KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
BAHAN PAPARAN
Plt. DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI (PKTrans) PADA RAKORNAS KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI Jakarta, 31 Maret s/d 1 April 2015
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
SISTEMATIKA I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X.
UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI NOMENKLATUR DAN SASARAN PROGRAM TARGET RPJMN 2015-2019 KEBIJAKAN DAN STRATEGI ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015 TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 PENGENDALIAN PROGRAM TAHUN 2015 PERSIAPAN RANCANGAN PROGRAM TAHUN 2016
2
I. UMUM A. Dasar Hukum
1. UU No. 29/2009 tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian 2. PP. NO. 3/2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29/2009
3
3
B. Ilustrasi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi/Kawasan Perdesaan Zona Kawasan sebagai Pusat Pertumbuhan yang disiapkan menjadi KPB yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk : permukiman, perdagangan dan jasa, industri, konservasi dll
Wilayah B
KPB KIM PERKOT AAN
KIM PERKOT AAN Perdag dan Jasa
Wilayah A
Indust ri
Yan Umum
KIM PERKOT AAN
KPB Kota Kecil/ Menengah: Fokus pengembangan kepada peningkatan Jasa (pemasaran, distribusi, dan keuangan), serta Industri pengolahan tersier (final goods) 4
Wilayah perdesaan yang dikembangkan menjadi Pusat Pelayanan Kawasan= Pusat Kegiatan Lokal/Kota Kecamatan/Embrio Kota Kecil
Zona kawasan perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan Pengelolaan SDA yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk : permukiman, lahan usaha, lahan investasi, konservasi dll
C. Kolaborasi Sektor dalam Penyelenggaraan Transmigrasi
Kemen LH&Hut Sektor Kemen Desa, Kemendagri KemenPU Lain PDT & Trans Pusat (APBN)
BAPPENAS
Provinsi (APBD)
Dekon/ Pembantuan/ DAK dll
Kabupaten (APBD) BAPPEDA BADAN USAHA
MASYARAKAT
KAWASAN TRANSMIGRASI
5
LANJUTAN
Pem. Kab Pem. Prov
Masy. & Swasta
Pemerintah (Kemenakertrans, PU, Kehutanan, Pertanian, Kesehatan, Dikbud, BPN dll)
Pengembangan Kawasan Transmigrasi 1.Menegaskan peran Pemda sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi di daerahnya. 2.Mendorong peran serta masyarakat dan swasta 6
D. Proses Pelaksanaan Transmigrasi (Business Process) s/d T-5
T-4
Penilaian dan Pengesahan
MEN
T-3
MEDIASI KSAD ANTAR PROV
4 KIE
2 CAD TANAH Ps 15
MEDIASI KSAD KAB/KOTA
PENYELESAIAN STATUS TANAH
GUB
1
Kejelasan status tanah KONSEP
RKT
Ps 34 s/d 37
3
T-2
KT
RRSKP
Hsl Konsolidasi
RDKPB
HPL
DISYAHKAN
KIE
KIE KELOMPOK: MASY SEKITAR PEMDA
Investasi Konservasi PENYELESAIAN STATUS TANAH
Ps 17
PENEGASAN KPD MAS TEMPATAN
Studi RKT dan ISPT
LAYANAN INVESTASI
BUPATI/ WALKOT
PERJANJIAN
KSAD ANTA KAB/KOTA
5
PENYUSUNAN
RTSP DAN
DASAR SUNGRAM &BANG SP
DED PRASSAR
IPT PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
PERSIAPAN DAN PERENCANAAN 7
Estafet dari Pembangunan ke Pengembangan
T-1
T
T+1
Pelatihan
T+2
T+3 Mitigasi Lingk
Pengk Kapling
Penegasan Verivikasi
1
2
3
Bang Fisik SP 1
2
3
4 PAT dan ADAP TASI
4
Yan Info Pendafsi
6
Sertipikasi Tanah TAHAP PENYESUAIAN (18 bln)
TAHAP PEMANTAPAN (18 bln)
TAHAP KEMANDIRIAN (2 tahun)
Bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan /atau pelatihan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu beradaptasi dengan lingkungan fisik dan sosial
Bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan /atau pelatihan untuk mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dari hasil produksi yang dikembangkan
