KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN SURAT NOMOR : 462/DPPMD.2/07/2017 TANGGAL : 28 JULI 2017
PANDUAN DOK PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS LOKASI NON BLM GENERASI SEHAT DAN CERDAS TAHUN ANGGARAN 2017
DIREKTORAT PELAYANAN SOSIAL DASAR DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA TAHUN 2017
DAFTAR ISI
1.
2.
PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
A. Latar Belakang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
B. Tujuan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
C. Keluaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
D. Sasaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
E. Dasar Hukum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
F. Pelaksana Kegiatan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
G. Mekanisme Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas . . . . . . . . . .
3
METODOLOGI PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS . . . .
4
A. Pelaksanaan Training Need Assessment (TNA) dan Analisis. . .
5
B. Pemilihan dan Penyusunan Materi Modul Peningkatan Kapasitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
C. Bentuk Pembiayaan dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas . . .
7
D. Mekanisme Pelaksanaan dan Pemantauan Peningkatan Kapasitas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
E. Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan atau Kegiatan Lainnya . . .
11
3.
STRATEGI KAPASITAS
13
4.
PENUTUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.
LAMPIRAN - LAMPIRAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PENINGKATAN
PANDUAN PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI DOK PENINGKATAN KAPASITAS GENERASI SEHAT DAN CERDAS TAHUN ANGGARAN 2017
1. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Generasi Sehat dan Cerdas merupakan program unggulan pemerintah melalui pola pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dan pendidikan dasar pada Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD), Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen. PPMD), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keberdayaan, kemandirian dan menguatnya kapasitas masyarakat untuk mengambil peran lebih aktif dalam rangka peningkatan kualitas layananan dasar, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, terkait implementasi Undang Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk dapat meningkatkan akselerasi pencapaian tujuan dan harapan tersebut, terutama terkait dengan kesehatan ibu, bayi dan balita serta pendidikan dasar dibutuhkan dukungan sekaligus kesiapan seluruh pelaku program, terutama aparat desa dan pelaku masyarakat tingkat desa dan kecamatan. Dukungan ini tentunya dapat dilakukan secara optimal jika kapasitas yang dimiliki para pelaku tersebut memadai, sesuai tugas, fungsi dan perannya masingmasing. Sehingga program yang dilaksanakan dapat berjalan efektif dalam mengatasi permasalahan, menjawab tuntutan dan kebutuhan di lapangan, sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2017 menetapkan, lokasi dampingan yang tidak mendapatkan alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (Non-BLM). Lokasi dampingan tersebut, terdiri dari 44 kabupaten dan 369 kecamatan di 8 provinsi. Generasi Sehat dan Cerdas mengalokasikan Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan peningkatan kapasitas, yang terdiri dari alokasi DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan Masyarakat. Kegiatan peningkatan kapasitas ini berorientasi pada pengintegrasian kegiatan Generasi Sehat dan Cerdas ke dalam perencanaan desa dan daerah. Pelatihan sebagai salah satu bentuk peningkatan kapasitas memegang peranan penting dalam menyiapkan pelaku program, terutama aparat desa dan pelaku masyarakat, baik dari segi pengetahuan, ketrampilan, maupun sikap terkait implementasi Undang Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa, dan peraturan turunannya; Pelayanan Sosial Dasar; dan Generasi Sehat dan Cerdas. Dengan memiliki kapasitas tersebut, pelaku diharapkan dapat mendorong kegiatan pelayanan social dasar ke dalam perencanaan dan penganggaran, baik desa maupun daerah. Untuk itu, menjadi penting untuk memberikan arahan atau panduan yang disiapkan secara terpadu agar tercipta kesepahaman sekaligus kesinambungan dalam setiap langkah dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas, mulai dari persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban sesuai dengan perannya masing-masing.
1
B. Tujuan Panduan pelaksanaan peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk: 1. Memberikan gambaran kepada fasilitator mengenai jenis dan tahapan pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pemerintahan desa untuk mendukung tujuan Generasi Sehat dan Cerdas dalam kerangka implementasi UU Desa; 2. Memberikan arahan kepada fasilitator dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanggung-jawaban peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pemerintahan desa guna mendukung pelaksanaan tupoksi pelaku Generasi Sehat dan Cerdas dalam kerangka implementasi UU Desa; dan 3. Mendorong prioritas kegiatan pelayanan social dasar ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa dan daerah. C. Keluaran Keluaran yang diharapkan dalam panduan pelaksanaan peningkatan kapasitas ini adalah : 1. Gambaran mengenai jenis dan tahapan pelaksanaan peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pemerintahan desa untuk mendukung tujuan Generasi Sehat dan Cerdas dalam kerangka implementasi UU Desa; 2. Arahan terkait perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pertanggung-jawaban peningkatan kapasitas bagi masyarakat dan pemerintahan desa guna mendukung pelaksanaan tupoksi pelaku Generasi Sehat dan Cerdas dalam kerangka implementasi UU Desa; dan 3. Prioritas kegiatan pelayanan social dasar dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa dan daerah. D. Sasaran Sasaran utama peningkatan kapasitas adalah lembaga/individu yang terlibat dalam Generasi Sehat dan Cerdas, dan/atau pembangunan di desa, sesuai dengan fungsi dan perannya, yang terbagi dalam 3 unsur, yaitu: 1) Pelaku pengambil keputusan, yakni pelaku tingkat desa, yang secara kelembagaan memiliki kewenangan atau terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan pada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa, yaitu Kepala Desa dan Perwakilan BPD; 2) Pelaku pelaksana fasilitasi, yakni pelaku yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa dan antar desa, yakni PL (Pendamping Lokal), Sekretaris Desa, KPMD/Kader Posyandu, Pengelola PAUD, Perwakilan Tokoh Masyarakat, PKK, dan Kepala Dusun; dan 3) Pelaku pemantau dan pemerhati, yakni lembaga di tingkat desa dan antar desa yang memiliki fungsi pengawasan, diantaranya adalah perwakilan BKAD, UPK, LPM dan TPMD. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam mengawal Generasi Sehat dan Cerdas, dan/atau pembangunan desa secara utuh dan menyeluruh. Pembagian peserta/pelaku dalam peningkatan kapasitas tersebut lebih ditujukan untuk mengkonsentrasikan fungsi dan peran saja, sehingga masing-masing kelompok unsur tersebut dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien. 2
E. Dasar Hukum Beberapa hal yang menjadi pertimbangan sekaligus dasar dalam melakukan peningkatan kapasitas Generasi Sehat dan Cerdas ini adalah Undang Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang UU Desa; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan PP 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN; Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019; Permendagri No. 19/2011 tentang Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; Permendes PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa; Permendes PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa; Permendes PDTT No. 6/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendes, PDT, dan Transmigrasi; Permendes PDTT No. 21/2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016; dan Petunjuk Teknis Pencairan dan Penggunaan UB (urusan bersama) GSC TA 2017. F. Pelaksana Kegiatan Pengelola dan penanggungjawab alokasi DOK Peningkatan Kapasitas adalah UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Pengelola dan penanggungjawab alokasi DOK Peningkatan Kapasitas adalah UPK (Unit Pengelola Kegiatan). Untuk memfasilitasi penyelenggaraan dan pertanggungjawaban kegiatan peningkatan kapasitas, UPK dapat dibantu oleh beberapa orang, terutama yang berpengalaman sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Generasi Sehat dan Cerdas. Sedangkan BKAD, Fasilitator Kecamatan (FK) dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan Kecamatan (PjOK) berfungsi sebagai Steering Comittee (Panitia Pengarah). G. Mekanisme Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Berikut uraian mekanisme pelaksanaan peningkatan kapasitas melalui DOK Peningkatan Kapasitas No
Kegiatan
1
Penyusunan dan Pengajuan Proposal
2
Rapat
Out Put
Pelaku
Proposal UPK dan lampiran RAB diperiksa oleh FK
Faskab/Faskeu FK UPK
Resume proposal yang diverifikasi oleh Faskab/Faskeu
Lembar pengesahan dan rekomendasi Faskab/Faskeu
Pembagian tugas
Uraian Kegiatan
UPK menyusun proposal dan RAB kegiatan Proposal diverifikasi oleh FK FK menyusun resume proposal kegiatan untuk diverifikasi oleh Faskab/Faskeu Faskab/Faskeu memverifikasi proposal yang telah diperiksa oleh FK Faskab/Faskeu memberikan rekomendasi terhadap kelayakan proposal UPK melakukan
FK 3
No
Kegiatan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan
3
4
Pelaksanaan Kegiatan
Pelaporan dan Sosialisasi Hasil Kegiatan
Uraian Kegiatan
konsolidasi internal terkait penyiapan kegiatan Konsolidasi internal UPK dilakukan rutin triwulan sebagai bentuk evaluasi hasil dan penyiapan agenda berikutnya
UPK memastikan ketersediaan pelatih, narasumber dan media bantu yang memadai
Kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah diverifikasi
UPK menyusun laporan kegiatan peningkatan kapasitas secara tertib dan lengkap
UPK menyampaikan laporan ke BKAD dan membuat resumenya untuk disampaikan saat MDST di setiap Desa
Pelaku
Out Put pelaksana di tingkat Desa dan Kecamatan
Ceklist kesiapan kegiatan dan review kelengkapan pelaporan
Kegiatan peningkatan kapasitas terlaksana sesuai standard dan terkendali secara berjenjang Tujuan setiap kegiatan dapat tercapai
Laporan kegiatan dan keuangan dibuat di setiap jenis kegiatan Tersosialisasikan hasil setiap kegiatan sesuai tujuannya
UPK
FK UPK Narasumber
FK BKAD UPK
2. METODOLOGI PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS Peningkatan kapasitas dilakukan dalam berbagai bentuk, yakni pelatihan dan kegiatan lainnya. Pelatihan dilakukan secara partisipatif dengan pendekatan andragogy (pendidikan orang dewasa), yang menempatkan peserta, tidak sebagai obyek belajar, namun sebagai subyek belajar. Selain itu, pendekatan andragogy juga menempatkan pengalaman yang telah dilalui sebagai dasar pembelajaran, sehingga pelatihan memiliki kaitan langsung dengan mereka sebagai subyek belajar, dan dapat diterapkan dalam dunia nyata; lebih memilih hal yang kongkret daripada abstrak, dengan beragam metode pelatihan, seperti mengatasi permasalahan atau persoalan yang realistis. Oleh karena itu, dalam pembelajaran orang dewasa, materi pelajaran dituntut yang berkelanjutan atau berkesinambungan.
4
Secara garis besar, pelatihan dan kegiatan lainnya digolongkan ke dalam 3 unsur peserta yang mengedepankan peran dan fungsi pelaku masyarakat dalam Generasi Sehat dan/atau pembangunan desa, yakni sebagai pengambil keputusan, pelaksana fasilitasi, serta pemantau dan pemerhati. Secara teknis, tidak menutup kemungkinan, unsur tertentu di atas mengikuti pelatihan atau kegiatan lebih dari satu kali. Untuk itu, Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas wajib memberikan arahan terkait pemilihan bentuk dan jenis pelatihan dan kegiatan dengan mempertimbangkan ketersediaan dana dan hasil analisis kebutuhan pelatihan. Sedangkan untuk mekanisme persiapan, pelaksanaan dan monitor-evaluasi pelatihan atau kegiatan yang diterapkan Generasi Sehat dan Cerdas, yang terdiri dari:
Pelaksanaan Training Need Assessment dan Analisisnya;
Pemilihan dan Penyusunan Materi Peningkatan Kapasitas;
Mekanisme Pelaksanaan dan Pemantauan Peningkatan Kapasitas; dan
Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kapasitas.
