KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

PEDOMAN BANTUAN PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TAHUN 2013

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DIREKTORAT PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA SEKTOR INFORMAL

3

4

Pedoman Bantuan Program Perluasan Kesempatan Kerja 2013

KATA PENGANTAR Kegiatan Bantuan Program dalam rangka Perluasan Kesempatan Kerja Tahun 2013 Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, merupakan salah satu manifestasi kebijakan pembangunan ketenagakerjaan bidang penempatan tenaga kerja khususnya perluasan kesempatan kerja yang dilaksanakan secara sinergi dengan Lembaga Masyarakat bidang pemberdayaan masyarakat dengan prinsip kerjasama sharing cost. Hal tersebut dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat yang mempunyai akses pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan serta menanggulangi pengangguran di berbagai sektor. Secara konsepsional kegiatan bantuan program ini sangat strategis, karena dengan pendekatan ini, diharapkan akan terjadi proses transformasi sosial ekonomi masyarakat miskin/penganggur kearah yang lebih maju dan berkembang di satu sisi, dan meningkatnya kemampuan Lembaga Masyarakat untuk mengelola potensi sumberdaya pembangunan lokalnya secara optimal di sisi lain, sehingga tercipta masyarakat yang produktif, inovatif dan responsif terhadap dinamika kehidupan sosial ekonomi dilingkungannya, sekaligus tumbuh dan berkembangnya kesempatan kerja dan usaha yang berkelanjutan bagi masyarakat. Sangat disadari dan dipahami bahwa Pedoman ini masih jauh dari sempurna, dan belum mencerminkan sepenuhnya berbagai kebutuhan dan kepentingan, oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan yang konstruktif

i

demi penyempurnaannya, dan khususnya kepada para pelaksana program, dimohon untuk dapat memahami dan melaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab, sehingga harapan kita semua untuk dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat miskin dan penganggur dapat terwujud. Terima kasih dan Selamat bekerja. Jakarta,

Februari 2013

Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja

Dr. Dra. Reyna Usman, MM NIP. 19601206 198603 2 002

ii


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI

Halaman ........................................................... i

.....................................................................

iii

BAB I

PENDAHULUAN ............................................... A. Latar Belakang ............................................. B. Dasar Hukum .............................................. C. Tujuan ........................................................ D. Sasaran ....................................................... E. Pengertian-Pengertian .................................

1 1 3 5 5 6

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN BANTUAN PROGRAM ......................................................... A. Arah Kebijakan ............................................. B. Hasil Yang Diharapkan ................................ C. Sifat Dan Jenis Kegiatan .............................

9 9 12 13

BAB III

PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM ............. A. Unsur ........................................................... B. Syarat Peserta Program Dan Lembaga Pelaksana .................................................... C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Fasilitasi, Pembina Dan Pengawas .............................. D. Pelaksanaan ...............................................

15 15

MONITORING DAN EVALUASI ......................... A. Metode ......................................................... B. Instrumen .................................................... C. Responden ................................................. D. Mekanisme .................................................

31 31 31 32 32

BAB IV

16 18 21

iii

BAB V

PELAPORAN ...................................................... A. Laporan Paripurna ........................................ B. Laporan Perkembangan Hasil Pelaksanaan .. C. Laporan Monitoring dan Evaluasi ..................

39 39 40 42

BAB VI

PENUTUP

............................................................

43

LAMPIRAN – LAMPIRAN ................................................... Daftar Lampiran ................................................................. Lampiran 1 Urutan Penyusunan Dan Format Proposal .... Lampiran 2 Format Lembar Verifikasi Administrasi .......... Lampiran 3 Format Lembar Verifikasi Lokasi .................. Lampiran 4 Format Rekapitulasi Hasil Penilaian Proposal . Lampiran 5 Mekanisme Pengusulan Proposal Bantuan Program ......................................................... Lampiran 6 Pembiayaan Kegiatan Bantuan Program Berdasarkan Prinsip Sharing Cost Antara Ditjen Binapenta Dengan Lembaga Pengusul ......... Lampiran 7 Skema Proses Pencairan Pembiayaan Kegiatan Bantuan Program Melalui Pembayaran Langsung (LS) ............................................... Lampiran 8 Formulir Berita Acara ..................................... Lampiran 9 Rencana Anggaran Biaya Tahun 2013 .........

45 46 47 49 50 51

iv

52

53

55 56 57


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah perluasan kesempatan kerja akan tetap merupakan inti masalah pembangunan sosial – ekonomi Indonesia. Keberhasilan pembangunan ekonomi belum sempurna apabila masalah lapangan kerja belum dapat diselesaikan secara tuntas dan mendasar. Pada prinsipnya pembangunan perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya mempunyai tujuan untuk “memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi“. Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja yang dilaksanakan selama ini telah menghasilkan perkembangan yang positif, yakni meningkatnya kesempatan lapangan kerja baru di bidang kewirausahaan dan kemandirian. Namun demikian, dengan jumlah angkatan kerja baru begitu besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang belum dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap penciptaan kesempatan kerja baru, sehingga masalah penganggur belum dapat diselesaikan, untuk itu diperlukan upaya strategis untuk memperluas penciptaan kesempatan kerja/usaha baru dengan memobilisasi seluruh potensi sumberdaya yang ada.

1

Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan model yang dipilih lebih diperluas, dengan memperkokoh keberdayaan masyarakat dan lembaga masyarakat. Pendekatan ini dimaksud agar dalam upaya perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan kewirausahaan oleh masyarakat dapat dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan bahwa “Masyarakat memiliki pengetahuan dan kemampuan diri yang baik, kelemahan, kelebihan serta potensi“, maka melalui fasilitas Pemerintah yang disinergikan dengan potensi sumberdaya lembaga masyarakat, dan direfleksikan dalam bentuk model program yang disebut Bantuan Program, diharapkan kemampuan untuk mengatasi masalah pengangguran dan perluasan kesempatan kerja dan usaha akan dapat dilaksanakan dan dikembangkan secara baik dan hasilnya optimal. Pemahaman kemampuan masyarakat terhadap kesinergian potensi pemerintah dan lembaga masyarakat yang direfleksikan melalui bantuan program dimaksud mutlak dilakukan, dan diharapkan dapat berjalan seiring dengan konsep pengembangan masyarakat itu sendiri, sehingga upaya mengatasi pengangguran dan pemberdayaan masyarakat dapat direncanakan dan diimplementasikan oleh masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek dalam pelaksanaannya. Agar dalam pelaksanaan bantuan program dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan

2


tujuan dan sasaran yang ditetapkan, di satu sisi dan mengingat banyaknya proposal yang disampaikan oleh lembaga pengusul tidak semua dapat dipenuhi karena tidak memenuhi persyaratan baik aspek administratif maupun program di sisi lain, untuk itu perlu adanya pedoman yang mengatur tentang teknis pengelolaan pelaksanaan program agar program dapat berjalan dengan baik dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif, sehingga pelaksanaan bantuan program dalam kerangka yang positif dan akseleratif mampu memberikan kesempatan kerja dan usaha baru serta menciptakan pelayanan publik yang lebih baik dapat terwujud.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 2 tahun 1945; 2. Undang-Undang nomor Ketenagakerjaan;

