I\IENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.08/MENA//2007 TENTANG PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
.
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanlut dari Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP.58/lvl.PAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya. perlu mengatur pola karir dan pola pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
Mengingat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2.
J.
Undang-Undang Nomor l5 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
il3
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);'
6.
Peraturan Pemerintah 'Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan'Lembaran Negara Republik Indonesia Nsmor 3800);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
8.
Peraturan Pemerintah . Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negala Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor'4263);
g.
Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
l0,Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20lP Tahun 2005;
ll.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.58/MPAN/6/2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya;
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP.2221MEN/X/2005 dan Nomor 37 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya;
12. Keputusan Bersama
13.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.60/PAN1612005 tentang Ketentuan Lampiran I dan atau Lampiran II Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
ll4
MEMUTUSI(AN: MenetapKan
: PERATURAN MENTEIII TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT.
Pasal Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan
I
:
l.
Penggerak Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang pengerakan masyarakat.
2.
PSM Terampil adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penggerakan masyarakat.
3.
PSM Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kualifikasi profesional yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penggerakan dan pemberdayaan masyarakat.
4.
Swadaya Masyarakat adalah kemampuan kelompok masyarakat dengan kesadarannya dan inisiatif sendiri untuk mengadakan usaha kearah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.
5.
Angka Kredit adalah nilai tiap butir kegiatan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh PSM.
6.
Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara dan memberhentikan dalam dan dari jabatan PSM adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk.
7.
Lembaga Pelatihan/Pembelajaran adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lembaga pelatihan/pembelajaran pemerintah daerah yang telah mendapat akreditasi dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
r 15
8.
Instansi Pembina Jabatan Fungsional PSM adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9.
10.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah diklat yang dipersyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan dan telah menduduki Jabatan Fungsional.
Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.
PSM dan
bukan
11.
Pendidikan dan Pelatihan Teknis adalah diklat yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta sikap dan perilaku sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
12.
Pola Karir adalah pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang menggambarkan alur pengembangan karir yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antarajabatan, pangkat, diklat jabatan, kompetensi serta masa jabatan seseorang Pegawai Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan tertentu sampai dengan pensiun.
13.
Pola Diklat adalah kerangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil melalui diklat
guna
peningkatan dan pengembangan kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja) seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. 14. Jabatan
Karir Terbuka adalah jabatan yang dapat diduduki oleh setiap Pegawai Negeri Sipil
yang memenuhi persyaratan. 15. Pembinaan
Karir adalah pembinaan dalam upaya untuk meningkatkan kedudukan
seseorang
dalam susunan jabatan. 16. Sertifikasi adalah suatu proses pemberian surat keterangan
bagi Pegawai Negeri Sipil yang
telah lulus mengikuti diklat atau uji kompetensi.
adalah tingkat kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam kaitannya dengan karir.
17. Jenjang Jabatan
18.
Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
19. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
l16
Pasal 2
(l)
Pedoman Pola Karir dan Pola Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional PSM ini sebagai acuan bagi Pejabat Fungsional PSM dan pembina kepegawaian dalam melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional PSM.
(2)
Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Ruang Lingkup Pedoman Pola Karir dan Pola Diklat ini, meliputi ketentuan yang berkaitan dengan Karir Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional PSM di instansi Pemerintah maupun instansi pemerintah daerah.
Pasal 4 Peraturan Menteri
ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Mei 2007
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,
ERMAN SUPARNO
I l'1
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PER.08/MENA//2007 TENTANG PEDOMAN POLA KARIR DAN POLA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
BAB I PENDAHULUAN
Untuk meningkatkan, mengernbangkan dan memperluas pelayanan dibidang
penggerakan
masyarakat yang profesional. berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan berwibawa, serta penuh pengabdian, diperlukan peningkatan PSM melalui diklat sebagdi membentuk pejabat
fungsional yang memiliki kompetensi dan profesional. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembinaan Pegawai Negeri Sipil khususnya yang memangku Jabatan Fungsional PSM perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya atas dasar sistem karir dan prestasi kerja. Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional PSM sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep.58/M-PANl6l2004 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya, berkewajiban
dan mempunyai tanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan Pejabat Fungsional PSM. Untuk adanya kesamaan dalam melakukan pembinaan terhadap Pejabat Fungsional PSM perlLr ada Pedorran Pola Karir dan Pola Diklat PSM. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan Pejabat Fungsonal PSM yang memiliki kualitas tertentu untuk memenuhi salah satu persyaratan jabatan fungsional di bidang penggerakan masyarakat.
