(Draft) Kerangka Acuan Kegiatan
Training of Trainers (ToT) dan Seminar-Lokakarya Internalisasi Sistem Integritas dan Anti Korupsi dalam upaya pemenuhan terhadap e-procurement bagi Vendors dan Asosiasi Yogyakarta, 13 Agustus 2012
Latar Belakang Pengadaan barang/jasa publik (PBJ) merupakan kegiatan negara/Pemerintah yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam teori kebijakan fiskal, ekonom dunia John Maynard Keynes menulis pada pengantar buku The General Theory of Employment, Interest and Money, bahwa anggaran pendapatan dan belanja publik dipercaya merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja publik untuk sektor ini mencapai 30 – 40 persen dari total belanja nasional setiap tahunnya (Kostyo, 2006; Ali, 2011). Besarnya belanja negara untuk PBJ, menyebabkan tindak pidana korupsi dengan sangat sering terjadi di sector ini. KPK pada tahun 2011 merilis temuan kasus korupsi dalam tender PBJ dengan modus: penggelapan (terjadi 62 kasus), modus mark up (terjadi 52 kasus), modus proyek fiktif (terjadi 20 kasus), modus penyalahggunaan anggaran (terjadi 18 kasus) dan modus suap (terjadi 7 kasus). Meskipun kasus korupsi di Indonesia secara global dinilai mengalami penurunan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Transperancy Internasional chapter Indonesia (2011) dimana skor Corruption Perception Index (CPI) Indonesia adalah 3.0 bersama 13 negara lainnya dan menduduki posisi 100 dari 183 negara yang diukur. Namun di kawasan ASEAN, skor Indonesia masih berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand. Reformasi birokrasi melalui Desentralisasi seyogyanya memberikan kesempatan kepada provinsi/kota/kabupaten untuk mensejahterakan rakyatnya. Maka APBN/APBD wajibnya diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok, sekaligus mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Sayangnya, teori pembangunan tersebut tidak berjalan linear karena seiring dengan implementasi otonomi daerah, kasus korupsi yang tadinya tersentralisir menjadi terdesentralisasi. Di tingkat provinsi, proses tender PBJ misalnya sangat sering di warnai dengan kasus suap dari perusahaan/rekanan pemerintah kepada panitia pelaksana tender guna mendapatkan proyek. Hasil survey Indonesian Procurement Watch (IPW) pada tahun 2011, tentang ‘Jejak Suap dalam pengadaan barang/jasa pemerintah’ terungkap bahwa sebanyak 92,7 persen dari 550 responden di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok dan Bekasi ) pernah melakukan suap kepada Pemerintah dan 97,3 persen responden harus menyuap agar bisa menang tender proyek PBJ. Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan perbaikan peraturan dan birokrasi PBJ dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Dengan terbitnya Perpres 54/2010, proses PBJ di Indonesia diwajibkan untuk memenuhi standar compliance/pemenuhan peraturan dengan menginternalisasikan prinsip-prinsip anti korupsi dan integritas dari konvensi internasional (seperti United Nations Convention Against Corruption/UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia). Mandat didalam Perpres 54 melalui Lembaga Kajian Pengadaan Publik (LKPP) dan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), tender PBJ wajib diadakan secara on-line (e-procurement). Eprocurement dirasakan cukup efektif untuk mengurangi tidak korupsi dalam PBJ. Berdasarkan laporan LKPP pada tahun 2010, implementasi lelang PBJ secara elektronik pada Semester I-2010 berhasil menghemat uang negara sebesar 1,1 triliun rupiah (akumulatif). Sedangkan nilai pengadaan melalui e-proc pada periode yang sama mencapai Rp8,23 trilliun (akumulatif).
