Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
LAPORAN
MONITORING PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU
Sekretariat
Jl. Abdul Muis No. 07, Jakarta Pusat 10110
[1]
A. Gambaran Umum Permasalahan yang terdapat pada daerah tertentu, yaitu: 1) Lemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terlihat dari belum terselesaikannya persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, kesenjangan antarwilayah, 2) Rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), 3) Kesenjangan pembangunan antarwilayah di Indonesia, 4) Masih adanya ketidakmerataan pembangunan dan keadilan hasil-hasil pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu (Ditjen PDTu) yang merupakan salah satu unsur pelaksana Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan bencana, daerah pasca konflik, dan daerah rawan pangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 388, Ditjen PDTu menyelenggarakan fungsi: 1) Perumusan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan pangan, daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik yang mencakup wilayah I (Sumatera), Wilayah II (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), Wilayah III (Kalimantan), Wilayah IV (Sulawesi dan Maluku), dan Wilayah V (Papua); 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan pangan, daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik; 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan pangan, daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik; 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daerah perbatasan, daerah pulau kecil dan terluar, serta penanganan daerah rawan pangan, daerah rawan bencana dan daerah pasca konflik, 5) Pelaksanaan administrasi Ditjen PDTu; dan 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Struktur organisasi Ditjen PDTu terdiri atas: (1) Sekretariat Direktorat Jenderal; (2) Direktorat Penanganan Daerah Rawan Pangan; (3) Direktorat Pengembangan Daerah Perbatasan; (4) Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana; (5) Direktorat Penanganan Daerah Pasca Konflik; dan (6) Direktorat Pengembangan Daerah Pulau Kecil dan Terluar. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen PDTu telah menyiapkan 5 (lima) program unggulan yaitu: 1) Pengembangan Kawasan Beranda Indonesia (PKBI), dalam mewujudkan “save villages” di perbatasan Indonesia yang mengembangkan kemandirian desa-desa di [2]
perbatasan yang maju, sejahtera, dan tercukupi sarana dan prasarana dasarnya, sehingga menjadi kawasan sabuk pengaman bagi wilayah NKRI. 2) Pengembangan Pulau Kecil Berdaya (P2KB), dalam mengembangkan dan memberdayakan pulau kecil dan terluar yang memiliki daya ungkit bagi pulau-pulau disekitarnya, berbasis pada pemanfaatan sumberdaya lokal untuk kesejahteraan masyarakat pulau kecil dan terluar secara berkelanjutan. 3) Pengembangan Daerah Tangguh Bencana (PDTB), dalam meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menghadapi bencana, khususnya dalam pengurangan risiko bencana secara mandiri dan berkekelanjutan. 4) Pengembangan Daerah Tangguh Pangan (PDTP), dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai kawasan tangguh menghadapi kerawanan pangan melalui kemandirian pengelolaan sumber daya lokal berdaya saing; 5) Pengembangan Daerah Tangguh Konflik (PDTK), dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah sebagai daerah yang tangguh dalam penanganan paska konflik, melalui pengurangan risiko konflik dan pembangunan perdamaian yang berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mendukung optimalisasi dari tugas dan fungsi dari Ditjen PDTu dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya di lingkungan Ditjen PDTu Kementerian Desa tersebut, adalah kebutuhan melaksanakan monitoring yaitu pengumpulan dan analisis informasi secara sistematis untuk melihat kemajuan dari suatu project. Monitoring bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari sebuah project atau organisasi. Monitoring berdasarkan target dan kegiatan yang telah direncanakan selama proses pekerjaaan berlangsung sehingga diharapkan dapat membantu pekerjaan tercatat dalam jalurnya, dan managemen mudah mengetahui suatu kesalahan dalam pelaksanaan program PDTu. Selanjutnya pasca dilakukan monitoring, maka diperlukan adanya kegiatan mengevaluasi, yang merupakan rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan, yang berkontribusi terhadap capaian output dan outcome yang ditetapkan dalam rencana strategi (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Tahun 2016. Capaian kinerja output dan outcome diukur dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra tersebut. Keseluruhan capaian kinerja merupakan ukuran keberhasilan managemen program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hasil monitoring ini, selanjutnya menjadi bahan melakukan evaluasi kinerja Ditjen PDTu, apakah capaian kinerja output serta capaian kinerja outcome kumulatif sesuai dengan yang direncanakan pada Renja PDTu 2016. Evaluasi capaian kinerja dilakukan antara lain dengan analisis membandingkan antara apa yang direncanakan dengan apa yang dihasilkan, disertai dengan tingkat capaian dalam ukuran kuantitatif yang tertera dalam penetapan indikator yang terdiri dari indikator input dan indikator output. Evaluasi merupakan salah satu cara untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan kekuatan dalam segi perencanaan dan implementasi kegiatan / program PDTu.
