DIREKTORAT JENDERAL PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
1
ARAH PERUBAHAN PEMBANGUNAN KETRANSMIGRASIAN (UU No 29 Tahun 2009) KAWASAN TRANSMIGRASI
1. Pemda berperan sebagai pemrakarsa dan penanggung jawab pelaksanaan transmigrasi di daerahnya. 2. Mendorong peranserta masyarakat dan swasta 3. Mempertegas jenis-jenis transmigrasi sebagai peluang bagi peranserta masyarakat dan swasta
KAWASAN : Budidaya FUNGSI : sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah BENTUK: WPT, untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sebagai KPB LPT, untuk mendukung pusat pertumbuhan yang sedang berkembang menjadi KPB Pusat KPB
4
SP
SKP
SKP SP
SP
SP SP
SP SP
SP
SP
Pusat SKP
Pusat SKP
KIM
KIM
KIM
SP
SP
Pusat SKP
KIM
KPB SP
SP
Pusat SKP
SP SP
SKP
SP
SP SP
SP
SKP
SP
KAWASAN PERDESAAN
Batas Kawasan Transmigras i
2
LANDASAN KONSEPTUAL PEMBANGUNAN LPT DAN WPT Setiap SP dalam SKP tersedia : 1. Sarana a. Tempat tinggal b. Pelayanan umum c. Pendidikan dasar setingkat SD d. Kesehatan setingkat Pustu e. Pasar mingguan f. Pusat percontohan 2. Prasarana a. Jalan poros b. Jalan desa
WPT/LPT
Kawasan Perdesaan sebagai Sistem Produksi Pertanian dan Pengelolaan Sumberdaya Alam
SP
SKP
SKP SP
SP
SP
SP
SP SP
SP
SP
SP SP
Ke PKW/PKL/PKSN
Setiap SP sebagai Pusat SKP tersedia : 1. Sarana a. Tempat tinggal b. Pelayanan umum c. Pendidikan dasar setingkat SD dan SMP d. Kesehatan setingkat Puskesmas e. Pasar harian f. Pusat percontohan 2. Prasarana a. Jalan poros b. Jalan penghubung
SP
Pusat KPB
SP SP
SP
SP SP
SP
SKP
Setiap KPB tersedia : 1. Sarana a. Pendidikan sekurangkurangnya tingkat menengah b. Kesehatan setingkat Puskesmas Rawat Inap e. Terminal d. Pusat kegiatan industri 2. Prasarana a. Jalan penghubung utama (kolektor sekunder) b. Jalan poros utama c. jalan lokal sekunder d. Dermaga e. Jalan lingkungan sekunder kota f. Jalan lingkar luar KPB
Ke PKW/PKL/PKSN
SP
KPB
SP
SP
SKP
SP
SP
SP Setiap SP sebagai Pusat KPB tersedia : 1. Sarana tempat tinggal 2. Sarana Pelayanan umum 3. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa 4. Jaringan prasarana SP sebagai Pusat KPB
Setiap SP dalam KPB tersedia : 1. Sarana tempat tinggal 2. Sarana Pelayanan Pendidikan Dasar 3. Sarana Pelayanan Umum 4. Jaringan prasarana SP dalam KPB
3
PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI BERBASIS KAWASAN
4
1. 2. 3.
4. 5. 6. 7. 8. 9.
10.
Tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Kawasan Transmigrasi Luasan Kawasan Transmigrasi, RencanaStruktur Kawasan Transmigrasi, Rencana Peruntukan Kawasan Transmigrasi, Arahan pengembangan pola usaha pokok, Arahan jenis transmigrasi yang akan dilaksanakan, Arahan penataan persebaran penduduk dan kebutuhan sumberdaya manusia, Arahan indikasi program utama, Tahapan perwujudan kawasan Transmigrasi, Ketentuan pengendalian pemanfaatan Kawasan Transmigrasi.
15
No.
