LOKAKARYA NASIONAL TEMA :

LOKAKARYA NASIONAL TEMA : “ MENATA PENYELENGGARAAN OTONOMI BIDANG

KESEHATAN DI DAERAH MELALUI PENGATURAN TATA HUBUNGAN KERJA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DAERAH DI ERA JKN”

Banyuwangi, 26 – 27 Januari 2017

Kawah Ijen

Hotel Ketapang Indah Banyuwangi Jln. Gatot Subroto KM 6, Klatak, Kalipuro Banyuwangi Tlp. 0333 422280 KERJASAMA: ARSADA – ADINKES – PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI 1

PENGANTAR LOKAKARYA NASIONAL “MENATA PENYELENGGARAAN OTONOMI BIDANG KESEHATAN DI DAERAHMELALUI PENGATURAN TATA HUBUNGAN KERJA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DAERAH DI ERA JKN” KERJASAMA: ARSADA – ADINKES – BPRS –PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI Amanat UUD 1945 khususnya pasal 28 dan pasal 34 secara tegas memerintahkan kepada penyelenggara Negara untuk memberikan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu. Berbagai peraturan turunannya telah diterbitkan mulai dari Undang Undang sampai dengan peraturan menteri kesehatan. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah kebijakan terkait urusan kesehatan. Semula, urusan kesehatan diserahkan kepada pemerintah daerah. Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tsb.,kebijakan untuk urusan kesehatan berubah dari urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan yang dibagi antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Berbeda dari urusan pemerintahan lainnya, urusan kesehatan merupakan urusan yang “unik”. Urusan kesehatan tidak dapat dibagi secara kaku seperti membagi urusan barang. Urusan kesehatan menyangkut jiwa orang, sehingga memerlukan penataan pembagian urusan secara bijak. Pembagian urusan kesehatan tersebut wajib mempertimbangkan kondisi geografi dan kondisi demografi nusantara yang membentang dari Merauke sampai Sabang; khususnya terkait dengan rujukan berjenjang. Sebelum terbit Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah telah menerbitkan Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dengan demikian, penyelarasan dalam implementasi urusan kesehatan yang diatur oleh berbagai peraturan perundangan tersebut merupakan suatu keniscayaan. Faktoreksternal yang berpengaruh pada derajat kesehatan antara lain: perkembangan teknologi, perkembangan sosiokultural masyarakat, perkembangan manajemen organisasi dan perkembangan semua hal yang berpengaruh pada pelayanan kesehatan mendorong jajaran kesehatan untuk menata diri, saling mengisi. Upaya Preventif dan Promotif bergeser dari penyakit menular kearah perilaku yang merugikan kesehatan. Masyarakat masa kini dihadapkan dengan makanan mengandung pengawet formalin, borax dll; kosmetik mengandung kimia berbahaya; obat palsu maupun peredaran obat yang tidak sesuai peraturan perundangan dan segala macam masalah terkait kesehatan masa kini. Hal ini tentu menjadi beban luar biasa bagi Dinas Kesehatan. Disisi lain, pelayanan rumah sakit daerah harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Pemenuhan kebutuhan pelayanan rumah sakit daerah ini tidak boleh terkendala oleh berbagai rantai birokrasi. Kenyataannya, berbagai peraturan turunan tsb masih memerlukan penjabaran konkrit di tingkat daerah, dalam bentuk Tata Hubungan Kerja. Untuk itu, ARSADA bersama ADINKES, Badan Pengawas RumahSakit (BPRS), dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menyelenggarakan Lokakarya Nasional dengan Tema: MENATA PENYELENGGARAAN OTONOMI BIDANG KESEHATAN DI DAERAH MELALUI PENGATURAN TATA HUBUNGAN KERJA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DAERAH DI ERA JKN Menata Penyelenggaraan Otonomi Bidang Kesehatan di Daerah merupakan sebuah keniscayaan dengan berbagai latarbelakang, antara lain: 1. Pembagian kewenangan urusan kesehatan antara pemerintah – pemerintah provinsi – pemerintah kabupaten/kota perlu kejelasan dalam tataran implementasinya 2. Di tingkat daerah, pengambil keputusan hamper selalu berganti setiap 5 tahun sesuai dengan mekanisme tata pemerintahan melalui Pemilihan kepala daerah maupun pemilihan legislative. Hal ini sangat rawan timbulnya perubahan drastic bila tidak diatur dalam peraturan menteri