Secara rinci, mekanisme pelaksanaan di atas dijabarkan dalam tahapan di bawah ini. A. Pelaksanaan Training Need Assessment (TNA) dan Analisis Kegiatan ini merupakan tahapan untuk memperoleh informasi kebutuhan materi yang dilatihkan kepada kelompok sasaran/pelaku melalui pencermatan adanya kesenjangan antara kompetensi yang harus dimiliki serta faktor yang mempengaruhi dengan kondisi yang ada saat ini. Berikut gambaran peruntukkan dan pemanfaatan Training Need Assessment (TNA): Penyiapan instrumen untuk menggali dan merumuskan kebutuhan pelatihan dilakukan oleh Spesialis Pelatihan Fasilitator dan Pemerintah Daerah, dan Spesialis Pelatihan Masyarakat - Konsultan Manajemen Nasional. Selanjutnya, Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas diperbolehkan mengembangkan sesuai dengan kebutuhan lapangan; TNA dilakukan secara periodik (minimal 6 bulan sekali), secara berjenjang agar diperoleh gambaran yang lebih riil per kabupaten dan provinsi; Pelaksanaan TNA dapat dilakukan secara khusus, saat melakukan supervisimonitoring di lapangan atau menjadi bagian dari agenda rapat koordinasi; Pelaksana TNA adalah FK, Peningkatan Kapasitas; dan
Tim
Faskab
dan
Spesialis
Pelatihan
dan
Untuk menghasilkan informasi kebutuhan yang lebih akurat, maka hasil TNA diolah dan dianalisis di tingkat kabupaten, selanjutnya direkap dan dianalis oleh Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas hingga menjadi hasil analisis TNA tingkat provinsi. Training Need Assessment (TNA) dan Analysis ini juga dapat menjadi salah satu acuan dalam melakukan kegiatan lainnya. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan beberapa teknik pengumpulan data yang tepat, diantaranya: 1) Wawancara dengan beberapa masyarakat penerima manfaat;
pelaku
program,
tokoh
masyarakat
atau
5
2) Diskusi kelompok kepentingan yang terfokus (focus interest group discussion), dengan pelaku program maupun masyarakat sasaran dan langsung kepada masyarakat; dan 3) Jika diperlukan, dapat dilakukan pengamatan (observasi) langsung terhadap kondisi masyarakat terkait. Secara rinci dapat dilihat pada Panduan Pelaksanaan Training Need Assessment (TNA) Generasi Sehat dan Cerdas. B. Pemilihan dan Penyusunan Materi Modul Peningkatan Kapasitas Pemilihan dan penyusunan materi peningkatan kapasitas dimaksudkan agar sesuai dengan kebutuhan pelaku di lapangan. Materi peningkatan kapasitas disusun dalam bentuk pokok bahasan wajib, yang artinya harus diberikan kepada peserta peningkatan kapasitas, dan pokok bahasan pilihan, yang dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi kabupaten/provinsi masing-masing. Untuk dapat menentukan pokok bahasan pilihan, dilakukan kegiatan Training Need Assessment (TNA). Secara umum, penyusunan modul dilakukan oleh Konsultan Manajemen Nasional, namun pengembangan dan penerapannya diserahkan kepada Provinsi (Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas), dengan bantuan Tim Faskab di provinsi masing-masing. Beberapa pertimbangan dalam memilih dan mengembangkan modul dipaparkan sebagai berikut:
Pemilihan dan pengembangan modul dilakukan oleh provinsi (Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas), dibantu oleh Tim Faskab yang mengacu pada hasil analisis Training Needs Assessment (TNA).
Jika ada beberapa usulan jenis peningkatan kapasitas, sedangkan dana yang dimiliki terbatas, maka perlu dilakukan pemilihan jenis modul atau pokok bahasan yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan.
Selanjutnya, untuk pemilihan metode dalam peningkatan kapasitas, berikut disampaikan beberapa metode pembelajaran yang dapat dipilih dalam pelatihan, yang sesuai dengan pendekatan andragogy, diantaranya: 1) Ceramah: Metode ceramah yang biasanya disertai dengan media/alat bantu ini hanya efektif jika waktu yang tersedia sempit. Ceramah dalam pendidikan orang dewasa cenderung interaktif, yaitu melibatkan peserta melalui adanya tanggapan balik atau perbandingan dengan pendapat dan pengalaman peserta. 2) Diskusi: Metode ini lebih partisipatif daripada ceramah. Dalam diskusi, para peserta pelatihan diajak berfikir bersama dan mengungkapkan pikirannya sehingga dicapai pengertian dan kesepahaman persepsi pada diri sendiri, mitra diskusi terkait masalah yang dihadapi. 3) Diskusi Kelompok: Pembahasan suatu topik dengan cara tukar pikiran antara dua orang atau lebih, dalam kelompok-kelompok kecil, yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode ini dapat membangun suasana saling menghargai atas perbedaan pendapat dan juga meningkatkan partisipasi peserta yang masih belum banyak berbicara dalam diskusi yang lebih luas 4) Curah Pendapat: Untuk membuat kompilasi (kumpulan) pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda. Hasilnya kemudian dijadikan peta informasi, pengalaman, atau gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Dalam metode curah pendapat, pendapat orang lain tidak untuk ditanggapi.
6
5) Simulasi (Pemeranan): Simulasi sifatnya untuk mengembangkan memindahkan suatu situasi yang karena adanya kesulitan untuk sesungguhnya.
