KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA
Oleh: H. MARWAN JAFAR
Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi
Pulman Hotel-Jakarta, 8 Desember 2014
A. PENDAHULUAN 1. Isu Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2. Urbanisasai Desa – Kota 3. Keberadaan Desa dan Tantangannya di Indonesia
B. ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DESA,PEMBANGUANAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI DALAM RPJMN 2015-2019 1. 2. 3. 4.
C.
Arah Kebijakan: Trisakti dan Nawacita Prioritas dan Langkah Mewujudkan Nawacita Program Unggulan dan Nawakerja Prioritas Tugas dan Fungsi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi
HASIL KEMITRAAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN RENCANA TINDAK ANTARA KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI DENGAN KADIN 1. Kerjasama yang telah dilakukan dengan KADIN 2. Rencana Kerja yang akan dilakukan dengan KADIN
D.
PENUTUP 2
12/9/2014
A 12/9/2014
3
(1/2) 41 36
Gini Indeks (%) Tingkat Kemiskinan (%)
18.4
33
32
32
33
18.2
17.4
16.7
16.0
33
17.8
16.6
35
15.4
Tingkat Pengangguran (%)
8.1
Pertumbuhan Ekonomi (% p.a)
4.5
4.8
5
5.7
5.5
6.3
6
3.6 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
772
922
1098
1186
1318
1663
Pendapatan per Capita (US$)
9.1
9.6
9.9
10.26
10.45
9.75
1938
8.46
2270
37
38
14.2
13.3
12.5
8.14
7.41
6.8
6.2
6.5
2010
2011
4.6 2009
2350
3005
• Kesenjangan makin meningkat, ditandai Indeks Gini yang meningkat • Terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran. • Indeks Pertumbuhan ekonomi belum cukup cepat: (a) Dibandingkan periode 1985-1995; (b) dibandingkan negara lain seperti India dan Cina Sumber: Suahasil Nazara, FEUI & TNP2K, 2012, Managing Opportunity, Bahan Pertemuan Terbatas tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kantor Wantimpres, Jakarta
3543
(2/2) Fakta 1 : • Ketimpangan Pendapatan Meningkat (Indeks gini=0,41) • Dapat diartikan 1 persen penduduk menguasai hingga 41 persen total kekayaan di Indonesia. • Ketimpangan semakin melebar antara si kaya dengan si miskin • Rasio gini menggunakan perhitungan belanja. Jika menggunakan perhitungan pendapatan, diperkirakan kesenjangan bisa makin melebar. • Majalah Forbes (2011) , total kekayaan 40 orang di negeri ini mencapai US$88,6 miliar atau sekitar Rp841,7 triliun jika menggunakan kurs sebesar Rp9.500 atau 11,3 % PDB Indonesia Tahun 2011. Fakta 2 : • Tingkat kemiskinan turun (6,8%) , namun lambat • Petumbuhan Ekonomi Meningkat (6,5%) , namun belum berkualitas • Pertumbuhan ekonomi hanya didorong oleh sektor jasa, bukan sektor riil • Sektor jasa melekat di kota, di perdesaan perekonomiannya didominasi sektor riil utamanya di pertanian Indeks gini adalah alat untuk mengukur tingkat penyebaran kekayaan di suatu negara dengan menggunakan angka 0 sampai 1. Angka 1 menunjuk pada ketidasetaraan ekstrim sementara 0 menunjukkan sebaliknya. 5
% jumlah penduduk
70.0 60.0 50.0
50.2
49.8
46.7
56.7
53.3 43.3
40.0
40.0
66.6
63.4
60.0
36.6
33.4
30.0 20.0 10.0 -
2010
2015
2020
Sumber Data: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035
• • • • •
2025
2030 Perdesaan
2035 Perkotaan
Terjadi pergeseran penduduk dari Desa ke Kota (Urbanisasi) Tingkat pertumbuhan penduduk perkotaan 2,18% pertahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 1% pertahun. Pertumbuhan penduduk di perdesaan menurun sebesar 0,64% pertahun. Mengakibatkan deformasi struktural dan “premature urbanization” Perlu dicegah / dieliminer dengan membangun perdesaan Mengubah paradigma “Infrastructure follow People” menjadi “People follow Infrastructure” 6
No.