2

3. Kewenangan Dinas Kesehatan yang sangat besar dalam hal perannya sebagai regulator dan pembinaan serta pengawasan di bidang kesehatan ; bukan hanya Rumah Sakit Daerah saja, tetapi juga rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah lainnya serta berbagai hal yang berkaitan dengan upaya kesehatan di daerah, termasuk kesehatan tradisional 4. Rumah Sakit Daerah yang bertugas melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan berkewajiban meningkatkan mutu melalui kemandirian pengelolaan agar mampu bersaing di era MEA sekaligus menyongsong persaingan global 5. Pelaksanaan JKN setelah 2 tahun lebih, ternyata diperlukan mekanisme koordinasi di daerah antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Tujuan 1. Mendapatkan berbagai masukan dari para stakeholders tentang rumusan praktis pelayanan kesehatan dengan menata system kesehatan daerah 2. Memberikan masukan kepada Pemerintah tentang pentingnya menataTata hubungan kerja paska terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peserta 1. Asisten Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi Kesehatan 2. Kepala Bappeda Provinsi, Kabupaten/Kota 3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota 4. Direktur RSD Provinsi, Kabupaten/Kota 5. Dewan Pengawas RSD 6. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi 7. Akademisi 8. Pemerhati kebijakan kesehatan 9. Pemerhati perumah sakitan

Waktu dan Tempat Lokakarya Nasional diselenggarakan pada : Hari / tanggal : Kamis – Jumat/ 26 – 27 Januari 2017 Tempat : Hotel Ketapang Indah Banyuwangi Jln. Gatot Subroto KM 6, Klatak, Kalipuro Banyuwangi Tlp. 0333 422280

ASOSIASI RUMAH SAKIT DAERAH SELURUH INDONESIA (ARSADA)

dr. R. Heru Ariyadi, MPH Ketua Umum ARSADA

dr. Sutirto Basuki, SpKK, M.Kes Ketua Panitia

3

JADWAL ACARA Hari ke 1 : Kamis, 26 Januari 2017 No

WAKTU

1

10.00 – 12.30

Registrasi & Makan Siang

2

12.30 – 13.15

Pembukaan & Keynote speaker

3

3

4

13.15 – 14.45

14.45 – 16.45

POKOK BAHASAN

Keynote speaker hari I Peran Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi kebutuhan Pelayanan Kesehatan berdasarkan UUD 1945, UU 36/2009; UU 44/2009; dan UU 23/2014 Pleno I: Peran Asosiasi dan BPRS Pelaksanaan Otonomi Bidang Kesehatan di Daerah Peran Adinkes Dalam Penyelenggaraan Otonomi Bidang Kesehatan di Daerah Peran ARSADA Dalam Penyelenggaraan Otonomi Bidang Kesehatan di Daerah Peran BPRS dalam Penyelenggaraan Otonomi Bidang Kesehatan di Daerah Pleno 2: Tata Hubungan Kerja merupakan bagian dari pembagian kewenangan Urusan Kesehatan berdasarkan UU 36/2009; UU 44/2009 dan UU 23/2014 dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pusat – Daerah sesuai dengan UU 23/2014

19.00 – 21.00

Tata Hubungan Kerja Dinas Kesehatan dengan RSD terkait peran dan fungsi Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan otonomi Kesehatan di Daerah sesuai UU 23/2014 Tata Hubungan Kerja BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Terkait Peran dan Fungsi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan UU 23/2014 Welcome Dinner

PEMBICARA

MODERATOR

- Lagu Indonesia Raya - Tarian Gandrung

Bupati Banyuwangi Dr. Umar Wahid, SpP Ketua Umum ADINKES Ketua Umum ARSADA Ketua BPRS

Dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri Dr. Robby Pattiselano, MPH (staff ahli bidang Desentralisasi Kemenkes) Direktur Utama BPJS Pendopo Banyuwangi