13

tahun

2003

tentang

3. Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Keputusan Presiden nomor 72 tahun 2004, tentang Perubahan Keputusan Presiden nomor 42 tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

3

6. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah; 7. Peraturan Presiden nomor 95 tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Keputusan Presiden nomor 80 tahun 2003 dan nomor 85 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 59/ PKUK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 9. Peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor : Per.24/PB/2006 tentang Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga; 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : Per.33.A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : Kep-148/MEN/2001 tentang Penggunaan dan Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia; 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : Kep.08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; 13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor: Kep. 47/MEN/II/2005, tanggal 24 Pebruari 2005 tentang

4


Penetapan dan Pengangkatan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dalam daftar isian pelaksanaan anggaran; 14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor: KEP.12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia; 15. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor : KEP.662/Tahun 2012 tentang Kriteria Penilaian dan Mekanisme Pemberian Bantuan Sosial/Program Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2013.

C. Tujuan Pedoman Bantuan Program dalam rangka perluasan kesempatan kerja ini disusun dengan tujuan untuk dipedomani oleh para pelaksana kegiatan Bantuan Program agar dalam pelaksanaannya para pelaksana tidak menemui kesulitan sehingga tujuan pelaksanaan Bantuan Program dapat tercapai.

D. Sasaran 1. Tersedianya pedoman/acuan dalam melakukan penilaian bagi Tim Bantuan Program terhadap proposal yang diajukan oleh lembaga pengusul. 2. Tersedianya pedoman/acuan bagi lembaga pengusul dalam menyusun dan mengajukan proposal.

5

3. Tersusunnya proposal bagi lembaga pengusul secara baik dan memenuhi syarat yang ditetapkan dan dapat dilaksanakan. 4. Terciptanya iklim koordinasi, intergrasi, sinkronisasi secara baik diantara berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan bantuan program. 5. Terlaksananya kegiatan bantuan program sesuai dengan arah, sasaran kebijakan yang telah ditetapkan 6. Terlaksananya penilaian hasil program yang obyektif, transparan, adil dan dapat dipertanggung jawabkan.

E. Pengertian-Pengertian

Pengertian-pengertian dalam konteks kebijakan Program ini adalah : 1. Proposal adalah dokumen usulan berisikan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang disusun oleh Lembaga Pengusul dan disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal, Ditjen Binapenta untuk mendapatkan sumber pembiayaan. 2. Bantuan Program adalah bantuan dana penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam rangka menciptakan kesempatan kerja dan kesempatan usaha yang

6


dilaksanakan oleh lembaga organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, koperasi dan yayasan/ lembaga yang bergerak dibidang pengembangan SDM. 3. Sharing cost atau berbagi kepentingan pembiayaan adalah bentuk kerjasama pembiayaan guna melaksanakan atau menyelesaikan suatu kegiatan terencana dan terstruktur yang dilakukan oleh dua atau lebih institusi dalam bentuk uang, barang maupun jasa baik terukur maupun tidak terukur. 4. Sinergi adalah kerjasama pihak-pihak terkait untuk menghasilkan efek yang besar. Sinergi bukan sekedar kerja sesaat, tetapi juga merupakan proses untuk mewujudkan alternatif sehingga akan terjadi budaya kerjasama yang kreatif, inovatif dan berkelanjutan. 5. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangkitkan potensi, memotivasi dan menumbuhkan kesadaran akan potensipotensi yang dimiliki serta kemudian mengembangkannya. 6. Kelompok usaha produktif atau kelompok swadaya masyarakat adalah kelompok-kelompok yang dibentuk oleh dan dari peserta program untuk menjalankan unit-unit usaha produktif dan menggalang kerjasama serta menumbuh/ kembangkan keswadayaan. 7. Usaha produktif adalah semua bentuk/jenis usaha/bisnis skala mikro/kecil yang menghasilkan dan menguntungkan serta tidak dilarang oleh pemerintah dan agama.

7

8. Kewirausahaan adalah semangat, sikap perilaku dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. 9. Lembaga Masyarakat adalah organisasi non pemerintah dan non bisnis yang bertindak sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat dan atau yang bertindak sebagai fasilitator untuk mengembangkan kemampuan masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan atau mampu mengatasi persoalan secara mandiri.

8


BAB II ARAH KEBIJAKAN DAN KEGIATAN BANTUAN PROGRAM

A. Arah Kebijakan Perkembangan

situasi

dan

kondisi

ketenagakerjaan

dan

pengangguran yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia sekarang ini dan di masa yang akan datang harus diletakkan sebagai dinamika berbangsa dan bernegara yang harus dicermati, diwaspadai dan disikapi secara serius, serta perlu mendapatkan perhatian semua pihak dalam upaya penanganan dan penanggulangannya. Kegagalan dalam penanganan, maka akan berimplikasi luas terhadap sosial ekonomi dan politik serta kesejahteraan masyarakat yang mengarah kepada kemiskinan struktural, sekaligus menurunnya kualitas tenaga kerja. Oleh karena itu masalah pengangguran merupakan masalah nasional yang bersifat multi sektoral, multi dimensional dan multi stakeholder yang penanganannya harus integralistik. Kebijakan yang dilaksanakan dan dikembangkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal, Ditjen Binapenta dalam rangka pemberdayaan masyarakat sebagai upaya perluasan kesempatan kerja melalui bantuan program (pembiayaannya bersumber dari Pendapatan

9

Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Wajib Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Indonesia), memiliki nilai penting dan strategis sebagai upaya untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi masyarakat dengan pendekatan kerjasama antara Pemerintah dengan Lembaga Masyarakat sebagai pelaku langsung pembangunan ekonomi masyarakat. Pendekatan secara teknis diwujudkan melalui pemberian bantuan yang diperlukan oleh lembaga masyarakat dalam melaksanakan program, diharapkan akan terjadi proses transformasi sosial ekonomi masyarakat miskin atau penganggur kearah yang lebih maju dan berkembang disatu sisi, dan meningkatnya kemampuan lembaga masyarakat dalam mengelola proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka menggerakkan potensi sumberdaya lokal dan sumberdaya pembangunan secara optimal disisi lain, sehingga akan tercipta masyarakat yang produktif, inovatif dan responsif terhadap dinamika kehidupan sosial ekonomi dilingkungannya,

sekaligus

tumbuh

dan

berkembangnya

kesempatan kerja dan usaha yang berkelanjutan. Secara teknis operasional dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan program, diperlukan kerangka kelembagaan yang memadai dan dapat dijalankan secara terstruktur. Minimal ada tiga pihak secara langsung dalam keterlibatan proses pemberdayaan masyarakat melalui bantuan program yaitu :