[3]
Oleh karena itu dengan melihat besarnya kepentingan dan kebutuhan dari program/ kegiatan di lingkungan PDTu ini, maka diperlukan adanya pelaksanaan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PDTu Tahun 2016. B. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Maksud diselenggarakannya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan PDTu Tahun 2016 ini adalah dalam rangka tersedianya dokumen hasil monitoring yang diperlukan untuk melihat hasil pelaksanaan program Pengembangan Daerah Tertentu khususnya Pembangunan Pasar Tradisional. 2. Tujuan Untuk mendapatkan informasi dan data terkait pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional. C. Indiktor Kinerja, Volume dan Satuan Ukur 1. Indikator Kinerja 1) Terselenggaranya Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Tahun 2016. 2) Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Tahun 2016. 2. Volume dan Satuan Ukur Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Tahun 2016 ini menghasilkan 1 (satu) keluaran dengan satuan ukur berupa kegiatan 1) Jumlah personal yang melakukan monitoring. 2) Jumlah lokasi dan hari kunjungan. 3) Jumlah laporan pelaksanaan monitoring. D. Metode Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Tahun 2016 ini dengan menggunakan metode, yaitu : 1. Diskusi dengan Pemerintah Daerah. 2. Diskusi dengan Pelaksana Pekerjaan (Pihak III) 3. Kunjungan Lapangan. 4. Penyusunan Laporan. E. Tempat dan Pelaksana Kegiatan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016 di Kabupaten Lombok Timur terkait Pembangunan Pasar Tradisional di Dusun Lendang Bunga, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. [4]
Pelaksana Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional Tahun 2016 adalah sebagai berikut: 1) 3 orang Kasubbag di Sesditjen PDTu. 2) 1 orang Tenaga Ahli di Bagian Perencanaan, Sesditjen F. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan monitoring kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional ini dilaksanakan dari tanggal 26 sd 29 Desember 2016. G. Pelaksanaan dan Temuan Lapangan 1. Koordinasi dengan Pemda Tim Monitoring sebelum turun langsung ke lapangan untuk melihat hasil pekerjaan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah (SKPD Kasbangpol/BPBD), dalam hal ini langsung bertemu dengan Kepala Kasbangpol Lombok Timur yaitu Bapak H. Sudirman. 2. Koordinasi dengan Pihak III Tim Monitoring juga dapat bertemu langsung dengan Pihak III, Bapak Emon sehingga dapat mengeksplorasi informasi terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan pasar tradisional ini. 3. Temuan Lapangan Dengan didampingi oleh Bapak Kadisbangpol dan Pihak III, Tim Monitoring melakukan kunjungan lapangan dan ada beberapa hal yang dapat Tim sampaikan dalam laporan pelaksanaan ini sebagai berikut: 1) Kontrak Kontrak pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional di Dusun Lendang Bunga, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ditandatangani oleh PPK dan Pihak III pada 19 Agustus dan berakhir pada 16 Desember 2016, dengan nilai Rp 625,824,000. 2) Pencairan Dana Pencairan dana baru tahap I (30%), sebesar Rp 187.500.000 dan selanjutnya sedang dilakukan proses pencairan pada tahap III pada minggu III Desember 2016 ini. 3) Pengendalian Satker Secara phisik, Satker melalui PPK cukup intens melakukan koordinasi dengan pihak III meskipun secara phisik belum melakukan peninjauan ke lapangan. 4) Pengendalian Direktorat Berdasarkan informasi dari pelaksana pekerjaan, bahwa dari Direktorat sudah hampir 2 kali datang mengunjungi, yaitu pada saat survey awal dan pelaksanaan pekerjaan yang hampir 95 % dan terakhir bersama inspektorat. [5]
