DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU Kementerian Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
SISTEMATIKA PENYAJIAN 1. KEBIJAKAN UMUM, TUGAS, FUNGSI, DAN PROGRAM PRIORITAS DITJEN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU 2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIT. PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIT. PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN 4. KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIT. PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA 5. KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIT. PENGEMBANGAN PULAU KECIL DAN TERLUAR 6. KEBIJAKAN DAN PROGRAM DIT. PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK
SISTEMATIKA DITJEN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU 1.
Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu
2.
Lima Bidang Urusan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu
3.
Dasar Kebijakan Urusan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu
4.
Skema Kebijakan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu
5.
Fokus Utama Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu
6.
Pengembangan Daerah Tertentu dalam Nawa Cita
7.
Cita Ketiga
8.
Cita Ketujuh
9. Program/Kegiatan Unggulan Ditjen Pengembangan Daerah Tertentu
TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT JENDERAL 1. Tugas: Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah rawan pangan, daerah perbatasan, daerah rawan bencana dan pasca konflik, serta daerah pulau kecil dan terluar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Fungsi : Perumusan kebijakan, Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi.
LIMA BIDANG URUSAN DITJEN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU 1. Penanganan Daerah Rawan Pangan 2. Pengembangan Daerah Perbatasan 3. Penanganan Daerah Rawan Bencana 4. Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar 5. Penanganan Daerah Pasca Konflik
DASAR KEBIJAKAN URUSAN DITJEN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU NO
BIDANG URUSAN
DASAR HUKUM
1
Penaganan Daerah Rawan Pangan
UU 18/2012 Tentang Pangan, PP Nomor 68/2002 Tentang Ketahanan Pangan
2
Pengembangan Daerah Perbatasan
UU 43/ 2008 Tentang Wilayah Negara UU 23/ 2014 Tentang Pemerintahan Daerah UU 27/ 2006 Tentang Penataan Ruang. PP 26 / 2008 tentang RTRWN Perpres 179/2014 Tentang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3
Penanganan Daerah Rawan Bencana
UU 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana PP 21/2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
4
Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar
UU 43/ 2008 Tentang Wilayah Negara UU 1/2014 Tentang Perubahan atas UU 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil UU 27/2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulaupulau Kecil PP 62/2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar PerPres 78/2005 Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
5
Penaganan Daerah Paska Konflik
UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial PP 2/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU (dalam Skema) Perbatasan Pengembangan Daerah
DITJEN PDTt
Pulau Kecil dan Terluar Rawan Pangan
Penanganan (Peningkatan Ketahanan)
Rawan Bencana Paska Konflik
FOKUS UTAMA PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU 1.
Meningkatkan derajat ketahanan pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal : a. Menghadapi kerawanan bencana; b. Menghadapi kerawanan pangan; dan c. dan konflik sosial (Bencana Sosial);
2.
Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu (Pusat Kegiatan Strategis Nasional), terutama di daerah : a. Kawasan Perbatasan; dan b. Pulau Kecil, Terpencil dan Terluar
PENGEMBANGAN DAERAH TERTNTU DALAM NAWA CITA (9 AGENDA PRIORITAS) 1.
2.
3. 4.
5. 6.
7. 8. 9.
