Lokakarya Pemetaan Kegiatan Disabilitas ILO (PROPEL-Indonesia) & World Bank (DPO Window)
26 – 27 September, 2012 Hotel Lumire, Jakarta, Indonesia
CONTENTS Daftar Istilah ................................................................................................................................. 2 Executive Summary ...................................................................................................................... 3 Latar Belakang Lokakarya .......................................................................................................... 5 Kegiatan dan Peserta .................................................................................................................... 7 Tujuan dan Keluaran yang diharapkan ..................................................................................... 8 Sesi I: Bank Dunia – DPO Window (26 September, 2012) ....................................................... 9 Sesi II: ILO – PROPEL-Indonesia (26 September, 2012) ....................................................... 10 Sesi III: Kegiatan pemetaan (27 September, 2012).................................................................. 15 Evaluasi ........................................................................................................................................ 19 Tindakan ILO berikutnya .......................................................................................................... 22 Annex ........................................................................................................................................... 25 Annex 1. Latar Belakang Proyek PROPEL-Indonesia dari ILO .......................................... 25 Annex 2. Latar Belakang DPO Window dari Bank Dunia.................................................... 26 Annex 3. Pertanyaan dan Komentar dari para Peserta .......................................................... 27 Annex 4. Hasil Mapping ....................................................................................................... 31 Annex 5. Hasil Evaluasi ........................................................................................................ 46 Annex 6. Daftar Peserta ........................................................................................................ 51
1
Daftar Istilah Singkatan / Akronim BPS BWI CSOs DPOs
Bahasa Indonesia Badan Pusat Statistik
ILO NGOs PNPM PROPEL
UNCRPD
Program Nasional Pengembangan Masyarakat Menggalakkan Hak dan Kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan melalui pembuatan Legislasi
Bahasa Inggris Indonesia Statistic Agency Better Work Indonesia Civil Society Organizations Disabled People’s Organizations International Labour Organization Non-Governmental Organizations National Program for Community Empowerment Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities
2
Executive Summary
Organisasi Buruh Internasional - International Labour Organization (ILO) dan Bank Dunia bersama-sama menyelenggarakan sebuah lokakarya dua hari pada tanggal 26 – 27 September di Hotel Lumire, Jakarta. Lokakarya ini merupakan sebuah langkah positif untuk mendukung penerapan Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities - UNCRPD) yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada bulan Oktober 2011. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk memulai sebuah kegiatan diskusi dan berbagi pengetahuan serta informasi mengenai kegiatan yang dilakukan oleh masingmasing lembaga dan organisasi di dalam mendorong terwujudnya hak para penyandang disabilitas, khususnya di bidang pendidikan, lapangan kerja, keadilan sosial, pembangunan kapasitas organisasi, gender dan penelitian mengenai disabilitas.
Tiga sesi utama lokakarya ini diselenggarakan secara berturut-turut untuk mendapatkan hasil yang optimal untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang telah dinyatakan di atas. Sesi pertama adalah sesi perkenalan mengenai DPO Window (Disabled People Organizations – DPO) yang diselenggarakan oleh Bank Dunia. Sesi kedua merupakan kegiatan sosialisasi proyek Promoting Rights and Opportunities for People with Disabilities in Employment through Legislation (PROPEL-Indonesia ) dan presentasi temuan dari survey cepat mengenai layanan pelatihan kejuruan dan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas, analisa mengenai peraturanperaturan tentang disabilitas terkait dengan pekerjaan dan pelatihan, dan kegiatan Better Work Indonesia di dalam mempromosikan terciptanya kesempatan bagi mereka para penyandang disabilitas di sektor garmen yang diselenggarakan oleh ILO. Yang terakhir adalah pemetaan program / proyek / inisiatif yang dilakukan pemerintah, Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LSM internasional, pihak donor dan organisasi internasional lainnya yang ada di Indonesia yang dijadwalkan untuk hari kedua yang bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan serta apa saja yang menjadi fokus dari DPO-DPO yang ada di Indonesia.
3
Evaluasi juga dilakukan untuk mendapatkan informasi dari DPO nasional, LSM nasional dan internasional terkait dengan proyek dan program yang mereka lakukan belakangan ini dengan cara membagikan lembar evaluasi kepada para peserta untuk mendapatkan umpan balik serta masukan dari mereka agar bisa meningkatkan pelaksanaan lokakarya yang melibatkan para penyandang disabilitas dengan lebih baik lagi di masa mendatang. Pada akhirnya, langkah tindak lanjut yang akan dilakukan ILO setelah kegiatan lokakarya ini selesai juga ditampilkan di dalam laporan ini
4
Latar Belakang Lokakarya
Indonesia, dengan jumlah penduduk sekitar 230 juta jiwa, adalah negara dengan penduduk keempat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Indonesia juga dilihat sebagai salah satu negara yang sedang bangkit dengan pertumbuhan ekonomi yang mantap dan masyarakat kelas menengah yang terus berkembang untuk bisa mencapai sebuah pembangunan yang merata. Akan tetapi sayangnya, hak dan kesempatan bagi mereka yang terpinggirkan, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas, masih ditelantarkan.
Secara perundang-undangan, terdapat dua undang-undang utama yang terkait dengan para penyandang disabilitas di Indonesia: UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan untuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 (tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat). Akan tetapi, kurangnya perhatian dan masih adanya diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas di Indonesia masih dalam mengakar pada stigma serta persepsi yang tidak tepat terkait dengan kemampuan para penyandang disabilitas di dalam menjalangkan kegiatan sehari-hari mereka, termasuk di dalamnya juga terkait dengan kontribusi yang mereka berikan secara aktif di semua sektor ekonomi.
Sebagai bentuk komitmen lebih lanjut terhadap usaha mendorong terwujudnya hak bagi para penyandang disabilitas, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak Para Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada bulan Oktober 2011. Konvensi ini kemudian diadaptasi ke dalam UU No 19 Tahun 2011. Ratifikasi UNCRPD oleh Pemerintah Indonesia adalah sebuah tindakan yang memberikan pergeseran mendasar dari pendekatan kesejahteraan sosial menjadi pendekatan hak asasi manusia. Termasuk di dalamnya adalah untuk memfokuskan pada penghalang-penghalang yang menghambat di lingkungan fisik, sosial, budaya dan ekonomi sehingga para penyandang disabilitas bisa berpartisipasi dan memberikan kontribusi mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Terlebih lagi, pendekatan ini juga menerima pemikiran untuk mengadopsi perundang-undangan dan kebijakan non diskriminatif, 5
yang menekankan pada pentingnya perlakuan dan kesempatan yang setara.
Untuk mendukung ratifikasi UNCRPD di Indonesia, sebuah lokakarya untuk para pemangku kepentingan diselenggarakan bersama-sama antara ILO dan Bank Dunia. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan inisiatif pelaksanaan diskusi dan berbagi pengetahuan serta juga informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan masing-masing lembaga dan organisasi ini di dalam mendorong terwujudnya hak para penyandang disabilitas, khususnya di bidang pendidikan, pekerjaan, keadilan sosial, pembangunan kapasitas organisasi, gender, dan penelitian di bidang disabilitas.
Khususnya dari sudut pandang ILO, koordinasi dan saling berbagi informasi yang lebih baik mengenai proyek dan program yang ada ternyata diperlukan bagi penerapan yang efektif untuk proyek ILO yang sedang berlangsung, seperti halnya juga diperlukannya perencanaan dan strategi-strategi untuk kegiatan di masa mendatang di bidang disabilitas dengan bekerja sama dengan berbagai kementerian, organisasi internasional dan DPO. Dalam kegiatan ini, ILO juga telah mensosialisasikan informasi mengenai proyek PROPEL-Indonesia di dalam mendukung pemerintah Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi hambatan tersedianya kesempatan pekerjaan yang setara dan untuk mendorong terciptanya inklusi disabilitas. Selain itu, sebagai bagian dari strategi Proyek PROPEL-Indonesia untuk meningkatkan kebijakan dan kerangka kerja di bidang pekerjaan dan pelatihan para penyandang disabilitas, membangun kapasitas para pemangku kepentingan, dan mendukung kegiatan advokasi dan pembangunan kesadaran, maka presentasi-presentasi yang ada di bawah ini juga diberikan:
Analisa mengenai legislasi disabilitas terkait dengan pekerjaan dan pelatihan;
Kegiatan Better Work Indonesia di dalam mempromosikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas di sektor garmen;
Temuan dari survey cepat mengenai layanan pelatihan kejuruan dan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.
6
Secara bersamaan, Bank Dunia sebagai mitra ILO di dalam mengorganisir lokakarya ini juga memberikan pengantar mengenai program baru mereka, DPO Window, yang ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi DPO-DPO untuk meningkatkan dan memperbaiki kemampuan mereka mereka melalui pemberian hibah agar bisa mencapai kesetaraan hak dan keadilan sosial. Hal utama yang didiskusikan mengenai DPO Window juga terkait dengan tujuan DPO Window dan detil informasi mengenai persyaratan untuk bisa mengakses dana yang tersedia, menentukan prioritas kegiatan yang perlu didukung, dan pelatihan pembangunan kapasitas DPO di dalam melaksanakan dialog dan negosiasi dengan para pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan dan Peserta
Lokakarya ini pada dasarnya difasilitasi di dalam tiga sesi selama dua hari (26 – 27 September, 2012) di Hotel Lumire, Jakarta: I.
Perkenalan tentang DPO Window oleh Bank Dunia
II.
Sosialisasi informasi mengenai PROPEL-Indonesia dan presentasi tentang: a. analisa mengenai legislasi disabilitas terkait dengan pekerjaan dan pelatihan; b. kegiatan Better Work Indonesia di dalam mempromosikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas di sektor garmen; c. temuan dari survey cepat mengenai layanan pelatihan kejuruan dan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.
III.
Pemetaan kegiatan dari program / proyek / inisiatif yang dilakukan pemerintah, Organisasi Penyandang Disabilitas (DPO), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), LSM internasional, pihak donor dan organisasi internasional lainnya yang ada di Indonesia. Kegiatan ini ditujukan untuk mendapatkan sebuah diskusi yang produktif antara para pemangku kepentingan dan kelompok-kelompok kerja di dalam mengidentifikasi dan berbagi informasi mengenai kegiatan disabilitas mereka terkait dengan akses kepada: 7
a. Pendidikan b. Pekerjaan c. Keadilan d. Pembangunan kapasitas organisasi e. Gender f. Penelitian dan pengumpulan data terkait topik disabilitas
Peserta utama kegiatan lokakarya ini adalah mereka dari kementerian-kementerian terkait, organisasi-organisasi internasional, LSM-LSM internasional, DPO nasional dengan perwakilan mereka yang ada di Jakarta dan juga di provinsi lainnya, dan organisasi kemasyakaratan yang kegiatannya terfokus pada disabilitas1.
Agar kegiatan diskusi dan pemetaan bisa berlangsung seefisien mungkin maka para fasilitator yang professional juga bertindak sebagai moderator di dalam memfasilitasi diskusi panel dan kelompok-kelompok kerja. Penerjemah dua bahasa untuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, penerjemah bahasa isyarat, dan juga para relawan juga tersedia selama kegiatan lokakarya. Materi-materi pendukung lainnya juga tersedia antara lain: -
Penjelasan lokakarya dengan menggunakan huruf braille, e-braille, dan dalam format audio
-
Ringkasan tentang proyek PROPEL-Indonesia dalam huruf braille
Tujuan dan Keluaran yang diharapkan
Tujuan-tujuan utama lokakarya ini bagi ILO adalah untuk: 1. mempromosikan tujuan utama PROPEL-Indonesia di dalam mewujudkan pekerjaan yang layak untuk semua orang, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas; 2. mensosialisasikan temuan-temuan awal dari survey cepat mengenai layanan pelatihan kejuruan dan analisa mengenai legislasi disabilitas terkait pekerjaan bagi para 1
Daftar lengkap peserta bisa dilihat pada Lampiran 6.
8
penyandang disabilitas; 3. melakukan sebuah pemetaan terhadap kegiatan terkait disabilitas secara bersama-sama dengan Bank Dunia untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan pekerjaan yang dilakukan (yang dibagi berdasarkan jenis dan area geografis kegiatan), dampak yang diinginkan dari masing-masing kegiatan, dan kesenjangankesenjangan di dalam kegiatan disabilitas
Sesi I: Bank Dunia – DPO Window (26 September, 2012)
Perkenalan pembukaan oleh Ekawati Liu, koordinator DPO Window Di dalam sambutan pembukaan pada lokakarya untuk pemetaan kegiatan-kegiatan DPO, ia menekankan pentingnya kegiatan tersebut untuk meningkatkan kapasitas para penyandang disabilitas, dan juga untuk meyakinkan pemerintah untuk menerapkan UNCRPD yang telah diratifikasi secara nyata. Ia berharap agar DPO-DPO serta organisasi lainnya yang hadir bisa terlibat di dalam diskusi yang bermakna dan jujur agar bisa bekerja bersama-sama di dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong advokasi untuk para penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat.
Perkenalan dengan DPO Window oleh Sonja Litz, Pimpinan kegiatan Government Inclusion and Justice Team Sebagai pengganti Bapak Sujana Royat dari Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat yang tidak bisa hadir, Ibu Sonja Litz dari Bank Dunia secara singkat memperkenalkan peran penting yang diemban DPO Window di dalam mendorong terwujudnya inklusi bagi para penyandang disabilitas di dalam pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak mereka di Indonesia. Dari sudut pandang Bank Dunia, Indonesia telah berhasil keluar dari krisis ekonomi dan masa transisi politik di akhir 90-an. Akan tetapi, ia juga menyatakan bahwa kelompokkelompok yang terpinggirkan dan rentan masih tetap terabaikan, termasuk di dalamnya para penyandang disabilitas. DPO Window, yang dirancang sebagai bagian dari program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) akan menjadi sebuah cara untuk menyalurkan 9
kebutuhan-kebutuhan DPO untuk mendapatkan dana, sumber daya serta keahlian teknis di dalam membangun kapasitas organisasinya serta para penyandang disabilitas di Indonesia melalui kesempatan yang didapatkan dari dana hibah.