BAB II KARIR PSM Karir Jabatan Fungsional PSM merupakan jenjang jabatan dan kepangkatan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional PSM, yang menunjukkan adanya kepastian atau jaminan bagi pemangku jabatan fungsional ini dalam pangembangan karirnya dimasa yang akan datang.
l18
Jabatan fungsional PSM merupakan jabatan karir terbuka bagi Pegawai Negeri Sipil yang menangani kegiatan penggerakan masyarakat. Ini mengandung arti bahwa untuk kepentingan dinas dan/atau dalam rangka menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, seorang PSM dapat dipindahkan dan/atau pindah ke jabatan struktural atau jabatan fungsional
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula sebaliknya bagi pejabat struktural, non struktural atau fungsional lainnya dapat menjadi Pejabat Fungsionla PSM sepanjang memenuhi persyratan pendidikan formal dan diklat yang di persyaratan.
Untuk meniti jenjang jabatan PSM dilakukan pembinaan secara sistematis, vertikal, horizontal dan diagonal melalui diklat, uji kompetensi, pengalaman kerja yang dimiliki, penugasan serta pengembangan profesi yang sesuai dengan keahliannya.
A
Jabatan Fungsior-ral PSM
Berdasarkan Keputusan Presiden No 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP.
58/M.PAN/6/2006 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa Jabatan Fungsional PSM termasuk dalam Rumpun Sosial dan yang berkaitan. Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Penggerak Swadaya Masyarakat, meliputi:
1.
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
a.
Kedudukan
1) PSM merupakan
2) 3)
pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melakukan kegiatan dibidang penggerakan masyarakat; PSM terdiri dari PSM Terampil dan PSM ahli; Jabatan PSM merupakanjabatan karir.
b.
Tugas Pokok
Tugas Pokok PSM adalah melaksanakan kegiatan penggerakan swadaya masyarakat yang meliputi persiapan penggerakan, publikasi program, pelaksanaan penggerakan masyarakat dan evaluasi penggerakan masyarakat.
c.
Fungsi PSM berfungsi untuk melaksanakan publikasi, penggerakan dan evaluasi: 1) Penyuluhan kepada masyarakat;
2) 3)
Palatihan kepada masyarakat; dan Pendampingan kepada masyarakat.
lt9
2.
Jenjang, Jabatan, Pangkat dan Golongan
a.
Jenjang Jabatan PSM Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah sebagai berikut: l) PSM Pelaksanaan Pemula; 2) PSM Pelaksana; 3) PSM Pelaksana Lanjutan; dan 4) PSM Penyelia.
b.
Jenjang Pangkat PSM Terampil sesuai denganjenjangjabatan adalah sebagai berikut: I
)
2)
3)
PSM Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a; PSM Pelaksana Terdiri dari: a) Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang IIlb; b) Pengatur, golongan Ruang IIlc; c) Pengatur Tingkat I, golongan ruang tingkat II/d. PSM Pelaksana Lanjutan terdiri dari:
a) Penata Muda, golongan ruang III/a; b) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
4) c.
PSM Penyelia terdiri dari: a) Penata, golongan ruang III/c; b) Penata Tingkat I, golongan rung III/d.
Jenjang jabatan PSM
Ahli dari yang terendah sampai yang tertinggi, adalah
sebagai
berikut: l) PSM Pertama; 2) PSM Muda; dan 3) PSM Madya.
d.
Jenjang Pangkat PSM Ahli sesuai denganjenjangjabatannya adalah sebagai berikut: PSM Pertama terdiri dari: a) Penata Muda, golongan ruang III/a; dan b) Penata Muda T'ingkat I, golongan ruang III/b.