Bimbingan, fasilitasi, bantuan, pelayanan, pendampingan, mediasi, advokasi, dan /atau pelatihan untuk mewujudkan masyarakat yang sudah terlibat secara langsung maupun tdk langsung dalam produksi sektor unggulan
Pelatihan Yan Pindah
Can Bang SP
Sungram SP tahap Penyesuaian Can Bang Pst SKP
BANGKIMKIMPAT
Sungram SP tahap Kemandirian
Sungram SP tahap Pemantapan Sungram Bang Pst SKP Can Bang KPB/SKP
SUNGRAM
T+5
Promosi dan Kemitraan (Masyarakat, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha)
Penunjukan
PENYUSUNAN DAN SINKRONISASI PROGRAM SERTA ANGGARAN
T+4
Pengembangan Pusat SKP Pengembangan KPB
Sungram Bang KPB/SKP Can Bang Kawasan
Pengembangan SKP Sungram Bang Kawasan
Pengembangan Kawasan
PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN
8
II. TUGAS DAN FUNGSI (Sesuai Perpres No. 12 Tahun 2015) TUGAS
MENYELENGGARAKAN PERUMUSAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
FUNGSI Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, Pemberian bimbingan teknis dan supervisi, Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kerjasama kelembagaan , pembangunan dan pengembangan kawasan, pengembangan usaha, pengembangan sosial budaya, dan pelayanan pertanahan transmigrasi Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal pengembangan kawasan transmigrasi Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 9
III. STURKTUR ORGANISASI DITJEN PKTrans
DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN
DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANMIGRASI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA TRANSMIGRASI
DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI
10
IV. NOMENKLATUR DAN SASARAN PROGRAM NAMA PROGRAM :
“PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI“ SASARAN PROGRAM TAHUN 2015 : Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistim pengembangan ekonomi wilayah yang mandiri dan berdaya saing berupa : a. Berkembangnya 6 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. b. Berkembangnya kualitas satuan permukiman di 189 Satuan Permukiman. c. Kemandirian di Satuan Permukiman sebanyak 19 Satuan Permukiman.
11
V. TARGET RPJMN TAHUN 2015-2019 Berkembangnya masyarakat dan kawasan transmigrasi yang terintegrasi dalam satu kesatuan sistim pengembangan ekonomi wilayah yang mandiri dan berdaya saing berupa : 1. Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/ perkebunan/peternakan /perikanan serta mendukung sasaran kemandirian pangan nasional. 2. Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan. 12
VI. KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. KEBIJAKAN 1. PADA SATUAN PERMUKIMAN a. Peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat transmigrasi (pangan, kesehatan, pendidikan, mental spiritual, sarana usaha ekonomi) b. Focussing kegiatan berupa peningkatan kualitas pada Satuan Permukiman Bina untuk mempercepat kemandirian c. Percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan pemberian sertifikat d. Peningkatan promosi potensi satuan permukiman dan mendorong kerjasama kelembagaan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan
2. PADA KAWASAN TRANSMIGRASI a. Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk mendorong terbentuknya pusat pertumbuhan baru (saat ini masih terdapat 619 Kawasan Transmigrasi yang potensial untuk dikembangkan) b. Peningkatan promosi potensi kawasan transmigrasi dan mendorong kerjasama kelembagaan (Pemerintah, Non Pemerintah) 13