Sesi II: ILO – PROPEL-Indonesia (26 September, 2012)
Pidato oleh Bapak Peter van Rooij, Direktur Dengan keberadaannya pada sesi pembukaan untuk ILO, Bapak Peter van Rooij, sebagai Direktur ILO, menunjukkan dukungan penuh beliau di dalam mempromosikan hak-hak para penyandang disabilitas, khususnya untuk mengakses pekerjaan yang layak, dengan menyatakan pentingnya lokakarya bersama dengan Bank Dunia ini untuk bisa berbagi informasi dan bertukar pengetahuan antara DPO-DPO lokal, internasional dan juga dengan LSM-LSM nasional, organisasi internasional serta instansi-instansi pemerintah. Ia juga mengingatkan akan pentingnya Konvensi 159 tentang Rehabilitasi Kejuruan dan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas, walau Indonesia masih belum meratifikasi konvensi ini.
Terlebih lagi, ia mendorong para pemangku kepentingan untuk mendorong perusahaanperusahaan untuk merekrut para penyandang disabilitas serta untuk meningkatkan kesadaran akan peraturan perundang-undangan yang ada yang mengatur kesempatan mendapatkan pekerjaan yang sama untuk para penyandang disabilitas. Dan untuk menyambut penandatanganan kerangka kerja program jangka menengah kegiatan ILO di Indonesia, Program Pekerjaan Layak-Decent Work Country Program, ia juga menekankan bahwa kegiatan terkait disabilitas adalah juga menjadi sebuah prioritas ILO dengan difokuskan pada menghilangkan hambatan untuk mendapatkan pekerjaan dan menyediakan akses untuk pekerjaan yang layak bagi para penyandang disabilitas untuk bisa menggapai perlindungan sosial bagi semua.
Sambutan oleh Ibu Roostiawati, Perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Ibu Roostiawati menunjukkan keseriusan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk 10
melihat lebih jauh lagi terhadap permasalahan disabilitas dan menyatakan penghargaan atas usaha untuk menyelenggarakan lokakarya ini dengan memperkenalkan Bapak Saud, Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan yang juga hadir di antara para peserta. Pada saat bersamaan, ia juga mengakui akan kurangnya penerapan regulasi terkait para penyandang disabilitas dan menawarkan kerjasama yang berkesinambungan antara subdirektoratnya dengan para pemangku kepentingan.
Terkait dengan pameran pekerjaan yang baru-baru ini diselenggarakan oleh Kementerian di Solo yang bertujuan untuk mempromosikan kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor formal bagi para penyandang disabilitas, Ibu Roostiawati menyatakan dukungan Kementerian terhadap kegiatan-kegiatan DPO di dalam meningkatkan kapasitas dan keahlian kerja para penyandang disabilitas. Ia juga mencatat pentingnya untuk menggabungkan kegiatan proyek Green Jobs in Asia, yang baru saja selesai dilaksanakan ILO, dengan kegiatan bertemakan disabilitas. Ia menekankan akan kesempatan kerja di bidang green jobs untuk para penyandang disabilitas untuk bisa mencapai terwujudnya pekerjaan-pekerjaan yang tidak bersifat diskriminatif.
Presentasi oleh Ibu Sara Park, Programme Officer Sesi ini dilanjutkan pengenalan proyek PROPEL-Indonesia dan dilanjutkan dengan penjelasan singkat terkait dengan temuan dan kegiatan di bidang disabilitas yang telah dilakukan oleh ILO oleh Programme Officer dari ILO, Ibu Sara Park. Ia membuka penjelasannya dengan memperkenalkan ILO sebagai salah satu badan khusus PBB yang memiliki struktur tata kelola tripartite yang bertujuan untuk mendorong terciptanya pekerjaan yang layak untuk semua. Ketika memberikan penjelasan tentang proyek PROPEL-Indonesia, ia menyatakan tujuan dari proyek tersebut yaitu menghapuskan diskriminasi dan hambatan untuk mendapatkan kesempatan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas.
Lebih lanjut lagi ia menjelaskan tentang dua strategi proyek PROPEL – Indonesia, yang merupakan fase keempat dari Program Kemitraan IrishAID: meningkatkan kerangka kerja 11
kebijakan dan hukum, mendukung advokasi dan peningkatan kesadaran. Pada bagian penutup, ia mendorong untuk lebih banyak lagi dilibatkannya para penyandang disabilitas di dalam semua aspek pengembangan dan penerapan kebijakan, serta juga inkulsi yang lebih lagi bagi para penyandang disabilitas di dalam pelatihan kejuruan dan dunia kerja. Presentasi oleh Bapak Jaka Santos, konsultan2 Ketika bekerja purna waktu sebagai pengacara senior pada kantor Pengacara Simbolon & Partners, Bapak Jaka Santos melakukan pengkajian hukum mengenai pekerjaan dan pelatihan bagi para penyandang disabilitas. Sebelum berbicara langsung mengenai tema terkait dunia kerja dan perundang-undangan di Indonesia, ia menyampaikan beberapa hal penting untuk bisa mengerti mengenai perundang-undangan dan sistem hukum yang ada di Indonesia: -
transformasi yang terus berlanjut pada administrasi pemerintahan Indonesia dan perubahan UUD 1945
-
karakteristik umum dari UU yang menjadi dasar untuk pembuatan peraturan-peraturan seperti misalnya peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri, dan instruksi menteri untuk pelaksanaan yang lebih mendetil
-
transformasi dari sistem sentralisasi ke sistem desantralisasi di Indonesia
-
pemahaman yang diperlukan dari warga negara terkait dengan apakah akan bermitra dengan pemerintah pusat atau daerah di dalam mencari keadilan
Secara khusus terkait dengan tema disabilitas, Pak Santos membandingkan naskah asli UUD 1945 dengan naskah yang telah diamandemen. Ia menjelaskan bahwa walau di dalam naskah asli telah terdapat dua pasal3 terkait dengan pemenuhan hak-hak asasi yang mendasar, maka di dalam amandemennya telah terdapat beberapa tambahan pasal lainnya, yang juga memasukkan hal mengenai para penyandang disabilitas.4 Akan tetapi, walau telah ada amandemen UUD, lebih jauh lagi ia menjelaskan bahwa pasal-pasal tersebut masih belum 2
Informasi lengkap tersedia di dalam laporan yang dibuat oleh Pak Jaka Santos. Dimaksudkan di sini adalah Pasal 27 mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dan Pasal 31 mengenai akses pendidikan 4 Beberapa tambahan ada di Pasal 28 (poin C mengenai pendidikan, D mengenai perlakuan dan kesempatan yang sama, H mengenai perlindungan sosial, dan I mengenai hak-hak asasi manusia yang mendasar) serta Pasal 34 mengenai layanan kesehatan. 3
12
terealisasikan di dalam peraturan-peraturan penerapannya dikarenakan adanya perubahan struktur yang terus menerus di Indonesia. Lebih jauh lagi ia juga menyimpulkan bahwa terdapat kesenjangan yang terjadi antara apa yang dinyatakan di UUD dengan peraturan yang ada menjadi permasalahan utama yang menyebabkan instansi-instansi pemerintah tidak mampu mengoptimalkan pelaksanaan konstitusi di dalam masyarakat.
Presentasi oleh Ibu Olivia Krishanty, penasihan bisnis, Better Work Indonesia Setelah rehat minum kopi, Ibu Olivia Krishanty, penasihat bisnis dari kegiatan Better Work Indonesia (BWI) melanjutkan dengan kegiatan presentasi terkait dengan program BWI dan komitmen program tersebut untuk mempromosikan pekerja penyandang disabilitas di tempattempat kerja yang padat karya. Tujuan program ini adalah meningkatkan produktifitas melalui perbaikan kondisi kerja untuk bisa memperkuat daya saing sektor industri yang memang padat karya. Program yang utamanya berjalan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi area ini ditujukan untuk membantu para pembeli internasional di dalam menerapkan audit sosial dan kode etik yang telah memenuhi standar di pabrik-pabrik tersebut karena satu pabrik bisa saja mendapatkan permohonan dari beberapa pembeli yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan BWI akan bisa menghapus terjadinya duplikasi serta penggunaan sumber daya yang tidak diperlukan ketika harus melakukan audit sosial yang serupa.
Terkait dengan topik disabilitas dan kegiatan BWI, Ibu Krishanty menjelaskan bahwa terdapat sebuah temuan penting selama penilaian terhadap proyek uji coba dilakukan terkait dengan kurang taatnya pabrik-pabrik yang ada terhadap peraturan ‘Kuota 1%’5. Sebagai akibatnya, BWI kemudian didekati oleh beberapa pembeli internasional yang mencoba mendapatkan pemecahan terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu juga, maka BWI kemudian menyelenggarakan beberapa pertemuan antara para pembeli internasional dengan DPO-DPO untuk membahas masalah ini. Lebih jauh lagi ia menambahkan bahwa kurangnya informasi 5
Berdasarkan UU RI No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan peraturan untuk pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1998 (tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat), Indonesia telah mengadopsi sebuah sistem kuota yang mempersyaratkan perusahaan-perusahaan yang memiliki kapasitas pekerja lebih dari 100 orang untuk memberikan kuota 1 % pekerja yang merupakan penyandang disabilitas.
13
terkait disabilitas dan sedikitnya referensi untuk bisa mempekerjakan para penyandang disabilitas menjadi alasan utama mengapa perusahaan-perusahaan ini kekurangan pekerja penyandang disabilitas di lingkungan kerja mereka.
Ibu Krishanty juga menambahkan bahwa sekarang ini beberapa langkah telah diambil, termasuk di dalamnya mempersiapkan petunjuk untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas, mempekerjakan seorang konsultan untuk mengkaji ulang dan meningkatkan kesadaran akan permasalahan-permasalahan disabilitas untuk para pemangku kepentingan di industri garmen, dan melakukan pertemuan-pertemuan untuk memperkenalkan para pembeli internasional dengan DPO-DPO yang ada di Jakarta. Presentasi oleh Bapak Gorm Skjaerlund, konsultan6 Bapak Gorm Skjaerlund mempresentasikan temuan-temuan dan rekomendasi dari hasil survey cepat yang dilakukannya terhadap kegiatan pelatihan kejuruan dan layanan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di Indonesia dimana provinsi Nusa Tenggara Timur dan Jogjakarta menjadi fokus survey tersebut. Ia menekankan bahwa keadaan yang ada sekarang ini menujukkan adanya kesenjangan utama terkait dengan hambatan untuk mendapatkan kesempatan bekerja dikarenakan kurangnya kesempatan pelatihan serta sedikit sekali tersedianya layanan dan dukungan bagi mereka para penyandang disabilitas. Permasalahan utama yang ditunjukannya adalah pada kurangnya sumber daya manusia, organisasi dan keuangan di kementerian-kementerian dan pada para pemangku kepentingan kelompok penyandang disabilitas serta juga buruknya koordinasi antara masing-masing lembaga yang ada.
Lebih jauh lagi Bapak Skjaerlund mendiskusikan temuan-temuannya terkait dengan berbagai hasil yang didapatkan dari pelatihan untuk para penyandang disabilitas baik yang bersifat resmi atau pun tidak resmi. Terkait dengan kemampuan para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, ia menyingkapkan kenyataan bahwa para penyandang disabilitas 6
Informasi lengkap tersedia di dalam laporan: Survey Singkat mengenai Pelatihan Kejuruan dan Pekerjaan bagi Para Penyandang Disabilitas oleh Gorm Skjaerlund.
14
kurang memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal dibandingkan dengan pekerjaan di sektor informal. Permasalahan utama lainnya yang juga ia nyatakan adalah kurangnya data sehingga menimbulkan kesulitan untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan utama yang ada pada komunitas-komunitas penyandang disabilitas. Ditambahkannya juga, ketidakmampuan komunitas-komunitas penyandang disabilitas ini untuk bertindak sebagai sebuah kelompok yang bisa memberikan tekanan dengan menyatukan suara mereka dan memberikan advokasi kepada para penyandang disabilitas juga telah diidentifikasikan sebagai salah satu hambatan bagi mereka yang berpotensi untuk menjadi mitra dan donor yang bisa memberikan inisiatif untuk diskusi dan program.
Secara bersamaan juga, rekomendasi-rekomendasi juga diberikan untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Pendekatan yang bersifat pro aktif dari komunitas penyandang disabilitas, penggunaan lembaga-lembaga pelatihan swasta, perlu dipertimbangkannya bentuk-bentuk pelatihan alternatif termasuk ke dalam beberapa bentuk metode yang disarankan untuk dilakukan agar bisa menciptakan kesempatan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas. Bapak Skjaerlund juga mendorong adanya kerja sama baik di dalam kementerian dan juga antar kementerian, serikat-serikat pekerja, pengusaha, dan DPO. Terkait data, ia menyarankan diperlukannya sebuah prosedur pengumpulan data yang baku dan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bisa menentukan metodologi, persyaratan, dan aspek penting lainnya untuk bisa mendapatkan sekumpulan data yang absah terkait data statistik para penyandang disabilitas di Indonesia. Sesi III: Kegiatan pemetaan (27 September, 2012)7
Kegiatan pemetaan program / proyek / inisiatif disabilitas di Indonesia ditujukan untuk mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung berdasarkan pekerjaan yang dilakukan (yang dibagi berdasarkan jenis dan area geografis kegiatan), dampak yang diinginkan dari masing-masing kegiatan, dan kesenjangan-kesenjangan di dalam kegiatan disabilitas. Sesi 7
Matriks Pemetaan yang lengkap untuk setiap tema yang dibahas bisa dilihat pada Lampiran 4.
15
ini mengikut sertakan para pemangku kepentingan dari pihak pemerintah, DPO, LSM, LSM internasional, donor, dan organisasi internasional yang berada di Indonesia. Ketersediaan pekerjaan di bidang ini termasuk juga kegiatan disabilitas untuk menciptakan akses ke pekerjaan / wirausaha, penelitian, gender, pembangunan kapasitas organisasi, dan akses mendapatkan keadilan.