10


1) Masyarakat (sebagai kelompok penerima manfaat program atau yang disebut dengan peserta program). 2) Institusi Pemerintah (selaku fasilitator, pembina atau pengawas pelaksanaan program). 3) Lembaga-lembaga perantara yang memiliki kompetensi di bidang pemberdayaan masyarakat seperti antara lain : 3.1 Lembaga

Pengembangan

Swadaya

Masyarakat

(LPSM). 3.2 Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Konsultan Pemberdayaan Masyarakat (LKPM). 3.3 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) 3.4 Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Perguruan Tinggi, Lembaga Pendidikan Masyarakat Non Formal (Pondok Pesantren, Yayasan Pendidikan Ketrampilan) dan lain sebagainya yang ada di masing-masing daerah dalam konteks program ini dapat difungsikan sebagai institusi pelaksana program. Dan lembaga masyarakat ini

diberikan

peluang/kesempatan

lebih

besar

dalam mengelola langsung program pemberdayaan masyarakat. 3.5 Koperasi yang bergerak dibidang Pemberdayaan Masyarakat.

11

Dengan

demikian,

penanganan

bidang

ketenagakerjaan

khususnya pengangguran di daerah melalui dukungan kebijakan pemerintah daerah yang disinergikan dengan kemampuan/ potensi lembaga masyarakat daerah yang dituangkan dalam kerangka kebijakan bantuan program, diharapkan terbangunnya motivasi dan komitmen masyarakat untuk memberdayakan potensi diri yang diaktualisasikan melalui kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif.

B. Hasil Yang Diharapkan 1. Terciptanya kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi sumberdaya lokal. 2. Terciptanya keswadayaan kelompok masyarakat yang baik dalam membangun dan meningkatkan perekonomian lokal. 3. Tewujudnya kelembagaan fungsional masyarakat yang kokoh dan mampu menjadi motor penggerak sekaligus fasilitator,

motivator,

katalisator

dalam

meningkatkan

kapasitas masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. 4. Terciptanya kelompok-kelompok wirausaha baru yang berbasis masyarakat dan mempunyai keunggulan nilai jual yang komperatif ataupun kompetitif.

12


5. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan dinamika masyarakat untuk mendayagunakan potensi diri dan sumberdaya lokal, sehingga mampu melakukan perubahanperubahan yang lebih baik.

C. Sifat dan Jenis Kegiatan Pada dasarnya sifat kegiatan yang dilaksanakan harus berkelanjutan, artinya kegiatan memiliki dampak positif dan dapat dipelihara secara terus menerus, sehingga memberikan nilai tambah secara ekonomis. Adapun Jenis-jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumberdaya daerah, dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif antara lain seperti : 1. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kewirausahaan dan Usaha Pengembangan Ternak, antara lain : sapi, kerbau, kambing, ayam, itik dsb. 2. Pemberdayaan

Masyarakat

melalui

Kewirausahaan

Budidaya jamur, ikan air tawar, udang, kepiting soka dsb. 3. Pemberdayaan

Masyarakat

melalui

Kewirausahaan

Pemanfaatan Lahan Tidur penanaman dan pengolahan tanaman obat, tanaman jarak, jagung hibrida dsb.

13

4. Pemberdayaan Masyarakat melalui Terapan Teknologi Tepat Guna antara lain bordir, sablon, bata, genting, mie bakso, makanan ringan, agribisnis dan pupuk organik, anyaman, kerajinan tangan dsb.

14


BAB III PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM

Kegiatan bantuan program diperlukan kerangka pelaksanaan yang harus dipenuhi dan sekaligus sebagai dasar dapat dan tidaknya kegiatan tersebut dilaksanakan yaitu adanya unsur, syarat-syarat peserta program dan lembaga pelaksana, tugas dan fungsi lembaga fasilitasi, pembina dan pengawas, serta pelaksanaan yang secara rinci adalah sebagai berikut :

A. Unsur Unsur-unsur yang terkait dan penting dalam pelaksanaan bantuan program antara lain adalah: 1. Masyarakat sebagai penerima manfaat program, yang secara khusus adalah Peserta Program. 2. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku fasilitator, pembina dan pengawas dalam pelaksanaan program. 3. Lembaga Masyarakat selaku pelaksana/pengelola kegiatan bantuan program.

15

B. Syarat Peserta Program dan Lembaga Pelaksana Bagi mereka yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan program masingmasing harus memenuhi syarat : 1. Peserta Program a. Kelompok Penganggur dan Setengah Penganggur b. Usia kerja (minimal 15 Tahun / putus sekolah) c. Memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja mandiri/ berwirausaha baik secara kelompok atau individu. d. Bersedia mengikuti program sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. e. Berdomisili tetap dilokasi program (bukan penduduk musiman). 2. Lembaga Masyarakat selaku Pelaksana Program. a. Lembaga

Masyarakat

pemberdayaan

yang

masyarakat

bergerak

dan

atau

dibidang pembinaan

sumberdaya manusia. b. Memiliki visi dan misi dalam bidang pemberdayaan masyarakat

16


c. Berbadan hukum memiliki akte pendirian lembaga. d. Bukan milik perseorangan. e. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang representatif. f. Memiliki personil yang berpengalaman dalam bidang pemberdayaan masyarakat. g. Memiliki program yang jelas dan berorientasi pada upaya memandirikan masyarakat. h. Memiliki kantor yang jelas, dengan surat bukti izin domisili dari camat setempat dan memiliki papan nama di depan kantor. i.

Memiliki NPWP dan Rekening Bank atas nama lembaga.

j.

Memiliki sarana dan prasarana yang layak.

k. Bersedia menandatangani surat pernyataan tentang kesanggupan pelaksanaan kegiatan, membuat laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan

dan

melestarikan

dan

administrasi laporan keuangan. l. Bersedia

untuk

menjaga,

mengembangkan hasil yang dicapai m. Memiliki aktivitas yang dinamis dan kontinyu.

17

n. Memiliki kepedulian yang tinggi dan aspiratif terhadap problem yang dihadapi masyarakat penganggur dan setengah penganggur. o. Memiliki akses pengembangan sumberdaya manusia dan pengentasan kemiskinan serta menanggulangi pengangguran diberbagai sektor. p. Memahami potensi sumberdaya daerah yang akan dikembangkan atau dikelola. q. Berpengalaman

dalam

melaksanakan

kegiatan

pemberdayaan masyarakat.

C. Tugas dan Fungsi Lembaga Fasilitasi, Pembina Dan Pengawas 1. Direktorat

Perluasan

Kesempatan

Kerja

dan

Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Dtjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia : a. Memberikan fasilitasi sebagian pembiayaan dalam bentuk bantuan yang diperlukan lembaga pelaksana. b. Memberikan legitimasi dan dukungan kepada pelaksana program sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. c. Melaksanakan perjanjian kerjasama dengan lembaga pelaksana program.