B. STRATEGI 1. PADA SATUAN PERMUKIMAN • Meningkatkan kualitas catu pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan usia dini, dasar, pelayanan mental spritual dan seni budaya serta Intensifikasi LP dan LU I pada satuan permukiman T+1 s.d T+3 (77 SP/ 16.388 KK) • Memfasilitasi pelayanan kesehatan, pendidikan usia dini, pendidikan dasar,pendidikan menengah, dan tinggi, pelayanan mental spritual dan seni budaya, dan pemenuhan pada satuan permukiman T+4 s.d T+6. (84 SP/ 16.844 KK) • Membentuk, menguatkan dan mengembangkan kelembagaan pemerintahan dan Kelembagaan Kemasyarakatan pada T +2 s.d T+6 (189 SP) • Mengembangkan teknologi pengolahan hasil pada satuan permukiman T+3 s.d T+5 (45 SP) • Menumbuhkan dan mengembangkan Wirausaha Mandiri pada satuan permukiman T+4 s.d T+6 (84 SP/3000 Org) • Meningkatkan Insfrastruktur/Sarana pada satuan permukiman T+3 s.d T+6 (23 SP) • Meningkatkan Insfrastruktur/Prasarana pada satuan permukiman T+3 s.d T+6 (23 SP) (jalan /jembatan 145.84 km, drainase (36.92 km) • Mewujudkan prioritas intensifikasi LP, LU I dan pengembangan LU II padaT+4 s.d T+6 (84 SP/ 16.000 Ha) • Membentuk, menguatkan dan mengembangkan lembaga ekonomi pada T+3 s.d T+5 (125 SP/125 Lembaga) • Mempercepat penyelesaian permasalahan di 19 Satuan Permukiman Bina • Meningkatkan Fasilitasi dan Advokasi penyelesaian masalah pertanahan dengan BPN dan PEMDA (30.000 sertifikat dari total kebutuhan 90.000 sertifikat) 14
LANJUTAN STRATEGI………… 2. PADA KAWASAN TRANSMIGRASI • • • • • • • • • • •
Meningkatkan Insfratuktur Kawasan mendukung ekonomi pada 6 Kawasan (Lunang Silaut, Telang, Belitang, Mesuji, Rasau Jaya, Tobadak) Mengembangkan Hilirisasi produk-produk pertanian menjadi agroindustri (Sinergi huluhilir), di 6 Kawasan Mengembangkan pasar dan pemasaran di 6 Kawasan Membentuk, Menguatkan dan mengembangkan Kelembagaan Ekonomi di 6 Kawasan Mengembangkan Wirausaha mandiri 1.320 Orang di 6 Kawasan Mengembangkan potensi kawasan Transmigrasi untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta melalui pembentukan PIBKT (Pusat Informasi Bisnis Kawasan Transmigrasi) di 6 Kawasan Fasilitasi penyediaan sarana layanan sosial budaya di 13 Kawasan (Lunang Silaut, Batin III Ulu, Mesuji, Rawa Pitu, Way Tuba, Belitang, Rasau Jaya, Tobadak, Hialu, Labangka, Tambora, Ponu) Menguatkan dan Mengembangkan Kelembagaan Pengelola Kawasan Transmigrasi di 13 Kawasan (Batu Betumpang, Telang, Parit Rambutan, Kikim, Mesuji, Rawa Pitu, Way Tuba, Rasau Jaya, Gerbang Kayong, Tobadak, Tinanggea, Hialu, Ponu) Meningkatkan Publikasi Ketransmigrasian (Pameran, Trans Expo, Penghargaan Transmigrasi, Media Cetak dan Elektronik) Meningkatkan kerjasama kelembagaan, ekonomi, dalam pembangunan dan pengembangan kawasan Transmigrasi Meningkatkan dukungan program dan anggaran dari seluruh stakeholder (PEMDA, Lintas Sektor terkait, Swasta, Masyarakat ) 15
VII. ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2015 1. Komposisi Anggaran Tahun 2015 PUSAT 28.58 % PROVINSI 11.92%
KABUPATEN 59,50, %
DAERAH 71,42%
Uraian
Satker
Pagu Akhir
PUSAT
(
6 Satker )
Rp. 293.315.518.000- (28.58 %)
DAERAH
( 146 Satker )
Rp. 733.055.173.000,- (71,42%)
a. Provinsi
( 29 Satker )
Rp. 122,354,524,000.00 (11.92%)
b. Kabupaten
( 117 Satker )
Rp. 610.700.649.000,- (59,50%)
PAGU TOTAL
( 152 Satker )
Rp. 1.026.370.691.000,1616
2. Alokasi Anggaran Per Kegiatan
Pelayanan Pertanahan Trans 1.65 %
Promosi dan Kemitraan 1,54 % Duk. Manajemen Pelaks. Program 9,16%
Pengemb. Sosbud Trans 13,86 %
Peng. Usaha Trans 21,55 %
Pemb. dan Pengemb. Sarana dan Prasarana Kws Trans 52,24 %
-
Promosi dan Kerjasama Kemitraan: Rp. 15.767.836.000,(1,54%)
-
Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi: Rp. 536.145.566.000,- (52,24 %)
-
Pengembangan Usaha Transmigrasi: Rp. 221.227.789..000,- (21.55 %)
-
Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi: Rp. 142.284.877.000,- (13.86 %)