1) 2)
PSM Muda terdiri dari; a) Penata. golongan ruang III/c; dan b) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
3)
PSM Madya terdiri dari: a) Pembina, golongan ruang IV/a; b) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan c) Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
120
B.
Pembinaan Karir Jabatan Fungsional PSM
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional PSM tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dalar'^r jabatan struktural maupun jabatan fungsional lainnya. Dengan demikian diharapkan Pejabat Fungsional PSM akan berkonsentrasi sepenuhnya pada bidang tugasnya, sehingga pencapaian angka kredit sebagai salah satu unsur untuk kenaikanjabatan dan pangkat akan dapat terpenuhi. Hal-hal yang terkait dalam pembinaan karir Jabatan Fungsional PSM adalah sebagai berikut:
l.
Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional PSM
a.
Persyaratan
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
kali dalam Jabatan Fungsional PSM
l) Tingkat Terampil
a) berijasah
b)
c) d) e)
f)
l)
SLTA sesuai dengan kualifikasi
yang
ditentukan; pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda, golongan ruang II/a; lulus diklat fungsional dibidang penggerakan swadaya masyarakat Tingkat
Terampil; setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bernilai "Baik" dalam, I (satu) tahun terakhir; tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; untuk pengangkatun pertama berdasarkan perolehan angka kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
Tingkat Ahli a) berijasah serendah-rendahnya Sarjana (S-l7D-lV) yang ditentukan; b) pangkat ser€ndah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; c) lulus diklat fungsional di bidang penggerakan masyarakat Tingkat Ahli; d) setiap unsur penilaian ielaksanaan pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya
e)
f) b.
serendah-rendahnya
bernilai "Baik" dalam, I (satu) tahun terakhir; tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; untuk pengangkatan pertama berdasarkan perolehan angka kredit yang ditetapkan oleh Tim Penilai.
Tata Cara Pegawai Negeri Sipil yang diangkat pertama kali dalam Jabatan Fungsional PSM
dilakukan oleh
:
121
l)
Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk instansi pembina kepegawaian tingkat pusat; dan
2) 2.
Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk instansi kepegawaian tingkat daerah.
Kenaikan Jabatan dan Pangkat
a.
Kenaikan Jabatan
Pejabat Fungsional PSM dapat diberikan kenaikan jabatan dengan persyaratan sebagai berikut : l) sekurang-kurangnya telah I (satu) tahun dalam jabatan terakhir; 2) memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurang-kurangnya bemilai baik dalam I (satu) tahun terakhir.
b.
Kenaikan Pangkat
Kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional PSM merupakan kenaikan pangkat pilihan' Persyaratan yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional PSM adalah sebagai berikut : 1) niemenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
2) telah mendapatkan keputusan kenaikan jabatan; 3) sekurang-kurangnya telah2 (dua) tahundalam pangkat terakhir; 4) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksana pekerjaan dalam daftar penilaian pekerjaan (DP-3) sekurang-kurangnya bemilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
c.
Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
Kenaikan pangkat penyesuaian ijasah dapat dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut
:
1) memilikiijasah S-l atau D-IV;
2) 3) 4) 5)
sekurang-kurangnya telah I (satu) tahun dalam pangkat terakhir; DP-3 dalam I (satu) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik; lulus diklat penyetaraan atau uji kompetensi;
telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat baru berdasarkan tingkat pendidikan yang diperoleh.
t22
3.
Penempatan Pejabat Fungsional PSM
Pejabat Fungsional PSM ditempatkan pada unit kerja yang mempunyai lingkup tugas sesuai dengan rincian tugas (butir kegiatan) PSM yang memungkinkan pencapaian angka kredit.
4.
Perpindahan Jabalan
Untuk kepentingan dinas danlatau menambah pengetahuan, pengalaman dan pengembangan karir, PSM dapat dipindahkan atau dialihkan ke dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan j abatan.
a.
Perpindahan kedalam jabatan struktural. Pejabat fungsional PSM ddpat pindah/diangkat kedalam jabatan struktural sepanjang memenuhi persyaratan j abatan.
b.