5) Kondisi Saat ini Saat ini, pembangunan sudah hampir 95% (tinggal finisihing) padahal kontrak sudah harus berakhir tanggal 19 Desember. Pihak III menyampaikan bahwa keterlambatan ini salah satunya disebabkan adanya keterlambatan uang muka yang baru dicairkan setelah 2 bulan pengajuannya, sehingga ada keraguan dari Pihak III apakah pekerjaan pembangunan pasar ini jadi dilaksanakan atau tidak dan akhirnya baru dapat dilaksanakan pada bulan November 2016. Pembangunan ada 3 los pasar, tanpa dilengkapi bak sampah dan WC. 6) Kelembagaan Keuangan Kelembagaan keuangan belum ada di sekitar pasar tradisional yang dibangun. Rencana Bumdes akan dibentuk untuk mengelola pasar tradisional yang sudah dibangun nantinya. 7) Pemanfaatan Pasar tradisional ini dimanfaatkan oleh 4 desa di sekitar. 8) Rencana Tindaklanjut Daerah Pemerintah daerah melalui Dinas Kesbangpol sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk menjadikan pasar tradidisional ini menjadi badan usaha milik desa (Bumdes). 9) Sinergi Kegiatan Sinergi kegiatan dalam pembangunan pasar ini belum terlihat, apabila memungkinkan Dinas Kesbangpol akan berkoordinasi dengan SKPD terkait untuk pelatihan pengelolaan pasarnya. 10) Organisasi Masyarakat Kelembagaan masyarakat secara formal belum ada. Rencana apabila Bumdesa sudah terbentuk maka lembaga ini yang akan menjadi pengelola Pasar Tradisonal ini nantinya. H. Kesimpulan dan Rekomendasi 1. Pelaksanaan pembangunan pasar tradisional secara phisik sudah 95% tetapi pencarian uangnya baru uang muka 30%. 2. Satker (PPK) diharapkan mengkoordinasikan dengan pihak III untuk percepatan proses pencairan tahap akhir agar ada kesusaian antara aktivitas phisik dengan nilai keuangannya. 3. Direktorat PDPK diharapkan secara intens mengkoordinasikan dengan pihak Dinas Kesbangpol sebagai pengendalian di daerah terkait pelaksanaan pembangunan pasar tradisional yang baru 95% sehingga pelaksanaan dapat tepat waktu dan pekerjaan phisik dapat 100% terlaksana. 4. Satker (PPK) dapat mestinya meminta Pihak III untuk memberikan uang jaminan (punishment) sebesar 1/1.000 dari alokasi sisa uang kontrak berdasarkan waktu kelebihan kontrak pembangunan pasar tradional tersebut.
[6]
INSTRUMEN KUNJUNGAN LAPANGAN (MONITORING) Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pasar Tradisional DIREKTORAT PENANGANAN DAERAH PASKA KONFLIK DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DAERAH TERTENTU KEMENTERIAN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2016 Provinsi Kabupaten Kecamatan Desa
: Nusa Tenggara Barat : Lombok Timur : Aikmel : Kalijaga
NO (1) I.
II.
III.
TAHAP
KETERANGAN (3)
(2) Kontrak Pelaksanaan 1. Apakah kegiatan pembnagunan pasar tradisional tersebut sudah dilakukan tandatangan kontrak oleh PPK PDTu.
Kontrak pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisional Nomor 88/DPDTU/SATKER-PPK5/KTR/08/2016 ditandatangani oleh PPK dan Pihak III (CV. Awal) pada 19 Agustus 2016 dan akan berakhir tanggal 16 Desember 2016 (jangka waktu 120 hari kalender)
2. Berapa nilai kontraknya
Nilai kontrak sebesar Rp 625.824.000
3. Berapa volume kegiatannya
3 Unit Los Pasar
Pencairan Dana 1. Sudah tahap berapakah, proses pencairan dana sekarang
Pencairan baru tahap I (uang muka) sebesar 30%, dan sedang proses pengajuan pencairan tahap III ke pusat.