18


d. Memberikan Kontrak Kerja atau Surat Perintah Kerja kepada lembaga pelaksana. e. Melakukan penilaian atas kelayakan dan kepatutan proposal yang disampaikan dari pengusul. f.

Menunjuk dan menetapkan lembaga pelaksana program.

g. Membantu dalam memfasilitasi apabila pelaksana program memerlukan koordinasi dengan institusi atau lembaga lain. 2. Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Provinsi : a. Menerima tembusan proposal dan rekomendasi proposal yang diajukan oleh calon lembaga pengusul program. b. Membantu dalam memfasilitasi apabila pelaksanaan bantuan

program

memerlukan

koordinasi

dengan

institusi atau lembaga lain. c. Melakukan pembinaan dan bimbingan atas pelaksanaan bantuan program bersama-sama dengan Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga

Kerja

Sektor

Informal

Ditjen

Binapenta

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan. d. Membantu penyelesaian masalah jika terjadi masalah dalam pelaksanaan bantuan program di lapangan.

19

3. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan: a. Menerima tembusan dan memberikan rekomendasi proposal yang diajukan oleh calon lembaga pengusul program. b. Memberikan pembinaan dan bimbingan penyusunan proposal oleh lembaga pengusul program. c. Membantu penyelesaian masalah jika terjadi masalah dalam pelaksanaan program. d. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga pelaksana. e. Memberikan

petunjuk

penyelesaian

administrasi

kegiatan pelaksanaan program. f. Memberikan bantuan fasilitasi terkait dengan koordinasi yang diperlukan dalam pelaksanaan program. g. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia dan tembusan kepada Dinas Nakertrans Provinsi.

20


D. Pelaksanaan

Sebagaimana lazimnya program yang lain, dan agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik, maka pelaksanaan bantuan program dilakukan melalui proses/tahapan sebagai berikut : 1. Usulan Proposal a. Bagi setiap pengusul yang ingin mendapatkan kegiatan bantuan program harus mengajukan proposal program secara jelas dan realistis terlebih dahulu (dilampiri Akte Pendirian dari Notaris, NPWP dan Nomer Rekening Bank

atas

nama

Lembaga,

Rencana

Anggaran

Biaya, Surat Kesanggupan melaksanakan kegiatan, Pernyataan kesanggupan untuk memelihara, menjaga dan mengembangkan hasil pekerjaan, dan persyaratan lainnya)

kepada

Kementerian

Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi cq. Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Lt. IV a. Jakarta, dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan setempat. b. Penyusunan proposal harus memperhatikan format sebagaimana lampiran 1.

21

c. Semua usulan yang diterima akan dilakukan penilaian dan verifikasi baik dari aspek administratif, program maupun pembiayaan oleh Tim Bantuan Program yang ditunjuk oleh Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan hasil penilaian usulan dituangkan dalam rekapitulasi hasil penilaian sebagaimana lampiran 2 d. Tim Bantuan Program membuat rekomendasi diterima atau ditolaknya usulan proposal kepada Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja. e. Berdasarkan rekomendasi, khususnya bagi usulan yang layak dan diterima, maka diterbitkan Surat Keputusan Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi . f. Skema proses pengusulan proposal sebagaimana lampiran 3. 2. Pembiayaan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diusulkan harus mengacu kepada standar biaya yang dikeluarkan oleh Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia

serta

memperhatikan efektivitas dan efisiensi yaitu:

22


a. Belanja Uang Honor Tidak Tetap 1) Honor Pengarah (Dinas Kabupaten/Kota Yang Membidangi Ketenagakerjaan) 2) Honor Pembina (Pimpinan Lembaga). 3) Honor Penanggungjawab Kegiatan (Koordinator Pelaksana dari Lembaga) 4) Honor Penyelenggara Kegiatan (Lembaga) 5) Honor Pengajar/Instruktur Pelatihan. 6) Uang Saku Peserta Pelatihan. 7) Honor Narasumber Temu Konsultasi Usaha. 8) Uang Saku Peserta Temu Konsultasi Usaha. 9) Uang Honor Pemanduan/Pendampingan. 10) Uang Saku Magang Peserta. b. Belanja Barang Operasional Lainnya 1) Rapat Persiapan dan Koordinasi. 2) Sosialisasi Program dan Identifikasi. 3) Rekruitmen dan Seleksi.

23

4) Biaya Pembukaan dan Penutupan Pelatihan. 5) Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan. 6) Biaya Pembukaan dan Penutupan Temu Konsultasi Usaha. 7) Konsumsi Temu Konsultasi Usaha. 8) Biaya Sewa Bis untuk Praktek Kerja Lapangan. 9) Administrasi,

Dokumentasi,

Publikasi

dan

Pelaporan. 10) Sertifikat. 11) Bantuan Sarana Usaha. 12) Bantuan Fasilitasi Kelompok Usaha Mandiri. c. Belanja Bahan 1) Bahan untuk Sekretariat. 2) Bahan untuk Peserta. 3) Bahan Praktek.

24


d. Belanja Perjalanan Lainnya 1) Transport Penyelenggaraan Pelatihan. 2) Transport Pengajar/Instruktur Pelatihan. 3) Transport Peserta Pelatihan. 4) Transport

Penyelenggaraan

Temu

Konsultasi

Usaha. 5) Transport Narasumber Temu Konsultasi Usaha. 6) Transport Peserta Temu Konsultasi Usaha. 7) Transport Koordinasi dan Persiapan ke Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Instansi Terkait. 8) Bantuan Transport Identifikasi Potensi Peluang Usaha (IPPU). 9) Bantuan Transport Pemanduan dan Bimbingan Usaha. 10) Bantuan Transport Konsultasi ke Kemenakertrans. Sesuai dengan prinsip pembiayaan melalui sharing cost, maka dalam bentuk komponen pembiayaan dan pembebanannya pada masing-masing kegiatan adalah sebagaimana lampiran 4

25

3. Rapat Koordinasi. Berdasarkan

Surat

Keputusan

Direktur

Perluasan

Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan,

selanjutnya

dilaksanakan

rapat

koordinasi

teknis pelaksanaan program di Jakarta antara Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Ketenagakerjaan serta Calon Lembaga Pelaksana. Dalam kesempatan tersebut apabila sudah terdapat kesepakatan serta kesepahaman, maka dilakukan penandatanganan kontrak kerja antara Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia cq. Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta dengan Lembaga yang bersangkutan. 4. Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan Bantuan Program

Berdasarkan hasil rapat koordinasi dan sebelum ditanda tanganinya kontrak kerja, maka masing-masing calon Lembaga pelaksana program sebelum melaksanakan kegiatan terlebih dahulu secara khusus akan diberikan Bimbingan Teknis tentang pengelolaan program oleh Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan

26


Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik serta tepat sasaran, waktu dan manfaat.

