Lokakarya Nasional dan Launching Hari ke 2

Lokakarya Nasional dan Launching Riset Implementasi JKN pada FKTP Jakarta, 10-11 Februari 2016

Hari ke 2

Sesi Pembukaan Sesi Pagi, 10 Februari 2016

Outline Laksono Trisnantoro:  Framework

Riset Implementasi JKN  Tujuan dan prinsip Riset Implementasi JKN Tiara Marthias (Tim PKMK FK UGM):  Hasil Konsultasi Isu-Isu Implementasi JKN  Pernyataan Masalah yang telah dirumuskan

4

Riset Implementasi JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

2/15/2016

Implementation Research to Strengthen Decision Making Susan Gigli, MIA, MBA Broad Branch Associates

Jakarta February 10, 2016

Policy What is Implementation Research? outcomes

Simply put,  IR

= scientific inquiry into questions concerning implementation

 IR

helps narrow the “know-do” gap

Policy objectives Implementation Research

What makes Implementation Research different?  Focuses

on implementation (vs. impact)

 Focuses

on complex real world contexts (vs. controlled settings)

 Is

shaped by implementers and stakeholders (vs. researchers),

 Is

highly practical and action-oriented (vs. theoretical)

 Uses

mixed methods

 Looks

at underlying implementation outcomes (vs. service or health outcomes) 

 Is

For example, the focus is on feasibility or fidelity, and not on population health outcomes

designed to support policy and practice and not afraid of failure

Why is Implementation Research important?  Addresses

the reality of implementation challenges in complex health systems

 Involves

multiple stakeholders and implementers who best understand the challenges they face

 Helps

implementers foresee and anticipate problems

 Brings

researchers and policy makers together

 Embeds

research into the decision-making process

 Promotes

a learning and collaborative problem solving mindset

 Helps

ensure that resources aren’t being committed only in the hope that things will work out Source: Peters, Tran, Adam. WHO, 2013

Menemukan Masalah Implementasi JKN Tujuan JKN

Tujuan Layanan Primer

Black box: Akar Masalah Praktik Ideal

Permasalahan Implementasi

Kesenjangan/gap antara praktik ideal dengan kenyataan lapangan Kenyataan Lapangan

10

2/15/2016

Latar Belakang & Tujuan JKN

Kesenjangan Implementasi

Tujuan JKN adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Tetapi pencapaian bisa berbeda antara provinsi dengan karakteristik yang berbeda (Trisnantoro, 2015)

11

2/15/2016

Permasalahan Implementasi  Kebijakan atau program dibuat untuk memperbaiki sistem kesehatan TETAPI

selalu ada tantangan dalam pengimplementasian, termasuk kebijakan JKN Saya senang dana kapitasi dari BPJS sudah masuk, berarti bisa memberi jaspel yang lebih tinggi

Saya senang dengan dana kapitasi ini Puskesmas bisa merencanakan obatobatan sendiri, jadi tidak perlu takut kehabisan seperti sebelumnya

Peraturan kurang jelas, bisa-bisa saya masuk penjara gara-gara pengadaan obatobatan/barang yang tidak sesuai

12

2/15/2016

Tujuan utama kegiatan   



Memilih prioritas masalah implementasi JKN di level primer untuk masing-masing daerah Menghubungkan masalah tersebut dengan fungsi FKTP untuk mencapai tujuan utama JKN Memperdalam analisis akar masalah di daerah untuk mengarahkan topik riset implementasi yang paling strategis dan dapat membantu memecahkan masalah tersebut Membangun proses komunikasi, kolaborasi, dan saling berbagi informasi antar kabupaten/kota dan provinsi yang diteliti.

