NO.

NEGARA

JUMLAH KAPAL

JUMLAH NELAYAN DIBEBASKAN/ YANG DITANGKAP DIPULANGKAN

STATUS BELUM DIBEBASKAN/ DITAHAN/ DIPROSES HUKUM/ MENUNGGU PEMULANGAN

1

Malaysia

98

480

408

85

2

Australia

47

286

286

6

3

Rep. Palau

2

20

20

-

4

Papua New Guinea

3

17

14

3

5

Timor Leste

2

14

14

-

6

India

3

14

14

-

155

831

756

75

JUMLAH

Pembentukan Forum Koordinasi Perikanan. Forum Penanganan Tindak pidana Perikanan bertugas mengkoordinasikan kegiatan penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan de nganmelibatkan unsur aparat penegak hukum yang terkait dalam penanganan tindak pidana perikanan, diantaranya Kejaksaan Agung, TNI AL, POLRI, Kementerian Luar Negeri, Kemen terian Keuangan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2015 telah terbentuk di 31 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota yaitu Maluku Tenggara, Mamuju Utara, Raja Ampat dan Kaimana. 3 Provinsi yang belum terbentuk adalah Provinsi Riau, Kalimantan Utara dan Papua.


31

Pengadilan Perikanan Adapun Pengadilan Perikanan berfungsi khusus untuk menangani kasus tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan. Pengadilan Perikanan berada di lingkungan peradilan umum, dan diawaki oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tindak pidana perikanan, yang terdiri atas karir dan dua hakimad hoc perikanan. Sampai dengan tahun 2015, pengadilan perikanan yang terbentuk sebanyak 10 Pengadilan yang tersebar di 10 lokasi yaitu Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, Tual, Tanjung Pinang, Ranai, Sorong, Ambon, dan Merauke. Jumlah hakim ad hoc sampai dengan tahun 2015 sebanyak 56 orang.

Pendidikan dan Pelatihan SDM Pengawasan SDKP Pendidikan dan dan pelatihan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM pengawasan dalam melaksankan tugas dan fungsi dilapangan. Sepanjang tahun 2015, telah dilaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) untuk pengawas perikanan dan awak kapal pengawas, sebagai berikut: 1. Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Perikanan dan Awak Kapal Pengawas sebanyak 151 orang 2. Diklat Teknis Pengawas Perikanan sebanyak 60 orang

32


3. Diklat Polisi Khusus PWP3K sebanyak 97 orang 4. Diklat PPNS Perikanan sebanyak 59 orang 5. Diklat Peningkatan Kapasitas Awak Kapal Pengawas (BST, GMDSS) sebanyak 186 orang. 6. Diklat sistem integrasi pengawasan SDKP 70 orang.

Kerjasama Pengawasan SDKP Kerjasama Luar Negeri a. Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF) merupakan bagian dari IndonesiaAustralia Ministerial Forum (IAMF) yang dikhususkan pada kerjasama bidang penga wasan SDKP, termasuk kerjasama penanggulangan illegal fishing di perairan perbatasan kedua negara. Pada tahun 2015 serangkaian kerjasama Indonesia-Australia di dalam kerangka IAFSF yang telah dilaksanakan antara lain: 1) Patroli udara menggunakan pesawat Dash-8 aircfraft antara Ditjen. PSDKP dengan Australian Border Force di daerah perbatasan laut Arafura; 2) Patroli terkoordinasi yang melibatkan (i) Kapal Pengawas Hiu Macan 002, (ii) Kapal Pengawas Hiu Macan 006, dan (iii) KP Hiu Macan Tutul 001 di perbatasan ke dua negara. 3) Peningkatan kapasitas Ditjen. PSDKP melalui (i) Ship Search Training, (ii) DFAT Scholarship Program, (iii) Reciprocal Port Visit, (iv) Communication Equipment Training and Maintenance Support Scheme. 4) Pertemuan tahunan IAFSF yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2015 di Custom House, Melbourne-Australia, telah menyepakati pelaksanaan program kerjasama pada tahun 2016 yang meliputi: (i) Patroli udara bersama, (ii) Ship Search Training, (iii) Patroli terkoordinasi, (iv) DFAT Scholarships Program, (v) DFAT TOEFL test and basic language training, (vi) Reciprocal port visit, dan (vii) pertemuan IAFSF berikutnya. 5) Pada tanggal 7 Desember 2015, Direktur Jenderal PSDKP dan Commander Maritime Border Command telah menandatangani Pengaturan Bersama


