KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PILOT PROJECK PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN SENSITIVE GENDER TAHUN 2013
Kementerian Negara/Lembaga
: Kementerian Pertanian
Unit Eselon I
: Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian
Program
: Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Hasil
: Terlaksananya
Kegiatan
Prasarana
Dan
Sarana Pertanian yang Responsive Gender Unit Eselon II/Satker
: Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
Kegiatan
: Pilot Projeck Pengembangan Optimasi Lahan Sensitive Gender
Indikator Kinerja
: Terlaksananya
Kegiatan
Pilot
Projeck
Pengembangan Optimasi Lahan Sensitive Gender Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
: Kelompok Tani, Petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan Propinsi serta Petugas Pusat
Volume
: 10 Paket
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum Tugas dan Fungsi/Kebijakan Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 (1) dicantumkan bahwa “semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Dalam GBHN (1993-1998) juga dikemukakan prinsip kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan yaitu “wanita”, baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber daya insani pembangunan,
Direktorat Jenderal PSP
mempunyai
kedudukan,
hak
dan
kewajiban
serta
1
kesempatan
yang
sama
dengan
laki-laki
untuk
berperan
dalam
pembangunan disegala bidang tingkatan. Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanahkan agar program pembangunan pada umumnya dapat merespon
potensi,
permasalahan,
kebutuhan,
dan
kepentingan
sumberdaya manusia yang menjadi subyek pembangunan, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. PMK 119/2009 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan
anggaran
kementerian
negara/lembaga (RKA-KL) dan
penyusunan, penelaahan, pengesahan, dan
pelaksanaan dafta isian
pelaksanaan anggaran
Bab 3 PMK 119/2009
(Dipa) tahun 2010.
menyebutkan Pemerintah menguji-cobakan penerapan ARG kepada 7 (tujuh) K/L pada tahun 2010. Ketujuh K/L tersebut, yaitu: Kementerian Pendidikan
Nasional;
Kementerian
Pekerjaan
Umum;
Kementerian
Kesehatan; Kementerian Pertanian; Kementerian Keuangan; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas; dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Sejalan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, maka pengembangan sistem irigasi tidak hanya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah maupun pemerintah daerah saja, namun juga merupakan wewenang dan tanggung jawab petani (laki-laki dan perempuan) 2. Gambaran Umum Pada daerah aliran sungai dan lahan tidur/ terlantar merupakan salah satu sumberdaya lahan yang mempunyai potensi besar untuk pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan maupun perternakan. Pengembangan pertanian pada daerah aliran sungai dan lahan tidur/ Direktorat Jenderal PSP
2
terlantar perlu di dorong dengan berbagai inovasi teknologi lahan dan air dalam peningkatan produksi pertanian terutama dalam mengatasi banjir pada musim hujan dan kekeringan pada kemarau di wilayah DAS. Dikaitkan dengan dengan isu gender maka
kendala
dalam pengelolaan daerah
aliran sungai antara lain dalam penentuan teknik konservasi yang di gunakan, ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya erosi pada wilayah tersebut. Peningkatan pengelolaan lahan baik secara konservasi, optimasi, dll secara faktual berdampak terhadap peningkatan diversifikasi jenis komoditas yang dibudidayakan. Dampak dari pengembangan komoditi dan komoditas yang akan dikembangkan dan memiliki nilai ekonomis
akan
banyak memerlukan curahan tenaga kerja dan ketekunan petani, dan ternyata apabila dikaji lebih dalam peran tersebut banyak dilakukan dan dimiliki oleh perempuan. Ilustrasi tersebut didukung fakta bahwa di sebagian besar wilayah Indonesia kegiatan pendayagunaan sumberdaya lahan dan air dilakukan oleh perempuan. Sementara itu sampai saat ini teknologi pendayagunaan sumberdaya alam yang dihasilkan lebih berorientasi kepada laki-laki sebagai penggunanya, sehingga aspek gender belum diperhitungkan. Salah satu indikatornya, meskipun pengelolaan lahan dan air meningkat, perempuan tidak dapat mendayagunakan
secara
optimal,
sehingga
luas
tanam
dan
jenis
komoditasnya masih terbatas. Diperlukan teknologi pendayagunaan yang
peka gender khususnya pada pengelolaan daerah aliran sungai dan pemanfatan lahan tidur/ terlantar sehingga memungkinkan perempuan dapat mengoptimalkan lahan tersebut untuk peningkatan produktivitas dan pencegahan terjadinya erosi serta peningkatan kesejahteraan keluarganya. Sumbangan
kaum
perempuan
dalam
pendayagunaan
lahan
dan
pengelolaan tanah dalam sistem usahatani meliputi berbagai aspek seperti dalam penentuan teknik konservasi pada wilayah DAS, penanaman, pengelolaan tanah dan air, pemeliharaan, panen dan pascapanen. Untuk
menghitung
dan
memetakan
pola
pembagian
kerja
antara
perempuan dan laki-laki serta perbedaan akses dan kontrol serta manfaat dilakukan pilot projeck pengembangan optimasi lahan sensitive gender dan Direktorat Jenderal PSP
3
nantinya akan analisis gender yang salah satunya dengan menggunakan metode
pendekatan
merencanakan
bersama
dengan
masyarakat
Participatory Rural Appraisal (PRA). Hasil analisis gender dapat disusun perencanaan untuk penerapan teknologi yang dapat mengakomodasi kemampuan dan serat sumberdaya sesuai dengan pola hidup dan kebutuhan masyarakat setempat. B. Penerima Manfaat Penerima manfaat pada kegiatan ini adalah kelompok tani, petugas Dinas Pertanian Kabupaten dan Propinsi serta Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam menunjang kegiatan tugas dan fungsi. C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan • Kegiatan yang bersifat bantuan sosial langsung ke kelompok tani dalam pengembangan optimasi lahan yang sensitive gender. • Penyusunan laporan. 2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan. Pilot Projeck Pengembangan Optimasi Lahan Sensitive Gender 1) Tahapan pelaksanaan • Melaksanakan CPCL dan Penetapan lokasi • Melaksanakan transfer uang langsung ke kelompok tani • Pembuatan RUKK dalam pengembangan optimasi lahan yang sensitive gender. • Melaksanakan pengembangan optimasi lahan yang sensitive gender • Melaksanakan penyusunan laporan 2) Waktu Pelaksanaan No 1. 2. 3. 4. 5.
Kegiatan Melaksanakan CPCL dan Penetapan lokasi Melaksanakan transfer uang langsung ke kelompok tani Pembuatan RUKK dalam pengembangan optimasi lahan yang sensitive gender. Melaksanakan pengembangan optimasi lahan yang sensitive gender Melaksanakan penyusunan laporan
Direktorat Jenderal PSP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
D. Waktu Pencapaian Keluaran Keluaran
kegiatan
ini
adalah
terlaksananya
kegiatan
Pilot
Projeck
Pengembangan Optimasi Lahan Sensitive Gender dalam mendukung PSP di daerah yang dicapai secara terus menerus selama tahun 2013. E. Biaya Yang Diperlukan Biaya
yang
diperlukan
dalam
melaksanakan
kegiatan
Pilot
Projeck
Pengembangan Optimasi Lahan Responsive Gender dalam mendukung PSP dibebankan pada satker Ditjen PSP. Jakarta,
Juni 2012
Sekretaris Direktorat Jenderal PSP,
Ir. Abdul Madjid NIP. 195810181986031003
Direktorat Jenderal PSP
5