13

2/15/2016

Pelaksanaan Riset Implementasi Kolaboratif PLAN - with state and district level stakeholders STRENGTHEN policy refinement and implementation

FEEDBACK - to state and district level stakeholders

Partnership sangat penting IMPLEMENT - in the selected districts

LEARN - from the IR results

TECHNICAL WORKING GROUP (Nasional, Provinsi, Kabupate/Kota)

Proses yang telah Kita Lakukan Persiapan Awal Riset Implementasi JKN

Pengenalan rencana riset, rencana pembentukan TWG, pemilihan kab/kota

Pertemuan pembahasan rencana Launch Workshop di Kemenkes

Launch Workshop September Riset 2015 November Implementasi JKN

18 November 2015

Desember 2015 Januari 2016

14 Januari 2016

10-11 Februari 2016

Dihadiri oleh Sekjen Kemenkes RI

Provinsi Sumatera Utara, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Papua

Rencana Launch Workshop dan topik pilihan dari hasil kunjungan konsultasi ke daerah

Mencari akar masalah

Pertemuan I Technical Working Group

Kunjungan Konsultasi ke Provinsi dan Kabupaten/Kota

Fishbone Diagram Penyebab 2

Isu implementasi JKN

Penyebab 1 Contoh penyebab 1

Contoh penyebab 3

Penyebab 3

Contoh penyebab 2

Tujuan JKN Contoh penyebab 4

Penyebab 4

Contoh penyebab 5

Penyebab 5




Contoh penyebab 3

Penyebab 3

Contoh penyebab 2


Penyebab 4

Dibahas pada pertemuan ini

Contoh penyebab 5

Penyebab 5

Diperoleh dari Site Visit

Tujuan pertemuan 2 hari ini 

Memberikan masukan untuk penyusunan metode dan isi penelitian lapangan yang terdiri dari 2 Cycle.

Catatan penelitian:  Cycle 1: - Memberikan opsi kebijakan yang perlu - Menjadi arah Penelitian lebih lanjut ke Cycle 2.  Cycle 2: - Memberikan opsi kebijakan

Output yang diharapkan  Masukan

riil dari para pengimplementasi program JKN  Masalah implementasi JKN di daerah yang perlu digali melalui riset implementasi

Hasil Kunjungan Konsultasi di Provinsi & Kabupate/Kota Tiara Marthias




Contoh penyebab 3

Penyebab 3

Contoh penyebab 2


Penyebab 4


Contoh penyebab 5

Penyebab 5


Kunjungan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota Semua Pemda menyatakan bersedia mendukung kegiatan riset

Permasalahan Implementasi JKN

Ketimpangan antar daerah

Promotif-preventif (UKM) cenderung diabaikan

Rujuk dan rujuk balik terkendala

Dana kapitasi belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik

Kepesertaan belum tepat

Problem statements 1.

Pembagian dana kapitasi yang timpang antar FKTP belum mengoptimalkan kinerja FKTP sebagai gatekeeper kesehatan masyarakat

2.

Di era JKN, program promotif dan preventif sebagai fungsi dasar Puskesmas cenderung terabaikan atau tidak dijalankan dengan baik

3.

Manajemen penggunaan berbagai dana di level Puskesmas, termasuk dana kapitasi dan dana-dana lainnya, belum dilakukan secara baik

4.

Sistem rujukan dan rujuk balik untuk pasien antar FKTP belum dilakukan secara baik

5.

Penargetan kepesertaan JKN belum terjalankan secara tepat, sehingga terdapat masyarakat yang seharusnya menjadi PBI tetapi belum tercakup dan sebaliknya, terdapat masyarakat mampu yang tercatat sebagai PBI

Pernyataan Masalah 1: Pembagian dana kapitasi yang timpang antar FKTP belum mengoptimalkan kinerja FKTP sebagai gatekeeper kesehatan masyarakat  

 

Ada FKTP yang mendapat dana kapita besar dan juga ada yang kecil, tetapi mungkin tidak berhubungan langsung dengan kinerja FKTP itu sendiri Aturan pembagian dana kapitasi yang kurang jelas ataupun tidak tepat antar FKTP baik pemerintah maupun swasta dapat menghambat optimalnya kinerja FKTP Fungsi FKTP sebagai gatekeeper adalah sebagai rujukan pertama kasus-kasus kesehatan yang terjadi di masyarakat serta ujung tombak upaya kesehatan Tujuan JKN untuk memberikan cakupan kesehatan optimal bagi setiap orang terhambat

Pernyataan Masalah 2: Di era JKN, program promotif dan preventif sebagai fungsi dasar Puskesmas cenderung terabaikan atau tidak dijalankan dengan baik 

 