merupakan bentuk metode praktek yang keterampilan peserta belajar. Metode ini nyata ke dalam kegiatan atau ruang belajar melakukan praktek di dalam situasi yang
6) Otokritik: Metode ini merupakan bagian bagian dari evaluasi diri, yakni untuk membahas tentang semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh para pelaku, misalnya menilai kinerja, persepsi, atau strategi dan penerapan pola kerja dalam mendampingi masyarakat. Atas penilaian ini dapat disusun rencana perbaikan 7) Refleksi Kritis: Metode ini digunakan untuk mengevaluasi kegiatan secara kritis atau penganalisisan secara tajam dalam pelaksanaan kegiatan program atau tema pokok bahasan tertentu. Metode ini membahas tentang semua kegiatan yang sudah dilakukan oleh para pelaku program dalam mendampingi masyarakat, sekaligus melakukan penganalisisan secara tajam persoalanpersoalan yang muncul dalam pokok bahasan 8) Permainan (Games): Pemecah situasi kebekuan fikiran atau fisik peserta agar terbangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat, dan antusiasme. Permainan digunakan sebagai bagian dari proses belajar untuk mendalami prinsip, nilai, atau pelajaran lainnya, bukan hanya untuk mengisi waktu kosong atau sekedar permainan. 9) Praktik Lapangan: Untuk melatih dan meningkatkan kemampuan peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya di lapangan (nyata). 10)Kontinum Proses Belajar: Suatu proses penataan pengalaman untuk mencapai perluasan pengalaman berdasarkan pengalaman sendiri maupun pengalaman orang/pihak lain. Contoh : studi banding dan magang. C. Bentuk Pembiayaan dan Kegiatan Peningkatan Kapasitas DOK Peningkatan Kapasitas yaitu anggaran yang digunakan untuk mendanai beberapa kegiatan, pelatihan, sosialisasi dan operasional bagi para pelaku masyarakat di tingkat desa dan antar desa. Anggaran untuk operasional Pendamping Lokal (PL), UPK dan KPMD, maksimal 30%, dan untuk administrasi UPK, maksimal 5%. Sedangkan DOK Peningkatan Kapasitas yang diuraikan dalam panduan ini, mengalokasikan minimal 65% di setiap kecamatan, terkait dengan pelatihan dan kegiatan lainnya, seperti dipaparkan di bawah ini: a) Pelatihan Pengarus-utamaan Pelayanan Sosial Dasar Dalam Pembangunan Desa Pelatihan ini dimaksudkan untuk mendorong peningkatan prioritas kegiatan pelayanan sosial dasar di desa melalui dukungan kebijakan beserta anggaran desa dan daerah. Hal ini dibangun melalui penguatan perspektif atas hak-hak dasar warga negara serta keragaman jenis-jenis kegiatan yang inovatif, produktif dan berkelanjutan. Untuk itu, pelatihan ini diutamakan bagi pelaku tingkat desa, yang secara kelembagaan memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, baik pada perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di desa, serta lembaga di tingkat desa dan antar desa yang memiliki fungsi pengawasan dan pemantauan. Sedangkan pemilihan materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, berdasarkan penjajakan kebutuhan yang dikendalikan oleh Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas. b) Pelatihan Pengelolaan Posyandu 7
Pelatihan yang berorientasi pada penguatan kemandirian layanan dasar di desa ini, meliputi bidang kesehatan ibu dan anak, serta pendidikan dasar dan anak usia dini. Untuk itu, materi pelatihan ini diutamakan bagi pengelolaan dan pengembangan layanan kesehatan, pendidikan dan inklusi. Kelembagaan Posyandu, didorong untuk berkembang menuju Posyandu yang holistikintegratif, sebagai bentuk kemandirian masyarakat desa sesuai dengan kearifan lokal. Posyandu yang selama ini berfungsi sebagai Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) pada dasarnya memiliki modal sosial pengembangan peran yang lebih luas dan dapat menumbuhkan partisipasi serta kepedulian masyarakat terhadap pelayanan sosial dasar di tingkat basis secara lebih mandiri, terpadu dan berkelanjutan. Peserta pelatihan ini diarahkan bagi pelaku yang aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, khususnya untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan dasar di desa dan antar desa. c) Pelatihan Pelembagaan Pembangunan Desa Pelembagaan pembangunan desa dilakukan melalui pengorganisasian potensi sumberdaya yang mampu memperkuat modal sosial dan mengawal pembangunan desa secara mandiri dan berkelanjutan. Pengorganisasian masyarakat desa ini diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian desa, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar. Untuk itu, materi yang dikembangkan diantaranya: Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Kesehatan (Posyandu, Parenting dan Konseling Keluarga); Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Pendidikan (PAUD Desa dan Pendidikan Dasar); Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Inklusi (Gender dan Difabel); dan pengorganisasian kelompok pemanfaat yang merupakan satu sistem yang mendorong revitalisasi, khususnya layanan kesehatan dan pendidikan dasar di desa. Peserta pelatihan ini diarahkan bagi pelaku pengambil keputusan di tingkat desa serta pelaku lainnya yang berkompeten atas pemantauan dan evaluasi kegiatan. d) Operasional Pengkajian Keadaan Desa (PKD) Pengkajian Keadaan Desa merupakan serangkaian kegiatan pendampingan perencanaan pembangunan desa, mulai tingkat dusun hingga desa. Kegiatan ini menekankan pada peningkatan kualitas musyawarah dan partisipasi, melalui fasilitasi Focus Interest Group Discussion (FIGD), musyawarah dusun dan desa, serta observasi langsung, dengan informan diantaranya kelompok masyarakat, RTM, Ibu hamil/balita, kelompok profesi dan kelompok lainnya yang dirasa perlu dan terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Untuk itu, peserta kegiatan ini diprioritaskan bagi pelaku yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa dan antar desa. Sedangkan alokasi untuk kegiatan PKD dapat digunakan untuk pembekalan, biaya operasional proses kegiatan, serta rapat perumusan hasil PKD. Pemilihan materi pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, berdasarkan penjajakan kebutuhan yang dikendalikan oleh Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas. e) Lokakarya Kemitraan Pelayanan Sosial Dasar Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar dan percepatan kemandirian desa, diperlukan terobosan dalam melakukan sosialisasi, publikasi dan membangun jejaring serta penggalangan kemitraan. Hal ini 8
dilakukan sebagai bentuk advokasi kebijakan dan membangun gerakan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak dasar warga miskin. Kegiatan lokakarya kemitraan merupakan salah satu terobosan pendekatan yang mendorong masyarakat dan para pemangku kebijakan di tingkat desa dan antar desa untuk secara lebih luas memahami dan mendukung pengarusutamaan pelayanan sosial dasar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti workshop, pameran, pentas seni, bazaar amal, lomba kreasi, dan sebagainya. Untuk itu, peserta kegiatan ini diarahkan bagi pelaku pengambil keputusan di tingkat desa dan antar desa, serta pelaku lainnya yang berkompeten atas pemantauan dan evaluasi kegiatan. Alokasi atas kegiatan ini dapat digunakan untuk rapat persiapan serta biaya penyelenggaraan kegiatan. Selanjutnya, pada pelaporan kegiatan ini harus memuat tentang realisasi potensi lembaga, kelompok atau individu mitra yang dapat tergali selama proses kegiatan, baik berupa komitmen maupun bantuan langsung. f)
Pengembangan Media Komunitas Media komunitas merupakan wahana komunikasi dari, oleh dan untuk masyarakat. Media ini berfungsi sebagai: (1) media informasi bagi komunitas terkait kegiatan yang akan dan sedang dilaksanakan di lingkungannya. Mengingat adanya keterbatasan jarak dan waktu bagi anggota masyarakat untuk bertemu secara masif; (2) media bertukar gagasan/opini guna perbaikan dan pencarian solusi dari permasalahan yang dirasakan bersama; (3) media transparansi dan pertanggung-jawaban kepada masyarakat--merupakan fungsi terpenting dari keberadaan media komunitas. Dengan media ini, diharapkan masyarakat dapat ikut memantau kegiatan dan pemanfaatan dana program pembangunan desa yang sedang diimplementasikan. Beberapa jenis media komunitas yang dapat dikembangkan adalah koran komunitas, bulletin/tabloid warga, radio komunitas, poster warga, VCD warga, papan informasi, dan foto novella serta theater rakyat. Alokasi atas kegiatan ini dapat digunakan untuk pembekalan serta biaya penggandaan maupun implementasi kegiatan. Peserta kegiatan ini diarahkan bagi pelaku pelaksana fasilitasi serta pelaku lainnya yang terdiri dari kelompok atau individu peduli yang berkompeten atas pengelolaan media komunitas.