Kegiatan
Batas Waktu
1
Usulan Penetapan Kawasan dari Bupati ke Gubernur
Februari2017
2
Pembahasan di Provinsi
Maret 2017
3
Perbaikan atau Penyempurnaan
April 2017
4
Usulan/ Rekomendasi dari Gubernur ke Menteri
Mei 2017
5
Pembahasan di Pusat
Juni 2017
6
Perbaikan dan Pemenuhan Kelengkapan Persyaratan Usulan
Juli 2017
7
Penetapan Kawasan oleh Menteri
Agustus 2017
17
1. Rencana Kawasan Transmigrasi yang akan ditetapkan Menteri Desa, PDT, dan Trans pada tahun 2016 No.
Nama Calon Kawasan Transmigrasi
Kabupaten
Provinsi
1
Babahrot
Aceh Barat Daya NAD
2
Karang Agung Ilir
Banyuasin
Sumatera Selatan
3
Kikim
Lahat
Sumatera Selatan
4
Ponu (eks KTM)
5
Batutua Nusamanuk
Timor Tengah Nusa Tenggara Timur Utara Rote Ndao Nusa Tenggara Timur
6
Lewa
Sumba Timur
Nusa Tenggara Timur
7
Mbay
Nagekeo
Nusa Tenggara Timur
8
Kodi Laura
Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur
9
Maukaro
Ende
Nusa Tenggara Timur
10
Sabu
Sabu Raijua
Nusa Tenggara Timur
11
Banggai Selatan
Banggai Laut
Sulawesi Tengah
12
Mambi Mehalaan/Pitu Mamasa Ulanna Salu (PUS)
13
Tubbi Taramanu
Poliwali Mandar Sulawesi Barat
14
Kalukku
Mamuju
Sulawesi Barat
Sulawesi Barat
15
Paguyaman Pantai
Boalemo
Gorontalo
16
Taluduti
Pahuwato
Gorontalo
17
Salim Batu
Bulungan
Kalimantan Utara
18
Bahari Tomini Raya
Parigi Moutong
Sulawesi Tengah
19
Kawasan Kantisa
Muna Barat
Sulawesi Tenggara
20
Pulau Morotai
Morotai
Maluku Utara
21
Tambora
Bima
Nusa Tenggara Barat
22
Labangka
Sumbawa
Nusa Tenggara Barat
23
Gerbang Masperkasa
Sambas
Kalimantan Barat
24
Sekayam Entikong
Sanggau
Kalimantan Barat
25
Enggano
Bengkulu Utara
Bengkulu
26
Selaut
Simeuleu
NAD
2. Bila rencana kawasan transmigrasi sudah ditetapkan, di dalamnya sudah direncanakan untuk apa, bila ada yang dapat dikerjasamakan dengan investor.
OPERASIONALISASI TRANSMIGRASI
??????????
Kemendes, PDTTrans harus menjadi regulator, mediator, pengendali , dan pengawas yang obyektif
DAERAH TUJUAN MEMBANGUN KAWASAN
KERJASAMA MENGELOLA SUMBER DAYA (BUMI, AIR, DAN KANDUNGAN DIDALAMNYA) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, PERSATUAN & KESATUAN BANGSA
Tersedia regulasi yang adil dan realistis (27 Permen, 2 Perber, d an 1 Perpres) Selalu hadir setiap ada masalah antar dua pihak Memberikan sanksi tegas kpd pihak yang melanggar kesepakatan dan memberikan penghargaan kpd yang konsisten Koordinasi dengan K/L lain Pemprov hrs mampu koord Pemkab/Kota
DAERAH ASAL MENYIAPKAN SUMBER DAYA MANUSIA
KERJASAMA DUA PEMDA DENGAN KEPENTINGAN BERBEDA 06/12/2016
27
DKI Banten
Jabar Jateng DIY
Lampung
KWS TRANS Bali
Jatim
NTB
OBYEKTIF, PROFESIONAL, TRANSPARAN, TERUKUR
NTT
06/12/2016
28
KSAD PP 50/2007 BEDA DG KSAD KS PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMDA
PP 3/214 06/12/2016
29
KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMDA PP 3/2014
Provinsi A
Saling memperkuat, saling percaya, saling membutuhkan, dan saling menguntungkan dlm mengelola sumberdaya untuk kemakmuran rakyat
Provinsi B
06/12/2016
30
KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTAR PEMDA
merupakan pengintegrasian kegiatan pelaksanaan trans yang menjadi fungsi masing-masing PEMDA untuk mewujudkan:
Kawasan transmigrasi (di daerah tujuan) sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah
Potensi SDM di daerah asal memperoleh aset (tempat tinggal, tempat bekerja, dan berusaha) 06/12/2016
31
OBYEK KERJASAMA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH
PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI Pembinaan, dan pengaturan
P E LAK SANAAN Perencanaan
kawasan transmigrasi Pembangunan kawasan transmigrasi Pembangunan fisik kawasan Faspintrans Pengembangan masyarakat dan kws trans
Pengendalian dan Pengawasan
TANGGUNG JAWAB PEMDA TUJUAN DAN PEMDA ASAL 06/12/2016
32
Antar
Pemda Provinsikegiatan yang menjadi fungsi Pemda Provinsi
Antar
Pemda Kab/Kotakegiatan yang menjadi kewenangan Pemda kabupaten/kota, dimana antara TUJUAN dan ASAL berbeda
06/12/2016
33
PemdaProv
TUJUAN dengan PemdaProv ASAL bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan (fungsi) pelaksanan transmigrasi skala provinsi yang mencakup pembinaan, koordinasi, mediasi, motivasi, fasilitasi serta pengendalian dan pengawasan di wilayah kerjanya.
PemKab/Kot
TUJUAN dengan PemKab/Kot ASAL bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan: PEMDA
TUJUAN : pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
PEMDA
ASAL : penyiapan SDM yang diperlukan untuk mengembangkan kawasan transmigrasi 06/12/2016
34
PEMERINTAH (Kemendes, PDT&Trans) membina dan mengawasi pelaksanaan kerjasama antar PEMDA PROV PEMDA PROV, membina dan pengawasi pelaksanaan kerjasama antar PEMDA KAB/KOTA PEMDA KAB/KOTA, melaksanakan kerjasama dalam membangun, menata persebaran penduduk, dan pengembangan kawasan transmigrasi
06/12/2016
35
06/12/2016
36