Jumlah Jumlah Desa Desa* Tertinggal
Desa
1
Seluruh Kabupaten/Kota (419 Kab/Kota)
2
% Desa Tertinggal
%Klasifikasi Desa % Sangat Tertinggal
%Tertinggal
%Maju
%Sangat Maju
70526
17268
24,48%
1,82%
22,66% 55,43%
20,09%
Kawasan Urban (419 Kab/Kota)
7052
50
0,71%
0,00%
0,71% 32,03%
67,26%
3
Kawasan Rural (419 Kab/Kota)
63474
17218
27,13%
2,03%
25,10% 58,03%
14,85%
4
Wilayah Barat (215 Kab/Kota)
44514
9047
20,32%
0,50%
19,82% 61,93%
17,74%
5
Wilayah Timur (204 Kab/Kota)
26012
8221
31,60%
4,08%
27,52% 44,29%
24,10%
6
Daerah Tertinggal (183 Kab)
28008
10772
38,46%
3,90%
34,57% 48,31%
13,23%
7
Daerah Maju (236 Kab/Kota)
42518
6496
15,28%
0,46%
14,82% 60,12%
24,60%
8
Daerah Tertinggal Terentaskan (70 Kab)
11893
3738
31,43%
0,89%
30,54% 56,69%
11,88%
16115
7034
43,65%
6,11%
37,54% 42,12%
14,23%
22056 22458 4235 6382 8233 7162
8241 806 424 1702 1213 4882
37,36% 3,59% 10,01% 26,67% 14,73% 68,17%
1,01% 0,00% 0,05% 1,22% 0,22% 13,46%
36,35% 3,58% 9,96% 25,45% 14,51% 54,71%
6,04% 29,23% 36,22% 25,34% 31,85% 6,93%
9 10 11 12 13 14 15
Daerah Tertinggal Belum Terentaskan (113 Kab) Pulau Sumatera Pulau Jawa Pulau Bali-Nusa Tenggara Pulau Kalimantan Pulau Sulawesi Pulau Maluku-Papua
56,59% 67,18% 53,77% 47,99% 53,42% 24,91%
*Sumber Data: BPS Podes 2011, data diolah
7
Tingginya kebutuhan sarana dan prasara pelayanan sosial, dasar dan ekonomi di desa-desa tertinggal KRTERIA EKONOMI
JENIS KE BUTUHAN DASAR DI DESA-DESA TERTINGGAL Desa tertinggal yang membutuhkan pasar dengan bangunan permanen Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana konversi air hujan menjadi air minum
KESEHATAN
JUMLAH DESA 16.322 15.329
Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana sanitasi Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana MCK Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana RS Bersalin/Rumah Bersalin dan pondok bersalin
7.326 9.607
Desa tertinggal yang membutuhkan keberadaan polindes (pondok bersalin desa)
3.396
Desa Tertinggal yang membutuhkan sarana air minum Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan Bidan Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan Dokter Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SD/Sederajat (Negeri) PENDIDIKAN Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SMP/Sederajat (Negeri) Jumlah Desa Tertinggal yang membutuhkan SMU/Sederajat (Negeri) Desa tertinggal yang membutuhkan bahan bakar untuk memasak (Gas) PERUMAHAN Keluarga di desa tertinggal yang membutuhkan listrik PLN INFRASTRUKTUR Jumlah Desa yang Membutuhkan Peningkatan Jalan
2.523
12.271 9.889 16.649 10.080 29.938 33.604 15.241 979.740 12.132 8
12/9/2014
B 12/9/2014
9
ISU-ISU STRATEGIS Pemerataan
Kesejahteraan
Pertumbuhan
1. Kemiskinan, pengangguran, dan kerentanan ekonomi masyarakat desa; 2. Masih terbatasnya ketersediaan pelayanan dasar minimum terutama sarana prasarana permukiman, pendidikan, kesehatan; 3. Masih rendahnya keberdayaan masyarakat perdesaan; 4. Belum optimalnya penataan ruang kawasan perdesaan, pengelolaan SDA dan LH, serta perubahan tata guna lahan perdesaan; 5. Ketersediaan infrastruktur yang terbatas dalam membuka keterisolasian perdesaan dan mendorong keterkaitan desa-kota. 6. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal; 7. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal; 8. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar publik di daerah tertinggal; 9. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumber daya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal; 10. Masih rendahnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat pusat pertumbuhan wilayah; 11. Kurangnya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal. 12.Belum terpenuhinya SPM prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB); 13. Belum optimalnya pembangunan sosial ekonomi kawasan transmigrasi ,daerah tertinggal, dan Kawasan Perkotaan Baru (KPB); 14. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi,daerah tertinggal, dan KPB.