-
Pelayanaan Pertanahan Transmigrasi : Rp. 16.925.811.000,- (1.65 %)
-
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainya Ditjen PKT : Rp. 94.018.812.000,(9,16%)
Total Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi : Rp.1.026.370.691.000,-
Keterangan : Terdiri 152 Satker terbagi di 6 Satker Pusat dan 146 Satker Daerah 17
3. Postur Belanja
Belanja Pegawai
- Belanja Barang: Rp.507.467.699.000,(63,79 %)
5.69 %
Belanja Modal
30.37%
Belanja Barang 63.79 %
- Belanja Modal: Rp.481.099.605.000 ,(30.37 %) - Belanja Pegawai: Rp.37.803.387.000,(5.69%)
Total Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi : Rp.1.026.370.691.000,-
18
D. Indikator Kinerja, Outcomes dan Output PAGU ANGGARAN NO
PROGRAM/KEGIATAN
OUTCOME
OUTPUT
VOLUME
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1
Promosi dan Kemitraan
Meningkatnya peran serta masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah dalam penyelenggaraan transmigrasi
BIAYA (Rp x 1000)
1.026.370.691 15.767.836
a Layanan Promosi dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi b Layanan Kemitraan
12 SP
9.657.999
12 NKB
6.109.837
19
LANJUTAN
NO
KEGIATAN
OUTCOME
2
Pembangunan dan Pengembangan Sarana Prasarana Kawasan Transmigrasi
Satuan Permukiman /Kawasan transmigrasi yang sarana prasarananya berkembang, berfungsi dan berkelanjutan
OUTPUT
PAGU ANGGARAN VOLUME BIAYA (Rp x 1000) 536.145.566 412
KM
433.236.735
b. Drainase
42
KM
14.097.289
c. Sarana Air Bersih d. Sarana Penerangan dan EBT e. Fasilitas Umum f. Rumah Transmigran g. Rencana Aksi Pemantauan Lingkungan h. Layanan penerapan mitigasi dan Penyerasian Lingkungan
34 88
UNIT UNIT
7.079.915 37.226.645
165 225 1
UNIT UNIT DOK
32.021.040 7,364,279 1.128.558
a. Jalan
i. Dokumen Pengalihan Pengembangan SP j. Laporan Evaluasi Tingkat Perkembangan KPB
1 SP/KPB/ KWSN
1.500.099
1
DOK
1,751,224
1
DOK
726259
20
LANJUTAN
NO 3
KEGIATAN Pengembangan Usaha Transmigrasi
OUTCOME Satuan Permukiman yang pendapatan transmigrannya sesuai dengan tahapan pengembanganya
OUTPUT
PAGU ANGGARAN VOLUME
a. Lahan usaha produktif dan 13.572 HA produksi komoditas tanaman pangan di satuan permukiman/kawasan transmigrasi
BIAYA (Rp x 1000) 221,227,789 115,994,852
b. Layanan penerapan teknologi pengolahan hasil dan pemasaran di satuan permukiman/kawasan transmigrasi/KPB
70
SP/KPB/ Kws
c. Lembaga ekonomi di satuan permukiman / kawasan transmigrasi/KPB
126
LBG
6,435,477
d Layanan kewirausahaan di satuan permukiman/kawasan transmigrasi/KPB
5837 Org/ Kel
8,689,002
90,108,458
21
LANJUTAN
NO
KEGIATAN
4 Pengembangan Sosial Budaya Transmigrasi
OUTCOME
OUTPUT
PAGU ANGGARAN BIAYA (Rp x VOLUME 1000)
Satuan Permukiman yang mencapai tingkat a Bantuan pangan di satuan 12.228 KK perkembangan sosial permukiman budaya sesuai dengan b layanan sosial budaya di 451 SP/KPB/ tahapan pengembangannya satuan KWS permukiman/KPB/Kws c Lembaga Pemerintahan 534 LBG dan Masyarakat yang terbentuk dan berfungsi di satuan permukiman/ KPB/Kws
5 Pelayanan Pertanahan Terlayaninya pengurusan Transmigrasi sertifikat tanah dan terselesaikannya permasalahan tanah transmigrasi
142,284,877 59,659,703 54,987,310 28,397,632
16.925.811 a. Layanan Pengurusan Sertifikat Tempat Tinggal dan Lahan Usaha b. Layanan Penanganan Masalah Pertanahan
27.602 Persil/bi dang 11 Kasus
11,159,369
5,766,442
22
LANJUTAN NO 6
KEGIATAN
OUTCOME
Dukungan Manajemen Lancarnya Pelayanan dan dan Dukungan Teknis operasional administrasi Lainnya Ditjen PKTrans kegiatan, pelaporan dan keuangan Ditjen PKTrans TOTAL
OUTPUT Layanan Teknis dan Administrasi
PAGU ANGGARAN BIAYA (Rp x VOLUME 1000) 12 BLN 94,018,812
1,026,370,691
23