33

tentang Pertukaran Data Pengawasan dalam mendukung Patroli terkoordinasi. Pengaturan bersama ini sangat berguna sebagai media dalam pertukaran data ke dua negara sebagai dukungan dalam patroli bersama diperbatasan ke dua negara. b. Regional Plan of Action (RPOA) to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region. RPOA merupakan regional initiative yang diprakarsai oleh Indonesia-Australia dan disepakati oleh 11 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Singapura, Brunei Darussalam, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab termasuk penanggulangan IUU Fishing di kawasan regional (Laut Cina Selatan, Laut Sulu-Sulawesi dan Laut Arafura). Substansi kerjasama dalam RPOA, mencakup hal-hal utama : (1) understanding the current resource and management situation in the region; (2) implementation of international and regional instruments; (3) implementing Coastal State measures; (4) enforcing Flag State responsibilities; (5) developing Port State measures; (6) considering regional market measures; (7) developing regional capacity building; (8) strengthening monitoring, control and surveillance (MCS) systems. Selain mengemban tugas sebagai Sekretariat RPOA-IUU, bentuk partisipasi dan peran Ditjen. PSDKP pada tahun 2015 dalam inisiatif regional RPOA-IUU antara lain: 1) Melaporkan perkembangan dan evaluasi implementasi rencana kerja RPOAIUU dan Sub Regional RPOA-IUU tahun 2015, serta menyepakati rencana kerja tahun 2016 melalui pertemuan-pertemuan RPOA-IUU sebagai berikut: a) The 6th Sub-Regional Meeting on Regional Plan of Action (RPOA) and Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing in the Southern and Eastern Areas of the South China Sea and the Sulu-Sulawesi Seas; b) The 5th Sub-Regional Meeting on the Gulf of Thailand; c) The 5th MCS Sub-Regional (Arafura and Timor Seas) Group; d) The 8th RPOA-IUU Coordination Committee Meeting. 2) Mengantisipasi kapal IUU yang akan mengakses pelabuhan Indonesia, dan melakukan investigasi terhadap setiap kapal yang terdaftar sebagai kapal

34


IUU baik pada RFMO maupun RPOA-IUU, serta melaporkan aksi yang telah dilakukan. Rincian perkembangan kerjasama RPOA sejak pengesahannya tahun 2007 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Lampiran 4. c. International Monitoring Control and Surveillance Network Selain berstatus sebagai anggota aktif, Indonesia cq. Ditjen. PSDKP terpilih menjadi anggota Executive Committee perwakilan kawasan Asia Tenggara pada International Monitoring Control and Survellance Network (IMCS Network). Keterpilihan tersebut karena Indonesia sampai dengan saat ini masih dipercaya mengemban tugas sebagai Sekretariat RPOA-IUU yang merupakan sebagai representasi dari inisiatif penanggulangan IUU Fishing di kawasan Asia Tenggara. Sebagai Executive Committee IMCS Network, Ditjen. PSDKP diharapkan berperan dalam pelaksanaan tugas-tugas yang telah dimandatkan, sebagaimana yang tercantum pada Governing Framework for the International Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Network pasal 13 tentang Functions of the Executive Committee, serta berpartisipasi pada pertemuan-pertemuan IMCSN termasuk merencanakan penyelenggaraan The 5th Global Fisheries Enforcement Training Workshop (GFETW) yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-11 Maret 2016 di Auckland-New Zealand. Kerjasama Dalam Negeri Kerjasama pengawasan di dalam negeri dijalin dengan Instansi pusat terkait meliputi: TNI-AL, POLAIR, BAKORKAMLA, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, maupun dengan Pemerintah Daerah. Bentuk kerjasama yang dijalin dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.


35

Kerjasama Pengawasan di Dalam Negeri Tahun 2015 NO

36

KERJASAMA ANTAR PIHAK

WUJUD KERJASAMA

1

Ditjen. PSDKP dengan TNI-AL

• Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing • Operasi Pengawasan Bersama di Laut (ZEEI) • Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan • Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut • Pelatihan Awak Kapal Pengawas, Pinjam pakai senjata api di Kapal Pengawas

2

Ditjen. PSDKP dengan POLRI

• • • •

3

Ditjen. PSDKP dengan BAKORKAMLA

• Operasi bersama penegakan hukum di laut (Operasi Gurita) • Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut

4

Ditjen PSDKP dengan KEJAGUNG

• Refreshing Coach Hakim Pengadilan Perikanan • Penyelesaian Tindak Pidana Perikanan

5

Ditjen. PSDKP dengan Lembaga Sandi Negara

Pengamanan informasi operasi Kapal Pengawas untuk mencegah kebocoran informasi

6

Ditjen. PSDKP dengan PEMDA

Partisipasi Penyediaan lahan atau bangunan Pemda untuk digunakan sebagai kantor operasional pengawasan SDKP

Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing Operasi Pengawasan Bersama di Laut Diklat PPNS Perikanan Kesepakatan Bersama Penanganan Tindak Pidana Perikanan • Pertukaran data dan Informasi Pengawasan di Laut • Pelatihan PPNS Perikanan dan Polsus PWP3K


Kerjasama Multilateral, Regional dan Bilateral Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP juga berpartisipasi aktif dalam kerjasama multilateral, regional dan bilateral bidang pengawasan dan penanggulangan IUU Fishing dengan organisasi/negara lain seperti kerjasama: -

Multilateral: (i) Food Agriculture Organization (FAO) sebagai dukungan persiapan implementasi Port State Measures dan penyusunan Global Record Fishing Vessel sebagai upaya dalam penanggulangan IUU Fishing; Uni Eropa sebagai dukungan terhadap pencegahan kegiatan IUU fishing melalui jalur perdagangan (EC Regulation 1005/2008) yang berlaku sejak 1 Januari 2010, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) yang mengupayakan IUU Fishing dikategorikan sebagai Trans-national Organizaed Crime;

- Regional seperti RFMOs (IOTC, CCSBT dan WCPFC) dimana Ditjen PSDKP aktif dan mendorong dalam memenuhi kepatuhan resolusinya, diantaranya implementasi VMS dan instrumen pengawasan di pelabuhan; ASEAN, SEAFDEC, FAO-APFIC dan implementasi RPOA-UU. - Bilateral seperti dengan Amerika Serikat (kerjasama capacity building dalam pemberantasan IUU Fishing dengan NOAA-USAID-ICITAP-Trilateral Law Enforcement); Taiwan (penjajagan kerjasama dengan Taiwan Coast Guard), China (Pertemuan tahunan Technical Consultation Meeting, pertemuan kerjasama perikanan), Malaysia (advokasi nelayan Indonesia), Vietnam (Koordinasi dan kerjasama Penanggulangan Praktek Illegal Fishing), Thailand (Annual meeting of Joint Commission Indonesia-Thailand), Koordinasi Regional, Perpanjangan Penanggulangan Praktek Illegal Fishing dan Promosi Ekonomi Maritim di Luar Negeri, dan Filipina (pengecekan deletion certificate).


37

BAB IV

OUTLOOK TAHUN 2016 1. Pemantauan dan Pengembangan Infrastruktur a. Kapal Pengawas/Kapal Markas Ukuran 140 Meter (1 unit) b. Pesawat Patroli/patrol plane (6 unit) c. Speedboat pengawasan (5 unit) d. Operasional PUSDAL terintegrasi e. Operasional pemantauan kelautan dan perikanan

2. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan a. Pengawasan ketaatan penangkapan ikan b. Pengawasan ketaatan usaha budidaya perikanan c. Pengawasan ketaatan pengolahan dan distribusi hasil perikanan d. Pengawasan distribusi hasil perikanan e. Kelompok Masyarakat Pengawasan (POKMASWAS)

3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan a. Pengawasan kawasan konservasi perairan b. Pengawasan jenis ikan yang dilindungi c. Pengawasan jasa kelautan d. Pengawasan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan ruang laut e. Pelatihan Polsus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (POLSUS PWP3K)


39

4. Pengoperasian Kapal Pengawas a. Hari operasi/layar 138 hari b. Pengawasan udara (airborne surveillance) c. Pemeliharaan kapal pengawas d. Pelatihan dan pembinaan Awak Kapal Pengawas

5. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan a. Penanganan pelanggaran b. Penenggelaman kapal ikan asing tangkapan c. Penanganan barang bukti pelanggaran d. Forum koordinasi penanganan pelanggaran e. Fasilitasi pemulangan nelayan pelintas batas f. Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS Perikanan) sebanyak 60 orang

40


BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP dan capaiannya selama periode tahun 2015, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pengawasan SDKP merupakan bagian integral dari pembangunan kelautan dan perikanan yang memiliki peran penting dan landasan hukum yang kuat dalam pelaksanaannya untuk menjadi landasan dalam pengelolaan SDKP. 2. Pentingnya fungsi pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, antara lain terkait dengan : - Kelestarian sumberdaya, - Perolehan pemanfaatan ekonomi yang maksimal, dan - Keberlanjutan mata pencaharian dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, guna pencapaian kesejahteraan masayarakat kelautan dan perikanan 3. Kontribusi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan adalah untuk menegakkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP), agar dimanfaatkan secara bertanggungjawab, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, social maupun ekologi/lingkungan 4. Selama tahun 2015, secara umum dapat dikatakan bahwa kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Ditjen. PSDKP telah mengalami kemajuan yang positif, meskipun belum optimal. 5. Mempertimbangkan butir 1 s/d 4, dan menyadari bahwa masih terjadi berbagai pelanggaran dalam pemanfaatan SDKP, maka penguatan kemampuan dan penetapan prioritas pengawasan SDKP mutlak diperlukan, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan secara optimal (efektif dan efisien).