Dalam PBJ stakeholders yang berperan adalah pemerintah (seperti: ULP, LPSE dan Inspektorat) dan private sectors (vendors dan asosiasinya). Sayangnya, kedua stakeholders ini ditengarai sering melakukan kolusi bersama praktek korupsi yang menyebabkan kebocoran negara. Jika IPW menyatakan 97,3 perusahaan se-Jabodetabek harus menyuap Pemerintah (panitia lelang) jika ingin menang tender, Ketua DPP APINDO Sulsel, La Tunreng bahkan menyebut angka 99,9 persen perusahaan rekanan pemerintah di Sulawesi Selatan melakukan suap jika ingin menang tender (Juli, 2012). Selain persoalan behavior, knowledge gap juga merupakan masalah dalam implementasi PBJ. Hasil need assessment dari Center for Procurement Policy Reform-MEP UGM (CPPR, 2011) pun menyebutkan bahwa 90 persen pengusaha tidak mengetahui aturan standar tentang PBJ dan tidak mengetahui bahwa suap merupakan tindak pidana korupsi yang dilarang oleh UndangUndang. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia melalui proyek ‘Collaborative, Leveraging of E-procurement Accountability, Nexus and Integrity for Newfound Governance (CLEANING)’ dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang dikemukaan sebelumnya, memandang perlu adanya upaya untuk mendorong pengarusutamaaan prinsip integritas dan anti korupsi dalam praktek pengadaan barang/jasa publik melalui peningkatan kapasitas yang akan mendorong pada perubahan sikap (behavior). Jika mainstreaming prinsip integritas dan anti korupsi ini dilakukan, maka stakeholders yang berkecimpung di PBJ akan memiliki kemampuan untuk menciptakan PBJ yang memenuhi prinsip-prinsip: (1) reliability: dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya transparasi dalam pengelolaan dan (2) integrity: integritas/terpadu dalam pelaksanaan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pelaksanaan. Proses internalisasi dan mainstreaming nilai-nilai dimaksud dapat dilakukan dengan methodology knowledge sharing yang partisipatif melalui pelatihan dan seminar. Melalui aksi bersama antara Kemitraan, CPPR dan DPN APINDO; ToT dan Semiloka bagi vendors dan asosiasi akan dilaksanakan di wilayah Medan, Bandung, D.I.Yogyakarta, Surabaya dan Makassar. Dengan dukungan dari PT.Siemens Indonesia yang berkomitmen untuk mewujudkan Good Coorporate Governance dengan meng-comply system integritas dalam system koorporasinya maka kegiatan penguatan kapasitas bagi stakeholders ini dapat dilaksanakan. Kemitraan juga akan didukung oleh DPN APINDO yang memiliki visi yang sama dalam perwujudan Good Corporate Governance. Selaras dengan inisiatif ini, ketua DPN APINDO, Djimanto menyatakan bahwa e-procurement wajib dilakukan dalam tender PBJ oleh vendors dan asosiasi anggota APINDO. Para Trainers dalam kegiatan peningkatan kapasitas tentang e procurement dan system integritas bagi vendors dan asosiasi ini akan didukung oleh CPPR yang sejak awal usia proyek telah mendukung Kemitraan untuk mendorong upaya penguatan kapasitas PBJ melalui pelatihan tentang system integritas dan anti korupsi. Pada tahun 2011 Kemitraan dan CPPR melakukan need assessment yang menghasilkan data aktual tentang karakteristik daerah dan kebutuhan penguatan kapasitas. Tindak lanjutnya adalah dengan menghasilkan 13 (tigabelas) modul pelatihan bagi seluruh stakeholders dan beberapa dari modul tersebut akan digunakan dalam serial peningkatan kapasitas bagi vendors dan asosiasi. Pelaksana tekhnis ToT ini adalah seorang Event organizer dibantu panitia local dengan dukungan dari para para pelatih (trainers) dan narasumber yang memiliki kompetensi sesuai dengan kategori yang ingin dicapai. Bentuk tentative kegiatan ToT dan semiloka di Yogyakarta ini adalah sebagai berikut:
Seminar Lokakarya: E-procurement dalam mendukung Good Coorporate Governance bagi 120 peserta vendors dan asosiasi di Yogyakarta pada khususnya dan Jawa Tengah pada umumnya. Dalam Seminar dan Lokakarya ini, materi umum adalah: Prinsip-prinsip internasional dalam PJB dan penerapannya melalui peraturan di tingkat nasional yang sedianya akan dipresentasikan oleh LKPP dan LPSE Yogyakarta. E procurement dalam Good Coorporate Governance: DPN APINDO Best practices dari system integrity compliance: PT.Siemens Indonesia.