Perpindahan kedalam jabatan fungsional lainnya
Pejabat Fungsional PSM dapat pindah/diangkat kedalam jabatan fungsional lain dan/ atau sebal il
c.
Perpindahan dari jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya kedalam jabatan PSM.
l)
5.
2)
memenuhi pefsyaratan sebagaimana tersebut dalam pengangkatan pertama; memiliki pengalaman dibidang penggerakan dan pemberdayaan masyarakat
3) 4)
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum batas usia pensiun; DP-3 dalam2 (dua) tahun terakhir setiap unsur bernilai baik.
Pembebasan sementara, Pengangkatan kembali, dan Pemberhentian dari jabatan
a.
Pejabat Fungsional PSM dapat dibebaskan sementara darijabatannya,apabila
1)
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam Jabatan PSM Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang IIla sampai dengan PSM Penyelia, pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan PSM Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, sampai dengan PSM Madya, pangkat Pembina Tingkat I. Golongan Ruang IV/b tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
t23
Penata Tingkat I. golongan ruang III/d tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya l0 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama dalam waktu I (satu) tahun;
2) PSM Penyelia, pangkat
b.
3)
PSM Madya, pangka! Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama dalam waktu I (satu) tahun;
4)
dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
5)
diberkentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
6)
ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional PSM;
7)
menjalani cuti diluar tanggungan negaral
8)
menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
Pejabat Fungsional PSM dapat diangkat kembali dalamjabatannya apabila:
l)
secara umum telah selesai menjalani pembebasan semantara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4, angka 7, dan angka 8;
2)
dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi;
3)
memenuhi angka kredit yang diwajibkan setiap tahunnya bagi PSM Penyelia Pangkat III/d dan PSM Madya Pangkat IV/c;
4).berdasarkan hasil pemeriksaan yang berwajib atau telah menerima keputusan hukum yang tetap PSM yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah;
5)
c.
telah selesai menjalani tugas diluar Jabatan Fungsional PSM.
Pejabat Fungsional PSM diberhentikan dalam jabatannya, apabila:
l)
dalam jangka waktu
I
(satu) tahun sejak dibebaskan sementara dalam jabatnnya
sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a. butir l) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; 124
2)
dalam jangka waktu I (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya sebagaimana dimaksud dalam angka 5 huruf a butir 2) dan 3) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;
3) dijatuhi hukuman disiplin tingkat
berat dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat. Pembebasan semantara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional PSM ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan atau pejabat lain yang
ditunjuk.
BAB III KOMPE'TENSI JABATAN FUNGSIONAL PSM Kompetensi PSM merupakan sejumlah kemampuan kerja yang dipersyaratkan sebagai PSM sesuai jenjang jabatnannya yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai standar kompetensi yang ditetapkan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan dalam penggerakkan swadaya masyarakat.
Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang penyuluhan, pelatihan dan pendampingan, PSM harus memiliki kompetensi sebagai berikut: l. melakukan identifikasi potensi masyarakat sasaran penggerakan;
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
menyusun rencana program penyuluhan penggerakan; menyusun rencana program pelatihan; menyusun rencana program pendampingan; mengemas pesan penggerakan; menyusun rencana operasional; melakukan sosialisasi program; melakukan penggerakan masyarakat; mengembangkan strategi dan metode penggerakan masyarakat; 10. melakukan evaluasi penggerakan masyarakat.
BAB IV DIKLAT JABATAN FUNGSIONAL PSM Peningkatan kualitas Pejabat Fungsional PSM dilakukan melalui diklat PSM, bimtek, seminar, lokakarya yang sesuai dengan bidangnya. Diklat diselenggarakan dalam rangka memenuhi kompetensi untuk pengangkatan kedalam Jabatan Fungsional PSM, atau intuk peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas.
t25
A.
Klasifikasi Diklat
l.
Diklat Dasar Diklat Dasar adalah diklat wajib yang harus diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat sebagai Pejabat Fungsional PSM yang meliputi:
a.