41

LAMPIRAN 1 KERAGAAN KAPAL PENGAWAS NO

NAMA KAPAL

UKURAN (Meter)

BAHAN

TAHUN PEMBANGUNAN

1

KP. Baracuda 001

17

FIBER

Tahun 2000 Eks Ditjen Perikanan

2

KP. Baracuda 002

17

FIBER

Tahun 2000 Eks Ditjen Perikanan

3

KP. Hiu 001

28

FIBER

2001

4

KP. Hiu 002

28

FIBER

2001

5

KP. Hiu 003

28

FIBER

2002

6

KP. Hiu 004

28

FIBER

2002

7

KP. Hiu 005

28

FIBER

2002

8

KP. Hiu 006

28

FIBER

2003

9

KP. Hiu 007

28

FIBER

2003

10

KP. Hiu 008

28

FIBER

2003

11

KP. Hiu 009

28

FIBER

2006

12

KP. Hiu 010

28

FIBER

2006

13

KP. Hiu Macan 001

36

FIBER

2004

14

KP. Hiu Macan 002

36

FIBER

2004

15

KP. Hiu Macan 003

36

BAJA

2006

16

KP. Hiu Macan 004

36

BAJA

2006

17

KP. Hiu Macan 005

36

BAJA

2007

18

KP. Hiu Macan 006

36

BAJA

2008

19

KP. Todak 01

18

FIBER

2003

20

KP. Todak 02

18

FIBER

2003

21

KP. Takalamungan

23

FIBER

Eks Coremap, Hibah 2005

22

KP. Padaido

23

FIBER

Eks Coremap, Hibah 2005

23

KP. Hiu Macan Tutul 001

42

BAJA + ALUMINIUM

2008

24

KP. Akar Bahar

14

FIBER

2009

25

KP. Paus 001

42

BAJA

2011 (Rekondisi)

26

KP. Hiu Macan Tutul 002

42

BAJA

2012

27

KP. Hiu 011

32

BAJA + ALUMINIUM

2013

28

KP. Hiu 012

32

ALUMINIUM

2015

29

KP. Hiu 013

32

ALUMINIUM

2015

30

KP. Hiu 014

32

ALUMINIUM

2015

31

KP. Hiu 015

32

ALUMINIUM

2015

32

KP. 0cra 001

60

BAJA

2015

33

KP. Orca 002

60

BAJA

2015


43

LAMPIRAN 2 SEBARAN SPEEDBOAT PENGAWASAN SDKP

44



45

LAMPIRAN 3 PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAWASAN SDKP TAHUN 2015 NO

1

UPT PENGAWASAN SDKP

Pangkalan Pengawasan SDKP Jakarta

PEMBANGUNAN PRASARANA PENGAWASAN • Bangunan pengawasan Pangkalan PSDKP Jakarta • Pos PSDKP Sumba Timur, Karimun Jawa, Tuban, dan Teluk Awang • Pembangunan kantor pengawas Satker PSDKP Kwandang

2

Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung

• Bangunan operator Satker PSDKP Kwandang, Bacan, Pos PSDKP Balikpapan, Selayar • Dermaga Pangkalan PSKDP Bitung • Pos PSDKP Takalar, Banggai, Balikpapan, Selayar, Kema, Amurang, Salibabu, Bulukumba, Morotai, Pangkajene Kepulauan, dan Tojo Una-una. • Bangunan operator Satker PSDKP Lampulo

3

Stasiun Pengawasan SDKP Belawan

• Bangunan operator Pos PSDKP Idi • Pembangunan Bangunan Penampungan Sementara ABK Non Yustisia di Satker PSDKP Lampulo • Bangunan operator Stasiun PSDKP Tual • Bangunan operator Satker PSDKP Fak-fak

4

Stasiun PSDKP Tual

• Bangunan operator Pos PSDKP Raja Ampat dan Timikia • Dermaga Stasiun PSKDP Tual • Pos PSDKP Raja Ampat dan Saumlaki

46


LAMPIRAN 4 PERKEMBANGAN KERJASAMA RPOA SAMPAI DENGAN TAHUN 2015 NO.

KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

Senior Official Meeting 1.

SOMI RPOA (initiation)

Jakarta, Indonesia, November 2006

2.

SOM II RPOA (initiation)

Canberra, Australia, Maret 2007

3.

SOM III RPOA and Regional Ministerial Meeting (initiationendorsement)

Bali, Indonesia, Mei 2007

Coordination Committee Meeting 4.

The 1st Meeting

Manila-Philippines, 28-30 April 2008

5.

The 2 Meeting

Lombok-Indonesia, 4-5 November 2009

6.

The 3rd Meeting

Da Nang City-Viet Nam, 1-2 Desember 2010

7.

The 4th Meeting

Siem Reap-Cambodia, 2-3 November 2011

8.

The 5th Meeting

Singapore, 20-21 November 2012

9.

The 6th Meeting

Kota Kinabalu-Malaysia, 19-21 November 2013

10.

The 7th Meeting

Cairns-Australia, 4-6 November 2014

11.

The 8th Meeting

Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, 17-19 November 2015

nd

MCS Sub-regional Meeting on Southern and Eastern Area of South China Sea and Sulu Sulawesi Seas (SE SCS SSS) 12.

The 1st Meeting

Kuching-Malaysia, 26-28 Agustus 2008

13.

The 2nd Meeting

Ambon-Indonesia, 2-3 Desember 2009

14.

Technical Working Group Seminar on Monitoring, Control and Surveillance (MCS) Network and the Fisheries Resource Management Under the Sub-regional SESCS & SSS

Malacca-Malaysia, 8-10 Oktober 2010


47

NO.

KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

15.

The 3rd Meeting

Kinabalu-Malaysia, 20-21 Maret 2012

16.

The 4th Meeting

Manila-Philippines, 29 Juni 2013

17.

The 5th Meeting

Bandar Seri Begawan-Brunei Darussalam, 18 Juni 2014

18.

The 6th Meeting

Yogyakarta-Indonesia, 22-23 April 2015

MCS Subregional Meeting-Gulf of Thailand 19.

The 1st Meeting

Bangkok-Thailand, 28-29 Maret 2008

20.

The 2nd Meeting

Bangkok-Thailand, 24-26 Februari 2009

21.

The 3rd Meeting

Siem Reap-Cambodia, 20-22 September 2011

22.

The 4th Meeting

Bangkok-Thailand, 17-19 Desember 2013

23.

The 5th Meeting

Nonthaburi-Thailand, 28-29 September 2015

MCS Subregional Meeting-Arafura and Timor Seas 24.

The 1st Meeting

Darwin-Australia, 28-29 April 2009

25.

The 2nd Meeting

Dili-Timor Leste, 27-28 Maret 2012

26.

The 3rd Meeting

Port Moresby-Papua New Guinea, 25-26 Februari 2013

27.

The 4th Meeting

Bali-Indonesia, 30 April-2 Mei 2014

28.

The 5 Meeting

Darwin-Australia, 11-13 Maret 2015

th

Regional Workshops

48

29.

The 1st Meeting on the Implementation of the RPOA

Kuala Lumpur, Malaysia, 13 Agustus 2007

30.

Regional Workshop to Support the Implementation of the Regional Plan of Action

Bangkok-Thailand, 13-15 November 2007

31.

Workshop on Monitoring, Controlling and Surveillance (MCS)

Bali-Indonesia, 4-6 Maret 2008

32.

Port Monitoring Techniques Workshop

Penang-Malaysia, 15-17 Juni 2009


NO.

KEGIATAN

WAKTU DAN TEMPAT

33.

Capacity Building and MCS Curriculum Development Workshop

Manado-Indonesia, 12-14 Agustus 2009

34.

Workshop on Human and Institutional Capacity Building for Marine Capture Fisheries Management Amongst RPOA Member Countries

Da Nang City-Vietnam, 29-30 November 2010

35.

The Inspector Training Workshop on the FAO Port State Measures Agreement

Johor Baru-Malaysia, 7-10 Juni 2011

36.

Workshop on Assessment of the Impacts of IUU Fishing and EC Regulation 2005/2008

Nha Trang-Vietnam, 17-19 Oktober 2012

37.

Seminar on Responsibilities of States with Respect to Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs)

Singapore, 22 November 2012

38.

FAO/RPOA Expert Workshop on Global Record of Fishing Vessel

Manila-Philippines, 25-27 Juni 2013

39.

Regional Workshop on Public Information Campaign

Manila-Philippines, 28 Juni 2013


49

TIM PENYUSUN. PENGARAH : Plt. Direktur Jenderal PSDKP

Recommend Documents