Lama waktu, tempat serta materi Bimbingan Teknis akan dirancang dan disusun sesuai dengan kebutuhan serta situasi dan kondisi dana tersedia selanjutnya diatur lebih lanjut dalam kerangka acuan Bimbingan Teknis Pengelolaan Kegiatan Bantuan Program.

5. Pelaksanaan Kegiatan

Setelah lembaga mendapatkan Bimbingan Teknis maka masing-masing lembaga pelaksana program sesuai dengan jadual yang ditetapkan, segera menyusun rencana sekaligus melaksanakan kegiatan sebagaimana yang diusulkan, dengan mengacu pada tahapan-tahapan yang ditetapkan seperti sosialisasi program, rekrutmen dan seleksi, bimbingan teknis, pemberian sarana usaha, fasilitasi kelompok usaha mandiri, temu konsultasi usaha, Identifikasi Potensi Peluang Usaha (IPPU), pemanduan dan bimbingan usaha dan seterusnya.

27

6. Proses Pencairan Anggaran

Proses pencairan anggaran dalam rangka pelaksanaan program

dilakukan

melalui

SISTEM

PEMBAYARAN

LANGSUNG (LS), sebagaimana lazimnya pembayaran langsung (LS) dipakai untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekanan / pihak ketiga dan atau atas pembayaran dalam rangka pengadaan barang / jasa yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Adapun mekanisme / proses pembayaran melalui LS adalah sebagaimana dalam lampiran 5.

Sebelum lembaga pelaksana program mencairkan anggaran, terlebih dahulu harus melengkapi administrasi keuangan yang diperlukan antara lain sebagai berikut : a. Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) yang berisikan : 1) Nama, jabatan, alamat dan tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua. 2) Maksud kegiatan. 3) Jangka waktu pelaksanaan. 4) Jumlah biaya. 5) Nomor rekening bank dan NPWP atas nama lembaga.

28


b. Surat Perintah Mulai Bekerja ( SPMB) yang berisikan : 1) Nama, jabatan, alamat dan tanda tangan pihak pertama. 2) Nama, jabatan, alamat, NPWP, nomor rekening bank dan tanda tangan pihak kedua. 3) Macam pekerjaan. 4) Harga pekerjaan. 5) Waktu pelaksanaan. 6) Pelaksanaan pembayaran. c. Berita Acara Hasil Pekerjaan, berisikan : 1) Nama, jabatan, alamat dan tanda tangan pihak pertama dan pihak kedua. 2) Pernyataan pihak kedua telah menyelesaikan pekerjaan. 3) Pernyataan pihak pertama telah menerima hasil pekerjaan sesuai kontrak. 4) Pernyataan pihak kedua berkewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan hasil pekerjaan. 5) Contoh Berita Acara sebagaimana lampiran 6.

29

7. Pertanggungjawaban Anggaran Mengingat sumber pembiayaan kegiatan bantuan program melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka pertanggung jawaban anggaran harus sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Kepmenakertrans Nomor : Kep. 08/MEN/I/2005 tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian. Sementara administrasi

keuangan

yang

dikelola

oleh

lembaga

pelaksana program terkait dengan bukti-bukti pengeluaran yang definitif harus dibukukan secara baik dan tertib sebagai pertanggungjawaban lembaga pelaksana yang bersangkutan. Apabila dilakukan audit oleh pihak yang berwenang, maka Lembaga Pelaksana program harus dapat memperlihatkan/ menunjukkan semua bukti-bukti pengeluaran dimaksud.

30


BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pada dasarnya monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk melihat, menilai dan mengukur sejauhmana hasil yang dicapai. Untuk kepentingan itu, maka diperlukan pengumpulan data serta informasi tentang pelaksanaan program secara komprehensif, baik pelaksana program, peserta program maupun institusi lain yang terkait, sekaligus dampak kemanfaatan program. Dengan demikian, maka dalam monitoring dan evaluasi hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah :

A. Metode

Untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan hasil yang dicapai, maka metode yang dilakukan adalah dengan kunjungan langsung lapangan (dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu) yang bersumber dari data primer yaitu melalui kuesioner dan wawancara yang diisi oleh petugas maupun kelompok sasaran, serta analisis data sekunder dari laporan yang dibuat pihak pelaksana program.

B. Instrumen

Instrumen atau perangkat yang digunakan adalah kuesioner yang dirancang secara khusus disesuaikan dengan kebutuhan, artinya muatan/substansi antar responden berbeda.

31

C. Responden

Responden yang menjadi sasaran monitoring dan evaluasi adalah mereka yang terkait langsung dengan pelaksanaan bantuan program atau pihak lain yang terpengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan program. Responden yang dimaksud adalah Lembaga Pelaksana Program, Peserta Program dan Dinas Tenaga Kerja serta Instansi/Lembaga terkait lain.

D. Mekanisme

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bantuan program melalui proses/urutan kegiatan sebagai berikut: 1. Identifikasi Lembaga Pelaksana.

Melakukan identifikasi lembaga pelaksana kegiatan bantuan program dan dihimpun dalam satu daftar, dan selanjutnya diklasifikasi sesuai dengan jenis kegiatan, wilayah/daerah domisili lembaga yang bersangkutan (Provinsi, Kabupaten/ Kota). Dengan perkataan lain dilakukan pemetaan atas lembaga pelaksana program.

2. Penetapan Personil.

32

Anggota-anggota tim monitoring dan evaluasi ditunjuk dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Pedoman Bantuan Program Perluasan Kesempatan Kerja 2013

Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan dalam pelaksanaannya diterbitkan dengan Surat perintah Tugas. 3. Penetapan Jadwal.

Sebelum dilaksanakan monitoring dan evaluasi, terlebih dahulu disusun jadwal secara rinci dan sesuai kebutuhan. Apabila terdapat anggota tim yang ditunjuk dari luar unit teknis Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka sebelum yang bersangkutan ditugaskan, Pejabat yang akan menugaskan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin kepada atasan langsung yang bersangkutan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.

4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan cara mengunjungi lokasi kegiatan tanpa pemberitahuan terhadap objek terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh lebih obyektif. Pengambilan data dilaksanakan melalui pengisian kuesioner dan wawancara secara langsung kepada pelaksana program, pembina program serta kelompok sasaran.

33

5. Pelaporan dan Rekomendasi.

Setelah melaksanakan monitoring dan evaluasi, petugas wajib membuat laporan dan rekomendasi paling lambat (3) tiga hari setelah pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Laporan tersebut (berdasarkan hasil) dituangkan dalam bentuk tabulasi dan analisis data yang diperoleh dilapangan. Laporan diserahkan kepada koordinator evaluasi sebagai bahan penyusunan laporan paripurna atau laporan akhir pelaksanaan secara lengkap.

6. Indikator Penilaian. Untuk mengevaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan bantuan program, sekaligus untuk mengetahui kinerja yang dicapai, kemanfaatan program serta layak dan tidaknya program dimaksud untuk dikembangkan, maka diperlukan penilaian terhadap tiga subyek yaitu (1). Lembaga selaku Pelaksana Program, (2). Peserta Program, (3). Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota selaku Pembina.