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik. Melakukan revolusi karakter bangsa. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL TERLUAR DAERAH TERTINGGAL
CITA KETIGA
DESENTRALISASI ASIMENTRIS
Desa dan Kawasan Perdesaan
PEMERATAAN ANTAR WILAYAH
Tata Kelola Pemerintah
PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Penataan Daerah Otonomi Baru
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK KEDAULATAN PANGAN
Ketahanan Air
Kedaulatan Energi
CITA KE KETUJUH
SDA, LH, dan PENGELOLAAN BENCANA MARITIM DAN KELAUTAN
Keuangan
Kapasitas Fiskal Negara
PETA PENGUKURAN KINERJA NO 1
2
3
URUSAN KETAHANAN
KESEJAHTERAAN
PERTUMBUHAN EKONOMI
PENGUKURAN
KETERANGAN
RAWAN BENCANA
Indeks Rawan Bencana Indonesia
RAWAN PANGAN
Ketahanan Pangan
RAWAN KONFLIK
Indeks Rawan Konflik Indonesia
Ketersediaan Sarpras
Belum Ada
Kualitas SDM
IPM
Koneksitas
Belum Ada
Pendapatan Daerah
PDRB
Pendapatan Masyarakat
PDRB/Kapita dan Gini Ratio
Keterkaitan Daerah
Belum Ada
KEGIATAN UNGGULAN
KEGIATAN UNGGULAN 1. Pengembangan DESA TANGGUH, difokuskan pada peningkatakan kapasitas pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa dalam menghadapi bencana. Khususnya pada aspek ekonomi (mata pencaharian berkekelanjutan); 2. Pengembangan DESA BERANDA INDONESIA, merupakan kegiatan mewujudkan “save village” di perbatasan Indonesia menjadiakan desa-desa diperbatasan maju, sejahtera, dan tercukupi sarana, prasaranan pelayanan umum yang layak, sehingga menjadi sabuk pengaman bagi wilayah Indonesia; 3. PENGEMBANGAN PULAU-PULAU KECIL BERDAYA (P2KB), mengembangkan dan memberdayakan pulau kecil dan terluar yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau disekitarnya serta berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
Penangan Daerah Rawan Pangan PEMANFAATAN
AKSES
KETERSEDIAAN
SISTEMATIKA PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN 1. Konsep Ketahanan Pangan 2. Fokus Utama Penanganan Daerah Rawan Pangan 3. Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Pangan 4. Program/Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Pangan Tahun Anggaran 2015
KONSEP KETAHANAN PANGAN Pangan: Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan Pangan: Kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Sumber: UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan
FOKUS UTAMA PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN Meningkatkan Ketahanan Pangan di Daerah dan Masyarakat. Komponen Ketahanan Pangan adalah : 1.
2.
3.
Ketersediaan Pangan. Kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan, termasuk didalamnya bantuan pangan, apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Akses Pangan. Kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan maupun kombinasi diantara keenamnya. Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas maupun keragaman pangan melalui mekanisme tersebut di atas. Pemanfaatan Pangan. Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga, dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi (konversi zat gizi secara efisien oleh tubuh). Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan termasuk penggunaan air dan bahan bakar selama proses pengolahannya serta kondisi higiene, budaya atau kebiasaan pemberian makan terutama untuk individu yang memerlukan jenis makanan khusus, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai kebutuhan masing-masing individu (pertumbuhan, kehamilan, menyusui dll) dan status kesehatan masing-masing anggota rumah tangga.
KEBIJAKAN PENANGANAN DAERAH KERAWANAN PANGAN 1.
Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik disusun 7 sub agenda prioritas sebagai berikut: (i) Peningkatan Kedaulatan Pangan; (ii) Peningkatan Ketahanan Air; (iii) Peningkatan Kedaulatan Energi; (iv) Melestarikan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan; (vi) Penguatan Sektor Keuangan; dan (vii) Penguatan Kapasitas Fiskal Negara.
2.
Arah kebijakan umum ketahanan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: (i) pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (ii) stabilisasi harga bahan pangan; (iii) perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; (iv) mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan; serta (v) peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan terutama petani, nelayan, dan pembudidaya ikan. Arah Kebijakan Mitigasi Gangguan Terhadap Ketahanan Pangan dilakukan terutama mengantisipasi bencana alam dan dampak perubahan iklim dan serangan organisme tanaman dan penyakit hewan.
KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN PANGAN TAHUN 2015 NO
KEGIATAN
JUMLAH KAB SASARAN
1
Pengembangan Sumber Daya Pertanian, Peternakan dan Perikanan
15 Kabupaten
2
Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Penunjang Utama Penyelenggaraan Pangan Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan
15 Kabupaten
3
Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Produksi Pasca Panen
15 Kabupaten
4
Bantuan Sarana Distribusi Pangan Hasil Pertanian, Peternakan dan Perikanan
15 Kabupaten
SISTEMATIKA PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN 1. Arah Kebijakan dan Pendekatan Pembangunan Kawasan Perbatasan 2. Sasaran Pembangunan Kawasan Perbatasan 3. Kegiatan Pengembangan Kawasan Perbatasan Tahun Anggaran 2015 4. Pengembangan Desa Beranda Indonesia a. Kebijakan Pengembangan Desa Beranda Indonesia b. Kerangka RoadMap Pengembangan Desa Beranda Indonesia
ARAH KEBIJAKAN DAN PENDEKAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach).