1. Pekerjaan / wirausaha Akses ke sektor formal telah diidentifikasikan sebagai salah satu hal yang tetap menjadi tantangan utama bagi para penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Hanya dua dari delapan organisasi yang bekerja di bidang ini yang menyatakan bahwa mereka pernah bekerja sama dengan perusahaan atau sektor formal di dalam menjembatani komunikasi antara para pekerja dan DPO-DPO, dan mempromosikan keahlian para pekerja penyandang disabilitas dengan menyesuaikan kapasitas dan keahlian mereka dengan posisi yang tersedia di perusahaan-perusahan tersebut. Beberapa alasan yang bisa dicatat adalah karena terbatasnya permintaan dari perusahaan-perusahaan untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas, kurangnya keahlian pekerjaan, dan tidak memadainya latas belakang pendidikan para penyandang disabilitas.
Sebagian besar organisasi yang ada aktif di dalam memberikan pelatihan kejuruan dan pembelajaran wirausaha untuk mendorong adanya kebebasan finansial, meningkatkan pendapatan serta kualitas kehidupan para penyandang disabilitas. Sayangnya, angka jumlah para penyandang disabilitas yang berhasil ditransferkan dari peserta pelatihan menjadi mereka yang mendapatkan kesempatan bekerja berdasarkan kegiatan masing-masing organisasi masih merupakan angka perkiraan saja dan indikator keberhasilan yang digunakan berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Selain itu, terdapat sedikit sekali akses terhadap informasi, kesempatan usaha dan ketersediaan modal yang dianggap menjadi halangan yang mendorong para penyandang disabilitas untuk mengeksplor sektor informal.
Kegiatan terkait lapangan kerja lainnya yang juga disebutkan adalah kegiatan konseling dan 16
pendekatan CSR (Tanggungjawab Sosial Perusahaan). Akan tetapi, keefektifan dan data yang absah mengenai kegiatan-kegiatan ini tidak disebutkan karena kegiatan-kegiatan ini masih berlangsung.
2. Penelitian Bidang ini menarik perhatian para pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, lembagalembaga penelitian, organisasi internasional, serta juga media dan konfenderasi pekerja nasional. Tujuan utama keikutsertaan organisasi di dalam topic ini adalah untuk membangun persepsi yang benar tentang para penyandang disabilitas di masyarakat, pengaruh kebijakan publik di dalam melakukan penyesuaian kondisi yang sekarang terjadi pada komunitas penyandang disabilitas, dan meningkatkan data yang handal terkait penyandang disabilitas di Indonesia. Dengan adanya data dan penelitian yang absah, sebagian besar organisasi dan instansi peserta menyatakan apa yang menjadi tujuan mereka yaitu bisa menggapai para pembuat kebijakan dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di berbagai tingat termasuk di tingkat nasional untuk mendorong terwujudnya peran para penyandang disabilitas di dalam pembangunan nasional.
3. Pendidikan Pendidikan dianggap sebagai topic lintas sektor dimana informasi bisa disosialisasikan kepada komunitas-komunitas penyandang disabilitas dan non penyandang disabilitas terkait tentang bagaimana hak para penyandang disabilitas bisa diwujudkan. Kegiatan-kegiatan yang disebutkan bervarisi bergantung pada jenis disabilitas yang dihadapi; akan tetapi, ada empat kegiatan yang dipresentasikan: program pengajaran bahasa isyarat; pendidikan inklusif; advokasi, sosialisasi dan pembuatan kebijakan; dan pembangunan kapasitas dan pelatihan. Bidang kegiatan biasanya adalah bersifat lokal dan regional di Indonesia yang digabungkan dengan program-program nasional dimana sejumlah organisasi sedang melakukannya atau akan melakukannya di masa mendatang.
4. Gender 17
Walau ternyata topik ini hanya diikuti oleh tiga DPO peserta lokakarya, kegiatan-kegiatan yang sedang mereka lakukan menunjukkan pengalaman yang sangat kuat di dalam melakukan sosialisasi UN CRPD, jejaring kerja, dan advokasi di tingkat lokal dan nasional. Mereka memfokuskan kegiatan pada komponen-komponen seperti keluarga, sekolah, dan pemerintah daerah untuk memberikan pendidikan dan menyediakan informasi terkait dengan disabilitas dan bantuan bagi perempuan penyandang disabilitas.
5. Pembangunan Kapasitas Bidang tema ini memiliki jumlah organisasi peserta terbanyak. Sembilan organisasi berdiskusi mengenai pentingnya peningkatan kesadaran tidak hanya untuk komunitas non penyandang disabilitas, tapi juga melakukan kampanye kesadaran dan advokasi yang penting bagi para penyandang disabilitas untuk mengetahui hak-hak mereka berdasarkan UN CRPD. Selama masa presentasi singkat mereka, kurangnya partisipasi dari para penyandang disabilitas di dalam pembangunan dan minimnya dukungan dari pemerintah menjadi alasan utama mengapa mereka memprioritaskan untuk fokus pada pembangunan kapasitas komunitas penyandang disabilitas. Mereka juga berdiskusi mengenai peningkatan kapasitas organisasi mereka yang akan berdampak pada pembangunan dan keberadaan yang berkesinambungan di dalam menyediakan layanan dan bantuan untuk mereka yang merupakan penyandang disabilitas dan non disabilitas.
6. Akses untuk keadilan Penekanan pada UN CRPD dan peraturan di tingkat nasional dan daerah terkait dengan disabilitas berkali-kali disebutkan di dalam kegiatan kelompok ini. Tujuan utama untuk meningkatkan akses ke perundang-undangan adalah untuk mengarusutamakan topik disabilitas untuk bisa mencapai persamaan hak untuk para penyandang disabilitas dan bisa mensosialisasikan UN CRPD ke berbagai unsur masyarakat di Indonesia.
Presentasi oleh Ibu Amy Sims, Bank Dunia Waktu singkat juga diberikan untuk Ibu Amy Sims dari Bank Dunia untuk memperkenalkan 18
sebuah program bernama Creative Community (Komunitas Kreatif). Ia juga menunjukkan sebuah video pendek terkait dengan kegiatan program tersebut di beberapa komunitas di Majalengka, Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas komunitas dengan mendekati masyarakat melalui nilai-nilai tradisional. Ia juga menyatakan keinginannya untuk menerima umpan balik dari para peserta tentang bagaimana ia bisa meningkatkan program ini agar kegiatan ini menjadi inklusif untuk mereka para penyandang disabilitas. Evaluasi8
Untuk perbaikan di masa mendatang, para peserta diminta untuk mengisi sebuah format evaluasi yang akan membantu memberikan penilaian terhadap kinerja lokakarya secara keseluruhan, mendorong umpan balik terhadap apa-apa yang menjadi permasalahan serta kekhawatiran para peserta, serta juga mengidentifikasi pembelajaran yang didapatkan para peserta dari kegiatan presentasi dan diskusi. Evaluasi dilaksanakan pada akhir kegiatan per harinya selama lokakarya dua hari ini. Jawaban-jawaban yang diberikan untuk tiap-tiap pertanyaan kemudian dikategorikan berdasarkan jawaban yang sama atau serupa yang diberikan.
Informasi yang beguna dari kegiatan lokakarya dua hari Pada akhir lokakarya dua hari ini selesai, mayoritas peserta menggarisbawahi bahwa informasi terkait dengan Proyek DPO Window Bank Dunia, PROPEL-Indonesia, dan informasi mengenai pemetaan kegiatan-kegiatan DPO dianggap merupakan hal yang penting untuk meningkatkan keahlian para peserta. Para peserta juga menyatakan bahwa sesi berbagi informasi yang dilaksanakan oleh ILO mengenai akses ke pekerjaan, kesempatan pekerjaan, dan kebijakan pemerintah terkait dengan para penyandang disabilitas berguna. Selain itu, berbagi pengetahuan mengenai akses pendanaan, sumber daya dan pembangunan kapasitas DPO sangat berguna bagi organisasi mereka.
8
Hasil lengkap bisa dilihat di Lampiran 5. Ringkasan evaluasi ini pada awalnya dipersiapkan oleh Nicolas Pazold.
19
Pembelajaran dari presentasi dan diskusi ILO Khusus terkait sesi ILO, hampir setengah dari peserta menyatakan bahwa presentasi dan diskusi pada lokakarya ini telah membantu meningkatkan pengetahuan mereka tentang legislasi dan regulasi terkait dengan disabilitas dan lapangan kerja. Para peserta memberikan penghargaan atas hal terkini yang disampaikan oleh para presenter terkait dengan usaha-usaha strategis yang dilakukan ILO tentang topik disabilitas sebagai salah satu target yang dilakukan melalui PROPEL-Indonesia, yaitu tentang informasi mengenai regulasi tentang penyandang disabilitas di Indonesia, kurangnya data yang absah mengenai populasi para penyandang disabilitas, dan usaha yang telah dilakukan Proyek BWI untuk mendorong terciptanya kesetaraan di lingkungan kerja. Evaluasi juga menunjukkan bahwa lokakarya telah meningkatkan kesadaran peserta akan kurangnya usaha penegakkan ‘Kuota 1%’. Penjelasan terkait adanya kekosongan antara peraturan yang ada dengan praktik yang terjadi di masyarakat juga mendapatkan perhatian dari para peserta.
Tindak lanjut setelah usainya lokakarya Para peserta menyatakan berbagai kemungkinan yang akan mereka lakukan terkait informasi yang merka dapatkan mengenai DPO Window Bank Dunia dan sesi dari ILO. Secara umum, sosialisasi informasi yang didapatkan selama kegiatan lokakarya kepada jejaring kerja serta komunitas mereka merupakan pilihan yang populer bagi para peserta. Selain itu, para peserta juga menyorot pentingnya usaha untuk memberikan advokasi mengenai hak atas pekerjaan yang layak bagi para penyandang disabilitas kepada para pemangku kepentingan. Informasi yang ada juga dianggap sebagai sumber pengetahuan dan dasar untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Peningkatan kualitas data dari organisasi-organisasi dan pemerintah daerah juga ditujukan untuk lebih mengoptimalkan lagi penggunaan informasi tersebut.
Selain tentang informasi yang dianggap berguna dari kegiatan lokakarya, para peserta juga diminta untuk menyebutkan tindak lanjut yang akan diambil setelah kegiatan lokakarya berakhir. Secara garis besar, para peserta menyebutkan bahwa mereka akan memperluas jejaring kerja mereka dengan melakukan diskusi-diskusi tindak lanjut, mendapatkan 20
pemahaman yang lebih dari berbagai program yang berbeda, dan mendorong terwujudnya akses terhadap keadilan dan program yang inklusif akan menjadi kegiatan utama mereka. Saran yang lain adalah melakukan penilaian internal atas kegiatan yang dilakukan dan melakukan pembangunan kapasitas agar bisa berpartisipasi di dalam proyek-proyek disabilitas yang dilaksanakan oleh ILO dan Bank Dunia. Selanjutnya, sosialisasi hasil pembelajaran dan informasi yang didapatkan dari lokakarya kepada jejaring kerja dan komunitas mereka serta mengambil inisiatif untuk mulai menulis proposal kegiatan juga dinyatakan.
Umpan balik mengenai Lokakarya Selain tentang pembelajaran dan informasi yang didapatkan selama lokakarya, evaluasi juga mengumpulkan informasi berupa umpan balik yang berguna untuk pelaksanaan lokakarya yang lebih baik lagi di masa mendatang. Akses terhadap materi dan kegiatan lokakarya juga dianggap sebagai permasalahan utama. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa lokakarya tidaklah cukup “ramah pada penyandang disabilitas”. Menurut mereka, lokakarya kurang memiliki materi dalam bentuk tercetak dan format lainnya yang sesuai dengan berbagai jenis hambatan yang ada, termasuk di dalamnya materi menggunakan huruf braille serta penjelasan yang mendetil tentang video dan gambar yang digunakan selama presentasi. Metode yang digunakan oleh para fasilitator dan panitia juga dianggap bukan hal yang mudah bagi para penyandang disabilitas sehingga menghindari mereka mendapatkan pemahaman serta berinteraksi dengan peserta lainnya.
Di sisi lain, kurangnya waktu untuk berdiskusi, tanya jawab dan sesi pemetaan dianggap sebagai permasalahan terkait dengan pengelolaan waktu selama kegiatan lokakarya. Selain itu juga, ruang rapat ternyata juga tidak sesuai dan terlalu kecil untuk bisa mengakomodasi peserta yang datang. Masukan lebih jauh lagi adalah untuk mengundang lebih banyak DPO, organisasi lainnya serta pejabat pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia, dan menyediakan alamat, nomor telepon, dan email dari mereka yang hadir kepada para peserta sejak awal kegiatan lokakarya. Hasil pemetaan dan notulen rapat hendaknya diberikan kepada masing-masing organisasi untuk tujuan sosialisasi informasi. 21
Tindakan ILO berikutnya
Lokakarya memberikan informasi yang luas mengenai berbagai kegiatan DPO, organisasi dan lembaga lainnya yang telah dilakukan akhir-akhir ini yang terkait dengan kepentingan topik disabilitas di Indonesia. Khusus terkait dengan sudut pandang ILO, terdapat tiga poin utama kegiatan yang akan mulai dilakukan setelah kegiatan lokakarya berakhir:
1. Melanjutkan kegiatan pembuatan petunjuk tentang pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang dirancang untuk tingkat manajemen dan departemen SDM sebuah perusahaan. Kegiatan yang terus berlanjut ini berada di bawah pengawasan BWI terkait dengan kegiatannya untuk mempromosikan persamaan hak bagi para pekerja penyandang disabilitas di sektor garmen.