2. Sudah berapa prosen kah tahap pelaksanaan phisik kegiatan tersebut.
Pelaksanaan pekerjaan sudah hampir 95% (tinggal finising) pemasangan papan penutup bagian depan.
3. Apakah kemajuan proses pencairan dana sejalan dengan proses kemajuan phisiknya.
Sebenarnya kemajuan phisik lebih mendahului dibandingkan pencairan dananya.
Pengendalian Satker 1. Apakah tim dari Satker sudah pernah melakukan kunjungan lapangan (monitoring) ke daerah untuk melihat pekerjaan kegiatannya.
Satker belum melakukan kunjungan terhadap pekerjaan pembangunan pasar tradisional ini.
2. Pada saat tahap apakah, monitoring pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan.
Pekerjaan phisik pembangunan pasar tradisional sudah 95%
3. Bagaimana kondisi phisik hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
Pekerjaan pembangunan pasar tradisional masih baik .
[7]
4. Apakah pada saat melakukan kunjungan lapangan tersebut, Satker terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan (Pihak III).
Satker sudah melakukan koordinasi dengan pihak III (Pelaksana Pekerjaan) pembangunan pasar tradisional.
5. Apakah pada saat melakukan kunjungan lapangan tersebut, Satker terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah.
Satker sudah melakukan koordinasi dengan penanggungjawab pada Dinas Kesbangpol Lombok Timur
IV.
Pengendalian Direktorat 1. Apakah tim dari Direktorat sudah pernah melakukan kunjungan lapangan (monitoring) ke daerah untuk melihat pekerjaan kegiatannya.
Tim Direktorat sudah melakukan kunjungan terhadap pekerjaan pembangunan pasar tradisional ini.
2. Pada saat tahap apakah, monitoring pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan.
Pekerjaan phisik sudah 95%
3. Bagaimana kondisi phisik hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut.
Masih dalam proses pekerjaan dan phisik tidak ada masalah (masih baik)
4. Apakah pada saat melakukan kunjungan lapangan tersebut, pihak Direktorat terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pelaksana kegiatan (Pihak III).
Tim Direktorat sudah melakukan koordinasi dengan penanggungjawab dengan Pihak III.
5. Apakah pada saat melakukan kunjungan lapangan tersebut, pihak Direktorat terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah.
Tim Direktorat juga sudah melakukan koordinasi dengan penanggungjawab dengan Dinas Kasbangpol.
V.
Kondisi Pelaksanaan Kegiatan Saat Ini 1. 1Apakah hasil pelaksanaan pekerjaan kegiatan . sudah sesuai dengan yang ada dalam kontrak.
Hasil pekerjaan baru 95% tetapi Papan Proyek sudah dicabut dengan alasan pekerjaan sudah hampir selesai.
2.
Apakah bahan yang digunakan sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada dalam KAK Kegiatannya.
Secara phisik sudah, tetapi detail teknis perlu dikaji lagi oleh Satker.
3.
Berapa jumlah (volume) unit, panjang – lebar hasil pelaksanaan kegiatan tersebut.
3 Unit Los Pasar, tanpa ada tersedia WC dan tempat sampah, sedangkan tempat parkir tidak dialokasikan secara khusus disebabkan arena kosong masih luas untuk tempat parkirnya.
4.
Apakah waktu pelaksanaan pekerjaan kegiatan tepat waktu sesuai yang tercantum di kontrak.
Sampai pelaksanaan monitoring ini, pelaksanaan pekerjaan masih berjalan 95%, pihak III dan Kadis Kesbangpol terlambat sehingga tidak sesuai alokasi yang tercantum dalam kontrak kerja tanggal 19 Desember karena keterlambatan proses pencairan uang muka yang perlu waktu 2 bulan.
[8]
5.