g) Narasumber Pelatihan Alokasi DOK Peningkatan Kapasitas dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan narasumber pada setiap kegiatan pelatihan dan pembekalan lainnya yang termasuk dalam jenis-jenis kegiatan peningkatan kapasitas dari alokasi DOK tersebut. Narasumber dapat terdiri dari pejabat pemda, pakar ahli/akademisi, praktisi atau unsur lainnya di luar konsultan dan fasilitator GSC. Pemilihan narasumber diverifikasi oleh Tim Faskab dengan mempertimbangkan kompetensi/keahlian, potensi pelaku dan kelembagaan lokal, dan ketersediaan dana. Alokasi narasumber pelatihan meliputi honor dan transportasi lokal dengan jumlah yang tidak melampaui standar biaya masukan. h) Stakeholders Mitra Alokasi stakeholders mitra dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi potensi lembaga atau individu mitra yang berpartisipasi pada kegiatan lokakarya kemitraan. i)
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lainnya Yang Disepakati Masyarakat Penggunaan DOK Peningkatan Kapasitas dapat digunakan untuk kebutuhan menu pelatihan dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya yang memperkuat 9
pencapaian arah kebijakan program, khususnya dalam peningkatan akses pelayanan dasar yang berkualitas di desa, misalnya terkait monitoring berbasis masyarakat, sistem keuangan desa, sistem informasi desa, inovasi desa, dan sebagainya. Kelengkapan atas modul pembelajaran dapat bersumber dari pusat maupun atas inisiatif lokal dan literatur lainnya yang telah direkomendasi oleh Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas. Komposisi peserta pada setiap pilihan jenis kegiatan disesuaikan dengan kompetensi serta peran dan fungsinya sebagai pelaku pengambil keputusan, pelaksana fasilitasi serta pemantau dan pemerhati. Dengan demikian, seluruh kegiatan peningkatan kapasitas dari alokasi DOK Peningkatan Kapasitas sebagaimana dipaparkan di atas, direncanakan, dikelola dan dipertanggung-jawabkan secara transparan dan akuntabel dengan mengedepankan kearifan lokal. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilakukan secara klaster, baik antar desa maupun antar kecamatan sesuai dengan rekomendasi Provinsi (Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas) dengan mempertimbangkan kondisi geografis, komposisi peserta, efektivitas dan efisiensi, serta pengembangan peran FK sebagai pelatih dan pendamping teknis. Selanjutnya, untuk mendukung penguatan atas pembelajaran tersebut, disediakan beberapa bahan bacaan dan panduan fasilitasi terkait kegiatan: 1) 2) 3) 4)
Pengkajian Keadaan Desa Lokakarya Kemitraan Pengembangan Media Komunitas Serah Terima Hasil Kegiatan
Jenis modul yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku di desa atau antar desa (dapat dilihat dalam matrik di bawah). D. Mekanisme Pelaksanaan dan Pemantauan Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan peningkatan kapasitas merupakan upaya yang dilakukan pelaku untuk mengimplementasikan materi, baik pengetahuan, keterampilan maupun sikap para peserta (pelaku). Mengingat situasi dan kondisi antar kecamatan dan kabupaten dalam provinsi yang berbeda-beda, baik kualitas SDM maupun geogafisnya, maka setiap kabupaten dalam kendali Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas dapat memilih pola pelaksanaan pelatihan dan jenis modul yang akan dilatihkan sesuai dengan hasil analisis TNA. Untuk itu, diberikan peluang kepada provinsi (Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas) untuk menyelenggarakan kegiatan dengan nama lainnya yang disepakati masyarakat, khususnya terkait dengan PKD (pengkajian keadaan desa), pengembangan media komunitas, dan lokakarya kemitraan. Penyelenggaraan peningkatan kapasitas dapat dilakukan antar-desa atau antarkecamatan dalam satu kabupaten, sesuai dengan situasi dan kondisi geografisnya. Untuk kegiatan yang diselenggarakan antar-desa, pertanggungjawabannya dilakukan oleh UPK terkait. Sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan antarkecamatan, pertanggungjawaban pelaporannya dilakukan oleh UPK masingmasing yang terlibat dalam kegiatan terkait. Meskipun penyelenggaraan menjadi tanggungjawab UPK di lokasi penyelenggaraan kegiatan. Sedangkan pelaksanaan pelatihan atau kegiatan lainnya, terbagi menjadi beberapa bagian, yakni: pembukaan, proses pembelajaran dan penutupan.
