KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENGELOLAAN IRIGASI PARTISIPATIP YANG RESPONSIP GENDER
Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Pertanian Unit Eselon I
: Direktorat
Jenderal
Prasarana
Dan
Sarana Pertanian Program
: Penyediaan
dan
Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian Hasil
: Terlaksananya
Pengelolaan
Irigasi
Partisipatip yang responsip gender Unit Eselon II/Satker
: Direktorat Pengelolaan Air, Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
Kegiatan
: Pengelolaan
Irigasi
Partisipatip
yang
Responsife Gender Indikator Kinerja
: Terlaksananya Irigasi
Kegiatan
Partisipatip
yang
Pengelolaan responsip
Gender Satuan Ukur dan Jenis Keluaran: Kelompok Tani/ P3A Volume
: 750 Paket
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 (1) dicantumkan bahwa “semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam GBHN (1993-1998) juga dikemukakan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan yaitu “wanita”, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan, mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban serta kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan disegala bidang tingkatan. Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanahkan agar program pembangunan pada umumnya dapat merespon potensi, permasalahan, kebutuhan, dan kepentingan
Direktorat Jenderal PSP
1
sumberdaya manusia yang menjadi subyek pembangunan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. PMK 119/2009 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga (RKA-KL) dan penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan pelaksanaan dafta isian pelaksanaan anggaran (Dipa) tahun 2010. Bab 3 PMK 119/2009 menyebutkan Pemerintah menguji-cobakan penerapan ARG kepada 7 (tujuh) K/L pada tahun 2010. Ketujuh K/L tersebut, yaitu: Departemen Pendidikan Nasional; Departemen Pekerjaan Umum; Departemen Kesehatan; Departemen Pertanian; Departemen Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan untuk tahun anggaran 2011 juga telah dikeluarkan PMK Nomor 104/ 2010 untuk diujicobakan pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender (ARG) dengan pendekatan “Gender Budget Statement (GBS)” kepada K/L yang lebih luas lagi. Sejalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka pengembangan sistem irigasi tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah saja, namun juga merupakan wewenang dan tanggung jawab petani (laki-laki dan perempuan)
2. Gambaran Umum Semula Indonesia merupakan Negara yang peng-import beras terbesar,namun pada tahun 1984 berhasil mencapai Swasembada beras . Tidak dapat dibantah bahwa pembangunan irigasi memegang peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan peningkatan produksi beras tersebut, di samping upaya lainnya yang telah dilakukan misalnya di bidang penyuluhan pertanian dan pembangunan serta pengelolaan irigasi yang berkelanjutan tapi masi di dominan oleh laki-laki (Laki-laki 90%, Perempuan 10%). Namun kenyataannya pada tahun 1990-an Indonesia mulai import beras lagi, antara lain karena dukungan prasarana irigasi banyak yang menurun fungsinya, apalagi setelah Indonesia mengalami krisis multi dimensi pada tahun 1997 dan gangguan iklim seperti El Nino dll. Produksi padi tidak mampu lagi mengimbangi peningkatan kebutuhan.
Direktorat Jenderal PSP
2
Penurunan fungsi prasarana irigasi tersebut dipicu juga oleh pemahaman sebagian besar petani bahwa pengelolaan irigasi merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, memicu rendahnya partisipasi petani dalam pengelolaan prasarana irigasi yang selama ini hanya bisa di laksanakan oleh laki-laki. Sementara itu juga teknologi pendayagunaan pengelolaan air irigasi yang dihasilkan lebih berorientasi kepada lakilaki sebagai penggunanya, sehingga aspek gender belum diperhitungkan. Misalnya potensi yang dimiliki masyarakat petani (wanita tani) sebenarnya cukup besar dalam pengelolaan irigasi, sepanjang mereka dapat merasakan langsung manfaat yang diperoleh serta diberi kesempatan untuk ikut memberikan sumbang saran walaupun dalam bentuk yang sederhana. Hal ini dapat dilihat pada beberapa Daerah Irigasi yang masyarakat petani (wanita tani) suku tertentu (Bali, Bugis dll) mampu berperan di bidang pengelolaan irigasi. Kepatuhan dalam berorganisasi maupun besarnya rasa tanggung jawab mereka dalam membangun dan memelihara jaringan irigasi sangat patut dihargai dan perlu dikembangkan. Sedangkan kenyataan di lapangan banyak perempuan yang telah berpartisipasi dalam menjalankan fungsi prasarana irigasi tetapi kurang dianggap keterlibatannya selama ini sehingga aspek gender belum diperhitungkan. Untuk itu Implementasi di lapangan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan irigasi partisipatif yang sensitife gender, pendekatan pengelolaan partisipatif ini sebenarnya sudah lama dikenal didalam sistem pengelolaan desa tradisional. Akan tetapi sayangnya kearifan tradisional/lokal ini makin luput diperhitungkan. Oleh sebab itu seharusnya melalui kebijakan pemberdayaan petani tersebut, maka partisipasi dan peran serta petani (laki-laki dan perempuan) pemakai air dalam pengelolaan irigasi akan semakin ditingkatkan dan dilakukan dalam setiap tahapan kegiatan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil, termasuk pembiayaannya, sehingga petani (laki-laki dan perempuan) mempunyai rasa memilki terhadap hasil pembangunan prasarana irigasi. Atas dasar pengalaman dan informasi dari beberapa propinsi sebenarnya partisipasi petani yang sensitife gender dalam pengelolaan irigasi cukup dapat diandalkan sepanjang petani (laki-laki dan perempuan) diberi kesempatan dan kepercayaan untuk ikut berperan serta dan pembinaan serta bimbingan yang dilakukan secara terus menerus dari aparat pemerintah
Direktorat Jenderal PSP
3
terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Pengairan, Bappeda dan Lembaga Formal/Informal. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah kelompok tani/ P3A (Laki-laki dan Perempuan), petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan Propinsi dan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian dalam menunjang kegiatan tugas dan fungsi. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan ini dilakukan Petugas Pusat (Ditjen PSP), Petugas Provinsi, Petugas Kabupaten dan Petani (Laki-laki maupun Perempuan). . 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan. Pengelolaan irigasi partisipatif yang responsife gender (Pusat dan Daerah) 1) Tahapan pelaksanaan i. Persiapan : Survey dasar ii. Pelaksanaan : Pelaksanaan pengelolaan irigasi partisipatif yang responsife gender iii. Pelaporan : Pembuatan laporan kegiatan. 2) Waktu Pelaksanaan Kegiatan
Bulan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Persiapan Pelaksanaan Pelaporan
D. Waktu Pencapaian Keluaran Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif yang responsife gender di daerah yang dicapai secara terus menerus selama tahun 2013.
Direktorat Jenderal PSP
4
E. Biaya Yang Diperlukan Biaya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan irigasi partisipatif yang responsife gender dibebankan pada satker Ditjen PSP. Jakarta,
Juni 2012
Sekretaris Direktorat Jenderal PSP,
Ir. Abdul Madjid NIP. 195810181986031003
Direktorat Jenderal PSP
5
