SALINAN
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terjadi perubahan nomenklatur yang semula Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terkait perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
8.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
9.
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Pengadaan barang/jasa pemerintah yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. 2. Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan Barang/Jasa di kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. 3. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 4. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 5. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 6. Kepala Unit Layanan Pengadaan, yang selanjutnya disingkat kepala ULP berfungsi mengkoordinir proses pengadaan barang/jasa. 7. Sekretaris Unit Layanan Pengadaan bertugas menyediakan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 8. Kelompok Kerja Pengadaan, yang selanjutnya disebut Pokja Pengadaan adalah tim kerja yang terdiri atas personil yang bersertifikat ahli pengadaan, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 10. Pakta integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam pengadaan barang / jasa. 11. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang / jasa. 12. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh ULP, memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses pengadaan barang / jasa. 13. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia barang / jasa. 14. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Pasal 2 Pengaturan ULP barang/jasa bertujuan untuk melakukan proses pengadaan barang/jasa secara lebih terintegritas/terpadu, efektif dan efisien, terbuka, bersaing, tidak diskriminatif dan akuntabel.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 3 ULP berkedudukan dan melekat pada struktur Biro Sumber Daya Manusia dan Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pasal 4 ULP mempunyai fungsi membantu PA/KPA pelayanan/pembinaan di bidang pengadaan barang/jasa.
dalam
memberikan
Pasal 5 ULP mempunyai tugas: a. mengkaji ulang Rencana Umum Pengadaan barang/jasa bersama PPK; b. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional; d. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi; e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk; f. menjawab sanggahan; g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPK; h. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; i. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, Kerangka Acuan Kerja/Spesifikasi Teknis Pekerjaan dan Rancangan Kontrak kepada PPK; j. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri. k. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA; l. Menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa di lingkungan ULP; m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di LPSE; n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan; dan o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang mencakup dokumen pengadaan, data survey harga, daftar kebutuhan barang/jasa, daftar hitam penyedia. Pasal 6 ULP mempunyai wewenang: a. menetapkan dokumen pengadaan; b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran; c. menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk: 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
d. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui Kepala ULP; e. mengusulkan kepada PA/KPA agar penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan dan tindakan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya untuk dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam; dan f. memberikan sanksi administratif kepada penyedia barang/jasa yang melakukan pelanggaran, perbuatan dan tindakan sebagaimana yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015. Pasal 7 Susunan organisasi ULP terdiri dari: a. Kepala ULP; b. Sekretaris; dan c. Kelompok Kerja (Pokja). Pasal 8 Bagan Organisasi ULP barang/jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB III KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN Pasal 9 Kepala ULP adalah Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum pada Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pasal 10 Kepala ULP mempunyai tugas : a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP; b. menyusun program kerja dan anggaran ULP; c. menetapkan dokumen pengadaan; d. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan barang/jasa ULP; e. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan Barang/Jasa di ULP dan melaporkan kepada PA/KPA apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan; f. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri selaku PA; g. menyampaikan hasil penetapan pemenang lelang/seleksi/sayembara/kontes kepada PPK atau KPA; h. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP; i. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP; j. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Menteri/PA/KPA, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN; dan k. menetapkan staf pendukung ULP sesuai dengan kebutuhan.
