KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TAHUN 2017
Kementerian Negara/Lembaga
:
(005) Mahkamah Agung
Unit Eselon I / II
:
(01) Badan Urusan Administrasi (576253) Pengadilan Tinggi Agama Kendari
Program
:
(005.01.01) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Hasil (Outcome)
:
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan
Kegiatan
:
(1066) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian, meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel, meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan, meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental
ObjektifJenis Keluaran (Output)
: (1066.994) Layanan Perkantoran
Volume Keluaran (Output)
: 12
Satuan Ukur Keluaran (Output)
:
Bulan Layanan
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum -
Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPSN);
-
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
-
SK
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
143/KMA/SK/VIII/2007
tentang
memberlakukan Buku I Administrasi perencanaan, pola kelembagaan peradilan, administrsi kepegawaian peradilan, administrasi tata persuratan, tata kearsipan dan administrasi keprotokolan, kehumasan dan keamanan, pola klasifikasi surat Mahkamah Agung RI, prototype gedung pengadilan dan rumah dinas, pedoman bangunan gedung kantor dan rumah jabatan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI dan Administrasi Perbendaharaan; -
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan APBN;
1
-
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019;
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 /PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017;
-
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02 Tahun 2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
2. Gambaran Umum Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama Kendari sebagai Pengadilan Tingkat Banding adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Banding, selain itu tugas Pengadilan Tinggi Agama mengadili ditingkat pertama dan terakhir dalam sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi; 1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya 3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam pada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita didaerah hukumnya; 5. Mengadakan pengawasan atas jalannya peradilan ditingkat Peradilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya; 6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan dan umum); 7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum memberikan pertimbangan hukum agama dan pelayanan informasi peradilan. Selain menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, Pengadilan Tinggi Agama juga melaksanakan program-program pembaruan yang tertuang dalam dokumen Blue Print (Cetak Biru) tahun 2010-2035, dimana dokumen tersebut disusun oleh Mahkamah Agung RA sebagai kalanjutan dari Blue Print sebelumnya untuk melakukan langkahlangkah pembaharuan peradilan/Judiciate Reformasi maupun Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dan seluruh Badan Peradilan dibawahnya. Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya (Capacity Building), perbaikan sistem Remunerasi, dan manajemen dukungan Teknologi Informasi. Dimana untuk melaksanakan tugas dan fungsinya serta untuk melaksanakan Blue Print tersebut perlu diusulkan rencana anggaran layanan perkantoran, yang terdiri atas anggaran operasional, non operasional, dan pemeliharaan Pengadilan Tinggi Agama
2
Kendari untuk tahun 2017 yang akan datang. Adapun tujuan dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah terwujudnya layanan perkantoran sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan terlaksananya operasional dan tersedianya fasilitas kantor yang memadai dan representatif. Adapun komponen kegiatan tersebut meliputi:
Komponen 001 (Gaji dan Tunjangan) A.
Pembayaran Gaji dan Tunjangan
Komponen 002 (Operasional dan Pemeliharaan Kantor) A.
Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran
B.
Langganan Daya dan Jasa
C.
Pemeliharaan Kantor
D.
Pembayaran Terkait pelaksanaan Operasional Kantor
Komponen 051 (Non Operasional Perkantoran) A. Pelantikan Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan B. Koordinasi/Konsultasi/Pembinaan/Pengawasan/Sosialisasi C. Rapat Kerja D. Penyelenggaraan Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi E. Pertemuan/Jamuan Tamu/Delegasi
Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan
operasional layananan perkantoran dengan mempertimbangkan arah
kebijakan Mahkamah Agung, kenaikan tarif dan standar biaya yang berlaku yang anggarannya dibebankan pada DIPA tahun 2017
B. Penerima Mamfaat Output kegiatan ini memberi mamfaat yang besar baik di lingkungan internal lembaga Mahkamah Agung maupun eksternal lembaga yaitu : Mamfaat bagi internal lembaga: -
Memberikan dukungan secara teknis maupun finansial operasional dan non operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan sebagai lembaga yudikatif yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat terwujud dengan baik, efesien, cepat dan akuntabel.
-
Meningkatkan kinerja aparatur lembaga peradilan dengan tersedia dan terlaksananya pengelolaan gaji , tunjangan, lembur dan hak-hak hakim, pegawai dan tenaga teknis lainnya sesuai peraturan yang berlaku.