34

Untuk kepentingan tersebut, maka indikator penilaian meliputi 4 (empat) indikator yang dijabarkan menjadi 20 sub indikator.


INDIKATOR 1: KELEMBAGAAN – LEMBAGA PELAKSANA Indikator ini adalah untuk mengetahui dan menilai atas eksistensi lembaga yang bersangkutan, sekaligus kelayakannya sebagai pelaksana program, sehingga dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan atas kepatutannya untuk dapat ditunjuk kembali sebagai pelaksana bantuan program. No

Indikator

1.

Apakah legalitas lengkap (Akte Notaris, Rekening Lembaga, NPWP) masih tetap dan konsisten

2.

Apakah keberadaan menetap, tidak jelas)

3.

Apakah personil lembaga mengalami kemajuan dan memadai (jumlah dan kemampuan/keahlian dalam menangani kegiatan)

4.

Apakah ada dokumentasi/pelaporan kegiatan yang sudah dilakukan (jumlah dan mutu).

5.

Pengalaman lembaga dalam menangani kegiatan sejenis dari institusi lain.

kantor

Ket.

(ada

dan

35

INDIKATOR 2: KELOMPOK SASARAN DAN MANFAAT PROGRAM Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui secara pasti atas kondisi atau keberadaan kelompok sasaran/peserta program, dan manfaat atas program yang diikuti sehingga kondisi dan perkembangannya dari sebelum dan sesudah mendapatkan pembinaan dapat diketahui.

36

No

Indikator

1.

Apakah kelompok sasaran masih jelas jumlah dan keberadaannya

2.

Apakah kegiatan usaha kelompok sasaran berkembang

3.

Apakah kelompok sasaran tidak menganggur lagi. Bagaimana manfaat program yang diikuti.

4.

Apakah kelompok sasaran, saat ini masih menjalin hubungan dengan lembaga pelaksana.

5.

Apakah kelompok sasaran merasa puas terhadap kinerja lembaga pelaksana.

Ket.


INDIKATOR 3: KEBERLANJUTAN PROGRAM Indikator ini dimaksudkan untuk mengetahui terhadap kemanfaatan program, serta terciptanya iklim berkelanjutan/ berkesinambungan serta hubungan antara pelaksana program dengan peserta program secara baik, disamping perkembangan adanya penciptaan kesempatan kerja bagi penganggur. No

Indikator

1.

Apakah untuk 2 - 3 tahun mendatang kelompok sasaran masih menjalankan usaha yang dibina

2.

Apakah ada penambahan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan yang dibina atau dirintis.

3.

Apakah pemasaran hasil kegiatan dapat berjalan baik

4.

Ada kegiatan riil yang mengindikasikan adanya hubungan antara lembaga pelaksana dengan kelompok sasaran (misalnya pemasaran hasil, pemberian pinjaman modal, akses sumber ekonomi, dll)

5.

Apakah kegiatan bantuan program memberikan indikasi dampak peningkatan pendapatan kelompok sasaran.

Ket.

37

INDIKATOR 4 : DINAS YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN SELAKU LEMBAGA FASILITASI, PEMBINA Indikator ini adalah untuk mengetahui dan memahami apakah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat memiliki peran penting dan strategis selaku pengawas serta pembina. Hasil evaluasi akan dijadikan sebagai rujukan khusus bagi Pusat untuk memperkuat peran Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam keterkaitannya terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan program.

38

No

Indikator

1.

Apakah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat mengetahui bahwa ada kegiatan bantuan program yang dikelola oleh lembaga masyarakat.

2.

Apakah ada kontak person yang ditunjuk dari Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan setempat dalam memantau kegiatan (pada no. 1) di kab/kota setempat.

3.

Apakah pernah melakukan dengan lembaga pelaksana

komunikasi

4.

Apakah pernah lapangan

peninjauan

5.

Apakah pernah melakukan evaluasi bersama dengan lembaga pelaksana.

melakukan

Ket.


BAB V PELAPORAN

Pelaporan kegiatan diperlukan untuk mengetahui perkembangan dan kendala yang terdapat dilapangan, sehingga secara dini dapat diketahui hambatan dan permasalahan dilokasi kegiatan. Disamping hal tersebut Pelaporan digunakan sebagai rujukan dalam kerangka penyempurnaan penyusunan program tahun berikutnya. Ada beberapa bentuk laporan antara lain laporan paripurna pelaksanaan kegiatan dan laporan perkembangan hasil yang dicapai.

A. Laporan Paripurna

Sudah menjadi keharusan bagi lembaga pelaksana program, apabila selesai melaksanakan kegiatan dan sesuai dengan jadual yang ditetapkan, maka lembaga pelaksana program diwajibkan membuat laporan paripurna. Disamping laporan dimaksud merupakan bukti penyelenggaraan, juga sangat diperlukan guna kelengkapan pencairan biaya/pengajuan pembiayaan ke Kantor Perbendaharaan Negara. Laporan dikemas secara baik dan disampaikan langsung kepada Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan Lantai IV/a. Dan tembusan kepada Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Format penulisan laporan sebagaimana lampiran 7.

39

B. Laporan Perkembangan Hasil Pelaksanaan

Lembaga pelaksana program berkewajiban membuat laporan semesteran selama 2 (dua) tahun berturut-turut atas hasil yang dicapai. Laporan ini memuat hasil perkembangan yang dicapai secara komulatif dari sejak awal kegiatan dilaksanakan sampai dengan laporan dibuat, terutama terkait dengan modal kerja usaha (bantuan sarana usaha yang diberikan secara fisik, penambahan tenaga kerja, kelembagaan usaha, masalahmasalah yang dihadapi dan upaya pemecahan). Laporan dimaksud disampaikan kepada Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lantai IV a Jakarta Selatan dan tembusan kepada Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana lampiran 8. a. Mengingat laporan tersebut sebagai bahan kajian dan alat pemantauan atas perkembangan hasil bagi pimpinan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, maka Laporan sudah diterima paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. b. Bagi lembaga pelaksana program yang menyampaikan laporan secara tepat waktu atau konsisten serta menunjukkan hasil yang menggembirakan, artinya merefleksikan adanya perkembangan hasil yang signifikan baik dari sisi kesempatan kerja dan usaha dan setelah melalui proses monitoring

40


dan evaluasi, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, cq. Ditjen Binapenta perlu mempertimbangkan pengembangan hasil kegiatan dimaksud, namun demikian tetap mengacu kepada situasi dan kondisi yang ada.

41

C. Laporan Monitoring Dan Evaluasi

42

Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia berkewajiban untuk menghimpun dan menyusun laporan perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan secara menyeluruh dan komulatif terkait dengan jumlah bantuan sarana usaha, tenaga kerja yang diserap dan masalah-masalah yang dihadapi serta upaya pemecahan. Laporan dimaksud sebagai bahan penyusunan laporan Tahunan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia secara menyeluruh.