2. Karena besarnya perhatian yang diberikan oleh DPO serta organisasi lainnya mengenai topik legislasi dan disabilitas, dan di dalam mendukung pembangunan kapasitas dan pengetahuan DPO terkait legislasi, maka Proyek PROPEL akan: a. Melakukan beberapa sesi / pelatihan mengenai permasalah legislasi disabilitas di Jakarta dan beberapa provinsi lainnya – dengan memfokuskan diri pada legislasi nasional dan standar internasional seperti misalnya UNCRPD dan Konvensi ILO Rehabilitasi Kejuruan dan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas (No. 159) b. Menterjemahkan dua bahan bacaan berikut tentang pekerjaan yang layak dan disabilitas untuk meningkatkan kesadaran serta pekerjaan advokasi bagi para pemangku kepentingan: 1) Achieving Equal Employment Opportunities for People with Disabilities through Legislation (http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/orderonline/books/WCMS_091340/lang--en/index.htm), 2) The Right to Decent Work of Persons with Disabilities (http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order22
online/books/WCMS_091349/lang--en/index.htm)
3. Selanjutnya, dengan melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga media dan jurnalisme, pelatihan bagi para perwakilan dari berbagai media; termasuk di dalamnya untuk para editor, reporter, fotografer, dan pemangku kepentingan di bidang media yang akan diselenggarakan pada tahun 2013.
23
24
Annex Annex 1. Latar Belakang Proyek PROPEL-Indonesia dari ILO Pekerjaan yang layak adalah tujuan utama ILO bagi semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. ILO telah bekerja selama lebih dari 50 tahun untuk mendorong pengembangan keterampilan dan peluang kerja bagi penyandang disabilitas berdasarkan pada prinsip-prinsip peluang dan perlakuan yang setara serta pengarusutamaan kedalam rehabilitasi pendidikan kejuruan. Sejak tahun 2001, Program Kemitraan ILO-Irish Aid telah bekerja di beberapa negara Asia Tenggara dan Afrika Selatan guna mendorong pekerjaan yang layak dan kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas melalui lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung, serta dengan menyediakan pelatihan pengembangan kewirausahaan dan akses atas layanan-layanan terkait, dengan penekanan khusus pada perempuan penyandang disabilitas. Program ini juga telah mendorong keikutsertaan penyandang disabilitas bersama dengan bukan penyandang disabilitas dalam program-program dan layanan-layanan terkait dengan promosi kerja serta pembangunan ekonomi dan sosial. Dalam tahap ini, Program Kemitraan global (2012-13) Mendorong Hak-hak dan Peluang untuk Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan melalui Peraturan Perundang-undangan (PROPEL – Indonesia) akan mendukung Pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan utama lainnya guna menanggapi hambatan-hambatan bagi peluang kerja yang setara, serta mendorong pengikutsertaan dari penyandang disabilitas. Tujuan Jangka Panjang Terciptanya pekerjaan dan peluang kerja yang lebih baik bagi laki-laki dan perempuan penyandang disabilitas, melalui pembentukan kebijakan dan kerangka hukum yang mendukung, promosi peluang untuk mengembangkan keterampilan serta langkah-langkah untuk menghapuskan diskriminasi. Tujuan Jangka Menengah • Terciptanya lingkungan kebijakan dan hukum yang mendukung bagi pekerjaan dan peluang pelatihan yang lebih baik bagi para penyandang disabilitas • Peningkatan kesadaran dan kapasitas para konstituen guna menanggapi non-diskriminasi dan hambatan-hambatan terhadap peluang kerja yang setara bagi para penyandang disabilitas. Mitra Utama • Kementerian Sosial • Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Organisasi Pekerja dan Pengusaha • Organisasi Penyandang Disabilitas • Universitas • Media massa lokal
25
Annex 2. Latar Belakang DPO Window dari Bank Dunia Pengenalan terhadap Program untuk Organisasi Kaum Disabilitas (DPOs Window) melalui Hibah Program DPO memberikan kesempatan pada organisasi kaum disabilitas dan organisasi yang memfokuskan pada disabilitas untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mewujudkan aspirasi kesetaraan dan keadilan sosial bagi kaum yang paling terpinggirkan di Indonesia melalui dana hibah. Prinsip dan strategi utama dari program DPO adalah kaum penyandang disabilitas dan berbagai DPO yang memiliki kewajiban untuk menjadi warga negara yang aktif dalam mengangkat isu-isu berkaitan dengan kebutuhan dan kesejahteraan mereka. Program DPO mempunyai target untuk menyediakan sumber daya yang aksesibel dan dukungan teknis yang diperlukan bagi DPO dan kaum penyandang disabilitas membangun kapasitas organisasi mereka dan meningkatkan network dan membangun kapasitas bagi donor, NGO, dan institusi pemerintahan untuk penyaluran pelayanan yang efektif dan dialog mengenai perundang-undangan yang mempromosikan kehidupan inklusi bagi para penyandang disabilitas ke dalam jaringan masyarakat luas dan proyek pengembangan. Mempromosikan inklusi bagi penyandang disabilitas di seluruh program pengentasan kemiskinan di Indonesia mendapat sokongan setelah diratifikasinya Konvensi PBB mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD) pada Oktober 2011. Namun, usaha untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas yang diselenggarakan oleh berbagai kalangan saat ini masih terpecah-pecah dan tidak efisien karena kurang berbagi informasi dan koordinasi. Objektif Untuk memperkenalkan PNPM DPO Window dan tujuan-tujuannya kepada DPO tingkat nasional, organisasi yang memiliki fokus di disabilitas, dan organisasi lain yang bekerjasama dengan para penyandang disabilitas Untuk memulai diskusi diantara peserta lokakarya mengenai bagaimana supaya aplikasi hibah bisa aksesibel dan berguna, aktifitas apa yang harus diprioritaskaan dan didanai berdasarkan pengalaman (keinginan dan kebutuhan) mereka, dan agenda inklusi disabilitas berdasarkan hak azazi manusia, kriteria seleksi, dan aktivitas membangun kapasitas yang dibutuhkan sebelum mendaftar untuk program hibah DPO Window Hasil dan Target yang diinginkan 1. Peningkatan pengetahuan mengenai agenda DPO Window dan tujuannya serta prosedur untuk mendaftar ke PNPM DPO Window untuk mendapatkan hibah 2. Kejelasan dan consensus dari tipe aktivitas untuk tujuan mendukung dan memprioritaskan 3. Masukan dari DPO dan penyandang disabilitas tentang materi dan sumber daya, aktivitas pembangunan kapasitas dan dukungan spesifik yang mereka perlukan (untuk menambahkan ke dalam pembentukan sumber daya yang aksesibel) 26
Annex 3. Pertanyaan dan Komentar dari para Peserta Pertanyaan untuk PROPEL-Indonesia (Ms. Sara Park): 1. Apakah ILO telah melakukan mapping akan potensi yang ada dalam komunitas penyandang disabilitas dan apakan hasilnya dapat digunakan untuk intervensi selanjutnya termasuk untuk undang-undangnya di masa yang akan datang? (
[email protected]) ILO belum melakukan mapping akan hal ini – secara umum, akan ada tantangan untuk mengukur kemampuan seseorang, karena banyak dari mereka yang memiliki kemampuan dan selalu akan bisa mendapat kemampuan baru bila melalui proses pelatihan yang rutin. Dengan proyek PROPEL kami memulai dengan melihat kesempatan pelatihan apa saja yang ada secara umum untuk kaum penyandang disabilitas di beberapa propinsi. Namun, mapping secara spesifik akan kemampuan atau potensi yang ada belum pernah dilakukan – ILO mempromosikan kesempatan ketenagakerjaan yang setara, dan ini diperlukan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pendidikan dan pelatihan. Pada saat yang sama, kami perlu meningkatkan kepedulian para pengusaha akan pentingnya mempekerjakan penyandang disabilitas dan hal apa saja yang perusahaan dapat perbuat untuk mengelola dan mengakomodasi pekerja dengan disabilitas dengan lebih baik (misalnya dengan pelatihan kerja). 2. Peningkatan sumber daya manusia, termasuk jaminan untuk mendapatkan pelatihan yang sesuai untuk keterampilan ketenagakerjaan, telah menjadi hal yang penting karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia di DPO. Apakah ini salah satu fokus ILO? (
[email protected]) Pertanyaan ini tentu saja sesuatu hal yang ILO rasakan sangat penting. Kurangnya sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas dan pelatihan akan staf merupakan hal yang penting dilakukan bagi pengembangan organisasi. Ini adalah satu kebutuhan yang sering muncul dalam diskusi kami dengan DPO yang berbeda, dan karena itu, kami telah memasukkan hal ini ke dalam rencana kerja dari proyek disabilitas di ILO. Namun, beberapa pelatihan juga akan diadakan dengan institusi pemerintahan, serikat pekerja, dan pengusaha. Dalam beberapa bulan ke depan kami akan meninjau dan mendiskusikan isi dari sesi pelatihan tersebut untuk 2013 dengan konsultasi bersama pemangku kepentingan. 3. Apa peran pemerintahan lokal dalam hubungannya dengan PROPEL? (
[email protected]) Walaupun partner utama kami dalam fase ini (2012-13) adalah dengan pemerintahan tingkat pusat (juga dengan serikat pekerja dan APINDO), kami juga akan konsultasi dan melakukan pelatihan dengan partner kami di tingkat propinsi. Sayangnya, kami tidak dapat mencakup banyak propinsi dalam fase ini. 4. Bagaimana hubungannya antara program di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dengan PROPEL? (
[email protected]) 27
Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah partner utama kami dalam proyek ini, dengan tujuan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan direktorat yang berbedabeda untuk mengutamakan peningkatan kepedulian akan isu disabilitas dan ketenagakerjaan, dan juga mempresentasikan penemuan kami dari beberapa peninjauan dan aktivitas, dan juga mempromosikan undang-undang yang menyokong isi UNCRPD. Pertanyaan untuk Jaka Santos: 1. Informasi tentang perusahaan / kesempatan mendapat pekerjaan bagi penyandang disabilitas sangat penting, kemana kami bisa mendapat informasi tersebut secara langsung? (
[email protected]) 2. Bilic sebagai DPO local, ingin mendapat informasi mengenai berbagai kebijakan terkait kesetaraan kesempatan, khususnya pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Bagaimana kami bisa mendapat informasi tersebut? (
[email protected]) 3. Dengan melihat isi dari pasal 27 CRPD tentang pekerjaan maka difabel mempunyai beberapa hak, diantaranya adanya informasi yang terbuka atas akses, modal pasar, tenaga kerja, alat dan bahan untuk usaha. Sejauh mana peran pemerintah terhadap informasi tersebut? (
[email protected]) 4. Apakah sudah ada review atas mekanisme atau SOP untuk ketenagakerjaan yang diterapkan untuk pihak yang bekerja di work area? Kalau belum, ke depannya harus ada proses memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas di work area melalui mekanisme & SOP. (
[email protected]) 5. Adakah langkah kongkrit dari Kementerian Tenaga Kerja untuk mendorong pemenuhan kuota 1% tenaga kerja bagi penyandang disabilitas? (
[email protected]) 6. Apakah kebijakan berkait kelompok disable berlaku general di setiap perusahaan? Atau ada kategori khusus, kebijakan ini berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang tertentu saja? (
[email protected]) 7. Bagaimana upaya mendorong kebijakan ketenagakerjaan di daerah? (
[email protected]) 8. Apakah ada perlindungan khusus untuk tenaga kerja wanita penyandang cacat? Contohnya, peraturan agar wanita penyandang cacat tidak dikenakan shift malam. (
[email protected]) 9. Bagaimana mengajak pengusaha agar mempekerjakan disabilitas? (
[email protected])
28
10. Harmonisasi UU sangat diperlukan setelah diratifikasinya UU no. 19/2011 tentang ratifikasi CRPD. Lalu apakah dalam analisis kebijakan yang bapak sedang lakukan juga menyertakan “state obligation” setelah diratifikasi UU no. 19/2011? (
[email protected])
Komentar untuk ILO: Sudah ada beberapa program yang dilaksanakan berkaitan dengan penyandang disabilitas melalui pemerintah dan sector privat. Sekarang ini sudah ada beberapa penyandang disabilitas yang sudah memiliki potensi dan kapasitas. Namun, walaupun adanya potensi dan kapasitas tersebut, masih sulit bagi mereka untuk menembus lingkungan ketenagakerjaan. Undangundang yang dibuat oleh pemerintah dan pengusaha yang menyebabkan terhambatnya para penyandang disabilitas untuk dipekerjakan dan ini perlu dibenahi. (by M. Ismail,
[email protected]) Komentar untuk Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi: Sudah seminggu kami melihat job fair (forum pekerjaan) bagi kaum disabilitas yang diselenggarakan di Solo oleh pemerintah. Setelah forum, ada beberapa laporan mengenai acara tersebut. Ternyata masih banyak perusahaan yang mampu mempekerjaan mereka yang memiliki disabilitas fisik, namun mereka dengan disabilitas pendengaran masih belum bisa (dipekerjakan) karena keterbatasan mereka dalam berkomunikasi. Untuk memperkeruh masalah, perusahaan yang dikelola oleh para penyandang disabilitas pun masih belum dapat menerima mereka yang memiliki disabilitas pendengaran. Yang perlu dilakukan adalah mempromosikan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi pendukung. (by M. Ismail,
[email protected]) Komentar untuk Jaka Santos: 1. Persyaratan sehat jasmani & rohani dari Kementerian Kesehatan yang selalu menggagalkan penyandang disabilitas. Usulkan untuk dicabut karena sudah tidak sesuai dengan UU Kesehatan no. 36 tahun 2009. (
[email protected]) 2. Masalah pengawasan perusahaan yang mempekerjakan / tidak mempekerjakan difabel, kewenangannya ada di pusat. Jadi Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan pengawasan. Padahal, daerah mestinya lebih tahu peta perusahaan ini. Daerah seharusnya juga bisa mendorong perusahaan agar pekerjakan difabel. (
[email protected]) 3. Perusahaan sering beralasan bahwa difabel masih rendah pendidikannya sehingga tidak dapat diserap perusahaan. Tapi, difabel yang berpendidikan master pun sulit dapatkan pekerjaan. Jadi, masalahnya adalah komitmen, awareness, dan kepedulian yang rendah. (
[email protected]) 4. Hampir setiap kebijakan yang menyangkut kedisabilitasan terkesan lambat sampai ke publik. Pemerintah seperti kurang serius dengan tidak menjadikan suatu yang urgen. Isu-isu kedisabilitasan jarang terekspos dalam momen Pemilu. (
[email protected]) 29
5. Implementasi / sosialisasi yang kurang dari UU tersebut ke perusahaan-perusahaan, hingga perusahaan-perusahaan banyak yang tidak mengetahuinya. (
[email protected]) 6. Karena belum adanya standarisasi yang berpihak pada tenaga kerja penyandang disabilitas, sehingga penerimaan tenaga kerja melalui agen sulit untuk bisa menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. (
[email protected])
30
Annex 4. Hasil Mapping Ketenagakerjaan / Kewirausahaan - Bagian 1 Organisasi Kegiatan Utama Thisable -CSR approach Entreprise -employment services -disability
Alasan -menjembatani komunikasi perusahaan dengan DPO dan komunitas penyandang disabilitas
Target -Menghubungkan program CSR perusahaan dengan isu disabilitas -menghubungkan tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan sesuai dengan kompetensi dan skill Orang tua penyandang disabilitas
Lokasi JABODETABEK
Pusat -Kursus rehabilitasi ketrampilan YAKKUM - penyaluran tenaga kerja - wirausaha
-rencana strategi lembaga (5 th).