Pasal 11 Kepala ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP. BAB IV SEKRETARIAT UNIT LAYANAN PENGADAAN Pasal 12 Sekretariat ULP dipimpin oleh seorang Sekretaris. Pasal 13 (1) (2)
Sekretariat ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari: a. Bidang Teknis; dan b. Bidang Administrasi dan Umum. Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala, yaitu: a. Bidang Teknis dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan dan Pelaporan, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum; dan b. Bidang Administrasi dan Umum dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Penyimpanan, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum. Pasal 14
Sekretaris adalah Kepala Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga pada Biro Sumber Daya Manusia dan Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pasal 15 Sekretaris ULP mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan rumah tangga serta sarana dan prasarana ULP; b. menginventarisasi paket-paket yang akan dilelang/diseleksi; c. menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP; d. memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksnakan oleh Pokja ULP; e. mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa; f. mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manajemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa; g. mengelola dokumen pengadaan barang/jasa; h. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan yang diserahkan kepada Kepala ULP; dan i. menyiapkan dan mengoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa. Pasal 16 (1)
Bidang Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) mempunyai tugas: a. melakukan survei harga pasar dari barang/jasa terkait; b. mengkoordinasikan tenaga ahli dalam proses pengadaan c. barang/jasa; d. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan
huruf a
(2)
e. barang/jasa; dan f. menyusun standar teknis pengadaan barang/jasa. Bidang Administrasi dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b mempunyai tugas: a. menyiapkan dokumen yang terkait proses pengadaan b. barang/jasa; c. mengelola keuangan ULP; d. menyusun jadwal tugas Kelompok Kerja Pengadaan; e. menyiapkan fasilitas kebutuhan operasional ULP; f. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana terkait g. proses pengadaan barang/jasa; h. menyiapkan, mengolah dan menyimpan data dan/atau i. keterangan terkait proses pengadaan barang/jasa; j. menerima dan membantu penyelesaian pengaduan k. dan/atau sanggah banding; dan l. Menyimpan dan memelihara dokumen hasil pengadaan. Pasal 17
(1) Sekretaris ULP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat merangkap dan bertugas sebagai anggota Pokja ULP. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dapat dibantu oleh staf pendukung. (3) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian dan tugas staf pendukung diatur oleh Keputusan Kepala ULP. (4) Staf pendukung bertanggungjawab kepada Sekretaris ULP. BAB V KELOMPOK KERJA Pasal 18 (1) Kelompok Kerja (Pokja) pada ULP terdiri atas: a. Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi; b. Pokja Pengadaan Barang; c. Pokja Pengadaan Jasa Konsultansi; dan d. Pokja Pengadaan Jasa Lainnya. (2) Anggota masing-masing Pokja berjumlah gasal, paling sedikit 3 (tiga) orang. Pasal 19 Pokja mempunyai tugas : a. melakukan kaji ulang terhadap spesifikasi dan Harga Perkiraan Sendiri paketpaket yang akan dilelang/diseleksi; b. mengusulkan perubahan Harga Perkiraan Sendiri, kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak kepada PPK; c. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan; d. melakukan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari pengumuman kualifikasi atau pelelangan sampai dengan menjawab sanggah; e. mengusulkan penetapan pemenang kepada PA untuk penyedia barang/pekerjaan kontruksi/jasa lainnya yang bernilai di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dan penyedia jasa konsultansi yang bernilai di atas Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) melalui kepala ULP;
f.
g. h. i. j. k. l. m.
Menetapkan pemenang untuk : 1. Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau 2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK melalui Kepala ULP; membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala ULP; memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelllanggggaran lainnya; dalam melaksanakan tugasnya Pokja dapat dibantu oleh staf pendukung; ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian serta tugas staf pendukung diatur oleh keputusan kepala ULP; staf pendukung bertanggung jawab kepada Pokja; dan staf pendukung, apabila berhenti atau berakhir masa jabatannya, tidak diberi pensiun dan/atau pesangon. Pasal 20
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua Pokja dan setiap anggota Pokja ULP mempunyai kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (2) Penetapan pemenang oleh Pokja ULP sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf f, tidak bisa di ganggu gugat. Pasal 21 Anggota Pokja ULP dapat bertugas dan menjadi pejabat pengadaan di luar ULP. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 22 Personil ULP diangkat atau diberhentikan oleh Menteri. Pasal 23 (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. pendidikan minimal sarjana (S1); c. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; d. memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan; e. menandatangani pakta integritas; f. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; g. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja pengadaan;