Sistem pendanaan JKN cenderung menekankan aspek kuratif, penggunaan sumber pendanaan lain untuk berbagai program promotif-preventif belum optimal untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kerja sama dengan fasilitas kesehatan swasta maupun organisasi sosial-masyarakat menjadi opsi yang perlu dikembangkan lebih jauh Fungsi utama Puskesmas mencakup upaya promotif-preventif, agar dapat menyehatkan populasi cakupan Tujuan JKN untuk menyehatkan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif dapat terhambat

Pernyataan Masalah 3: Manajemen penggunaan berbagai dana di level Puskesmas, termasuk dana kapitasi dan danadana lainnya, belum dilakukan secara baik 

    

Berubahnya nomenklatur sumber pendanaan di era JKN baik untuk program promotifpreventif maupun layanan kuratif di tingkat Puskesmas belum diimbangi dengan penguatan regulasi dan pengembangan kapasitas manajerial di level Puskesmas. Terjadi penurunan kualitas layanan dan tidak efisiennya penggunaan sumber daya. Ketidakjelasan regulasi membuat dana yang masuk ke Puskesmas tidak bisa terserap secara maksimal. Puskesmas tidak mampu dalam mengelola keuangan baik dari segi perencanaan, implementasi, dan pelaporan Fungsi dan tujuan Puskesmas sebagai penanggung jawab kesehatan daerah dapat terganggu Tujuan JKN untuk mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal dapat terhambat

Pernyataan Masalah 4: Sistem rujukan dan rujuk balik untuk pasien antar FKTP belum dilakukan secara baik    

FKTP belum mampu memberikan tingkat pelayanan yang memadai sehingga angka rujukan spesialistik masih tinggi Rujuk balik belum optimal karena masih ada kecenderungan RS untuk mempertahankan pasien Fungsi FKTP sebagai gatekeeper pelayanan kesehatan dan juga penjagaan sustainabilitas dana JKN dapat terhambat Tujuan JKN untuk mencapai status kesehatan masyarakat yang optimal dapat terhambat

Pernyataan Masalah 5: Penargetan kepesertaan JKN belum terjalankan secara tepat, sehingga terdapat masyarakat yang seharusnya menjadi PBI tetapi belum tercakup dan sebaliknya, terdapat masyarakat mampu yang tercatat sebagai PBI    

Data PBI masih belum akurat sehingga pemberian PBI masih belum tepat sasaran Masyarakat belum paham hak dan kewajiban sebagai peserta JKN Dual-membership PBI dan Mandiri Tujuan JKN untuk melindungi seluruh masyarakat dari beban kesehatan dan finansial melalui penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif dapat terhambat

Perlu membahas apa akar masalah yang menyebabkan masalah implementasi di lapangan Tujuan JKN

Tujuan Layanan Primer

Black box:

Akar Masalah Praktik Ideal

Permasalahan Implementasi

Kesenjangan/gap antara praktik ideal dengan kenyataan lapangan Kenyataan Lapangan




Contoh penyebab 3

Penyebab 3

Contoh penyebab 2

Contoh penyebab 4

Penyebab 4

Contoh penyebab 5

Penyebab 5

Mencari akar masalah Fishbone Diagram – Fishbone diagram Cause Regulasi Tidak ada sistem yang menjadikan UKM sebagai indikator kinerja Tidak ada regulasi yang jelas yang mendukung pembiayaan program UKM

Effect Kelembagaan

Tidak ada supervisi dari Dinkes

Program promo fpreven f untuk masyarakat (UKM) cenderung terabaikan

Kurang koordinasi dengan lintas sektor

Tidak ada regulasi yang mewajibkan FKTP swasta untuk melakukan kegiatan UKM Tidak ada alokasi dana untuk kegiatan UKM dari BPJS Tidak ada alokasi dana supervisi terkait program UKM Dukungan dana dari Pemda terbatas

Perilaku nakes yang mengabaikan program UKM Tidak ada pela han kon nyu untuk tenaga kesmas SDM untuk kegiatan UKM terbatas

Pendanaan

SDM

SDM dak memahami tanggung jawab untuk program UKM




Contoh penyebab 3

Penyebab 3

Contoh penyebab 2


Penyebab 4


Contoh penyebab 5

Penyebab 5


Proses:  Dari

5 masalah yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan, dilakukan pemilihan 2 oleh setiap kelompok.  Setiap kelompok melakukan akar permasalahan dengan fishbone diagram.  Terkumpul 14 Gambaran Fishbone Diagram.  Setiap kelompok memilih 1 akar masalah prioritas.  Terkumpul 14 akar masalah prioritas dan sekitar 40an lainnya.