SASARAN PEMBANGUNAN PERBATASAN Sasaran Pembangunan Kawasan Perbatasan adalah : “mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman”. BERDAULAT
AMAN
BERDAYA SAING
KEGIATAN PENGEMBANGAN DAERAH PERBATASAN TAHUN 2015 NO
KEGIATAN
JUMLAH KAB SASARAN
1
Dukungan Elektrifikasi (PLSTS)
23 Kabupaten
2
Jaringan Air Bersih
24 Kabupaten
3
Pembangunan/Perbaikan Jembatan
12 Kabupaten
4
Pembangunan Jalan
29 Kabupaten
5
Pembangunan Embung
7 Kabupaten
6
Pengembangan Potensi Sumberdaya
23 Kabupaten
7
Media Informasi Televisi
10 Kabupaten
8
Media Pembelajaran (Alat Peraga)
10 Kabupaten
9
Pondok Singgah
5 Kabupaten
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA BERANDA INDONESIA DESA BERANDA INDONESIA Tersedia Sarana dan Prasarana Dasar Bagi Masyarakat dengan minimal sejajar/sama dengan negara sarana dan prasarana di negara tetangga; Tersedia SDM yang melayani dan melindungi kepentingan Kedaulatan Indonesia dan Warga Masyarakat; Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat; dan Sebagai etalase (Shop Window) Indonesia (budaya, produk, kekayaan alam) dengan negara tetangga.
DESA BERANDA INDONESIA : Program Pemerintah untuk meningkatkan kinerja pembangunan Desa-Desa di Perbatasan menjadi Perkotaaan
KERANGKA ROAD MAP DESA BERANDA INDONESIA
Inisiasi
2015
Perluasan & Pengem bangan
20162019
Institusi onalisasi
20202024
Penananan Daerah Rawan Bencana
SISTEMATIKA PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA 1. Gambaran Kerentanan Indonesia Terhadap Bencana 2. Arah Kebijakan Penanganan Daerah Rawan Bencana 3. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Bencana Tahun Anggaran 2015 4. Pengembangan Desa Tangguh Bencana a. Kebijakan Pengembangan Desa Tangguh Bencana b. Tujuan Pengembangan Desa Tangguh Bencana c. Pendekatan Pengembangan Desa Tangguh Bencana d. RoadMap Pengembangan Desa Tangguh Bencana
GAMBARAN KERENTANAN INDONESIA Indonesia berada pada posisi pertemuan 3 lempeng bumi yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yg menjadikan Indonesia rawan gempa tektonik Pertemuan lempeng itu pula menjadikan Indonesia merupakan kawasan gunung berapi yg merupakan bagian dari Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire)
Posisi geografis Indonesia berada pada daerah yang ditandai dengan gejolak cuaca dan fluktuasi iklim dinamis
Praktek pengelolaan SDA yg tidak terkendali yg mengancam keseimbangan ekologis
Perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia melalui UU Penanggulangan Bencana No 24 Tahun 2007. dari fatalistik-reaktif dan tanggap darurat menuju proaktif dan pengurangan resiko bencana yang terintegrasi perencanaan pembangunan
ARAH KEBIJAKAN PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA Arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015- 2019 adalah untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Ada 3 strategi yang digunakan yakni : (i) Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di pusat dan daerah; (ii) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan (iii) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
KEGIATAN PENANGANAN DAERAH RAWAN BENCANA TAHUN 2015 NO
KEGIATAN
JUMLAH KAB SASARAN
1
Pembangunan Jalur Dan Rambu Evakuasi
8 Kab
2
Desa Tangguh Bencana
2 Kab
3
Pembangunan Bronjong/Pelindung Tebing Sungai/laut
21 Kab
4
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih
5 Kab
5
Pengadaan Alat Telekomunikasi/HT Pasca Bencana Alam
4 Kab
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA 1.
LATAR BELAKANG (ALASAN) Sebagai upaya pengurangan risiko bencana berbasis komunitas yang akan dilaksanakan melalui pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama.
2.
DEFINISI DESA/KELURAHAN TANGGUH-BENCANA Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak- dampak bencana yang merugikan.
3.
LINGKUP KEGIATAN DESA TANGGUH BENCANA mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.
TUJUAN PENGEMBANGAN DESA TANGGUH BENCANA 1. Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana; 2. Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana; 3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana; 4. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana; dan 5. Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.