-
Meningkatkan citra dan wibawa lembaga, dengan tetap terpeliharanya sarana dan prasarana aset Barang Milik Negara di lingkungan Mahkamah Agung RI.
3
Mamfaat bagi eksternal lembaga -
Bagi masyarakat pencari keadilan akan memperoleh pelayanan yang prima dengan tersedianya fasilitas, sarana dan prasarana dan kemudahan dalam interaksi dengan aparat lembaga peradilan;
-
Bagi pelaku ekonomi penyedia barang dan dan jasa akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan terselenggaranya pelayanan langganan listrik, telepon, air, gas (LTGA), pemeliharaan, dan pengadaan baik yang melibatkan penyedia maupun pengadaan yang bersifat swakelola.
C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non operasional satuan kerja, termasuk pemberian hak-hak kesejahteraan hakim dan pegawai dalam bentuk pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, menggunakan metode sebagai berikut:
-
Untuk pengelolaan Gaji dan tunjangan dibayarkan dari anggaran DIPA yang tersedia setiap awal bulan dengan system pengajuan pembayaran LS (langsung) berdasarkan Golongan/Jabatan dan masa kerja berdasarkan SK Golongan/Jabatan masing-masing Hakim/Pegawai ;
-
Pada pengelolaan ATK / Keperluan sehari-hari perkantoran, penanggung jawab kegiatan melalui pejabat yang menangani pengelolaan ATK membuat daftar kebutuhan masing-masing sub bagian / unit kerja dalam satuan kerja, menganalia daftar kebutuhan tersebut terhadap ketersediaan anggaran dan memenuhi kebutuhan operasional tersebut yang pengadaannya dilakukan per triwulan.
-
Untuk pemeliharaan perkantoran baik pemeliharaan gedung dan bangunan, kendaraan dinas, rumah dinas, halaman kantor dilakukan secara berkala maupun yang sifatnya insidentil.
-
Untuk perjalanan dinas dilakukan dengan prinsip selektif,
ketersediaan dana,
efektif dan akuntabel. Selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, ketersediaan anggaran
dan
kesesuaian
dengan
pencapaian
kinerja
Kementerian
Negara/Lembaga, Efisiensi penggunaan belanja Negara. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
Selain pengelolaan gaji dan tunjangan, metode pecairan anggaran untuk belanja barang operasioanl menggunakan system UP (Uang persediaan) yaitu uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), dan TUP (Tambahan Uang Persediaan) yaitu uang yang diberikan kepada satuan kerja untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan.
4
Secara umum pelaksanaan untuk mencapai output kegiatan ini dilakukan secara mandiri (swakelola) kecuali untuk komponen kegiatan pengadaan barang hingga nilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga dengan metode Pengadaan Langsung
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Untuk menjamin kualitas pelaksanaan, kegiatan ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut: 2. 1. -
Tahapan penyusunan rencana dan program Persiapan perencanaan yang meliputi identifikasi masalah, analisa dan rumusan masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan;
-
Usulan rencana dan program dari seluruh satuan kerja pengadilan tingkat pertama di kirimkan ke pengadilan tingkat banding sebagai koordinator untuk selanjutnya diusulkan ke Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI cq. Biro Perencanaan dan organisasi;
-
Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan pengumpulan, pengolahan, klarifikasi dan penyajian data usulan rencana dan program dari semua satker dan menuangkannya ke dalam matriks sebagai bahan penyusunan rencana program Mahkamah Agung
-
Tahap penjabaran kebijaksanaan ke dalam rencana kerja dan anggaran yang disusun mengacu pada surat edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bapennas dan Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif. Kebijakan prioritas Mahkamah Agung mengacu pada kebijakan nasional dan kebijakan Kementrian/ lembaga;
-
Tahap penyusunan RKAKL dan DIPA dengan jumlah penetapan pagu sementara dari Pemerintah
dalam hal ini Departemen Keuangan. Setelah melakukan
koordinasi dan sinkronisasi dengan masing-masing satker, RKAKL tersebut di telaah oleh unit Aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP/Badan Pengawasan Mahkamah Agung) di ajukan dalam rapat Kerja DPR Komisi Terkait dan Pemerintah untuk memperoleh pagu tetap. 2. 2. -
Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan Penetapan Pengelola keuangan yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat pembuat Komitment, Pejabat Penguji dan penandatangan SPP/SPM, Bendahara, Sraf Pengelola Keuangan, Pejabat Pengadaan dan Pejabat Penerima barang
-
Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA satuan kerja, maka pada awal tahun seluruh pejabat dan staf satuan kerja merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan / program melalui rapat awal tahun;
5
-
Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran
-
Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
-
Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh staf;
-
Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pimpinan/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan
kewenangan
masing-masing,
penetapan
SK
dalam
kegiatan
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan : a. Jasa Keamanan/Kebersihan (tenaga keamanan/ kebersihan bersifat kontraktual perorangan) b. Operasional Perkantoran dan Pimpinan (Tim pengeola keuangan satuan kerja) -
Pengadaan langsung untuk kegiatan : a. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian kerja b. Perawatan Gedung Kantor c. Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor d. Perawatan kendaran Roda 4/6/10 e. Perawatan kendaraan Roda 2 f.