Provinsi Yogya
LPTKP
-penyaluran -pelatihan ketrampilan -pendampingan wira usaha
Banyak tenaga kerja PD hidup mandiri penyandang disabilitas: -berpendidikan rendah - sudah berumur dan tidak bisa ke formal
JABODETABEK
GERKATIN
Akan:
Tanpa ketrampilan
Jakarta
Penyandang disabilitas
Mau punya usaha sendiri
Sumber Daya Fasilitas: Kantor: Service fee Sumber dana: Service fee SDM: 5 org Skill berbeda -Tenaga Ahli (Instruktur ketrampilan) -Donatur program -perusahaan penerima tenaga kerja -Alat alat training -tempat training -CSR BUMN -Donatur perorangan -Instruktur AMT -Instruktur sulam pita -Instruktur sulam benang -Instruktur accessories -Instruktur kompos -Instruktur sablon -instruktur design baju -Ijazah SMA SLB 31
-pelatihan LPTKP -pelatihan otomotif biasa -pelatihan komputer
tuna rungu susah cari kerja
-Konseling -Advokasi -Wirausaha jual sembako dll. Untuk anggota dan umum -Vocational training -Magang
Untuk membangun motivasi diri penyandang disabled sebagai dasar kemandirian penyandang disabilitas penyandang disabilitas belum bisa bekerja sesuai kebutuhan perusahaan
Penyandang disabilitas
Bandung Raya
-Konselor / supporter disabilitas -Handicap International
penyandang disabilitas menjadi karyawan sesuai kebutuhan pasar tenaga kerja
Yogyakarta
DPD Pertuni sulsel
-Wirausaha: -simpan pinjam -panti pijat -peralatan untuk tuna netra
Untuk memandirikan anggota organisasi dengan simpan pinjam
-Mensejahterakan anggota melalui simpan pinjam -Memberikan lapangan kerja terkait dengan usaha panti pijat -Masyarakat sulsel mengetahui eksistensi penyandang disabilitas
YAKKUM BALI
-Kursus singkat menuju kerja -Kewirausahaan - magang kerja
Banyak penyandang disabilitas tidak diterima bekerja di sektor formal -Banyak penyandang disabilitas yang tidak mengerti peluang usaha
- penyandang disabilitas mendapat pekekerjaan di sektor formal - penyandang disabilitas mempunya usaha sendiri
Sulsel: Kab. Kota Makassar Kab. Sinjai Kab. Goa Kab Enrekang Kab Barru -Bali -Lombok -Indonesia timur -tempat pelatihan di bali
-Perguruan tinggi sebagai tenaga ahli -BUMN - Donatur perorangan/asing Sumber Dana: Mengembangkan dana UNDP -hasil simpan pinjam SDM: 2 orang KANTOR: hak pakai
BILIC
CIQAL
-
-ketrampilan otomotif -komputer
Dana: ALF Infrastruktur: -Yakkum Bali -Profesional volunteer Fasilitas: -Yakkum Bali
Bagian 2 32
Kegiatan Utama Penyaluran tenaga kerja
Kursus Keterampilan
Wirausaha
Konseling
Organisasi - This Entreprise - Pusat Rehab. Yakkum - CIQAL
Status dalam proses, belum bisa dievaluasi 40% dari jumlah peserta dapat disalurkan tenaga kerjanya 25%
Alasan Perusahaan butuh diyakinkan Jumlah kebutuhan tenaga kerja terbatas
-Yakkum Bali -LPTKP
50% mendapat pekerjaan di sector formal 50%
-Pusat Rehab Yakkum
90%
-LPTKP -Gerkatin -CIQAL -Yakkum Bali
70%, belum bisa dievaluasi dalam proses, belum bisa dievaluasi 60% 50%
-LPTKP
60%
Kurang modal
-Pusat Rehab Yakkum -DPD Pertuni Sulawesi Selatan -Yakkum Bali -BILiC
80% 50%
Pasar terbatas dan kurang networking Manajemen keuangan usaha kurang baik
75% -
Punya usaha dan akses modal -
-BILiC
-
-
Kemampuan skill belum layak pasar tenaga kerja Penyandang disabilitas mendapat pekerjaan jauh dari tempat tinggalnya Perusahaan menetapkan standard pendidikan dan batas usia PD mampu menguasai keterampilan dan menerapkan dalam pekerjaan formal dan informal Bisa bekerja di sector informal Etos kerja penyandang disabilitas rendah Walaupun sudah menguasai keterampilan, penyandang disabilitas kekurangan modal usaha dan akses pasar dan penghasilannya tidak bisa menghidupi keluarganya
33
CSR approach Penelitian Organisasi
DIFFA
Thisable Entreprise
-
-
Kegiatan Utama
Prioritas
Target
Lokasi
Sumber Daya
1) on print: -Online magazine -Print magazine
1)Membangun persepsi, menjadi jembatan antara non-disabilitas dan disabilitas serta mendukung inklusif
Masyarakat umum, stakeholder dan disabilitas
Seluruh Indonesia
1)Ford Foundation, Komitmen anggota, Dana mandiri
2)off line: -Workshop -Social movement, etc.
IDPP
2)Agar dapat membangun persepsi lebih efektif dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat 1)Grant proyek Karena kebutuhan penelitian disabilitas perbaikan policy dan kebijakan publik sdh mendesak -Adanya perbaikan (ratifikasi kebijakan public CRPD)
2) penelitian kolaborasi pendidikan tinggi yg inklusif -Panduan pendidikan tinggi
Berjalan / tidak berjalan Berjalan baik
Tantangan
Pendanaan isu disabilitas tidak ‘seksi’ untuk masyarakat membuat pendanaan kurang lancar
2)Tiffa Foundation, Mandiri, Komitmen anggota
1)Universitas mitra dan DPO ASEAN -Media -Pemerintah 2)Lembaga Pemerintah, DPOs
-University network -American university -Nippon foundation 2)ASEAN
2)Univ. Partner yang memulai pend. Tinggi inclusive (UIN, UGM,
Legalitas IDPP ASEAN kurang kuat -Membangun partnership yang kuat dengan mitra -kapasitas peneliti untuk topik disabilitas kurang
34
yang inklusif (best practice)
Kementerian Sosial
CBM
KSPSI
SMERU
UI, Univ ASEAN)
3)Penelitian mengenai ‘unpaid care work’ di Indonesia -Pengurangan penduduk miskin Pelayanan dan rehabilitasi orang dengan kecacatan
3)Permintaan lembaga dana internasional -rencana strategis
3) Pemerintah -NGO/CSO -Universitas
3) Indonesia
3)Lembaga dana internasional
Sesuai dengan renstra dan RPJMN
Para penyandang ODK seluruh Indonesia
Seluruh Indonesia
-APBN -Lembaga dana
Mengembangkan model dan metodologi untuk merubah sikap Perlindungan, pembelaan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan Pekerja dan keluarganya
Perubahan sikap sangat penting
Wanita dan anak-anak penyandang disabilitas Pekerja formal dan informal
Solo, Jawa Tengah + daerah sekitarnya Indonesia
CBM
Peningkatan kesejahteraan pekerja Semua masih segalanya minimum
-Dari anggota KSPSI itu sendiri -Mitra
Secara program dan kegiatan berhasil -secara outcome masih ada hambatan karena dibatasi dana
Belum berjalan sesuai yang diharapkan
-Membangun persepsi yang sama terhadap pekerja disabilitas -Keberpihakan pengusaha terhadap pekerja disabilitas masih kurang -Adanya diskriminasi
Belum berhasil 35
WHO
-Policy development -Capacity building -Research
-Meningkatkan informasi untuk penggunaan lebih baik
-Pemerintah pusat -pemerintah lokal -DPO/NGO
Seluruh Indonesia
Regular Budget Donor (Ifany)
BPS
Pendataan disabilitas
Mencapai visi pelopor data statistic terpercaya untuk semua khususnya data disabilitas
Seluruh penduduk Indonesia
Seluruh Indonesia
APBN
KEMENKES
Pemberantasan Peny. Kusta
Disabilitas Masih >10%
Puskesmas
Seluruh Indonesia
-APBN -Donor
Pendidikan Organisasi Sehjira Foundation
Prioritas -Advokasi, awareness, sosialisasi siswa, SLB – B dan guru Se-Indonesia - Sosialisasi kemandirian dan partisipasi siswa
Why -Karena kami tergerak rasa prihatin atas perkembangan pribadi siswa-i SLB-B yang selama ini masih kurang diarahkan selama pendidikan sekolah karena kurangnya informasi dan wawasan
Target -Anak2 Siswa-i SLBB -guru2 SLB-B -siswa sekolah dari SD, SMP dan SMA - Siswa-i SLB-B
karena baru mulai Policy development kurang berhasil karena data yang tidak konsisten
Belum ada kesamaan persepsi (forum DPO) apakah melalui PPCI atau langsung ke NGO/DPO -Advokasi pengarus utamaan disabilitas ke pemda masih kurang
Berhasil Dengan catatan : pada implementasi lapangan masih ada kendala pihak masyarakat/ keluarga responden yang masih menutupi disabilitas Dan ada beberapa petugas yang sungkan untuk menanyakan disabilitas Sudah Penemuan berjalan penderita masih ada hanya belum yang terlambat. mencapai -Stigma masyarakat target (25%) masih tinggi
Lokasi -Sumatra (Aceh, Batam) -Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan,
Sumber daya -Lembaga peduli diknas PK-LK -DRF -AUSAID -Sumber daya manusia: 36
PERTUNI SULSEL
Yayasan senang hati Tampaksiring Bali ASB
dalam menumbuhkan konsep diri positif pada remaja tuna rungu - Membuat program bahasa isyarat ke sekolah lain yang bukan SLB-B sebagai kurikulum extrakurikuler Agar dapat menjadi bahasa budaya yang harus dilestarikan. -Ayo sekolah! Karena masih banyak tuna netra yang belum sekolah di Sulawesi Selatan -Memaksimalkan pendidikan inklusi
Program pendidikan bahasa Inggris
-Pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus : kerangka kerja dinas pendidikan untuk pendidikan inklusif -Pendidikan kesiapan menghadapi bencana untuk anak berkebutuhan
yang diberikan. -Banyak siswa-i SLB-B tunarungu berpendidikan rendah sehingga sulit menda pat pekerjaan. -Banyak guru2 SLB-B kurang komprehensif, jadi cara menyampaikan ke siswa-i kurang efektif
se- Indonesia -Orang tua murid -Guru sekolah -Masyarakat non disabilitas
Samarinda) -SLB-B se propinsi Indonesia -Daerah Jabotabek: -sekolah inklusi yang bukan SLB-B
Motivator/tokoh sukses, tim Sehjira, tim GERKATIN
-Semakin banyak tuna netra yang menempuh pendidikan formal
-Tunanetra yang berusia sekolah di bawah 20 tahun
Provinsi Sulawesi Selatan
-(SDM) Pengurus Pertuni dan para relawan (sumber dana) Pemerintah daerah sulawesi selatan
-Semakin banyak tuna netra yang menempuh pendidikan tinggi
-Agar penyandang cacat biar lebih maju -Bikin kerajinan dan belajar melukis -Pendidikan inklusif untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Yogyakarta -Pendidikan kesiapan untuk menghadapi bencana= Building resilience/membangun
-Tunanetra yang sudah menyelesaikan pendidikan SLB (SMA ke atas)
Pemerintah
Bali
Target pendidikan inklusif: -dinas pendidikan di provinsi kabupaten kota di Yogyakarta -semua sekolah inklusif di yogya (kepala sekolah,
Yogya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara
-(SDM) pengurus pertuni dan relawan (sumber dana) pertuni Donator
-Dana: European union, DIPECHO, German ministry of foreign affairs, ASB staff -Sumber daya: Kader dan guru2 di sekolah, nara sumber 37
UNESCO
Komnas HAM
khusus di sekolah dan di luar sekolah
ketahanan anak berkebutuhan khusus di SLB, sekolah inklusif dan di luar sekolah (tidak sekolah)
Implementasi dari konvensi, civic education, partisipasi Meninjau hokum yang berhubungan dengan akses ke pendidikan bagi penyandang disabilitas, memberikan rekomendasi akan good practices Para penyandang disabilitas dpt mengetahui hak-hak mereka. Sosialisasi peraturan tentang konvensi hak penyandang disabilitas.
