PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017
I. PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
UU No.29 Th 2009 Ps. 25 Ayat 2
PP. No.3/2014 Bab V , Bag. Kedua, Ps.66 sd.Ps 71
Penyiapan Permukiman meliputi penyiapan area, perencanaan permukiman , pembangunan perumahan,FU, sarana dan prasarana permukiman transmigrasi, serta penyiapan lahan dan/ruang usaha
Ps. 68 ayat.3 : Pembangunan SP. Baru dimaksud meliputi : a. Penyiapan lahan dan atau sarana usaha. b. Pembangunan Perumahan dan c. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman
Permen No.6 Th. 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Darah Tertinggal dan Transmigrasi
Direktorat Pembangunan Permukiman Transmigrasi
LANJUTAN….. 1. Permukiman Transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran 2. Pembangunan permukiman transmigrasi meliputi: Penyiapan lahan (TTP, PKB, TKB); Pembangunan prasarana (jalan, jembatan, gorong-gorong); Pembangunan sarana (RTJK, SAB, FU) Kesiapan permukiman (kesiapan penerbitan STP)
LANJUTAN…..
Visi Pembangunan Permukiman Transmigrasi adalah terwujudnya permukiman transmigrasi yang layak huni dan berkesinambungan / berkelanjutan Misi Pembangunan Permukiman Transmigrasi: Penyiapan Lahan permukiman transmigrasi yang bebas dari masalah pertanahan (clean and clear); Memfasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar (basic services) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM); Melakukan penilaian kelayakan permukiman transmigrasi yang telah dibangun sesuai dengan kualitas permukiman yang layak huni dan berwawasan lingkungan; Melaksanakan Pembinaan teknis manajemen Direktorat
LANJUTAN…..
KEGIATAN
Pembangunan Permukiman Transmigrasi
SASARAN
Terbangunnya permukiman transmigrasi
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
Jumlah transmigran yang difasilitasi penempatan pada satuan permukiman transmigrasi
-Jumlah SP dalam SKP yang sarana dan prasarananya sesuai NSPK -Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan di kawasan transmigrasi
LANJUTAN….. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)
TARGET
DIMENSI 03
BIDANG 10
NAWACITA 3
OUT PUT KEGIATAN
-Jumlah SP dalam
24 SP ( 1.270 KK)
Pemerataan dan pengurangan kesenjangan wilayah
Pembangunan wilayah dan Tata Ruang , prioritas bidang : kawasan transmigrasi, tata ruang dan pertanahan
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
-RTJK -SAB -FASUM -JALAN -JEMBATAN -LAHAN YANG DIBUKA(Ha)
SKP yang sarana dan prasarananya sesuai NSPK -Jumlah sarana dan prasarana yang dikembangkan di kawasan transmigrasi
7
II. KEBIJAKAN PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017
• ARAHAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SESUAI DENGAN INPRES NO. 1 TAHUN 2015 Menyelesaikan RUP Tahun Anggaran berikutnya sebelum berakhirnya Tahun Anggaran berjalan Menyelesaikan proses PBJP paling lambat akhir bulan Maret Tahun Anggaran berjalan, khususnya untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun Melaksanakan seluruh PBJP melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (eprocurement) Mendorong pelaksanaan PBJP di masing-masing Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah secara terkonsolidasi.