BAB VI PENUTUP

Dengan tersusunnya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Program ini, kiranya dapat memberikan kesamaan langkah dan pemahaman terhadap kebijakan pelaksanaan kegiatan bantuan program terutama bagi para pelaksana atau pihak-pihak lain baik langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan kegiatan bantuan program Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keberhasilan kegiatan bantuan program sangat dipengaruhi oleh adanya konsistensi, keseriusan dan kejujuran dari masing-masing pelaksana program atau para pelaku-pelaku lain yang terkait . Oleh karena itu kepada semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan program, diharapkan dapat memberikan yang terbaik, sehingga tujuan dan sasaran program dalam rangka pengentasan kemiskainan dan pengangguran dapat terwujud.

Jakarta,

Februari 2013

43

44


LAMPIRAN – LAMPIRAN

45

Daftar Lampiran : Lampiran 1 : Urutan Penyusunan dan Format Proposal Lampiran 2 : Format Lembar Verifikasi Administrasi Lampiran 3 : Format Lembar Verifikasi Lokasi Lampiran 4 : Format Rekapitulasi Hasil Penilaian Proposal Lampiran 5 : Mekanisme Pengusulan Proposal Bantuan Program Lampiran 6 : Pembiayaan Kegiatan Bantuan Program Berdasarkan Prinsip Sharing Cost Antara Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Ditjen Binapenta Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dengan Lembaga Pengusul Lampiran 7 : Skema Proses Pencairan Pembiayaan Kegiatan Bantuan Program Melalui Pembayaran Langsung (Ls) Lampiran 8 : Formulir Berita Acara Lampiran 9 : Rencana Anggaran Biaya Tahun 2013

46


Lampiran 1 : Urutan Penyusunan Dan Format Proposal i. HALAMAN COVER PROPOSAL ii. HALAMAN PROFIL DATA LEMBAGA

(berisikan Nama Lembaga, Nama Pimpinan Lembaga/ Penanggung jawab, Alamat, No. Akte Notaris lembaga, No. NPWP atas nama lembaga , No. Rek. Bank atas nama Lembaga, Jenis kegiatan).

iii. KATA PENGANTAR iv. DAFTAR ISI v. ISI DAN FORMAT PROPOSAL BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. SASARAN PROGRAM D. MANFAAT PROGRAM BAB II PROGRAM BIMBINGAN TEKNIS DAN KEWIRAUSAHAAN

( sesuai dengan program yang diusulkan) A. KEBUTUHAN PROGRAM B. KURIKULUM DAN SILABI/MODUL BIMBINGAN C. PESERTA D. TENAGA PEMBIMBING E. LAMA BIMBINGAN F. LOKASI BIMBINGAN

BAB III RENCANA PELAKSANAAN BIMBINGAN A. SOSIALISASI B. REKRUTMEN DAN SELEKSI

47

C. PEMANGGILAN PESERTA D. PELAKSANAAN BIMBINGAN E. RENCANA TINDAK LANJUT F. MONITORING DAN EVALUASI G. PELAPORAN BAB IV GAMBARAN UMUM LEMBAGA A. FASILITAS DAN SARANA B. TENAGA PEMBIMBING C. STRUKTUR ORGANISASI D. PENGALAMAN PEKERJAAN BAB V RENCANA PEMBIAYAAN BAB VI PENUTUP LAMPIRAN – LAMPIRAN: 1. Jadual bimbingan 2. Daftar Riwayat Hidup Tim Pembimbing 3. RAB (Rencana Anggaran Biaya) 4. Rekomendasi Dinas Nakertrans setempat 5. Kesanggupan melaksanakan pekerjaan 6. Surat Kuasa Penanggung jawab (jika dikuasakan) 7. Akte Notaris (atas nama lembaga) 8. No. NPWP (atas nama lembaga) 9. No. Rekening Bank (atas nama lembaga) 10. Surat Keterangan Domisili

48


Lampiran 2 : Format Lembar Verifikasi Administrasi HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI TAHAP 1 LEMBAGA MASYARAKAT CALON PENERIMA BANTUAN PROGRAM UNTUK WIRAUSAHA MELALUI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TAHUN 2013 NO ID

:

................. (sesuai dengan rekening bank)

NAMA LEMBAGA

:

................................................................

PIMPINAN LEMBAGA

:

................................................................

PROVINSI

:

...............................................................

NO. KONTAK

:

...................................... TELP. / HP. CHECK LIST

NO

DOKUMEN

1.

Surat yang ditujukan/tembusan kepada DIRJEN BINAPENTA

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

ADA

TIDAK ADA

KET.

Tanggal pengajuan proposal (tuliskan) Nomor surat (tuliskan) Perihal (tuliskan) Jenis Kegiatan (tuliskan) Akte Notaris a.n. Lembaga NPWP a.n. Lembaga Rekening Bank a.n. Lembaga Rekomendasi Dinas Setempat Keterangan domisili

Catatan: ....................................................................................................................... ...................................................................................................................... Tim Administrasi _____________________

49

Lampiran 3 : Format Lembar Verifikasi Lokasi LEMBAR VERIFIKASI LOKASI LEMBAGA PENGAJU KEGIATAN BANTUAN PROGRAM UNTUK WIRAUSAHA DALAM RANGKA PERLUASAN KESEMPATAN KERJA TAHUN 2013 NAMA LEMBAGA PIMPINAN LEMBAGA : NO. KONTAK ALAMAT NO

: .................................................................................... .................................................................................... : .................................................................................... : ....................................................................................

DOKUMEN

1.

Akte Notaris a.n. Lembaga

2.

NPWP a.n. Lembaga

3.

Rekening Bank a.n. Lembaga

4.

Struktur Organisasi/ Kepengurusan

5.

Sarana dan Prasarana Lembaga

6.

Dokumentasi Pengalaman Kerja

7.

TOR / Kerangka Acuan

8.

Rekomendasi Dinas Setempat

9.

RAB / Jumlah yang diusulkan

10.

Surat Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan di atas Materai

11.

Job Order

12.

Jumlah Peserta

13.

Waktu Pelaksanaan

CHECK LIST ADA

KET.

TIDAK ADA

14. Pembayaran secara LS Rekomendasi: _____________________________________________________ _____________________________________________________ TIM VERIFIKASI

PENANGGUNGJAWAB LEMBAGA

................................. .................................. MENGETAHUI DINAS TENAGA KERJA KAB./KOTA .............................................

50


51

LEMBAGA 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROFIL PERSYARATAN 11

12

13

14

Diterima

Ditolak

PENILAIAN

NAMA

Ttd

TIM PENILAI SP

NPWP a.n. Lembaga

Rekening Bank a.n. Lembaga

Struktur Organisasi/ Kepengurusan

Sarana Lembaga

Dokumentasi Pengalaman Kerja

TOR / Kerangka Acuan

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Akte Notaris

1.