Langganan daya dan jasa (rekanan seperti PT. PLN Persero, PT. Telkom Tbk dan PDAM)
g. Perawatan sarana gedung h. Jasa Pos / setifikat ( rekanan tetap PT. Pos Indonesia dan perusahaan pengiriman lain yang bersifat kondisional) -
Pelaksanaan kegiatan pakaian dinas, perawatan gedung kantor, pengadaan peralatan kantor, perawatan kendaraan roda 4 dan roda 2, perawatan sarana gedung dll, pengadaannya harus memenuhi standar kualitas, harga dan fungsi
-
Pengadaan barang yang masuk termasuk barang habis (di bawah standar kapitalisasi) termasuk ATK di inventarisir dalam Sistem Akuntasi barang Milik Negara dalam hal ini Aplikasi Persediaan
-
Segala bentuk transaksi keuangan yang telah terbit SPM, SP2D nya di catat dalam Sistem Akuntasi Instansi (SAIBA)
2. 3. -
Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan (controlling) yang merupakan bagian dari kegiatan planning, organizing, actuating dan controlling (POAC)
6
-
Laporan kegiatan disampaikan setiap triwulan (3 bulanan) paling lambat 2 (dua) minggu setelah berakhirnya triwulan bersangkutan. Laporan pencapaian output kegiatan disampaikan secara online / realtime melallui Monitoring Anggaran (monev)
baik
pada
monev
yang
(http://monev.anggaran.depkeu.go.id
)
dikelola
Departemen
maupun
yang
Keuangan
dikelola
Badan
Perencanaan nasional (http://monev.bapennas.go.id ) . -
Laporan kegiatan yang dilaporkan secara regular ke tingkat banding dan eselon I antara lain : a. Laporan Kegiatan per triwulan b. Laporan Penyerapan Anggaran termasuk pelaporan Sistem Akuntansi Anggaran (SAI) c. Laporan Barang Milik Negara (BMN)
-
Penyusunan laporan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagi bahan pertimbangan selaku decision maker (pengambil keputusan) dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya
Karena bersifat rutin, pelaksanaan
kegiatan ini
yang dimulai dari perencanaan,
pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi kegiatan berlangsung selama 12 bulan tahun berjalan. Tabel jadwal realisasi kegiatan sebagai berikut: Kode
001
002
051
Komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan pemeliharaan Perkantoran: Penyelenggaraan Non Operasional Perkantoran
Tahun 2016 Jan
Peb
Mar
Apr
Mei
Juni
Juli
Ags
Sep
Okt
Nop
Des
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Dengan menetapkan target output 12 bulan layanan dan waktu pelaksanaan selama 12 bulan, maka dapat dipastikan output kegiatan ini harus tercapai satu output setiap bulannya. Sehingga pada akhir tahun target output kegiatan akan tercapai 100%.
E. Biaya yang Diperlukan Total Biaya yang diperlukan untuk mencapai output kegiatan ini sebesar Rp. 8.557.441.000,- (Delapan Milyar Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Pulluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian secara garis besar sebagai berikut :
7
Belanja pegawai
Rp. 7.158.383.000,-
Belanja barang Operasional
Rp. 1.125.243.000,-
Belanja barang Non Operasional
Rp.
Total
Rp. 8.557.441.000,-
273.815.000,-
Rincian biaya lebih detail masing-masing komponen kegiatan dituangkan dalam RAB (Rincian Anggaran Belanja) yang tidak terpisahkan dari data pendukung usulan kegiatan ini.
Kendari, 13 Juli 2016 Penanggung Jawab Kegiatan,
Abdul Azis Yusuf, SE NIP. 197712142005021001
8
Penanggung Jawab Kegiatan,
Zainal Abidin, SH., MM NIP. 196312311992031045
9
10