Untuk meningkatkan akses ke pendidikan
1)Minimnya kepedulian Negara dalam perlindundan hak asasi penyandang disabilitas 2)Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan nasional dan konvensi hak penyandang disabilitas 3)Tersampaikannya tentang dampak ratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas terhadap penigkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas di
guru dan pengawas) Target pendidikan bencana: -Semua sekolah (SLB+inklusif) di Yogya -semua sekolah SLB di kab. Klaten, kab. Ciamis -Anak tidak sekolah di 5 kabupaten di yogya, klaten, Ciamis dan Nias DPO di tingkat nasional
Penyandang disabilitas, Pemerintah, Tuna Netra
nasional dan lokal
Indonesia
UNESCO personel, peneliti di universitas, Funding dari UNESCO
Bandung
Ikatan tuna netra muslim Indonesia, Komnas HAM, Para penyandang disabilitas, Jurnalis, APBN
38
Mitra Netra
GERKATIN SOLO
1)Menyediakan layanan pendukung pendidikan inklusif yang komprehensif pada siswa tuna netra Outcome: Tunanetra belajar dengan mandiri Tunanetra menikmati pendidikan berkualitas
Indonesia 1)Tuna netra memerlukan layanan dan fasilitas khusus agar dapat belajar secara mandiri
1) Tuna netra yang sedang menempuh pendidikan inklusif di SP-PT
1)JABODETAB EK
2) Menyediakan layanan akses ke infromasi termasuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi Outcome: Tuna netra mengakses informasi secara mandiri
2) Tuna netra belum mendapatkan 2) Tuna netra akses ke informasi termasuk informasi yang memanfaatkan teknologi
2) Seluruh Indonesia
1)Bahasa isyarat untuk semua
1)Kesenjangan interaksi terbesar tuna rungu adalah komunikasi (keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, pemerintah, perusahaan belum mau belajar bahasa isyarat) - Perusahaan belum berani merekrut tuna rungu bekerja - Sekolah SLB dan umum belum mau juga
1)Surakarta, Sekitarnya (Solo – raya)
1)Keluarga, masyarakat, pemerintah (pelayan publik), lembaga pendidikan (SLB dan sekolah umum)
Fasilitas: Yay. Mitra Netra Organisasi Mitra Donator Pemerintah Pusat Sumber Dana: Donatur individu Lembaga Donor local/international Permerintah Pusat dan Daerah Sumber Daya: Manusia: Yay. Mitranetra Sukarelawan Tenaga ahli PT Fasilitas : Yayasan mitra netra Donatur Korporasi nasional internasional Pemda DKI Komunitas tuna rungu Relawan Modul, kelas, dana swadaya (Kas GERKATIN)
39
2)Pengembangan potensi tuna rungu (Deaf-able)
Gender Organisasi
BILiC
SAPDA
Kegiatan utama dan perubahan yang ingin dicapai 1) Sosialisasi UN CRPD 2) Sosialisasi dan edukasi hak gender perempuan disabilitas, kespro 3) Mencegah terjadi nya pelecehan seksual kepada perempuan dengan disabilitas 4) Self appriciate penyandang disabilitas
1) Pendidikan dan pendampingan 2) Perempuan difabel ada pendiaman tentang gender dan disabilitas 3) Membantu perempuan difabel mengatasi.
2)- Banyak tuna rungu lebih suka hidup berkumpul: eksklusif, -belum berani interaksi dengan masyarakat -belum tahu tujuan hidup tuna rungu
2)Komunitas tuna rungu dan masyarakat
Mengapa menjadi prioritas?
Target sasaran
Lokasi kegiatan
Rencana strategis organisasi
Penyandang disabilitas, keluarga dan masyarat pemerintah lokal
Bandung
Kondisi Perempuan kerentanan difabel perempuan difabel
Yogyakarta, Jawa Tengah
2) Solo-Raya
Dari mana sumber daya diperoleh? 1)Swadaya BILic fasilitas dari kelurahan dan kecamatan dampinaan 2)Fasilitas dari SLB di Kota Bandung dan SMA berupa kesempatan 3) kesempatan dari puskesmas di Kel. Dampingan Mama cash (NGO dari luar belanda)
2) Masih cari sponsor (Swadaya)
1) Persamaan kegiatan sosialisasi CRPD atara BILiC dan HWDI yang membedakan adalah area targetnya 2) Persamaan kegiatan pendidikan gender dan pendampingan antara BILiC dan SAPDA yang membedakan adalah target. SAPDA hanya perempuan difabel 3) BILiC dan HWDI memiliki sumber daya yang berbasis swadaya. HWDI swadaya untuk kegiatan UU perlindungan 4) Ciri khas masing masing DPO; - BILiC: kekuatannya lebih ke sosialisasi dan jejaring local, ke sekolah, pemerintahan local kecematan dan keluarhan 40
HWDI
Ketidakadilan gender di masyarakat 1) Sosialisasi CRPD dan audensi pemerintah daerah 2) Penyusunan draft UU perlindungan perpenca 3) Meningkatkan percaya diri perpendi dan kemampuan dlm mengadvokasi serta meningkatkan kepedulian pemda thd perpendi 4) Terbentuknya UU perlimdunyaan perpendi 5) Wanita disabilitas aktif dlm memperjuangkan hakhaknya
Rencana Strategis
Pembangunan Kapasitas Organisasi Prioritas / Hasil Pertuni Sumatera Utara
- Meningkatkan kemampuan tuna netra - Pelatihan untuk system braille Barat dan Arab - Kemampuan memasak (wirausaha)
- HWDI: kekuarlannya lebih ke sosialisasi dan jejaring nasional dan advokasi - SAPDA: kekuatannya lebih ke pendampingan dan jejaring di pemerintahan tingkat kabupaten
1) Penyandang disabilitias perempuan 2) Masyarakat umum 3) Pemerintah pusat dan daerah
Mengapa?
Target
Akses informasi Braille akan menuju kesempatan yang lebih baik
~ 800 anggota tuna netra Pertuni di Sumatera Utara dan sekitarnya
Lokasi Medan dan Deli Serdang
(Tersedia/ Dibutuhkan) Sumber Daya - 3 staf - Alokasi APBD terpencar (funding dari pemerintah lokal) - Letak lokasi kantor di dalam kantor kementerian sosial - Kontribusi donor individu - Network dengan 41
Gerkatin Pusat
Persani NTT
SEHATI
Indonesia Untuk Kemanusiaan
- Rakernas - Pelatihan untuk Bahasa Syarat Indonesia (BISINDO) - Membangun kapasitas untuk cabang Gerkatin (belum dikembangkan)
- BISINDO sebagai bahasa umum bagi kaum tuna rungu - Akses bagi tuna rungu - Inklusi kaum tuna rungu dalam masyarakat - Tidak ada program strategi / perencanaan (Gerkatin Pusat seperti klub daripada sebuah organisasi) - Kapasitas tuna rungu lemah dalam mengadvokasi kebutuhan mereka Peer-konseling, Meningkatkan kepedulian pelatihan kursus dalam komunitas komputer penyandang disabilitas dengan rasa percaya diri rendah CBR, RBM Meningkatkan peran DPO untuk mengadvokasi penyusunan Perda dan inklusi disabilitas, Meningkatkan peran penyandang disabilitas, keluarga mereka, masyarakat, dan pemerintahan lokal Membangun kapasitas Stabilitas CSO merupakan CSO, meningkatkan dana permasalahan utama yang Hasil: CSO yang stabil dihadapi semua organisasi di Indonesia termasuk
pemerintah - Dana dari pemerintah Jakarta - Dana dari pemerintah lokal - Biaya keanggotaan
29 cabang Gerkatin, Member lokal, Masyarakat umum
Jakarta dan Bali
Member
NTT (Kupang dan Belu)
4 staf Handicap International
penyandang disabilitas, keluarga, masyarakat dan pemerintah
Sukoharjo
Karina Kas, APBD, Handicap International, SAPDA, Volunter (Posyandu, KT DPO, Puskesmas, RSUD, SKPD)
CSO, DPO
Nasional
PNPM Peduli GFW CSR Masyarakat 42
Handicap International
Aliansi DPO Bantul Yogyakarta
Partisipasi penyandang disabilitas di setiap tingkat pengembangan, Mempromosikan hakhak penyandang disabilitas, Mainstream isu disabilitas di setiap sector, pendidikan inklusif, pembangunan kapasitas DPO Kemandirian dalam komunitas
BILIC
Program Peer-to-peer (peer konseling) Membina perubahan sikap terhadap penyandang disabilitas dalam komunitas di 2 kelurahan
Yayasan Insan Sembada (YIS) Solo
Pengelolaan NGO Pengelolaan Program,
DPO Sesuai dengan visi dan misi HI, Merealisasikan kehidupan bermasyarakat yang inklusif
Supaya kami dapat mengungkapkan pendapat bersama komunitas, untuk mengembangkan komunitas Memupuk kemandirian diantara penyandang disabilitas dengan menggunakan peer/rekan sebagai model, Mengadakan sensitivity training bagi lingkungan dan masyarakat umum
Penting untuk mengelola organisasi untuk tumbuh dan menjadi stabil
DPO, penyandang disabilitas, masyarakat umum, pemerintah
Aceh, Jawa, NTT, NTB
DIPECHO Irish Aid MA Lux, dll
penyandang disabilitas dan komunitas
Bantul, Yogyakarta
- penyandang disabilitas yang disingkirkan dalam rumah tangga - Keluarga penyandang disabilitas - RT/RW/PKK - Karang Taruna - Posyandu - Kecamatan dan kelurahan - PNPM Rural DPO
Jawa Barat (Bandung, Cimahi, Bandung Barat)
Swadaya DPO Yakkum Pemerintah lokal dan kantor kementerian sosial Handicap International Donor Individu
Solo, Jawa Tengah, Lokasi lain
Biaya / donor keanggotaan DPO, Dana internal 43
Pengembangan komunitas
Akses menuju Keadilan Organisasi Prioritas/ Hasil
SAPDA
PPCI Kalimantan Timur
SIGAB
Legal konseling (korban kekerasan, diskriminasi, fokus gender) Kit Advokasi, Hukum Diskriminasi (contoh: undang-undang pernikahan) Hukum local disabilitas (PERDA Propinsi) atas perlindungan dan hakhak, Advokasi dan sosialisasi
- mengadvokasi hokum yang aksesibel bagi penyandang disabilitas - membuat dan menjalankan
Supaya memiliki akuntabilitas (terhadap pihak pemerintahan dan masyarakat)
Mengapa?
Banyak korban tidak menerima pelayanan Praktek legal yang diskriminatif
Peraturan local masuk dalam framework desentralisasi, pemerintah lokal menerima sesuai dengan momentum Advokasi perlu untuk memastikan bahwa regulasi lokal sedang diimplementasi (bukan hanya di atas kertas) - isu disabilitas dan hakhak masih belum dipahami - perlindungan hokum lemah
Target
Lokasi
Pemerintah local Wanita dengan disabilitas Penyandang disabilitas System persidangan (hakim, polisi, pengacara) DPRD Kantor kementerian social di tingkat propinsi BPPA UnMul Kaukus Wanita Politik Indonesia A’isyah
Yogyakarta Jawa Tengah
DPO LBH Pengacara Sistem peradilan
Indonesia
Kalimantan Timur (Samarinda)
(Tersedia/ Diperlukan) Sumber daya Mama Cash (dari Belanda) Staf terlatih (dalam advokasi dan konseling) Network DPO
APBD administrator PPCI
AIPJ/ AusAID Staf DPO LBH Komnas HAM dan Komnas Perempuan 44
PPUA
DPP PPCI
informasi online mengenai hokum dan disabilitas - Konsorsium Nasional - sosialisasi UN CRPD - advokasi pemilihan umum - Regulasi Menyetarakan legislasi nasional dengan UN CPRD, Kampanye untuk mengubah legislasi nasional No 41 tahun 1997
Mandat keanggotaan— ingin menggunakan hak pilih Diskriminasi oleh regulasi
DPR, DPRD, KPU/D Bawaslu, Panwaslu Pemilih
Menindaklanjuti ratifikasi UNCRPD
DPRD (untuk regulasi lokal), DPR RI, Kemensos, Kemenkokesra, Kemenlu, Kementerian HAM, Komnas HAM, HWDI, cabang PPCI, LAPCI Individu peradilan sosial penyandang disabilitas institusi bagi wanita miskin Formal dan informal (hakim, prosekutor, DPO, LBH, polisi) DPO Pemerintahan lokal Penyedia pelayanan / Organisasi
Nasional + 33 Propinsi
Justice system Court system
Nasional dan hampir seluruh propinsi
AIPJ
Mainstream disabilitas, Program khusus untuk disabilitas
Peraturan AusAID Disabilitas sebagai isu dalam berbagai aspek Aksesibilitas peradilan kurang bagi penyandang disabilitas
Handicap International
Kesempatan setara, pendidikan, kesehatan, sosialisasi CRPD, kerjasama dengan DPO Reformasi birokrasi, bantuan hukum, anti-
Mandat Utama
Asia Foundation
Nasional + 33 Propinsi
DRF IFES/ USAID Manajemen/ DPO dan komite DPD DRF Administrator
Indonesia
AusAID
Yogyakarta, Aceh, NTB, NTT
EU Irish Aid Luxembourg GIZ Lembaga pribadi USAID Nederland 45
korupsi, HAM, hukum Islam, kehidupan bermasyarakat, DPR
Annex 5. Hasil Evaluasi EVALUASI – Hari 1 (48 lembar) Total 24
Saya bekerja untuk:
Cops Civil society Organization/ national commissions
AusAID Norway
5
Organisasi Non-profit
7
Pemerintah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) atau Konfederasi serikat pekerja Indonesia
3
Organisasi Kaum Disabilitas
46
3
1 lembaga penelitian
Lain-lain (institusi, universitas, organisasi internasional) 11
1 IPB-CARE 1 Social Enterprise 1 4
3 DPO + NGO
2 No answer Double answer
2
Tujuan dan expected outcomes dari lokakarya (not clear enough) Note / hasil presentasi ke dalam bentuk hard copy untuk dibagikan ke peserta kriteria DPO yang ditetapkan oleh DPO window yang bekerja mendampingi untuk komunitas atau komunitas itu sendiri (DPO local)
2
materi yang dapat dipelajari ulang - ada print-out
2
1 DPO + lain2 1
1 DPO + NGO + lain2 (uni)
Triple answer
Sesi I DPOs Window 1. Jelaskan 3 (hal) yang anda pelajari dari sesi ini
Penjelasan proyek DPO Window secara keseluruhan (bagaimana WB memulai DPO window, kegiatan yang dapat didanai, pengajuan proposal, tahapan, mekanisme berikutnya etc)
2 1
fokus dan pencapaian dari kegiatan tidak sesuai dengan judul acara yang dikirim ke peserta Sketsa lokakarya pemetaan kegiatan disabilitas dalam versi Bahasa Indonesia
17
Pemetaan prioritas kebutuhan / informasi mengenai kondisi DPO & non-DPO
12
Program DPO window
1
Penyediaan materi lokakarya dalam bentuk braille alat translator tidak aksesibel sehingga banyak materi tidak bisa dipahami dengan baik
11
Kriteria EO
1
Pembedaan mengenai DPO grassroot dengan DPO-NGO
11
Capacity building development
1
Sikap dan komitmen pemerintah terhadap program DPO window
9
Networking
1
definisi dari persepsi tentang disabilitas
9
Pencarian sumber dana - funding opportunities & grant program
1
data disabilitas yang baik serta contoh / implementasinya
5
Perhatian terhadap kondisi penyandang disabilitas / DPO
1
4
access to employment / rights to work Sudut pandang non-DPO terhadap kerja bersama DPO (persepsi terhadap disabilitas)
1
survey dan training instruksi dan deskripsi fasilitator sering membingungkan (untuk tuna netra)
1
volunteer kurang untuk jumlah peserta yang besar ini
1
apakah diskusi ini bisa dishare ke peserta melalui e-mail?
