KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA “PEMBANGUNAN DESA YANG BERBASIS PENGURANGAN RISIKO BENCANA” DISAMPAIKAN OLEH :
EKO PUTRO SANDJOJO
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
PADA:
TEMU SUKARELAWAN SIAGA BENCANA BERBASIS MASYARAKAT (TEMU SIBAT) TINGKAT NASIONAL II
Gunung Pancar, Sentul-Bogor, 18 September 2017
2
POTRET KEBENCANAAN DI INDONESIA
1. 2.
Terdapat target 136 Kab / Kota sasaran RPJMN 2015 – 2019 Pengurangan IRBI yang berada di lokasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, Ditetapkan 35 kabupaten Prioritas Nasional dari 122 Daerah tertinggal yang memiliki INDEKS RESIKO BENCANA INDONESIA (IRBI) tinggi.
Berdasarkan hasil Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2013 yang diterbitkan oleh BNPB, dari jumlah 497 kabupaten/kota, terdapat 388 kabupaten/kota dengan risiko tinggi, sedangkan 109 kabupaten/kota dengan risiko sedang
Ada 12 jenis ancaman bencana di Indonesia. Lebih dari 50% bencana disebabkan kelalaian dan keserakahan manusia.
Tidak ada Kab/Kota yang bebas dari ancaman bencana
Lebih dari 204 juta penduduk tinggal di daerah rawan bencana
STRATEGI NASIONAL BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA DALAM RPJMN 2015 - 2019 SASARAN NASIONAL
MENURUNNYA INDEKS RISIKO BENCANA PADA PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN YANG BERISIKO TINGGI
ARAH KEBIJAKAN
1. Menurunkan risiko bencana 2. Meningkatkan kapasitas pemerintah, pemda dan masyarakat dalam menghadapi bencana
STRATEGI
Internalisasi PRB dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan daerah 1.Integrasi PRB dalam perencanaan nasional dan daerah; 2.Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana 3.Pemanfaatan kajian dan peta risiko untuk penyusunan RPJMD; 4.Integrasi kajian dan peta risiko bencana dalam penyusunan dan review RTRWP/K/K; 5.Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana di Pusat dan daerah; 6.Penyusunan rencana kontinjensi pada kabupaten/kota
Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana 1.Mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana 2.Peningkatan sosialisasi dan diseminasi PRB kepada masyarakat 3.Penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat 4.Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan 5.Meningkatkan kerjasama dengan berbagai stakeholder 6.Peningkatan kualitas hidup masyarakat daerah pasca bencana 7.Pemeliharaan dan penataan lingkungan di daerah rawan bencana alam 8.Membangun dan menumbuhkan kearifan lokal dalam membangun dan mitigasi bencana
Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana 1.Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur 2.Penyediaan sistem peringatan dini bencana 3.Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dan pendidikan 4.simulasi dan gladi kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan 5.Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan 6.Pengembangan Desa Tangguh Bencana 7.Peningkatan kapasitas manajemen dan pendistribusian logistik kebencanaan
RANCANGAN PROGRAM PRIORITAS: PENCEGAHAN DAN PENANGGULAN BENCANA: PROGRAM PRIORITAS PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA Kegiatan Prioritas Pemberdayaan Masyarakat
Proyek Prioritas Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Penguatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana
Sarana dan Prasarana Kebencanaan
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Sosialisasi dan Simulasi Bencana
Penyediaan Sistem Peringatan dini
Pembentukan dan pelatihan SDM Penanggulangan Bencana
Pembangunan pusat logistik kebencanaan Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana
Pemulihan pelayanan dasar di daerah pascabencana
Proyek Prioritas
Pengembangan teknologi kebencanaan
Pelayanan Dasar Kebencanaan
Penyediaan layanan data dan informasi bencana
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Kegiatan Prioritas
Pengembangan Ekonomi di Daerah Pascabencana
Pengelolaan SDA dan LH Berkelanjutan
Penguatan Kelembagan dan Regulasi
Proyek Prioritas
Proyek Prioritas
Pemulihan dan peningkatan ekonomi masyarakat di daerah pascabencana
Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan Rehabilitasi pesisir
Penyusunan kajian dan peta risiko
Proyek Prioritas
Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlan Rehabilitasi DAS
Penguatan koordinasi penanggulangan bencana Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana
5
PEMBANGUNAN DESA DAN PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
ROAD MAP DANA DESA
3.