Hari ke 2 : Jumat, 27 Januari 2017 1

08.00 – 09.00

2

09.00 –11.00

3

11.30 – 13.00

4

13.00 – 14.30

Key Note Speaker hari II Pembinaan Urusan Kesehatan paska terbitnya UU 23/2014 Pleno 3: Upaya Penyelenggaraan Urusan Kesehatan di Daerah berdasarkan UU 36/2009; UU 44/2009 dan UU 23/2014 Peran Pemerintah Provinsi dalam menyelenggarakan urusan kesehatan Peran Pemerintah kota dalam menyelenggarakan urusan kesehatan Penataan Tata Hubungan Kerja RSD dan Dinas Kesehatan untuk Peningkatan mutu layanan dalam Kerangka Otonomi Kesehatan di Daerah ISHOMA Pleno 4: Kajian Akademik & Kajian Historik Pembagian Urusan Kesehatan Pemerintah Pusat – Pemerintah Daerah Kajian Akademik: Mutu Layanan kesehatan paska terbitnya UU 23/2014 Kajian Historis: Model Pelayanan Kesehatan yang sesuai dengan UU 36/2009; UU 44/2009 dan UU 23/2014 dalam

Sekjen Kemenkes RI

DR. Dr.Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS Gubernur NTB Walikota Sukabumi Dr.Brotowasisto, MHA

Dr.Heru Ariyadi, MPH Prof. Dr.Amal Chalik Sjaaf, S.KM.,PH Dr .Achmad Harjadi, MSc

4

14.30 – 14.45 14.45 – 17.00 19.00 – 21.00 Sabtu, 28 Jan 05.30 – 10.00 11.00

kerangka Program JKN Penutupan Wisata alam Makan Malam Wisata Budaya Chek Out

Pantai Solong, Dinner

Kampung Osing

Tarian, Snack

BIAYA INVESTASI Peserta Lokakarya Rp. 2.000.000,Paket Wisata (untuk Penyerta) Rp. 750.000,Harga kamar (Hotel Ketapang Indah) : Ketapang Suite Rp. 630.000 Deluxe Ocean Rp. 600.000 Junior Suite Rp. 592.000 Deluxe Garden View Rp. 532.000 Garden Superior Rp. 485.000 Superior Rp. 393.000 Standar Triple Rp. 358.000 Standar Rp. 318.000 Peserta akan menerima : 1. Materi lokakarya (softcopy) 2. Map & ATK 3. 2 x makan siang, 3 x snack 4. Paket wisata PENDAFTARAN

Sekretariat ARSADA Pusat The Royal Palace blok B 31 Jl. Prof Soepomo 178A Tebet – Jakarta Telp. : 021 – 8309111; fax : 021 – 8314428 Biaya pendaftaran dapat dikirim ke Rekening : a/n Dr. Jenny Lesmana Bank Mandiri cabang Kedoya Jakarta No. Rek. : 121 000 106 5055 (Mohon bukti transfer dikirim melalui fax. ke 021-8314428, email ke [email protected]

KONTAK Dr Jenny Lesmana : 08159007630 Hanyfa: 085693160369 Endang : 085793190584

5

FORMULIR PENDAFTARAN

LOKAKARYA NASIONAL Banyuwangi, 26 – 27 Januari 2017 Nama

: .................................................................

Instansi

: .................................................................

Jabatan

: ..................................................................

Alamat

: ..................................................................

Kota

: ................................Kode Pos : .................

Telepon

: ................................Fax : .........................

HP

: ..................................................................

E-mail

: ..................................................................

Dengan ini menyatakan mengikuti Lokakarya Nasional “MENATA PENYELENGGARAAN OTONOMI BIDANG KESEHATAN DI DAERAH MELALUI PENGATURAN TATA HUBUNGAN KERJA DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT DAERAH DI ERA JKN”tgl. 26 – 27 Januari 2017 di Banyuwangi :

No

NamaPeserta

Lokarya & Wisata

Hanya Wisata

Hotel

Jumlah Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

1. 2. 3. 4. 5. Total

  

Rp.

Setiap peserta wajib mengisi formulir (formulir ini boleh difotokopi) Kamar Hotel barudipesan kansetelah ada pembayaran LUNAS Tgl. Check-in : …………….. Tgl. Check-out : ………………..

……………. , .................... 201..

(..............................................)

Formulir Pendaftaran setelah diisi dikirim ke : Fax. 021-8314428 ; E-mail : [email protected] 6