Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) – Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Australia – Organisasi Penyandang Disabilitas Australia – Konsorsium Nasional (Konas) Difabel
KERANGKA ACUAN KEGIATAN Rangkaian Kegiatan Perayaan Hari Internasional Penyandang Disabilitas Seminar Nasional “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Penerapannya dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas” Jakarta, 6 Desember 2012 Pengantar Konvensi Hak-hak Penyandang Disablitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities) sebagaimana telah disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No A/61/06 pada Desember 2006, mulai berlaku di Indonesia pada tanggal 10 November 2011. Pemberlakuan ini ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Konvensi ini merupakan bagian penting dari kerangka kerja hak asasi manusia (HAM) di Indonesia, dan meneguhkan hak untuk bebas dari berbagai bentuk diskriminasi serta hak yang sama untuk menikmati hak-hak lainnya sebagaimana telah dijamin dalam konstitusi Indonesia. Data statistik mengenai jumlah penyandang disabilitas di Dunia merupakan salah satu potret yang menunjukkan betapa isu disabilitas penting untuk dijadikan agenda bersama. Disabled Peoples’ International Asia Pasific (DPIAP) menyebutkan lebih dari 665 juta orang di dunia adalah orang dengan disabilitas. Artinya lebih dari 15% dari populasi dunia menyandang disabilitas. PBB mencatat ada sekitar 60% dari 650 orang dengan disabilitas di seluruh dunia tinggal di kawasan Asia dan Pasifik. Sedangkan UN Department of Economic and Social Affairs dalam lembar infonya menyebutkan 80 persen orang dengan disabilitas hidup di pedesaan. Di Indonesia, mendapati jumlah pasti orang dengan disabilitas bukanlah perkara mudah. Kementerian Sosial RI1 memperkirakan populasi penyandang disabilitas sebesar 3,11%, sedangkan Kementerian Kesehatan RI memberikan angka yang lebih sebesar yaitu 6%, sementara Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyebutkan angka 10%. Perbedaan jumlah data ini mencerminkan tidak adanya sistem pendataan yang sistematis. Selain itu, paradigma malu dan aib bila ada anggota keluarga menyandang disabilitas membuat pihak keluarga cenderung menutupi kenyataan tersebut dari publik, dan menutup akses bagi pendataan. Bagi perempuan yang hidup dengan disabilitas, bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami menjadi berlapis. Artinya diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami tidak hanya karena mereka adalah penyandang disabilitas, tapi juga karena identitas mereka sebagai perempuan, yang sebagian besar dari mereka hidup dengan kemiskinan, serta tidak memiliki akses terhadap sumber daya maupun informasi dan pendidikan. Ini terjadi baik bagi mereka yang tinggal di pedesaan maupun di perkotaan. Menurut data dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, Kementerian Sosial Ri, ada Penyandang Tuna Netra 1.749.981 jiwa, Tuna Rungu Wicara 602.784 jiwa, Tuna Daksa 1.652.741 jiwa, Tuna Grahita 777.761 Jiwa. Sumber http://rehsos.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=1420. Diunduh 29 Oktober 2012 jam 10.09 WIB. 1
1
SAPDA Yogyakarta, dalam penelitian yang melibatkan 60 perempuan dengan disabilitas tahun 2009 menemukan bahwa mereka yang mengalami kekerasan fisik berjumlah 30%, kekerasan seksual 12%, kekerasan ganda (fisik dan seksual) 17%, tidak menyadari kekerasan yang dialami atau kesadaran semu sebanyak 16%, kekerasan ekonomi 2%, kekerasan spritual 2%, dan multi kekerasan sebanyak 34%. Hingga kini, mayoritas dari korban tidak bisa mengakses sistem hukum yang tersedia dan mendapatkan hak-haknya. Ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya hambatan individu, hambatan keluarga, hambatan tidak adanya pendampingan hukum bagi mereka, sistem hukum dan aparat penegak hukum yang tidak berpihak, serta stigma di masyarakat yang turut menyalahkan korban. Realitas ini telah dikenali dan diakui oleh Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6, bahwa ‘Negara harus mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda dan dalam karenanya negara harus mengambil kebijakan untuk pemenuhan hak yang penuh dan setara atas HAM dan kebebasan fundamental’. Konvensi ini juga menegaskan bahwa Negara harus mengambil kebijakan untuk melindungi penyandang disabilitas dari semua bentuk eksploitasi, kekerasan dan pelecehan, seperti yang termaktub dalam Pasal 16. Ini berarti semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menerapkan dan melaporkan tindak lanjut konvensi pada Komite Disabilitas PBB. Merespon hal-hal di atas, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) sebagai salah satu Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia (LNHAM) di Indonesia yang memiliki mandat spesifik menghapuskan berbagai bentuk kekerasan dan diskrimiansi terhadap perempuan, berinisiatif untuk memastikan terintegrasikannya hak-hak penyandang disabilitas dan pemantuan berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas dalam kerja-kerja lembaga HAM. Inisiatif ini disambut dan didukung penuh, serta menjadi kerja bersama antara Komnas Perempuan dengan Komisi HAM (Australia Australian Human Right Commision), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) serta Konsorsium Nasional untuk Hak Difabel. (Konas Difabel). Kerja bersama tersebut diwujudkan dalam bentuk rangkaian kegiatan perayaan hari internasional penyandang disabilitas yang dirayakan setiap tanggal 3 Desember di seluruh dunia. Kegiatan ini bermaksud untuk menyediakan ruang partisipasi penuh kelompok penyandang disabilitas guna mendiskusikan Rencana Penyusunan Aksi Nasional Implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Kegiatan yang akan dilaksanakan berupa seminar nasional pada tanggal 6 Desember 2012, yang yang melibatkan Kelompok Disabilitas, Kementrian/Lembaga, Lembaga Pengada Layanan, LSM Perempuan/HAM dan Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO), akademisi, aktivis, dan mahasiswa/kelompok muda. Seminar Nasional ini akan terbagi dalam dua bagian/sesi. Sesi pertama menghadirkan wakil-wakil dari pemerintah terkait, komnas perempuan, komnas ham Australia dan organisasi penyandang disabilitas untuk membahas tema seminar melalui diskusi panel, sementara sesi berikutnya akan terbagi menjadi beberapa diskusi kelompok terfokus yang akan membahas tentang kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang terjadi di berbagai sektor, yaitu hukum dan keadilan; pendidikan; pekerjaan; dan kesehatan. Nama Kegiatan Seminar Nasional “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Penerapannya dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas”, 6 Desember 2012. Tujuan 1.
Meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan koordinasi antara para pemangku kepentingan tentang Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas; 2
2.
Membangun rencana komprehensif mengenai Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas, khususnya keterkaitan dengan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas;
Fasilitator dan Tim Diskusi 1. Komnas HAM Australia (Australian Human Rights Commision/AHRC) dan Women With Disabilities Australia (WWDA) 2. Risnawati Utami (Konas Difabel) dan Maulani Rotinsulu (Himpunan Wanita dengan Disabilitas Indonesia) 3. Desti Murdijana (Wakil Ketua Komnas Perempuan) dan Andy Yentriyani (Komisioner, Ketua Sub Komisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan) Agenda: Terlampir Tempat Kegiatan: Hotel Le Meridien Jl. Jenderal Sudirman Kav. 18-20, Jakarta 10220 Kontak Panitia Komnas Perempuan, Jalan Latuharhary 4B Menteng, Jakarta Pusat Telp/Fax: 021 3903963 / 021 3903963 www.komnasperempuan.or.id Mela (08151851488;
[email protected]) Irene (085695070030;
[email protected]) Betty (081380686131;
[email protected])
3
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) – Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Australia – Organisasi Penyandang Disabilitas Australia – Konsorsium Nasional (Konas) Difabel AGENDA Perayaan Hari Internasional Penyandang Disabilitas Seminar Nasional “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Penerapannya dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas” Jakarta, 6 Desember 2012 Waktu
Acara
08:30 – 09:00
Pendaftaran Peserta
09:00 – 09:05
Pembukaan
09:05 – 09:15
Sambutan Pembukaan: AusAID
09:15 – 09:35
Pidato Pembukaan: Wakil Presiden Republik Indonesia (dalam konfirmasi)
09:35 – 10:00
Pembicara Kunci: Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) Australia
10:00 – 10:20 10:20 – 12:00
Rehat Kopi/Teh Diskusi Panel: Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Penerapannya dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas 1. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia (dalam konfirmasi) 2. Komnas Perempuan 3. Organisasi Penyandang Disabilitas Indonesia 4. Komisi HAM Australia/Organisasi Penyandang Disabilitas Australia 5. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (dalam konfirmasi) Moderator: Organisasi Penyandang Disabilitas Indonesia (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)) Diskusi dan Tanya Jawab
12:00 – 13:30 13:30 – 15:30
Rehat Makan Siang Diskusi Kelompok Terfokus: Group A: Kekerasan terhadap Perempuan dengan Disabilitas dalam sektor pendidikan Group B: Kekerasan terhadap Perempuan dengan disabilitas dalam sektor hukum dan keadilan Group C: Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dalam sektor kesehatan Group D: Kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas dalam sektor pekerjaan Moderator: Organisasi Penyandang Disabilitas Indonesia
15:30 – 16:00 16:00 – 17:00
Rehat Kopi/Teh Sesi kesimpulan dan penutupan 4
LEMBAR KONFIRMASI Seminar Nasional “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Penerapannya dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas” Jakarta, 6 Desember 2012 Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : Lembaga : Alamat : Telp/HP Email
: :
Menyatakan bersedia mengikuti rangkaian kegiatan perayaan hari internasional penyandang disabilitas, yaitu Seminar Nasional “Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan Penerapannya dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan dengan Disabilitas” pada tanggal 6 Desember 2012. Untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, saya memerlukan (beri tanda sesuai pilihan) : Penerjemah bahasa …………………….. (penerjemah dari Bahasa Inggris ke Indonesia dan sebaliknya telah disediakan, mohon diisi bila ada kebutuhan penerjemahan dalam bahasa lain) Penerjemah bahasa isyarat Membaca teks pada layar kaca Materi yang dicetak dalam huruf Braille Materi yang dicetak dalam huruf ukuran besar Materi dalam bentuk elektronik dalam format word Ruang dan fasilitas yang memadai karena menggunakan kursi roda Dampingan saat di kamar mandi dan berpakaian Dampingan saat makan dan minum Lain-lain (sebutkan jika ada) : …………………………………………………………… *Lembar Konfirmasi yang telah terisi mohon dikirimkan melalui fax ke 021 3903922 atau email ke
[email protected] atau
[email protected] berikut copy/cc ke
[email protected]. Konfirmasi dinantikan paling lambat tanggal 23 November 2012.
…………., …………………..2012 (……………………………….) 5