Pembukaan merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari acara sambutan dan/atau arahan umum, orientasi pelatihan atau kegiatan lainnya, dan penjelasan panitia pelaksana mengenai tata tertib dan hal-hal lain yang perlu 10
disampaikan, misalnya tentang akomodasi dan fasilitas selama kegiatan berlangsung. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara formal dengan suatu acara sambutan dan/atau arahan dari pejabat instansi, tetapi dapat dilakukan secara informal minimal oleh supervisor atau penyelenggara pelatihan atau kegiatan lainnya dengan pernyataan singkat dan disertai penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan atau kegiatan lainnya.
Proses pembelajaran dilaksanakan di dalam maupun di luar kelas, sesuai prencanaan dan metode yang dipilih. Kegiatan peningkatan kapasitas diawali dengan pengenalan pihak yang terlibat (fasilitator/pelatih, narasumber, informan, atau pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan), dilanjutkan dengan penyampaian materi sesuai tujuan materi yang telah dipilih dan disusun. Secara umum, kegiatan pembelajaran haruslah bersifat partisipatif. Selama kegiatan, baik pelatihan maupun bentuk kegiatan lainnya, perlu dibangun suasana yang memungkinkan pihak yang terlibat (fasilitator/pelatih, narasumber, informan, atau pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan) bebas mengemukakan pendapat, saling tukar pengalaman, dan menghargai setiap pendapat, pikiran, karya dan pengalaman peserta, sesuai konteks kegiatannya.
Penutupan pelatihan atau kegiatan lainnya mencakup acara pembacaan hasil secara singkat dan pernyataan secara resmi tentang selesainya kegiatan.
Untuk memperoleh informasi terkait hasil pelatihan atau kegiatan lainnya yang dapat diimplementasikan serta kendala yang ditemukan dalam pelaksanaannya, maka supervisor (Spesialis Pelatihan Fasilitator dan Pemerintah Daerah, dan Spesialis Pelatihan Masyarakat KMN, dan Spesialis Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas) hendaknya melakukan pemantauan dalam bentuk supervisi dan monitoring. Pemantauan ini dilaksanakan selama kegiatan berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar hal-hal yang direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jika terjadi kekeliruan/kelemahan, maka dapat secara langsung dilakukan perubahan/perbaikan. Beberapa hal yang dipantau dalam pelatihan atau bentuk kegiatan lainnya adalah: -
Jenis Pelatihan/Kegiatan lainnya Waktu dan Tempat Jumlah Peserta (target dan kehadiran) Pihak yang terlibat (fasilitator/pelatih, narasumber, informan, atau pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan) Ketersediaan Modul Proses Pelaksanaan Perencanaan dan Anggaran Pelatihan/Kegiatan lainnya Rumusan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL)
E. Evaluasi dan Pelaporan Pelatihan atau Kegiatan Lainnya 1) Evaluasi Pelatihan atau Kegiatan Lainnya dilakukan untuk mengetahui berbagai kekurangan dan kelebihan, baik kualitas sumber daya manusia yang terlibat, proses pembelajaran, maupun penyelenggaraan kegiatan. Manfaat evaluasi ini adalah untuk memberi masukan kepada pihak yang terlibat dalam pelatihan atau kegiatan lainnya (penyusun modul, fasilitator/pelatih dan penyelenggara) agar dapat memperbaiki mutu pelatihan atau kegiatan lainnya pada perencanaan dan pelaksanaan yang akan datang. Instrumen yang digunakan dan menjadi acuan adalah evaluasi harian (terlampir), yang harus diolah oleh UPK, dan dianalisis oleh tim fasilitator/pelatih. Instrument ini 11
disusun oleh Spesialis Pelatihan Fasilitator dan Pemerintah Daerah dibantu Spesialis Pelatihan Pelatihan Masyarakat. 2) Penyusunan Laporan. Secara teknis, kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni (1) Arsip dan Dokumentasi, dan (2) Pelaporan Pelatihan atau Kegiatan lainnya. Arsip dan dokumentasi adalah seluruh berkas dan dokumen kegiatan, baik saat perencanaan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan (pelatihan atau kegiatan lainnya). Arsip dan Dokumentasi ini harus dikumpulkan dan disimpan sebagai bukti pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Selain itu, arsip dan dokumentasi ini juga bermanfaat sebagai bahan pemeriksaan dan bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas kegiatan (pelatihan atau kegiatan lainnya) di masa mendatang. a. Arsip dan Dokumentasi -
Arsip kegiatan (pelatihan atau kegiatan lainnya) terdiri dari arsip administrasi dan keuangan, yang meliputi semua surat/data/berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan selesainya pelaksanaan kegiatan, yakni data peserta, fasilitator/pelatih, narasumber, informan, atau pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan, daftar hadir, jadwal kegiatan, modul serta materi, hasil evaluasi terhadap peserta atau pelaksanaan kegiatan, berita acara, dan data lain yang dipandang perlu untuk disimpan, seperti laporan hasil kunjungan lapangan, peralatan, tanda terima bahan/alat, dan lain-lain. Arsip administrasi pelaksanaan kegiatan dihimpun dan disusun secara lengkap dan tertib sebagai dokumen kegiatan (pelatihan atau kegiatan lainnya) yang dapat dimanfaatkan apabila diperlukan.
Dokumentasi kegiatan (pelatihan atau kegiatan lainnya) adalah seluruh data, baik dalam bentuk foto dan/atau video/film, termasuk narasi/notulen yang menyertainya, yang menjadi pendukung atas pertanggungjawaban kegiatan.
