KERANGKA ACUAN KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2017
A. PENDAHULUAN Peraturan Penyelenggaraan
Pemerintah
Nomor
Pembangunan
21
Keluarga
Tahun
1994
Sejahtera mengatur
tentang fungsi
keluarga terdiri atas: (1) Keagamaan, (2) Sosial budaya, (3) Cinta kasih, (4) Perlindungan, (5) Reproduksi, (6) Sosialisasi dan pendidikan, (7) Ekonomi, dan (8) Pembinaan lingkungan. Oleh karena aplikasi peran gender dapat mempengaruhi semua perilaku manusia, seperti pemilihan pekerjaan, pemilihan rumah, pemilihan bidang pendidikan, bahkan pemilihan pasangan dan cara mendidik anak maka sosialisasi peran gender yang tidak bias gender harus dilakukan di dalam keluarga sejak usia dini. Proses individu belajar dan menerima suatu peran yang disebut sosialisasi ini akan berjalan dengan baik apabila didorong dengan cara memotivasi perilaku yang diinginkan sesuai dengan tujuan atau kurang mendorong atau bahkan melarang perilaku yang tidak diinginkan. Untuk mempertahankan eksistensi Bangsa dan tanah air Indonesia, maka mulai saat ini harus dimulai perubahan mind set dan tekad bulat untuk meningkatkan fungsi dan peran keluarga Indonesia. Permasalahan ekonomi makro seperti kemiskinan yang berdampak buruk pada permasalahan sosial dalam
kehidupan
keluarga
harus
ditanggulangi
dengan
peningkatan
ketahanan dan harmonisasi keluarga yang berwawasan gender. Dimulai dari harmonisasi gender di tingkat keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, akan terbentuk harmonisasi dan keteraturan di tingkat masyarakat dan mewujudkan ketahanan bangsa dan negara yang kokoh, adil dan sejahtera. Melalui kerjasama gender yang baik dalam keluarga, akan membentuk kerjasama gender yang baik di semua aspek kehidupan, seperti aspek ekonomi, sosial, budaya, kemasyarakatan di semua tingkatan masyarakat dan negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menuju negara yang adil dan makmur dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan relasi gender yang harmonis di semua lapisan masyarakat. Melalui kemitraan dan relasi gender yang harmonis dalam merencanakan dan melaksanakan manajemen sumberdaya keluarga, maka anggota keluarga mempunyai pembagian peran dalam berbagai aktivitas (domestik, publik dan
1
kemasyarakatan) dalam rangka menjembatani permasalahan dan harapan di masa depan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga (sosial, ekonomi, psikologi, spiritual) yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15
Tahun
2008
tentang
Pedoman
Umum
Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana di sempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor
15
Tahun
mengintegrasikan
2008
PUG
ke
mengamanatkan segala
bidang
setiap
daerah
pembangunan
untuk karena
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, sehingga diperlukan
strategi
pengintegrasian
gender
melalui
perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, dipandang sangat perlu untuk menerbitkan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan keluarga yang responsif gender dan PUHA di Provinsi Jawa Tengah.
B. DASAR 1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984
tentang pengesahan konvensi
Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 ditambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1979); 3. Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional; 4. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana disempurnakan dengan Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Permendagri nomor 15 Tahun 2008;
2
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga; 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 118 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 118); 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 122); 10. DPA- OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran
2017
Nomor
03531/DPA/2017
pada
Kegiatan
Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga dan PUG.
C. TUJUAN Tujuan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017: 1. Tersusunnya landasan legalitas pembangunan keluarga yang responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. 2. Adanya acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan kualitas keluarga yang responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak.
D. HASIL YANG DIHARAPKAN Tersusunnya Kebijakan tentang Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender dan Responsif terhadap pemenuhan hak anak di Provinsi Jawa Tengah sebagai pedoman pelaksanaan Pembangunan Kualitas Keluarga yang Responsif Gender di Provinsi Jawa Tengah.
3
E. PELAKSANAAN Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 akan dilaksanakan pada : Hari
: Rabu - Jumat
Tanggal
: 15 – 17 Maret 2017
Pukul
: 08.30 s/d selesai
Tempat
: Hotel Simpang Lima Residence Jl. KH. Ahmad Dahlan No.6 B Semarang
F. TIM PENYUSUN Tim Penyusun Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 sejumlah 4 orang terdiri dari unsur LSM yang peduli masalah kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak anak Provinsi Jawa Tengah.
G. PROSES 1. Pembukaan 2. Brainstroming 3. Diskusi : Menyepakati Sistimatika 4. Diskusi : Identifikasi Potensi, masalah dan kebutuhan. 5. Pembagian penulisan kebijakan 6. Pleno : Paparan 7. Pleno : Penggabungan dan penataan penulisan kebijakan 8. Penutup.
H. SUMBER DANA Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 di biayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 pada DPA Dinas PPPA Dalduk KB Provinsi
Jawa Tengah pada Program Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Perempuan dan Anak.
4
I. PENUTUP Demikian kerangka acuan ini disusun untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Ketahanan keluarga yang responsif gender dan pemenuhan hak anak.
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH
Dra. SRI KUSUMA ASTUTI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580611 197912 2 006
5