Diklat PSM Terampil. Merupakan diklat yang diperuntukkan sebagai persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional PSM Terampil. Persyaratan sebagai peserta Diklat Dasar PSM Tingkat Terampil : 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau Daerah; 2) pendidikan SLTA s/d D-lll; 3) pangkat minimal Pengatur Muda, golongan ruang (IIla); 4) lulus seleksi diklat.
b.
Diklat PSM Ahli Merupakan diklat yang diperuntukkan sebagai persyaratan pengangkatan jabatan fungsional PSM Ahli. Persyaratan sebagai peserta Diklat Dasar PSM Tingkat Ahli : l) Pegawai Negeri Sipil Pusat dan/atau Daerah; 2) pendidikan minimal D-lV atau Sarjana (Sl); 3) pangkat minimal Penata Muda, golongan ruang (III/a); 4) lulus seleksi diklat.
2.
dalam
Diklat Peningkatan (Up-Grading)
Diklat Peningkatan (Up-Grading) adalah diklat yang diselenggarakan
berdasarkan pemenuhan kebutuhan koutpetensi darVatau penambahan kompetensi yang disebabkan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap jenjang jabatan PSM, Jenis-jenis Diklat Peningkatan (Up-Grading) sebagai berikut : a. Diklat Peningkatan Bidang Penyuluhan.
Adalah diklat yang diselenggarakan bagi seorang PSM dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus dan perkembangan di bidang penyuluhan.
b.
Diklat Peningkatan Bidang Pelatihan. Adalah diklat yang diselenggarakan bagi seorang PSM dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus dan perkembangan di bidang pelatihan. t26
\
c.
B.
Diklat Peningkatan Bidang Pendampingan. Adalah diklat yang diselenggarakan bagi seorang PSM dalam rangka pemenuhan kebutuhan khusus dan perkembangan di bidang pendampingan.
Program Diklat PSM
l.
Program Diklat PSM ditetapkan . oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan berpedoman pada standar kompetensi yang ditetapkan.
2.
Dalam menentukan program diklat baik diklat PSM Dasar maupun Diklat untuk Peningkatan jenjang jabatan PSM, Pusdiklat Pegawai harus berkonsultasi dengan unit kerja terkait.
3.
Kepesertaan Diklat PSM, didasarkan pada ketentuan yang berlaku, sesuai dengan klasiflkasi Diklat PSM.
4.
Waktu penyelenggaraan diklat ditetapkan berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan setiap unit kompetensi pada standar kompetensi yang dipersyaratkan.
5.
Tenaga kependidikan dan kepelatihan dapat berasal dari
:
a. Widyaiswarar b. Widyaiswara Luar Biasa.' 6.
Sarana dan prasarana
a. b.
c.
Diklat pstrrt antara lain
:
ruang kelas:
ruang simulasi; alat-alataudio visuall
d. perpustakaan: e. dan lain-lain. 7.
Penyelenggara Diklat
a. Diklat PSM
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau lembaga diklat daerah yang terakreditasi.
b.
Metoda Diklat
Diklat diselenggarakan dengan cara klasikal.
c.
Pembiayaan Diklat t27
Pembiayaan Diklat PSM bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Deparlemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi darVatau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
C.
Surat Keterangan Diklat
Setiap peserta diklat yang dinyatakan lulus seluruh kompetensi berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)/Sertifikat dengan ketentuan :
1.
2. 3.
STTPP diberikan pada lulusan diklat berjenjang sedangkan sertifikat diberikan pada lulusan diklat non jenjang; Bentuk dan format STTPP ditentukan oleh'instansi pembina diklat pegawai; Instansi yang berwenang mengeluarkan STTPP/sertifikat adalah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Karir dan Pola Pendidikan'dan Pelatihan PSM ini disusun untuk dijadikan acuan dalam melakukan pembinaan kari.r dan diklat oleh seluruh instansi/lembaga di tingkat Pemerintah maupun pemerintah daerah yang memiliki Pejabat Fungsional PSM agar terdapat Pedoman Pbla
persamaan persepsi.
.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 08 Mei 2007 i.
MENTERI Tf,NAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
ERMAN SUPARNO
128