Dilakukan penghitungan prioritas, dan non-prioritas. Dilakukan pencatatan detil untuk setiap akar masalah prioritas dan yang non-prioritas. Dilakukan pemilahan akar permasalahan ke konteks situasi di luar FKTP dan di dalam FKTP.

Efektifitas pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh berbagai Permasalahan Implementasi JKN

Ketimpangan antar daerah

Promotif-preventif (UKM) cenderung diabaikan

Rujuk dan rujuk balik terkendala

Dana kapitasi belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik

Kepesertaan belum tepat

Proses berikutnya:  Penelitian

akan mengeksplorasi interaksi antara pelaksanaan kebijakan JKN dengan situasi di luar dan di dalam FKTP.  Keadaan di luar FKTP dipengaruhi berbagai konteks social, ekonomi, demografi, geografis.  Didalam FKTP dipengaruhi oleh situasi kerja, budaya kerja, kesiapan untuk perubahan.

Hasil Perhitungan: Akar Permasalahan Kelompok Daerah No Prioritas 1 2 3 4

Regulasi SDM Kelembagaan Indikator kinerja

Prioritas 5 3 1 1

Nonprioritas 3 5 5

Eksternal FKTP

Internal FKTP

+ + +

+ +

Akar Permasalahan Kelompok Pusat

Prioritas  



Regulasi dipilih terbanyak. Kelompok pusat (2 kelompok) memilih Prioritas dengan gambaran yang serupa dengan daerah. Akar masalah regulasi terkait banyak dengan setting luar: Keadaan politik, dan kebijakankebijakan lain.

Diskusi: Apa artinya?

Rincian akar masalah Regulasi

Rincian akar masalah Regulasi External Pengelolaan dana kapitasi di kabupaten/kota

3

Tidak sinkron antar pusat dan daerah Kebijakan obat Norma kapitasi (Permenkes 59) Rujukan berjenjang – Jarak antar klinik – Jaktim Sistem rujuk balik Aturan INA-CBGs yang membatasi paket perawatan Kebijakan insentif nonfinansial dan finansial

2 1 1 1 1 1 1

1

Internal

Rincian akar masalah SDM

Rincian akar masalah Kelembagaan

Akar masalah Prioritas Indikator Kinerja

Akar masalah Prioritas Indikator Dana

Rincian akar masalah lain-lain

Bagaimana menggunakan hasil analisis Fishbone ini untuk masukan bagi riset di lapangan  Subyek

penelitian adalah: Puskesmas dan FKTP swasta

Studi eksplorasi mengenai situasi di setting luar Puskesmas

Studi eksplorasi mengenai situasi di setting dalam Puskesmas

Studi: Analisis berbagai peraturan perundangan dalam konteks Primary Care: Aturan Pusat dan Daerah

Studi mengenai Hasil Pelaksanaan: • Akseptabilitas • Adopsi • Ketepatan • Biaya • Kelayakan • Kepatuhan • Penetrasi • Kelangsungan

Dikerjakan melalui kasus-kasus penting

Langkah-langkah penelitian selanjutnya:   





1. Mengidentifikasi berbagai aturan kebijakan JKN di pelayanan primer. 2. Menganalisis hubungan antara akar permasalahan dengan aturanaturan dalam kebijakan JKN di pelayanan primer 3. Menggunakan penelitian eksplorasi di lapangan untuk melihat apakah merupakan masalah kebijakan atau pelaksanaan kebijakan di lapangan (setting di dalam dan di luar Puskesmas/FKTP swasta). 4. Menganalisis Hasil Pelaksanaan berdasarkan Aturan-aturan yang ada dan keseluruhan kebijakan. 5. Memberikan masukan untuk kebijakan pelayanan primer di masa mendatang