Note:

14.

13.

12.

11.

10

9.

8.

Pembayaran secara LS

Waktu Pelaksanaan

Jumlah Peserta

Job Order

Surat Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan di atas Materai

RAB / Jumlah yang diusulkan

Rekomendasi Dinas Setempat

4.

3.

2.

1.

No

NOTE

HASIL PENILAIAN LEMBAGA MASYARAKAT YANG MENGAJUKAN BANTUAN PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINAPENTA TAHUN 2013

Lampiran 4 : Format Rekapitulasi Hasil Penilaian Proposal

Lampiran 5 : Mekanisme Pengusulan Proposal Bantuan Program 2 KEMENAKERTRANS

7A 3 DIREKTUR PKKPTKSI 1A

1B

4

7B

8

8

TIM BANTUAN PROGRAM

LEMBAGA PENGUSUL

1C

PROSES

6

5A DITOLAK

KEPALA DISNAKER PROVINSI KAB./KOTA

5B

DITERIMA

Keterangan: 1A,B,C

 Lembaga Pengusul mengirim Proposal Bantuan Program yang ditujukan kepada KEMENAKERTRANS cq. Direktur PKKPTKSI Ditjen Binapenta dengan tembusan ke KEPALA DINAS PROVINSI, KAB./KOTA YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN.

2

 MENAKERTRANS mendisposisikan kepada Direktur PKKPTKSI

3

Direktur Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal mendisposisikan kepada TIM BANTUAN PROGRAM

4

 Diproses oleh TIM BANTUAN PROGRAM

5A,B

 Hasil Proses TIM BANTUAN PROGRAM : Ditolak dan Diterima

6

 Hasil Proses diajukan kepada Direktur PKKPTKSI untuk mendapatkan rekomendasi penetapan hasil akhir Calon Penerima Bantuan Program

7A,B

 Direktur PKKPTKSI melaporkan hasil akhir Calon Penerima Bantuan Program ke MENAKERTRANS dan LEMBAGA PENGUSUL

8

 KEPALA DINAS PROVINSI, KAB./KOTA YANG MEMBIDANGI KETENAGAKERJAAN merekomendasikan proposal Lembaga Pengusul ke KEMENAKERTRANS.

52


Lampiran 6 : Pembiayaan Kegiatan Bantuan Program Berdasarkan Prinsip Sharing Cost Antara Direktorat PKKPTKSI Ditjen Binapenta Kemenakertrans Dengan Lembaga Pengusul NO

KEGIATAN

1 -

-

Belanja Uang Honor Honor Pengarah Dinas Kab./Kota yang membidangi Ketenagakerjaan. Honor Pembina (Pimpinan Lembaga) Honor Penanggungjawab Kegiatan (Koordinator Pelaksana dari Lembaga) Honor Penyelenggara Kegiatan (Lembaga) Honor Pengajar/Instruktur Pelatihan Uang Saku Peserta Pelatihan Honor Narasumber Temu Konsultasi Usaha Uang Saku Peserta Temu Konsultasi Usaha Honor Pemandu/Pendamping Uang Saku Magang Peserta

NO

KEGIATAN

2 -

Belanja Barang Operasional Lainnya Rapat-rapat Persiapan dan Koordinasi Sosialisasi Program dan Identifikasi Rekruitmen dan Seleksi Biaya Pembukaan dan Penutupan Pelatihan Akomodasi dan Konsumsi Pelatihan Biaya Pembukaan dan Penutupan Temu Konsultasi Usaha Konsumsi Temu Konsultasi Usaha Biaya Sewa Bis untuk Praktek Kerja Lapangan Administrasi, Dokumentasi, Publikasi dan Pelaporan Sertifikat Bantuan Sarana Usaha Bantuan Fasilitasi Kelompok Usaha Mandiri

-

-

VOL

VOL

SAT

SAT

JML

JML

TOTAL

TOTAL

NAKER TRANS

LEMBAGA



-

 

-

     

 -

NAKER TRANS

LEMBAGA

 -

    

-

 



-

 

 -

53

NO

KEGIATAN

3 -

Belanja Bahan Bahan untuk Sekretariat Bahan untuk Peserta Bahan Praktek

4 -

Belanja Perjalanan Lainnya Transport Penyelenggaraan Pelatihan Transport Pengajar/Instruktur Pelatihan Transport Peserta Pelatihan Transport Penyelenggaraan Temu Konsultasi Usaha Transport Narasumber Temu Konsultasi Usaha Transport Peserta Temu Konsultasi Usaha Transport Koordinasi dan Persiapan ke Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Instansi Terkait Bantuan Transport Identifikasi Potensi Peluang Usaha (IPPU) Bantuan Transport Pemanduan dan Bimbingan Usaha Transport Konsultasi ke Depnakertrans

-

VOL

SAT

JML

TOTAL

NAKER TRANS

LEMBAGA

  -



-

   

-



-





-

-



-



-



J U M LAH

54


Lampiran 7 : Skema Proses Pencairan Pembiayaan Kegiatan Bantuan Program Melalui Pembayaran Langsung (Ls)

55

Lampiran 8 : Formulir Berita Acara

KEMENTERIAAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI R.I Direktorat Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga Kerja Sektor Informal Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Lantai IVA Jakarta Selatan 12950 Telp. (021) 5252882, 5250991 – Fax. 5227588 BERITA ACARA HASIL PELAKSANAAN PEKERJAAN NOMOR : BA……………. Pada hari ………….. , tanggal ………… bulan …………. Tahun …………., kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nam a

:

Ir. Yanuarini Astuti Dewi

Jabatan

:

Pejabat Pembuat Komitmen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dit. PKKPTKSI Ditjen Binapenta Tahun 2013

Alamat

:

Gedung Kemenakertrans Lt. 4 Blok A. Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 51 Telp. 021-5250991, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2.

Nam a

:

............................................

Jabatan

:

Pimpinan Lembaga ……………………….

Alamat

:

Jl. ……………………….............................

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Setelah melalui proses monitoring dan evaluasi atas hasil pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Perjanjian Kerja/Kontrak, maka dengan ini kedua belah pihak bersepakat menyatakan bahwa : 1. PIHAK KEDUA telah dapat menyelesaikan dengan baik atas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. 2. PIHAK PERTAMA dapat menerima hasil pekerjaan dimaksud, karena telah selesai sesuai dengan Surat perjanjian Kerja/Kontrak Nomor: B. /DP2TKDN/SP/tanggal .. 3. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memelihara, menjaga, membina dan mengembangkan seluruh hasil pekerjaan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, sehingga bermanfaat baik untuk peserta program maupun untuk masyarakat lain disekitarnya. Demikian Berita Acara hasil pelaksanaan pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA ( ……………………… ) Pimpinan Lembaga

56

PIHAK PERTAMA PEJABAT PEMBUAT Komitmen (PPK) ( ……………………… )


Lampiran 9 : Rencana Anggaraan Biaya

57

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Recommend Documents