Arsip keuangan meliputi surat-surat pertanggungjawaban keuangan dan kelengkapannya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Arsip keuangan dihimpun dan disimpan oleh UPK, dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.
b. Pelaporan Kegiatan (Pelatihan atau Kegiatan Lainnya)
Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban akhir pelaksanaan kegiatan. Pelaporan kegiatan ini bersumber dari arsip (administrasi dan keuangan), termasuk TOR dan dokumentasi yang telah dihimpun dan disimpan oleh UPK. Selanjutnya, pelaporan disusun secara tertib dan lengkap sesuai dengan ketentuan program. Hasil pelaporan ini bermanfaat untuk keperluan monitoring dan evaluasi, baik pelatihan maupun kegiatan lainnya. Berikut struktur pelaporan kegiatan (pelatihan atau kegiatan lainnya): 1. Jilid/Cover 2. Daftar isi 3. Hasil Analisis Training Need Assessment (TNA) 4. Kerangka acuan kegiatan (TOR), termasuk jadwal kegiatan 5. Laporan pelaksanaan kegiatan, termasuk notulen/catatan proses 6. Rincian penggunaan dana kegiatan (rencana dan realisasi) 7. Hasil analisis evaluasi harian
12
8. Lampiran, yang terdiri dari: a) Modul yang terdiri dari matrik kurikulum, lesson plan/langkah fasilitasi, media tayang, dan format-format yang dibutuhkan b) Berita Acara c) Daftar hadir pihak yang terlibat (fasilitator/pelatih, narasumber, informan, peserta atau pihak lainnya) d) Bukti transaksi/nota/kwitansi e) Dokumentasi Khusus untuk pelaporan keuangan pada pelatihan yang diselenggarakan antar-kecamatan, rincian penggunaan dana pelatihannya tetap berbasis kecamatan, termasuk RAB yang disusun per kegiatan pelatihan. Secara keseluruhan, pelaporan kegiatan (pelatihan atau kegiatan lainnya) disampaikan paling lambat 7 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan kegiatan, baik pelatihan maupun kegiatan lainnya didokumentasikan di kecamatan dan kabupaten. 3. STRATEGI PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS Strategi yang diterapkan dalam peningkatan kapasitas ini terkait dengan beberapa hal, yakni: penataan kesertaan atau pihak yang terlibat, pemilihan pelatih dan narasumber, waktu pelaksanaan dan materi pelatihan atau kegiatan lainnya serta sumber pembiayaan. Harapannya, pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal dan berkualitas. a. Penyelenggara pelatihan atau kegiatan lainnya harus melakukan pengumpulan data dan informasi untuk menentukan peserta atau pihak yang terlibat, terutama jumlah dan kualifikasinya. Khusus untuk pelatihan, pembagian peserta di setiap kelas harus mempertimbangkan jumlah desa, kondisi geografisnya dan ketersediaan ruang kelas. Untuk memudahkan proses pembelajaran, jumlah peserta dalam 1 (satu) kelas berjumlah + 30 orang, dan peserta harus dapat membaca dan menulis. Jika jumlah peserta melebihi ketersediaan ruang kelas, maka pelatihan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali penyelenggaraan, dengan tetap mempertimbangkan anggaran dan kesediaan narasumber. Sedangkan untuk kegiatan lainnya, jumlah pihak yang terlibat disesuaikan dengan alokasi yang tersedia dan unsur-unsur yang dilibatkan (sesuai matrik terlampir) b. Tim Faskab sebagai pengawal substansi dapat membentuk Tim Pelatih Kabupaten yang terdiri dari 2 - 3 Fasilitator Kecamatan yang dinilai memiliki kompetensi dalam memfasilitasi pelatihan atau kegiatan lainnya. Untuk menjaga kualitas pelatihan atau kegiatan lainnya, maka fasilitator pelatihan atau kegiatan lainnya diharapkan memenuhi beberapa persyaratan, yakni: -
Menguasai materi yang diberikan dalam pembelajaran tersebut. Menguasai metode dan teknik pembelajaran bagi orang dewasa. Dapat berkomununikasi dengan baik
Sedangkan narasumber dapat dihadirkan, terutama terkait dengan jabatan struktural pemerintahan, keahlian praktis atau akademis. Beberapa diantaranya adalah pejabat pemda, pakar ahli/akademisi, praktisi atau unsur lainnya di luar konsultan dan fasilitator GSC. c. Beberapa kegiatan (pelatihan atau kegiatan lainnya) yang dikembangkan tahun 2017 dapat dilihat pada Matrik Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan
13
Kapasitas Tahun 2017 di wilayah Generasi Sehat dan Cerdas Lokasi Non BLM (terlampir) d. Pembiayaan utama pelatihan berasal dari DOK Peningkatan Kapasitas, namun tetap berupaya untuk mendapatkan dana dari beberapa sumber, seperti: 1) Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Kabupaten) melalui sistem penganggaran yang berlaku; 2) Dunia usaha, badan usaha milik negara atau swasta; dan 3) Masyarakat/lembaga swadaya yang tidak mengikat. 4. PENUTUP
Kegiatan peningkatan kapasitas, baik pelatihan maupun kegiatan lainnya memerlukan perencanaan yang matang dan mengikuti tahapan atau kaidah yang ada. Pelaksanaannya perlu dikelola dengan sungguh-sungguh sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
Dengan diberlakukannnya peraturan terkait desa, yakni: Undang Undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa; dan regulasi lainnya yang terkait, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Permendagri, dan Permendes PDT dan Transmigrasi, maka hal ini menjadi tantangan baru yang menjadikan desa sebagai locus dan focus. Untuk itu, peningkatan kapasitas pun selayaknya dilakukan dengan lebih berkualitas, baik terkait dengan materi, metode-teknik fasilitasi dan penyelenggaraannya. Jakarta, 28 Juli 2017 DIREKTUR PELAYANAN SOSIAL DASAR,
HANIBAL HAMIDI Pembina Utama Madya NIP. 19641224.199803.1.010
14
LAMPIRAN-LAMPIRAN
15
Matrik Penyelenggaraan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tahun 2017 No.