Permendesa no 22 tahun 2016 telah mendorong pemanfaatan dana desa untuk pembangunan desa berbasis pengurangan risiko bencana (pasal 5 huruf d) .
1. 2. 3. 4.
Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam; Penanganan bencana alam; Penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan Pelestarian lingkungan hidup.
1. Besarnya pemanfaatan jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa dari tahun ke tahun harus mampu membawa dampak signifikan dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan; 2. Diperlukan upaya refocusing pemanfaatan Dana Desa untuk mendukung produktivitas Desa, melalui: Pengembangan Produk Unggulan Desa (Prudes) dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), BUM Desa, Pembangunan Embung, dan Pembangunan Sarana Olahraga Desa.
PELAKSANAAN BIDANG PEMBINAAN DAN PERMBERDAYAAN MASYARAKAT PERLU DIDORONG UNTUK MENGAKOMODIR DUKUNGAN KESIAPSIAGAAN DAN PENANGANAN BENCANA (PERMENDESA NO. 22 TAHUN 2016 PASAL 7 HURUF F DAN G)
DAMPAK DANA DESA 2015 DAN 2016 DANA DESA
74.093 DESA
Rp 20,7 T
Alokasi Dana Desa Kontribusi Dana Desa
Tambahan GDP
0,39% 0,019%
Pertumbuhan Ekonomi Penyerapan
1.154.035 Tenaga Kerja (orang) Infrastruktur (Sementara)
29.609 Penyerapan (orang) Tenaga Kerja
2015
Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa
85,77% Infrastruktur 4,47%
Pemberdayaan
9,76% Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan
2016
Rp 46,98 T
Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa
81,14% Infrastruktur
9,05% Ekonomi, dll.
9,82% Kebutuhan Dasar, Pemerintahan dll.
74.754 DESA Alokasi Dana Desa Kontribusi Dana Desa
0,82%
Tambahan GDP
0,041%
Pertumbuhan Ekonomi
2.477.800 (orang)
136.054 (orang)
(Pemberdayaan)
0,17%
Penurunan Kemiskinan
0,385
Penyerapan Tenaga Kerja Infrastruktur (Sementara) Penyerapan Tenaga Kerja (Pemberdayaan)
Penurunan Kemiskinan
KONTRIBUSI KEMENDES, PDT DAN TRANSMIGRASI DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA (PRB) : KEGIATAN DAN DAMPAKNYA
BENTUK KEGIATAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA YANG SUDAH DILAKUKAN 2015 - 2017 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEBENCANAAN
1. Pembangunan bronjong / TALUD 45 kabupaten; 2. Pembangunan Sarana Air Bersih di 35 kabupaten ; 3. Early Warning System 12 unit di 12 kabupaten;
PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
1. 2. 3. 4. 5.
Kader siaga bencana (150 Kader), Jurnalistik penanganan daerah rawan bencana (100 Kader), Bimtek kajian kerusakan dan kerugian (250 Kader), Bimtek kajian risiko bencana berbasis komunitas (150 kader), Bimtek kajian kebutuhan pasca bencana (250 kader)
KERJASAMA PENGURANGAN RISIKO DAN PENANGANAN BENCANA
BNPB dan PMK : 1. 2. 3. 4.
PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERINTAH DAN MASYARAKAT PENGAMBANGAN KAPASITAS KELEMBAGAAN INTEGRASI PENGURANGAN RISIKO BENCANA KOORDINASI PELAKSANAAN PENANGGULANGAN BENCANA
MANFAAT KEGIATAN PENANGANAN DAERAH / DESA RAWAN BENCANA Menko PMK, Kemendagri, BNPB, Kemensos, Kemenkes, Kemen PUPERA, KLHK, PMI, MPBI, UGM:
1. Mencegah/mengurangi terjadinya bencana kerusakan rumah penduduk;
MANFAAT KEGIATAN
BRONJONG
KERJASAMA
2. Rasa aman jika suatu saat hujan besar turun kembali karena sudah terpasangnya bronjong disekitar larinya arus air;
Pemanfaatan air sungai untuk keperluan sehari-hari, sehingga membuat masyarakat sekitar lebih aman;
3. PEMBANGUNA SARANA N
2.