Apabila ada keterlambatan pelaksanaan atau pelaksanaan lebih cepat dari yang tercantum di kontrak, berapa hari selisihnya.
Sampai kunjungan Tim Sekretariat, proses pekerjaan masih normal.
6.
Apakah lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut berada di desa dan kecamatan yang ada dalam kontrak.
Lokasi tidak ada perubahan
7.
Apabila ada perubahan lokasi, apakah sudah ada Berita Acaranya.
-
8. 2Apakah hasil pekerjaan kegiatan tersebut, saat . ini masih baik dan atau belum terdapat kerusakan.
Belum, karena baru 95% proses pekerjaaannya.
9.
Lokasi pasar tradisional berada kurang lebih 500 m dari tempat pemukiman penduduk.
Berapa jauh lokasi pelaksanaan kegiatan dengan lokasi perumahan penduduk.
10. 3Apakah sudah tersedia jariangan listrik di . lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Jaringan listrik belum tersedia
1)
Berasal dari sumber mana kah jaringan listrik ini.
-
2)
Apakah kebutuhan listrik ini dapat dipenuhi 24 jam/hari.
-
11. 4Apakah sudah tersedia jaringan telekomunikasi . di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Jaringan telekomunikasi sudah tersedia
1) Darimana kah sumber jaringan telekomunikasi di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut
Telkomsel, Indosat
2) Apakah sinyal di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut cukup bagus.
Jaringan sangat baik
Khusus Pembangunan Pasar : 12. Apakah lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut dilewati oleh moda transportasi darat/laut.
Moda transportasi belum ada yang lewat di pasar tradisonal ini. Mobil pribadi yang lewat.
13. Sampai jam berapa operasi moda tranportasi tersebut.
-
14. Siapa pemilik moda transportasi yang digunakan tersebut (
-
15. Apakah sudah tersedia sarpras transportasi darat di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Sudah, jalan tanah
1) Berapa meter panjang dan lebarnya
Jalan terhubung dengan desa lainnya.
2) Apakah status jalan tersebut (jalan non status/ jalan desa/ jalan kabupaten/ jalan provinsi/ jalan nasional)
Merupakan jalan desa
3) Apakah kondisi jalan dan jembatan tersebut masih cukup baik kondisinya.
Kondisi jalan tanah dan tidak rata.
[9]
16. Apakah sudah tersedia sarpras transportasi laut di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
VI.
Tidak ada
1) Bangunan pelabuhan/dermaga/ jety di dekat lokasi kegiatan tersebut.
-
2) Apakah pelabuhan/dermaga tersebut dibangun ole Pemda/Swasta.
-
3) Apakah sudah tersedia moda transportasi laut (Kapal/ Perahu) di lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
-
4) Berapa kapasitas kapal tersebut.
-
5) Berapa kali kapal tersebut berangkat (melakukan pengangkutan)
-
Kelembagaan Keuangan 1. 6Apakah sudah berdiri Lembaga Keuangan di . lokasi pelaksanan kegiatan tersebut
belum
1) Jenis lembaga keuangan apa yang berdiri di lokasi pelaksanan kegiatan ini (bank umum/ BPR/ Koperasi/ Pegadaian/ dsb)
-
2) Apakah pelaku usaha sudah terhadap keberadaan lembaga keuangan di lokasi pelaksanan kegiatan.
-
2. 2Apakah sudah ada BUMDes dan atau . BUMDes di lokasi kegiatan tersebut
belum
3.
Pihak Dinas Pihak III dan Kasbangpol sudah berkoordinasi dnegan Kepala Desa rencana untuk mendirikan Bumdes yang akan mengelola pasar tradisonal nantinya.
VII.
Apakah sudah dikoordinasikan dengan BUMDes dan atau BUMDes Bersama untuk pengelolaan hasil pekerjaan kegiatan tersebut.
Pemanfaatan 1. 1Apakah masyarakat/pemerintah daerah sudah . memanfaatkan hasil kegiatan tersebut.
Belum karena masih proses pengerjaannya
2. 2Berapa orang (jiwa) yang sudah . memanfaatkan hasil kegiatan tersebut.