4 2 1
kerjasama antara DPO dan non-DPO Pelibatan DPO secara penuh dalam program yang diperuntukkan DPO
1
susah akses untuk penyandang disabilitas
1
Kurang sosialisasi tentang disabilitas
1
information sharing
1
program WB di Indonesia
1
posisi DPO window dalam program PNPM-Mandiri
1
Sesi II Presentasi and Diskusi PROPEL-Indonesia (ILO) 3. Sebutkan 3 (tiga) hal yang anda pelajari dari presentasi dan diskusi tentang isu dan akses pekerjaan untuk kaum disabilitas
19 2.
Jika ada hal yang tidak jelas dari lokakarya ini, harap sebutkan agar kami bisa melakukan lebih baik dikemudian hari
18
pengetahuan mengenai legislasi / undang-undang mengenai ketenagakerjaan (perubahan kebijakan, perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan dan disabilitas, pengkajian hukum dan legislasi, perbedaan antara kebijakan dan kenyataan di lapangan dll) Kurang data valid / layak tentang penyandang disabilitas / tenaga kerja disabilitas - kerjasama dengan BPS atau cara lain
47
14 12
Better Work Indonesia (pengetahuan tentang mata rantai produksi, sosial audit dari pihak pembeli internasional) menerapkan kebijakan ILO yang strategis / ada perhatian dari ILO / upaya dari ILO
4.
Bagaimana anda akan menggunakan informasi tentang isu dan akses pekerjaan untuk kaum disabilitas?
PROPEL-Indonesia Pentingnya advokasi dalam meningkatkan kesadaran dan mempromosikan hak-hak penyandang disabilitas di kalangan pembeli internasional dll hasil penelitian atas pelatihan kerja untuk penyandang disabilitas di NTT dan DIY Membangun kapasitas, meningkatkan kesadaran, dan memberikan dukungan untuk membantu penyandang disabilitas dalam mendapatkan skill
16
4
6
Quota 1% yang belum dapat diimplementasi Kelemahan / kurangnya pengetahuan pabrik / perusahaan dalam menyerap penyandang disabilitas sebagai pekerja
6
meniadakan diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan
3
hak-hak penyandang disabilitas yang masih terabaikan
3
legal advocacy untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
2
Terlalu cepat / singkat
2
Konvensi ILO 159
2
kebijakan Kemenaker / pemerintah tentang tenaga kerja disabilitas
2
kurangnya perhatian pemerintah terhadap disabilitas
1
1
1
1
Kurang implementasi di lapangan proses penyaluran tenaga kerja disabilitas - koordinasi dengan pengusaha dan DPO
1
perspektif perusahaan terhadap tenaga kerja disabilitas
10
10 9
8 8
1
nara sumber belum melibatkan partisipasi penuh penyandang disabilitas dari segi regulasi dan UU tentang lapangan pekerjaan cara membentuk kerjasama untuk membuat program menyalurkan tenaga kerja bagi penyandang disabilitas
1
informasi network ke pekerjaan penyandang disabilitas
1
pengarusutamaan penyandang disabilitas
1
penempatan pekerja kaum disabilitas disesuaikan pendidikannya
1
8 7 5
3 3 2 1 1
1 1 1
Menyebarluaskan / sosialisasi (lewat SMS, internet etc) informasi kepada komunitas penyandang disabilitas / network Menjadi DPO yang lebih proaktif terhadap instansi-instansi terkait terhadap permasalahan disabilitas dan ketenagakerjaan (advokasi bahwa penyandang disabilitas punya hak bekerja secara layak) sebagai bahan pengetahuan / penelitian (for situation analysis + mapping or research survey) Meningkatkan kualitas data di organisasi / pemerintah daerah membuat bank data dan pusat informasi menggunakan informasi aspek legalitas untuk kepentingan kaum disabilitas - mencari tahu peraturan ketenagakerjaan Meningkatkan kualitas dan kapasitas penyandang disabilitas dalam hal ketenagakerjaan Menyusun rencana organisasi / program dan kegiatan yang ada pada pemerintah Sebagai motivasi dalam meningkatkan skill disable / etos kerja penyandang disabilitas Menerapkan program Better Work Indonesia di daerah tanpa menunggu hasil pilot project Tidak tahu apakah acara ini dapat membantu organisasi Mendorong lebih banyak perusahaan lokal untuk bergabung dengan Better Work Indonesia memberikan pelatihan secara khusus tentang soft dan hard skills bagi penyandang disabilitas Mengimplementasi / realisasi UU walaupun diskriminasi masih kental koordinasi dengan BPS dan Kemenakertrans memberikan ruang untuk informasi bagi kaum disabilitas untuk dapat bekerja di suatu perusahaan
Feedback Tambahan 2
Ruang yang lebih longgar
2
lebih banyak waktu di sesi tanya jawab
1
Sedia media penyalur informasi & tenaga kerja
1
alat tulis menulis kurang
48
1
Screen layar kurang dapat dilihat
1
kerja kelompok yang membahas 6 butir tugas kelompok
1
Tidak ada nara sumber yang menjadi pembicara dalam sesi ILO
1
pengarusutamaan penyandang disabilitas dan pembangunan
EVALUASI – Hari 2 (48 lembar) Total
2. Saya bekerja untuk:
28
Organisasi Kaum Disabilitas
5
Organisasi Non-profit
5
Pemerintah Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) atau Konfederasi serikat pekerja Indonesia Lain-lain (institusi, universitas, organisasi internasional)
3 2 4
1 1.
1 institusi pendidikan 1 Social Enterprise 3 DPO + NGO 1 DPO + lain (UN WHO) 1 DPO + NGO + pemerintah
Double answer
2
mengembangkan jaringan (untuk promosi access to justice dan kegiatan pemberdayaan dan menjalankan program tentang inklusifitas difabel) dengan memperkenalkan lembaga lain dengan mengundang mereka untuk datang melihat kegiatan di lembaga establish contacts, follow up discussions, more understanding of different programs mengevaluasi kegiatan selanjutnya secara internal supaya bisa tune-in dengan program WB dan ILO - capacity building perencanaan program ke depan mensosialisasikan pembelajaran kepada semua teman di organisasi / badan / komunitas saya menambah pengetahuan / bahan masukan untuk kegiatan penelitian-hasil untuk menetapkan kebijakan menindaklanjuti ke pemerintah / forum organisasi tingkat nasional melalui forum organisasi disabilitas nasional / rapat kerja nasional / rapat pleno
2
menjalin kerjasama antar NGO - DPO - Pemerintah
2
mencari keadilan - menekan pemerintah agar membuat UU ttg kesetaraan DPO di Indonesia
1
terus berkomunikasi dengan nara sumber yang memberikan materi
1
mempelajari lebih dalam materi yang diberikan dan follow-up
1
membuat prioritas kegiatan dalam internal organisasi
1
20
11 9 2
Triple answer
1. Dari lokakarya yang berlanjut selama dua hari ini, informasi mana yang sangat berguna bagi bidang anda?
31
Bagaimana anda akan menindaklanjuti hasil diskusi dan pembelajaran dari lokakarya ini?
5
DPO Window, PROPEL, informasi kegiatan DPO melalui mapping informasi (tentang akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas, masalah kesempatan kerja dan kebijakan dari pemerintah etc) information sharing pembelajaran akses ke sumber daya / dana / pengembangan organisasi difabel
4
networking and information sharing
2
1
2
informasi persamaan persepsi terhadap disabilitas tindak lanjut dari BPS / dinas kependudukan perlu segera dilaksanakan agar program untuk pendataan bisa berjalan lebih baik
1
memaksimalkan aktivitas yang kurang membentuk komunitas kreatif hasil pencapaian prioritas DPO untuk kerjasamanya memberikan motivasi kepada penyandang disabilitas agar mampu berkarya sesuai pasar
1
tim kreatif
1
menulis proposal
1
mempromosikan pekerjaan yang layak bagi difabel
1
Informasi Better Work Indonesia cukup bermanfaat
1
tentang adanya kuota 1%
8
3.
Masukan mengenai workshop yang dihadiri dan hal-hal yang berguna untuk pengadaan acara berikutnya
49
Aksesibilitas Informasi (termasuk penyediaan materi, alat-alat, penerjemah bahasa dan isyarat, notulen)
13
materi lokakarya / bahan presentasi dalam bentuk cetak / soft copy (distribusi via e-mail) / CD dapat lebih jelas dan disediakan lebih banyak sesuai dengan kebutuhan masing-masing disabilitas
6
materi braille / audio / elektronik kurang (kecuali untuk isi form ini)
6
bila ada materi yang menggunakan gambar / video / movie, harus dideskripsikan secara audio / rinci
2
kit terlambat dan kurang (materi dan alat-alat)
2
Notulis lambat
2
Memberikan materi sebelum acara
1
kurang jangkauan pandangan mata ke power point
1
alat penerjemah sering mati jadi terputus informasi yang diterima
1
kurang penggunaan bahasa Indonesia
1
penerjemah bahasa isyarat terlalu cepat
1
akses untuk tuna netra kurang
Pengaturan Waktu 8
6
ruangan meeting room kurang memadai
1
toilet aksesibel di ruang meeting tidak ada update informasi kebutuhan harus diinformasikan tidak terburuburu
1 1
diskusi topik harus sudah ditetapkan oleh panitia di tiap2 meja peserta, jadi tidak ada waktu terbuang
1
Setiap meja disediakan 1 fasilitator
Feedback
4 2
2 2 1 1 1
Volunteer kurang untuk deployment kamar, jangan tempatkan 2 tuna netra dalam satu kamar. Harusnya lebih inklusi antar-disability
Fasilitator / penyelenggara fasilitator dan panitia supaya lebih inklusif caranya, mencari metode 10 yang aksesibel Membuat instruksi / guide dalam bentuk hard copy untuk setiap 1 sesi untuk digunakan di sesi tersebut
mengundang lebih banyak DPO & pemerintah untuk bergabung dalam lokakarya - DPO / non-DPO tidak didominasi satu daerah saja (merata seluruh Indonesia) setiap peserta diberikan alamat, nomor HP dan e-mail dari semua peserta lokakarya pada awal workshop mengirimkan hasil pemetaan / meeting minute / hasil lokakarya ke masing-masing lembaga sehingga alur kerja dari kelompok lain dapat dibagi dengan yang lain membantu program yang baru untuk masa depan bagi penyandang disabilitas, terutama yang tidak mampu kita belum diskusikan "what's next" terkait dengan aktivitas network semua peserta diberikan sertifikat sebagai bukti pernah mengikuti lokakarya
1
membuat database DPO yang ada memantau / menindaklanjuti hasil workshop agar terealisasi target prioritas yang ingin dicapai adanya persamaan persepsi terlebih dahulu tentang disabilitas menggunakan data, baseline dan hal-hal lain sebagai referensi untuk membangun persepsi
1
format kegiatan workshop kurang jelas
1
meningkatkan permainan games supaya lebih banyak lagi
1 1
Ada alternative metode fasilitasi yang lain yang dapat digunakan mengadakan diskusi dengan DPO yang mempunyai program yang sama
1
meningkatkan partisipasi peserta
1
untuk pembahasan UU, perlu FGD dari DPO komunikasi melalui internet (penyebaran informasi melalui e-mail atau website) akan lebih baik untuk program ke depan
1
waktu diskusi / tanya jawab / sesi mapping kurang
Akomodasi (hotel, meeting room, makanan, pelayanan)
1
1
1 1
1
kerjasama dengan pemerintah tingkat daerah Menyediakan kontrak kerja penyediaan jasa bagi DPO untuk membantu menyediakan logistic, menyiapkan alat-alat bantu yang dibutuhkan, penyediaan fasilitas dll
50
Annex 6. Daftar Peserta Organisation
Name
Address
Email
Phone number
From
DPOs BILiC – Bandung Independent Living Center
Aden Achmad
Jl. Jimbaran No. D 5 Perum Cluster Bali 2 PSM Kiaracondong
[email protected]
081322331303
PPCI, Kalimantan Timur Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (Association for People with Disabilities)
Anni Juwairiyah
Jl. Suwandi Blok C/ No. 78 Samarinda 75123
[email protected]
0821 42 382 666
Yayasan Mitra Netra
Aria Indrawati
Jl Gunung Balong II No. 58, Lebak Bulus III Jakarta Selatan
[email protected];
[email protected]
021-7651386; 081511478478
Jakarta
KONAS Pemantau Hak Disabilitas
Ariani
Jl. Rawamangun Muka Barat D.14 No. 17 Rt. 09 Rw. 12 Rawamangun 13220
[email protected]
021-29376482 / 081318907184
Jakarta
Arifin Amir, SS
Jl. Kapten Piere Tendean Blok M No 7 Makassar, Sulawesi Selatan
[email protected],
[email protected]
0411-423053, 085299998522
Makassar
Fandy Dawean
Jl. Kapten Piere Tendean Blok M No 7 Makassar, Sulawesi Selatan
[email protected],
[email protected]
0411-423053, 085299998522
Makassar
Lindawati
Jl. KL Yos Sudarso Lk: XI No. 7A / 86 L
[email protected] d
061 6619382
Edy Supriyanto
LBK SKH, JL. SERANG 11B LARANGAN RT.03/01 GAYAM SUKOHARJO
[email protected] .id
O81 548 743 140
Sukoharjo
Drs. Harpalis Alwi
Jl. Rawamangun Muka Barat D.14 No. 17 , Rt. 09 Rw. 12 Rawamangun 13220
[email protected],
[email protected]
021-29376482 / 081385194952
Jakarta
Yusdiana
Jl. Cikini 5 No. 15-A; Jakarta 10330
[email protected]
021 3190 6562
Jakarta
Pertuni – Persatuan Tunanetra Indonesia, Daerah Sulawesi Selatan (Indonesia’s Blind Union) Pertuni – Persatuan Tunanetra Indonesia, Daerah Sulawesi Selatan Pertuni – Persatuan Tunanetra Indonesia, DPD Sumatera Utara SEHATI PPUA PENCA – Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (Center for Citizens with Disabilities Access for Election) AGENDA (General Election
Bandung
Samarinda
Medan
51
Network for Disability Access) AGENDA – PPUA (General Election Network for Disability Access – Access for Election) PPUA (Access for Election)
Made Adi Gunawan (replaced Heppy Sebayang)
Jl. Cikini 5 No. 15-A; Jakarta 10330
Harpalis Alwi
[email protected] g
021 3190 6562
Jakarta
[email protected]
0813 85194952
[email protected]
0361 7444620 / 94333, 0812 39 90701
Denpasar
Denpasar
YAKKUM Bali
I Nengah Latra
LBK Dinas Sosial Kabupaten Badung, Jl. Raya Denpasar Sangeh Km 17, Br. Aseman, Desa/Kec. Abiansemal, Badung Bali 8352
Yayasan Senang Hati
I Nyoman Budiarta
Jl.Sasi Brata, Banjar Kawan Tengah Tampaksiring Gianyar-Bali
yayasansenanghati@yahoo .co.id
(0361)7470718/08 7862020209
Pusat Rehabilitasi YAKKUM
Jaimun
JL. Kaliurang Km 13,5, Besi Yogyakarta
[email protected]
0274-895386
Yogya
Aliansi DPO Kab. Bantul
Jayadi
Jl. Imogiri Barat km 11,5 Buluswetan, Bantul
087839998060
Yogya
Juniati Effendi
Jln. Rancho indah dalam BC No. 47, Tanjung Barat. Pasar Minggu- Jakarta Selatan.