h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkatnya dan menetapkannya sebagai Kepala ULP; dan i. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan setara. (2) Sekretaris ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. menandatangani pakta integritas; c. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; d. memahami seluruh jenis pekerjaan yang menjadi tugas Pokja pengadaan; dan e. syarat lain yang ditentukan dalam aturan kepegawaian untuk jabatan setara. (3) Anggota Pokja ULP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil; b. menandatangani pakta integritas; c. memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah; d. memiliki integritas moral, jujur, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas; e. memahami keseluruhan pekerjaan pengadaan yang akan dilaksanakan; f. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas Pokja pengadaan; g. memahami isi dokumen pengadaan/metode dan prosedur pengadaan berdasarkan peraturan pengadaan yang berlaku; dan h. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan pejabat yang mengangkatnya dan menetapkannya sebagai anggota Pokja ULP. Pasal 24 Personil ULP dilarang merangkap sebagai: a. anggota LPSE; b. PPK; c. Pengelola Keuangan; dan d. aparat pengawasan internal pemerintah. Pasal 25 Personil ULP berhenti atau diberhentikan apabila: a. mengundurkan diri; b. meninggal dunia; c. tidak mampu melakukan tugas secara terus menerus selama 3 (tiga) bulan karena sakit atau tanpa alasan yang jelas; d. melanggar/menyalahgunakan tugas; atau e. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
BAB VII HUBUNGAN DAN PROSEDUR KERJA ULP Pasal 26 (1) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan unit organisasi yang akan memanfaatkan barang/jasa yang diadakan dan unit organisasi terkait lainnya. (2) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan LKPP. (3) ULP wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerja dengan Pengelola LPSE Kementerian dalam hal pengadaan barang dan jasa secara elektronis . Pasal 27 (1) Hubungan kerja ULP dengan unit organisasi yang akan memanfaatkan barang/jasa yang akan diadakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), meliputi: a. penyampaian proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa; b. memberikan pedoman dan petunjuk kepada unit kerja dalam menyusun perencanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan c. pelaksanaan pedoman atau petunjuk pengendalian pelaksanaan pengadaan yang diberikan pengguna anggaran (2) Hubungan kerja ULP dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), meliputi: a. penyampaian laporan hasil pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan pedoman yang ditetapkan LKPP; b. konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa; dan c. koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan d. penyampaian masukan untuk perumusan strategi dan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 28 Prosedur kerja ULP adalah: a. mengumumkan rencana umum pengadaan barang/jasa untuk satu tahun anggaran secara terbuka kepada masyarakat luas melalui portal LPSE; b. Kepala ULP mengintruksikan Sekretariat ULP untuk menyiapkan administrasi surat menyurat, dokumen kegiatan pengadaan barang/jasa dan logistik yang dibutuhkan dalam proses pengadaan barang/jasa; c. melakukan rapat pra perencanaan dan perencanaan pengadaan Barang/Jasa; d. menyusun jadwal pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa; e. mengumumkan secara resmi pekerjaan pengadaan Barang/Jasa melalui portal LPSE; f. Pokja menyampaikan laporan mengenai proses dan hasil penetapan pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Kepala ULP; g. Kepala ULP menyampaikan hasil penetapan pemenang pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada LPSE untuk diumumkan melalui portal LPSE; dan h. Kepala ULP menyampaikan kepada PPK hasil penetapan pemenang pekerjaan pengadaan barang/jasa.
BAB VIII ANGGARAN Pasal 29 Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ULP dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertingga Nomor 2 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April pada tanggal 2015 16 April 2015 MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2015
MARWAN JAFAR
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 656 Salinan sesuai aslinya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kepala Biro Hukum dan Humas,
Fajar Tri Suprapto
Lampiran
:
Nomor Tanggal
: :
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 7 Tahun 2015 16 April 2015
BAGAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEPALA ULP KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM
SEKRETARIS KABAG PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA
POKJA PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
BIDANG TEKNIS
BIDANG ADMINISTRASI DAN UMUM
KEPALA SUBBAGIAN PENGADAAN DAN PELAPORAN
PEMELIHARAAN DAN PENYIMPANAN
POKJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI
POKJA PENGADAAN BARANG
KEPALA SUBBAGIAN
POKJA PENGADAAN JASA LAINNYA
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MARWAN JAFAR
Salinan sesuai aslinya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Kepala Biro Hukum dan Humas,
Fajar Tri Suprapto