48

2/15/2016

Langkah selanjutnya: Kolaboratif PLAN - with state and district level stakeholders STRENGTHEN policy refinement and implementation

FEEDBACK - to state and district level stakeholders

Partnership sangat penting IMPLEMENT - in the selected districts

LEARN - from the IR results

TECHNICAL WORKING GROUP (Nasional, Provinsi, Kabupate/Kota)



Studi eksplorasi mengenai situasi di setting dalam Puskesmas Studi mengenai Hasil Pelaksanaan: • Akseptabilitas • Adopsi • Ketepatan • Biaya • Kelayakan • Kepatuhan • Penetrasi • Kelangsungan

Dikerjakan melalui kasus-kasus penting

Diskusi Kelompok: 



Pemerintah Pusat: Menurut kelompok anda, aturan-aturan pemerintah pusat terkait pelayanan primer mana yang perlu diperhatikan karena mempunyai potensi masalah pelaksanaan . Pemerintah di daerah: Menurut kelompok anda, aturan-aturan pemerintah pusat dan daerah terkait pelayanan primer mana yang perlu diperhatikan karena mempunyai potensi masalah.

Potensi masalah:  Tidak efektif di lapangan  Bertentangan dengan kebijakan lainnya  Tidak dipahami.  Belum ada….perlu dibuat  …..




Hasil akhir: Berupa Opsi-opsi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan ataupun mungkin perbaikan peraturan

Sesi Diskusi Akhir & Rencana Tindak Lanjut Sesi Sore, 11 Februari 2016

Kerangka Konsep Penelitian dan What Next?




Hasil akhir: Berupa Opsi-opsi kebijakan untuk perbaikan pelaksanaan ataupun mungkin perbaikan peraturan

Penelitian Putaran 1: Februari sampai dengan Juli 2016 Sub Penelitian 1: Studi tentang Regulasi JKN dalam pelayanan primer dan berbagai regulasi terkait di pusat dan daerah. Sub Penelitian 2: Studi lapangan: untuk melihat apakah merupakan masalah kebijakan atau pelaksanaan kebijakan di lapangan (setting di dalam dan di luar Puskesmas/FKTP swasta). Sub Penelitian 3: Hasil Pelaksanaan dan Usulan Rekomendasi Kebijakan

Sub Penelitian 1: Studi tentang Regulasi JKN dalam pelayanan primer dan berbagai regulasi terkait di pusat dan daerah. 





Tujuan: Menghasilkan analisis terkait dengan jenis aturan, pelaksanaan serta tindakan regulasi, deregulasi, dan harmonisasi. Jenis: Penelitian dokumen dan diskusi serial dengan berbagai stake holder Menggunakan bahan-bahan dari akar permasalahan

 Waktu:  Mulai

2016

Februari sampai Mei

Sub Penelitian 2: Studi lapangan Tujuan: untuk melihat apakah

merupakan masalah kebijakan atau pelaksanaan kebijakan di lapangan (setting di dalam dan di luar Puskesmas/FKTP swasta). Dilakukan di 5 Kabupaten dengan Subyek Puskesmas. - Eksplorasi berbagai akar permasalahan yang diidentifikasi hari ini - Menyusun berbagai kisah sebagai “kisah” di berbagai puskesmas di 5 kabupaten - Pendekatan setting luar dan setting dalam.

 Waktu:  Maret

2016

sampai dengan Mei

Sub Penelitian 3: Hasil Pelaksanaan dan Usulan Rekomendasi Kebijakan  •

• • • • • • •

Poin-poin: Akseptabilitas Adopsi Ketepatan Biaya Kelayakan Kepatuhan Penetrasi Kelangsungan

 Diharapkan

memberikan opsi kebijakan kepada pengambil keputusan.  Waktu: Juni sampai dengan Juli 2016

Tahapan Penelitian Kegiatan Konsultasi Nasional Kunjungan ke lokasi penelitian Lokakarya Nasional Penelitian Putaran I Diseminasi Penelitian Putaran II Diseminasi Penelitian Putaran III Diseminasi

2016

2015 Q4

Q1

Q2

2017 Q3

Q4

Q1

Q2

Q3

Lokakarya Nasional dan Launching Hari ke 2

Recommend Documents