•
• •
TRISAKTI Berdaulat di Bidang Politik;
Berdikari di Bidang Ekonomi;
Berkepribadian dalam Kebudayaan
VISI PRESIDEN
•
INDONESIA YANG DITUJU: Kedaulatan pangan, energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan; Peningkatan kesejahteraan berkelanjutan; Masyarakat yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, harmonis antar kelompok, sektor ekonomi, dan wilayah; Menjadi poros maritim dunia.
TUJUH MISI PRESIDEN NAWACITA (Sembilan Agenda Prioritas)
10
VISI TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MISI TUJUH MISI PRESIDEN 1
Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2
Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3
Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara Maritim;
4
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
6
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7
Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 11
VISI No
MISI
AGENDA PRIORITAS
SEMBILAN AGENDA STRATEGIS PRIORITAS (NAWA CITA)
1
MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA.
2
Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya.
3
MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAAERAH-DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.
4
Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA.
6
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7
MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK.
8
Melakukan revolusi karakter bangsa.
9
MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA. 12
FOKUS 1 : PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Kedaulatan Pangan
Energi Ketenagalistrikan Kemaritiman Pariwisata
FOKUS 2 : PEMBANGUNAN KEBUTUHAN DASAR
FOKUS 3 : PENGURANGAN KESENJANGAN
Kesehatan
Antar Wilayah
Pendidikan
Perumahan
Antar Kelas Pendapatan
Sumber: Paparan Deputi Pendanaan Kementerian PPN/ Bappenas, pada Rakorbangpus RPJMN 2015-2019 tanggal 24 November 2014 di Bappenas 13
TRISAKTI
NAWACITA
8 STRATEGI
PEMBANGUNAN
NASIONAL
QUICK WINS PRESIDEN: BIDANG-BIDANG: 1) Pangan dan Pertanian; 2) Maritim dan Kelautan; 3) Energi; 4) Infrastruktur; 5) Reformasi Birokrasi; 6) Perdagangan; 7) Hankam dan Luar Negeri; 8) Penanggulangan Kemiskinan; 9) Revolusi Mental; 10) Transportasi Publik; 11) Perumahan Rakyat; Nelayan dan Desa; 12) Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar; 13) Perindustrian; 14) Ekonomi Kreatif & Pariwisata; 15) Pengembangan Wilayah-Wilayah Strategis; 16) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 17) Ligkungan Hidup; 18) Ketenagakerjaan; 19) Kepemudaan dan Olahraga; 20) Agraria dan Pertanahan; 21) Papua; 23) APBN.