Berapa jiwa yang memanfaatkan belum diketahui pasti.
3. 3Apakah pemanfaatnya, hanya untuk di sekitar . wilayah lokasi hasil pekerjaan kegiatan tersebut.
Rencana pemanfaatan ini untuk Pasar Mingguan
4.
Pemanfaat pasar ini nantinya , yang dimanfaatkan 4 desa di sekitar desa Kalijaga.
VIII.
Apabila ada pemanfaat yang berasal dari luar wilayah lokasi kegiatan. sebutkan Rencana Tindak Lanjut Daerah
1. Apakah daerah sudah mempersiapkan tindak lanjut dari hasil kegiatan bantuan pemerintah TA 2016.
[10]
Dinas Kesbangpol sudah berkoordinasi dnegan Kepala Desa rencana untuk mendirikan Bumdes yang akan mengelola pasar tradisonal nantinya.
2. Apakah daerah telah siap menerima hasil pekerjaan bantun pemerintah dari Ditjen PDTu, Kemendesa TA 2016
Pemda melalui Dinas Kesbangpol sudah siap menerima hasil pekerjaan pembangunan pasar tradisonal ini, tetapi tetap menunggu serah terima dari Kementerian Desa terlebih dahulu.
3. Apakah daerah sudah mempersiapkan dana pemeliharaannya melalui APBD TA 2017.
Pemeliharaan akan dilaksankan oleh Pihak Pengelola Pasar (Bumdes)
IX.
Sinergi Kegiatan 1. Apakah daerah sudah merencanakan hasil dari kegiatan dengan program/kegiatan lainnya.
Pemda melalui Kasbangpol belum merencanakan sinergi kegiatan ini.
2. Apakah rencana sinergi tersebut sudah masuk dalam dokumen perencanaan daerah (RKP/ Renja SKPD sesuai bidangnya).
-
3. Program/ kegiatan yang mau disinergikan tersebut merupakan program reguler atau program/kegiatan dari yang lainnya.
-
X.
Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) 1. 1Apakah nantinya hasil pekerjaan kegiatan . tersebut akan dikelola oleh OMS.
OMS tidak ada, rencana akan diserahkan ke Bumdes pengelolaannya mengikuti peraturan yang telah ada.
2.
Apakah OMS tersebut sudah berbadan usaha/ SK Bupati.
-
3.
Apakah sudah pernah ada pelatihan terhadap OMS untuk rencana mengelola hasil kegiatan tersebut.
-
4.
Pelatihan bidang apa yang dilatihkan (teknis pemeliharaan phisiknya/ pengelolaan kedepannya)
-
5.
Apakah OMS tersebut akan mendapatkan pendampingan dalam melaksanakan pengelolaan hasil pekerjaan kegiatan tersebut.
-
6.
Apakah pendampingan yang dilaksanakan terhadap OMS itu setiap saat atau hari-hari tertentu
-
7.
Siapakah yang memberikan pendampingan (Pemda/ LSM/ Perusahaan/ Perguruan Tinggi)
-
[11]
LAMPIRAN 2: PHOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TAHUN 2016 (1)
Pembangunan Los Pasar ke-1 yang sudah hampir 95% (tinggal finishing) pengerjaannya di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
Pembangunan Los Pasar ke-2 yang sudah hampir 95% (tinggal finishing) pengerjaannya di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
Pembangunan Los Pasar ke-3 yang sudah hampir 95% (tinggal finishing) pengerjaannya di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
[12]
LAMPIRAN 2:
PHOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TAHUN 2016 (2)
Para pekerja sedang istirahat pada saat Tim Monitoring datang ke lokasi Pembangunan Pasar Tradisonal di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
Papan Prasasti yang disiapkan untuk pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisonal di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.
[13]
LAMPIRAN 2:
PHOTO KEGIATAN PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR, TAHUN 2016 (3)
Tim Monitoring didampingi Kadis Kasbangpol, Lombok Timur dan Pihak Pelaksana pada saat melakukan monitoring pelaksanaan Pembangunan Pasar Tradisonal di Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur
[14]