Tujuan Tujuan umum Semiloka ini adalah 1.
Untuk meningkatkan kapasitas dari 120 vendors dan asosiasi anggota DPP APINDO Yogyakarta dan Asosiasi lainnya yang terkait terhadap system integritas, pelaksanaan proses bisnis yang jujur dan terbuka dan nilai-nilai anti korupsi dalam menerapkan eprocurement.
2.
Untuk memberikan informasi kepada vendors dan asosiasi tentang pentingnya kewajiban untuk memenuhi e-procurement dari Pemerintah dan benefit yang akan dinikmati oleh vendors dan asosiasi menginternalisasikan prinsip-prinsip dan nilai-nilai dimaksud dalam pengadaan barang dan jasa guna menghindari tindak pidana korupsi dan mendukung pada perwujudan Good Coorporate Governance ke dalam praktek berkorporasi sehari-hari.
Hasil yang diharapkan : 1. Adanya 120 personnels dari vendors dan asosiasi yang memiliki pengetahuan tentang pentingnya menerapkan Good Coorporate Governance. 2. Adanya jaringan kerjasama (collaborative action) antara vendors dan asosiasi dalam mengimplementasikan iklim bisnis yang jujur (fair) dan terbuka dalam pengadaan barang dan jasa public.
Pelaksanaan Hari/tanggal : Selasa, 13 Agustus 2012 Waktu : 13.00-18.00 WIB (Buka Puasa Bersama) Tempat : Hotel (to be confirmed ) – Yogyakarta (rencana di hotel mercure yk) Arrangement Peserta Dalam kegiatan ini (selama 1 hari), panitia akan menyediakan : 1. Meeting Package 2. Local transport sesuai dengan standart Kemitraan
1. Fasilitator Acara sekaligus EO 2. Narasumber : DPN APINDO KEMITRAAN LKPP CPPR UGM ERNEST ALTO-PT.SIEMENS INDONESIA Jadwal Acara (tentative) Senin, 13 Agustus 2012 Seminar dan Lokakarya: e-procurement menuju Good Coorporate Governance No. Jam 1. 12.00-12.15 2. 12.15-12.30
Materi Kegiatan Registrasi Peserta Kata Sambutan
1. 2. 3.
3. 4.
12.30-12.45 12.45-15.00
Pembukaan Sessi I 1.Perspektif Vendor terhadap e-procurement
4.
Penanggung Jawab/Pemateri Panitia Lokal 1. Koordinator Trainer-CPPR UGM 2. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia 3. Ketua DPP APINDO Yogyakarta Ketua DPN APINDO-Djimanto Moderator: Sekum DPP APINDO Yogyakarta Djimanto-Ketua DPN APINDO
2.Best practices dalam penerapan system integritas dalam korporasi
5. 6.
15.00-15.30 15.30-17.30
3.Membangun network korporasi korporasi dengan nilai-nilai anti korupsi Istirahat/Sholat Sessi II:
1.Progress Penerapan eprocurement dalam mengurangi tindak korupsi dan meningkatkan akuntabilitas public
Ernest Alto-PT.Siemens Indonesia
IBL
Panitia local Moderator: Sekretaris DPP APINDO Yogyakarta
LKPP
2.Pengawasan akuntabilitas Anggota DPRD Yogyakarta
No. Jam
Materi Kegiatan public dalam penggunaan anggaran publik 3.Implementasi eprocurement di DIY dan permasalahannya
7. 8.
17.30-18.30 Penutupan 18.30-Buka Puasa Bersama selesai
Penanggung Jawab/Pemateri
Kepala LPSE Yogyakarta
Ketua DPP APINDO Yogyakarta Panita Kemitraan
*Acara dapat berubah sesuai kondisi dan situasi peserta