Jenis Kegiatan
Peserta Pelaku Pengambil Keputusan: 1. Kades 2. Perwakilan BPD
1
Pelatihan Pengarus-utamaan Pelayanan Sosial Dasar dalam Pembangunan Desa
Pelaku Pemantau & Pemerhati: 1. Perwakilan BKAD 2. Perwakilan UPK 3. Perwakilan LPM 4. Perwakilan TPMD
Narasumber1/ Informan Narasumber Pejabat Pemda Pakar ahli / Akademisi Praktisi
Materi
Pelatih Pelatih FK Tim Faskab
Wajib
Konsepsi dan Lingkup PSD dalam Implementasi UU Desa (termasuk Integrasi GSC dengan UU No. 6/2014 tentang Desa) Regulasi Pengembangan PSD di desa Standard Pelayaan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan di Desa Isu-Isu Pokok Pelayanan Sosial Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan
Pilihan
Peluang dan Tantangan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sosial Dasar di Desa
Pemilihan narasumber diverifikasi oleh Tim Faskab dengan mempertimbangkan kompetensi/keahlian, potensi pelaku dan kelembagaan lokal, dan ketersediaan dana 1
16
No.
2
Jenis Kegiatan
Pelatihan Pengelolaan Posyandu
Peserta
Pelaku Pelaksana Fasilitasi: 1. PL (Pendamping Lokal) 2. Sekdes 3. KPMD/Kader Kesehatan/ Posyandu 4. Perwakilan Tokoh Masyarakat 5. Perwakilan PKK 6. Kepala Dusun
Narasumber1/ Informan
Narasumber Pejabat Pemda Pakar ahli / Akademisi Praktisi
Materi
Pelatih
Fasilitator FK Tim Faskab
Wajib
Fasilitasi Penggunaan APBDes untuk Kegiatan Pelayaan Sosial Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan
Isu-isu pokok pelayanan dan arah transformasi Posyandu Realitas keberhasilan Posyandu dalam dukungan layanan sosial dasar Penguatan kelembagaan pengelola Posyandu Rencana Kerja untuk Pengembangan Pengelolaan Posyandu Pengelolaan
Pilihan
Identifikasi permasalahan pada layanan kesehatan ibu & anak dan dan langkah penyelesaian
17
No.
Jenis Kegiatan
Peserta
Pelaku Pengambil Keputusan: 1. Kades 2. Perwakilan BPD
3
Pelatihan Pelembagaan Pembangunan Desa
Pelaku Pemantau & Pemerhati: 1. Perwakilan BKAD 2. Perwakilan UPK 3. Perwakilan LPM 4. Perwakilan TPMD
Narasumber1/ Informan
Narasumber Pejabat Pemda Pakar ahli / Akademisi Praktisi
Materi
Pelatih
Pelatih FK Tim Faskab
Wajib
dan Pengembangan Layanan Kesehatan (Posyandu, Parenting dan Konseling Keluarga) Pengelolaan & Pengembangan Layanan Pendidikan (PAUD) Pengelolaan & Pengembangan Layanan Inklusi (Gender dan Difabel) Pengelolaan Pengetahuan Pelayaan Sosial Dasar di Desa (Dokumentasi dan Sharing Inovasi Kegiatan di Desa) Pengelolaan Asset GSC dan Serah Terima Kegiatan
Pilihan
Pengembangan kelembagaan lokal berskala Desa Pengorganisasia n Kelompok Pemanfaat Monitoring Berbasis Masyarakat
18
No.
4
5
Jenis Kegiatan
Operasional Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
Lokakarya Kemitraan Pelayanan Sosial Dasar
Peserta
Narasumber1/ Informan
Pelaku Pelaksana Fasilitasi: 1. PL (Pendamping Lokal) 2. Sekdes 3. KPMD/Kader Kesehatan/ Posyandu 4. Perwakilan Tokoh Masyarakat 5. Perwakilan PKK 6. Kepala Dusun
Narasumber Pejabat Pemda Pakar ahli / Praktisi
3 Unsur Pelaku: 1. Kades 2. Perwakilan BPD 3. PL (Pendamping Lokal) 4. Sekdes 5. KPMD/Kader Kesehatan/ Posyandu
Narasumber Pejabat Pemda Pakar ahli Praktisi
Materi
Pelatih Pelatih FK Tim Faskab
Informan Kelompok masyarakat RTM Ibu hamil/balita
Wajib
Stakeholder Mitra Pemda Sektor swasta Tokoh sukses Dan lain lain
Fasilitator FK Tim Faskab
Menyusun Profil Desa (Pendataan Non User dan Monitoring Capaian Indikator) Prioritas Pembangunan Desa berbasis IDM Menyusun Rancangan Kegiatan PSD Sosialisasi PSD
Pilihan
Fasilitasi Pengkajian Keadaan Desa dengan menggunakan instrument Peta Sosial dan Diagram Kelembagaan (Venn)
Peta masalah, potensi dan upaya Desa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar Membangun kepedulian dan solidaritas sosial para pemangku 19
No.
Jenis Kegiatan
Peserta
Narasumber1/ Informan
6. Perwakilan Tokoh Masyarakat 7. Perwakilan PKK 8. Kepala Dusun 9. Perwakilan BKAD 10.Perwakilan UPK 11.Perwakilan LPM 12.Perwakilan TPMD
6
Pengembangan Media Komunitas
Pelaku Pelaksana Fasilitasi: 1. PL (Pendamping Lokal) 2. Sekretaris Desa 3. KPMD/Kader Kesehatan/ Posyandu 4. Perwakilan Tokoh Masyarakat
Materi
Pelatih
Wajib
Narasumber Pakar ahli Praktisi
Pelatih FK Tim Faskab
Pilihan
kebijakan Langkahlangkah untuk menjaring dukungan kemitraan dan keberpihakan pengalokasian DD dan APBD terhadap penanganan masalah sosial dasar
Membangun keberpihakan terhadap peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar Cara menyusun program kerja dan pelaksanaan kegiatan GSC di masyarakat Latihan menulis
System Informasi Desa
20
No.
Jenis Kegiatan
Peserta 5. Perwakilan PKK 6. Kepala Dusun
Narasumber1/ Informan
Materi
Pelatih
Wajib
Pilihan
bersama masyarakat Cara menulis “best practice” kegiatan GSC di desa Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
21