Peningkatan Kapasitas Pemerintah Pusat, Daerah & Masyarakat;
PELATIHAN KEBENCANAAN
AIR BERSIH
1. Peringatan Dini
1. Sinergi dan integrasi kegiatan penanganan bencana; 2. Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Garut, Ponorogo, Sinabung, Aceh
EARLY WARNING SYSTEM
Evakuasi lebih cepat
1. Bertambahnya kader siaga bencana 2. 3.
Penanganan bencana lebih cepat;
Peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal dalam penanggulangan bencana
BANTUAN PEMBANGUNAN TALUD DAN BRONJONG TAHUN 2016
KAB. KONAWE
KAB. BOMBANA
KAB. PASAMAN BARAT
BANTUAN PEMBANGUNAN TALUD DAN BRONJONG TAHUN 2016
KAB. LAMPUNG BARAT
BANTUAN PEMBANGUNAN BRONJONG DAN TALUD TAHUN 2016
KAB. MUNA BARAT
KAB. FAK FAK
BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH TAHUN 2016
KAB. HALMAHERA SELATAN
BANTUAN PEMBANGUNAN EARLY WARNING SYSTEM BANJIR DAN LAHAR DINGIN
KAB. TOLI TOLI
KAB. KARO
BIMTEK KADER SIAGA BENCANA
BIMTEK PENILAIAN KERUSAKAN DAN KERUGIAN (DAMAGE AND LOSS ASSESSMENT / DaLA) D.I YOGYAKARTA
BIMTEK PENGKAJIAN KEBUTUHAN PASCA BENCANA (JITUPASNA) D.I YOGYAKARTA
KOORDINASI REKOMENDASI SINERGITAS PROGRAM K/L DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAERAH RAWAN BENCANA
DAMPAK BENCANA BANJIR BANDANG KAB. GARUT
DAMPAK BENCANA BANJIR BANDANG KAB. GARUT
TIM DIREKTORAT PDRB BERKOORDINASI DENGAN BPBD KAB. GARUT
TIM DIREKTORAT PDRB BERKOORDINASI DENGAN BPBD KAB. PONOROGO
PENGKAJIAN RISIKO BENCANA PARTISIPATIF
PROGRAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA DI DAERAH/DESA 2018 – 2019 Mendukung dan memperkuat Program Daerah Tangguh Bencana (DTB);
Memperkuat institusi, lembaga dan forum-forum pengurangan risiko bencana di daerah/desa;
Mengintensifkan pelatihan-pelatihan kebencanaan di daerah/desa;
Memfasilitasi penguatan kebijakan kebencanaan di dearah/desa
Membangun insfraktur Kebencanaan di daerah/desa;
Memfasilitasi program penguatan ekonomi produktif di daerah/desa rawan bencana
PENUTUP • Penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan dalam pengurangan risiko bencana berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan desa. Pendamping desa turut melakukan sosialisasi penggunaaan dana desa terhadap pembangunan yang berbasis pengurangan risiko bencana; • Pembangunan Daerah Tangguh Bencana (DTB) merupakan salah satu program unggulan dalam pengurangan risiko bencana; • Fasilitasi infrastruktur kebencanaan di daerah/desa seperti Pembangunan bronjong/talud, early warning system (EWS), dan penanaman mangrove /mengatasi abrasi pantai; • Penguatan dan pengembangan kapasitas (pelatihan) kebencanaan di daerah/desa; • Sinergi dan integrasi dalam Pengembangan program pengurangan risiko bencana dilakukan dengan K/L, Pemda, PMI, perguruan tinggi, swasta, penggiat dan relawan kebencanaan serta lembaga internasional.
TERIMA KASIH