PENDEKATAN DESA TANGGUH BENCANA Sustainable Development Pemberdayaan Masyarakat Sustainable Livelihood
Pengembangan Kelembagaan
• Penjaminan pelestarian lingkungan • Pembangunan berkeadilan • Penguatan partisipasi masyarakat
• Fasilitasi peranserta masyarakat • Pengambilan keputusan masyarakat dalam kegiatan • Peningkatan kemampuan masyarakat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan
• Pembangunan dan pengadaan Sarana dan Prasarana • Penguatan modal sosial masyarakat • Pengembangan kapasitas SDM msayarakat desa • Pengembangan sumberdaya ekonomi desa • Pengelolaan SDA berkelanjutan
• Kelembagaan Masyarakat • Kelembagaan pemerintah daerah dan desa • Forum Stakeholder PRB • Kebijakan, program dan kegiatan pusat dan daerah
ROAD MAP DESA TANGGUH BENCANA
•Pilot Project •Review Perbaikan •Perencanaan 2016
2015
2016 •Pelaksanaan 2016 •Rencana 2017-2019
•Pelaksanaan •Pelaporan •Evaluasi
2017-2019
Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar
SISTEMATIKA PENGEMBANGAN PULAU KECIL DAN TERLUAR 1. Kebijakan Pengembangan Pulau Kecil dan Terluar 2. Kegiatan Pengembangan Pulau Terkecil dan Terluar Tahun Anggaran 2015 3. Pengembangan Pulau Kecil Berdaya a. Kebijakan Pengembangan Pulau Kecil Berdaya b. Tujuan Pengembangan Pulau Kecil Berdaya c. Sasaran Pulau Kecil Berdaya
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN DAN PULAU KECIL, DAN TERLUAR 1.
Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan terdiri: (i) pendekatan keamanan (security approach), dan (ii) pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach), yang difokuskan pada 10 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi
2.
SASARAN a.
b.
c. d. e.
Berkembangnya 10 PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, simpul utama transportasi wilayah, pintu gerbang internasional/pos pemeriksaan lintas batas kawasan perbatasan negara, dengan 16 PKSN lainnya sebagai tahap persiapan pengembangan; Meningkatnya efektifitas diplomasi maritim dan pertahanan, dan penyelesaian batas wilayah negara dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan laut dan darat, serta meredam rivalitas maritim dan sengketa teritorial; Menghilangkan aktivitas illegal fishing, illegal logging, human trafficking,dan kegiatan ilegal lainnya, termasuk mengamankan sumberdaya maritim dan Zona Ekonomi Esklusif (ZEE); Meningkatnya keamanan dan kesejahteran masyarakat perbatasan, termasuk di 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan; Meningkatnya kerjasama dan pengelolaan perdagangan perbatasan dengan negara tetangga, ditandai dengan meningkatnya perdagangan ekspor-impor di perbatasan, dan menurunnya kegiatan perdagangan ilegal di perbatasan.
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PULAU KECIL, DAN TERLUAR Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan Ekosistemnya; Kebijakan Pengembangan PKT merupakan kebijakan yang seiring dengan Pengembangan Daerah Perbatasan; Lingkup Pengembangannya : (i) sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (ii) infrastruktur dan perhubungan;(iii) pembinaan wilayah; (iv) pertahanan dan keamanan; dan (v) ekonomi, sosial, dan budaya.