VIII. TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN 2015 100
92.00
90
82.75
80 67.50
70 60
50.50
50 40
34.25
30
22.75
20 10 0
2.50 1.00 0.63 0.34 0.13 JAN FEB MAR APR
0.25
0.50
7.50
MEI
REALISASI
PAGU PKTrans 2015 Rp. 1.026.370.691.000, Realisasi s.d 25 Maret 2015 Rp. 6.430.951.005,-
12.75
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
NOP
DES
RENCANA
24
IX. PENGENDALIAN PROGRAM TAHUN 2015 A. PENGELOLAAN KEUANGAN 1. Pejabat Pengelola Keuangan (PMK No. 248 Thn 2010) terdiri dari : • • • •
KPA PPSPM Bendahara Pengeluaran Pejabat Akuntansi
2. Proses Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan : • Gubernur/Bupati/Walikota Mengusulkan Pejabat Pengelola Keuangan Kepada Menteri/Pimpinan Lembaga; • Kementerian/Lembaga Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan sesuai dengan usulan Gubernur/Bupati/Walikota dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
3. Pelaksanaan Anggaran : • Pelaksanaan Anggaran Sesuai Dengan PMK 190 Tahun 2012 tentang Tatacara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN. 25
LANJUTAN
4. Pelaporan : • Setiap Satuan Kerja harus membentuk Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yaitu unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat Satuan Kerja dan unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yaitu Satuan Kerja yang memiliki wewenang mangatur dan/atau menggunakan barang milik negara. (Peraturan Menteri Keuangan nomor 233/PMK.05/2011) • Setiap Satuan Kerja wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan ke UPPAEI setiap bulannya setelah rekonsiliasi dengan KPPN. Laporan yang disampaikan meliputi : back up (ADK) Sakpa, realisasi belanja, realisasi pendapatan, kembali belanja dan neraca. Khusus laporan semester I dan II/Tahunan harus disetai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran (Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 57/PB/2013 ) • Setiap Satuan Kerja wajib menyampaikan laporan BMN ke UAPBEI setiap semester meliputi laporan Semester I, Semester II, dan Tahunan berupa : Backup (ADK) Simak BMN dan Persediaan Laporan Intra komptabel Laporan Ekstra komptabel Gabungan Laporan Intra komptabel dan Laporan Ekstra komptabel Aset tak Berwujud (bila ada)
26
B. PENGENDALIAN Pelaksanaan program dan kegiatan diperkirakan baru dapat dilaksanakan pertengahan April 2015, hal-hal yang harus dilakukan : • Mempercepat pelaksanaan kegiatan setelah menerima dokumen anggaran hasil revisi APBN dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada. • Meningkatkan pengendalian pelaksanaan kegiatan sampai dengan tingkat lapangan. • Fokus pada target capaian kinerja tahun 2015 • Berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.
27
X. PERSIAPAN RANCANGAN PROGRAM 2016 a. Bagi Daerah yang belum menyampaikan usulan program dan kegiatan tahun 2016 agar segera mengusulkan ke Pusat dilengkapi data dukung( TOR, RAB, DED, dll) selambat-lambatnya minggu ke - 2 bulan April 2015 b. Mekanisme usulan program berpedoman pada Permen Nakertrans No. 12 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian :
– Instansi kabupaten/kota mengusulkan program kepada instansi provinsi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. – Usulan program dari tingkat provinsi ditandatangani oleh Sekretaris Daerah disampaikan kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal dan Direktorat Jenderal terkait. 28
TAHAPAN DAN WAKTU PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
29
LANJUTAN
Sumber : 1. Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 2. Peraturan Menakertrans No: Per. 12/MEN/IV/2006 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian.