085738351552
Jakarta
Gerkatin, Pusat – Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Welfare Movement for Deaf People of Indonesia) Gerkatin
[email protected]
Pieromarinovluhukay
Gerkatin
Dendy H
Gerkatin
Achmad Ridwan Rais
Gerkatin
Bombay Praselyu (General Secretary)
DPC Gerkatin Solo
Mohammad Ismail, ST
LPTKP – Lembaga Pemberdayaan Tenaga Kerja Penyandang Cacat Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (Indonesia’s Women with Disabilities Association)
0838 20152455
[email protected] m
0856 93045183
Jl. Trisula 3 No. 6 Kauman Solo 57112
[email protected]
0271 7012820 & 0857 1246 8696
Kasih Ani, SH
HIPVI Lt.2 Gedung Wira Purusa LVRI DKI Jakarta Jl. Raden Inten II No. 2 Duren Sawit Jakarta – Timur
[email protected]
021-8879423 / 085214264063
Jakarta
Lindawati
Apartments & Office Menteng Square Tower A Blok AK-12 Jl. Matraman Raya No. 30 E Menteng, Jak-Pus
[email protected]
021 - 49041858
Jakarta
Solo
52
Mimi Institute
Mimi Lusli
Kompleks Taman Harapan Indah. Jl. Hanoman X Blok I No. 14. Jelambar. Jakarta Barat
[email protected],
[email protected]
021-56980294
Jakarta
Asean Institute on Disability and Public Policy (IDPP)
Muhammad Joni Yulianto
Pondok I RT 5/31, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta
[email protected] rg
085878469692
Yogya
CIQAL (Center for Improving Qualified Activity in Life)
Nuning Suryatiningsih
Brajan Rt 05/XIV, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta
[email protected] m,
[email protected]
0274 7483185 / 08122756973
Yogya
Yayasan Tuna Rungu Sehjira
Rachmita Harahap
Jl. H. Merin No. 9 RT 09 RW 04 Meruya Selatan Kembangan Jakarta Selatan
[email protected]
021 36086952
Jakarta
Yayasan Tuna Rungu Sehjira
Revita Alvi (Secretary)
Jl. H. Merin No. 9 RT 09 RW 04 Meruya Selatan Kembangan Jakarta Selatan
[email protected]
0821 25892725
Yayasan Tuna Rungu Sehjira
Chairunisa Eka
Jl. H. Merin No. 9 RT 09 RW 04 Meruya Selatan Kembangan Jakarta Selatan
[email protected]
Konas Difabel
Risnawati Utami
Jl. Kaliurang KM 4,5 Gg. Sumilir Jogja
Serafina Bete
Jl. H.R.Koroh No.27 Oepura KupangNTT
[email protected]
082 145 272 095
Sri Lestari
Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta
[email protected];
[email protected]
0274- 384066, 081392172295
Yogya
SAPDA
Nurul Saadah Andriani
Komplek BNI No. 25 Patangpuluhan, Wirobrajan, Yogyakarta
[email protected];
[email protected]
0274- 384066, 08562914654
Yogya
Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (Center of Integration and Advocacy for Disabled)
Suharto
Perum SGPLB Blok B/30 Jl. Wates KM 3, Yogyakarta
[email protected],
[email protected]
0274378461
Yogya
BILiC – Bandung Independent Living Center
Yati Suryati Dinata
Jl. Jimbaran No. D 5 Perum Cluster Bali 2 PSM Kiaracondong
[email protected]
081322331303
PERSANI, NTT – Perkumpulan Tuna Daksa Kristiani (Christian Disability Association) SAPDA – Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (Center of Advocacy for Disabled Women and Children)
0812542315 / 081227289686
Yogya
NTT
Bandung
53
BILiC – Bandung Independent Living Center
Yuyun Yuningsih
Permata
Paulus
Government Kemensos (Ministry of Social Affairs) BAPPENAS – Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (National Planning and Development Board) Kemnakertrans (Ministry of Manpower and Transmigration) Kemnakertrans Kemnakertrans
Kemnakertrans
Raudhatul
081322331303
raudhatul.febrigenny@bap penas.go.id
021 3150169
Bandung
Enrico Ari Yuliastut Roostiawati (Head of Manpower Research and Development Center) Eva (Dep. Director for Vulnerable Labor Placement) Arfianti
Kemnakertrans
Yunitu (PTK Khusus) T. Saut / P. Siahaan (Pembinaan Pengawasan Ketenegakerjaan) C Hastika Wulandari (Pembinaan Pengawasan Ketenegakerjaan)
Kemnakertrans
[email protected]
Dina Ariani
Kemnakertrans
Kemnakertrans
Jl. Jimbaran No. D 5 Perum Cluster Bali 2 PSM Kiaracondong
0813 9228815
[email protected] .id
[email protected]
0817 9837517
arfianti_wardhani@yahoo. com
0805 1892310 0813 11261729
[email protected] om
0856 97362906
BPS – Badan Pusat Statistik (Statistics Indonesia)
Dwi Susilo
[email protected]
0812 84817437
BPS
Sri H. Rachmad (Researcher)
[email protected]
0818 8855652
54
BPS
Fajar Hidayat (Staff)
[email protected]
0811 2275726
BPS TNP2K – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (National Team for Accelerating Poverty Reduction)
Nuri Taufiq
[email protected]
0856 41395157
Fiona Howell
[email protected]
0857 18420830
Trade Unions KSPSI – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (The Confederation of All Indonesian Workers' Union) KSPSI
Subiyanto (General Secretary)
KSPSI
Sulastri (Staff) Muji Rahayu (Ketua Program) J. Toisuta
KSPSI
Andi Hadiar
KSPSI
0813 382935962 0821 10018152 0813 83535376
[email protected]
0813 10106059
National NGOs and Institutions SMERU
Hariyanti
Jl. Cikini Raya No. 10A Jakarta 10330 Indonesia
hari@smeru
Young Voices
Mahmudi Yusbi (National Coordinator)
Yayasan Wisma Cheshire - Leonard Cheshire Disability UK
[email protected]
CARE-Institut Pertanian Bogor – IPB (Bogor Agricultural Institute) Yayasan Insan Sembada, Solo
Dahri (Secretary)
Kamus Baranangsiang IPB. Jl Raya Pajajaran
0852 6093315
0812 9539357
Jl. Salemba Tengah 39bb Lt. 2
[email protected]
DIFFA Magazine
Drs. Mulyono Jonna Damanik (General Manager) Artur Tian (Reporter)
Jl. Salemba Tengah 39bb Lt. 2
[email protected]
0899 4507015
DIFFA Magazine
Venny Asyita Octatia
Jl. Salemba Tengah 39bb Lt. 2
[email protected]
0817 9011121
Komnas HAM – Human Rights National Commission
Didi Supandi
Jl. Latuharhary 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310
[email protected] m
DIFFA Magazine
[email protected]
0813 25930125
55
Thisable Entreprise
Dhimas
STC Senayan 3rd Floor. #107-110, Jl. Asia Afrika. Pintu IX Senayan, Jakarta 10170
IKA
Ratna Fitriani
Jl Kemandoran 1/97 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210
[email protected]
0878 87540629
IKA
Marthin Sinaga
Jl Kemandoran 1/97 Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12210
[email protected]
0816 17070138
Jl. Bungur Dalam 23A-B, Kemang, Jakarta 12370
[email protected]
0817 0727325
Jl. Kaliurang Km. 10, Nglaban RT 04/ RW 15 Sinduharjo, Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581
pradyfia.putri@asbindones ia.org
0856 2823477
0815 19950517
International NGOs Helen Keller Indonesia
ASB
Emilia Kristiyanti (Program Manager) Pradyfia Putri Pertini (Monitoring and evaluation coordinator)
ASB
A. Robinson (Country Director)
Jl. Kaliurang Km. 10, Nglaban RT 04/ RW 15 Sinduharjo, Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581
alex.robinson@asbindones ia.org
0813 92378440
CBM
Matthew Hanning (Director)
Jl. Anggrek XII No. 2 Karet, Setiabudi, Jakarta 12920
mhanning@cbmindonesia. org
0813 10422671
Handicap International
Mathieu Dewerse (Coordinator)
Jl. Prawirotaman III, No. 669A, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta 55153
[email protected]
0877 38154222
Handicap International
Belly Lesmana (Project Manager)
Jl. Prawirotaman III, No. 669A, Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta 55153
[email protected]
0811 2505740
Slamet Thohari (General Secretary)
Center for Disability Studies and Services, PSLD-UB Lt 1, International Office, Jl Veteran 65145 Malang, East Java
[email protected]
Universities Universitas Brawijaya
56
Universitas Indonesia
University of Sydney University of Sydney
Elygia Putri
Selo Sumarjan Research Center (SSRC),Gedung H, 6th Floor, Cubicle E, Kampus FISIP UI, Depok, 16424
Laura Smith-Khan (Researcher) Mary Crock (Professor)
[email protected]
0898 9296535
[email protected] u
[email protected] u
International Organisations AusAid AusAid
Hannah Derwent Patricia Bachtiar (SPM)
0811 860 6648 0812 1070157
AusAid
Lulu Wardhani (PM)
WHO
Gde Yogadhita (Injury Prevention)
Bina Mulia 1 Building, Jl. HR. Rasuna Said Kav 10, Jakarta 12950, INDONESIA
WHO
Yodi
Bina Mulia 1 Building, Jl. HR. Rasuna Said Kav 10, Jakarta 12950, INDONESIA
UNESCO
Mikel Aguirre
UNESCO House, Jl. Galuh (II) No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
UNESCO
UNESCO
Charaf Ahmimed (Head of Social and human Sciences Unit) Daniel R. Garibay (Assistant Programme Specialist)
[email protected]. au
0812 1008545
[email protected]
0817 5450684
UNESCO House, Jl. Galuh (II) No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
[email protected]
UNESCO House, Jl. Galuh (II) No. 5, Kebayoran Baru, Jakarta 12110
[email protected]
GIZ
Harmein Harun (Senior Advisor)
Wisma Bakrie 2, 6th Fl, Jl. HR Rasuna Said Kav. B 2, Jakarta 12920
[email protected]
UNFPA
Philip Martin
Menara Thamrin Building, Jl. MH Thamrin Kav 3, Jakarta Pusat 10250
[email protected]
0813 14038689
WSP/World Bank
Martin Albrecht (Water and Sanitation Specialist)
[email protected]
0811 1086222
57
Asia Foundation
Laurel Maclaren (Deputy Country Representative)
Jl. Adityawarman No. 40, Kebayoran Baru, Jakarta 12160
[email protected]
58
59