Membutuhkan keterpaduan antara sebagaimana dinyatakan sebagai berikut : “Keterpaduan pembangunan antarsektor sangat penting dalam perencanaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan perbatasan. Keterpaduan perencanaan daratan, pesisir, pulau- pulau kecil dan lautan dapat mendorong kinerja pembangunan maritim dan perikanan”
KEGIATAN PENGEMBANGAN PULAU KECIL DAN TERLUAR TA. 2015 NO
KEGIATAN
JUMLAH KAB SASARAN
1
Pengembangan potensi sumberdaya
6 Kabupaten
2
Pembangunan tambatan perahu
10 Kabupaten
3
Pengadaan kapal barang dan penumpang 1 Kabupaten
4
Pembangunan Dermaga
13 Kabupaten
5
Pembangunan kapal 50 penumpang
18 Kabupaten
6
Pembangunan kapal 20 penumpang
22 Kabupaten
7
Jaringan komunikasi dan informasi desa
20 Kabupaten
8
Pengadaan alat peraga pendidikan (SD, SMP, SMA)
19 Kabupaten
9
Sarana computer pendidikan (SD, SMP,SMA, SMK)
25 Kabupaten
10
Keramba jaring apung (KJA)
9 Kabupaten
11
Pengadaan air bersih
15 Kabupaten
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PULAU KECIL BERDAYA (P2KB) Peraturan Presiden (Perpres) No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019, menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi pulau kecil adalah antara lain adalah: o Terbatasnya sarpras dasar, berupa listrik, air, Telekomunikasi, o Terbatasan sarpras pengembangan ekonomi di pulaupulau kecil o Kurang memadainya jumlah kapal dan rute penghubung antarpulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulau besar. Pengembangan Pulau Kecil Berdaya (P2KB) merupakan sebuah program yang secara spesifik berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan pulau kecil yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau sekitarnya serta berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Tujuan P2KB Menciptakan pusat pertumbuhan baru di pulau kecil melalui : Pemberdayaan dan pengembangan kualitas sumberdaya masyarakat pulau-pulau kecil Pengembangan sumberdaya lokal Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya Peningkatan sarana dan prasarana transportasi lautdalam rangka konektifitas antar pulau Peningkatan fasilitas infrastruktur dasar
Sasaran P2KB Terpenuhinya kapasitas masyarakat pulau-pulau kecil sebagai aktor utama penggerak ekonomi berkelanjutan. Terkelolanya sumberdaya lokal yang berkelanjutan dan ramah lingkungan Terpenuhinya sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya sebagai penunjang kegiatan perekonomian masyarakat Terpenuhinya sarana dan prasarana transportasi laut guna membuka aksesibilitas dan arus barang serta orang antar pulau Terlayaninya infrastruktur dasar masyarakat secara merata.
Penanganan Daerah Pasca Konflik
SISTEMATIKA PENGEMBANGAN PULAU KECIL DAN TERLUAR 1. Kebijakan Penanganan Konflik Sosial 2. Beberapa Penyebab Konflik 3. Urgensi Pencegahan Konflik 4. Kegiatan Penanganan Daerah Rawan Konflik Tahun Anggaran 2015
KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL Menurut UU Nomor 7/2012 : serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik. Hal ini memberikan makna sebagai berikut : Penanganan konflik sosial memerlukan upaya berkelanjutan untuk membangun persepsi dan cara pandang baru dari kelompok masyarakat yang berkonflik. Dalam pencegahan konflik sosial perlu dibutuhkan sistem deteknsi dini (early warning system).
BEBERAPA PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK SOSIAL 1. Distorsi kebijakan publik; 2. Patologi birokrasi; 3. Ketimpangan sosial-ekonomi; 4. Perebutan sumber daya dan akses ekonomi; 5. Adat, kebudayaan, dan identitas; 6. Legal justice; dan 7. Distorsi penanganan keamanan
URGENSI PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL Untuk mengenali dan menghindari bentuk-bentuk konflik destruktif dan berbagai dampak buruknya; Pencegahan konflik merupakan instrumen yang lebih baik dan efisien dibandingkan upaya resolusi konflik; Untuk mencegah permusuhan laten agar tidak berkembang menjadi manifest, Menghalangi terjadinya eskalasi dan kekerasan lanjutan. Dari uraian tersebut terlihat bahwa karakter dasar sistem pencegahan konflik sosial adalah mobilisasi semua sumber daya untuk mencegah konflik bergerak menjadi tindak kekerasan.
PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGANAN DAERAH PASCA KONFLIK NO
KEGIATAN
JUMLAH KAB SASARAN
1
Identifikasi dan Analisis Pemetaan Data Kebutuhan Penanganan Daerah Pasca Konflik
5 wilayah
2
Fasilitasi Pemulihan Sosial Dengan Promosi Perdamaian Melalui Media
10 Kabupaten
3
Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Penanganan Daerah Pasca Konflik
11 Kabupaten
4
Fasilitasi Rekonstruksi Daerah Pasca Konflik
10 Kabupaten
5
Bimbingan Teknis Wawasan Peka Damai bagi Aparatur Pemerintah, Perencanaan Peka Perdamaian, Penganggaran Peka Perdamaian dan Sistem Peringatan Dini dan Respon Dini Konflik (CEWERS)
5 wilayah
6
Workshop Pengelolaan Program Kearifan Lokal
3 wilayah
SEKIAN TERIMA KASIH