NAWAKERJA MENTERI DESA, PDTT 25 PROGRAM UNGGULAN
2
Program Prioritas Quick Wins Pembangunan Desa
11
5
7
Program Membangun dari Pinggiran, Memperkuat Daerah dan Desa
Program Prioritas Kemandirian Ekonomi
Program Prioritas Kawasan
14
No
NAWAKERJA PRIORITAS
1
Perluncuran “Gerakan Desa Mandiri” di 5.000 desa pada tahun 2015
2
Pendampingan dan Penguatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat desa dengan menyediakan tenaga pendamping sebanyak 84.000 orang;
3
Pembentukan dan pengembangan 5.000 BUMDES;
4
Revitalisasi Pasar Desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan;
5
Pembangunan Infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri;
6
Penyiapan implementasi penyaluran Dana Desa Rp. 1,4 miliar per desa secara bertahap;
7
Penyaluran Modal bagi Koperasi/UKM di 5.000 Desa;
8
Pilot project sistem pelayanan publik jaringan koneksi online di 5.000 desa;
9
“Save villages” di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. 15
(1/3)
1. BUMDes
• Sesuai amanat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Ditargetkan pada 2019 dapat terbentuk dan berkembangnya 5.000 BUMDes (Nawakerja). • Pada tahun 2014 baru terbentuk 1.136 BUMDes di 38 Kabupaten. • Kementerian mengundang KADIN untuk dapat bekerjasama dengan BUMDes dalam hal: pembinaan manajemen, dan kerjasama pemasaran produksi 16
(2/3) REKAP DATA BUMDES SELURUH INDONESIA (PER 17 NOVEMBER 2014) NO
PROVINSI
1 2 3 4 5
ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPRI DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH DIY JAWA TIMUR
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
KABUPATEN KECAMATAN DESA
JUMLAH BUM Desa KAB.
KEC.
Desa
PERDA PERBUB PERGUB PERDES
18 25 12 10 9
289 436 179 163 138
6,464 5,281 886 1,594 1,391
1 13 10 10 2
4 42 39 99 4
58 53 55 204 4
1
44
3
29 1
11
228
2,768
3
5
5
2
1
9 12 6 5 1 17 29 4 30
126 225 47 65 44 626 573 78 664
1,356 2,375 313 274 5,295 7,809 392 7,722
1 13 4 4
2 50 17 8
4 106 42 9
1
2
18 31 4 38
310 258 38 392
786 547 55 1136
6 2 1 18
72 5 64 17
(3/3) 2. Program dalam Nawakerja Kementerian Desa, PDT dan Trans No 1
2
PRIORITAS PROGRAM PRIORITAS KEMANDIRIAN EKONOMI
PRIORITAS PROGRAM KAWASAN
KEGIATAN UNGGULAN 1. Menyalurkan modal bagi UMKM 5.000 Desa/Kawasan pedesaan 2. Revitalisasi pasar tradisional di 5.000 Desa/Kawasan Pedesaan 3. Membangun infrastruktur jalan pendukung pengembangan produk unggulan di 5.000 Desa Mandiri 4. Pembukaan 1 juta Ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali. 5. Pembangunan terminal baru untuk bongkar muat di kabupaten Pulau Terdepan, Terluar dan Terpencil. 1. Mengembangkan 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) eks transmigrasi menjadi kota kecil/ kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan 2. Meningkatkan pelayaran perintis antar pulau di seluruh kabupaten di pulau Terdepan, Terluar dan Terpencil dan Lokasi Prioritas Perbatasan 3. Mewujudkan 39 pusat pertumbuhan pertumbuhan baru, meliputi 27 di kawasan timur Indonesia dan 12 di kawasan barat Indonesia
3. Program Quick wins Presiden (Infrastruktur, Energi, Transportasi dll) 18
12/9/2014
C 12/9/2014
19
1/2 No
WILAYAH
1
NUSA TENGGARA BARAT
KEGIATAN • •
• • • • 2
NUSA TENGGARA TIMUR
• • •
Culster Komoditi Pertanian (Jagung) Akan dibangun pabrik pakan ternak dengan Pola Kemitraan (Pemda menyiapkan lahan, Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi menyiapkan Sarana Produksi [Silo, Dryer], Pihak Swasta membangun Pabrik Pakan Ternak) Cluster perikanan (Keramba Jaring Apung, Jukung, Katamaran, pasar terapung (foating market) Inisiasi pabrik garam Peternakan sapi (Kerjasama dengan PT. Berdikari )