30
31
LANJUTAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
BAGIAN PERENCANAAN
BAGIAN KEUANGAN DAN BMN
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN
SUBBAGIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
SUBBAGIAN PENYUSUNAN PERUNDANG-UNDANGAN
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN DATA DAN INFORMASI
SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM
SUBBAGIAN TATA USAHA
SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN BMN
SUBBAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SUBBAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
32
LANJUTAN
DIREKTORAT PROMOSI DAN KEMITRAAN SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB DIREKTORAT PROMOSI DAN PUBLIKASI
SUB DIREKTORAT KEMITRAAN BADAN USAHA
SUB DIREKTORAT KEMITRAAN MASYARAKAT
SUB DIREKTORAT KEMITRAAN LEMBAGA PEMERINTAH
SEKSI PROMOSI
SEKSI FASILITAS KEMITRAAN BADAN USAHA
SEKSI FASILITAS KEMITRAAN MASYARAKAT
SEKSI FASILITAS KEMITRAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH
SEKSI PUBLIKASI
SEKSI EVALUASI KEMITRAAN BADAN USAHA
SEKSI EVALUASI KEMITRAAN MASYARAKAT
SEKSI EVALUASI KEMITRAAN KELEMBAGAAN PEMERINTAH
33
LANJUTAN
DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KAWASAN TRANSMIGRASI SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERMUKIMAN DAN KAWASAN
SUB DIREKTORAT PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERMUKIMAN DAN KAWASAN
SUB DIREKTORAT PENYERASIAN LINGKUNGAN
SUB DIREKTORAT EVALUASI PERKEMBANGAN PERMUKIMAN DAN KAWASAN
SUB DIREKTORAT STANDARDISASI SARANA DAN PRASARANA
SEKSI PENGEMBANGAN SARANA PERMUKIMAN
SEKSI PENGEMBANGAN PRASANA PERMUKIMAN
SEKSI RENCANA PENYERASIAN LINGKUNGAN
SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN PERMUKIMAN
SEKSI STANDARDISASI SARANA
SEKSI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SARANA KAWASAN
SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PRASARAN KAWASAN
SEKSI MITIGASI LINGKUNGAN
SEKSI EVALUASI PERKEMBANGAN KAWASAN
SEKSI STANDARDISASI PRASARANA
34
LANJUTAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA TRANSMIGRASI SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB DIREKTORAT PRODUKSI
SUB DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN
SUB DIREKTORAT LEMBAGA EKONOMI DAN PERMODALAN
SUB DIREKTORAT KEWIRAUSAHAAN
SEKSI PRODUKSI TANAMAN PANGAN
SEKSI PENGOLAHAN HASIL
SEKSI LEMBAGA EKONOMI
SEKSI PENGEMBANGAN WIRAUSAHA
SEKSI PRODUKSI NON TANAMAN PANGAN
SEKSI PEMASARAN HASIL
SEKSI PERMODALAN
SEKSI KEMITRAAN USAHA
35
LANJUTAN
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SOSIAL BUDAYA SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB DIREKTORAT PANGAN DAN KESEHATAN
SUB DIREKTORAT FASILITASI PENDIDIKAN
SUB DIREKTORAT FASILITASI MENTAL SPIRITUAL DAN SENI BUDAYA
SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
SEKSI PANGAN
SEKSI FASILITAS PAUD DAN PENDIDIKAN DASAR
SEKSI FASILITAS MENTAL SPIRITUAL
SEKSI KELEMBAGAAN PEMERINTAH
SEKSI KESHATAN
SEKSI PENDIDIKAN MENENGAH DAN PERGURUAN TINGGI
SEKSI FASILITASI SENI BUDAYA
SEKSI KELEMBAGAN MASYARAKAT
36
LANJUTAN
DIREKTORAT PELAYANAN PERTANAHAN TRANSMIGRASI SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB DIREKTORAT ADVOKASI PERTANAHAN
SUB DIREKTORAT DOKUMENTASI PELAYANAN PERTANAHAN
SUB DIREKTORAT PENGUKURAN BIDANG TANAH
SUB DIREKTORAT PENGURUSAN HAK ATAS TANAH
SEKSI PENGUKURAN DAN PEMBAGIAN TANAH
SEKSI INVENTERISASI KEPEMILIKAN TANAH
SEKSI IDENTIFIKASI MASALAH PERTANAHAN
SEKSI PENGOLAHAN DATA
SEKSI PENGUKURAN TATA BATAS
SEKSI LEGALITAS HAK ATAS TANAH
SEKSI RECOGNISI DAN KOMPENSASI
SEKSI PENYAJIAN INFORMASI DAN PELAPORAN
37