LANJUTAN….. Mempercepat penyelesaian petunjuk teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Perbantuan dan Dekonsentrasi. Kepala Daerah mengevaluasi semua peraturan di daerah masing-masing yang menghambat percepatan pelaksanaan PBJP, termasuk tidak mengatur tambahan persyaratan selain yang diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah
III. STRATEGI PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017
a. Percepatan proses pengadaan barang dan jasa 1. Melalui tender Pra DIPA (Pasal 60 (3) Perpres No. 54 tahun 2010) 2. Melalui percepatan proses tender (pelelangan) barang dan jasa DIPA reguler b. Monitoring dan pengendalian proses pelaksanaan pembangunan permukiman transmigrasi tahun anggaran 2017 secara ketat dan periodik sesuai jadwal yang ditetapkan
IV. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KETERLAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
Keterlambatan Penyelesaian pelaksanaan fisik pembangunan permukiman transmigrasi sebagian besar berawal dari keterlambatan proses pelelangan / pengadaan barang dan jasa antara lain : 1. Belum ada desain / desain sudah ada tapi perlu penyempurnaan / penyesuaian secara teknis dan non teknis 2. Belum ditentukannya organisasi pengadaan barang dan jasa 3. Dokumen pengadaan barang dan jasa belum siap (gambar, spesifikasi teknis, KAK, RAB, HPS) 4. Proses revisi (POK/DIPA) 5. Proses pengadaan barang dan jasa menunggu antrian di ULP daerah (pasal 14 a, b dan pasal 15)
V. PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA (SOP Pengadaan B/J Pemerintah pada ULP Kemendes, PDT, dan Transmigrasi No. 61 tahun 2016)
1. Persiapan : a. Pembentukan organisasi pengadaan barang dan jasa (PA, KPA, PPK, LUP/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) sesuai pasal 7 ayat 1, 2, 2a, dan 3. - ayat 2 a : pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat 1 dan 2 tidak terikat tahun anggaran - ayat 3 : PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa
LANJUTAN….. b. PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan barang dan jasa secara terbuka kepada masyarakat luas setelah pagu Kementerian disetujui oleh DPR (Pasal 25 ayat 1), berisi sebagai berikut : a. Nama dan alamat pengguna anggaran b. Paket pekerjaan yang akan dilaksanakan c. Lokasi pekrjaan d. perkiraan besar biaya diumumkan di website, papan pengumuman resmi dan portal pengadaan Nasional LPSE
LANJUTAN….. 2. Pelaksanaan a. Penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh PPK meliputi : - Spesifikasi teknis barang dan jasa - HPS - Rancangan kontrak b. Persiapan pemilihan penyedia barang dan jasa oleh Pokja ULP meliputi - penyusunan jadwal pemilihan penyedia barang dan jasa - penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa (spesifikasi, gambar, HPS, dan rancangan kontrak, metode pemilihan)
LANJUTAN…..
c. Proses pemilihan barang dan jasa oleh pokja ULP : - Pengumuman - Pemasukan dokumen penawaran - Evaluasi dokumen penawaran - Penetapan pemenang d. Penunjukan penyedia barang dan jasa oleh PPK e. Penandatangan kontrak antara penyedia dengan PPK
VI. JADWAL TERPADU PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI TAHUN 2017 1. BATAS AKHIR PROSES PBJ 2. KONTRAK DITANDATANGANI
3. EVALUASI PBJ 1. PENUNJ. PPK PROGJA PANITIA PBJ 2. PERSIAPAN DOK.LELANG
EVALUASI BANGKIM TAHUN 2017
1.
FISIK 100%
2.
SERAHTERIMA PEKERJAAN
3.
KESIAPAN STP PENEMPATAN
PROSES LELANG
PELAKSANAAN FISIK PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
POK
BANTEK, MONEV BIDANG PPT MONEV BIDANG PPT/PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
PERSIAPAN PELAKSANAAN BANGKIM TH 2018
VII. LOKASI YANG DITUNDA PELAKSANAANNYA DAN DITUNDA PEMBAYARANNYA (CARRY OVER) TAHUN 2017 NO
LOK/KAB/PROV
TARGET (KK)
DILAKSANAKAN TAHUN 2016 (KK)
TOTAL DITUNDA 2017 Sejumlah 50 KK
DIPINDAHKAN TAHUN 2017 (KK) 50
1
Motihelumo/ Gorontalo Utara/ Gorontalo
50
25
25
2
Tanakeke/Takalar/ Sulawesi Selatan
50
25
25
TOTAL CARRY OVER 94 KK
94
1
Waleh Sp.3/Halmahera Tengah/Maluku utara
75
40
35
2
Patlean SP.5/ Halmahera Timur/ Maluku Utara
75
52
23
3
Mahodopi/Kep. Sula/Maluku Utara
65
40
25
4
Bukit Aren/Gorontalo/Gorontalo
75
64
11
Total anggaran yang di Carry Over tahun 2017 sebesar Rp. 6.901.625.000 pada 6 satker dengan pengurangan sejumlah 94 KK.
VIII. TOTAL DANA PEMBANGUNAN CARRY OVER TAHUN 2017 Total anggaran yang di Carry Over tahun 2017 sebesar Rp. 6.901.625.000 pada 6 satker dengan pengurangan sejumlah 94 KK dengan rincian:
Disnakertrans Kab Halmahera Tengah
: Rp.
1.877.171.000 Disnakertrans Kab. Halmahera Timur
: Rp. 1.016.811.000
Disnakertrans Kab. Kep. Sula
: Rp. 1.781.143.000
Disnakertrans Kab Gorontalo
: Rp. 1.000.000.000
Disduknakertrans Kab fak fak
: Rp. 674.000.000
Disnakertrans Kab. Mamuju
: Rp. 462.500.000
Terima Kasih DIREKTORAT PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DITJEN PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI KEMENTERIAN DESA, PDT, DAN TRANSMIGRASI