LOKASI • Sumbawa • Dompu • Bima
Bima Lombok Barat
Akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru: Lombok Tengah di Kawasan Mandalika Sedang dilakukan studi untuk industri Garam Saburaijua Pengembangan ternak dan Energi Terbarukan Telah dilakukan pengembangan pabrik garam
20
2/2 No
3
4
WILAYAH
KEGIATAN Pengembangan potensi perikanan
Pengembangan Potensi Pertanian (jagung & singkong) -> pihak swasta akan membangun industri pengolahan Pengembangan Potensi Perkebunan (Kelapa sawit, SULAWESI Coklat) Rencana pembangunan industri CPO (swasta) dan pengolahan coklat Pengembangan Potensi Peternakan kerjasama dengan PT. Berdikari dan swasta Pengembangan Potensi Pertambangan Nikel dan Aspal, Smelter sudah beroperasi: PT. Modern Land di Konawe Energi Terbarukan : Pemanfaatan lahan sebagai bahan baku teknologi biomassa Sudah dilakukan MoU. Rencana penanaman Pohon Gamal (glyrcida sephium) sebagai bahan baku Pengembangan Listrik Tenaga Biomassa (PLTB) Akan diinisiasi pusat-pusat pertumbuhan baru MALUKU & Pengembangan Industri perikanan MALUKU UTARA
LOKASI Sulteng, Sultra, & Sulsel Sulbar, Sultra, dan Sulsel Sulbar dan Sulteng Sultra Sultra Morowali dan Luwu Timur Bombana, Konawe, dan Kab. Konawe Selatan Sulteng, Sultra & Sulbar Maluku & Maluku Utara
21
No
Kegiatan
1
Afternoon Coffee Meeting dalam rangka penyampaian peluang investasi Temu Bisnis Internasional Temu Bisnis Internasional Toward Eastern Indonesia Investment Forum : Investmen summit kawasan timur Indonesia
2 3 4
Peserta Kementerian Desa, PDT dan Transmigras , 7 Duta Besar dan 4 Gubernur (Sultra, Sulteng, NTB & Maluku) Kementerian Desa, PDT dan Trans., Pemda dan KADIN Kementerian Desa, PDT dan Trans., Pemda dan KADIN Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, KADIN Daerah dan BKPMD
Tempat
Waktu
Jakarta
Desember 2014
Jepang
Maret 2015
Dubai
Juli 2015
NTB
Oktober 2015
22
12/9/2014
D 12/9/2014
23
1. Terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah penduduk desa yang melakukan urbanisasi sehingga harus dieliminer dengan membangun desa; 2. Wilayah perdesaan dan daerah tertinggal relatif tidak menarik untuk investasi, sehingga perlu ada perlakuan khusus untuk daerah tertinggal misalnya insentif fiskal; 3. Pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan mekanisme biasa, dimana infrastruktur dibangun berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk pemanfaat (Infrastructure follows people), namun harus didorong agar infrastruktur dibangun lebih dahulu sehingga masyarakat/investor datang untuk memanfaatkannya; 4. Mendorong penambahan alokasi anggaran APBN ke daerah tertinggal, khususnya melalui Dana Transfer ke daerah tertinggal; 5. Mendorong kebijakan penggalian sumber-sumber pendanaan selain APBN untuk mengembangkan infrastruktur di daerah dengan mekanisme Public-Private Partnerships lebih efektif dengan menerapkan beberapa kebijakan pendukung seperti pengurangan /pembebasan pajak, bea maupun tarif; 6. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/ Lembaga maupun pihak-pihak swasta dalam Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) atau CSR (Corporate Social Responsibility) dalam penanganan desa dan daerah tertinggal untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.; 7. Memberikan apresiasi dan pengharagaan yang setinggi-tingginya terhadap peran KADIN maupun Kementerian/Lembaga lainnya dalam mendukung percepatan pembangunan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
12/9/2014 12/9/2014
25
